Connect with us

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Majalah Pajak

Published

on

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

Kepastian Hukum, Soal Utama bagi Investor

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Tantangan ekonomi global di tahun 2020 diprediksi akan menyeret semakin banyak negara pada situasi resesi. Ancaman ini harus diantisipasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku bisnis, dengan merancang kebijakan dan strategi yang tepat dan cepat. Pengalaman MUC Consulting dalam mengarungi dinamika ekonomi dan bisnis dalam dua dekade terakhir mungkin bisa menjadi inspirasi semua pihak.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung MUC Consulting, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (18/11), pendiri sekaligus Managing Partner MUC Consulting, Sugianto bercerita banyak hal. Mulai dari sepak terjang MUC Consulting dalam berbisnis jasa konsultan, komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi, hingga bagaimana seharusnya pemerintah menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia terhindar dalam ancaman resesi global.

Bagi pemerintah, ia menekankan pentingnya untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga barang-barang kebutuhan pokok. Ini penting mengingat konsumsi masyarakat selama ini menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terlebih di tengah perlambatan pertumbuhan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan peran fiskal sebagai stimulus ekonomi. Antara lain dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, serta membangun infrastruktur dasar yang memang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan memperlacar lalu lintas manusia dan barang. Bicara fiskal, yang erat kaitannya dengan sumber penerimaan, Sugianto juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis di bidang perpajakan yang mungkin dapat dipertimbangkan otoritas pajak dalam menghadapi dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Untuk lebih jelasnya, berikut nukilan wawancara kami.

MUC Consulting mengedepankan aspek sincerity dan kompetensi dalam menjalankan bisnis. Bagaimana kedua aspek itu diterapkan?

Sebagai perusahaan konsultan pajak, kami memandang sumber daya manusia (SDM) jadi modal utama. Kami terus berupaya untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki sehingga nantinya punya kemanfaatan besar bagi perusahaan. Aspek kompetensi ini lebih kepada internal perusahaan, bahwa kami harus memastikan kompetensi SDM mampu mengikuti kebutuhan stakeholders terutama klien atau Wajib Pajak (WP). Tidak sekadar kompeten, yang juga penting adalah harus customer oriented, bahwa SDM ini dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan klien. Untuk bisa menyelaraskan antara kompetensi atau kapabilitas SDM yang sesuai dengan harapan oleh klien atau WP, kami harus memberikan service excellent. Ini bisa terwujud jika ada ketulusan dari kami sendiri. Kalau kami tidak tulus dalam memberikan service yang kami punya, mungkin akan banyak hambatan bagi kita maupun klien. Maka kami tekankan kepada semua rekan kerja di MUC agar memberikan layanan dengan tulus dan sebaik mungkin agar memenuhi harapan klien.

Aspek kompetensi memang jadi concern kami untuk selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang akan disasar. Maka kami fokus untuk mengembangkan SDM melalui program training yang wajib diikuti oleh rekan-rekan MUC setiap Jumat secara internal dan ada juga yang eksternal. Kami juga menggunakan jasa psikolog untuk mengetahui aspek yang perlu dikembangkan dari rekan-rekan di MUC. Dari situ kami melakukan kegiatan pelatihan sehingga kompetensi atau kapabiitas mereka memadai. Orang pintar yang menguasai sesuatu itu belum cukup kalau dia tidak tahu apa yang jadi kebutuhan klien. Maka kami juga perlu tahu seperti apa kebutuhan dari klien (customer focus). Dan supaya antara kami dan klien bisa nyambung, ketulusan itu menjadi penting. Kompetensi dan ketulusan ini adalah suatu bundling yang bagus. Jadi, SDM kami selain mempunyai kompetensi juga tepat cara menyampaikannya.

MUC berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan menjadi bagian Indonesia Business Links dan United Nations Global Compact (UNGC) yang menyuarakan prinsip bisnis berkelanjutan. Apa makna bisnis berkelanjutan itu bagi perusahaan?

Ada sepuluh prinsip bisnis berkelanjutan yang ditekankan dalam UNGC yang mencakup masalah hak asasi manusia (HAM), tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi. Pada aspek HAM, kami punya prinsip bahwa kantor ini menjadi rumah kedua yang nyaman bagi semua rekan kerja di MUC. Manajemen kantor berusaha untuk meyakinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhannya sepanjang masih ada dalam koridor. Bahkan untuk karyawan yang punya anak kecil sehingga harus dibawa kerja, kami mempersilakan dan menyediakan tempat supaya tidak mengganggu mereka. Kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka karena ini terkait masalah kenyamanan mereka dalam bekerja. Dan ketika orang nyaman, pasti produktivitasnya akan tinggi dibandingkan orang yang sangat terpaksa dalam bekerja.

Dari aspek ketenagakerjaan, pada prinsipnya di kantor kami tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sejak proses rekrutmen. Siapa yang memenuhi kualifikasi, maka dia akan terpilih. Termasuk yang berkaitan dengan karir. Bagi yang kompeten walau dia perempuan dan baru kerja, mungkin bisa lebih cepat naik jenjangnya dibanding yang lain. Juga hampir setiap kebijakan yang kami keluarkan di kantor ini adalah hasil musyawarah dari sebagian besar pegawai. Masukan dari pegawai dipertimbangkan. Intinya karena ini rumah kedua bagi mereka, yang lebih banyak beri masukan tentu mereka agar lebih nyaman buat mereka.

Dari aspek environment, berbagai inisiatif sudah dilakukan seperti penghematan penggunaan listrik di kantor. Fasilitas yang ada diupayakan seminimal mungkin efeknya terhadap lingkungan. Para pegawai di lingkungan kantor juga menggunakan tumbler air minum yang lebih ramah lingkungan.

Terkait prinsip antikorupsi, ini justru jadi brand sekaligus pemicu para founder MUC sejak awal mendirikan perusahaan. Dulu kami bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat itu memang belum ada reformasi birokrasi dan kondisinya tidak memungkinkan bagi kami ada di dalam. Ketika kami sudah di luar DJP maka membawa nilai itu, walau di awal cukup berat. Kami harus bisa memberi pemahaman pada dua pihak baik WP maupun fiskus. Alhamdulillah, dalam perjalanannya otoritas pajak sendiri terus melakukan perbaikan dan sekarang pencapaiannya luar biasa. Orang yang melakukan penyimpangan sekarang ini benar-benar hanya oknum, jumlahnya kecil sekali.

Kami memang ada komitmen, tidak boleh mengikuti maunya klien maupun fiskus. Kalau sampai tidak bisa ada titik temu, kami mundur. Ada beberapa kasus yang ditangani yang membuat kami harus mundur dari penugasan karena kami tidak bisa menjalankan praktik yang bertentangan dengan nilai antikorupsi. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan itu sejalan dengan MUC, maka sejak 2004 kami sudah menjadi bagian Indonesia Business Link (IBL) organisasi nirlaba yang mempromosikan praktik bisnis beretika dan sejak 2008 menjadi anggota dari United Nation Global Compact (UNGC) lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong implementasi 10 prinsip bisnis berkelanjutan yang berfokus pada aspek hak asasi manusia, hak pekerja, isu lingkungan, dan korupsi. Awalnya memang terasa berat menjalankannya. Tapi dalam perkembangannya ternyata tuntutan masyarakat global juga seperti itu dan pemerintahan pun arahnya ke sana. Maka dalam perjalanan itu kami tambah yakin bahwa memang prinsip-prinsip itu bisa dijalankan.

Visi kami adalah menjadi salah satu konsultan terbesar di Indonesia, profesional dengan mengedepakan nilai etika.Dari awal MUC sudah mencanangkan nilai itu dan terus dipegang sampai sekarang.

Sebagian besar klien MUC adalah perusahaan manufaktur Jepang. Apa saja permasalahan yang kerap disampaikan oleh mereka terkait kondisi di Indonesia?

Perusahaan-perusahaan asing termasuk Jepang justru sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis. Mereka punya koridor dalam menerapkan nilai antikorupsi, maka ini sejalan dengan kami. Mereka merasa agak repot ketika menghadapi nilai-nilai yang beda dengan yang ada di headquarter-nya. Justru perusahaan asing ini yang banyak jadi klien kami karena memang nilainya sejalan dengan MUC. Buat mereka yang utama itu adalah masalah kepastian hukum. Mereka mempertanyakan seperti apa sebenarnya aturan yang berlaku di Indonesia ini. Kenapa terkadang ada beda yang dihadapi oleh mereka, kemarin seperti ini tapi sekarang harus berubah padahal tidak ada perubahan peraturan. Kenapa sering terjadi tiap orang punya pendapat yang beda padahal aturannya sama. Mereka berharap ada kepastian hukum.

Yang juga sering mereka sampaikan adalah terkait potensi pajak di Indonesia yang besar karena underground economy juga masih besar sekali. Tapi kenapa pajak itu fokus kepada mereka terus. Dan dalam konteks pemeriksaan, mereka sering sampaikan kenapa tidak memberi apresiasi pada orang yang patuh dengan aturan walau tidak ada koreksi sama sekali. Ini sering jadi pertanyaan mereka. Ketika ada pemeriksaan pajak, lalu dari pemeriksa mengatakan bahwa ini harus ada koreksi. Mereka bingung untuk memahaminya. Memang mau tidak mau dari otoritas kita sendiri harus punya standar yang tepat untuk menghargai orang yang sudah comply dengan aturan, dibandingkan bahwa setiap pemeriksaan itu harus ada pajak yang dibayar. Maka mereka kaget ketika ditarget terhadap koreksi. Kenapa pemeriksaan itu penerimaan pajak yang harus dicari, padahal harusnya menguji kepatuhan.

Perlemahan ekonomi global yang diprediksi akan terus berlanjut di tahun depan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Langkah antisipasi seperti apa yang harus diterapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut?

Memang banyak yang memprediksi bisa jadi di 2020 banyak terjadi resesi. Ada beberapa negara sudah mengalami itu, bahkan negara besar seperti Turki juga terkena. Mau tidak mau ini jadi warning buat Indonesia untuk siap-siap menghadapi itu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, amankan kebutuhan pokok rakyat dulu agar hidupnya tidak terganggu dan jalannya pemerintahan juga tidak terganggu. Pemerintah harus menyetabilkan harga kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang karena ini yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari bagaimana pemerintah mengoptimalkan anggaran yang dimiliki. Maka pengeluaran pemerintah harus bisa meningkatkan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur juga tepat sasaran. Walau bicara masalah pemerataan di mana-mana tapi membangunnya tidak tepat sasaran tentu sayang, sedangkan resources terbatas. Lalu pihak-pihak yang punya akses terhadap anggaran harus yang benar, jangan korupsi terhadap anggaran yang sesungguhnya sangat terbatas dan itu juga hasil dari iuran masyarakat melalui pajak.

Otoritas pemerintah juga harus memerhatikan SDM. Ternyata porsi SDM Indonesia dari sisi pendidikan dan keahlian masih didominasi lulusan SMP dan SMA. Ini harus jadi fokus perhatian supaya mereka siap kerja untuk bisa terserap oleh kebutuhan industri baik manufaktur maupun jasa. Tentu sayang kita punya bonus demografi yang luar biasa tapi ternyata mereka tidak siap pakai. Jadi, perlu concern pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.

Terkait kebijakan pemerintah, aturan yang dibuat itu harus friendly sehingga investor bisa nyaman untuk berinvestasi, diberi kemudahan. Jangan sampai orang yang mau berusaha berkontribusi malah dibuat susah. Tapi harus difasilitasi, dimudahkan pengurusan izinnya. Ini juga terkait lagi dengan kompetensi SDM sebenarnya. Kalau dibangun sedemikian rupa sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan punya kontribusi untuk membesarkan negara ini, saya yakin negara kita bisa menghindari ancaman resesi ekonomi di tahun 2020.

Di sektor pajak, apa yang harus dilakukan dirjen pajak yang baru untuk menjawab tantangan global tersebut ?

Pertama, terkait kepastian hukum yang harus dibangun sehingga itu juga jadi kepastian bagi para investor atau pengusaha untuk bisa fokus dalam menjalankan bisnisnya. Jangan sampai yang terjadi dia bukan fokus ke bisnisnya tapi memikirkan bayang-bayang pajak yang bisa menyengsarakan.

Kedua, dari aspek keadilan. Dulu ada ungkapan, jangan sampai otoritas itu pandainya hanya berburu di kebun binatang. Padahal underground economy masih sangat besar. Faktanya tax ratio Indonesia masih 12 persen, artinya harus ada upaya untuk bisa menjangkau lebih luas. Sekarang era revolusi industri 4.0. Kalau masih menggunakan paradigma lama, kita tidak bisa mengambil peluang potensi yang muncul karena revolusi industri 4.0 itu.

Saran saya DJP harus punya SDM mumpuni untuk bisa berkompetisi dan mengambil peluang dari kemajuan saat ini khususnya digital economy yang kadang-kadang kalau kita tidak siap untuk mengambil peluang itu, yang menikmati malah pihak lain. Ketika kita melakukan transaksi bisnis secara online, ternyata pedagangnya tidak berada di Indonesia tapi banyak yang langsung dari luar negeri. Kalau potensi ini lolos begitu saja karena memang kita tidak bisa memajaki dengan peraturan yang ada, tentu amat disayangkan. Otoritas pajak kita harus punya sistem berbasis teknologi dan SDM yang sepadan dengan perkembangan saat ini. Sebagai pengumpul dana, teknologi informasi harus tersedia di DJP. Peningkatan kompetensi SDM juga harus terus dilakukan. Jadi dua hal itu harus dikedepankan supaya kita sustain dan lebih maju, meningkatkan tax ratio dan pembiayaan negara ini bisa benar-benar di-back up oleh pajak.

Yang tak kalah pentingnya adalah menyadarkan masyarakat tentang pajak sejak usia sekolah bahwa pajak ini adalah bentuk kontribusi bersama. Ini sharing dari banyak pihak untuk kemakmuran atau menyejahterakan masyarakat. Kalau sudah muncul kesadaran pajak itu sejak usia sekolah, saya yakin tax ratio kita akan lebih tinggi. Karena semuanya tahu bahwa pajak itu penting untuk membiayai bangsa ini.

Ketika seseorang tidak bisa menolong orang lain karena keterbatasannya, sebenarnya negara intervensi itu melalui dana masyarakat yaitu pajak. Seperti BPJS, itu kontribusi dari banyak pihak, tapi melalui instrumen pajak. Ini yang perlu disadarkan sehingga orang tidak berat ketika melakukan pembayaran pajak. Kalau sekarang ini masih banyak yang berusaha untuk mengelak dari pajak, padahal dia menikmati hasil pembangunan.

Bagaimana MUC membangun kolaborasi dengan berbagai pihak?

Kami mencoba agar keberadaan MUC ini memberi manfaat bagi banyak pihak sehingga dari para pegawai banyak yang dengan inisiatif sendiri melakukan program CSR dan kemitraan. Ini bentuk kepedulian mereka dan perusahaan mendukung. Juga MUC coba masuk ke perguruan tinggi supaya ada link and match antara kebutuhan dunia usaha dan lulusan kampus. Banyak kerja sama dengan beberapa kampus terkait kurikulum, pelatihan atau menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja. Kegiatan ini cukup mendapat sambutan yang baik sehingga bisa ketemu antara kebutuhan dunia usaha dan kampus. Kita punya banyak beragam klien perusahaan, sehingga tahu kebutuhan mereka. Kampus harus tahu apa yang jadi kebutuhan mereka dan jangan textbook saja.

Dengan DJP, kami juga menyosialisasikan kebijakan, kerja sama dengan institusi-institusi seperti JETRO melalui kegiatan seminar di kawasan industri untuk menyosialisasikan kebijakan. Bersama DJP juga kami melakukan berbagai seminar pajak yang intinya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pajak.- Novita Hifni

Continue Reading

Interview

Birokrasi itu Tergantung Patronnya

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Reformasi birokrasi merupakan suatu panjang proses yang tidak pernah berhenti. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia Eko Prasojo mengemukakan, tuntutan perubahan yang begitu cepat di era globalisasi mengharuskan perubahan yang cepat pula di tatanan birokrasi melalui upaya reformasi secara berkesinambungan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kampus FIA UI, Depok pertengahan November lalu, ilmuwan peraih Habibie Award 2019 ini memaparkan pentingnya membangun institusi birokrasi yang kuat agar terhindar dari intervensi kekuasaan politik. Guru Besar Ilmu Administrasi yang pernah menjadi Wakil Menteri di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi era Presiden SBY ini juga menguraikan tantangan sistem pemerintahan desentralisasi di era globalisasi yang tidak mudah, peran pemimpin sangat yang menentukan dalam mengubah birokrasi di Indonesia, dan membangun kultur birokrasi melalui cultural reform agar terbentuk karakter sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing.

Berikut ini petikannya.

Baru-baru ini Anda meraih penghargaan bergengsi Habibie Award sebagai salah satu ilmuwan yang telah berkontribusi nyata di masyarakat. Apa makna penghargaan tersebut?

Tentu award itu adalah suatu apresiasi yang tinggi atas upaya-upaya kecil yang telah saya lakukan di bidang ilmu administrasi khususnya dalam membenahi birokrasi. Upaya ini harus terus dilakukan Presiden Jokowi sudah menegaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan. Kalau melihat pidato visi Presiden Jokowi, ada lima prioritas yang penting yakni infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, perbaikan iklim investasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien. Sebanyak 3,5 dari 5 prioritas pembangunan itu termasuk bidangnya fakultas kami. Menciptakan SDM unggul agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tugas kami untuk memperbaikinya. Kemudian reformasi birokrasi, reformasi struktural, dan reformasi kultural itu juga bagian dari komitmen kami. Lalu upaya perbaikan iklim investasi, sebetulnya mencakup tentang regulasi dan deregulasi. Dan yang terakhir terkait manajemen yang efektif, APBN yang efektif adalah manajemen kinerja.

Untuk menciptakan manajemen yang efektif di lingkungan pemerintahan, langkah apa yang harus ditempuh agar dapat melindungi birokrasi dari intervensi kekuasaan politik?

Sebenarnya persoalan serupa dialami juga oleh beberapa negara sebelum kita seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea sebelum akhirnya mereka menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuju negara maju. Aspek yang paling penting adalah konsistensi dan keseriusan untuk membangun profesionalisme birokrasi. Dalam konferensi internasional di Bali beberapa waktu lalu, pembicara dari Singapura menceritakan pengalaman negaranya menjadi world class bureaucracy. Keberhasilan itu karena peran leadership yang sangat kuat dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew di awal pemerintahannya. Di era kepemimpinannya periode 1960–1980-an Singapura secara konsisten membangun birokrasi yang efisien selama 20 tahun sebagai landasan penting bagi iklim bisnis. Pada periode berikutnya di era 1980–2000 selama 20 tahun Singapura membangun perubahan budaya dan itu yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia. Pemimpin Tiongkok Deng Xiao Ping membangun budaya birokrasi dengan sangat serius, sementara di Singapura yang ditekankan itu budaya antikorupsi, meritokrasi, pertumbuhan, dan kehati-hatian. Indonesia justru lepas untuk hal itu. Tidak ada periode pembangunan kita yang menitikberatkan pada pembangunan budaya secara serius. Sebetulnya di tahun 2014 Presiden Jokowi sudah mencanangkan revolusi mental. Meskipun kita tidak tahu bagaimana hasilnya, apa nilai dasar yang dipromosikan, bagaimana cara menginternalisasikan nilai-nilai reformasi mental yang akan menjadi bagian juga di lima tahun ke depan.

Pembangunan budaya tidak bisa secara snap shot, harus berkesinambungan. Jadi pembangunan budaya harus terus kita lanjutkan terutama perubahan budaya untuk strong institution yaitu institusi yang kuat yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan politik dengan menjamin profesionalisme birokrasi. Contoh yang bagus di Korea yang tercatat ada empat presidennya terjerat kasus korupsi. Meski demikian kasus itu tidak menimpa birokrasinya karena institusi yang terbangun sudah kuat dan kebal dari intervensi politik. Membangun institusi yang kuat dan tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik itu jadi tujuan kita.

Bisakah penerapan teknologi membantu menciptakan institusi yang kuat?

Bisa dan itu sudah ada praktiknya di daerah, seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dengan kondisi yang sama untuk tingkat kepala daerah dari sistem keuangan, kepegawaian dan aset, dia bisa membuktikan bahwa Banyuwangi bisa berubah. Dan kemampuannya untuk mengubah mental model karakteristik birokrasi, melakukan perubahan-perubahan sistem birokrasi, menciptakan inovasi pelayanan publik itu adalah kunci kemajuan Banyuwangi. Karena sejak awal memang saya terlibat di Banyuwangi, memberi advice ke bupatinya dan itu bisa dilakukan. Banyuwangi selama kurang lebih sepuluh tahun ini sudah bisa meningkatkan income per capita luar biasa hingga mencapai 4.200 dollar AS dari yang tadinya hanya 1000 dollar AS. Keberhasilan itu dicapai dengan memperbaiki kualitas birokrasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kalau kita lihat ekshibisi Banyuwangi yang sekarang sudah ada 81 ekshibisi per tahun, itu adalah cara mendorong birokrasi berubah dengan paradigma dan pendekatan sektor swasta. Misalnya ekshibisi tari gandrung, batik nasional, dan kopi yang sebenarnya sedikit sekali mengeluarkan uang negara. Agenda tahunan itu adalah collaborative governance, tata kelola kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan pebisnis. Pola kepemimpinan yang memberdayakan birokrasi dan birokrasi berubah dari orientasi power kepada kolaborasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi kita sangat ditentukan oleh patron atau pemimpinnya. Jadi, sebenarnya mengubah birokrasi di Indonesia itu sangat mudah karena bergantung patronnya. Kalau patronnya bagus pasti hasilnya bagus. Tapi kalau patronnya sudah menyimpang, meminta commitment fee ke kepala dinas, selesai sudah. Itu yang disebut intervensi politik dalam birokrasi. Di pemerintah pusat pun masih banyak kementerian-kementerian yang menargetkan birokrasi untuk income tambahan. Kalau kita bisa mendapatkan pemimpin politik yang bagus, pejabat eselon 1 dan 2 yang bagus, birokrasi bisa berubah. Memang interseksinya ada di jabatan pimpinan tinggi yakni para dirjen, sekjen, irjen yang profesional yang tidak berutang pada kekuasaan politik.

Apa saja aspek yang harus dibenahi dalam membangun birokrasi yang kuat untuk menjawab tantangan persaingan global?

Reformasi birokrasi merupakan never-ending process. Kita menghadapi tuntutan perubahan masyarakat yang cukup tinggi. Kita melakukan perubahan saja, perubahan dalam masyarakat bergerak lebih cepat lagi. Jadi, tidak ada kata berhenti dalam melakukan perubahan birokrasi. Kuncinya pada pemahaman terhadap birokrasi, komitmen, dan juga konsistensi. Problemnya di negara kita adalah sustainability, ganti presiden ganti menteri, ganti kepala daerah, lantas hilang pula semua perubahan yang pernah digagas. Memang pemahaman dan komitmen tiap pemimpin tidak sama.

Upaya perubahan yang sudah kita lakukan secara serius misalnya perubahan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dengan Undang-Undang ASN. Kita juga memperbaiki rekrutmen PNS melalui computer assessment test (CAT). Itu sudah dilakukan sejak 2013 saat saya masih sebagai wakil menteri di kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Tahun 2014 semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menjalankan proses rekrutmen dengan CAD yang secara transparan bisa menampilkan peringkat kompetensi peserta tes sehingga orang lain tidak bisa memanipulasi hasil tes. Sekarang saya mendapat laporan bahwa anak-anak muda yang kita rekrut dengan sistem baru itu merupakan yang terbaik, best of the best. Mereka telah membangun kepercayaan bahwa tidak ada lagi masuk PNS melalui bayar membayar. Dan sistem itu berhasil merekrut anak-anak terbaik yang tadinya masuk ke sektor swasta jadi ke public sector yang membuat kebijakan publik. Kalau kita berurusan dengan birokrasi Tiongkok atau Korea, yang melayani adalah orang-orang terbaiknya. Mereka yang terbaik itu bukan masuk ke sektor swasta melainkan ke sektor publik.

Reformasi SDM sudah berjalan, rekrutmen PNS sudah diperbaiki. Hanya perlu disempurnakan sistemnya dan standar kompetensinya harus dijaga. Reformasi PNS yang kedua adalah reformasi pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. Sekarang sudah ada pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Memang selama lima tahun terakhir ini masih belum sempurna. Namun itu wajar karena kita baru pindah dari sistem yang memonopoli pengangkatan para pejabat oleh kepala-kepala lembaga atau kementerian yang sebelumnya seenaknya saja ketika mengangkat dirjen atau sekjen. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu dan diawasi oleh KASN.

Reformasi SDM ini baru satu aspek saja yang kita benahi dengan serius. Masih banyak lagi reformasi yang tidak tertangani seperti regulatory reform. Reformasi di bidang regulasi itu penting dan makan waktu lama karena kita harus melakukan review terhadap lebih dari 72.000 peraturan menteri maupun peraturan pemerintah. Belum lagi di era desentralisasi ini kita harus mengharmonisasikan peraturan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tantangan di era globalisasi luar biasa berat karena dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi, respons pemerintah menjadi lamban. Sementara perubahan yang begitu cepat saat ini menuntut respons yang cepat juga.

Dengan variasi partai politik yang beragam dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, menteri-menteri sekarang jadi tidak mudah untuk membuat rencana strategis kementeriannya bisa sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Pengalaman Jepang melakukan deregulasi dengan omnibus decentralization itu selama sepuluh tahun. Tahun 1999 Jepang mendesentralisasikan kewenangan kepada kabupaten/kota, namun dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya 28 Maret 2010 semua UU sektor itu harus mengikuti sistem sentralistik. Sementara UU pemda di Indonesia sudah sentralistik, sedangkan UU sektornya tidak pernah diubah. Yang satu pakai gaya Orde Baru, satu lagi dengan UU yang baru sehingga tidak nyambung. Belum lagi menghadapi peraturan daerah yang diterbitkan oleh bupati dan walikota.

Dari semua reformasi yang ditempuh, yang paling sulit adalah mengubah kultur (cultural reform). Ini mengenai seperti apa kita akan mengubah kultur yang mempersulit orang, budaya korup, atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Kita harus betul-betul mengubah bukan hanya kultur birokrasi tapi kultur pendidikan dasar. Kenapa misalnya kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi dipisah dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan itu ada filosofinya. Saya yang melakukan review di 2014 dan lalu diterapkan oleh Presiden Jokowi. Pendidikan dasar itu tujuannya berbeda, membentuk budaya, karakter, sikap perilaku sehingga tidak perlu banyak mata pelajarannya. Penekanannya untuk membentuk bagaimana anak-anak disiplin, tanggung jawab, toleran. Pada pendidikan tinggi, riset yang dihasilkan harus link and match dengan kebijakan pemerintah dan dunia industri.-Novita Hifni

Continue Reading

Interview

Bangunlah dulu Nurani dan Empati

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Membangun sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi luar biasa yang akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendiri sekolah karakter Indonesia Heritage Foundation Ratna Megawangi berpandangan, seberapa pun besar modal pembangunan yang dimiliki oleh suatu negara tetap akan sulit untuk mencapai keberhasilan jika tidak didukung oleh faktor SDM yang baik. Doktor Ilmu Sosial dan Gizi dari Tufts University, Massachussets, Amerika Serikat yang juga istri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ini melihat perlunya komitmen pemerintah dalam membangun fondasi yang kuat di bidang SDM dengan menyiapkan dana khusus dari anggaran negara. Dana sekitar Rp4 triliun dalam bentuk blanket policy untuk melindungi tumbuh-kembang balita di masa emas sejak dalam kandungan hingga minimal usia enam bulan dalam pengasuhan sang ibu diyakininya akan sangat bermanfaat dan menentukan pembentukan karakter SDM unggul di masa depan.

Membangun SDM itu investasi yang luar biasa berharga. Seberapa pun besarnya modal pembangunan yang dimiliki tidak akan berhasil kalau SDM belum bagus.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Sekolah IHF, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis (8/8), pengurus Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) ini juga memaparkan kegiatannya bersama IHF dalam menyebarluaskan model pendidikan holistik berbasis karakter di seluruh Indonesia.

Simak liputannya di majalah Pajak volume 68-2019

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending