Connect with us

Topic

Padamkan Prasangka, Kawal Pelaksanaannya

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Omnibus law Cipta Kerja untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi di tengah keterpurukan akibat pandemi.

 

Sehari setelah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020), sebagian elemen masyarakat melakukan demonstrasi. Sejumlah buruh melakukan aksi mogok nasional dan turun ke jalan. Sangat disayangkan, penyampaian aspirasi itu dinodai dengan aksi kekerasan dan perusakan fasilitas umum atau properti pemerintah. Mereka tidak menyadari—atau tak peduli— bahwa fasilitas yang dirusak itu dibiayai dari uang pajak yang mereka bayarkan.

Kegaduhan itu lebih banyak disebabkan oleh mispersepsi memaknai kehadiran undang-undang itu. Ada juga yang menilai pemerintah dan DPR tergesa-gesa dan menyalahi mekanisme dan prosedur penetapan undang-undang. Namun, hal itu dibantah oleh Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, semua sudah sesuai prosedur. Pembahasan pun dilakukan terbuka, ada naskah akademiknya dan inventarisasi masalah pun dilakukan.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Pemerintah menegaskan, tak ada hak-hak masyarakat yang dikebiri melalui undang-undang itu. Sebaliknya, omnibus law yang memuat 11 klaster itu bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi di tengah keterpurukan akibat wabah pandemi.

Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kehadiran undang-undang ini untuk antara lain untuk menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Hartarto menyebut, setiap tahun ada 6,9 juta orang menganggur. Belum lagi pandemi Covid-19 yang berimbas pada sekitar 3,5 juta orang tenaga kerja— sebanyak 2,1 juta orang terkena PHK dan 1,4 juta orang dirumahkan. Lebih dari itu, beleid ini juga untuk memberikan kemudahan berusaha dan magnet bagi investor.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, selama ini indeks kemudahan berbisnis Indonesia masih berada di peringkat ke 73 dari 190 negara.  Berdasarkan laporan Bank Dunia pada awal 2020 lalu, peringkat itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti, Vietnam (peringkat 69), Thailand (peringkat 27), Malaysia (peringkat 15), Singapura (peringkat 2).

Kegaduhan itu lebih banyak disebabkan oleh mispersepsi memaknai kehadiran undang-undang itu.

Bahlil mengatakan, berkat upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha, saat ini sudah bakal ada 153 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi pada 2021 dan diperkirakan akan menyerap 3 juta tenaga kerja langsung dan tak langsung.

Baca Juga: Kans Berproduksi dan Berinovasi

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, kemudahan berusaha itu antara lain diberikan pemerintah melalui insentif pajak. Dan kehadiran UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Insentif yang termaktub dalam UU Cipta Kerja antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH; ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga; dan penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN.

UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan penegakan hukum. Lebih dari itu, undang-undang ini juga akan menjadi landasan bagi DJP dalam melanjutkan empat dimensi agenda reformasi perpajakan, meliputi reformasi proses bisnis—administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform).

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana pun menyambut baik omnibus law ini. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah segera membuat aturan pelaksanaannya karena kebijakan pajak merupakan aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Mengingat tujuan mulia lahirnya undang-undang ini, sudah seyogianya masyarakat memadamkan prasangka dan mengawal  pemerintah dalam melaksanakannya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Topic

Bertahan karena Adopsi Hal Baru

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempertahankan bisnis, pengusaha harus memaksimalkan aset dan platform penjualan.

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan keras tidak hanya bagi pelaku ekonomi nasional, tapi juga bagi pemain global.

Vancelia Wiradjaja, pemilik Xing Fu Tang Indonesia, pemegang lisensi merek minuman ternama asal Taiwan, mengungkap dampak berat pandemi korona terhadap gerainya.

“Xing Fu Tang kan retail di mal. Jadi, penjualan kita turun bukan di bulan Maret, ketika Covid di Indonesia, tapi di beberapa mal di Indonesia, turun sejak bulan Februari,” ungkapnya dalam acara webinar virtual yang dilakukan KPP Pratama Serpong, Kamis (19/11).

Di awal pandemi bahkan ia juga terpaksa menutup semua gerainya secara serentak dalam waktu yang cukup lama.

Namun di sisi lain, ia menjadi lebih terbuka dengan ide-ide baru. “Kami yang tadinya fokus di mal, akhirnya membuka cabang juga di luar mal. Kami yang tadinya tidak terlalu push take away, sekarang bekerja sama secara efisien dengan food delivery applications,” tambahnya.

Seiring waktu, bermodalkan inovasi dan strategi matang, bisnis Vancelia survive dan berhasil membuka empat belas cabang baru di tahun 2020.

Inovasi

Penurunan penjualan terjadi bukan karena berkurangnya minat masyarakat, melainkan karena konsumen takut mempercayai merek tertentu demi menjaga protokol kesehatan Covid-19.

Melihat hal tersebut, Vancelia membuat sebuah inovasi yang diberi nama do it yourself (DIY). Caranya, Xing Fu Tang menjual bahan-bahannya, yakni boba mentah dan brown sugar.

“Akhirnya kita kepikiran menjual mentahnya lalu mereka masak di rumah. Kan kita sudah tahu virusnya itu enggak kuat di temperatur tinggi. Jadi, akhirnya kita pikir itu lebih aman untuk dimasak di rumah,” tuturnya.

Inovasi lain yang dilakukan adalah Xing Fu Tang bekerja sama dengan LOL Photobooth ketika PSBB kedua diberlakukan di Jakarta berupa memberikan QR code pada setiap cup. Dengan cara ini, pelanggan bisa melihat video dari kasir berupa proses pembuatan minuman sampai pemberian minuman ke pelanggan.

“Dari situ kami juga terus keep engagement dengan customer kami via Instagram dengan membuat posting-postingan yang kekinian dengan topik yang berbeda setiap minggunya,” jelasnya.

Tip dan trik

Menurut Vancelia, membuat bisnis atau toko itu gampang; yang sulit adalah mengelola dan mempertahankannya. Untuk bertahan ia mengelola bisnisnya dalam tiga tahap.

Pertama, mempersiapkan diri dan tim. “Korona itu berat, pandemi berat apalagi kita masuk resesi juga. Tapi, yang penting itu mempersiapkan mindset kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, seorang calon pebisnis harus mempersiapkan ruang dan waktu. “Mulailah bisnis dari rumah dengan cara menyiapkan ruangan untuk bekerja dan waktu untuk betul-betul mengerjakan.”

Poin penting lainnya adalah membangun tim strategis yang bertugas menganalisis kekuatan dan kekurangan personel sehingga terbangun tim yang sesuai kebutuhan. Selain itu, 3RP harus diterapkan—right people, right product sehingga menghasilkan right profit.

Kedua, memaksimalkan aset yang sudah dimiliki. Dan ketiga, memaksimalkan platform penjualan daring.

Lanjut baca

Topic

Jaga Arus Kas Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Insentif pajak yang diterbitkan pemerintah sangat membantu Wajib Pajak. Namun, pemerintah juga harus membuat kebijakan agar arus kas Wajib Pajak terjaga.

Pemerintah meyakini, masa kritis akibat pandemi Covid-19 telah berlalu. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 awal Desember lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan perekonomian Indonesia telah melewati titik terendahnya. Setidaknya ini bisa terlihat dari sisi pergerakan konsumsi, listrik, ekspor, impor bahan baku dan barang modal yang cukup positif dan solid, belanja bantuan sosial pemerintah yang meningkat drastis secara month to month. Pertumbuhan ekonomi pun mengalami perbaikan dari minus 5,32 persen pada kuartal II menjadi minus 3,49 persen pada kuartal III. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar ekonomi Indonesia segera pulih.

Perbaikan itu tak lepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Di bidang perpajakan, pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk Wajib Pajak melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Omnibus Cipta Kerja.

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, di masa pandemi ini telah mengalami pergeseran titik fokus. Dari yang selama ini lebih difokuskan kepada penerimaan, bergeser menjadi regulerend.

“Ada dua fungsi yang harus berjalan bersama-sama karena bagaimanapun fungsi utama DJP adalah mengumpulkan penerimaan. Tetapi karena ini adalah masa yang sulit, ekonomi sedang lemah maka pajak ikut turun mengatur—regulerend,” kata Darussalam pada acara Seminar Nasional Taxplore 2020 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Sabtu, (28/11).

Darussalam menyebut, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah itu sangat membantu Wajib Pajak. Pajak, menurut Darussalam pada dasarnya tunduk dengan apa yang menjadi kebijakan dan sasaran ekonomi dari suatu pemerintahan. Dengan kata lain, pajak adalah ekor dari ekonomi. Jika ekonomi baik, seharusnya penerimaan pajak pun ikut baik. Begitu pun sebaliknya.

“Pajak adalah alat dari ekonomi nasional suatu negara. Jadi, ketika sekarang negara sedang dalam rangka bagaimana ekonomi bertahan, bagaimana ekonomi kita ke depan ya pajak tinggal mengikuti pola kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa,” ujar Darussalam.

Strategi baru

Darussalam mengajak agar pandemi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi pajak, juga bagi otoritas pajak untuk mencari strategi baru kebijakan pajak. Misalnya perluasan basis pajak. Darussalam menilai, selama ini yang menjadi sorotan atau fokus otoritas pajak adalah kebijakan yang sifatnya capital gain—sifatnya modal.

Otoritas pajak, menurut Darussalam bisa mulai menerapkan pajak warisan, seperti yang dilakukan Korea Selatan. Ia mencontohkan kasus pajak warisan yang diperoleh pemerintah Korea Selatan setelah meninggalnya pendiri Samsung Lee Kun Hee. Di Korea Selatan, tarif pajak warisan yang dikenakan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek mencapai 50 persen. Dasar pengenaan pajak warisan atas saham ditentukan berdasarkan rata-rata harga selama empat bulan, sebelum dan setelah pemberi warisan meninggal.

“Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ini sebenarnya peluang. Kita enggak mengenal pajak atas warisan. Tetapi pembelajaran dari Korea Selatan ini kan menarik. Supaya kekayaan itu tidak menumpuk di segelintir orang, harus ada mekanisme bagaimana kekayaan itu bisa terdistribusi ke banyak pihak. Salah satunya perlu kita merumuskan untuk pajak atas warisan. Mempersiapkan kebijakan pajak pasca-pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional jangka menengah dan jangka panjang.”

Meski demikian, Darussalam mengingatkan, kebijakan yang digelontorkan harus berdasarkan prinsip good governance. Artinya, setiap kebijakan pajak harus bisa dinilai, diukur, dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu, di masa pemulihan ekonomi ini Darussalam berharap pemerintah membuat kebijakan agar Wajib Pajak tetap bisa menjaga cash flow mereka agar tidak mati permanen di masa pandemi.

“Yang kita butuhkan sebenarnya adalah bagaimana cash flow Wajib Pajak tetap ada. Sehingga fokus kebijakan pajak adalah menjaga cash flow. Dalam konteks Indonesia, andai kata tahun 2021 ini karena situasinya belum selesai, baru mengarah recovery, kebijakan-kebijakan yang bersifat cash flow ini kami minta dipertahankan,” harap Darussalam.

Selain itu, kepada Wajib Pajak, Darussalam juga berharap, setelah berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah, ke depan Wajib Pajak diharapkan bisa patuh secara suka rela, yakni membayar sesuai degan kemampuan mereka.

“Pandemi mudah-mudahan berakhir dan Indonesia masuk ke era baru hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Pandemi dijadikan saluran solidaritas. Maksudnya, bagaimana Wajib Pajak yang selama ini ability to pay-nya tinggi seharusnya membayar pajak juga tinggi.”—Waluyo Hanjarwadi/Foto: Rivan Fazry

Lanjut baca

Topic

Akan Banyak Wajah Baru di Ekonomi 2021

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Terbitnya UU Cipta Kerja dan dukungan teknologi membuat Kadin Indonesia optimistis akan banyak wajah baru yang membuat ekonomi jauh lebih maju di 2021.

Pandemi Covid-19 sejak awal kemunculannya di Wuhan, Tiongkok telah menyebar ke banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus korona yang ditandai dengan penutupan sebagian besar tempat usaha dan produksi. Kebijakan ini berdampak pada penurunan aktifitas konsumsi dan produksi secara signifikan.

Bambang Suwarso selaku Deputy Head of Permanent Committee for Asia Pasific Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengemukakan, kalangan pengusaha berupaya keras untuk tetap bertahan dalam situasi sulit dengan melakukan berbagai efisiensi biaya. Langkah efisiensi yang ditempuh pengusaha meliputi pengurangan jam kerja, pengurangan kompensasi karyawan, pengurangan pintu keluar masuk area mal dan perkantoran, penggantian penggunaan AC split maupun AC sentral di gedung perkantoran, dan berbagai bentuk cost efficiency lainnya. Namun demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor tidak dapat dihindari.

“Akomodasi, usaha makanan dan minuman merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47 persen disusul sektor transportasi, pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan,” papar Bambang kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Senin (23/11).

Diakuinya, berbagai berbagai kebijakan insentif di sektor perpajakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan sedikit napas lega bagi pengusaha seperti percepatan pengembalian restitusi dan pengurangan angsuran PPh pasal 25.

Namun demikian, imbuhnya, mulai November 2020 pengusaha dihadapkan kenyataan bahwa DJP juga memerlukan penerimaan pajak sehingga dikhawatirkan kantor pajak akan menempuh beberapa langkah yang dapat memberatkan Wajib Pajak.

“Negara memerlukan penerimaan pajak, namun agar win-win solution seharusnya hak pengusaha untuk mendapatkan kelebihan bayar pajak tepat waktu, pengurangan angsuran dan lainnya bisa diakomodasi melalui sistem yang tidak mengharuskan adanya penyampaian permohonan yang berbelit,” ujarnya.

Ia menyerukan DJP untuk mulai berani melakukan langkah terobosan intensifikasi pajak dengan penggunaan data yang tersedia, terlebih pada golongan super kaya, termasuk keluarga pejabat dan mantan pejabat berkuasa di tanah air dan tidak melulu menyasar pengusaha yang mendapatkan penghasilan dengan cara sah.

Bambang meyakini, pengusaha adalah tipikal pejuang yang tidak pernah menyerah dalam keadaan sulit sekali pun dan selalu mendapatkan ide baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi tantangan. Saat ini dan masa mendatang, paparnya, banyak pengusaha akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai jenis industri seperti pangan/agrikultur, keuangan, perikanan, dan pabrikasi lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan pasar luar negeri seiring kewajiban para duta besar memberikan dorongan market intelligence, trading house oleh para diaspora, pemberlakuan Regional Comprehensive Economic Agreement yang kurang dilihat selama ini akan lebih berkembang di masa mendatang.

“Dapat dipastikan tahun 2021 akan banyak wajah baru dengan kapitalisasi aset dan teknologi baru yang akan membuat ekonomi 2021 pasti jauh lebih baik dibanding 2020,” tegasnya.

Daya tarik investasi

Terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan 2 November 2020, ia optimistis UU ini akan menarik lebih banyak investor dari dalam dan luar negeri karena kehadiran regulasi tersebut salah satunya memang bertujuan untuk menghapus tumpang-tindih kebijakan yang selama ini terjadi.

Ia meyakini akan ada relokasi industri dari negara negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara Eropa, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia sebagai market dan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam industri.

Dengan hadirnya UU Cipta Kerja sebagai akselerator atas perbaikan iklim investasi yang sedang berjalan, imbuhnya, prospek investasi di segala bidang akan menjadi lebih baik. Nantinya akan lebih banyak darah segar pengusaha baru dari dalam negeri untuk bersaing dengan pengusaha besar yang ada saat ini, sebagaimana juga masuknya lebih banyak investor asing.

Ia berharap masuknya investasi asing sebagai anugerah transfer teknologi dapat lebih membuka ruang pengusaha lokal untuk berbenah dari cara usaha kurang efisien dan kurang produktif selama ini.

“Etos kerja yang lebih efisien dengan paduan teknologi terkini yang dikembangkan anak-anak muda Indonesia dan investor asing pasca-pemberlakuan Omnibus Law kiranya juga akan memengaruhi cara kerja BUMN dan birokrasi secara lebih baik,” tutur Bambang.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News3 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News3 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News3 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News4 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News4 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News5 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News5 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved