Connect with us

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

CSR UMKM harus Dikaitkan dengan Bisnis Inti

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti penting terutama di masa pandemi virus korona sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Akademisi yang merupakan salah seorang pendiri social enterprise A+CSR Indonesia, Jalal melihat upaya meningkatkan keberdayaan UMKM yang terbaik adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV).

Dalam surat elektroniknya kepada Majalah Pajak, Senin (31/1), Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia ini menjelaskan secara gamblang tentang pendekatan CSV dalam mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai perusahaan, peran strategis CSR untuk pemberdayaan UMKM di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), dan juga kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program CSR. Ia juga menyoroti praktik CSR selama dua dekade ini di Indonesia yang masih memberikan penekanan berlebihan pada donasi perusahaan, padahal tujuan idealnya adalah untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini penjelasannya.

Praktik CSR di masa pandemi Covid-19 memiliki peran strategis dan menjadi tumpuan penting untuk menebar manfaat di masyarakat. Bagaimana analisis Anda tentang CSR di masa pandemi?

CSR di masa pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan dalam tiga kerangka waktu—pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek perusahaan perlu memberikan respons (respond), dalam jangka menengah konsentrasi diperlukan untuk memulihkan (recover), dan dalam jangka panjang untuk membangun kembali dengan lebih baik (rebuild better). Tentu saja yang perlu dilakukan adalah respond terlebih dahulu, tapi segera setelah itu perusahaan perlu melakukan tindakan recover dan rebuild better. Perusahaan juga perlu melakukannya bukan hanya melalui investasi sosial, melainkan terutama dengan bisnis intinya.

Baca Juga: Edukasi dan Kebahagiaan

Saya melihat sebagian besar perusahaan di Indonesia masih berkonsentrasi pada tindakan jangka pendek dan investasi sosial belaka. Atau, setidaknya itu yang mereka komunikasikan kepada pemangku kepentingan eksternal. Perusahaan-perusahaan tentu melakukan tindakan terkait bisnis inti, tetapi terutama masih terkait dengan penjagaan kesehatan pekerjanya. Beberapa perusahaan sudah menunjukkan inisiatif untuk memulihkan diri, misalnya dengan pemberlakuan protokol kesehatan untuk bisa beroperasi kembali. Tetapi, misalnya, upaya jangka panjang seperti meninjau ulang tingkat ketangguhan atau resiliensi, bahkan meningkatkannya belum banyak dilakukan. Saya mengikuti beberapa diskusi soal business continuity, dan hampir seluruhnya masih membicarakan upaya recover. Rebuild better sangat jarang diperbincangkan.

Oleh karena CSR sebetulnya bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menurut hemat saya, sudah saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjukkan inisiatif-inisiatif rebuild better ini. Juga, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan lintas-industri maupun lintas-sektor, karena rebuild better sesungguhnya tidak bisa dilakukan secara sendirian.

Bagaimana sebaiknya perusahaan merancang program CSR-nya di Indonesia agar efektif dan tepat sasaran?

CSR di Indonesia hingga sekarang belum dilakukan dengan tepat oleh mayoritas perusahaan. Pertama-tama karena mayoritas perusahaan belum melihat CSR dalam integrasi dengan bisnis inti. Sebagian besar perusahaan masih melihatnya sebagai donasi sukarela, atau disamakan dengan pengembangan masyarakat dalam maknanya yang paling sempit.

Agar CSR menjadi efektif, CSR harus ditempatkan di tempatnya yang benar dan didukung oleh kebijakan puncak, sumber daya manusia, sumber daya organisasi dan sumber daya finansial yang memadai. Kalau tidak demikian, maka CSR akan selalu berada di pinggiran dan akan menjadi “korban” manakala krisis terjadi. Padahal, CSR yang benar seharusnya menyelamatkan perusahaan dari krisis, dengan memastikan bahwa seluruh isu yang material dikelola dengan benar menuju keberlanjutan.

Baca Juga: CSR Kesejahteraan Sosial bukan Derma

Agar CSR menjadi tepat sasaran, perusahaan perlu mengetahui dengan benar siapa saja yang menjadi pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan yang ada pada prioritas tertinggi CSR adalah mereka yang paling terpengaruh dan bisa memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tentu saja, tujuan perusahaan atau purpose harus dibuat dengan benar juga. Purpose, mengikuti pendirian Alex Edmans, kini didefinisikan sebagai jawaban atas pertanyaan “Bagaimana dunia menjadi lebih baik lantaran keberadaan perusahaan kita?” Kalau perusahaan masih sekadar berpikir bahwa tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan untuk pemilik modalnya, CSR yang tepat sasaran tidak akan pernah terwujud.

Pemerintah sebagai regulator menjadi bagian penting dalam memetakan penyebaran kegiatan dan program CSR agar saling sinergi dan tidak tumpang tindih. Apa pandangan Anda terkait peran pemerintah dalam mendukung praktik CSR sejauh ini?

Pemerintah memang perlu mengupayakan sinergi CSR dengan seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sekarang pembangunan berkelanjutan itu diformulasikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, secara mudah CSR adalah kontribusi perusahaan untuk mencapai SDGs, terutama di wilayah dampaknya. Agar tidak tumpang-tindih, perusahaan perlu mengetahui secara persis apa saja dampak dari keputusan dan aktivitasnya, dan itu dikelola dengan sumber daya yang memadai. Di sini pemerintah perlu menjadi pengawas agar perusahaan benar-benar bertanggung jawab sosial.

Ketika perusahaan mau berkontribusi secara positif, baik itu melalui bisnis inti, investasi sosial, maupun advokasi kebijakan, pemerintah perlu menjadi fasilitator, selain juga menjadi pihak yang berbagi sumber daya. Penting disadari bahwa kemitraan (SDG 17) itu memiliki prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, dan keuntungan bersama. Siapa pun yang telibat dalam kemitraan untuk mencapai SDGs perlu menegakkan prinsip-prinsip itu. Jangan sampai kesetaraan diabaikan lewat sekadar memberikan perintah atau memberikan sumber daya finansial. Jangan sampai mereka yang terlibat di dalam kemitraan itu menyembunyikan vested interests yang berakibat penyimpangan dari tujuan kontribusi atas SDGs. Juga, jangan sampai satu pihak mendapatkan manfaat, sementara yang lain tidak mendapatkannya, atau sangat sedikit secara komparatif.

Terus terang, dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan, CSR masih jauh dari idealisme seperti itu. Mungkin sudah dua dekade CSR itu relatif dikenal di Indonesia, tetapi penekanan berlebihan pada donasi perusahaan masih terus terjadi. Pemerintah, perusahaan, juga kelompok masyarakat sipil perlu belajar lagi soal hakikat CSR, dan bagaimana CSR benar-benar ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs.

Program CSR yang menyentuh sektor UMKM saat ini juga menjadi perhatian penting pemerintah maupun perusahaan. Adakah program CSR di bidang pemberdayaan UMKM yang menurut Anda dapat dijadikan contoh keberhasilan dan apa saja poin pentingnya terkait hal ini?

Sudah banyak program pengembangan masyarakat yang menyasar kepada UMKM, dengan penekanan pada usaha mikro dan kecil. Namun, sebagian besarnya belum menggunakan investasi sosial sebagai paradigmanya. Oleh karenanya, banyak perusahaan melakukannya sebagai kegiatan yang terputus. Bila menggunakan investasi sosial sebagai paradigma, maka perusahaan yang melakukannya akan berkonsentrasi pada manfaat (di tingkat outcome dan impact) yang benar-benar terjadi pada UMKM yang dibantunya dan manfaat bagi perusahaan.

Baca Juga: Lapor Pajak Kami Permudah

Untuk meningkatkan keberdayaan UMKM sebetulnya yang terbaik adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV). Dengan CSV, perusahaan berusaha mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilainya, baik sebagai pemasok maupun sebagai mitra pemasaran. Kalau perusahaan menggunakan pendekatan ini, maka mereka bisa membantu UMKM dengan tiga strategi, yaitu menciptakan produk dan pasar; meningkatkan produktivitas; dan membangun klaster lokal. Mungkin tidak semua peluang untuk UMKM dapat dilaksanakan dengan CSV, dan tidak setiap industri bisa melakukan CSV dengan sama mudahnya, tapi sangat penting untuk bisa ditemukan celah-celah CSV ketika perusahaan ingin membantu UMKM.

“CSR BUMN perlu untuk segera diubah penekanannya. Dari sekadar PKBL, ia harus ditegaskan juga kaitannya dengan bisnis inti. Dan PKBL pun penting untuk dilakukan dengan paradigma investasi sosial, bukan sekadar donasi.”

Salah satu contoh keberhasilan dalam meningkatkan kinerja UMKM tentu saja adalah apa yang dilakukan oleh BRI. Bank ini melihat UMKM sebagai mitra bisnisnya, lantaran mayoritas kredit dan investasinya memang diletakkan di UMKM. Kalau kita lihat perkembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah BRI dan menjadi sasaran investasi sosial BRI, kita akan paham mengapa BRI menjadi bank dengan aset dan keuntungan terbesar di Indonesia. Contoh yang lain, tentu saja adalah Nestle, yang bermitra dengan para petani dan peternak sepanjang rantai pasokannya. CSV memang ditemukan Michael Porter dan Mark Kramer lantaran mereka meneliti praktik bisnis Nestle. Perusahaan lainnya dalam industri ini, seperti Unilever dan Danone, juga banyak menggunakan pendekatan yang sama dalam hubungan bisnis mereka dengan UMKM.

Khusus perusahaan perbankan, bagaimana Anda melihat praktik CSR yang telah dilakukan selama ini dalam membantu pelaku usaha kecil?

Seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, BRI adalah contoh terbaik dalam hal ini. Tentu saja, di belakangnya ada BTPN yang juga melayani mass market. Tetapi, beberapa tahun belakangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat menekankan, memfasilitasi dan meregulasi inklusi finansial. Sebelum ada regulasinya, beberapa bank juga memiliki inisiatif itu.

Pada dasarnya, inklusi finansial adalah salah satu isu material di dalam CSR perbankan. Bank-bank tidak bisa sekadar memberikan kredit dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek besar. Ini terkait erat dengan masalah ketimpangan yang memang akan semakin parah apabila lembaga jasa keuangan hanya memberikan kredit dan berinvestasi di mereka yang sudah memiliki akses besar atas layanan perbankan dan investasi.

Tetapi tentu saja inklusi keuangan, termasuk layanan perbankan untuk usaha mikro dan kecil bukanlah satu-satunya cara untuk berkontribusi meningkatkan kinerja UMKM. Ada banyak bank, terutama bank-bank BUMN yang juga memiliki program pelatihan, bantuan permodalan, dan kredit murah. Di sisi lainnya, inklusi keuangan juga tidak bisa dipandang sebagai kewajiban semata. Lagi-lagi contoh dari BRI dan kemudian BTPN menunjukkan kepada kita bahwa berbisnis dengan UMKM itu menguntungkan dan membuka peluang pasar yang lebih besar lagi. Dan, ketika ini berhasil, maka bank-bank bukan saja berkontribusi pada ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), melainkan juga pada penghilangan kemiskinan (SDG 1) dan penghilangan kelaparan (SDG 2) di samping beberapa SDG lainnya sekaligus.

Bagaimana sinergi yang telah dilakukan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mengoptimalkan program CSR untuk pemberdayaan UMKM?

Sinergi adalah kata yang mengalami inflasi sejak lama. Sama dengan kemitraan, sinergi itu sangat mudah diucapkan tapi sesungguhnya sulit dicapai. Karena sinergi adalah hasil yang diharapkan dari kemitraan, sesungguhnya sinergi ini lebih kecil peluang tercapainya. Seandainya kita bisa bermitra dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, belum tentu hasilnya merupakan sinergi.

Baca Juga: CSR Kesejahteraan Sosial bukan Derma

Menurut pengamatan saya, banyak sekali kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki program terkait dengan UMKM. Hal ini sebetulnya menunjukkan perhatian yang tinggi, namun juga agak menyulitkan perusahaan lantaran ada banyak inisiatif pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian. Perusahaan kerap menjadi sibuk dalam urusan pembinaan hubungan dan kurang berkonsentrasi pada tujuan peningkatan kinerja UMKM sendiri.

Dalam kondisi yang demikian, biasanya pendekatan bisnis menjadi jauh lebih mudah. Perusahaan bisa melakukan peningkatan kapasitas terhadap UMKM yang masuk ke dalam rantai nilainya. Pada jenis-jenis UMKM tertentu, banyak perusahaan yang membantu meningkatkan kapasitas mereka terlebih dahulu, walau belum tentu akan dimasukkan ke dalam rantai pasokannya. Mereka melakukan proyek pengembangan masyarakat dengan harapan bahwa sebagian dari UMKM yang dibantunya kemudian bisa menjadi bagian dari rantai pasokannya. Ketika sudah menjadi bagian itu, pendekatan bisnis menjadi yang dominan. Di titik itu pula sesungguhnya community development tak bisa dibedakan dengan business development.

BUMN memiliki potensi sumber daya yang besar dalam menggerakkan program CSR untuk masyarakat. Dalam pandangan Anda, seperti apa efektivitas program CSR yang dijalankan BUMN sejauh ini dan apa saja tantangannya?

BUMN, sebagaimana yang jelas terbaca pada undang-undangnya, punya mandat di luar mencari keuntungan. Dengan demikian, seharusnya BUMN tidak terbatas pada CSR yang bersifat strategis atau terkait dengan bisnis intinya saja, namun juga yang bersifat investasi sosial. Karena beberapa BUMN sangatlah besar, dan memiliki sumber daya finansial khusus untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maka potensinya memang sangat besar.

Tetapi ironinya adalah, dengan kekecualian beberapa BUMN yang progresif, sebagian besar BUMN malah melihat CSR hanya yang terkait dengan PKBL itu. Sementara, CSR yang terkait dengan bisnis intinya malah kurang tampak. Lebih jauh lagi, saya kira sangatlah sulit untuk menyatakan opini tentang keefektifan aktivitas PKBL pada mayoritas BUMN. Hingga sekarang yang dominan kita lihat di dalam laporan-laporan PKBL adalah paparan tentang aktivitas dan sumber daya finansial yang dikeluarkan. Kalaulah ada paparan tentang kinerja, itu biasanya terhenti di level output belaka; dan sulit mencari informasi soal outcome dan impact-nya.

Dengan kondisi tersebut, saya kira, CSR BUMN perlu untuk segera diubah penekanannya. Dari sekadar PKBL, ia harus ditegaskan juga kaitannya dengan bisnis inti. Dan PKBL pun penting untuk dilakukan dengan paradigma investasi sosial, bukan sekadar donasi. Baik CSR yang terkait dengan bisnis inti maupun PKBL BUMN seharusnya dilihat dengan perspektif kontribusi atas pencapaian SDGs, dilaksanakan secara integral oleh seluruh bagian dalam perusahaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ISO 26000, diukur kinerjanya dengan metodologi yang mumpuni seperti social return on investment (SROI), dan dilaporkan dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mutakhir.

Baca Juga: Fokus pada Perluasan Jaringan dan Soliditas

Tantangannya, tentu saja, apakah Kementerian BUMN mau menegaskan hal-hal tersebut agar CSR BUMN benar-benar menjadi seperti apa yang disepakati di level global. Di sisi lain, BUMN-BUMN juga perlu untuk memelajari paradigma CSR strategis bahkan hingga kapitalisme pemangku kepentingan (stakeholder capitalism) dan bisnis sosial (social business), juga berbagai standar dan metodologi yang terkait dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar kabar-kabar baik soal ini, tetapi sampai hal itu benar-benar terjadi, kita tak bisa benar-benar tahu seperti apa kinerja CSR BUMN di Indonesia secara umum.

Lanjut baca

Interview

Buka Data Pajak, Cari Solusi Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Keterbukaan data pajak yang diterbitkan secara berkala dan rinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyoroti permasalahan sebenarnya di masyarakat. Namun sayangnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum sepenuhnya bisa menyajikan data penerimaan ke publik baik per sektor usaha maupun daerah. Mantan Dirjen Pajak periode tahun 2000-2001 Machfud Sidik melontarkan kritik tajamnya pada kinerja DJP yang dinilainya masih cenderung menutupi berbagai data untuk kepentingan internal.

Dalam perbincangan santai dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, Machfud yang hingga kini masih aktif mengajar di lingkungan kampus dan menjadi Senior Fiscal Decentralization Expert di organisasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) memaparkan pandangan dan sumbangsih pemikirannya bagi perbaikan sektor perpajakan di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

 

Di masa pandemi virus korona yang sampai sekarang belum berakhir, pajak menjadi instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa bentuk dukungan yang bisa dilakukan otoritas pajak terhadap upaya pemulihan ekonomi saat ini?

Dalam keadaan sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi ini, sektor perpajakan khususnya para petugas pajak tidak boleh agresif seperti melakukan enforcement. Itu dampaknya secara psikologis kurang bagus kalau ada orang yang tidak patuh lalu dilakukan enforcement apalagi sampai disandera, diumumkan, walaupun dari segi regulasi benar.

Dari segi kebijakan fiskal, domain pajak itu selain sifatnya teknokratis juga merupakan domain bagi political issue. Jadi, menambah beban yang tidak perlu dan terpaksa pemerintah harus menjelaskan. Maka cara yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan, mana sektor-sektor yang di masa pandemi ini justru malah naik. Itu perlakuannya harus tetap, jangan sampai beban pajaknya dikurangi. Tapi sektor-sektor yang terpuruk jangan dikejar-kejar. Harus ada suatu kebijakan tentunya karena pajak itu kepentingan regulatory dan keluarnya peraturan pemerintah (perpu) untuk mengatasi dampak pandemi itu sudah sangat kuat. Pemerintah tidak bisa dituntut dan sebagainya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan keringanan di bidang perpajakan. Kalau sudah begitu tidak usah khawatir. Pejabat publik itu memang risikonya diserang sana sini, tapi harus tegas. Kita mengakui ada kelemahan di setiap kebijakan, tapi kita bisa mempertahankannya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Bagaimana mengelola kebijakan di sektor fiskal agar penerimaan pajak tidak menurun begitu dalam akibat pandemi?

Terkait tuntutan pajak pada DJP dan menteri keuangan, saya secara implisit mengatakan, betapa pun krusial dan mendesaknya suatu kebijakan, pemegang kebijakan itu harus punya data yang akurat dan kuat. Jangan membuat kebijakan yang sebenarnya masih kontroversial dan meragukan. Kalau datanya setengah-setengah, maka mudah diombang-ambing oleh sekelompok orang yang ada kepentingan atau dekat dengan pengusaha. Tapi kalau kita tidak punya interest kemudian punya data akurat dan sudah dipilih yang paling baik di antara kebijakan yang tidak populer, maka jalankan saja.

Masukan dari berbagai pihak itu penting, seperti dari pengusaha dan masyarakat. Namun pengusaha juga punya kepentingan, sehingga pengusaha harus punya argumentasi kenapa minta pajaknya diringankan.

Ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, maka pajak harus diberi keringanan. Tidak apa-apa diberi keringanan pajak, tapi kita dapat keuntungan. Memang keuntungan yang diperoleh itu tidak dalam wujud current financial atau duit yang masuk sekarang, tapi paling tidak keterpurukan itu bisa berkurang. Sektor-sektor usaha yang tadinya beromzet seratus persen lalu terpukul menjadi hanya 20 persen, sekarang dengan adanya keringanan pajak bisa terbantu misalnya menjadi 50 persen.

Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. Harusnya bisa berfikir makro atau imparsial. Meski tidak terima duit dari pajak dalam jumlah besar, tapi kita dapat keuntungan di bidang ekonomi. Dalam jangka menengahnya nanti diharapkan muncul lagi penerimaan. Yang demikian ini harus disajikan ke masyarakat dengan data-data.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Bagaimana Anda melihat transparansi data dan informasi di sektor pajak saat ini?

Sampai sekarang kawan-kawan di lingkungan perpajakan itu pelit dengan data. Informasi dan datanya disimpan sendiri. Kalau kita bertanya ke Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi mitra DJP, mereka memberikan data tidak apa adanya. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bagus.

Bandingkan dengan di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jepang. Laporan penerimaan pajak di AS itu dari segmen orang paling kaya sampai yang paling miskin, data tentang besarnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi itu almost real time. Laporan bulan yang lalu sudah ketahuan. Ini tentu jadi memudahkan pemerintahnya juga ketika mau menentukan sektor bisnis mana yang perlu diobati atau diberi keringanan pajak.

“Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. “

Data semacam itu bukan rahasia karena sudah dibuat agregasi. Untuk kelompok orang miskin yang pendapatannya sampai Rp 25 juta, kan, tidak menyebutkan orang per orang, tapi secara kelompok atau sudah dalam klaster. Publikasi DJP untuk PPh Orang Pribadi per kelompok pendapatan misalnya, apakah ada datanya yang diterbitkan tiap bulan? Kemudian data tentang berapa besar distribusi penerimaan pajak di tiap wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu data tentang penerimaan pajak menurut kelompok usaha industri atau sektor tertentu. Mestinya menteri keuangan bisa mendesak dirjen pajak untuk menyajikan data itu. Jadi, bukan data pajak dari orang-orang tertentu saja. Sehingga kita seperti (melihat) kucing dalam karung, tidak ada yang mengetahui mana yang perlu dibebaskan pajaknya.

Data tentang distribusi penerimaan pajak per kelompok usaha di tiap daerah kabupaten atau provinsi itu sangat penting. Namun data seperti itu tidak ada. Yang ada hanya data penerimaan utuh secara global dari pajak pertambangan nilai (PPN) atau PPh.

Baca Juga: Integrasi Data Tingkatkan Kepatuhan dan Efisiensi

Apa urgensi dari keterbukaan dan penyajian data perpajakan tersebut?

Para akademisi bisa memotret kondisi di masyarakat yang sesungguhnya. Kita jadi mempertanyakan kenapa kalau pajak tidak bisa menyajikan data. Dulu Badan Pusat Statistik (BPS) juga pelit data. Sekarang terbuka semua, data apa pun ada. Bahkan sampai data per desa juga BPS ada. Data tentang ekspor dan impor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bisa didapat. Ini contoh kemajuan yang bagus dari BPS.

Lembaga lain seperti Bank Indonesia juga membuat laporan tahunan tentang ekonomi yang menganalisis ekonomi regional di daerah, padahal sebenarnya itu bukan tugas bank sentral. Itu merupakan tugas gubernur atau bupati di daerah, tapi analisis yang dibuat BI sangat membantu pemerintah daerah. Kepentingan BI terhadap analisis regional itu memang untuk mengukur tingkat inflasi yang erat kaitannya dengan stabilitas moneter.

Kenapa DJP yang mempunyai banyak kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak menerbitkan data pajak per-KPP? Pegawai-pegawai pajak dengan latar belakang pendidikan yang lulusan S1 dan S2 itu bisa menganalisis kinerja pajak. Sekarang ini keterbukaan sudah menjadi tuntutan dan pajak harus bisa menjawab tuntutan itu. Dalam keadaan terpuruk di masa pandemi begini akan terbuka semua dan bisa diketahui sumbatan atau bottle neck yang perlu dibenahi. Nanti muaranya adalah transformasi.

Bagaimana dengan upaya transformasi yang telah dilakukan di sektor pajak sejauh ini?

Sekarang sudah dilakukan upaya transformasi begitu hebat, tapi ibarat kecepatan mobil baru 40 km/jam. Padahal yang diinginkan 150 km/jam karena ini di jalan tol. Masyarakat tidak bisa menunda lama. Misalnya kecenderungan internasional kalau kita mau bersaing, PPh Badan itu harus diturunkan. Sekarang pemerintah sudah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, 20 persen bahkan ada sampai 18 persen untuk perusahaan yang go public. Artinya, penerimaan dari PPh Badan tidak bisa diharapkan. Sedangkan untuk PPh Orang Pribadi saat ini struktur kekayaan masih timpang. Jadi, bagaimana dengan struktur ekonomi yang masih timpang itu kita bisa mengejar pajak? Akhirnya seperti “Si Buta dari Gua Hantu”—memukul sana-sini tapi hasilnya kosong.

Sumber penerimaan yang paling besar peranannya itu dari Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office/LTO), lalu Kanwil Khusus. Jika Kanwil Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dikelompokkan angka totalnya sudah menyumbang 70 persen. Jika ditambah Sumatera kira-kira sudah 85 persen dari perekonomian nasional. LTO saja kira-kira menyumbang 40 persen.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Jumlah WP (Wajib Pajak) sekitar 30 juta, tapi kalau ditelusuri lagi sebenarnya hanya dibayar oleh LTO, WP di kanwil khusus yang jumlah WP-nya tidak sampai lima ribu. Itu ketimpangan, harus dikoreksi. Apalagi kalau kita bicara Papua yang hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari total penerimaan. Kalau kita punya data dan itu di-share, kita bisa bicara sesuatu dan mencari solusinya. Kalau data itu ditutup dan gelap, walau akademisi juga tidak akan bisa menganalisis apa sumbatan masalahnya.

Lanjut baca

Interview

Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. Zenius Indonesia

Era teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat di semua lini baik kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun belajar mengajar. Perubahan ini semakin dipercepat oleh munculnya pandemi virus korona yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan menjalankan berbagai kegiatan dari rumah.

Sabda Putra Subekti selaku Chief Education Officer (CEO) sekaligus pendiri perusahaan pendidikan digital Zenius Indonesia menyatakan, bisnis jasa layanan belajar mengajar berbasis digital memiliki prospek cerah dalam lima tahun mendatang dengan pangsa pasar yang luas dan populasi penduduk Indonesia yang besar jumlahnya.

Kepada Majalah Pajak, lulusan Institut Teknologi Bandung yang merintis perusahaan pendidikan sejak 2004 dengan cikal bakal bimbingan belajar secara off-line ini memaparkan visi dan misinya dalam memajukan pendidikan di Indonesia, pengalaman dan tantangannya dalam membangun bisnis, serta upayanya dalam merancang metode pembelajaran berlandaskan pedagogi atau ilmu pendidikan.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana Zenius menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk bisa menghadirkan konten pengajaran daring yang semakin berkualitas?

Pertama-tama memang kami di Zenius merekrut tenaga pengajar dengan latar belakang yang bukan hanya guru. Proses seleksi tenaga pengajar di sini tidak mudah dan saya ikut terlibat langsung dalam membuat soal-soal ujian untuk seleksi guru. Kami mempunyai secret ingredient yang khusus dalam menyeleksi tenaga pengajar untuk mendapatkan orang-orang yang mempunyai passion dan semangat tinggi dalam mendidik agar semua murid bisa jadi cerdas dan ketagihan belajar.

Ada standar khusus yang harus dipenuhi mulai dari passion, logika, dan semangat untuk terus menggali ilmu sebagai sumber pengajaran. Ini semua melalui serangkaian proses pengembangan seperti kegiatan pelatihan dan tak dipungkiri ini memang sangat berat. Tapi kami sudah membangun SDM yang mumpuni dalam mengajar selama 15 tahun dan tentu ini jadi pengalaman berharga. Saat ini jumlah tenaga pengajar di Zenius masih di kisaran puluhan orang dan akan ditingkatkan hingga ratusan.

Seperti apa metode pembelajaran yang diterapkan Zenius saat ini?

Saat ini yang kami punya itu recorded video berisi soal-soal pelajaran berikut pembahasannya yang bisa ditonton secara bebas akses. Kami sudah pernah buat rekaman ini dalam jumlah sangat banyak. Jadi, layanan yang ada ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk cakupan konten belajar bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sebenarnya kami sudah punya banyak dan lengkap. Tapi kami ingin terus menyempurnakan konten-konten yang kurang efektif maupun kurang menarik. Visualnya juga disesuaikan agar lebih kekinian dan gaya bahasa yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak milenial.

Zenius menerapkan standar pendidikan yang mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional, tapi memberikan penguatan pada konten pembelajarannya. Kami ingin membuat setiap murid itu ketagihan belajar melalui konten pembelajaran menarik yang disandingkan dengan teknologi. Hal-hal seperti ini memang butuh proses teknis yang panjang. Semua orang itu pada dasarnya memiliki ketertarikan belajar, tapi memulainya bisa jadi berbeda-beda. Dengan pengalaman yang kami miliki selama 15 tahun di bidang pendidikan, kami punya formula-formula dalam menyusun konten pembelajaran yang efektif.

Bagaimana Zenius membuat konten pengajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan soft skill murid?

Sebetulnya ada hal yang paling penting tentang metode pembelajaran di Zenius. Kebanyakan kita berpikir bahwa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu hanya sebatas untuk diri anak itu saja yang sifatnya individual. Dari awal misi Zenius adalah ingin mencerdaskan manusia. Pendidikan itu bukan hanya untuk anak murid saja, tapi bagaimana standar pendidikan yang diterapkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui anak-anaknya.

Potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Di Zenius ada standar minimal yang harus dipelajari oleh semua anak mulai dari soft skill dan juga thinking skill. Kedua aspek itu sangat penting dalam pendidikan. Cara yang digunakan Zenius adalah dengan memacu anak didik dari awalnya senang belajar, lama kelamaan muncul keyakinan bahwa ilmu yang sedang ia pelajari itu penting dan akhirnya membuat ketagihan belajar. Ada berbagai macam cara untuk membuat anak senang belajar soft skill, contohnya kemampuan berkomunikasi. Mereka akhirnya memahami bahwa ternyata belajar komunikasi iitu bisa membantu meningkatkan kemampuan dan keyakinan dirinya dalam berorganisasi. Jadi, semua anak itu sebenarnya senang belajar kalau pelajaran itu dirasa penting untuk dirinya. Tinggal kita menemukan waktu yang tepat untuk memacu mereka supaya akhirnya ketagihan belajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan konsep baru yaitu Merdeka Belajar. Bagaimana pandangan Anda terhadap konsep tersebut?

Konsep Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini semakin mendorong metode pembelajaran secara on-line. Melalui pembelajaran berbasis digital, para siswa bisa belajar dari rumah. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, maka potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Sesungguhnya banyak aspek yang sejalan antara kami dan Kemendikbud. Pendidikan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi kita semua perlu kolaborasi. Saya juga berbincang dengan Presiden Jokowi tentang konsep pendidikan yang ingin diterapkan pemerintah dan ternyata cocok dengan kami. Jadi, cukup dibagi-bagi ruangnya untuk pemerintah dan seperti apa perannya untuk sektor swasta. Kami adaptif dengan kebijakan pemerintah dan cepat mengantisipasi perubahan yang muncul agar anak murid juga bisa adaptif dalam belajar hal baru. Tidak masalah kurikulumnya seperti apa. Kalau aspek fundamental pembelajarannya benar, hal itu akan selalu terpakai meskipun kurikulum berubah. Prinsip-prinsip universal dalam pembelajaran itu akan selalu tetap.

Seperti apa kolaborasi yang dilakukan Zenius dengan pihak lain di bidang pendidikan?

Saat ini kami menjalin kerja sama dengan stakeholders lainnya dalam membantu memberdayakan para guru dan sekolah di wilayah Jawa dan daerah-daerah terpencil yang ada di daerah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dengan menerapkan metode belajar secara on-line dan off-line, anak-anak yang berada di daerah terpencil bisa terjangkau.

Saat peringatan Hari Guru pada November 2019 lalu kami berkolaborasi dengan organisasi yang peduli dengan nasib guru yaitu We The Teacher. Kami bersama-sama melakukan program pemberdayaan guru-guru di wilayah tertinggal dan distribusi infrastruktur belajar yang lebih baik. Program pemberdayaan ini kami jalankan karena melihat semangat guru yang ingin fokus belajar namun terkendala oleh sempitnya waktu lantaran harus memenuhi ketentuan administrasi seperti pengurusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan catatan daftar hadir.

Para guru ini mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sementara kami mempunyai sekitar 80.000 video pembelajaran dari kelas 1 sampai 6 SD dan untuk tingkat SMP yang mencakup satu juta bank soal. Para guru bisa menyampaikan video pembelajaran dan bank soal dari Zenius untuk anak-anak murid di kelas. Guru dan murid bisa mengakses materi-materi pembelajaran kami.

Untuk tahap awal, target program pemberdayaan ini adalah guru-guru bidang studi matematika, sains, dan Bahasa. Pemberdayaan bagi guru tidak hanya dari segi digitalisasi proses belajar mengajar, tapi juga dalam pemanfaatan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas administratif yang menyita banyak waktu seperti penyusunan RPP.

Melalui program ini kami berupaya membantu sekolah dan anak didik di berbagai daerah tertinggal di Indonesia agar memperoleh fasilitas penunjang pendidikan yang memadai seperti digitalisasi teknologi lewat program Zenius Prestasi. Program pemberdayaan ini akan membantu para guru untuk bisa lebih banyak menggunakan waktu dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru juga bisa punya lebih banyak kesempatan untuk berkreasi dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Bagaimana efektivitas pembelajaran secara digital dalam dunia pendidikan, apakah metode ini akan semakin menggantikan peran sentral guru sebagai tenaga pendidik?

Salah besar jika memandang era Revolusi 4.0 yang mendorong digitalisasi dalam metode pembelajaran bagi anak didik akan menggantikan peran guru. Revolusi 4.0 itu oleh sebagian orang dianggap akan mengambil peran guru sehingga menyebabkan munculnya jobless teacher. Padahal, sesungguhnya di masa sekarang ini peran pekerjaan yang memanusiakan manusia itu akan lebih banyak dibutuhkan, yaitu empati dan rasa. Guru berperan penting dalam pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Meskipun sudah ada teknologi digital yang terus berkembang pesat, guru tetap dibutuhkan perannya untuk membantu mengarahkan murid di lapangan. Kunci kepercayaan yang paling dibutuhkan dalam mendidik murid adalah guru, sehingga peran guru tidak akan pernah bisa tergantikan.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

Digelar 4 Hari, Modest Fashion ISEF 2020 Tampilkan Karya Ratusan Desainer Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – Untuk memasarkan fesyen muslim Indonesia ke ranah global, Bank Indonesia bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan...

Breaking News1 hari lalu

Kinerja Solid di Masa Sulit

Di tengah pandemi COVID-19, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan PermataBank justru tumbuh 20,4 persen   Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Permata...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food...

Breaking News3 hari lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News3 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News4 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News6 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News7 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News1 minggu lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News1 minggu lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved