Connect with us

Breaking News

Wakaf Modal Usaha Mikro Tumbuhkan Harapan Pedagang Kecil dan Petani

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Potret petani sedang membawa hasil panen dari sawahnya ke rumah./Foto: Dok. ACT

Setelah resmi diluncurkan bulan lalu oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT), program Wakaf Modal Usaha Mikro mulai mendata para calon penerima manfaat yang akan menerima modal dari dana wakaf. Salah satu penerima manfaat yang telah merasakan kebermanfaatan dan keberkahan dari program tersebut adalah Ibu Tati dan Mang Odang.

Beberapa tahun lalu, Tati pernah mengajukan pinjaman berbunga untuk usaha tanaman jual beli pohon sengon (albasia). Namun, di tengah jalan, usaha itu merugi. Untung tidak didapat, Tati dan suaminya harus mengembalikan modal beserta bunganya dengan cara dicicil. Ia pun menyambung usaha dengan berjualan makanan ringan. Usaha itu dirintisnya pelan-pelan.

Upaya berjualan kue digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak sulung Tati baru akan masuk kuliah, sedangkan anak bungsunya masih bersekolah SD. Suami Tati mengalami pemberhentian kerja karena kecelakaan, sementara ia adalah tulang punggung keluarga.

Baca juga: Membebaskan UMKM dan Petani dari Impitan Ekonomi

Tidak mau terjerat riba utang untuk kedua kali, Tati amat mendukung Wakaf Modal Usaha Mikro, program yang memungkinkan perputaran ekonomi dari umat ke umat itu.

“Dukungan modal usaha yang tanpa bunga tidak membuat beban para pelaku usaha, terkhusus usaha mikro ya. Ini menggunakan sistem wakaf, dari umat ke umat,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Mang Odang, petani Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dalam mengelola lahan sewaan, Mang Odang berutang dari bank emok. Bank emok yang dimaksud Mang Odang adalah rentenir yang biasa meminjamkan uang di desa-desa. Sistem pinjaman Mang Odang sebesar Rp 3 juta itu harus dicicil Rp90 ribu per minggu selama satu tahun, sehingga dalam satu tahun Odang membayar sekitar Rp 4,3 juta atau dengan bunga sekitar 44 persen.

Hadirnya program Wakaf Modal Usaha Mikro membawa kebahagiaan bagi Mang Odang. “Alhamdulillah, hatur nuhun, dengan Wakaf Modal Usaha Mikro, saya terlepas dari bank emok dan punya modal untuk usaha tani. Memang ini yang diharapkan oleh keluarga Mang Odang,” ucap Mang Odang.

Dari dua kisah di atas, wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mampu menopang ekonomi masyarakat. Kebermanfaatan dan keberkahan menjadi inti dari wakaf itu sendiri. Kebermanfaatan dilihat dari bagaimana dana wakaf yang dikelola secara produktif mampu menopang hidup mauquf ‘alaih atau penerima manfaat. Nilai pokok wakaf tetap terjaga, sementara keberkahan dapat dirasakan dari bagaimana wakaf menjadi pembasmi riba.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengingatkan, bahwa di tengah kondisi normal baru, masyarakat sering lupa berfokus pada bantuan Allah dan dari mereka-mereka yang membutuhkan. “Tidak semuanya dapat menjadi solusi saat ini dengan perspektif logika. Kita juga harus menggunakan perspektif iman. Di banyak program, Global Wakaf – ACT siapkan tidak hanya untuk memenuhi dan memahami kebutuhan go emphatic, namun juga go spiritual, baik dalam tahap individual hingga nasional. Saatnya ubah kebiasaan kita di era normal baru ini, jadikan momentum Muharram ini untuk mengedepankan wakaf, membantu usaha-usaha atau kehidupan sosial kita,” kata Ibnu.

Ibu Khajar mengatakan, keberkahan dan kebermanfaatan wakaf telah dibuktikan sejak zaman Sahabat Rasulullah SAW, yakni oleh wakaf sumur Utsman bin Affan yang sudah tidak asing lagi. Ia membeli sumur dari seorang Yahudi bernama Raumah. Setelah diwakafkan, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma yang hasilnya dapat dimanfaatkan. Tidak berhenti sampai di situ, kebun tersebut dikelola dari generasi ke generasi, dari para khalifah sampai pemerintah Arab Saudi di bawah Kementerian Pertanian. Hasil dari kebun kurma itu oleh pemerintah Arab Saudi dijual ke pasar-pasar. Setengah keuntungan disalurkan kepada anak yatim dan yang membutuhkan. Setengahnya lagi disimpan dalam bentuk rekening di bank atas nama Utsman bin Affan yang dipegang oleh Kementerian Wakaf. Uang rekening Utsman yang terus membengkak kemudian digunakan untuk membangun hotel bintang lima dengan nama Hotel Utsman Bin Affan.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Melepas Jerat Lintah Darat | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

BSI Luncurkan Griya Simuda untuk Nasabah Milenial

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) meluncurkan pembiayaan perumahan BSI Griya Simuda yang menyasar segmen milenial, dengan target penyaluran pada tahap awal sebesar Rp 500 miliar.

Produk pembiayaan perumahan ini menjadi bentuk nyata komitmen BSI yang kehadirannya diharapkan mampu menarik minat generasi milenial.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan segmen milenial merupakan ekosistem yang sangat potensial bagi perbankan syariah, sehingga produk dan layanan yang diberikan harusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan milenial dan perkembangan zaman yang serba mobile dan terus berubah.

“BSI Griya Simuda merupakan salah satu wujud penyesuaian produk untuk kaum milenial, di mana mereka membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan dalam mewujudkan muda punya rumah hobi enggak ngalah,” ungkap Hery dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (09/5/21).

Dalam peluncuran ini BSI mengundang mitra developer-developer secara daring sebagai ajang memperkenalkan produk secara lebih dekat selain penempatan tim konsumer di marketing office masing-masing developer.

Produk BSI Griya Simuda ini sekaligus merupakan bentuk nyata dari salah satu dari pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat peluncuran Bank Syariah Indonesia yaitu “BSI harus bisa menarik minat milenial yang saat ini berjumlah 25,87 persen dari penduduk Indonesia”.

“Kami berharap produk baru ini mampu mendorong pencapaian target pembiayaan BSI Griya Hasanah, di mana porsi target pembiayaan BSI Griya Simuda untuk tahap awal ini adalah sebesar Rp 500 miliar,” ujar Hery.

Dengan jaringan kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang luas diharapkan mampu menjangkau kaum milenial di berbagai daerah. Per Maret 2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan Griya Hasanah sebesar Rp38 triliun, tumbuh 13,93  persen (yoy) sehingga dengan telah diluncurkannya BSI Griya SiMuda diharapkan mampu mendorong percepatan target BSI Griya Hasanah sampai dengan akhir tahun 2021.

BSI Griya Simuda merupakan pilihan yang tepat bagi generasi milenial dalam mewujudkan memiliki hunian sesuai syariah di usia muda di tengah pandemi dengan berbagai fitur di antaranya plafon pembiayaan hingga 120  persen lebih tinggi, angsuran pembiayaan yang fleksibel, jangka waktu hingga 30 tahun, dan DP mulai 0 persen.

Generasi milenial yang dekat dengan digital merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. BSI Griya Simuda dapat diakses melalui sosial media dam website resmi Bank Syariah Indonesia bankbsi.co.id dan website rumahimpian.id. dengan website tersebut para millenial dapat mengetahui secara langsung persetujuan secara prinsip pengajuan pembiayaannya, sekaligus dapat mengatur sendiri besaran cicilan melalui kalkulator simulasi angsuran, memilih langsung rumah yang akan dibeli melalui katalog dari seluruh developer rekanan terbaik dibidangnya yang telah bekeja sama dengan Bank Syariah Indonesia.

BSI juga bekerja sama dengan developer-developer terbaik dibidangnya yang menjadi mitra dalam memberikan hunian yang sesuai keinginan generasi milenial seperti Perumnas, Ciputra, Jaya Real Property, Sinar Mas Land, Metropolitan Land, Summarecon dan developer-developer terkemuka lainnya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Indonesia dalam Standardisasi Pemajakan Global

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021

Indonesia aktif menyuarakan hak pemajakan digital untuk negara berkembang di berbagai forum internasional.

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai forum internasional demi bisa menyalurkan beragam aspirasi dan pengetahuan penerapan regulasi perpajakan global.

Direktur Perpajakan Internasional 2017–2021 John Hutagaol menuturkan, Indonesia aktif dalam Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD). Kendati tidak menjadi anggota OECD, Indonesia bersama empat negara lain terdaftar dalam program enhanced engagement yang dikenal dengan key partner pertama yang menandatangani framework of cooperation agreement (FCA) dan host country agreement (HCA).

OECD adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia dengan menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara.

“Kita bukan termasuk negara maju, tetapi punya potensi ekonomi yang besar di dunia. Ini suatu kebanggaan. Indonesia aktif untuk membawa suara kepentingan Indonesia sendiri maupun kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara pasar,” kata John. “Karena kalau kita bisa di forum-forum internasional, terutama BEPS (base erosion and profit shifting), kita bicara tentang bagian dari hak pemajakan. Bagaimana memajaki penghasilan lintas negara yang berasal dari transaksi ekonomi digital. Di forum internasional, kita harus menggawangi, menjaga kepentingan Indonesia dalam proses standardisasi pemajakan digital secara global.”

Demikian pula dalam forum Group of Twenty (G20), peran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, setelah pelaksanaan Indonesia ditetapkan sebagai negara Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang.

Aktif berkontribusi

Kepala Kasubdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional Leli Listianawati menambahkan, berkat bergabungnya Indonesia di G20 dan Inclusive Framework on BEPS, Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty. Forum ini juga telah menetapkan standar global dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial account information (AEOI).

“Kita menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung terwujudnya transparasi perpajakan, sehingga kita bisa membantu otoritas pajak seluruh dunia dalam mengamankan penerimaan perpajakannya, melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak,” jelas Leli.

Lalu, dalam ASEAN Forum Taxation (AFT), Indonesia merupakan salah satu anggota yang cukup penting karena telah menerapkan standar internasional dalam sistem perpajakan domestik dan inclusive framework. Selain itu, Indonesia memiliki treaty network yang lengkap khususnya di kawasan regional Asia Tenggara (kecuali Myanmar) dan sistem pertukaran informasi yang memenuhi standar.

“Karena Indonesia dinilai cukup berhasil menerapkan EoI, beberapa kali permintaan untuk sharing pengalaman kepada negara-negara lain,” tambah Leli.

Dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) Indonesia bahkan terpilih menjadi Ketua SGATAR dan anggota. Forum tahunan yang didirikan sejak tahun 1970 ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta memperbaiki administrasi dan masalah-masalah perpajakan.

Indonesia juga tergabung dan terlibat mendirikan The Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC), yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh sebelas perwakilan negara Islam. Forum ini merupakan subsidiary agent yang berafiliasi dan memperoleh dukungan penuh dari Organisation of Islamic Cooperation (OIC).

“Tujuan pendirian ATAIC adalah untuk menyediakan forum diskusi dalam hal pengembangan kebijakan dan administrasi perpajakan atau zakat dalam meningkatkan perekonomian. Indonesia memiliki hak suara dalam keputusan yang diambil di dalam pertemuan kepala delegasi,” katanya.

Bersama Asian Development Bank (ADB), Indonesia juga aktif berkontribusi dalam forum. Indonesia pernah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggara forum ADB (2016 dan 2018). Beberapa anggota ADB bahkan memberikan bantuan peningkatan kapasitas pegawai DJP.

Indonesia turut menjadi bagian dari Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Forum ini penting untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi para anggota. Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah gencar menarik investasi.

Di tengah pandemi Covid-19, forum internasional secara khusus mengundang Indonesia untuk memaparkan kebijakan perpajakan di tengah pandemi, khususnya penanganan transfer pricing. Indonesia juga memiliki banyak perjanjian internasional dengan banyak negara demi mengoptimalkan potensi penghindaran pajak, antara lain dengan Jepang, Belanda, Australia, dan lain-lain.

Kerja sama DJP dan seluruh organisasi internasional diatur dalam beberapa aturan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019.

Lanjut baca

Breaking News

SystemEver dan PajakMania Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak masyarakat, ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia. Tahun 2018, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mencatat, rasio pajak Indonesia hanya 11,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian tersebut, di bawah rata-rata negara-negara yang tergabung di OECD sekitar 34,3 persen.

Angka tersebut semakin menukik pada tahun 2019, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,7 persen. Terlebih di masa pandemi, pendapatan masyarakat berkurang, dan sejumlah insentif diberikan pemerintah kepada beberapa kalangan masyarakat sehingga sejumlah kalangan tertentu tidak dibebaskan kewajibannya membayar pajak, rasio pajak sulit diharapkan naik.

Namun begitu, sebagai salah satu sumber penerimaan negara, kontribusi dari pajak merupakan hal yang krusial dicermati. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, jumlah Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 15.833,9 triliun.

Reformasi perpajakan Indonesia memang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di antaranya program digitalisasi sistem administrasi perpajakan untuk memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak, sekaligus penegakan hukum yang konsisten. Hal itu diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak (tax compliance).

Soal reformasi perpajakan, diakui Founder Komunitas PajakMania, Daniel William Legawa, sudah mulai menciptakan atmosfer yang mendorong kepatuhan pajak. Digitalisasi dalam administrasi pelayanan di antaranya, e-registration, e-filing, e-form, e-SPT dan e-faktur, dan iKSWP terbukti banyak memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikuatkan dengan terbitnya PMK No. 9/PMK.03/2018 merupakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Daniel mengakui, implementasinya memang butuh waktu beradaptasi dengan teknologinya. Jika masyarakat sudah merasakan kemudahan, Daniel optimistis kepatuhan pajak masyarakat Indonesia meningkat.

Sebagai konsultan pajak dan tax specialist perusahaan multinasional, Daniel mengamati, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah tumbuh. Apalagi dengan melihat kemajuan pembangunan saat ini.

“Masyarakat banyak kok yang ingin patuh pajak. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya dan cara untuk patuhnya,” ungkap Daniel.

Menjawab kebutuhan tersebut, Komunitas Pajakmania sejak 2010 hadir untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan di Indonesia, mengedukasi, serta memfasilitasi masyarakat, baik perorangan atau pelaku dunia usaha yang ingin menunaikan kewajiban pajaknya.

Kini Komunitas PajakMania sudah memiliki  anggota lebih dari 1000 orang dengan beragam latar belakang seperti konsultan pajak, staf pajak, pegawai kantor pajak, akademisi dan mahasiswa. Mereka secara rutin berdiskusi baik off-line dan on-line membahas isu terbaru dan insight terkini mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, termasuk juga hal teknis penerapan aturan perpajakan, misalnya terkait aplikasi layanan on-line yang disediakan oleh DJP.

Meskipun pandemik, kegiatan Komunitas PajakMania konsisten menggelar berbagai diskusi rutin secara daring dan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan SystemEver Indonesia, perusahaan teknologi Cloud ERP yang memiliki layanan i1-AccounTax Service yang dirancang untuk digunakan oleh konsultan pajak.

Menurut Daniel, sebagai konsultan pajak, kerap berhadapan dengan sejumlah kendala dalam penyusunan laporan pajak yang efektif dan efisien. Dinamisnya perkembangan teknologi dan modernisasi layanan, konsultan pajak dituntut cepat beradaptasi untuk membuat kepatuhan pajak itu menjadi mudah.

“Di dunia konsultan, sampai saat ini belum ada sebuah standar pasti, dokumen kertas kerja yang benar-benar dapat diandalkan untuk mengelola, menyusun dan mengarispkan data pajak klien,” ungkap Daniel.

Apalagi, kata Daniel, jika konsultan pajak memegang banyak klien dengan berbagai histori pajak dan aplikasi teknologi yang digunakan, tentu memakan waktu yang tidak sebentar untuk menganalisis dan membuat pelaporan pajak dengan cermat. Sangat dibutuhkan sistem atau software yang memberikan kemudahan dan penyederhanaan alur kerja secara administratif.

Hadirnya produk i1-AccounTax Service dari SystemEver Indonesia diharapkan Daniel bisa memberikan solusi bagi konsultan pajak dalam mengelola seluruh aspek administrasi perpajakan para klienya.

Keunggulan dari Produk i1- Account Tax Service ini di antaranya memiliki fitur khusus yaitu Journal Batch Upload yang mempermudah konsultan dalam melakukan unggah data klien, hanya dengan  satu kali unggah data dalam jumlah banyak, semudah copy paste dari Excel.

Dengan melakukan unggah data klien ke dalam produk i1 – Accoun Tax Service SystemEver, konsultan dapat melakukan pengecekan jurnal dan kesesuaian angka-angka pada laporan keuangan klien berdasarkan aturan berlaku dengan cepat dan mudah.

Fitur ini juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan input (human eror), sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari perusahaan konsultan pajak dan akuntansi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas PajakMania. Semoga  kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Kami akan terus mendukung kegiatan serupa dan meningkatkan skalasi kerja sama dengan berbagai pihak” tutur Chief in Representative SystemEver Indonesia, Kwon Oh Cheol.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved