Connect with us

Ekonomi

Wamendag Jerry Dorong Peningkatan Perdagangan Indonesia-Jepang

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meyakini, hubungan bilateral perdagangan Indonesia-Jepang masih dapat ditingkatkan meskipun telah berjalan sangat baik. Caranya, melalui terobosan baru dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang dengan memanfaatkan perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Ia mengungkapkan, Indonesia mengapresiasi dukungan JCCI dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Jepang yang semakin kuat dan berlanjut. Bahkan, dalam waktu dekat kedua negara akan segera menandatangani Protokol Perubahan IJEPA setelah lima tahun perundingan atau General Review IJEPA pada 2019 silam.

“Dengan melihat perjuangan perundingan yang cukup panjang, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan IJEPA karena banyak peluang akses pasar dari kedua negara yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan,” ungkapnya saat bertemu Deputy General Manager Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) Tetsuya Matsuoka di Tokyo, Jepang, dikutip Sabtu (06/07).

Ia menambahkan, apresiasi tersebut terkait total nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada 2023 yang mencapai 37,3 miliar dollar AS. Indonesia mencatatkan surplus 4,2 miliar dollar AS. Angka tersebut melampaui situasi sebelum pandemi Covid-19 yang hanya mencapai 341 juta dollar AS.

Selain itu, kemajuan perundingan Protokol Perubahan IJEPA saat ini dalam tahap kajian hukum (legal scrubbing) dan finalisasi teks draf. Perubahan dan peningkatan dalam Protokol Perubahan IJEPA meliputi bab Trade in Goods, Trade in Services, Electronic Commerce, Movement of Natural Persons, Cooperation, Intellectual Property, dan Government Procurement.

Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan akan selesai pada minggu kedua Juli 2024, yang dilanjutkan dengan proses administratif di internal pemerintah. Di mana, kedua negara menargetkan penandatanganan oleh Mendag dan Menteri Luar Negeri Jepang adalah pada September 2024 mendatang.

Jerry menyampaikan bahwa perjanjian bilateral IJEPA merupakan kesepakatan bilateral pertama yang dimiliki Indonesia. IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007 di Jakarta dan diimplementasikan pada 1 Juli 2008 (entry into force). Hal ini membuktikan, Jepang adalah mitra dagang dan investasi yang penting bagi Indonesia.

Nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2019-2023 mencapai 18,3 miliar dollar AS dengan sektor utama meliputi energi, otomotif, dan properti.

“Saat ini, Indonesia juga mendorong investasi asing yang masuk ke sektor energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih awal,” tambahnya.

Menurutnya, negara-negara di dunia, termasuk para pelaku bisnis, harus lebih mempererat kerja sama dan kolaborasinya untuk mengatasi krisis global. Hal ini sebagaimana yang menjadi komitmen antara pelaku bisnis Jepang dan Indonesia.

“Indonesia dan Jepang perlu mempererat kerja sama dalam mengatasi krisis global. Peluang kerja sama di sektor energi terbarukan cukup dibutuhkan sektor energi di Jepang.  Salah satunya, penyediaan produk biomassa, seperti cangkang sawit (palm kernel shell) dan pelet kayu (wood pellet) dari Indonesia,” imbuhnya.

Pada 2023, nilai ekspor cangkang sawit Indonesia ke Jepang mencapai 550,98 juta dollar AS atau naik 40 persen dibanding 2022. Selain itu, ekspor pelet kayu Indonesia ke Jepang tercatat 10,2 juta dollar AS atau naik 45 persen dibanding tahun 2022.

Selain di sektor energi, Indonesia juga ingin berkontribusi sebagai mitra penyediaan pangan di Jepang. Pasalnya, sebanyak 60 persen kebutuhan pangan di Jepang masih dipenuhi dari impor.

Wamendag menekankan, Indonesia sebagai negara produsen pangan dan produk pertanian memiliki peluang untuk menjadi mitra Jepang dalam memastikan ketersediaan produk tersebut. Namun, dibutuhkan kerja sama yang menguntungkan dalam pemenuhan produk sesuai standar yang ditetapkan Jepang.

Lalu, Indonesia juga selalu berpartisipasi pada promosi makanan dan minuman terbesar di Jepang Foodex Japan. Pada 2024, partisipasi Indonesia berhasil mencatatkan transaksi dagang 10,6 juta dollar AS, untuk pembelian produk ubi, terung, olahan unggas, camilan, bumbu masak, dan rempah.

Pada kesempatan tersebut, Wamendag Jerry pun mengundang JCCI dan anggotanya untuk menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang diagendakan pada 9-12 Oktober 2024.

“Pada tahun lalu, tercatat 79 buyer asal Jepang hadir dan membukukan transaksi 337 juta dollar AS,” ujarnya.

Ekonomi

APBN April 2024 Surplus, Terjadi Pertumbuhan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Heru Yulianto

Published

on

Dok.beacukai.go.id

Hingga April 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 75,7 triliun atau 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konferensi pers APBN Kita beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa APBN April 2024 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp 924,9 triliun atau 33,0 persen dari target APBN, angka ini menurun 7,6 persen year on year (yoy). Kemudian, dari sisi belanja, diketahui belanja negara sudah terealisasi Rp 849,2 triliun atau 25,5 persen dari pagu, naik 10,9 persen yoy.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan bahwa meski terdapat sedikit pelambatan dalam penerimaan negara, namun terjadi pertumbuhan pada salah satu komponen penerimaan dalam APBN, yaitu penerimaan kepabeanan dan cukai.

“Terjadi pertumbuhan 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga April 2024, penerimaan kepabeanan dan cukai telah terealisasi sebesar Rp 95,7 triliun atau mencapai 29,8 persen dari target APBN,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (03/06).

Menurutnya, pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan bea keluar yang tumbuh signifikan. Hingga akhir April 2024, realisasi bea masuk sebesar Rp 15,7 triliun (27,4 persen dari target), bea keluar sebesar Rp 5,8 triliun (33 persen dari target), dan cukai sebesar Rp 74,2 triliun (30,2 persen dari target).

Bea masuk mengalami penurunan tipis dari tahun lalu, yaitu sebesar 0,5 persen. Penurunan rata-rata tarif efektif bea masuk menjadi kontribusi penurunan ini. Di samping itu, juga terdapat penuruan penerimaan dari komoditas utama, seperti kendaraan roda empat, suku cadang kendaraan, dan gas alam dan buatan. Sementara itu, pertumbuhan bea keluar sebesar 40,6 persen dari tahun lalu, disumbang dari kebijakan relaksasi ekspor komoditas mineral.

“Kemudian untuk cukai, terdapat penurunan sebesar 0,5 persen dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan produksi hasil tembakau yang tumbuh ada di golongan tarif yang rendah yaitu golongan tiga,” tambahnya.

Selain kinerja penerimaan, Encep juga menyampaikan kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan Bea Cukai sampai dengan April 2024 menunjukan hasil yang positif. Untuk kinerja fasilitasi, pemberian insentif kepabeanan tercatat sebesar Rp 10,6 triliun atau tumbuh 13,6 persen (yoy) dipengaruhi pertumbuhan insentif untuk fasilitas bea masuk kawasan berikat, penanaman modal, dan keperluan pertahanan dan keamanan.

“Kawasan berikat sendiri telah memberikan dampak nilai ekonomi berupa ekspor sebesar 29,9 miliar dollar AS dan nilai investasi 1.121,3 juta dollar AS per April 2024,” imbuhnya.

Dalam hal kinerja pengawasan, Bea Cukai juga mencatat adanya peningkatan jumlah penindakan mencapai 11.195 penindakan dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), obat, dan tekstil. Jumlah penindakan hingga April 2024 tumbuh 12,7 persen (yoy), yang masih didominasi oleh penindakan terhadap hasil tembakau, MMEA, NPP, tekstil, dan besi baja.

Encep mengatakan bahwa capaian positif tersebut sejalan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai, baik sebagai revenue collector, industrial assistance, trade facilitator, maupun community protector.

“Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif masyarakat dalam mendukung pemerintah menjaga kinerja APBN tetap solid. Semoga ke depannya, kinerja Bea Cukai semakin baik dan APBN tetap menjadi instrumen yang dapat kita andalkan untuk membiayai prioritas nasional dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Breaking News

Pelindo 1 Perkuat Bisnis “Marine Service”

W Hanjarwadi

Published

on

Medan, Majalahpajak.net – Pelindo 1 menargetkan memperkuat sector bisnis marine service tahun ini. Optimalisasi bisnis ini akan dilakukan antara lain dengan melakukan pengembangan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (PIE), intelligent marketing, memperluas networking dengan melakukan kerja sama dan bergabung dalam komunitas internasional, serta penerapan Internet of Things (IoT) pada sektor bisnis marine service.

Marine Service merupakan salah satu strategi bisnis yang akan fokus dikembangkan  pada tahun ini. Berada di tengah Selat Malaka sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia yang dilintasi 80.000 kapal per tahun, marine service ini merupakan hal yang sangat penting,” ujar Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1 Ridwan Sani Siregar melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6/21).

Pertama, Pelindo 1 akan terus mengembangkan layanan pemanduan dan penundaan kapal di Kuala Tanjung PIE yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang secara cepat. Lokasinya yang berada di tengah jalur utama Selat Malaka yang dilewati 25 persen komoditas perdagangan dunia dan didukung hinterland yang kuat di 10 provinsi di Pulau Sumatra, menjadikan posisi Kuala Tanjung PIE semakin strategis dan berpotensi besar sebagai simpul penting dalam jaringan logistik dan supply chain global. Kuala Tanjung PIE terdiri dari dua bagian yang saling terintegrasi, yaitu Kawasan Pelabuhan (Kuala Tanjung Multipurpose Terminal) dan Kawasan Industri (Kuala Tanjung Industrial Zone).

Kedua, intelligent marketing dilakukan dengan fokus melakukan identifikasi customer khususnya di wilayah Batam, Karimun, dan perairan Selat Malaka. Pelindo 1 akan meningkatkan pasar pelayanan kegiatan ship to ship (STS) di cabang pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Pulau Nipah, Kepulauan Riau.

Dalam bisnis marine service, Pelindo 1 dapat melaksanakan kegiatan labuh jangkar (anchorage area) di Perairan Nipah dengan alih muat (ship to ship), pencucian kapal (tank cleaning), pencampuran bahan (blending), pengisian minyak atau air bersih (bunker), dan berlabuh jangkar (logistic supply, Laid Up & Ship Chandler) sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Hal yang sama juga dilaksanakan di Perairan Tanjung Balai Karimun.

“Kami optimistis bisnis STS transfer di Karimun dan Nipah bisa terus berkembang. Kami terus berupaya menjalin kerja sama dengan pemilik kapal dan melakukan direct marketing kepada customer untuk masuk ke Karimun maupun Nipah,” ungkap Ridwan.

Ridwan Sani Siregar menambahkan bahwa Pelindo 1 juga sedang melakukan evaluasi terhadap regulasi perairan Iyu Kecil – Nongsa sehingga dapat dilakukan pelayanan marine advisory untuk menjamin keselamatan kapal saat melintasi perairan tersebut.

“Perairan Iyu Kecil – Nongsa merupakan bagian dari perairan Selat Malaka dengan perlintasan kapal yang padat, dangkal, dan sempit, sehingga diperlukan wajib pandu di perairan tersebut. Dengan wajib pandu di daerah tersebut, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman serta mengurangi pencemaran laut akibat kecelakaan kapal yang melintasi perairan tersebut,” jelas Ridwan.

Ketiga, Pelindo 1 memperluas networking dengan melakukan kolaborasi dan partnership. Pelindo 1 bekerja sama dengan berbagai pihak untuk optimalisasi bisnis marine service. Salah satu mitra yang digandeng adalah PT Kawasan Industri Dumai (KID). Kolaborasi kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan kerja sama operasi pelayanan jasa pemanduan, penundaan dan jasa lainnya di Jakarta pada Maret lalu.
Kerja sama tersebut dilakukan untuk kegiatan pelayanan kapal di Tersus milik PT KID – Pelintung dalam jangka waktu selama 5 tahun. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pelindo 1 dalam pemenuhan kewajiban sebagai operator pelabuhan dalam memberi kepastian Keselamatan Pelayaran.

Keempat adalah dengan menerapkan IoT pada sektor bisnis marine service. Pelindo 1 terus menginisiasi dan mengembangkan sejumlah layanan digital di seluruh lingkungan Pelindo 1 yang didesain khusus bagi para pengguna jasa agar dapat diakses secara mudah, aman, dan di mana saja.

 

Continue Reading

Breaking News

Wamendag: SRG Jadi Alternatif Instrumen Tata Niaga dan Distribusi

W Hanjarwadi

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. (Foto: Biro Humas Kemendag)

Jakarta, Majalahpajak.net – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, sistem resi gudang (SRG) bisa menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan. Sebab, SRG dapat menjadi alternatif instrumen dalam mendukung tata niaga dan distribusi. Jerry berharap Literasi SRG dapat memberikan gambaran komprehensif yang dapat bermanfaat bagi pengembangan SRG ke depan.

“SRG berpotensi menjadi bagian dari sistem logistik dan distribusi nasional. Sehingga, ke depan, diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan,” ujar Jerry saat membuka webinar bertema “Literasi Sistem Resi Gudang: Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan” hari Kamis (22/4) di Jakarta.

Jerry mengatakan, SRG bermanfaat sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan komoditas yang kompetitif. Selain itu, SRG berfungsi sebagai instrumen tunda jual yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UKM, khususnya petani dan nelayan. Manfaat lain SRG yaitu dapat menjembatani produsen komoditas dengan pasar; menyediakan informasi mengenai ketersediaan, sebaran, mutu dan nilai komoditas; memberikan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi perdagangan; dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan komoditas yang kompetitif.

Menurut Jerry, saat ini implementasi SRG di Indonesia semakin berkembang dan tersebar di beberapa daerah sentra penghasil komoditas, khususnya pertanian. Pemanfaatan SRG untuk komoditas lain, seperti kopi dan rumput laut menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pemanfaatan SRG untuk komoditas ikan juga telah diinisiasi di beberapa daerah sentra perikanan.

Jerry menuturkan, partisipasi pelaku usaha komoditas dalam memanfaatkan SRG semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak langsung pada nilai pemanfaatan SRG dalam tiga tahun terakhir. Pada 2020, nilai transaksi SRG tercatat tumbuh mencapai Rp 191,2 miliar atau tumbuh sebesar 71,9 persen. Sementara itu, pembiayaan berbasis SRG pada 2020 juga mengalami peningkatan. Nilai pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp 117,7 miliar atau meningkat 84,4 persen.

“Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang komoditas yang dapat diresigudangkan. Dalam peraturan ini, terdapat dua tambahan jenis komoditas yang dapat diresigudangkan, yaitu gula kristal putih dan kedelai. Hingga saat ini, total komoditas yang dapat diresigudangkan berjumlah 20 yang terdiri dari komoditas pertanian atau perkebunan, peternakan, kelautan atau perikanan, dan pertambangan,” kata Wamendag Jerry.

Di masa pandemi Covid-19, SRG dapat melindungi para pelaku usaha dengan memberikan mekanisme manajemen stok dan akses pembiayaan. Selain itu, juga dapat mendukung rantai bisnis komoditas di Indonesia, sehingga tidak terjadi stagnasi yang menyebabkan berhentinya operasional pelaku usaha di sisi hulu maupun hilir.

Jerry menekankan perlunya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan SRG. “Kami mengajak berbagai pihak untuk bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan SRG. Kami yakin implementasi SRG yang semakin luas dapat membantu memulihkan ekonomi nasional,” pungkas Wamendag Jerry

Literasi SRG diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Webinar Literasi SRG diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari pelaku usaha berbagai komoditas.

Continue Reading

Populer