Connect with us

Report

Penambangan Hijau dan ‘Restu Sosial

Ruruh Handayani

Published

on

Tak semata memikirkan bisnis, perusahaan tambang ini juga memedulikan kesejahteraan penduduk setempat dan keberlangsungan ekosistemnya.

Indonesia menyimpan sumber daya mineral melimpah yang terpendam di dalam perut bumi seperti nikel, timah, dan emas. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya mineral ini tentu dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional.

Di sisi lain, eksploitasi mineral tambang secara besar-besaran juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan; pencemaran air, tanah, dan udara; serta perubahan sosial budaya. Maka tak heran jika aktivitas penambangan di suatu daerah kerap menuai penolakan dari warga setempat.

Masalah itu telah diperhitungkan PT Bumi Suksesindo (BSI) saat hendak beroperasi. Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk yang didirikan sejak 2012 silam ini adalah perusahaan tambang emas yang beroperasi di Gunung Tujuh Bukit (Tumpang Pitu), Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Wilayah ini disebut-sebut memiliki kandungan emas terbanyak kedua di Indonesia setelah tambang di Grasberg, Papua.

 “Social license”

Sebelum mulai beroperasi, PT BSI melakukan pendekatan baik kepada warga maupun pemerintah daerah (pemda). Direktur PT BSI Cahyono Seto mengatakan, untuk mendapatkan social license perusahaan bersosialisasi pada masyarakat di lima desa di Kecamatan Pesanggaran mengenai rencana kegiatan penambangan di Tumpang Pitu.

Selain itu, manajemen juga meyakinkan bahwa keberadaan perusahaan tambang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial.

“Ada lima desa yang kami lakukan pendekatan, baik itu secara individu atau secara kelompok. Kami lihat potensi-potensi apa saja yang ada di desa-desa tersebut, baik itu secara ekonomi dan sosial. Apa, sih, yang biasa di sana kulturnya, isu apa yang berkembang di sana yang kita mesti antisipasi, juga isu sensitifnya seperti apa,” ujar Seto pada Majalah Pajak di kantor pusat PT BSI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Salah satu jenis pendekatan yang disebut Seto adalah perekrutan tenaga kerja yang diambil dari warga lokal. Hingga Maret 2018 lalu, 60 persen dari total 1.811 pegawai perusahaan ini merupakan penduduk Banyuwangi, dengan 38 persen di dalamnya merupakan warga Kecamatan Pesanggaran.

Kemudian, setelah mengkaji potensi masing-masing desa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata; juga isu-isu penting di daerah ini seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, perusahaan membentuk tim eksternal dan memberlakukan program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) di kecamatan ini. Padahal, pada 2012 silam itu, tambang PT BSI belum operasional dan membukukan keuntungan untuk melakukan CSR. Seto menyebutnya sebagai bentuk kulonuwun atau permisi.

“Karena anggapannya kalau mau tinggal di rumah orang, yang anggota keluarga itu masih ada, menjadi tamu yang menginap lama, pasti, kan, kita ada rasa peduli terhadap warga itu. Kami juga mesti jaga toleransi masyarakat. Jadi, itu yang kami lakukan,” imbuh Seto.

Berbekal restu mayoritas penduduk, selanjutnya perusahaan melakukan presentasi kepada pemda untuk mendapatkan izin. Akhirnya, PT BSI beroperasional berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi pada 9 Juli 2012, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas lahan 4998 hektare dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 992.86 hektare.

Sebagai iktikad baik, perusahaan ini juga memberikan kepemilikan saham kepada Kabupaten Banyuwangi sebesar 10 persen senilai Rp 22 miliar dan menjadi 6,41 persen atau senilai lebih dari Rp 440 miliar setelah penutupan penawaran umum perdana saham (IPO)—ketika PT Merdeka Copper Gold melantai di bursa pada Mei 2015 lalu.

Walau demikian, Seto tak menampik bahwa hingga kini masih ada beberapa warga yang keberatan dengan aktivitas tambang di tanah kelahiran mereka. Ia mengklaim pihaknya terus memberikan edukasi dengan mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung lokasi dan aktivitas penambangan. Mereka terdiri dari kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan beberapa lembaga desa sekitar tambang.

Atas daya dan upaya yang dilakukan perusahaan, pada Februari 2016 lalu, proyek tambang ini ditetapkan juga sebagai Objek Vital Nasional oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Artinya, tambang Tumpang Pitu kini dalam pengawasan dan perlindungan negara. Selain itu, aparat penegak hukum wajib mengamankan proyek ini agar dapat beroperasi secara maksimal, karena memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Namun, status ini bisa dicabut sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran.

“Green mining”

Setelah proses pendekatan, perizinan, hingga pembukaan lahan, perusahaan melakukan produksi tambang perdananya pada Maret 2017 dengan capaian produksi sebanyak 142.468 ons emas dan 44.598 ons perak. Sedangkan hingga akhir 2018 lalu, PT BSI berhasil membukukan jumlah produksi sebesar 167.000 ons emas dan 140.000 ons perak.

Seto menjelaskan, perusahaan menggunakan teknologi pelindihan atau heap leach saat produksi. Proses pemisahan mineral emas dan turunannya menggunakan air yang digunakan terus-menerus ini diyakini ramah lingkungan karena tidak menyisakan limbah (tailing). Air yang digunakan pun tidak diambil dari sumber mata air atau air tanah, melainkan melalui air hujan yang ditampung di bendungan. Selain itu, PT BSI juga tidak menggunakan merkuri dalam proses pengolahan emasnya.

BSI ini perusahaan yang terbuka, baik dari transaksi sampai dengan pelaporan perpajakan. Jadi, kami tidak merasa ada yang kami tutup-tutupi

Di bidang lingkungan, PT BSI juga melakukan konservasi lingkungan, di antaranya dengan menanami kembali bukaan lahan yang tidak menjadi area produksi atau yang telah selesai dieksplorasi.

“Misalnya, begitu kami sudah selesai eksplor atau katakanlah kami sudah buka lahan ternyata lahan itu kandungannya enggak ada, tapi sudah terlanjur (dibuka), itu langsung kami reklamasi, menanam lagi tumbuhan-tumbuhan yang cocok di spot tersebut. Jadi, tidak kami biarkan terbuka.”

Program lainnya, yaitu terus melakukan pemantauan satwa, serta kualitas air, udara, dan tanah secara rutin.

“Misalnya, di situ ada binatang yang memang terancam kehidupannya saat kami mau eksplor, itu kami amankan dulu. Kami kerja sama dengan konservasi nasional dan Perhutani. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ditemukan hewan-hewan yang memang hidup di situ terus tiba-tiba mati.”

Transparansi dan objektivitas

Dengan menjadi perusahaan terbuka atau go public, perusahaan ini wajib beroperasi sesuai aturan dan data yang dimiliki harus dapat diakses oleh semua pemegang saham. Selain pemegang saham, perusahaan dengan kontribusi besar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 ini juga berkomitmen untuk menjaga transparansi pada instansi terkait, baik Pemda, Kementerian ESDM, Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, hingga kantor pajak terdaftar.

Seto menceritakan, sekitar November lalu pihaknya memboyong Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 Endang Sri Martuti dan beberapa stafnya ke tambang Tujuh Bukit untuk melihat langsung proses penambangan emas.

“BSI ini perusahaan yang terbuka, baik dari transaksi sampai dengan pelaporan perpajakan. Jadi, kami tidak merasa ada yang kami tutup-tutupi.”

Seto pun mengapresiasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 karena memiliki prinsip keterbukaan yang sama dengan pihaknya, serta menjalankan good corporate governance.

“Kalau sudah namanya transparan larinya ke sistem. Sistem ini saya lihat di perpajakan semakin bagus. Wajib Pajak pun sudah tidak bisa menghindar namanya sudah on-line. Sudah sistem yang baik, akhirnya muncul keseimbangan. Fairness itu yang harus Wajib Pajak juga dapat, dari sisi pemerintah juga bisa fair penerimaannya, kami yang mengeluarkan juga fair. Itu yang mesti dijaga,” pesannya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Ruruh Handayani

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pendampingan dan komunikasi yang lancar membuat Wajib Pajak mudah memahami dan mengikuti aturan perpajakan. Sanksi pun terhindarkan.

 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terus berupaya meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi perpajakan, salah satunya dengan penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan pelayanan di seluruh kantor pajak di Indonesia.

Proses bisnis yang serbabirokratis dan standar pelayanan yang kaku sudah mulai ditinggalkan. Fiskus  kini lebih memilih pendekatan humanis, berbaur dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, sembari mengenali potensi serta masalah setempat. Dengan begitu, kantor pajak dapat lebih luwes menentukan strategi tertepat untuk mendekati Wajib Pajaknya.

Dan Firmanto, salah satu Wajib Pajak orang pribadi, merasakan perubahan itu. Saat kami berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat pertengahan Februari lalu, WP yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Timur ini mengatakan pajak bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan lagi. Menurutnya, petugas pajak sekarang tak lagi berjarak. Bahkan, petugas pajak kadang asyik berbincang dan berbaur dengan masyarakat setempat di kedai kopi.

“Petugas pajak sudah jauh lebih friendly. Sudah kayak teman baik. Jadi, enggak ada lagi birokrasi. Dan enggak menjadi suatu momok, enggak takut,” ungkap Firmanto di KPP Pratama Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/2).

Kami enggak mau kena penalti. Kalau sampai kena penalti, image kami jadi enggak bagus.

Kartu prioritas

Beberapa waktu lalu, KPP Pratama Pontianak Timur memberikan Kartu Prioritas kepada 200 Wajib Pajak besarnya. Laiknya nasabah prioritas pada bank, dengan kartu ini, WP berhak mendapatkan pelayanan prioritas, semisal akses komunikasi dengan petugas pajak untuk konsultasi dan penjelasan aturan baru.

“Kartu prioritas itu adalah salah satu bantuan juga,“ ujar Komisaris Aneka Group ini. “Kami perlu apa bisa tinggal akses, kemudahan untuk komunikasi. Karena selama ini yang dulu-dulu komunikasi antara petugas pajak sama Wajib Pajak itu jarang. Jadi, dengan ada peningkatan komunikasi, saya yakin akan bikin pajak itu lebih transparan.”

Menurut Firmanto, bisnis properti dan automotif yang digelutinya kerap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aturan baru. Ia berharap, dengan adanya layanan pendampingan dan komunikasi yang mudah, ia tak akan kesulitan memahami dan mengikuti aturan yang dikeluarkan Ditjen Pajak. Ia tak ingin kena sanksi gara-gara terlambat mematuhi aturan.

“Kalau melalui kartu akses itu kita bisa bicara langsung. Transparansi tentang peraturan-peraturan pajak yang masih baru atau apa dengan cepat, tepat. Kalau cepat, kan, enggak sampai kena sanksi, penalti. Kami enggak mau kena penalti. Kalau sampai kena penalti, image kami jadi enggak bagus,” urai Firmanto.

Demi menjaga nama baik perusahaan yang sejak lama dirintisnya itu, Firmanto kerap berdiskusi dengan kantor pajak, terutama jika ingin mengembangkan sayap bisnisnya. “Kami hampir sebulan bisa dua–tiga kali bertemu untuk diskusi dengan AR. Kalau ada investasi baru, kami selalu diskusi dulu.”

Di akhir percakapan, Firmanto mengusulkan agar aturan pajak dapat dipublikasikan pada satu media yang diterbitkan secara reguler. “Kalau bisa aturan itu dipublikasi di suatu media perpajakan yang tetap, ada satu media pajak yang terbit berjangka. Supaya WP bisa baca-baca buku itu, mempelajarinya,” pungkasnya.

Continue Reading

Report

Memijak Bumi, Mengetuk Langit

Aprilia Hariani K

Published

on

Upaya mencapai target penerimaan pajak tak cukup hanya dengan usaha keras dengan pelbagai strategi penuh optimisme. Perlu mengetuk pintu langit dengan doa dan kepedulian kepada sesama.

Selasa sore (11/12) sekitar pukul 14.00, sepasang merpati putih tampak melangit dari rooftop Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi Satu. Sepasang burung cantik itu sengaja dilepasterbangkan untuk menandai acara syukuran atas terlampauinya target penerimaan pajak KPP Pratama Setiabudi Satu tahun 2018. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan Satu Sakli Anggoro melepas merpati jantan, sementara Kepala KPP Pratama Setiabudi Satu Endang Sri Martuti melepas burung betina. Acara simbolis yang disaksikan oleh para pegawai pajak dari kanwil dan KPP itu juga dimeriahkan dengan pelepasan balon.

“Burung Merpati lambang kesetiaan, merpati tak pernah ingkar janji. Seperti merpati, KPP Pratama Setiabudi Satu akan menepati janji mencapai target penerimaan. Bagi kami itu harga mati dan harga diri,” ungkap Tuti usai acara.

Tahun 2018 lalu, KPP yang memiliki visi “menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara” ini berhasil menghimpun penerimaan pajak 106, 31% atau sebesar Rp 5,412 triliun. Tahun 2017, KPP Pratama Setiabudi Satu juga mampu mencapai target 106,22 persen atau Rp 3,766 triliun.

Melalui filosofi burung merpati itu, Tuti ingin mengajak para pegawai untuk memiliki rasa tanggung jawab merealisasikan visi dan misi kantor. Selain itu sinergi antarseksi merupakan kunci keberhasilan mencapai tujuan.

One team, one spirit, and one goal. Always be the one. Tidak boleh ada penumpang gelap. Semua anak-anak (tim) harus bahu-membahu mencapai penerimaan pajak,” ujar Tuti.

KPP Pratama Setiabudi Satu juga telah melahirkan beberapa inovasi di bidang teknologi. Ada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMAP) Setia yang berfungsi mengatur berkas Wajib Pajak (WP) dengan mudah. Melalui SIMAP, pegawai yang hendak mencari berkas cukup memasukkan (NPWP) dalam kolom pencarian, kemudian Aplikasi SIMAP Setia akan menunjukkan lokasi tempat menunjukkan lokasi tempat penyimpanan berkas dengan hitungan detik. Lalu ada web Sa Setia yang dikembangkan dengan fitur e-tracking Permohonan Wajib Pajak, Sistem Antrean Online, serta Fitur Ask Me Perpajakan.

Kesetiaan dalam melayani juga dimanifestasikan dalam Aplikasi S-BCL atau Setia Budi Satu Check List. Aplikasi ini akan memudahkan WP maupun petugas helpdesk dalam membantu administrasi permohonan. S-BCL memiliki menu syarat permohonan, formulir permohonan, tutorial dan aplikasi e-SPT yang dihimpun dalam satu aplikasi terintegrasi.

Beragam fasilitas penunjang kenyamanan juga disediakan untuk WP yang mengantre. Mulai dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dikemas dengan penyuguhan lagu-lagu terkini, Pojok Multimedia dan Perpustakaan hingga Kids Corner yang disediakan untuk WP yang membawa putra-putrinya, charging station, dan fasilitas lainnya.

Menariknya, KPP Pratama Setiabudi Satu memiliki pohon saran sebagai wadah kritik dan saran pelayanan pajak. Caranya mudah. WP hanya menulis saran dan kritik di lembar kertas yang telah disediakan kemudian menjepitkannya di ranting-ranting pohon saran. “Nona di loker empat sangat ramah,” begitu salah satu isi kertas yang ditulis WP di pohon saran.

Bagi WP yang ingin praktis, kantor peraih peringkat dua Layanan Mandiri Terbaik Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu ini pun memiliki Aplikasi Tap Me atau tablet apresiasi pelayanan memuaskan di setiap loker pelayanan. Teknisnya lebih simpel. WP hanya tinggal memilih emoticon senyum, tertawa, atau marah. Aplikasi ini serupa dengan layar kepuasan yang kerap berada di supermarket atau minimarket.

Kritik atau saran dari WP penting bagi kami (pegawai pajak), maka itu kami membuat pohon saran agar menarik sekaligus enak dipandang

“Kritik atau saran dari WP penting bagi kami (pegawai pajak), maka itu kami membuat pohon saran agar menarik sekaligus enak dipandang,” kata perempuan pecinta anturium dan Aglaonema ini.

Elemen tak kalah penting dalam mencapai visi adalah mengenal secara komprehensif wilayah kerja. Tanpa memahami medan, strategi tidak akan tepat sasaran. Sun Tzu, ahli perang asal Tiongkok, dalam The Art of War menulis, “Ia yang mengenal pihak lain dan mengenal dirinya sendiri, tidak akan dikalahkan dalam seratus pertempuran.”

Wilayah kerja KPP Pratama Setiabudi Satu meliputi Kelurahan Karet dan Karet Kuningan dalam wilayah Kecamatan Setiabudi dan Kotamadya Jakarta Selatan. Karakteristik Wilayah kerja berupa gedung perkantoran, pemerintahan, dan pusat perbelanjaan.

Saat ini ada 23.912 WP terdaftar di KPP Pratama Setiabudi Satu yang terdiri dari 10.216 WP Badan, 11.234 WP Orang Pribadi (OP) Karyawan, 2.408 WP OP Usaha, dan lima WP Pemungut. Penyumbang penerimaan pajak terbesar ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran (21,55%), jasa keuangan dan asuransi (13,54%), jasa profesional ilmiah, dan teknis (10,33%), informasi dan komunikasi (9,90%), dan konstruksi (8,82 %).

“Semua kantor juga melakukan, kita harus memahami kondisi dan potensi wilayah kerja agar dapat menentukan prioritas,” kata Tuti.

Mengetuk pintu langit

Menularkan rasa optimistis kepada pegawai juga diterapkan oleh KPP Jakarta Mampang (KPP Jampang), salah satu unit vertikal Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu. Sang Kepala Kantor, Iwan Setyasmoko menyebut sejak November 2018 telah mencetak baju bertuliskan “Jampang 100 Persen”—meskipun saat itu persentase penerimaan terhadap target masih 84 persen. Rencananya baju akan digunakan seluruh pegawainya ketika penerimaan sudah mencapai 100 persen.

“Harus optimis 100 persen. Karena kita sudah melakukan seluruh proses dengan baik,” kata pria yang pernah meraih predikat kepala seksi terbaik di lingkungan Kantor Pelayanan Madya Jakarta Pusat Tahun 2015 ini.

Tak hanya mengobarkan semangat juang, Iwan juga mengajak para pegawai untuk bersedekah. Ia menyebutnya dengan perjuangan mengetuk pintu langit. Bakti sosial diawali dengan mengunjungi dan memberi bantuan berupa alat sekolah dan mushaf Quran ke Yayasan Rumpun Anak Pesisir (YRAP) di Muara Angke, Jakarta Utara. Di sana, para pegawai KPP Jampang juga mempersembahkan kegiatan tari, melukis, dan baca Al-Quran untuk anak-anak. Barulah pada bulan berikutnya para pegawai berinisiatif sendiri bergotong-royong menyelenggarakan bakti sosial di yayasan Tunanetra Raudlatul Makfufin.

“Perencanaan, penyuluhan WP, penggalian potensi, penagihan. Sudah semua. Sekarang mengetuk pintu langit, pasrah dengan bersedekah,” kata Iwan. Dan, akhirnya, di akhir 2018 KPP Jampang mencapai penerimaan 110,63 persen.

Capaian itu bahkan membuahkan penghargaan sebagai Kantor Kinerja Penerimaan 2018 Tertinggi se-Kanwil Jakarta Selatan I. Ada lima sektor terbesar penunjang penerimaan pajak 2018 di KPP Pratama Jampang, industri pengolahan (52 persen), konstruksi (14,3 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (8,7 persen), real estate (5,3 persen), serta jasa profesional, ilmiah, dan teknis (16,7 persen).

Rasa syukur dimanifestasikan dengan kembali menghelat bakti sosial berupa khitanan massal kepada 105 anak di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa.

Tentu, tak melulu melakukan aksi sosial. Ikhtiar juga dilakoni dengan memperkuat sistem kerja berbasis teknologi. Yaitu, penerapan dan pemanfaatan aplikasi Si Jampang. Sistem ini mengintegrasikan data dan informasi antar Seksi atau divisi. Si Jampang juga mampu merekam kinerja pegawai per hari sehingga evaluasi dan koordinasi dapat dilakukan setiap waktu oleh kepala kantor.

Aplikasi Si Jampang turut memudahkan WP dalam melacak beragam berkas. Seperti lembar tanda terima, surat permohonan, dan lain-lain. Bahkan WP dapat mengetahui nama beserta nomor handphone AR yang bertugas. “Jadi, enggak ada istilah WP kebingungan cari AR yang menangani berkasnya,” kata Iwan.

Dalam aplikasi itu WP juga dapat memantau nomor antrean yang sedang berlangsung. Sehingga WP dapat merencanakan kedatangan ke KPP Jampang. “Kami sangat menghargai waktu WP. Jangan sampai terlalu membuang-buang waktu,” kata kepala kantor KPP Pratama Setiabudi Tiga tahun 2017 ini.

Iwan pun memiliki strategi khusus dalam melakukan pendekatan kepada WP. Misalnya, saat penyuluhan ia meracik sendiri kopi yang akan disuguhkan kepada WP yang hadir.

“Menyuguhkan kopi seperti simbol penghormatan kepada tamu saja. Saya berharap suasana akan cair, WP mengerti kita bekerja untuk negara, WP terbuka, WP trust,” kata pecinta kopi ini.

Berdasarkan Aportal Direktorat Jenderal Pajak, selain KPP Pratama Setiabudi Satu dan KPP Jampang ada 50 KPP yang di tahun 2018 berhasil mencapai target penerimaan pajak 100 persen.

Continue Reading

Report

Dari tak Tahu Sampai Patuh

Ruruh Handayani

Published

on

Masih banyak pedagang yang belum memahami betul kewajiban perpajakan mereka. KPP diharapkan sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh mereka.

Hingga akhir Desember lalu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio pajak di Indonesia sebesar 12,7 persen, relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (15 persen), Filipina (14,6 persen), dan Singapura (13,6 persen).

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Sebab, tax ratio berkaitan erat dengan tax compliance. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul kewajiban perpajakannya.

Saat berkunjung ke KPP Pratama Sawangan Depok akhir Desember lalu, kami diperkenalkan pada salah satu Wajib Pajak patuh, The Tje Heng. Ia merupakan pemilik Toko Limo yang fokus menjual produk-produk susu, dan memasarkannya ke toko-toko kelontong di pasar tradisional seputar Depok dan Bogor.

Awalnya, The Tje Heng menjalani usaha toko sembako, tetapi sekitar tahun 2000-an, ia dikenalkan oleh seorang teman pada distributor susu bernama PT Bina San Prima. Sejak itu pula, ia menggeluti usaha pesan-antar produk susu. Caranya, ia giat blusukan ke pasar-pasar tradisional demi mendapatkan pelanggan baru dari toko-toko kelontong. Kanvas, istilah yang disebutkan olehnya.

“Kami, kan, enggak hanya menjangkau satu pasar. Misalnya, hari Senin rutenya mana, hari Selasa mana. Dan pasar yang kami masuki bukan hanya satu pasar. Boleh dibilang, sekitar rata-rata Depok ini pasarnya ada masuk (produk yang dijualnya). Kaya yang berdekatan sini saja Pasar Lio, Agung Jaya, Kemiri, Lenteng Agung, dan Pasar Musi,” tuturnya pada Majalah Pajak di KPP Pratama Sawangan Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/18).

Namun, karena keterbatasan moda transportasi yang dimilikinya, ia tak dapat menjangkau banyak pasar dalam sehari.

“Kami punya enam armada, sedangkan kami sehari paling bisa satu pasar. Terkadang yang berdekatan bisa dua pasar, terkadang tiga pasar. Sedangkan, di Depok apalagi sampai Bogor, pasarnya banyak banget.”

Jadi PKP

Ia pun mengklaim, dalam sehari dapat menjual hingga seribu kardus susu berbagai merek, dan menghasilkan omzet Rp 5–6 miliar per bulan. Meski omzetnya sudah di atas Rp 4,8 miliar, kala itu ia belum mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor pajak, karena ketidaktahuannya.

Tak disangka, tiga tahun lalu ia mendapat surat panggilan dari KPP Pratama Depok Sawangan dan dibebani tagihan PPN sebesar Rp 3 miliar, atas dasar transaksi sebanyak Rp 30 miliar. Meski kaget, alih-alih merasa takut, ia justru datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Waktu dipanggil saya enggak takut, saya enggak menyuruh yang lain-lain karena saya ingin tahu. Saya tidak ngerti bahwa omzet di atas Rp 4,8 miliar itu mesti PKP. Kami tidak merasa menyembunyikan. Saya datang, ya, saya mau mempertegas bahwa saya itu benar-benar tidak ngerti, bukan tidak mau memungut (PPN),” paparnya.

Setelah mengerti duduk persoalan dan mengikuti aturan perpajakan yang mesti ia patuhi, The Tje Heng mulai melakukan pembukuan dan belajar tata cara rekam faktur, dan lain-lain dengan account representative (AR). Setahun kemudian, ia mengajukan pengukuhan PKP.

“Saya awalnya enggak ngerti segala macam (menggunakan) laptop, diajarin sama mereka (AR). Semuanya saya bawa ke sini, HP dan laptop. Pelan-pelan akhirnya diajarin bagaimana rekam faktur. Dan, ternyata baru kami tahu ternyata kantor pajak itu enggak seseram yang dibayangkan, dan pegawai di sini semuanya sangat membantu.”

“Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik.”

KPP bersih

Ia pun mengapresiasi upaya KPP Pratama Depok Sawangan yang membantunya menjadi Wajib Pajak yang taat aturan, agar dirinya terhindar dari denda di kemudian hari. Apalagi, ia sama sekali tak mengeluarkan biaya saat belajar pajak dengan AR, atau kala ia mesti bolak-balik ke KPP berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini.

“Dulu saya berpikir kalau pajak itu cuma tahunya memeras. Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik. Apa pun enggak dikenai biaya, belajar gratis, apa pun gratis, minum kopi gratis. Tapi bagi mereka yang enggak pernah datang, kan, mereka menganggap pajak negatif,” imbuhnya.

Meski pelayanan KPP dianggapnya sangat bagus, The Tje Heng berharap akan ada lebih banyak lagi pedagang yang mengerti dan membayar pajak sesuai aturan. Sayangnya, pedagang cenderung menghindar saat mendengar pajak.

Ia juga ingin agar KPP lebih sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh para pedagang. Apalagi, dengan KPP berstatus WBK yang dapat diketahui oleh lebih banyak masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak semakin meningkat.

“Dengan adanya sosialisasi penyuluhan dari kantor pajak yang sudah mendapatkan predikat WBK, WP mau datang juga sudah enggak ragu-ragu. Sudah yakin bahwa di sini itu pasti enggak bakal dipungut macam-macam. Dengan banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang antikorupsi, setidaknya negara kita pasti akan bertambah maju.”

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News6 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News6 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News6 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News7 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News7 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News8 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News9 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending