Connect with us

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Diterbitkan

pada

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

Memimpin dengan Militansi dan Improvisasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

 

Sebagai petugas pajak, ia dikenal punya sentuhan midas. Di lingkup akademis, dedikasinya terkukuhkan sebagai profesor kehormatan. Ia mengharapkan hadirnya Badan Otoritas Penerimaan Negara.

 

Majalahpajak.net – Puluhan papan karangan bunga dengan aneka ucapan selamat—salah satunya dari Presiden RI Joko Widodo—menghiasi pelataran Auditorium Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/9). Hari itu, Unissula mengukuhkan Prof. Dr. Drs. Edi Slamet Irianto S.H., MSi menjadi Guru Besar Kehormatan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum.

Di upacara pengukuhan, Rektor Unissula Prof Dr. Gunarto S.H. M.H mengemukakan, Edi telah memenuhi empat kriteria untuk diangkat menjadi Profesor Kehormatan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Selain itu, Edi memiliki kompetensi luar biasa yang diejawantahkan melalui tacid knowledge dan explicit knowledge.

Tacid knowledge, misalnya, diwujudkan melalui pemikiran atau gagasan Edi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula merupakan wewenang pemerintah pusat kini menjadi wewenang kabupaten/kota (daerah). Sementara explicit knowledge dibuktikan melalui sejumlah jurnal internasional yang berkontribusi untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Meski prosesnya panjang, pengukuhan Profesor Kehormatan dapat dimungkinkan oleh perguruan tinggi swasta terakreditasi “Unggul” seperti Unissula, dan untuk setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa—meski ia bukan seorang dosen.

Di luar perannya sebagai akademisi, Edi merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut) dan telah mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DJP selama lebih dari 30 tahun.

Ia dikenal bertangan Midas, karena selalu membawa unit vertikal yang dipimpinnya mencapai target penerimaan bahkan meraih prestasi nasional. Pada 2021, misalnya, suami Haula Rosdiana ini berhasil mengantarkan Kanwil DJP Jakut—yang telah 13 tahun tak mencapai target—membukukan realisasi penerimaan pajak dengan capaian 105,6 persen sementara capaian nasional atau capaian rata-rata kanwil se-Indonesia sebesar 103,5 persen. Tahun 2020, saat menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Edi pun berhasil meraih penerimaan pajak 103,24 persen.

Kepada Majalah Pajak yang menyaksikan upacara pengukuhan secara langsung, pria kelahiran Kuningan 3 Mei 1963 ini menuturkan makna jabatan akademik Profesor Kehormatan baginya, dedikasinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sejumlah gagasan dan prestasinya saat berkarier sebagai ASN.

Berikut uraiannya.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakut Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejari

Hari ini, 9 September 2022, Anda dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan Bidang Politik Hukum Pajak oleh Unissula. Apa makna pemberian gelar ini bagi Anda?

Perlu diketahui, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun akan mendapatkan gelar kehormatan sebagai profesor, meskipun saya pernah bercita-cita ingin menjadi profesor. Hal ini karena saya harus melihat realitas, bahwa saya Aparatur Sipil Negara di DJP Kemenkeu RI yang jelas bukan merupakan lembaga pendidikan tinggi. Sehingga, menjadi tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan gelar profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi bagi seorang dosen atau pengajar.

Jadi, pemberian Profesor Kehormatan di Bidang Ilmu Hukum, Politik Hukum Pajak kepada saya dari Fakultas Hukum Unissula ini, tidak dapat hanya dimaknai sebagai penghargaan dan penghormatan kepada saya. Justru bagi saya ini menambah amanah, tanggung jawab saya yang tidak ringan, terutama, untuk terus mengembangkan ilmu politik hukum pajak pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

Saya mengucapkan terima kasih dan semoga saya diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Unissula. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan determinasi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Unissula.

Peranan apa saja yang Anda dedikasikan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sampai akhirnya bermuara kepada terpenuhinya kriteria untuk dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan?

Keterlibatan saya dalam dunia akademik telah dilakukan secara cukup serius. Setelah saya meraih gelar doktor pada tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada, sejak tahun 2009 hingga saat ini masih terlibat aktif dalam pengajaran, pembimbingan, dan penguji tesis disertasi mahasiswa, juga turut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di beberapa perguruan tinggi, antara lain UI, Unpad, Universitas Andalas, dan lain-lain.

Kemudian untuk bidang riset, saya merupakan salah satu pendiri kluster riset Politik Perpajakan (PolTax) Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Ya, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan selama ini ternyata memberikan dampak positif, yakni semakin memperkaya pengalaman dan semakin tajam melakukan analisis kajian akademis.

Bahkan, berbagai karya ilmiah telah dipublikasi baik dalam bentuk jurnal internasional bereputasi antara lain terindeks scopus maupun sejumlah buku perpajakan yang menjadi buku wajib, buku referensi mahasiswa untuk mata kuliah perpajakan. Alhamdulillah, dua di antaranya mendapat impact factor di atas nilai yang ditentukan yaitu sebanyak 0,18.

Dua karya itu adalah Democratization of Taxation in Indonesian Perspective: A Systematic Analysis, Systematic Reviews in Pharmacy, terindeks Scopus Q2, dengan impact factor 0,42; dan Review of Implementation of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting in Indonesia, yang terindeks Scopus Q3, dengan impact factor 0,42.

Dalam orasi ilmiah yang disampaikan saat upacara pengukuhan tadi, Anda membawakan tentang “Politik Hukum Pajak Transformatif Prasyarat Sukses Menuju Indonesia Emas”. Bagaimana Anda menghubungkan antara politik hukum pajak yang transformatif untuk kesuksesan pencapaian visi Indonesia Emas 2045?

Sepengetahuan saya, memang belum banyak kajian yang secara khusus membahas tentang politik hukum pajak. Istilah politik hukum di Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Soepomo melalui artikelnya yang berjudul “Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia” dalam majalah Hoekoem pada tahun 1947.

Dalam ilmu hukum, politik hukum merupakan kajian dari ilmu hukum tata negara, yang mengkaji persoalan tentang suatu produk hukum, yang akan dibentuk, diganti atau disempurnakan. Sementara Mahfud M.D mengartikan politik hukum sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Baca Juga: Edi Slamet Irianto Dikukuhkan Jadi Guru Besar Kehormatan di Unissula

Untuk hal ini, saya mengonstruksi definisi politik hukum pajak sebagai suatu keinginan atau cita-cita luhur negara, yang dituangkan menjadi kebijakan dasar perpajakan, dari pemerintahan suatu negara, dalam menentukan arah pembangunan hukum pajak, jenis, dan substansi hukum pajak yang akan dibentuk, diganti, diubah atau dicabut. Hal itu meliputi bagaimana implementasi dan penegakan hukum pajak, yang cocok dan sesuai dengan perkembangan, serta kebutuhan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, politik hukum pajak bukan hanya mencakup politik hukum pajak formal, melainkan juga politik hukum pajak material. Ukuran cocok dan sesuainya sesuatu itu, tidak bisa lepas dari pandangan dan ideologi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, politik hukum pajak Indonesia harus cocok dan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945.

Di sisi lain, dunia tengah memasuki era VUCA (volatility, uncertainty, complexityand ambiguity), yakni disrupsi yang membawa perubahan besar serta terjadi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan pergolakan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan. Penyebab utamanya adalah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Untuk itu, era disrupsi yang dipengaruhi oleh TIK ini sudah seyogianya menjadi momentum untuk melakukan transformasi politik hukum, yang diawali dengan terobosan hukum norma pengaturan perundang-undangan perpajakan. Nah, menyongsong Indonesia Emas 2045, sudah saatnya pungutan pajak dikaji dan dinilai dengan paradigma baru.

Pajak itu, kan, merupakan saham politik rakyat atas negara, sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara. Pajak tidak dapat dipahami hanya sejumlah uang yang bernilai ekonomi, namun jauh dari itu merupakan besarnya komitmen politik ekonomi masyarakat kepada negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah berani pemerintah untuk melakukan terobosan hukum sebagai langkah hukum baru guna merespons permasalahan hukum pajak yang terus berkembang dan sangat dinamis. Tidak hanya perlu reformasi, tapi memerlukan transformasi perpajakan sehingga politik hukum pajak transformatif sangat dibutuhkan, sebagai langkah cipta kondisi menuju sukses Indonesia Emas 2045.

Lalu apa itu politik hukum transformatif? Saya mendefinisikannya sebagai kebijakan pajak yang mampu mengarahkan terwujudnya perubahan sosial melalui fungsi distribusi dan redistribusi pajak sehingga mendorong mobilitas vertikal masyarakat, golongan masyarakat lemah bergerak ke menengah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, keadilan sosial adalah pengejawantahan sila ke-5 Pancasila. Oleh sebab itu, fungsi distribusi dan redistribusi pajak sejatinya perwujudan dari sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lalu gagasan apa saja yang Anda ingin sampaikan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan politik hukum pajak transformatif yang ideal dan sesuai dengan kondisi kekinian—sehingga berujung pada kesuksesan Indonesia Emas tahun 2045?

Ya, ada beberapa pemikiran yang bisa menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang akan datang, seperti juga yang sudah saya singgung sebelumnya. Pertama, bahwa perumusan norma hukum pajak harus dapat memosisikan kepentingan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kedua, perumusan norma hukum pajak harus mencerminkan adanya rasa keadilan, baik keadilan vertikal maupun keadilan horizontal.

Ketiga, pemberian fasilitas perpajakan seyogianya diarahkan dan diprioritaskan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi lemah. Dan keempat, perumusan norma hukum pajak untuk pengelolaan sumber daya alam, seyogianya dapat memosisikan negara sebagai pemilik sumber daya alam.

Kemudian, ada dua pesan penting dan cukup strategis yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya menyarankan agar pemerintah segera melakukan kodifikasi norma pengaturan undang-undang perpajakan yang ada, menjadi hanya satu Undang-Undang Perpajakan Indonesia atau Omnibus Perpajakan Indonesia.

Undang-Undang Perpajakan Indonesia ini merupakan integralisasi dari seluruh undang-undang pajak yang ada, sehingga norma pengaturannya harus komprehensif, holistik, dan sangat jelas—tidak multitafsir. Karena, pada dasarnya negara bukan hanya perlu rakyat patuh pajak, tetapi butuh rakyat taat pajak.

Oleh karena itu, perlu dibangun demokrasi deliberatif yang dipercaya akan menjadi fondasi ketahanan fiskal, khususnya ketahanan penerimaan negara. Ketangguhan ketahanan penerimaan negara menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Sehingga, untuk mendapatkan ketaatan perpajakan masyarakat, diperlukan Undang-Undang Perpajakan Indonesia atau Omnibus Perpajakan Indonesia.

Selanjutnya, saya juga berharap pemerintah dapat meningkatkan kewenangan lembaga pengelolaan penerimaan negara menjadi Badan Otoritas Penerimaan Negara. Hal ini utamanya untuk menyukseskan pelaksanaan Perpres Nomor 83/2021 yang mengatur bahwa Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau dengan kata lain, bahwa NPWP sama dengan NIK. Tentu pelaksanannya memerlukan ruang kewenangan yang lebih besar, karena yang diurus adalah sejumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah mencapai 270 juta.

Pemerintah perlu memikirkan dampak ikutannya dan harus dilakukan secara bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan negara yang lebih besar. Pekerjaan yang sangat besar ini tentu tidak akan mampu dikelola dan diselesaikan oleh lembaga yang hanya setingkat eselon satu. Hal ini karena permasalahan timbul hanya bisa dilakukan oleh kewenangan setingkat menteri.

Jadi, memerhatikan visi-misi negara dan melihat permasalahan penerimaan negara yang semakin kompleks sejalan dengan dinamika geo-politik, geo-ekonomi, serta lingkungan strategis; maka meningkatkan kewenangan lembaga pengelolaan penerimaan negara menjadi Badan Otoritas Penerimaan Negara merupakan kebutuhan mendesak dan sebuah keniscayaan bagi negara agar sukses menuju Indonesia Emas.

Bukan sekali ini saja Anda memaparkan tentang politik pajak. Sejatinya, bagaimana awal mula ketertarikan Anda tentang politik sehingga berkembang dan melahirkan gagasan-gagasan yang brilian?

Buku pertama saya Politik Perpajakan yang diterbitkan di tahun 2005 itu adalah hasil riset dan pemikiran saat menjadi kandidat doktor di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya tertarik menulis politik pajak juga awalnya ‘diprovokasi’ oleh salah satu dosen saya, Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D. Sebagai orang yang belajar ilmu politik, kami berinteraksi sekaligus berdialektika secara sangat kaya, terutama ketika membicarakan keuangan negara.

Baca Juga: Politik Hukum Pajak Transformatif Ejawantahkan Visi Indonesia Emas 2045

Politik perpajakan juga selama ini menjadi concern saya, sehingga diskusi itu menghasilkan konseptualisasi yang sangat menarik dalam disertasi yang dihasilkan. Apalagi, kala itu tulisan tentang politik pajak belum ada di Indonesia. Padahal, pajak kalau kita pahami itu adanya dari komitmen politik warga negara dengan negara.

Kenapa ada pajak? Karena ada tuntutan dari rakyatnya bahwa rakyat ingin bisa sejahtera. Dan yang bisa menyejahterakan itu adalah negara melalui perlindungan, keamanan, regulasi, dan lainnya. Makanya ini menjadi penting. Jadi saya kira kalau pajak itu dipahami dari perspektif yang luas, selama ini, kan, pajak itu hanya dipahami sebagai suatu beban—padahal harus dilihat jauh dari itu.

Bukan hanya sebagai sejumlah uang tapi harus dilihat bahwa pajak itu adalah dukungan politik dari masyarakat kepada negara. Jadi melalui gagasan ini saya ingin mengantarkan kepada masyarakat bahwa ada dimensi pajak, dimensi politik, dan bahwa pajak itu memiliki dimensi politik.

Kenapa dimensi politik? Karena pajak itu menyangkut nasionalisme. Orang yang bayar pajak pasti warga negara yang bersangkutan, karena warga negara punya kepentingan terhadap negaranya. Maka untuk menjaga keutuhan negaranya, dia harus membayar pajak.

Jadi, saya ingin menyempurnakan pemikiran terhadap masyarakat, orang pajak, tentang pajak yang selama ini sudah dipikirkan oleh mereka dari disiplin ilmunya masing-masing. Selama ini, kan, yang menonjol yang memahami pajak itu dari ekonomi dan hukum. Hampir tidak ada yang membahas dari sisi politik. Nah, saya mencoba untuk melihat dan menyempurnakan pandangan itu supaya menjadi lebih sempurna.

Dalam wawancara sebelumnya, Anda juga menyampaikan kecintaan akan menulis, sampai-sampai melahirkan banyak buku. Apa yang ingin Anda raih lewat tulisan-tulisan Anda?

Menulis itu bagi saya adalah sebuah syiar dan cara berkomunikasi. Saya ingin melakukan komunikasi dengan para pihak tentang gagasan dan pikiran yang ada di diri saya, dengan harapan kalau ditulis itu, kan, bisa dibaca berulang-ulang dan yang membacanya pasti banyak. Setelah satu dibaca dan disimpan, ada orang baru dibaca lagi. Tapi kalau kita hanya narasi atau seminar mungkin hanya sampai di situ saja dan lingkungannya terbatas. Kalau menulis, kan, tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, itulah cara saya melakukan komunikasi dan menyosialisasikan pemikiran saya.

Dan bisa dilihat, buku yang saya tulis hampir semuanya tidak teknis. Saya enggak mau hal-hal yang sifatnya teknis yang setiap tahun bisa berubah, tapi saya memberikan dasar-dasar kerangka pemikiran apa itu pajak, dari sisi politik, dan seterusnya. Karena ilmu ini, kan, sifatnya abadi, dia akan terkalahkan oleh teori baru seterusnya dan teori baru juga ingin menyempurnakan.

Sebagai ASN di DJP Anda sering mencapai target penerimaan sampai-sampai diberi julukan bertangan Midas. Apa saja kunci kesuksesan yang terus berulang ini?

Saya selalu mengajarkan kepada para kepala kantor di wilayah masing-masing untuk mempelajari perilaku ekonomi masyarakat, karena ada kaitannya dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap kemampuan bayar, misalnya untuk PPh Pasal 25 ke depan.

Jadi, misalnya, saat ini musim pandemi, berarti yang akan muncul itu adalah pertama distribusi barang. Ketika distribusi barang banyak terjadi dan orang di rumah berarti yang naik IT, komunikasi, kan, begitu. Jadi harus dicermati. Di pandemi ini juga enggak mungkin orang belanja yang sekunder, tapi yang pokok seperti vitamin, makanan-minuman, dan lain-lain seputar itu. Jadi berdasarkan itu dipelajari, didalami.

Kemudian, improvisasi kebijakan dari kantor pusat agar bernilai tambah, saya minta semua account representative (AR) dan lainnya hitung tax ratio masing-masing Wajib Pajak. Setelah dihitung, kemampuan bayarnya seperti apa, ini sangat mudah. Memang tidak ada aturan, tetapi ini untuk benchmark kami. Di kanwil sebelumnya juga saya lakukan seperti itu.

Selain itu, kita juga melakukan pola komunikasi yang efektif dengan WP (Wajib Pajak). Kita harus memahami tentang apa persoalan yang mendasar dari Wajib Pajak. Kan, kita ingin meningkatkan tax ratio, maka pendekatannya tax ratio.

Jadi, sebenarnya untuk penerimaan pajak itu, seorang pimpinan harus paham bahwa yang kita targetkan adalah penerimaan pajak, dan ukuran nasional itu adalah tax ratio yang berarti kepatuhan membayar. Ketika ingin meningkatkan kepatuhan membayar, berarti harus mempermudah cara pembayaran. Cara pembayaran yang mudah, berarti Wajib Pajak harus tahu dulu bahwa kita memang tahu kegiatan ekonominya. Sederhana sebenarnya pajak itu, enggak terlalu rumit.

Baca Juga: Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

Selanjutnya, pemimpin itu harus memahami dan bisa mengindentifikasi permasalahan. Jadi, masalah apa sih yang krusial? Itu harus diidentifikasi, baru dari situ dilihat kebijakan apa yang sudah ada. Dari kebijakan yang sudah ada itu, dipelajari bisa enggak untuk mengatasi permasalahan tadi? Kalau belum, karena kita di lapangan, maka kita perlu melakukan improvisasi supaya persoalan ini bisa terjawab tanpa harus melanggar aturan. Jadi, sepanjang itu masih dalam diskresi kita, ya kita ubah dan kerjakan yang betul.

Setelah policy itu dilakukan, tinggal strategi operasionalnya bagaimana. Siapkan orangnya, misalnya AR, mesti dikasih pengetahuan tentang objek pajaknya. Karena tidak mungkin, orang disuruh mengerjakan sesuatu tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan. Saya juga berupaya untuk sering datang ke masyarakat, ngobrol dengan mereka. Dan rata-rata mereka ingin membayar pajak, tapi harus jelas dulu.

Selain berkomunikasi ke Wajib Pajak, tentu Anda juga harus berkomunikasi dengan tim, dalam hal ini fiskus di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Bagaimana cara Anda menyampaikan strategi Anda menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan bidang?

Tentunya saya ajak ngobrol. Kelompok milenial saya kumpulin, saya tanya motivasinya seperti apa. Karena, kalau ada yang masuknya setengah-setengah, kasihan, kan, orang yang mau sungguh-sungguh ke sini tapi tidak diterima. Jadi saya lebih memotivasi masing-masing pribadi itu. Memang capek, ya, tapi itu memang sudah tanggung jawab kita. Jadi saya ke sini untuk memastikan bahwa mereka yang ke sini karena punya cita-cita yang sangat ingin mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak, maka harus mau belajar untuk disiplin, dan sebagainya.

Anda dikenal sebagai pemimpin yang tegas, serta mengedepankan disiplin dan integritas. Bagaimana tepatnya nilai-nilai ini bisa terbentuk, dan bagaimana caranya menularkan ini ke pegawai?

Mungkin karena dibentuk sejak saya kecil. Teman main saya adalah anak-anak tentara, dan orangtuanya itu memang sangat disiplin. Saya melihat ketika teman saya terlambat, bagaimana sikap marahnya orangtuanya itu. Karena terbiasa seperti itu tanpa disadari terbentuk, saya jadi ikut terbiasa disiplin.

Sewaktu di sekolah dasar juga saya punya guru yang sangat disegani karena disiplinnya luar biasa. Misalnya ada murid yang tidak mengerjakan PR atau baju tidak dimasukkan maka dihukum, enggak peduli wanita atau pria. Itu yang saya dapatkan pelajaran berharga tentang disiplin—ditambah dengan lingkungan organisasi saya.

Memang kesan bagi orang lain saya itu tegas dan militeristik. Tapi sebetulnya, militer itu adalah orang yang militan. Jadi, kalau orang itu sudah militan terhadap institusinya, maka dia akan menjaga institusi itu. Dia juga akan militan dan loyal terhadap negaranya.

Petugas pajak tentu harus militan terhadap negaranya dengan penugasannya. Itu kunci utamanya. Ketika ia bisa militan, karena ia sadar apa yang menjadi perintahnya dan telah mendapatkan doktrin yang tepat. Ketika sudah sadar, tumbuhkan rasa cinta, dan tumbuhkan pemahaman. Jadi, kalau orang sudah berkomitmen itu tidak perlu diawasi.

Lanjut baca

Interview

Gerakan Mementaskan Adikarya Nusantara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: J. Fakkar

 

Tampil jauh lebih modern, segar, dan elegan, Sarinah bergegas menampilkan karya kebanggaan anak bangsa.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Direktur Utama PT Sarinah Fetty Kwartati, dengan tangan dingin dan pengalaman selama hampir 20 tahun di industri retail akan menuntaskan transformasi Sarinah dengan bertaut pada slogan “Panggung Karya Indonesia”, agar menjadi kebanggaan nostalgia dan masa depan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak, Rabu (10/8), alumnus program master California State University yang juga aktif di Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) ini menuturkan, Sarinah kini tak hanya berfokus pada UMKM tetapi juga memberi ruang seluas-luasnya kepada pegiat seni serta ekonomi kreatif untuk menunjukkan konsistensinya kepada publik lintas generasi.

Perempuan kelahiran Tangerang, 4 Februari 1968, juga mengemukakan peran aktif PT Sarinah sebagai BUMN Retail yang mengelola pusat perbelanjaan dan unit bisnisnya agar bisa mencapai kinerja positif, sekaligus lincah dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi.

Pertama kali beroperasi pada 15 Agustus 1966, kala itu Sarinah punya misi mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Nama Sarinah punya arti mendalam bagi Presiden Sukarno. Dialah pengasuh utama sang proklamator saat ia kecil, tempat Sukarno banyak belajar bagaimana mencintai “orang kecil”.

Kini, setelah bangun dari tidur panjang selama dua tahun, Sarinah tampil dengan wajah baru yang lebih kekinian, elegan, dan menawan. Bagaimana pusat perbelanjaan pertama sekaligus pelopor bisnis retail modern di Indonesia ini hendak memastikan bertahannya nilai-nilai sejarah di balik nama dan visi Sarinah?

Berikut penuturan Fetty Kwartati.

Gedung Sarinah direnovasi secara besar-besaran sejak Juli 2020, lalu kembali dibuka pada 21 Maret 2022 dan diresmikan pada 14 Juli 2022 oleh Presiden RI Joko Widodo. Apa latar belakang dilakukan renovasi tersebut?

Sarinah memang sudah legend sekali sebagai department store. Bahkan sebagai sebagai pusat belanja pertama di Indonesia, ini sangat relevan sekali kalau bisa dibangkitkan kembali. Selain juga sebagai satu-satunya BUMN di bidang retail dan juga memang dari awal diset oleh Bung Karno adalah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Nah, ini sangat dirasakan tepat sekali dengan UMKM yang saat ini juga menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Jadi, akhirnya diputuskan, oke kita transform Sarinah. Pada 17 Agustus 2021 harusnya sudah bisa di-deliver (dibuka untuk umum), tapi karena kondisi pandemi dan di lapangan itu banyak kendala—terutama menyangkut masalah pandemi ini—akhirnya baru bisa dibuka untuk umum, soft launching di 21 Maret 2022.

Sarinah sarat akan nilai sejarah. Setelah berwujud menjadi bangunan yang modern, apa saja nilai-nilai sejarah pada Sarinah kini yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat?

Sarinah ini banyak beruntungnya juga, karena by design sudah jadi sejarah yang tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dihilangkan begitu saja. Termasuk juga bangunannya, karena bangunannya dibangun tahun 1963 sampai sekarang masih utuh seperti itu. Bangunan tersebut sudah direkomendasikan sebagai cagar budaya. Ada beberapa spot yang memang as it is.

Kita lihat ada relief, kemudian ada kolam pantul yang dulu sempat teruruk oleh parkiran akhirnya dimunculkan kembali. Dibuat simbolik ada kolam, ada airnya, dan itu bisa menjadi refleksi. Jadi, kalau pagi kita lihat di air itu ada shadow dari bangunan sekitarnya, ada tulisan Sarinah, itu salah satu juga cagar budaya. Termasuk, eskalator pertama di Indonesia. Dulu ini menjadi destinasi karena orang datang ke Sarinah karena ada tangga jalan, dan gedungnya ber-AC. Jadi, orang datang bolak-balik nyobain, masih ada yang takut, masih ada yang kejepit.

Namun, karena alasan keselamatan, kami hanya pajang eskalator itu untuk event-event tertentu, walaupun masih berfungsi. Lalu tulisan Sarinah—yang sekarang kami sebut Skydeck, itu juga jadi cagar budaya. Jadi, ada sekitar 5–6 poin cagar budaya yang harus kami keep, termasuk towernya, Sarinah.

Jadi, kalau pengunjung lihat di lantai dasar, ada penuturan Sarinah dari masa ke masa. Pada era tahun ‘80-an, gedungnya itu sudah totally berubah karena dibungkus sama fasad yang bentuknya beda sama yang aslinya. Dengan transformasi ini, fasadnya dibuka sehingga bangunan aslinya diperlihatkan kembali. Jadi, itulah yang membuat tempat ini menjadi sangat beruntung—sudah tempatnya memang bersejarah, lokasinya sangat premium dan strategis. Kemudian kami mengangkat UMKM, sebagai gerakan yang seksi dan memang menjadi nationwide.

Plus juga dengan tren yang sekarang setelah pandemi ini banyak minat orang lebih ke open space, open air yang banyak kegiatan dengan komunitas. Akhirnya, ini menjadi daya tarik tersendiri. Setelah dua tahun masyarakat dikurung di rumah, dan akhirnya boleh keluar ternyata ada tempat yang baru di Jalan Thamrin, dengan generous membuka pagar.

Jadi, masyarakat bisa langsung masuk secara inklusif, tidak intimidating, sehingga jadi viral. Kami sangat terbantu oleh viralnya di medsos itu, jadi benar-benar organik. Ini beyond our prediction. Kami tahu ini pasti akan jadi hal yang baru, hal yang menarik, tapi tidak nyangka sampai semeledak ini sehingga jumlah pengunjung itu kalau kita rata-rata antara 30 ribu sampai 40 ribu per hari. Apalagi, kalau hari Sabtu–Minggu ada live performance di Anjungan Sarinah bisa lebih dari 40 ribu pengunjung per hari.

So far, Sarinah punya lima fungsi ruang. Pertama, ruang belanja. Ini jelas, belanjanya, ya, belanja fesyen, kuliner, barang-barang seni, ini yang sifatnya dengan ruang belanja. Oleh karena itu, produk-produknya harus dikurasi dengan baik.

Kedua, ruang sosial. Ruang sosial ini menjadi tempat kita bersosialisasi komunitas, berinteraksi bagaimana kita bisa punya kehidupan lain di luar rumah dan itu bisa dilakukan di Sarinah. Sosialnya bukan dalam hal meeting, tapi bagaimana kami bisa menjadi satu tempat dari kakek, nenek, ibu, bapak, sampai anak bisa berangkat bareng ke Sarinah.

Ketiga, ruang budaya. Ini yang diemban oleh Sarinah sebagai cagar budaya dan sebagai tempat edukasi mengenai Indonesia. Semuanya mengandung narasi, story telling, transfer of knowledge. Misalnya, produk batik, kami kasih narasi terbuat dari apa, bikinnya bagaimana. Lalu ada tenun, art handcraft sifatnya yang mempertahankan budaya. Belum lagi ada performance yang terkait dengan musik dan budaya di Anjungan Sarinah.

Keempat, ruang maya. Nah, di sini, kami coba semuanya pakai digital. Misalnya ada relief ini ceritanya apa sih, itu ada AR (augmented reality) yang bisa dibaca, supaya relate ke anak-anak muda melalui ruang-ruang maya tersebut. Yang Kelima itu ruang gaya. Ini ruang yang selalu orang cari ke mana pun bisa melihat dan dilihat, bisa foto instagramable.

Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Anda sebagai Direktur Utama PT Sarinah. Apa saja pesannya kepada Anda waktu itu, sebagai sosok yang harus mengawal transformasi Sarinah?

Pak Menteri (Erick Thohir) mendapat arahan dari Pak Presiden untuk mentransformasi Sarinah agar bisa bangkit kembali. Kemudian saya diminta beliau bergabung untuk segera merealisasikan ini. Pak Menteri langsung menyebutkan, kita pengin punya ikon seperti Harrods di London—pusat perbelanjaan yang jadi ikon pariwisata Inggris, dan dikunjungi oleh jutaan pengunjung per tahunnya dari dalam negeri dan mancanegara.

Kalau orang ke London dan belum ke Harrods, rasanya belum sampai London. Nah, Indonesia ini enggak ada tempat di mana dia menjadi ikon, simbol, dan jadi satu tujuan yang wajib dikunjungi. Tempat di mana kita bisa men-showcase produk-produk unggulan yang menjadi penggerak ekonomi yang akhirnya juga bisa go global.

Jadi, pesannya adalah bagaimana supaya brand-brand lokal dan UMKM-UMKM ini punya rumah. Selama ini, produk UMKM dan lokal sangat sulit untuk jadi etalase yang premium di mal-mal. Mereka, istilahnya, harus jadi pedagang asongan dari pameran ke pameran, tidak ada tempat yang permanen.

Kemudian, Indonesia juga perlu tempat yang menjadi destinasi—selain shopping—juga bisa menjadi kebanggaan. Pak Erick bilang Sarinah ini sejarah yang hampir terlupakan. Makanya, dengan adanya transformasi ini, puji Tuhan, masyarakat bisa segera ring the bell lagi.

Beliau juga selalu bilang, kita membuat sesuatu yang bagus itu bisa atau mudah. Tapi merawat dan meningkatkannya itu yang sulit. Kadang-kadang kita sudah kehabisan stamina waktu membuatnya ini sudah gas pol, begitu bagian merawat atau meningkatkan itu sudah tinggal lemasnya. Jadi, kita jangan cuma bisa memulai tapi juga harus bisa me-maintain.

Yang sekarang masih akan kami lakukan adalah bagaimana tetap mempertahankan vibes yang tinggi seperti saat ini, lalu juga bagaimana punya program atau konsep yang clear. Jangan ada kesan “Sarinah itu apa sih? Saya enggak tahu tuh, orang kalau ke Sarinah pada ngapain”. Jadi, harus lebih jelas.

Jadi, apa saja yang menjadi kekuatan Sarinah saat ini?

Kekuatan Sarinah ada pada kurasi dan display. Jadi, kami ingin punya spesifikasi sebagai kurator dan juga visual merchandising yang bisa membuat sesuatu jadi lebih menarik. Untuk kurasinya, kami lebih ketat lagi karena kami mau mengeset kriteria tertentu sehingga memang produk-produk Indonesia itu pantas di-showcase.

Terkait juga dengan tagline yang sekarang Sarinah pakai “Panggung Karya Indonesia”. Dari katanya saja panggung sudah showcase. Jadi, harus bagus, menyenangkan, membuat orang terhibur, atau membuat orang menikmati sebagai panggung.

Nah, karya kami refer ke produk yang memang unggul di kriteria tertentu, entah itu craftship-nya, value, narasi, atau desainnya. Kedua, kami juga punya cara men-display. Walau produknya bagus, tapi kalau cuma taruh-taruh gitu aja, kan, enggak menarik. Contoh, kain yang biasanya direntangkan, di sini kami display dengan kreasi—bisa diputar-putar, dililit-lilit, lalu bisa dibentuk seperti baju pesta. Itu yang membuat produk-produk itu jadi lebih menarik dan lebih berkelas. Karena dalam visi dan misi Sarinah adalah membawa UMKM dan produk lokal naik kelas.  Nah, naik kelasnya in many ways, bisa dari sisi display, digital, apa pun itu akan ditargetkan.

Lantai dasar itu memang untuk barang yang premium, istilahnya local branded—fesyen batik dari maestro-maestro. Jadi, memang harganya mahal karena produknya deserve untuk diberikan harga mahal. Bukannya dijual kemahalan, tapi memang barangnya pantas diberikan harga mahal. Misalnya, ada batik yang bikinnya satu tahun, lalu wayang dua sisi bolak-balik yang desainnya sangat detail bikinnya aja juga 1,5 tahun. Coba saja dihitung dari ongkos produksi, bahannya, lalu risikonya.

Namun, karena Sarinah ini lintas generasi dan lintas segmen, kami juga menyediakan produk yang lebih murah di lantai lainnya. Harga produk di lantai 1 lebih murah, lantai 2 lebih murah lagi, makin ke atas makin murah. Itu strategi retail yang quite common, di mana yang ingin membuat orang itu jadi tertarik, itu ditaruh di lantai dasar. Makin ke atas makin less premium. Kami juga punya produk yang sangat murah, misalnya di lantai basement ada pasar Nusantara. Di sana banyak jajanan kue tradisional dan ramainya minta ampun, Rp 2-3 ribu per kue.

Jadi, di Sarinah ini dari mulai yang Rp 2 ribu–Rp 60 juta ada. Tergantung segmennya, tergantung barangnya. Dan kami juga perlu mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu diapresiasikan tinggi, oleh karena itu harganya pun juga premium. Jadi, bukan harganya mahal tapi harganya premium sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Kemudian UMKM itu tidak selalu harus murah. Jadi, jangan terkesan UMKM itu cheap, enggak. Memang yang bikin rakyat kecil, rakyat desa, tapi bukan berarti produknya harus dihargai dengan murah. Kenapa orang berani beli lukisan Rp 1 miliar? Karena itu ibarat seni. Nah, barang-barang UKM yang kami pajang di sini juga sudah masuk ke kategori seni sehingga pantas diberikan harga yang premium.

Lalu bagaimana proses kurasi produk-produk UMKM tersebut agar pas dengan yang ditargetkan Sarinah?

Kami lakukan kurasi bertahap. Pertama, pasti kurasi dari sisi administrasi. Kedua, dari sisi produknya baik dari quality-nya, desainnya, warnanya. Ketiga, itu kami tambahkan faktor lain, karena kami mau angkat keindonesiaan nya. Jadi, kami tambahkan faktor, apakah si UMKM ini juga melakukan nurturing terhadap karyawannya, apakah karyawannya juga dibayar dengan sesuai.

Karena visi Sarinah menumbuhkembangkan keunggulan UMKM nasional, kami mau para UMKM ini juga mempunyai prinsip yang sama. Dia juga harus menumbuhkembangkan pekerja atau stakeholder yang di bawahnya, sehingga itu jadi satu gerakan bersama.

Kami tambahkan keindonesiaannya: Apakah barang ini materinya dari Indonesia, brand-nya Indonesia, pemiliknya orang Indonesia, apakah dibuatnya di Indonesia atau dari Cina sampai sini dikasih merek Indonesia?

Ada lagi faktor cool factor, apakah brand ini lagi happening, lagi keren. Dari semua kurasi ini, kami kasih KPI (key performance indicator) ke mereka. Tiap bulan ada performance review dari setiap brand. Kalau sampai enam bulan tidak juga bagus, mereka harus bersedia keluar dan digantikan dengan brand lain. Jadi, nanti setiap bulan selalu ada brand yang keluar, ada brand yang masuk dari sisi mitra-mitra UMKM.

Karena kami juga mau memberikan panggung untuk yang beginner, kami buat pop up store sebulan sekali. Kemudian area yang lebih bawah lagi adalah area bazar. Misalnya, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI, selama bulan Juni mereka pakai area bazar untuk memamerkan UMKM binaannya DKI.

Agustusan, ada retailer yang bikin program HUT RI diskon 77 persen, setiap bulan ada lagi. Nanti ada Pemda Riau mau display untuk UMKM, lalu Bank Indonesia juga. Jadi, itu yang sifatnya lebih ke tematik berdasarkan kedaerahan. Saat ini ada kurang lebih 500 mitra UMKM di semua kategori permanen, pop up, dan bazar dalam kaitannya dengan jangka waktu bermitra.

Apa strategi Sarinah untuk mengakomodasi pengunjung asing, baik dari turis ataupun pebisnis?

Untuk masyarakat mancanegara kami sedang persiapkan duty free store di lantai 4. Nantinya mereka bisa mengunjungi shop ini dan bisa belanja bebas pajak. Kami kerja sama dengan Kemenparekraf, asosiasi hotel, dan asosiasi travel supaya turis-turis bisa dibawa ke Sarinah. Jadi, wajib berkunjung ke sini. Untuk yang pebisnis, mereka juga bisa kunjungi trading house di lantai 5, itu hub untuk ekspor-impor produk-produk UMKM.

Produk yang bisa masuk Sarinah ada level-levelnya. Ada yang sebagai mitra di off-line store, ada juga yang kami kurasi untuk on-line store Sarinah, lalu ada yang dikurasi bisa masuk duty shop dan bisa masuk ke trading house. Nah, trading house ini adalah produk-produk yang sudah siap ekspor. Jadi, secara perizinan, volume, quality, memang dia sudah memenuhi itu semua. Nanti Sarinah akan bantu mencari buyer, demikian juga sebaliknya. Kalau buyer mau cari barang UMKM di Indonesia, dia datang ke Sarinah. Nah, kalau sudah terjadi deal, nanti ekspornya melalui Sarinah. Itu fungsinya trading house.

Selain memberikan akses ke pasar global, trading house juga buka akses to finance. Kalau ada UMKM yang mau ekspor tapi dia enggak punya modal, dan buyer-nya enggak bisa kasih uang muka dulu karena belum tahu produknya bagaimana. Nah, di situ perannya Sarinah melalui fasilitas kredit yang diberikan dari Himbara atau LPEI bisa memberikan financing kepada UMKM sehingga bisa punya modal untuk memproduksi barang yang diorder dari luar.

Bagaimana dengan Sarinah Mini yang akan hadir di bandara-bandara dan tempat lainnya? Apakah itu sebagai teaser saja atau bagaimana?

Kami menargetkan ada Sarinah-Sarinah mini di tempat lain—tentu tidak bisa kaya Sarinah Thamrin karena ini mega store atau flagship. Jadi, cuma ada satu. Kaya Harrods cuma ada satu di London, Galeries Lafayette ada satu di Paris, tapi ada Galeries Lafayette di kota lain yang lebih mini. Sarinah juga akan bikin seperti itu. Banyak yang sudah di-pipe line kaya bandara; destinasi pariwisata; stasiun kereta; sama gedung-gedung lama BUMN seperti Post Bloc, M-Bloc, dan Lokananta.

Anda sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri retail dan selalu sukses membawa perusahaan menuju kinerja optimalnya. Sejatinya, apa nilai-nilai yang Anda terapkan selama ini?

Saya selalu menerapkan di mana pun kita bekerja punya tiga mindset, yaitu totalitas, integritas, dan loyalitas. Totalitas, itu harus. Itu semacam can do attitude, positive thinking, never give up, pokoknya total itu harus sudah ada dulu di niatan kita. Kita mau ngerjain ini you have to make sure ini the best. Jadi, kalau kita enggak yakin, atau kita ngerjainnya enggak akan menimbulkan the best, mendingan jangan mulai. Integritas itu juga memang kita harus pegang, apalagi di era yang serbasudah berubah. Juga loyalitas, artinya we love what we do. Biasanya, orang bilang, “We do what you love, tapi sometimes enggak ada yang begitu. Jadi, ya sudah, “We love what we do.

Bagaimana Anda melihat tantangan industri retail terutama di zaman yang serbadigital saat ini?

Kalau di Sarinah tantangannya jadi double, triple dibanding industri retail lainnya. Pertama, kami memasarkan produk lokal, like or dislike belum semua orang believe in product local, mereka bilang, “Oh, iya bagus-bagus”, tapi kalau ada uang Rp 500 ribu diminta beli batik atau beli Zara, belinya ya Zara. Itu yang lebih challenging. Jadi, bagaimana membuat mindset itu benar-benar jadi nyata.

Pak Presiden, kan, punya program Bangga Buatan Indonesia, ternyata itu saja tidak cukup. Enggak cuma bangga terhadap produk buatan Indonesia, tapi harus bangga memakai atau bangga menggunakan produk Indonesia.

Challenge kedua, UMKM belum punya standar yang sama, ada UMKM yang sudah pintar, ada UMKM yang benar-benar masih basic. Jadi, bagaimana kami membuat mereka ada di dalam satu tempat dan terlihat bagus secara keseluruhan.

Kemudian, harga itu sudah pasti. Harga mahal dikit orang bilang, “Oh, ini produk UMKM kok mahal?” Padahal, kalau harganya murah-murah, ya bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan mereka? Jadi itu, makanya lebih sulit. Kalau soal lokasi dikelilingi oleh mal-mal yang lain, buat kami menjadi compliment karena produk yang dijual berbeda, acara yang ditawarkan juga berbeda.

PT Sarinah sebagai korporasi ditopang oleh sejumlah bisnis lainnya. Dengan adanya transformasi manajemen apa saja bisnis-bisnis yang difokuskan saat ini?

Memang kami ada empat pilar bisnis. Pertama, pasti retail karena Sarinah didirikannya untuk membantu perekonomian rakyat dan dengan menjual produk-produk dalam negeri. Dalam perjalanan, Sarinah mulai mengembangkan bisnis ke perdagangan ekspor-impor, itu yang menopang bisnis PT Sarinah as a whole. Yang ketiga, bisnis properti, menyewa-nyewakan space. Kaya waktu itu sewain ke McD, pergudangan, dan perkantoran. Yang keempat, pilar bisnis digital online atau e-commerce.  Jadi, keempat ini saling berkontribusi untuk menghidupkan PT Sarinah secara operasional.

Tahun ini dan seterusnya, kami coba terus membesarkan bisnis retailnya. Jadi, core business-nya adalah retail di bidang UMKM dan produk lokal sampai nanti retailnya benar-benar bisa menjadi the biggest contributor untuk Sarinah.

Agustus tahun ini, program apa saja yang sudah disiapkan oleh Sarinah?

Agustus itu bulan yang paling sibuk buat Sarinah, karena Sarinah memang HUT-nya di 17 Agustus. Jadi, bulan ini banyak sekali event yang digelar di Sarinah, dari mulai event retail, pameran, sampai event yang sifatnya edukasi, salah satunya adalah pameran mobil dari tujuh Presiden Indonesia, dari tanggal 13 sampai 22 Agustus 2022. Mobil-mobil itu belum pernah dipajang di luar istana. Jadi, baru kali ini keluar dipertontonkan kepada masyarakat.

Lalu dari Hippindo akan buat Indonesia Retail Summit, ada conference, retail expo, program belanja semacam Indonesia great sale, dan kegiatan lain, seperti konser lagu perjuangan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan.

Apa mimpi Anda selanjutnya untuk Sarinah, dan harapan di hari kemerdekaan RI ke-77 tahun ini?

Di luar dari lima ruang tadi, Sarinah juga kami gagas sebagai movement atau gerakan. Jadi, lebih dari pusat belanja, Sarinah ini adalah sebuah gerakan—gerakan untuk lokalitas atau local pride yang mengarah ke pembentukan nation brand yang membanggakan buat Indonesia. Mimpinya akan banyak Sarinah-Sarinah lainnya, bak lewat BUMN maupun lewat gerakan lainnya, sehingga kami benar-benar bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri melalui produk-produk unggulan Indonesia yang sudah tentu dikurasi dan dinaikkan kelasnya.

Saya berharap Sarinah bisa tetap menjadi destinasi, tempat untuk lima ruang itu tadi, dan tetap menjadi manfaat bagi orang banyak. Menariknya adalah sejak Sarinah dibuka di sini, banyak yang akhirnya mendapat berkah dari Sarinah.

Lanjut baca

Interview

Kerja Besar Harmonisasi Industri Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. KNEKS

 

Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dan pusat produsen halal. Tapi sebelum itu, semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal harus berada di kapal yang sama.

 

Majalahpajak.net – Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi kuat menjadi pusat ekonomi syariah dunia serta pusat produsen halal dunia. Di sisi lain, Indonesia, dengan populasinya yang banyak dan tersebar, juga memunculkan tantangan: Bagaimana menyatukan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem halal ke dalam satu tujuan dan satu kapal besar yang sama?

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2017 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2020. Fungsi utamanya adalah menjadi katalisator untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, untuk pada akhirnya memenuhi target Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Ditemui Majalah Pajak secara virtual melalui video conference pada Senin siang (25/4), Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, keuangan syariah tidak bisa terus didorong tanpa ada perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, peranan KNEKS kini tak hanya meliputi pembangunan ekosistem keuangan syariah, tetapi juga ekonomi syariah. KNEKS menjadi perekomendasi kebijakan dan penjalin sinergi demi percepatan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.

Selain menuturkan peran dan capaian penting KNEKS selama ini, Lulusan Master of Strategic Management dari Prasetiya Mulya Business School dan juga Master of Islamic Finance Practice, INCEIF Malaysia ini juga secara eksklusif menyampaikan program kerja berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri halal.

Berikut kutipannya.

Setelah sekitar 6 tahun KNEKS terbentuk, bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Kita lihat dari sejarahnya, KNKS didirikan pada 2017, namun kami di manajemen eksekutif itu baru bekerja 2019. Dulu KNKS masih melekat di Bappenas dan mencoba menjalankan amanah ini, kemudian merekrut para sumber daya manusia potensial dan bergabung di bangku manajemen eksekutif.

Jadi, regulasinya sudah enam tahunan, tapi kami dilantik pada Januari 2019—sampai dengan sekarang, baru sekitar tiga tahunan. Event penting pertama yang dilakukan KNKS adalah saat Bapak Presiden Joko Widodo me-launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada Mei 2019 di Bappenas.

Di dalamnya, ada empat pilar besar pengembangan ekonomi syariah. Ada pengembangan halal value chain, ada pengembangan jasa keuangan syariah, ada pengembangan UMKM yang terkait dengan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi digital. Seiring waktu, di tahun 2020 KNKS bertransformasi menjadi KNEKS, karena ternyata keuangan syariah ini enggak bisa kita dorong-dorong terus tanpa perbaiki basic underlying transaction yang ada di ekonomi.

Jadi, kami ingin memperbaiki ekonomi, karena keuangan adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Dengan ada tambahan E ini fokusnya kemudian bergerak lebih luas, membangun ekonomi syariah secara lebih masif lagi. Kami menjadi policy recommendeter, penyinergi untuk mengakselerasi percepatan ekonomi syariah industri halal salah satu ada di dalamnya.

Kami melihat banyak pihak di Indonesia sudah mengembangkan ekonomi syariah, tapi kami ingin perkembangannya ini tidak scattered (terpecah-pecah), tidak hanya meletup satu-satu kecil di tempat masing-masing, tapi akan berusaha mencapai suatu resultan yang positif. Karena kalau mereka berkembang bersama-sama saling menguatkan, ini akan menjadi suatu akselerasi yang jauh luar biasa. Nah, di situlah tugasnya KNEKS untuk mengakselerasi program-program pemerintah khususnya di dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah.

Apa saja terobosan KNEKS yang berhasil diimplementasikan dan membawa perubahan besar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia?

Setelah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia di-launching, di akhir 2019 kami bekerja sama dengan stakeholder membuat Rencana Implementasi. Masterplan yang sifatnya agak high level kami turunkan menjadi rencana aksi dari pengembangan ekonomi syariah. Salah satu program yang menjadi milestone sangat signifikan adalah lahirnya Bank Syariah Indonesia, sebagai bank hasil merger dari tiga bank syariah BUMN.

Ini menjadi milestone karena inisiatifnya dari awal sudah cukup panjang tapi kami coba memberikan confident kepada pelaku perbankan, regulator, dan stakeholder terkait bahwa arah pengembangan ini memang ke arah pengembangan yang benar. Pada 2020 lahir juga layanan syariah LinkAja, suatu digital payment yang memang mengkhususkan diri dan sudah mendapatkan sertifikasi juga dari DSN MUI untuk menjadi digital payment yang comply dengan syariah.

Artinya, akadnya secara transaksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan fatwa MUI, dan berada di dalam ekosistem keuangan syariah. Jadi, kalau masyarakat bayar belanjanya pakai digital payment LinkAja yang sudah convert menjadi syariah, uangnya akan masuk ke bank syariah—tidak di bank konvensional.

Jadi, kami ingin angkat supaya masyarakat yang sudah well literate terhadap teknologi punya pilihan untuk memakai digital wallet yang sesuai dengan tren yang berkembang. Kemudian, di marketplace juga kami dorong lahirnya Tokopedia Salam, Shoppe Barokah, dari Blibli Hasanah juga ada. Banyak marketplace kemudian melihat peluang bahwa halal product ini menjadi suatu segmen masyarakat yang sangat besar di Indonesia yang harus diolah secara serius.

Lalu, barusan saja hari Jumat lalu (22/4) Bapak Wapres meresmikan Laboratorium Research Pangan milik BRIN, di Gunungkidul, Yogyakarta yang kemudian ditetapkan sebagai laboratorium rujukan untuk penelitian pangan halal di Indonesia. Nah, kita punya infrastruktur riset yang baru untuk industri halal. Jadi kalau sekarang para researcher di kampus-kampus mungkin belum punya laboratorium, bisa bekerja sama dengan BRIN untuk melakukan penelitian di bidang industri pangan secara lebih kuat lagi. Bagaimana pun, industri ini harus didukung dengan riset yang kuat, baik dari research material, riset identifikasi alat-alat uji, termasuk juga research non-biology atau sosial terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Di tahun 2022, insya Allah kami akan launching Masterplan Industri Halal Indonesia, supaya pergerakan pengembangan industri halal bisa menemukan arah yang tepat. Secara total, kami punya 30 program KNEKS, tapi yang mau saya highlight ada 13 program prioritas KNEKS untuk menunjang Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan pemimpin ekonomi syariah global.

Secara umum, program-program tersebut terdiri dari beberapa klaster, ada klaster industri halal; klaster jasa keuangan syariah; klaster dana sosial syariah; klaster bisnis kewirausahaan syariah; dan ada klaster pendukung, termasuk di situ sumber daya manusia, juga pusat data.

Apa saja strategi untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan  yang masing-masing juga punya kepentingan?

Menyinergikan itu tentu harus sistematis, strategis, smart, dan juga tepat sasaran. Namanya menyinergikan tentu enggak boleh maunya saya, maunya kita. Kita harus melihat masing-masing stakeholder tadi. Kita angkat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing ditempatkan di dalam tempat yang sesuai. Panggungnya bukan buat kami di KNEKS, tapi untuk mereka karena merekalah yang akan mengeksekusi programnya.

Jadi, manajemen eksekutif cukup sebagai dirigennya saja, eksekusinya ada di para stakeholder kementerian dan lembaga, merekalah yang punya panggung menjadi program-program KNEKS. Caranya tentu enggak gampang, ya. Untuk itu, kami akan olah ini di dalam Masterplan Industri Halal Indonesia, kami sudah bergerak maju walaupun belum di-launching.

Kami dengan Bappenas, Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, terutama Kementerian Perindustrian, dan stakeholder yang lain berusaha membuat masterplan ini menjadi suatu arah aksi untuk pengembangan industri halal Indonesia. Tidak hanya menjadi suatu dokumen masterplan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan sudah diamini dengan baik bahwa Masterplan Industri Halal akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia, dan akan masuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di kementerian dan lembaga.

Banyak komitmen sudah didapatkan dari stakeholder, tapi kami ingin ini programnya tereksekusi. Untuk itu harus masuk ke dalam RPJMN dan RKP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Contoh, fasilitas sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK), ada payung program besarnya, ada bujetnya di sana yang bisa ditetapkan, tinggal mereka melakukan eksekusinya.

Selama pemantauan KNEKS di lapangan, sejauh mana pelaku swasta memandang serius visi dan tujuan Indonesia menjadi pusat halal dunia?

Memang di Indonesia agak sedikit berbeda memandang industri halal dibandingkan dengan negara luar memandang industri halal. Kalau negara luar memandang industri halal lebih simpel. Mereka melihat ada peluang ekonomi, ada konsumen yang membutuhkan, lalu disesuaikan dengan kemampuan mereka ada di mana. Kemudian kita lihat lahirlah industri-industri halal yang berkembang di Australia, Brasil, Korea, Jepang, termasuk Thailand.

Nah, Indonesia memandang industri halal agak sedikit berbeda, karena kita sudah majority halal di Indonesia. Konsumennya sudah 85 persen yang membutuhkan produk halal dan bahkan kita merasa nyaman sudah hidup dengan produk halal, sehingga terkadang lupa sekarang banyak sekali perkembangan-perkembangan zaman yang harus diperhatikan.

Kalau bicara mengenai riset, produk nonhalal itu jauh lebih advance dan memengaruhi industri tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita harus bangun industri halal Indonesia secara lebih baik. Salah satunya, bagi pelaku usaha ini harus mengambil peluang, jadi tidak lagi melakukan pengembangan industri halal hanya sebatas kewajiban sertifikasi.

Dan sudah banyak pelaku usaha yang menyadari hal tersebut, menggarap halal di Indonesia tidak hanya sebatas compliance terhadap regulation. Indonesia sangat kaya, Indonesia sangat punya potensi, dan bahkan sebagian di antara mereka multinational company sudah menetapkan Indonesia sebagai centre of excellent untuk produksi, untuk riset produk-produk halal yang mereka produksi. Tidak hanya untuk market Indonesia, tapi untuk market dunia.

Jadi angka ekonomi sebesar dua triliun dollar AS yang beredar, dan dibayarkan oleh konsumen ke produk halal seluruh dunia ini perlu kita rebut dengan produsen yang ada di Indonesia. Anda produksi produk halalnya dengan baik, dapatkan preferensi dari konsumen, kemudian lakukan risetnya di Indonesia, kembangkan ingredients-nya. Kita akan fasilitasi dengan infrastruktur industrinya, insentif, dan regulasi.

Dan kita akan menjadikan produk yang berkualitas—secara kapasitas baik dan bisa diperdagangkan ke dunia internasional. Salah satu contohnya, kalau kita lihat perkembangan modest fashion atau muslim fashion sekarang, perempuan memakai hijab itu tidak lagi hanya masalah ingin menutupi aurat, tapi memakai hijab itu dia merasa cantik, keren, sesuai juga dengan perkembangan zaman.

Pelaku usaha di Indonesia harus meniru keberhasilan modest fashion yang berkembang tanpa regulasi macam-macam. Kita lihat bagaimana para konsumen dan pelaku usaha membuat sekian banyak produk-produk modest fashion, kemudian berkembang dengan sangat baik dan diserap oleh konsumen, bahkan kemudian bisa dikirim ke luar negeri. Jadi, masyarakat Malaysia, Singapura, dan lainnya kalau belanja modest fashion ke Indonesia. Bahkan, modest fashion kita sudah bisa tampil di acara Fashion Week di luar negeri secara confident.

Seperti apa peran pengawalan yang dilakukan KNEKS?

KNEKS secara berkala melakukan rapat pleno yang dipimpin oleh presiden atau wapres. Itu adalah satu model untuk pemantauan, monitoring, dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota KNEKS.

Dalam keseharian kami di manajemen eksekutif masing-masing sudah memiliki linkage dengan anggota kementerian dan lembaga, jadi kami pantau terus. Misalnya, kalau saya di industri produk halal itu partner kuatnya di BPJPH, kami tempel terus apa nih yang perlu diperkuat, misalnya perlu digitalisasi lebih kuat lagi, sistem halalnya harus lebih reliable.

Kemudian kita carikan partnernya apa yang bisa diperkuat, apakah dari sisi penganggarannya, bisnis prosesnya. Misalnya, mereka akan melahirkan 10 juta produk halal dari UMK Indonesia. Program ini tentu harus kita monitor, supaya jangan hanya berjalan sendiri. Kami ajak, “Ayo, pemerintah daerah, bantuin nih BPJPH, fasilitasi program sertifikasi halal”.

Buat pembina-pembina yang bisa membantu program sertifikasi halal, masukkan dalam program kerja pemerintah daerah, kasih bujetnya di situ. Kementerian dan lembaga juga demikian, support. Banyak BUMN punya binaan, ya sudah disertifikasi halal, dibantu untuk dilaksanakan. Programnya ada di BPJPH, fasilitasnya ada dari kementerian dan lembaga yang lain. Nah, KNEKS mengawal, dan secara berkala kami majukan di rapat pleno.

Dalam arti lain, KNEKS juga bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah?

Bisa, dengan pemerintah daerah tentu melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami juga dorong Pemda untuk mewujudkan tim khusus pengembangan ekonomi syariah di daerahnya masing-masing. KNEKS juga memberikan penghargaan kepada pemerintah-pemerintah daerah yang sudah memperlihatkan komitmen dan hasilnya untuk pengembangan ekonomi syariah. Kami ingin bangun competitiveness antardaerah, saling tampil lebih baik lagi mengembangkan ekonomi syariah.

Mudah-mudahan ini akan mengakselerasi program dari masing-masing Pemda untuk lebih kuat lagi menjalankan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya. Karena programnya sangat banyak, mulai dari makanan-minuman, industri kesehatan, rumah potong hewan halal, dan destinasi pariwisata.

Bagaimana tanggapan KNEKS soal pengambilalihan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama?

Jangan bilang pengambilalihan. Jadi, sertifikasi halal di Indonesia bukan hal yang baru. MUI melalui LPPOM sudah mengerjakan itu 32 tahun lamanya, dan selama ini sifatnya sukarela dilakukan oleh pelaku usaha yang sadar bahwa produknya perlu disertifikasi halal.

Pemerintah menyadari, kalau sifatnya voluntary dan hanya dikerjakan satu pihak saja enggak cukup, karena Indonesia ini besar sekali. UMKM saja ada 60 juta lebih. Dari 60 juta itu, lebih dari 10 juta bergerak di bidang makanan-minuman, lalu siapa yang mampu mengerjakan ini semua? Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah berkomitmen turut serta untuk melaksanakan kewajiban itu.

Di sisi lain, kami mencatat jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI selama 30 tahun lebih itu enggak sampai 1 juta sertifikat. Sekarang, BPJPH punya target 10 juta produk hanya satu tahun, ini akselerasi yang sangat luar biasa. Jadi,  program 10 juta produk bersertifikasi halal ini enggak akan mungkin muncul kalau enggak ada BPJPH.

Harapannya, tentu sertifikasi halal akan menjadi lebih masif lagi, menjadi lebih banyak lagi. Amanah dari UU JPH ini adalah melahirkan badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2017. Tentunya, ada proses BPJPH bisa tumbuh menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang mampu menjalankan tanggung jawab yang besar. Artinya, pemerintah perlu hadir untuk memberikan porsi yang lebih besar.

Kalau hanya di MUI saja, enggak mungkin bisa masuk ke dalam RPJMN, RKP. Jadi, lihatnya di situ. Tentu, kami ingin apa yang sudah dibuat selama 32 tahun tetap dipakai menjadi suatu landasan yang kuat untuk pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak lagi lembaga pemeriksa halal (LPH). Sekarang sudah ada 11 LPH, selain hanya LPPOM MUI.

Ada 10 LPH lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Nanti mereka semuanya mengerjakan yang tadi—ada yang halal dengan cara sertifikasi melalui audit, ada yang nonaudit atau kami sebut untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk pernyataan pelaku usaha. Semua ini kerja besar. Jadi, saya tidak melihat ini sesuatu yang kita sebut dengan pengambilalihan.

MUI tetap menjadi lembaga yang kita agungkan dalam hal fatwa. Fatwa halal kalau mau ditanya, barang ini halal enggak sih? Iya, nanyanya kepada ulama, adanya di Komisi Fatwa MUI. Namun, bisnis prosesnya, proses sertifikasinya, bagaimana menjadi lebih mudah, transparan, accountability-nya, dan juga bagaimana ini bisa mencapai jumlah yang masif itu adanya di BPJPH, dan LPH lainnya termasuk juga LPPOM. Jadi, ini suatu hal yang bergerak positif. Saya justru senang kalau ditanya pertanyaan ini karena bisa menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian BPJPH bergerak mengembangkan sertifikasi halal secara kuat. Walaupun ada riak-riak di antara itu, inilah yang perlu kita buat menjadi lebih damai, berjalan lebih smooth. KNEKS insya Allah memainkan fungsinya di sana.

Dari 11 LPH itu, bagaimana kategori pembagian yang dilakukan BPJPH?

LPH sifatnya mengajukan diri kepada BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal—ada yang datang dari organisasi Islam, kalangan universitas, Kementerian Perindustrian, dan pihak swasta. Setelah pengajuan, BPJPH akan menilai dan yang memenuhi kualifikasi dikasih akreditasi menjadi LPH. Jadi, bukan dibentuk kemudian ditetapkan begitu saja, tapi kami ingin meng-encourage dari sisi masyarakat.

Harapan kami, ke depan mereka dapat menemukan segmennya masing-masing, ada yang memfokuskan diri untuk ekspor, produk UMKM, produk sembelihan unggas ataupun RPH, produk perikanan. Jadi, silakan, dan masing-masing punya kemampuan, punya target market yang beda-beda. Insya Allah bisa berkolaborasi dan kami kawal bukan hanya jalan-jalan sendiri. Ini kerja besar kita bersama untuk membangun halal di Indonesia.

Apa mimpi Anda untuk halal Indonesia?

Saya ingin halal itu menjadi value yang menyampaikan kebaikan untuk masyarakat; yang memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, usaha-usaha masyarakat itu adalah sesuatu hal yang memberikan kebaikan untuk masyarakat lainnya. Jadi, kalau dunia internasional ada yang namanya sustainability developments (SDGs), maka Indonesia sudah menerapkan konsep SDGs dengan baik dengan keragaman dan potensi kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan tingkat ekonomi kue pasarnya besar sekali melalui halal ini.

Konsep sustainability bisa menjadikan halal sebagai suatu pilihan cara untuk mengedepankan bahwa ekonomi yang baik, ekonomi yang kemudian memberikan kemaslahatan kepada masyarakat itu adalah membangun industri halal di Indonesia secara lebih kuat. Jadi, ini yang perlu kita upayakan secara maksimal. Bagi saya pribadi ini perjuangan, dan insya Allah dapat memberikan kebaikan buat masyarakat lebih baik. Dan jangan lupa karena ini adalah suatu hal yang baik, kita juga perlu mengangkatnya ke masyarakat dunia dan harus mampu menjadi pemimpin di dunia internasional.

Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang teknologi, rasanya kok agak berat ya, karena ada negara-negara maju yang teknologinya sudah sangat advance. Tapi, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di bidang industri halal dunia enggak salah, kan? Ini suatu mimpi yang sangat achievable untuk bisa kita laksanakan, tinggal bagaimana kitanya, ayo sama-sama meraih ini. Karena dengan kita meraih ini, kita bisa memosisikan Indonesia menjadi suatu negara, suatu bangsa yang memiliki reputasi baik di masyarakat dunia.

Lanjut baca

Populer