Connect with us

Topic

Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Kemenko

Pemerintah terus berpacu dengan waktu menghadapi badai pandemi yang menghantam ekonomi dan angka pengangguran yang makin besar. UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan jalan keluar.

 

Visi Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya untuk memberantas segala bentuk pungutan liar dan korupsi di jajaran birokrasi dengan memangkas perizinan yang berbelit-belit kini segera terwujud melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, semangat dan iktikad baik itu masih menghadapi penolakan dan unjuk rasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan sejumlah manfaat dari UU ini bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan, penyederhanaan perizinan yang menjadi semangat dari UU ini akan menjadi daya tarik bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Peluang usaha terbuka luas untuk semua kalangan termasuk pengusaha mikro dan kecil.

“Undang-undang ini mampu memberikan tempat bagi setiap orang agar mudah membuka usaha. Ini karena perizinan yang mudah didapat dari omnibus law,” papar Airlangga dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (12/10).

Kebutuhan lapangan kerja, terlebih di masa pandemi kini,  jelasnya, menjadi persoalan yang harus segera diatasi. UU Cipta Kerja diharapkan dapat membuka  lapangan kerja di berbagai sektor usaha.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

“Maksud dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap tahun ada 6,9 juta orang menganggur, kemudian dari pandemi Covid-19 mengakibatkan 3,5 juta orang diberhentikan. Ada 2,1 juta orang di PHK dan 1,4 juta orang dirumahkan,” ungkapnya.

Airlangga meluruskan berbagai pemahaman yang keliru di masyarakat terhadap UU Cipta Kerja terkait substansi tenaga kerja, misalnya tentang pekerja waktu tertentu yang berlaku seumur hidup. Menurutnya, penafsiran itu tidak tepat karena yang terdapat dalam UU hanya untuk pekerjaan yang rentang waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jenis pekerjaan tetap, maka ketentuan pekerja waktu tertentu menjadi tidak berlaku.

Ketika terjadi PHK, pekerja tidak hanya memperoleh pesangon dari perusahaan tapi juga mendapat pelatihan dalam waktu enam bulan.

UU Cipta Kerja juga mengatur upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi batas minimalnya. Ketika UU ini berlaku, pengusaha tidak boleh membayar upah pekerja lebih rendah dari sebelumnya.

“Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi dan itu yang tetapkan gubernur,” jelasnya.

Perlindungan pekerja

Perlindungan bagi pekerja menjadi bagian penting yang tak luput dalam UU ini. Bahkan UU ini lebih progresif dibandingkan peraturan sebelumnya. Airlangga membeberkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang sangat melindungi nasib pekerja. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja tidak hanya memperoleh pesangon dari perusahaan tapi juga mendapat pelatihan dalam waktu enam bulan.

“Dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan, apabila terjadi PHK nantinya pekerja diberikan semi bantuan sosial sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru. Ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja sangat melindungi para pekerja,” urainya.

Baca Juga: Cara Terbaik Memotong Gaji

Airlangga menerangkan kesalahpahaman tentang UU ini muncul di klaster pendidikan dan penggunaan tenaga kerja asing. Menurutnya, undang-undang ini tidak mengubah sistem pendidikan, baik pendidikan formal maupun pesantren.

“Ini beberapa yang dipeleset-pelesetkan. Demikian juga dengan tenaga kerja asing. Semua berbasis rencana penggunaan dilengkapi persyaratan dan tidak bebas,” tuturnya.

Topic

Menanti Energi Positif Vaksin Gratis

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. Vaksinasi jadi prasyarat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, total anggaran untuk kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran sebesar Rp 60,5 triliun akan dipergunakan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19. Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran untuk vaksin bahkan bisa mencapai Rp 73 triliun.

“Dari pembahasan awal, kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun, itu harus disediakan untuk vaksinasi,” ungkap Airlangga Hartarto di Jakarta pada Sabtu (26/12).

Menurut Hartarto, anggaran ini akan digunakan untuk memesan vaksin Covid-19 atau bahan baku vaksin untuk diolah di dalam negeri. Adapun saat ini pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin produksi Sinovac asal Cina. Jumlah itu rencananya akan disuntikkan sebanyak dua kali untuk masyarakat. Dengan kata lain, jumlah itu baru bisa untuk kebutuhan 600 ribu orang.

Namun, Hartarto memastikan bulan Januari 2021 suplai vaksin akan masuk lagi, bertambah menjadi 1,8 juta. Sedangkan yang masih dalam bentuk bahan baku, tahap awal mencapai 15 juta vaksin. Hartanto memastikan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada awal tahun 2021 seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Prasyarat pemulihan

Keputusan pemerintah memilih vaksin produksi Sinovac Cina pun sempat menjadi polemik, baik terkait, masa kedaluwarsa, uji klinis, maupun cara memperolehnya—gratis versus vaksin mandiri.

Terkait masa daluwarsa vaksin, Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto menjamin bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac akan tetap dalam kondisi layak dan aman hingga tiga tahun atau sampai dengan 2023. Sedangkan Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan izin edar dan penggunaannya atau emergency use authorizathion (EUA) diperkirakan keluar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021 setelah hasil evaluasi terkait mutu dan keamanannya.

Polemik cara memperoleh vaksin, diakhiri Presiden RI Joko Widodo pada 16 Desember 2020. Ia menyatakan bahwa vaksin untuk masyarakat sepenuhnya gratis. “Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden Jokowi.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tahun 2021, seperti telah dikatakan banyak pihak, memang sangat bergantung pada penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, misalnya, yakin pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Ia, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 secara virtual bertema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”, Kamis (03/12) di Jakarta, menyebut vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan prasyarat pemulihan ekonomi (Majalah Pajak Vol LXXXI, Desember 2020).

Dan kita lihat, pemerintah telah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 ke arah percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19.

Sekarang, publik mengharap terbangunnya semacam energi positif dan optimisme—antara melalui kabar baik terkait vaksin anti-Covid ini—sebagai bekal mental mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Lanjut baca

Breaking News

Menyambung Nyawa Pariwisata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.

 

Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata tengah menikmati serbuan wisatawan lokal dan mancanegara, serta menyaksikan bagaimana sendi-sendi perekonomian daerah bergerak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode sama di 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Devisa yang dihasilkan dari kunjungan itu sebanyak Rp 280 triliun atau sektor terbesar kedua penyumbang devisa setelah industri minyak sawit (CPO). Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri pariwisata juga menjadi lokomotif perekonomian karena bertautan dengan beragam bisnis lain mulai dari transportasi, agen perjalanan, penginapan, restoran, hingga UMKM.

Hasil itu tentu tak lepas dari dukungan pemerintah pusat dengan pembangunan Indonesia daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); hingga program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gas-rem pariwisata

Namun, pariwisata menjadi sektor terdepan yang terpuruk tatkala virus korona menginfeksi dunia. Pemerintah di hampir setiap negara ramai-ramai memberlakukan lockdown, termasuk Indonesia yang menetapkan pembatasan sosial dan penutupan sejumlah destinasi wisata saat kasus pertama muncul pada Maret lalu.

Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Tingkat kunjungan wisman juga menurun drastis. Dari data yang dirilis BPS awal Desember lalu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Januari—Oktober 2020 hanya 3,72 juta kunjungan atau turun sebesar 72,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan.

Akibatnya, pendapatan asli daerah dan devisa negara anjlok; sementara lokomotif bisnis pariwisata pun mesti berdarah-darah untuk sekadar bertahan dengan pemasukan minim dan harus membayar biaya operasional, sebagian lain akhirnya meregang nyawa.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, hingga kuartal II tahun 2020 ada lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan estimasi kerugian sekitar Rp 40 triliun untuk hotel dan Rp 45 triliun untuk restoran.

Cluster General Manager Swiss-Belinn Simatupang and Swiss-Belinn Wahid Hasyim Willy Suderes mengatakan, pandemi membuat hotel sulit bertahan. Strategi apa pun yang dilakukan tak terlalu berpengaruh karena hotel sepi peminat.

Meski tak sampai mengalami penutupan hotel dan pengurangan karyawan, manajemen mesti berlakukan efisiensi segala sisi. Karyawan hanya masuk kerja selama 15 hari secara bergantian, dan digaji sesuai hari kerja tersebut. Pekerjaannya pun kerap multifungsi.

“Kalau accounting tiba-tiba harus keliling kamar ya memang begitu, kami jalani semuanya sehingga sedikit demi sedikit bisnis hotel mulai membaik. Kan, yang paling utama kita-kita ini masih kerja. Masih ada harapan, setiap bulan kami masih menerima walaupun enggak besar,” ungkap Willy kepada Majalah Pajak, Rabu (16/12/2020).

Pun dengan pengusaha biro perjalanan yang mengalami titik terendah dalam berbisnis. Hery Prabowo bersama rekanannya yang memiliki agen perjalanan Republic Adventure & Traveller dan penyelenggara acara (event organizer) D&D Production terpaksa menelan pil pahit saat harus menutup bisnisnya.

Pasalnya, pendapatan usaha yang dirintisnya sejak 2006 silam ini menurun drastis sejak Maret lalu karena sedikitnya permintaan bahkan banyak wisatawan yang mengajukan refund.

“Tadinya kami punya banyak sekali kegiatan tur dan acara yang sudah terprogram, yang sebetulnya itu agenda tahunan kami. Tapi dari Maret sampai sekarang mandek semua. Penurunannya itu 200 persen, bukan 100 persen lagi,” terang Hery saat dihubungi Majalah Pajak, Senin (21/12/2020).

Kebijakan tak populer

Dilematik memang jika pemerintah harus dihadapkan dengan pilihan mendahulukan kesehatan 268 juta jiwa penduduk atau perekonomian nasional. Apa pun yang dilakukan terasa tidak pas apalagi memuaskan semua pihak.

Kejutan demi kejutan diutarakan pemerintah jelang libur natal dan tahun baru lalu. Dari memangkas tiga hari cuti bersama, hingga kewajiban menyertakan hasil tes cepat antigen bagi pelancong yang ingin wisata ke Bali. Apa pun kebijakannya, pelaku usaha berharap pemerintah tetap memerhatikan nyawa industri pariwisata.

Sejatinya, di tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun diberikan ke sektor pariwisata melalui berbagai skema, yakni insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp 400 miliar, hibah pariwisata Rp 100 miliar, serta kompensasi pajak untuk hotel atau restoran Rp 3,3 triliun.

Dana ini disalurkan secara bertahap pada periode Oktober sampai Desember melalui mekanisme transfer ke daerah, ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria ibu kota 34 Provinsi, berada di 10 DPP dan 5 DSP, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE).

Syarat lainnya yakni daerah itu merupakan destinasi branding, juga termasuk daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Willy berharap kedua hotel yang ditanganinya dapat segera mendapatkan dana ini setelah mengurusnya ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

“Saat ini semua properti memang perlu cashflow. Dan, yang beruntung adalah bagi mereka yang membayar pajak 2019 dan semua administrasinya lengkap akan dikembalikan 10 persen, that’s good,” imbuh Willy.

Willy berencana akan menggunakan dana itu untuk perawatan hotel. Pasalnya, setahun lalu hotel ini absen maintenance karena ketiadaan dana. Sementara Hery yang telah banting setir ke bidang kuliner mendapat kemudahan kredit dari perbankan.

“Kalau untuk wisata dan event, saya mau bergerak juga susah sementara pemerintah juga tidak membuka akses wisata. Ada planning, ya, percuma juga. Jadi biarlah mengalir dan di tahun depan kami akan kembangkan kuliner ini,” ujarnya.

Pada APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

 

Lanjut baca

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial2 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News2 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News4 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News5 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News6 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News1 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved