Connect with us

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Diterbitkan

pada

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

Kerja Besar Harmonisasi Industri Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. KNEKS

 

Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dan pusat produsen halal. Tapi sebelum itu, semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal harus berada di kapal yang sama.

 

Majalahpajak.net – Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dunia serta pusat produsen halal dunia. Di sisi lain, Indonesia, dengan populasinya yang banyak dan tersebar, juga memunculkan tantangan: Bagaimana menyatukan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal ke dalam satu tujuan dan satu kapal besar yang sama?

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2017 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2020. Fungsi utamanya adalah menjadi katalisator untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, untuk pada akhirnya memenuhi target Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Ditemui Majalah Pajak secara virtual melalui video conference pada Senin siang (25/4), Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, keuangan syariah tidak bisa terus didorong tanpa ada perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, peranan KNEKS kini tak hanya meliputi pembangunan ekosistem keuangan syariah, tetapi juga ekonomi syariah. KNEKS menjadi perekomendasi kebijakan dan penjalin sinergi demi percepatan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.

Selain menuturkan peran dan capaian penting KNEKS selama ini, Lulusan Master of Strategic Management dari Prasetiya Mulya Business School dan juga Master of Islamic Finance Practice, INCEIF Malaysia ini juga secara eksklusif menyampaikan program kerja berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri halal.

Berikut kutipannya.

Setelah sekitar 6 tahun KNEKS terbentuk, bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Kita lihat dari sejarahnya, KNKS didirikan pada 2017, namun kami di manajemen eksekutif itu baru bekerja 2019. Dulu KNKS masih melekat di Bappenas dan mencoba menjalankan amanah ini, kemudian merekrut para sumber daya manusia potensial dan bergabung di bangku manajemen eksekutif.

Jadi, regulasinya sudah enam tahunan, tapi kami dilantik pada Januari 2019—sampai dengan sekarang, baru sekitar tiga tahunan. Event penting pertama yang dilakukan KNKS adalah saat Bapak Presiden Joko Widodo me-launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada Mei 2019 di Bappenas.

Di dalamnya, ada empat pilar besar pengembangan ekonomi syariah. Ada pengembangan halal value chain, ada pengembangan jasa keuangan syariah, ada pengembangan UMKM yang terkait dengan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi digital. Seiring waktu, di tahun 2020 KNKS bertransformasi menjadi KNEKS, karena ternyata keuangan syariah ini enggak bisa kita dorong-dorong terus tanpa perbaiki basic underlying transaction yang ada di ekonomi.

Jadi, kami ingin memperbaiki ekonomi, karena keuangan adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Dengan ada tambahan E ini fokusnya kemudian bergerak lebih luas, membangun ekonomi syariah secara lebih masif lagi. Kami menjadi policy recommendeter, penyinergi untuk mengakselerasi percepatan ekonomi syariah industri halal salah satu ada di dalamnya.

Kami melihat banyak pihak di Indonesia sudah mengembangkan ekonomi syariah, tapi kami ingin perkembangannya ini tidak scattered (terpecah-pecah), tidak hanya meletup satu-satu kecil di tempat masing-masing, tapi akan berusaha mencapai suatu resultan yang positif. Karena kalau mereka berkembang bersama-sama saling menguatkan, ini akan menjadi suatu akselerasi yang jauh luar biasa. Nah, di situlah tugasnya KNEKS untuk mengakselerasi program-program pemerintah khususnya di dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah.

Apa saja terobosan KNEKS yang berhasil diimplementasikan dan membawa perubahan besar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia?

Setelah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia di-launching, di akhir 2019 kami bekerja sama dengan stakeholder membuat Rencana Implementasi. Masterplan yang sifatnya agak high level kami turunkan menjadi rencana aksi dari pengembangan ekonomi syariah. Salah satu program yang menjadi milestone sangat signifikan adalah lahirnya Bank Syariah Indonesia, sebagai bank hasil merger dari tiga bank syariah BUMN.

Ini menjadi milestone karena inisiatifnya dari awal sudah cukup panjang tapi kami coba memberikan confident kepada pelaku perbankan, regulator, dan stakeholder terkait bahwa arah pengembangan ini memang ke arah pengembangan yang benar. Pada 2020 lahir juga layanan syariah LinkAja, suatu digital payment yang memang mengkhususkan diri dan sudah mendapatkan sertifikasi juga dari DSN MUI untuk menjadi digital payment yang comply dengan syariah.

Artinya, akadnya secara transaksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan fatwa MUI, dan berada di dalam ekosistem keuangan syariah. Jadi, kalau masyarakat bayar belanjanya pakai digital payment LinkAja yang sudah convert menjadi syariah, uangnya akan masuk ke bank syariah—tidak di bank konvensional.

Jadi, kami ingin angkat supaya masyarakat yang sudah well literate terhadap teknologi punya pilihan untuk memakai digital wallet yang sesuai dengan tren yang berkembang. Kemudian, di marketplace juga kami dorong lahirnya Tokopedia Salam, Shoppe Barokah, dari Blibli Hasanah juga ada. Banyak marketplace kemudian melihat peluang bahwa halal product ini menjadi suatu segmen masyarakat yang sangat besar di Indonesia yang harus diolah secara serius.

Lalu, barusan saja hari Jumat lalu (22/4) Bapak Wapres meresmikan Laboratorium Research Pangan milik BRIN, di Gunungkidul, Yogyakarta yang kemudian ditetapkan sebagai laboratorium rujukan untuk penelitian pangan halal di Indonesia. Nah, kita punya infrastruktur riset yang baru untuk industri halal. Jadi kalau sekarang para researcher di kampus-kampus mungkin belum punya laboratorium, bisa bekerja sama dengan BRIN untuk melakukan penelitian di bidang industri pangan secara lebih kuat lagi. Bagaimana pun, industri ini harus didukung dengan riset yang kuat, baik dari research material, riset identifikasi alat-alat uji, termasuk juga research non-biology atau sosial terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Di tahun 2022, insya Allah kami akan launching Masterplan Industri Halal Indonesia, supaya pergerakan pengembangan industri halal bisa menemukan arah yang tepat. Secara total, kami punya 30 program KNEKS, tapi yang mau saya highlight ada 13 program prioritas KNEKS untuk menunjang Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan pemimpin ekonomi syariah global.

Secara umum, program-program tersebut terdiri dari beberapa klaster, ada klaster industri halal; klaster jasa keuangan syariah; klaster dana sosial syariah; klaster bisnis kewirausahaan syariah; dan ada klaster pendukung, termasuk di situ sumber daya manusia, juga pusat data.

Apa saja strategi untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan  yang masing-masing juga punya kepentingan?

Menyinergikan itu tentu harus sistematis, strategis, smart, dan juga tepat sasaran. Namanya menyinergikan tentu enggak boleh maunya saya, maunya kita. Kita harus melihat masing-masing stakeholder tadi. Kita angkat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing ditempatkan di dalam tempat yang sesuai. Panggungnya bukan buat kami di KNEKS, tapi untuk mereka karena merekalah yang akan mengeksekusi programnya.

Jadi, manajemen eksekutif cukup sebagai dirigennya saja, eksekusinya ada di para stakeholder kementerian dan lembaga, merekalah yang punya panggung menjadi program-program KNEKS. Caranya tentu enggak gampang, ya. Untuk itu, kami akan olah ini di dalam Masterplan Industri Halal Indonesia, kami sudah bergerak maju walaupun belum di-launching.

Kami dengan Bappenas, Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, terutama Kementerian Perindustrian, dan stakeholder yang lain berusaha membuat masterplan ini menjadi suatu arah aksi untuk pengembangan industri halal Indonesia. Tidak hanya menjadi suatu dokumen masterplan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan sudah diamini dengan baik bahwa Masterplan Industri Halal akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia, dan akan masuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di kementerian dan lembaga.

Banyak komitmen sudah didapatkan dari stakeholder, tapi kami ingin ini programnya tereksekusi. Untuk itu harus masuk ke dalam RPJMN dan RKP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Contoh, fasilitas sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK), ada payung program besarnya, ada bujetnya di sana yang bisa ditetapkan, tinggal mereka melakukan eksekusinya.

Selama pemantauan KNEKS di lapangan, sejauh mana pelaku swasta memandang serius visi dan tujuan Indonesia menjadi pusat halal dunia?

Memang di Indonesia agak sedikit berbeda memandang industri halal dibandingkan dengan negara luar memandang industri halal. Kalau negara luar memandang industri halal lebih simpel. Mereka melihat ada peluang ekonomi, ada konsumen yang membutuhkan, lalu disesuaikan dengan kemampuan mereka ada di mana. Kemudian kita lihat lahirlah industri-industri halal yang berkembang di Australia, Brasil, Korea, Jepang, termasuk Thailand.

Nah, Indonesia memandang industri halal agak sedikit berbeda, karena kita sudah majority halal di Indonesia. Konsumennya sudah 85 persen yang membutuhkan produk halal dan bahkan kita merasa nyaman sudah hidup dengan produk halal, sehingga terkadang lupa sekarang banyak sekali perkembangan-perkembangan zaman yang harus diperhatikan.

Kalau bicara mengenai riset, produk nonhalal itu jauh lebih advance dan memengaruhi industri tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita harus bangun industri halal Indonesia secara lebih baik. Salah satunya, bagi pelaku usaha ini harus mengambil peluang, jadi tidak lagi melakukan pengembangan industri halal hanya sebatas kewajiban sertifikasi.

Dan sudah banyak pelaku usaha yang menyadari hal tersebut, menggarap halal di Indonesia tidak hanya sebatas compliance terhadap regulation. Indonesia sangat kaya, Indonesia sangat punya potensi, dan bahkan sebagian di antara mereka multinational company sudah menetapkan Indonesia sebagai centre of excellent untuk produksi, untuk riset produk-produk halal yang mereka produksi. Tidak hanya untuk market Indonesia, tapi untuk market dunia.

Jadi angka ekonomi sebesar dua triliun dollar AS yang beredar, dan dibayarkan oleh konsumen ke produk halal seluruh dunia ini perlu kita rebut dengan produsen yang ada di Indonesia. Anda produksi produk halalnya dengan baik, dapatkan preferensi dari konsumen, kemudian lakukan risetnya di Indonesia, kembangkan ingredients-nya. Kita akan fasilitasi dengan infrastruktur industrinya, insentif, dan regulasi.

Dan kita akan menjadikan produk yang berkualitas—secara kapasitas baik dan bisa diperdagangkan ke dunia internasional. Salah satu contohnya, kalau kita lihat perkembangan modest fashion atau muslim fashion sekarang, perempuan memakai hijab itu tidak lagi hanya masalah ingin menutupi aurat, tapi memakai hijab itu dia merasa cantik, keren, sesuai juga dengan perkembangan zaman.

Pelaku usaha di Indonesia harus meniru keberhasilan modest fashion yang berkembang tanpa regulasi macam-macam. Kita lihat bagaimana para konsumen dan pelaku usaha membuat sekian banyak produk-produk modest fashion, kemudian berkembang dengan sangat baik dan diserap oleh konsumen, bahkan kemudian bisa dikirim ke luar negeri. Jadi, masyarakat Malaysia, Singapura, dan lainnya kalau belanja modest fashion ke Indonesia. Bahkan, modest fashion kita sudah bisa tampil di acara Fashion Week di luar negeri secara confident.

Seperti apa peran pengawalan yang dilakukan KNEKS?

KNEKS secara berkala melakukan rapat pleno yang dipimpin oleh presiden atau wapres. Itu adalah satu model untuk pemantauan, monitoring, dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota KNEKS.

Dalam keseharian kami di manajemen eksekutif masing-masing sudah memiliki linkage dengan anggota kementerian dan lembaga, jadi kami pantau terus. Misalnya, kalau saya di industri produk halal itu partner kuatnya di BPJPH, kami tempel terus apa nih yang perlu diperkuat, misalnya perlu digitalisasi lebih kuat lagi, sistem halalnya harus lebih reliable.

Kemudian kita carikan partnernya apa yang bisa diperkuat, apakah dari sisi penganggarannya, bisnis prosesnya. Misalnya, mereka akan melahirkan 10 juta produk halal dari UMK Indonesia. Program ini tentu harus kita monitor, supaya jangan hanya berjalan sendiri. Kami ajak, “Ayo, pemerintah daerah, bantuin nih BPJPH, fasilitasi program sertifikasi halal”.

Buat pembina-pembina yang bisa membantu program sertifikasi halal, masukkan dalam program kerja pemerintah daerah, kasih bujetnya di situ. Kementerian dan lembaga juga demikian, support. Banyak BUMN punya binaan, ya sudah disertifikasi halal, dibantu untuk dilaksanakan. Programnya ada di BPJPH, fasilitasnya ada dari kementerian dan lembaga yang lain. Nah, KNEKS mengawal, dan secara berkala kami majukan di rapat pleno.

Dalam arti lain, KNEKS juga bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah?

Bisa, dengan pemerintah daerah tentu melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami juga dorong Pemda untuk mewujudkan tim khusus pengembangan ekonomi syariah di daerahnya masing-masing. KNEKS juga memberikan penghargaan kepada pemerintah-pemerintah daerah yang sudah memperlihatkan komitmen dan hasilnya untuk pengembangan ekonomi syariah. Kami ingin bangun competitiveness antardaerah, saling tampil lebih baik lagi mengembangkan ekonomi syariah.

Mudah-mudahan ini akan mengakselerasi program dari masing-masing Pemda untuk lebih kuat lagi menjalankan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya. Karena programnya sangat banyak, mulai dari makanan-minuman, industri kesehatan, rumah potong hewan halal, dan destinasi pariwisata.

Bagaimana tanggapan KNEKS soal pengambilalihan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama?

Jangan bilang pengambilalihan. Jadi, sertifikasi halal di Indonesia bukan hal yang baru. MUI melalui LPPOM sudah mengerjakan itu 32 tahun lamanya, dan selama ini sifatnya sukarela dilakukan oleh pelaku usaha yang sadar bahwa produknya perlu disertifikasi halal.

Pemerintah menyadari, kalau sifatnya voluntary dan hanya dikerjakan satu pihak saja enggak cukup, karena Indonesia ini besar sekali. UMKM saja ada 60 juta lebih. Dari 60 juta itu, lebih dari 10 juta bergerak di bidang makanan-minuman, lalu siapa yang mampu mengerjakan ini semua? Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah berkomitmen turut serta untuk melaksanakan kewajiban itu.

Di sisi lain, kami mencatat jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI selama 30 tahun lebih itu enggak sampai 1 juta sertifikat. Sekarang, BPJPH punya target 10 juta produk hanya satu tahun, ini akselerasi yang sangat luar biasa. Jadi,  program 10 juta produk bersertifikasi halal ini enggak akan mungkin muncul kalau enggak ada BPJPH.

Harapannya, tentu sertifikasi halal akan menjadi lebih masif lagi, menjadi lebih banyak lagi. Amanah dari UU JPH ini adalah melahirkan badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2017. Tentunya, ada proses BPJPH bisa tumbuh menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang mampu menjalankan tanggung jawab yang besar. Artinya, pemerintah perlu hadir untuk memberikan porsi yang lebih besar.

Kalau hanya di MUI saja, enggak mungkin bisa masuk ke dalam RPJMN, RKP. Jadi, lihatnya di situ. Tentu, kami ingin apa yang sudah dibuat selama 32 tahun tetap dipakai menjadi suatu landasan yang kuat untuk pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak lagi lembaga pemeriksa halal (LPH). Sekarang sudah ada 11 LPH, selain hanya LPPOM MUI.

Ada 10 LPH lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nanti mereka semuanya mengerjakan yang tadi—ada yang halal dengan cara sertifikasi melalui audit, ada yang nonaudit atau kami sebut untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk pernyataan pelaku usaha. Semua ini kerja besar. Jadi, saya tidak melihat ini sesuatu yang kita sebut dengan pengambilalihan.

MUI tetap menjadi lembaga yang kita agungkan dalam hal fatwa. Fatwa halal kalau mau ditanya, barang ini halal enggak sih? Iya, nanyanya kepada ulama, adanya di Komisi Fatwa MUI. Namun, bisnis prosesnya, proses sertifikasinya, bagaimana menjadi lebih mudah, transparan, accountability-nya, dan juga bagaimana ini bisa mencapai jumlah yang masif itu adanya di BPJPH, dan LPH lainnya termasuk juga LPPOM. Jadi, ini suatu hal yang bergerak positif. Saya justru senang kalau ditanya pertanyaan ini karena bisa menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian BPJPH bergerak mengembangkan sertifikasi halal secara kuat. Walaupun ada riak-riak di antara itu, inilah yang perlu kita buat menjadi lebih damai, berjalan lebih smooth. KNEKS insya Allah memainkan fungsinya di sana.

Dari 11 LPH itu, bagaimana kategori pembagian yang dilakukan BPJPH?

LPH sifatnya mengajukan diri kepada BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal—ada yang datang dari organisasi Islam, kalangan universitas, Kementerian Perindustrian, dan pihak swasta. Setelah pengajuan, BPJPH akan menilai dan yang memenuhi kualifikasi dikasih akreditasi menjadi LPH. Jadi, bukan dibentuk kemudian ditetapkan begitu saja, tapi kami ingin meng-encourage dari sisi masyarakat.

Harapan kami, ke depan mereka dapat menemukan segmennya masing-masing, ada yang memfokuskan diri untuk ekspor, produk UMKM, produk sembelihan unggas ataupun RPH, produk perikanan. Jadi, silakan, dan masing-masing punya kemampuan, punya target market yang beda-beda. Insya Allah bisa berkolaborasi dan kami kawal bukan hanya jalan-jalan sendiri. Ini kerja besar kita bersama untuk membangun halal di Indonesia.

Apa mimpi Anda untuk halal Indonesia?

Saya ingin halal itu menjadi value yang menyampaikan kebaikan untuk masyarakat; yang memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, usaha-usaha masyarakat itu adalah sesuatu hal yang memberikan kebaikan untuk masyarakat lainnya. Jadi, kalau dunia internasional ada yang namanya sustainability developments (SDGs), maka Indonesia sudah menerapkan konsep SDGs dengan baik dengan keragaman dan potensi kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan tingkat ekonomi kue pasarnya besar sekali melalui halal ini.

Konsep sustainability bisa menjadikan halal sebagai suatu pilihan cara untuk mengedepankan bahwa ekonomi yang baik, ekonomi yang kemudian memberikan kemaslahatan kepada masyarakat itu adalah membangun industri halal di Indonesia secara lebih kuat. Jadi, ini yang perlu kita upayakan secara maksimal. Bagi saya pribadi ini perjuangan, dan insya Allah dapat memberikan kebaikan buat masyarakat lebih baik. Dan jangan lupa karena ini adalah suatu hal yang baik, kita juga perlu mengangkatnya ke masyarakat dunia dan harus mampu menjadi pemimpin di dunia internasional.

Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang teknologi, rasanya kok agak berat ya, karena ada negara-negara maju yang teknologinya sudah sangat advance. Tapi, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang industri halal dunia enggak salah, kan? Ini suatu mimpi yang sangat achievable untuk bisa kita laksanakan, tinggal bagaimana kitanya, ayo sama-sama meraih ini. Karena dengan kita meraih ini, kita bisa memosisikan Indonesia menjadi suatu negara, suatu bangsa yang memiliki reputasi baik di masyarakat dunia.

Lanjut baca

Interview

Soal Minat dan Keberanian

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry
Indonesia memerlukan lebih banyak konsultan pajak. Namun, menambah jumlah konsultan pajak memerlukan waktu, minat, dan jiwa wirausaha

 

Konsultan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Perannya sebagai tax intermediaries sangat strategis, yaitu menjembatani kepentingan negara dan kepentingan Wajib Pajak.

Apalagi, kita masih menghadapi rendahnya rasio pajak dan ketidakseimbangan jumlah pegawai pajak dengan Wajib Pajak. Mau tak mau konsultan pajak harus berperan pula sebagai agen yang membantu mengedukasi, membangun kesadaran pajak, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk menjaga muruah dalam menjalankan perannya itu, asosiasi konsultan pajak memerlukan standar kompetensi dan kode etik konsultan pajak.

Organisasi ini bersama otoritas pajak merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam mengatur konsultan pajak. Maka, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), pelopor organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, harus terus-menerus berkembang dan memperbaiki diri dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengungkapkan, IKPI menjadi wadah konsultan pajak pertama dan satu-satunya sejak 27 Agustus 1965 hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak yang membuka kesempatan bagi pendirian asosiasi konsultan pajak lainnya.

Ditemui Majalah Pajak di kantor CITASCO, di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (25/2), Founder sekaligus Managing Partner CITASCO ini menyampaikan bagaimana transformasi dan program-program yang tengah dilakukan IKPI, seraya mengawasi dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku secara adil dan pasti.

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya ini juga menuturkan kondisi ideal konsultan pajak di Indonesia, tantangan yang dihadapi konsultan pajak, serta beberapa pemikiran untuk pajak Indonesia.

Berikut petikannya.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia. Bagaimana perkembangan IKPI hingga kini, baik dari jumlah anggota maupun program-program yang dilakukan?

IKPI memang benar paling tua, bahkan yang pertama. Lahirnya itu pada tanggal 27 Agustus 1965, sehingga sekarang umurnya menjelang 57 tahun. Dari sisi anggota IKPI, sekarang sudah hampir 6 ribu tepatnya 5.958 ada di hampir semua provinsi. Kami sudah ada 12 pengurus daerah, cabangnya sekarang sudah 42 cabang seluruh Indonesia.

Baca Juga : Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Kami terus giat menjalankan program kerja yang diamanatkan di Kongres XI di Batu, Malang tahun 2019. Selain itu, IKPI telah dan terus melakukan modernisasi administrasi baik itu kesekretariatan dan kebendaharaan. Kalau ada istilah digitalisasi, kami juga melakukan hal yang sama, saat ini kami mengembangkan IKPI Smart dengan menerapkan beberapa aplikasi untuk melayani berbagai urusan. Mulai dari pendaftaran baru, bayar iuran, pendaftaran Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) juga kursus-kursus, dan klaim kredit PPL. Jadi, PPL kredit sudah bisa dilihat langsung dari web—apakah seseorang sudah mencapai minimum kredit yang dipersyaratkan.

Sejak dua tahun ini terus kami kembangkan sampai nanti sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi seluruh pengurus pusat, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia. Meskipun dalam dua tahun ini masih dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan PPL tetap berjalan walaupun lewat daring bahkan frekuensinya lebih sering karena orang lebih cenderung WFH, ada kesempatan untuk menimba ilmu juga.

Kalau sebelum pandemi mungkin lima atau enam kali sebulan, kalau sekarang bisa 15 sampai 20 kali kegiatan PPL per bulannya melalui Zoom dilakukan oleh pengurus pusat. Belum lagi yang dilakukan oleh pengurus daerah dan pengurus Cabang. IKPI terus mengadakan kursus Brevet Pajak serta kursus kepabeanan yang saat ini juga masih dilakukan melalui daring.

Apa saja syarat untuk menjadi anggota IKPI?

IKPI memang menganut konsep monoloyalitas, jadi kami tidak mau ada anggota terdaftar di IKPI terus terdaftar juga di asosiasi lain, karena akan susah pembinaannya. Kalau persyaratannya tergantung di status keanggotaannya. Kami ada tiga status keanggotaan yang diatur dalam ART IKPI.

Ada Anggota Tetap, syaratnya wajib memiliki izin praktik konsultan pajak. Kalau sudah punya izin praktik, syaratnya bagi yang profesional itu harus lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dia melakukan penyetaraan. Ada penghargaan bagi pensiunan DJP tergantung dari pangkatnya ketika dia pensiun setinggi apa.

Lalu untuk Anggota Terbatas harus memiliki sertifikat dari USKP atau Piagam Penghargaan setara Brevet bagi pensiunan DJP lewat penyetaraan tetapi belum memiliki izin praktik konsultan pajak. Yang lainnya adalah Anggota Kehormatan, lebih kepada orang-orang yang mumpuni, yaitu setiap orang yang diangkat oleh pengurus pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan perkumpulan.

Jadi, dapat dipastikan bahwa kecuali Anggota Kehormatan, seluruh anggota IKPI memiliki sertifikat kelulusan USKP atau sertifikat penyetaraan bagi pensiunan pegawai DJP. USKP menjadi parameter untuk jadi anggota IKPI. Dari dulu memang begitu, namanya juga asosiasi konsultan pajak, ya, tentu yang punya kompetensi yang bisa menjadi anggota.

Anda menjabat Ketua Umum IKPI sejak 18 Desember 2021, dan akan menyelesaikan masa bakti hingga tahun 2024. Apa saja perubahan atau program yang akan Anda akselerasi selama periode tersebut?

Sebelum menjadi ketua umum, saya menjabat sebagai wakil ketua umum yang selama ini juga terlibat dalam menjalankan program kerja sesuai amanat Kongres XI di Batu, Jawa Timur. Saya akan memastikan semua program kerja dapat terlaksana dengan baik hingga masa jabatan di 2024 berakhir.

Namun secara spesifik, selaku ketua umum yang baru, saya ingin meningkatkan peran IKPI sebagai intermediaries. Kami, kan, di tengah berarti kami memperkuat ke samping kanan dan kiri. Sebagai di tengah, kami maunya dapat kepercayaan dari kedua belah pihak, dari otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Untuk dapat dipercaya sama Wajib Pajak, kami harus mengenalkan diri—siapa kami dan apa yang kami lakukan. Kami akan banyak interaksi dengan masyarakat luas untuk mengejar ketinggalan. Kami juga lakukan restrukturisasi pengurusan supaya orang yang tepat di tempat yang tepat.

Langkah konkretnya, memperkuat Departemen Hubungan Masyarakat dengan berbagai program yang interaktif dan inovatif melalui berbagai media komunikasi untuk lebih mengenalkan IKPI ke masyarakat luas; serta meningkatkan kerja sama dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan dan pelatihan perpajakan ke berbagai lembaga, institusi, serta asosiasi usaha maupun profesi.

Baca Juga : IKPI Lantik Pengurus Baru Masa Bakti 2019-2024

Kami akan perkuat jembatan atau perantara tersebut, menjadi corong untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan. Departemen Litbang dan FGD juga akan lebih aktif dalam melakukan kajian perpajakan yang hasilnya dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan, peraturan, maupun administrasi perpajakan yang lebih baik. Kami ingin juga menunjukkan bahwa kami penting sebagai bagian dari ekosistem perpajakan, bukan hanya sekadar follower, pendengar, atau pelaku.

Selain itu, anggota IKPI banyak praktisi, akademisi, politisi juga ada di situ. Kalau dari sisi capability untuk berperan sih cukup, kami bisa berbuat banyak hal. Tapi kami bukan researcher. Ke depan, idealnya kami akan hire orang untuk melakukan riset, tapi pikirannya tetap dari kami. Saya berharap dalam 2,5 tahun kepengurusan ini ada perubahan yang drastis.

IKPI sangat memegang teguh prinsip dan kode etik dan tegas apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan anggotanya. Menurut hemat Anda, mengapa hal ini penting dilakukan?

Kode etik IKPI merupakan kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota dalam bekerja, berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Ketegasan dalam menegakkan kode etik penting untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. Anggota yang tidak mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak akan dikenai sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI.

Penting juga bagi kami bersosialisasi sehingga masyarakat tahu konsultan pajak harus punya izin, kalau enggak punya itu biro jasa namanya. Kami juga membuka diri terhadap informasi, laporan, data atau pengaduan atas indikasi penyelewengan kode etik.

Kalau diduga kuat melanggar kode etik akan diperiksa dalam sidang yang namanya Majelis Ad Hoc. Itu dibentuk khusus, anggotanya juga yang dari pengawas ada dari cabang, dan dari beberapa unsur lainnya. Nanti pengurus pusat akan mengenakan sanksi setelah mendapat rekomendasi dari pengawas dan rekomendasi pengawas itu didasarkan pada hasil putusan sidang Ad Hoc tadi. Jadi, di kami jalurnya jelas.

Pembinaan kami lakukan dari awal dan sudah langsung sosialisasikan ini ke seluruh Indonesia. Dalam setiap event baik itu di cabang, webinar, ulang tahun, kami selalu mengingatkan kode etik. Jadi, ada internal check dari cabang kepada anggota.

Jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini jauh dari ideal. Apakah minat menjadi konsultan pajak di Indonesia masih rendah?

Bahwa konsultan pajak masih kurang, itu benar. Sebagai gambaran, dibandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang yang jumlah penduduknya kurang lebih hanya separuh dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah konsultan pajak di negara tersebut sekitar 78.000 yaitu dua belas kali lipat dari jumlah konsultan pajak di Indonesia yang 6.500-an.

Minat menjadi konsultan pajak saya kira masih cukup besar. Rata-rata peserta ujian yang mengikuti USKP pada setiap periode ujian di atas 2.000 orang, meski tingkat kelulusannya sekitar 20 persen. Sebenarnya jumlah itu masih cukup tinggi, karena kami harus menjaga standar kualifikasi juga. Oleh karena itu, butuh waktu untuk mencapai jumlah konsultan pajak yang dianggap ideal.

Profesi konsultan pajak di Jepang jauh lebih dulu ada dari Indonesia. Bahkan, Jepang sudah mempunyai UU Konsultan Pajak yang namanya Zeirishi Act sejak tahun 1951. Praktik konsultan pajak di Jepang barangkali sudah ada jauh sebelum UU tersebut terbit. Jadi, kita tertinggal dari sisi historinya, tapi saya pikir apa yang masih dilakukan sekarang ini masih oke, bisa secara pelan-pelan tanpa mengorbankan kualitas supaya cepat-cepat banyak.

Jika memang antusiasme terbilang tinggi, lalu apa saja tantangan yang sering menghambat seseorang untuk menjadi konsultan pajak?

Kalau hambatan prosedur untuk memperoleh izin praktik tidak ada. Sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014, izin praktiknya akan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam praktiknya, banyak yang mengikuti USKP ini cuma ingin menambah portofolio, untuk meningkatkan daya tawar. Sama dengan orang-orang yang bergelar Certified Public Accountant (CPA), tidak semuanya membuka kantor akuntan publik.

Lagi pula, tidak semua orang mempunyai orang jiwa entrepreneur, berani mandiri dan mengambil risiko dalam berusaha. Jangankan yang masih muda dan belum banyak pengalaman, bahkan yang sudah senior dan lama bekerja di kantor konsultan pajak pun, tidak sedikit yang menerima tawaran menjadi tax manager di perusahaan. Jadi, saya tidak melihat hanya soal minat tapi juga soal keberanian.

Sebagai mitra pemerintah, IKPI sering dilibatkan dalam perumusan kebijakan perpajakan. Dalam menyampaikan berbagai usulan tersebut, bagaimana IKPI menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepatuhan Wajib Pajak?

Dalam memberikan masukan kepada pemerintah, IKPI selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemajakan yang baik, karena kami tahu pemerintah juga butuh penerimaan. Ibaratnya pajak itu darah untuk bisa membuat negara bergeliat, memutar roda pemerintahan dan pembangunan.

Kami mengutamakan prinsip keadilan (equity) dan kepastian (certainty). Jadi, IKPI tidak mewakili kepentingan Wajib Pajak semata. Kalau kedua prinsip itu dipakai untuk mengambil setiap kebijakan perpajakan, pasti akan mudah diterima oleh Wajib Pajak, dan konsultan pajak juga akan mudah menjelaskan.

Kami juga akan menyuarakan kalau dari sisi keadilan sudah enggak adil atau dari sisi kepastian ini membuat ambigu, ragu-ragu, maunya ke mana. Kalau berpatokan pada dua itu, sengketa pajak pasti juga akan sedikit. Karena, kan, referensinya sama, tapi kalau ambigu itu memang menimbulkan sengketa karena ada ketidakyakinan. Kami juga enggak happy kalau peraturan itu enggak pasti.

Melihat pentingnya peran konsultan pajak, sudah seyogianya pemerintah mendukung keberadaannya—terutama dari segi kebijakan. Bagaimana idealnya kebijakan untuk konsultan pajak di suatu negara?

Idealnya, konsultan pajak itu diatur dengan undang-undang sehingga ada landasan dan kepastian hukum dalam menjalankan profesi ini secara mandiri. Semua hak, persyaratan, dan kewajiban konsultan pajak diatur dalam UU tersebut. Selain memberikan perlindungan bagi Wajib Pajak pengguna jasa, kehadiran UU Konsultan Pajak juga akan mendukung pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang adil dan berkepastian hukum sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan ujungnya akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

IKPI juga telah lama memperjuangkan RUU Konsultan Pajak, tapi hingga kini urung dibahas oleh DPR. Bagaimana sikap IKPI?

Pembentukan perundang-undangan itu tergantung pada kedua belah pihak dari eksekutif sama parlemen. Bahwa hingga saat ini belum dibahas itu berarti salah satu pihak ada yang bikin macet atau mungkin juga dua-duanya macet—sementara inisiatifnya RUU Konsultan Pajak kemarin dari DPR. Profesi lain saja sudah ada undang-undangnya, jadi tinggal bandingkan profesi yang sudah ada undang-undang dengan yang belum.

Yang jelas, kami menginginkan UU itu ada. Selanjutnya, kami harus meyakinkan pemerintah bahwa memang ini perlu ada, jadi tidak lagi hanya DPR mengajukan. Karena sebetulnya UU Konsultan Pajak penting untuk semuanya. Kalau undang-undangnya ada, konsultan pajak bekerja dengan benar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sana diatur hak dan kewajibannya, persyaratannya, sanksinya, sehingga pasti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kalau Wajib Pajak patuh, tujuan akhirnya penerimaan pajak. Jadi pemerintah bukan tidak ada kepentingan di sini.

Baca Juga : IKPI: Konsultan Pajak Dilarang Langgar Kode Etik dan Peraturan Perpajakan
Jadi, setelah ini IKPI akan lebih lantang menyuarakan pembahasan RUU Konsultan Pajak?

Kami tunggu gebrakan dari teman-teman, mereka mau lebih lantang atau bagaimana. Tapi jalurnya kami mau cari yang lebih tepat dulu. Kami siap memberikan support kepada inisiatornya, seandainya itu dibahas. Tapi kami ke depan tidak akan tinggal diam juga, sekarang juga asosiasi bukan hanya IKPI. Ini, kan, juga beda, apakah kami berjuang sendiri atau bersama-sama? Tapi kami mau tanya pemerintah dulu, karena pemerintah harus ambil peran.

Kalau selama ini kami masih diatur oleh PMK—kapan saja bisa dicabut, diubah, dan gampang di-challenge. MK pun bilang ini contradictio in terminis karena dalam berpraktik Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak seringnya berhadapan dengan pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP, masa Menteri Keuangan juga yang mengatur Kuasa Wajib Pajak itu sendiri? MK bilang seyogianya diatur dengan undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kuasa Wajib Pajak secara bebas dan mandiri. Tetapi lagi-lagi kenapa enggak didorong? Ini pekerjaan rumah kami ke depan menanyakan itu.

Lanjut baca

Interview

Antara Prospek, Tantangan, dan Minat Generasi Muda

Diterbitkan

pada

Penulis:

Agung Kurniawan Direktur Eksekutif CropLife Indonesia

Pertanian merupakan penentu bagi keberhasilan sektor-sektor lainnya dalam kegiatan ekonomi di suatu negara. Di masa pandemi, sektor pertanian memiliki peran penting dan menjadi prioritas pemerintah yang harus dijaga kesinambungannya agar ketahanan pangan masyarakat tidak ikut terganggu oleh krisis kesehatan. Direktur Eksekutif CropLife Indonesia Agung Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian mengalami tantangan besar terutama terkait isu perubahan iklim yang memicu munculnya serangan hama lebih cepat. Kondisi ini menjadikan adopsi teknologi pertanian menjadi salah satu alternatif  dalam upaya pengendalian hama. .

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor Pusat CropLife Indonesia di Wisma PEDE, Jakarta, Kamis (2/12), ia memaparkan berbagai hal terkait tantangan dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan, kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini menjadi orientasi industri pertanian, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian.

Berikut ini petikannya.

 

Seperti apa profil organisasi CropLife Indonesia?

CropLife Indonesia merupakan non-governmental organization sebagai bagian dari federasi asosiasi dunia (nonprofit) yang sangat memiliki perhatian terhadap sektor pertanian di Indonesia dan global. berkantor pusat di Belgia dan memiliki cakupan di 91 negara. Kami mewakili perusahaan global yang tidak hanya berorientasi bisnis melainkan juga berkecimpung dalam research and development (R&D). Ini menjadi titik berat dari perusahaan yang tergabung dalam CropLife Indonesia yaitu BASF, FMC, Bayer, Nufarm, Corteva, dan Syngenta. (Member companies) yang memiliki komitmen dalam mengembangkan bisnis investasi di Indonesia yang berpegang tegung kepada code of conduct (CoC) FAO dan WHO terutama pada pengelolaan produk perlindungan tanaman atau yang sering kita sebut Pestisida, upaya yang berkesinambungan terus dilakukan dengan harapan mampu berkontribusi juga dalam pengembangan ekonomi khususnya di sektor pertanian, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pertanian yang merupakan penunjang dari beberapa sektor lainnya.

 

Apa saja yang menjadi perhatian CropLife Indonesia dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan?

Pertanian memainkan peran yang sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Menurut seorang pelopor pangan gandum dan beras di India, pertanian merupakan penentu perekonomian karena kalau sektor ini gagal, maka sektor industri yang lain juga gagal. Dalam membangun sektor pertanian, adopsi teknologi pertanian menjadi salah satu alternatif penting yang bisa di manfaatkan, salah satunya adalah peran perlindungan tanaman yang menjadi penting karena saat ini banyak hal yang memengaruhi pertumbuhan komoditas pertanian (serangan hama dan penyakit), untuk itu pengendalian secara terpadu perlu di lakukan dimana serangan hama dan penyakit berpotensi mengganggu hampir 40 persen dari tingkat produktivitas komoditas yang ada.

Sektor pertanian mengalami tantangan besar terutama terkait isu perubahan iklim di dunia yang memicu munculnya serangan hama lebih cepat dan lebih lama di lahan-lahan pertanian. Saat ini petani sudah tidak bisa memprediksi lagi berapa lama musim hujan dan kapan kemarau berakhir. Bencana banjir mengakibatkan kerusakan di lahan-lahan yang menjadi sentra hortikultura dan menimbulkan kerugian bagi petani. Tantangan lainnya adalah rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Adopsi pertanian menjadi sangat penting karena sulit bagi petani di daerah untuk mencari buruh tani lantaran anak-anak muda lebih memilih sektor lain yang lebih bergengsi. Saat ini kami ingin menunjukkan bahwa pertanian itu menarik, menjanjikan dan berpotensi untuk pengembangan individu maupun jaringan perusahaan.

 

Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian terutama di masa pandemi Covid-19?

Di awal pandemi sempat muncul kekhawatiran karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan PSBB dan PPKM. Namun kami mendapat support luar biasa karena industri strategis termasuk pertanian memperoleh izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dari Kementerian Perindustrian selama pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menempatkan sarana-sarana pertanian sebagai hal yang krusial sehingga menjadi pengawasan pemerintah. Usulan kami diterima dengan baik. Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah saat ini bahwa komoditas pangan menjadi perhatian mereka.

Tentu kita tidak ingin krisis kesehatan akibat pandemi ini berubah menjadi krisis pangan. Sebelumnya hal ini sudah menjadi analisis kami bahwa daya beli masyarakat melemah di masa pandemi. Tapi saya yakin kebutuhan pangan tidak menjadi semakin sedikit. Pemerintah mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. Ini tidak main-main. Kalau tidak ada suatu proses yang mengarah ke sana, hal itu tidak akan bisa tercapai. Langkah strategis perlu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, sektor swasta juga perlu ikut terlibat. Dalam posisi ini, fokus CropLife Indonesia lebih banyak mendorong pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana menghasilkan produk pangan.

 

Seperti apa kegiatan riset di industri pertanian khususnya perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota asosiasi Crop Life Indonesia?

Pada umumnya riset yang dilakukan di sektor pertanian adalah bagaimana memperkenalkan adopsi teknologi. Core business dari company di asosiasi CropLife lebih banyak bergerak di bidang produk perlindungan tanaman, benih, dan bioteknologi. Misalnya penggunaan drone. Isu sensitif dari penggunaan produk perlindungan tanaman itu terkait dengan keselamatan lingkungan dan juga operator. Jadi, bagaimana penggunaan drone bisa menjadi salah satu alternatif dalam pengendalian OPT. Bila sudah mencapai ambang batas ekonomi, kami bisa membantu pengendaliannya dengan berbagai cara.

Di Indonesia ada Undang-Undang Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mengatur jelas tentang konsep PHT. Kami tidak menentang penerapan bio-pestisida dalam pertanian karena konsep PHT itu sifatnya terpadu. Semua upaya dilakukan termasuk salah satunya pengendalian hama melalui penggunaan bahan kimia dengan catatan harus dilakukan secara bijak, aman dan efisien. Jadi, kami tidak mengajarkan dari awal harus menggunakan pestisida kalau tidak ada sebabnya. Misalnya ketika terjadi serangan ulat grayak terhadap tanaman jagung atau fall army worm (FAM) yang datang dari Afrika. Sejumlah perusahaan mulai mengantisipasi jika hama ini menyebar ke seluruh dunia dengan berupaya menemukan mekanisasi yang tepat untuk pengendalian hama tersebut.

Dari sisi benih, perusahaan melakukan riset untuk bisa mengembangkan benih dengan tipe yang lebih baik sehingga kalau dulu menanam padi hanya panen sekali sekarang bisa dua sampai tiga kali dalam setahun. Penelitian yang dilakukan perusahaan di industri pertanian agak berbeda dengan industri lain. Banyak aspek yang harus dilihat, contohnya penemuan bahan aktif dari suatu produk yang dikembangkan dengan bahan campuran lain. Upaya untuk menemukan bahan aktif itu tentu tidak mudah dan tidak murah. Karena dari sekian banyak penelitian yang dilakukan hanya satu atau dua yang bisa berhasil dan waktunya juga cukup panjang sekitar 2 sampai 5 tahun. Belum lagi ketika produk itu sudah siap, ada formulasi yang harus dikembangkan karena bahan aktif itu hanya campuran utamanya. Sementara formulasi untuk bahan tambahan lain harus dikembangkan melalui mekanisme riset juga. Begitu sudah jadi dalam suatu kemasan, sebelum dipasarkan produsen harus mendaftarkan dulu produknya di Kementan untuk mengikuti proses uji efikasi dan toksikologi oleh Kementan bersama tim teknis komisi pestisida.

Untuk itu penerapan lima aturan emas yang salah satunya tentang pengelolaan resistensi harus dilakukan sebagai bagian dari strategi bisnis. Kalau petani tidak kami ajarkan cara membaca label, dia akan aplikasi sembarangan yang membahayakan dirinya karena pestisida tergolong bahan B3. Pengendalian hama menjadi tidak efektif dan bumerang bagi perusahaan akibat dari penggunaan yang tidak tepat oleh petani. Produk yang hampir selama tujuh tahun disiapkan sebelum dilempar ke pasar tapi dalam setahun sudah muncul isu resisten. Perusahaan rugi, petani juga rugi.

Oleh karena itu seluruh jaringan CropLife dan anggota perusahaan yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk terus memberikan edukasi melalui penerapan: lima aturan emas yang menjadi bagian tanggung jawab peenggunaan, sekaligus komitmen yang harus di jalankan termasuk anggota perusahaan dalam setiap peluncuran sebuah produk, perusahaan harus mendampingi petani. Mungkin tidak semua perusahaan di sektor pertanian punya komitmen yang sama. Ada yang fokus menjual produknya di pasar tapi tidak memikirkan masalah kesehatan. Tapi buat perusahaan anggota CropLife ini menjadi salah satu prioritas. Kami mengenal adanya siklus stewardship dan menjadi perhatian terkait lima aturan emas yang harus dipatuhi oleh petani. Masing-masing perusahaan mendanai risetnya sendiri sebagai bagian dari strategi bisnis. Semua anggota CropLife mempunyai divisi research and development (R&D). Isu climate change menjadi trigger yang paling besar terhadap munculnya hama. Di Indonesia terdapat aturan untuk pendaftaran produk hasil riset itu bisa mendapatkan pengecualian jika pemerintah sudah menyetujui bahwa ada serangan hama yang sifatnya kritikal dimana tentunya serangan hama tersebut harus di validasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait. Sehingga diharapkan penanganan dan penanggulangannya juga dapat lebih komprehensif.

Saat ini Kementan sudah menerapkan mekanisme satu pintu dalam mengurus perizinan sehingga sudah terintegrasi. Hanya dalam konteks pelaksanaan memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dunia mengapresiasi Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki mekanisme pendaftaran on-line generasi – 1 yang lebih transparan jauh sebelum pandemi. Dan saat ini sedang fokus dalam upaya peningkatan sistem (generasi – 2) dimana beberapa upaya teknis dan advokasi terus kami lakukan dalam menciptakan sistem yang lebih baik, termasuk upaya kami dalam memberikan masukan secara scientific based  dengan mengedepankan kajian-kajian ilmiah dimana  kami berharap aturan terkait pengelolaan pestisida ini tidak hanya berorientasi local-based, tapi lebih ke arah scientific dan merujuk kepada lembaga-lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO).

Bagaimana pandangan organisasi Crop Life terhadap kebijakan insentif pajak super tax deduction?

Tentunya insentif pajak melalui super tax deduction akan sangat membantu perusahaan yang berorientasi terhadap R&D karena biaya riset tidak murah. Apalagi di masa pandemi segala sesuatu terkadang menjadi tidak pasti. Member CropLife sangat berorientasi pada R&D bukan hanya di level global, tapi juga punya fasilitas R&D di Indonesia. Fasilitas riset milik Syngenta ada di Cikampek, Jawa Barat, Nufarm di Merak, dan FMC di Semarang, Corteva di Medan dan Bayer di Jawa Timur. Program insentif pajak ini tentu akan sangat membantu mereka untuk lebih antusias melakukan riset-riset baru terutama yang terkait dengan benih dan bioteknologi yang ke depan menjadi salah satu alternatif pangan bagi masyarakat. Tanpa ada insentif pun sebenarnya kegiatan riset tetap dilakukan karena kami memang mempunyai orientasi terhadap R&D sebagai hal yang mutlak.

Riset untuk perlindungan tanaman biasanya dikembangkan berdasarkan skala kebutuhan atau strategi bisnis jangka panjang. Sementara hak paten ada masa berlakunya. Setelah periode tertentu, paten itu bisa dilepas sehingga tidak dimonopoli oleh perusahaan pemiliknya.

Riset yang dilakukan member CropLife selama ini lebih ke arah peningkatan produktivitas dengan dukungan teknologi pertanian. Tantangan terbesarnya justru pada mekanisme registrasi di masing-masing negara yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Dimana tentunya kami dituntut untuk dapat memproduksi produk yang berkualitas tinggi

Terkait kegiatan penelitian, bagaimana CropLife melakukan sosialisasi terhadap hasil riset di masyarakat dan menjalin sinergi dengan pihak lain dalam kegiatan vokasi di bidang pertanian?

Perusahaan multinasional di CropLife menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas. Komitmen dari para anggota perusahaan menjadi sangat penting. Tiap peluncuran produk baru, di hari yang sama perusahaan menyisihkan yang kita sebut Stewardship Day berupa kegiatan pendampingan bagi petani. Komitmen edukasi terhadap petani ini menjadi salah satu kekuatan dari member company CropLife.

Stewardship Award merupakan kegiatan kolaborasi kami dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat untuk membantu petani memiliki sertifikasi Prima 3 agar hasil komoditasnya bisa lebih tinggi melalui kegiatan pelatihan. Dengan sertifikasi Prima 3, produk yang mereka hasilkan sudah berorientasi ekspor dan nilai jualnya juga lebih bersaing. Menariknya, tidak hanya produk ekspor yang menggunakan Prima 3, sekarang pasar retail modern juga sudah mensyaratkan sertifikasi itu.

Selama ini kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IPB dan Unila juga balai penelitian tanaman. Kegiatan orientasi tidak hanya pada petani, tapi kami juga memperkenalkan pertanian pada generasi muda. Sebulan lalu kami diundang memberikan materi di depan guru-guru SMK. Kami mulai menyasar media sosial supaya lebih banyak generasi muda mengenal pertanian. Selama ini pertanian identik dengan petani tua, caping, cangkul, kotor. Padahal sekarang kondisinya tidak begitu. Ada kegiatan dari hulu ke hilir yang kita semua bisa ambil bagian di dalamnya. Industri ini menarik, menjadi petani itu keren. Tentu ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah juga untuk memajukan sektor pertanian dan membuat petani lebih sejahtera.

Lanjut baca

Populer