Connect with us

Management

Cara Terbaik Memotong Gaji

Ricky Virona Martono

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemotongan gaji yang dilakukan secara mendadak akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan, ketidakpercayaan kepada atasan, dan demotivasi.

 

Pandemi Covid-19, berdampak pada krisis ekonomi, berbagai perusahaan berusaha (bahkan, terburu-buru) melakukan efisiensi. Pada akhirnya, demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan.

Bahkan beberapa klub sepak bola elite Eropa ikut memotong gaji para pemainnya, sebut saja FC Barcelona dan Juventus. Besarannya bervariasi, di mana karyawan yang lebih senior atau gaji terbesar, mengalami besaran pemotongan gaji yang lebih besar pula.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Di Indonesia sama saja, kita paham bahwa menurut data historis, krisis ekonomi relatif berulang, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Latar belakangnya beragam, dampaknya bagi Indonesia pun tidak sama besarnya. Namun demikian intinya tetap sama, perusahaan harus bertahan dengan pendapatan yang menurun.

Sebelum memotong gaji karyawan, ada langkah awal yang dapat dilakukan, yaitu melihat struktur biaya dan memangkas pada komponen biaya terbesar. Masalahnya, perusahaan selalu terburu-buru mendorong usaha efisiensi dan cost reduction ketika krisis datang.

Karyawan pun dikirim ke pelatihan selama satu-dua hari dengan harapan karyawan langsung memperoleh ide mengenai usaha efisiensi yang dapat diterapkan di perusahaan dan memberi manfaat besar dalam waktu cepat.

Jika perlu, biaya-biaya administrasi atau tunjangan harian dipotong demi efisiensi. Dengan jumlah karyawan yang besar, maka akumulasi pemotongan tunjangan akan memberi dampak langsung pada faktor biaya dengan cepat.

Dalam setiap munculnya krisis ekonomi, langkah terburu-buru ini selalu berulang. Perusahaan baru merasa kepepet setelah krisis datang. Sebenarnya, budaya efisiensi harus dimulai pada kondisi ekonomi normal, dan dirasakan manfaatnya pada masa krisis.

Di tengah-tengah kondisi krisis dan terburu-buru inilah, cara “terbaik” dan “tercepat” adalah melakukan PHK dan/atau pemotongan gaji.

Baca Juga: Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158, intinya menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan jika karyawan terbukti terlibat tindak kriminal. Kemudian pada Pasal 165 dinyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan karena perusahaan pailit. Dengan regulasi tersebut, mau tidak mau, pemotongan gaji menjadi salah satu pilihan. Yang paling ideal adalah tidak meneruskan karyawan dengan status kontrak.

Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan dan gagalnya usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Langkah pemotongan

Lalu, bagaimana jika perusahaan terpaksa melakukan pemotongan gaji? Kita dapat melakukan benchmark ke beberapa organisasi atau perusahaan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pemotongan gaji.

Pertama, level teratas organisasi wajib mempersiapkan dan mengeksekusi strategi penghematan biaya dan meyakinkan karyawan bahwa kondisi organisasi/perusahaan mampu bertahan melewati krisis. Selain itu perlu disampaikan potensi pemasukan (sales) perusahaan selama krisis dan kondisi keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan aman.

Kedua, pemotongan gaji perlu menunjukkan kepedulian level teratas organisasi/perusahaan akan adanya sense of crisis. Pada tahun 1998, beberapa perusahaan di Indonesia melakukan pemotongan gaji pada level direksi terlebih dahulu. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia menghapus tunjangan direksinya. Ini adalah langkah direksi untuk menunjukkan sense of crisis, meskipun mungkin saja jumlahnya tidak seberapa dibanding biaya operasional perusahaan.

Baca Juga: Kinerja Solid di Masa Sulit

Bagaimana mungkin level teratas organisasi tidak memulai potongan gaji dirinya sendiri, tapi langsung mendorong/mengajak/menganjurkan bawahannya melakukan hal tersebut. Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan akan kondisi keuangan perusahaan dan gagalnya usaha-usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Jika kondisi memaksa, maka pemotongan gaji barulah diterapkan secara bertahap pada level-level di bawah direksi. Langkah terakhir adalah memotong gaji karyawan pada level menengah. Sementara itu, gaji karyawan pada level bawah sedapat mungkin dipertahankan.

Langkah ketiga dilakukan bersamaan dengan langkah pertama dan kedua, yaitu direksi perusahaan melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan optimisme karyawan.

Pemotongan gaji karyawan yang dilakukan secara mendadak melalui pengumuman, misalnya melalui e-mail, akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan. Karyawan menjadi tidak percaya kepada atasan dan akhirnya menimbulkan demotivasi karyawan.

Strategi tanpa langkah-langkah yang baik akan menunjukkan bahwa sikap manajerial perusahaan tidak berusaha merangkul karyawan terlebih dahulu.

Baca Juga: Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Ricky Virona Martono (Core Faculty PPM Manajemen)

Breaking News

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?”  yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.

“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,”  kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.

Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers  menunjukkan tren peningkatan berkat  didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.

Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan  menekan adanya risiko ini.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.

Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.

Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.

Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga  meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.

Lanjut baca

Management

Pentingnya “Rapid Scorecard”

Gerald Gerald Pasolang, M.M.

Diterbitkan

pada

Perusahaan pun memerlukan “rapid scorecard” agar manajemen mengetahui apa saja yang perlu ditindaklanjuti secara cepat.

 

Rapid test bukan lagi nama baru bagi kita saat ini. Sejak merebaknya isu pandemi sampai sekarang rapid test masih terus dilakukan agar dapat mendeteksi sedini mungkin gejala Covid-19 untuk mengurangi penyebarannya, karena keterlambatan deteksi bisa sangat fatal akibatnya.

Di dunia bisnis pun begitu. Kondisi yang semakin tidak dapat diprediksi dan mudah berubah drastis belakangan ini “memaksa” perusahaan untuk memiliki alat ukur yang dapat mendeteksi sedini mungkin kesehatan perusahaan agar dapat tetap eksis.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pasar tidak membeli produk yang dihasilkan perusahaan bukan hanya karena pasar memilih produk dari perusahaan lain yang lebih baik, namun juga karena lemahnya daya beli. Dengan keadaan pasar yang seperti ini akan sulit bagi perusahaan untuk tetap menjalankan strategi yang telah dibuat sebelum pandemi ataupun untuk membuat strategi jangka panjang.

Bahkan mungkin beberapa perusahaan ada juga yang mulai mempertanyakan apakah masih bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan atau tidak. Sehingga perusahaan bisa saja hanya akan menyusun strategi dalam jangka yang sangat pendek bahkan mungkin hanya menyusun rencana tindakan bulanan untuk bertahan.

Pada situasi normal, scorecard perusahaan dibuat berdasarkan faktor keberhasilan kritis dalam menjalankan strategi yang disusun perusahaan untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan. Namun karena strategi tersebut bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi pandemi saat ini, maka kemungkinan besar scorecard yang telah dibuat juga menjadi tidak relevan lagi untuk memastikan eksistensi perusahaan.

Ciri KPI

Tidak semua ukuran keberhasilan dalam scorecard tim yang biasa disebut key performance indicator (KPI) adalah key yang sesungguhnya atau indikator kunci keberhasilan organisasi.

Satu ciri ukuran keberhasilan dapat disebut KPI adalah pencapaian ukuran tersebut harus dimonitor paling lambat 1 (satu) pekan. Karena ketidaktercapaian ukuran itu akan langsung berimplikasi negatif bagi organisasi.

Sebaliknya, bila pencapaian suatu ukuran dapat dimonitor pada akhir bulan atau bahkan pada akhir kuartal dan semester saja karena pencapaiannya tidak berimplikasi langsung bagi bisnis, maka dapat dipastikan bahwa ukuran tersebut sebenarnya bukan KPI.

Contoh ukuran keberhasilan yang memenuhi ciri KPI bagi perusahaan distribusi logistik adalah ketepatan waktu pengiriman barang ke pelanggan, dan bagi perusahaan asuransi adalah ketepatan waktu penerbitan polis nasabah. Karena ketidaktepatan waktu pada contoh KPI kedua perusahaan tersebut bila terlambat dimonitor sehari saja atau paling lama seminggu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan customer dan menurunkan brand image perusahaan.

Dalam kondisi saat ini, perusahaan perlu fokus pada ukuran keberhasilan yang benar-benar KPI untuk dimonitoring sedini mungkin karena kesalahan fokus dapat berdampak sangat fatal bagi perusahaan. Untuk itulah diperlukan scorecard yang dapat memberi informasi kepada manajemen apa yang perlu ditindaklanjuti secara cepat, sebut saja dengan nama rapid scorecard.

Dalam scorecard pada umumnya dicantumkan semua ukuran keberhasilan yang bisa jadi karena ketidakmampuan perusahaan membedakan maka semua ukuran tersebut dalam scorecard disebut KPI. Namun, dalam rapid scorecard hanya ukuran keberhasilan kunci atau KPI saja yang dicantumkan.

Perusahaan harus dapat membedakan mana Key Performance Indicator (KPI) dan mana yang hanya Performance Indicator (PI) saja. Kemudian, rapid scorecard juga perlu dilengkapi dengan rencana antisipasi dan mitigasi persoalan yang dapat menghalangi pencapaian KPI serta sistem informasi agar dapat dideteksi sedini mungkin terjadinya persoalan sekaligus untuk mengoptimalkan tindakan mitigasi atau penanggulangan dalam upaya mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan oleh persoalan tersebut bagi perusahaan.

Semakin cekatan suatu negara melakukan rapid test semakin besar peluang negara tersebut untuk segera mengatasi pandemi yang terjadi, semakin cekatan perusahaan menggunakan rapid scorecard diharapkan semakin besar peluang perusahaan melewati krisis pandemi.

Lanjut baca

Finance

Pilihan Aman untuk Dana Pensiun

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Efek beragun aset atau EBA dinilai sebagai instrumen investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Mengapa?

Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan mengungkap, mayoritas dana pensiun di Indonesia masih dinvestasikan ke obligasi dan pasar uang sehingga hasilnya belum optimal. Untuk itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Ihsanuddin menyarankan pengelola dana pensiun menempatkan sebagian investasinya di efek beragun aset (EBA). Alasannya, EBA memiliki tenor yang panjang dan bersifat bankruptcy remote alias tidak terpengaruh oleh dampak pailit. Singkatnya, EBA merupakan pilihan investasi yang lebih aman dan menguntungkan.

Bankruptcy remote—meskipun perusahaan penerbitnya pailit, tapi dianya (EBA) tetap stay karena memang didasari oleh aset yang sudah jelas, apalagi aset KPR (kredit perumahan rakyat), yang mana dilakukan due diligence (uji tuntas),” jelas Ihsanuddin, Kamis (5/11). 

Legalitas EBA diperkukuh oleh Peraturan OJK Nomor 56 Tahun 2017 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Ihsanuddin mengungkapkan, hingga September 2020, industri asuransi secara keseluruhan memiliki aset lebih dari Rp 1.000 triliun. Namun, yang disalurkan ke EBA baru Rp 404 miliar oleh asuransi jiwa dan Rp 38 miliar oleh asuransi umum. Sementara dana pensiun, memiliki aset investasi Rp 284,02 triliun dengan alokasi ke EBA sekitar Rp 553,5 miliar.

“Ini (dana pensiun) masih miliaran sementara aset mereka sudah ratusan triliun, bahkan untuk industri asuransi sudah seribuan triliun. Yang jadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana bisa memberikan pemahaman yang utuh terkait risikonya seperti apa, sampai rating-nya seperti apa,” kata Ihsanuddin.

Secara spesifik, ia juga berpendapat agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memilih instrumen EBA. Apalagi lembaga ini memiliki memiliki aset mencapai Rp 441 triliun.

Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Nur Hasan Kurniawan menduga, literasi mengenai EBA belum banyak diketahui oleh pengelola dana pensiun. Tak heran jika aset maupun rasio imbal hasil dana pensiun Indonesia lebih mini di bandingkan negara lain.

“Data OECD 2019, aset pensiun Indonesia cuma 1,8 persen dibandingkan GDP. kita bandingkan dengan Thailand sudah 7,3 persen. Ini suatu keprihatinan. Karena kita selalu bicara bonus demografi yang punya pekerja produktif yang sangat besar. Apakah saat mereka pensiun punya cukup dana pensiun?”

EBA-SP SMF

Salah satu perusahaan yang sudah menempatkan investasi ke EBA adalah PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero). SMF menerbitkan lima EBA Surat Partisipasi (SP) dengan peringkat tertinggi AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada Mei 2020. Peringkat tertinggi mencerminkan perseroan memiliki kemampuan membayar yang stabil atau risiko gagal bayar sangat minimal.

Direktur SMF Ananta Wiyogo menuturkan, penerbitan EBA SP itu digunakan untuk membiayai pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit perumahan rakyat (KPR) di perbankan. Pada kuartal III-2020, SMF telah mengalirkan dana sekitar Rp 68 triliun dengan sejuta lebih debitur KPR.

“Bayangan sederhananya SMF mengalirkan dana jangka panjang dari pasar modal kepada penyalur KPR. Jadi, KPR-KPR jangka panjang itu seyogianya tidak dibiayai oleh dana jangka pendek seperti giro atau deposito.”

Produk EBA SP dapat dibeli mulai dari Rp 100 ribu yang akan diperdagangkan di pasar sekunder. Produk ini memiliki imbal hasil berkisar antara tujuh persen hingga sepuluh persen.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News16 jam lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News3 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News3 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News3 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News3 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News4 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News4 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News5 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved