Connect with us

SPECIAL REPORT

Wadahi dan Awasi WP Strategis

Diterbitkan

pada

Delapan belas KPP Madya baru dibentuk di tubuh DJP. Pelayanan dan penerimaan pajak diharapkan meningkat.

Gong dipukul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertanda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah diresmikan, Kamis (24/6). Beberapa transformasi akan dilakukan demi meningkatkan pelayanan prima dan penerimaan, antara lain perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi WP yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

“Penambahan KPP yang baru ini 18 ditambah 20 (menjadi) 38 berarti KPP madya di dalam struktur penerimaan pajak kita akan bertanggung jawab untuk penerimaan sebesar 33,79 persen. Dukungan tata kerja kita menjadi sangat penting dalam menghadapi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Di tahun 2021 DJP memiliki target menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,02 triliun, maka target penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh 14,69 persen.

Secara teknis, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah mencakup penguasaan informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa dan SPT Tahunan.

Sementara, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghimpun 80 persen hingga 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Suryo menekankan, penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi Wajib Pajak (WP), yaitu menambah jumlah WP yang diadministrasikan dari 1.000 menjadi 2.000 WP per KPP.

“Wajib Pajak strategis di KPP masing-masing terutama Wajib Pajak yang berkelompok atau grup, beserta pemiliknya yang disatukan dalam tempat berdasarkan satu KPP Madya,” tambah Suryo.

DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama, yaitu potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah seksi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam seksi pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II lima seksi. Seksi pengawasan merupakan pengganti seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon). Saat ini fungsi pelayanan dan konsultasi diampu oleh fungsional penyuluh.

Implementasi

Kepada Majalah Pajak, Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Agus Budi Prasetyo menyambut baik reorganisasi yang dilakukan DJP. Ia yakin pelayanan dan pengawasan akan jauh lebih fokus dan optimal karena WP lebih spesifik. KPP Pratama melayani WP kewilayahan, sedangkan KPP Madya mengawasi WP yang berkontribusi besar.

“Ini sangat bagus sekali karena diharapkan penerimaan yang selama ini ada di-manage dengan lebih kompeten, sehingga pelayanan juga lebih bagus. Di sisi lain, ke wilayahan nanti akan menambah tax base, sehingga kita bergerak bareng. Penerimaan tidak bertumpu terhadap Wajib Pajak tertentu, karena tax base-nya meningkat,” kata Agus di ruangannya, pada (21/7).

WP KPP Madya Dua Jakarta Selatan (Jaksel) I berjumlah 1.313 terdiri atas 1.284 WP Badan dan 30 WP Orang Pribadi (OP). Sebagian besar WP berasal dari Kanwil DJP Jaksel I, akan tetapi ada pula yang berasal dari KPP lain.

“Tidak semua WP di Madya berkontribusi besar, karena Wajib Pajak grup dijadikan satu, jadi ada yang kontribusi atau kepatuhannya biasa saja. Di sisi lain, mengapa demikian, karena bila satu grup terdaftar dalam satu KPP, KPP bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi.”

KPP Madya Dua Jaksel I mengimplementasikan pengawasan kolaboratif. Tugas pengawasan dilakukan oleh account representative (AR) dan fungsional pemeriksa hingga supervisior. Dengan demikian, analisis data dan penerbitan SP2DK (surat permintaan penjelasan data/atau keterangan) lebih sempurna. Di sisi lain, WP akan mendapat informasi atau imbauan yang lebih valid dan seirama.

Selain itu, KPP ini memiliki strategi membagi WP sektor unggulan di setiap seksi pengawasan. Sektor unggulan itu adalah pengolahan, perdagangan; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; transportasi dan pergudangan; pertambangan dan pergudangan; konstruksi; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Jadi, Seksi Pengawasan I fokus sektor perdagangan, II jasa, dan seterusnya,” tambah Agus.

Kemudian, KPP Madya Dua Jaksel I memaksimalkan pula data dan informasi WP dari Kantor Pusat DJP atau Kanwil berupa LHA alias laporan hasil analisis dan center for tax analysis (CTA), KPP pun memiliki amunisi data dari Approweb atau aplikasi profil berbasis web.

“Sebenarnya kita sudah punya sistem yang disediakan semua oleh Kantor Pusat. Lengkap. KPP hanya tinggal menjalankan dan improve. Contoh, data sudah disediakan—ada LHA, CTA, atau Approweb. Kita bisa melakukan analisis mandiri juga, namanya data penguji,” kata Agus.

CRM

Seluruh KPP Madya telah dibekali juga dengan CRM (compliance risk management) atau pengawasan WP berbasis risiko. Melalui sistem ini fiskus telah mempunyai pemetaan WP yang berisiko rendah sampai tinggi, salah satu fokusnya adalah potensi praktik transfer pricing. Dengan CRM, KPP akan terbantu dalam menyusun strategi pengawasan kepada tiap WP.

“Sekarang fokus pengawasan ada dua, namanya pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material. Nah, dua utama ini tools-nya sudah semua disediakan oleh Kantor Pusat dan Kanwil,” kata Agus.

Hal yang senada juga diungkapkan Kepala KPP Madya Dua Jakarta Barat Samingun. Menurutnya, tujuan reorganisasi yang utama adalah meningkatkan produktivitas pengawasan dan fokus pada WP yang punya ability to pay. Untuk itu, DJP mengandalkan CRM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material yang bermuara pada penerimaan. Adapun target penerimaan pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat (Madu) adalah Rp 9,42 triliun atau 21,53 persen dari target Kanwil DJP Jakarta Barat Rp 43,76 triliun.

“Sebab, sebenarnya tantangan di seluruh Asia Tenggara adalah penghindaran pajak masih tinggi. Artinya, menjadi tugas besar kita bersama agar meningkatkan kepatuhan WP dengan hak dan kewajiban dilakukan secara adil. Karena sistem kita self assessment, otoritas pajak wajib menilai data yang dilaporkan WP sudah benar atau belum. Untuk bisa menilai kita bisa punya data, baik data pemicu dan penguji,” jelas pria yang biasa disapa Sam ini, di ruangannya, Selasa (22/7).

Tak kalah penting, KPP yang melayani 2.577 WP ini menjunjung tinggi pola komunikasi yang baik dengan WP. Tanpa itu, rasa saling percaya pun akan sulit tumbuh diantara kedua belah pihak.

“Prinsip KPP salah satunya sinergi. Untuk saling kenal, pegawai harus menjalankan knowing your taxpayer, berikan layanan kepada WP sesuai dengan hak dan kewajiban WP, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.”

Sinergi dengan bea dan cukai

Bersinergi juga turut menjadi kunci dari KPP Madya Kota Bekasi. Reza Saleh menuturkan, sejak menjabat sebagai kepala kantor ia langsung mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi (KPPBC-Bekasi) untuk memperkukuh joint program. Kerja sama ini direncanakan berupa integrasi analisis data WP.

“Mereka menawarkan, beberapa pegawai KPP untuk melihat langsung proses bisnis mereka, mungkin 1-2 hari. Dari hasil pekerjaan bea cukai implementasi perpajakan nantinya bagaimana,” tambah Reza, pada Rabu (30/6).

Ia optimistis, joint program dapat meningkatkan penerimaan di kedua unit vertikal kementerian keuangan ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, seluruh kementerian/lembaga harus bekerja bersama mencapai target total penerimaan negara. Adapun target penerimaan pajak KPP yang melayani 2.432 WP ini sebesar Rp 4,1 triliun.

“Untuk menggali potensi perpajakan WP yang melakukan ekspor dan impor maka pertukaran data dengan KPPBC-Bekasi menjadi penting. Hal ini karena pada saat di lapangan, pihak BC dapat melakukan cek fisik langsung terhadap barang yang akan di ekspor atau di impor. Sehingga apabila terdapat perbedaan antara fisik dan dokumen, maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga pokok dan pajak masukan.”

Menurutnya, Kanwil DJP Jawa Barat III selalu memberi arahan untuk selalu bersinergi dengan pelbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan. Selain dengan unit vertikal kementerian keuangan, KPP Madya Kota Bekasi sudah menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Keduanya berencana menggali potensi perpajakan bersama.

SPECIAL REPORT

Melinting Rasa dan Aroma Saling Percaya

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

 

Berdiri sejak 1979, Gandum menjaga eksistensinya sebagai perusahaan rokok lokal dengan menjaga kualitas produk dan kepatuhan pajak.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Industri hasil tembakau mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai multiplier effect yang sangat luas. Ia menumbuhkan industri jasa terkait, menyediakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja terutama di daerah penghasil tembakau, cengkih, dan sentra produksi rokok.

Di tengah pandemi Covid-19, industri hasil tembakau di Indonesia mencatatkan kontribusi terhadap APBN sebesar 10,11 persen di 2020. Sementara, penerimaan cukai mencapai Rp 205,68 triliun dengan proporsi terbesar cukai hasil tembakau sebesar Rp 170,24 triliun atau naik sebesar 3,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam APBN 2022, penerimaan cukai hasil tembakau ditarget Rp 193 triliun, naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya.

SKT dan SKM

PT Gandum (Gandum) dirintis Widjajanto Wibowo sejak 1979. Produsen rokok kretek—lebih dikenal sebagai sigaret kretek tangan (SKT)—merek GANDUM ini awalnya hanya punya lima karyawan. Pada 1980, saat pemasaran mulai menjangkau luar pulau, jumlah tenaga kerjanya mencapai 1.200. Di tahun 1983, perusahaan ini mengembangkan pabrik baru di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setahun kemudian, perusahaan perorangan ini menjadi perseroan terbatas (PT).

Baca Juga: Sayap-Sayap Kepatuhan Pajak

Setelah peningkatan sarana dan kapasitas produksi SKT, untuk memenuhi permintaan pasar, manajemen melakukan persiapan membuat sigaret kretek filter mesin (SKM). Ceruk pasar SKM kemudian tumbuh signifikan, baik pada konsumen pemula, maupun sebagai opsi bagi konsumen rokok kretek reguler. Direktur Utama Gandum Tusin Kaman mengisahkan, pada tahun 1986 itu kehadiran rokok SKM mulai diterima baik oleh konsumen. Kini, perusahaan menghadirkan dua varian produk ke pasar konsumen, yaitu SKT dan SKM.

“Cukai SKT lebih rendah, karena SKM menggunakan mesin,” kata Tusin kepada Majalah Pajak, (16/05/2022).

SKM menggunakan empat mesin. Pertama, cigarette making, yang berfungsi membuat rokok batangan secara otomatis. Kedua, mesin OPP, untuk menempel pita cukai dan membungkus kotak rokok dengan OPP film. Ketiga, mesin packing dan bandroling, untuk memasukkan rokok batang ke dalam kotak. Keempat, mesin boxer, untuk memasukkan pak rokok ke dalam slof yang kemudian membungkus rokok itu dengan plastik.

Rokok lokal memiliki cita rasa yang khas. Terbukti, Gandum mampu melewati badai pandemi yang notabene menurunkan konsumsi masyarakat. Tusin mengungkapkan, salah satu keberuntungan industri tembakau saat pandemi 2020–2021 adalah turunnya harga cengkih dan tembakau. Ia menyebutkan, dari 2019 ke 2020, Gandum mencatat pertumbuhan penjualan bruto (termasuk pita cukai, PPN pita cukai, dan pajak daerah) sebesar 19,07 persen, sementara penjualan neto meningkat 7,76 persen. Pertumbuhan bruto berlanjut di 2020 ke 2021 sebesar 8,04 persen, sedangkan neto 1,18 persen.

“Tahun 2019 ke 2020, ke 2021 kami masih eksis. Tembakau, cengkih masih hidup. Jadi, kalau ada pengusaha golongan II (pengusaha pabrik hasil tembakau) bilang 2019, 2020, 2021 dia susah bayar, pajaknya sedikit, padahal omzetnya masih besar, itu bohong. Dia enggak mau bayar pajak. Kalau kita konsekuen, bisa dilihat track record-nya. PPh Pasal 25 kita bagaimana,” ungkap Tusin.

Ia memastikan, Gandum berupaya mematuhi aturan pajak karena perusahaan percaya kebijakan pemerintah bertujuan untuk pembangunan. Pembangunan melahirkan pemerataan, sehingga membuka pintu kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan salah satu key performance index (KPI) proses bisnis yang diyakini dapat membawa kemajuan perusahaan.

“Gandum patuh pajak, alasannya simpel: pembangunan itu sudah nyata sekarang ini. Sekarang kita dari Malang ke Surabaya sudah dekat, lewat tol. Pembangunan jalan tol, ya, salah satunya kontribusi dari pendapatan pajak. Contoh lain, saat ini kita rasakan BBM untuk masyarakat menengah ke bawah enggak naik, salah satunya karena kontribusi pajak, dari subsidi,” kata Tusin.

Kualitas dan SDM

Kesuksesan Gandum juga tidak terlepas dari strategi bisnisnya, terutama ekspansinya ke pasar luar Kota Malang. Rokok GANDUM telah menjangkau Medan, Pekan Baru, Palembang, Lampung, Bogor dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Manado, Sampit, bahkan sudah ekspor ke Filipina.

Baca Juga: Rajut Persahabatan dan Kepatuhan ala ‘Salesman’

“Di samping itu, kami terus mempertahankan kualitas produksi. Etiket dan pengolahan harus kita jaga, itu yang utama,” ungkap Tusin. “Namun, rokok itu kembali pada chemistry, faktor x. Kadang satu chemistry saya laku di daerah Makassar, tapi di daerah Medan belum tentu,” ungkap Tusin.

Sebatang GANDUM memiliki komposisi 10 sampai 15 jenis tembakau, antara lain tembakau yang berasal dari Madura, Bojonegoro, Temanggung, Paiton, Ploso, dan lain-lain. Namun, eksistensi Gandum rupanya juga didukung oleh chemistry seluruh karyawan. Pegawai diperlakukan sebagai partner yang saling mengisi dan bersinergi. Gandum juga memberdayakan petani tembakau dan cengkih di pelbagai daerah.

“Contoh sederhana, kami memiliki tim pemasaran. Mereka harus kita anggap sebagai partner. Kalau mereka mencapai target kita harus memberikan bonus agar mereka tetap punya semangat,” ungkap Tusin.

Tusin menambahkan, “Secara menyeluruh, kunci agar produk Gandum bisa diterima oleh masyarakat adalah membangun jalur distribusi, membangun clean positioning yang lebih baik. Walaupun kita kelas menengah ke bawah, kita berusaha membuat packaging yang lebih menarik, menjaga kualitas.”

Peduli rokok lokal

Kendati demikian, tiada perusahaan atau industri yang tidak menghadapi tantangan. Setelah menerima berkah kinerja yang cukup gemilang sepanjang 2019–2020, pertumbuhan penjualan 2020–2021 dari penjualan neto kecil karena tingginya kenaikan cukai. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan rata rata 12 persen mulai 1 Januari 2022.

Menurut Tusin, kenaikan itu membuat industri lokal semakin susah bersaing dengan rokok impor. Naiknya cukai yang diiringi dengan naiknya harga cengkih, memaksa produsen rokok menaikkan harga agar tidak merugi.

“Kami berharap, pemerintah dapat lebih peduli dengan industri rokok lokal,” harap Tusin.

Kenaikan cukai, menurut Tusin, juga kian menyuburkan rokok ilegal karena harganya yang jauh lebih murah. Padahal, rokok ilegal merugikan industri rokok legal dan menggerus pendapatan negara. Tusin berharap Kanwil DJP Jawa Timur III dan Bea dan Cukai bersinergi untuk membasmi peredaran rokok ilegal ini.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Mengenal WP dari Depan, Kiri, dan Kanan

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

Perluasan basis pajak diformulasikan dalam konsep Segitiga Kepatuhan. Kepatuhan digayuh lewat pembangunan hegemoni narasi—apa pula itu?

 

MAJALAHPAJAK.NET – Ini merupakan pertemuan kedua kami dengan Farid Bachtiar di tahun 2022. Sebelumnya, tim Majalah Pajak berbincang langsung saat Farid masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau. Sejak pertengahan April 2022, Farid mengemban amanah menakhodai Kanwil DJP Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III). “Selamat datang, kita ketemu lagi, tapi sekarang di Malang, ya,” sapanya, Selasa pagi (28/06).

Ia mengaku bersuka cita atas setiap amanah yang diberikan. Terlebih, kini ditugaskan di kampung halamannya, Kota Malang. Bagi Farid, yang utama adalah tetap mengacu dan menerapkan konsep Segitiga Kepatuhan sebagai fondasi utama untuk mencapai target penerimaan yang ditopang dengan upaya peningkatan produktivitas SDM, peningkatan pengawasan kepatuhan WP dan perluasan basis pajak, namun dengan tetap menyesuaikan potensi dan tantangan di daerah.

Seraya menjelaskan, ia menunjukkan karton berbentuk limas segitiga yang disebut Segitiga Kepatuhan tersebut pada sisi-sisinya.

Sisi depan dengan warna kuning, menggambarkan kondisi ekonomi, sosiologi, industri, bisnis, dan kejiwaan Wajib Pajak (WP). Artinya, Kanwil DJP Jatim III akan memastikan setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) unit vertikal menguasai WP secara komprehensif. Kanwil DJP Jatim III memiliki 15 unit vertikal, meliputi KPP Pratama yaitu KPP Madya Malang, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Situbondo, dan KPP Pratama Tulungagung.

Selanjutnya, sisi kanan, menggambarkan empat klaster kepatuhan WP, mulai dari lapisan paling bawah atau paling lebar dikategorikan sebagai “patuh”, naik ke lapisan selanjutnya masuk kategori WP dengan tingkat kepatuhan “berusaha namun tidak selalu berhasil”, agak ke atas disebut WP “tidak patuh”, hingga pada puncaknya kategori WP “tidak mau patuh”.

Berpasangan dengan sisi kanan, sisi kiri berisi peta jalan mengawasi empat lapisan kepatuhan WP. Area paling bawah berisi kemudahan proses bagi WP patuh; untuk menghadapi lapisan berikutnya ditempuh dengan bimbingan; menanjak ke lapisan WP tidak patuh, maka akan dilakukan pemeriksaan; dan puncaknya akan dilakukan tindakan hukum bagi WP yang tidak mau patuh.

“Kita berupaya mendorong WP menuju lapisan paling bawah dimana WP semakin patuh dan menekan lapisan paling atas (WP tidak mau patuh) agar bergerak ke bawah,” tambah Farid.

Sejatinya, Segitiga Kepatuhan ini senada dengan pengembangan sistem DJP bernama Compliance Risk Management (CRM). Berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019, CRM sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP serta evaluasinya.

Dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan (Arjuno, Semeru, Panderman, Kawi, Kelud), Malang Raya menjadi salah satu sentra produksi dan industri tembakau yang berkembang cukup baik di Indonesia. Ini tercermin dari kontribusi penerimaan pajak sektor pengolahan tembakau yang cukup dominan, yakni mencapai sebesar 48 persen di Kanwil DJP Jatim III.

“Tapi karakteristik tembakau perlu dicermati. Bandingkan dengan sawit, kalau harganya naik, penerimaan juga naik, dan sebaliknya. Penerimaan pajak sawit mencerminkan transaksi atau konsumsi real yang terjadi dari real penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kalau di sini, enggak. Jangan baca Kanwil DJP Jatim III itu basisnya adalah PPN. Karena tembakau itu disesuaikan bukan dengan transaksi atas konsumsi rokok, bukan orang merokok terus bayar PPN, tapi penerimaan PPN-nya muncul karena ditalangi dulu oleh industri rokok, ditebus istilahnya. Bayar cukai disertai dengan pembayaran PPN. Misalnya, cukainya itu dibayar (ditebus) pada bulan Desember 2015 untuk penjualan rokok beberapa bulan ke depan (triwulanan) pada tahun 2016,” urai Farid.

Mekanisme itu membuat anomali pada penerimaan, sehingga strategi yang dilakukan Kanwil DJP Jatim III di 2022 adalah memperluas basis penerimaan pajak dari sektor lain agar tidak tergantung pada satu sektor saja. Di sisi lain, Kanwil juga mempunyai beberapa KPP yang memiliki potensi alam dari sumber daya laut, sehingga sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang potensial.

         Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral

Setelah membukukan penerimaan PPh dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) senilai Rp 1,88 triliun, Farid kembali menegaskan perlunya melakukan segmentasi dalam rangka penggalian potensi. Kanwil DJP Jatim III telah melaksanakan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) dan memutuskan beberapa strategi optimalisasi penerimaan pasca-PPS. Salah satunya adalah dengan membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral yang meliputi beberapa sektor seperti perikanan, industri hasil tembakau, peternakan, pertambangan emas, dan sektor bendahara instansi pemerintah.

Sebagai gambaran, Satgas Optimalisasi Sektor Industri Hasil Tembakau terdiri atas KPP Madya Malang, KPP Malang Selatan, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Pasuruan, dan KPP Pratama Jember; sementara Satgas Optimalisasi Sektor Perikanan diketuai oleh KPP Pratama Situbondo dengan anggota KPP Madya Malang, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Situbondo, KPP Pratama Probolinggo, dan KPP Pratama Banyuwangi. Setiap tim satgas terlibat dalam penyusunan modul penggalian potensi pajak masing-masing sektor inti (core business) dari hulu ke hilir beserta sektor usaha pendukung (supporting business). Dari modul yang sudah disusun diharapkan ada kesamaan dan keseragaman langkah untuk mendorong kepatuhan WP pada sektor-sektor itu, yang meliputi kepatuhan daftar, lapor, dan bayar.

Selain itu, penggalian potensi pajak harus berbasis pada data, information, and, knowledge (DIK). Data yang diperoleh atau dikumpulkan diolah untuk menjadi informasi. Dari olahan informasi itu, kemudian digunakan sebagai pengetahuan (knowledge) untuk pengambilan keputusan. Contoh dari data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), data pemicu dari Kantor Pusat DJP, data CRM, serta data SPT PPh dan PPN pada sektor peternakan dilakukan analisis penyandingan, perbandingan antartahun pada sebuah populasi WP. Data ini diolah menjadi informasi yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sektor peternakan di beberapa wilayah KPP masih cukup rendah. Dari informasi diputuskan pula pengujian kepatuhan dengan menerbitkan Laporan Hasil Penelitan (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data, dan/atau Keterangan (SP2DK),

yang dilanjutkan untuk dikirimkan kepada populasi WP sektor itu.

“Akurasi data itu penting, data membangun trust kepada Wajib Pajak. Keyakinan teman-teman pegawai dalam melaksanakan eksekusi atas data juga semakin tinggi. Ini yang melatarbelakangi sehingga perlu dibentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral,” jelas Farid.

Ia menyebutkan, misalnya, pada sektor perikanan, data dan informasi yang digali tidak hanya mencakup tangkap dan budidaya. Ada dari sisi ekspor, ada sektor transportasi, pakan, dan sewa alat termasuk bisnis cold storage. Adapun ekspor perikanan dihimpun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selanjutnya, data dikumpulkan dan diolah oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jatim III untuk kemudian dieksekusi oleh KPP.

“Fungsi-fungsi yang ada pada bidang-bidang dan KPP di-reorganize menjadi satu dalam sebuah satgas dalam rangka pengawasan sektor perikanan. Karena kalau kerja sendiri-sendiri enggak dapat apa-apa—cuma ngumpulin data tapi enggak dianalisis, enggak dibagi ke pemeriksaan percuma, enggak ada nilai tambah. Padahal, data bisa diolah jadi rupiah, knowledge juga bisa diubah jadi rupiah,” jelas Farid.

Secara paralel dan simultan, jajaran Kanwil DJP Jatim III juga perlu membangun hegemoni narasi berupa informasi kepada publik tentang giat sektoral yang tengah diawasi tingkat kepatuhan perpajakannya. Artinya, setiap aktivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perlu disosialisasikan.

“Supaya masyarakat di seluruh ekosistem sektor tersebut aware dan berpikir, ‘Oh temanku di sebelah sana diperiksa, kena SKP (Surat Ketetapan Pajak) gede, mendingan aku melakukan pembetulan SPT tahunan aja deh daripada aku diperiksa’,” urai Farid.

Informasi akan dikemas oleh P2Humas Kanwil DJP Jatim III menjadi pemberitaan maupun konten yang disebarluaskan secara multichannel, bisa melalui media sosial, podcast, siaran radio, kegiatan penyuluhan oleh penyuluh, relawan pajak, dan seterusnya. Dalam membangun hegemoni narasi itu, Kanwil DJP Jatim III juga bersinergi dengan pemangku kepentingan, mulai dari media, DJBC, pemerintah daerah (pemda), asosiasi terkait.

Akurasi data itu penting, data membangun trust kepada Wajib Pajak. Keyakinan teman-teman pegawai dalam melaksanakan eksekusi atas data juga semakin tinggi. Ini yang melatarbelakangi sehingga perlu dibentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektoral.

—Farid Bachtiar

 

Prioritas

Salah satu anggota Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektor Perikanan dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Sektor Industri Hasil Tembakau adalah KPP Madya Malang. Kontribusi KPP ini ditopang oleh industri hasil tembakau kontribusi sebesar 84 persen di 2021. Kepala KPP Madya Malang Muhammad Na’im Amali mengungkapkan, industri hasil tembakau merupakan sektor tangguh diterjang badai pandemi. Pertumbuhannya nyaris tidak berdampak sepanjang 2020 hingga 2021. Realisasi penerimaan KPP Madya Malang 2021 sekitar Rp 24,091 triliun atau 101,08 persen dari target sebesar Rp 22,833 triliun.

Kendati demikian, memasuki 2022, tantangan menghantui industri pengolahan hasil tembakau setelah kenaikan cukai lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022. Tarif cukai resmi naik rata-rata 12 persen per 1 Januari 2022.

Untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) golongan I (produksi lebih dari tiga miliar batang per tahun) kenaikan cukai sebesar 13,9 persen menjadi Rp 985 per batang dari sebelumnya Rp 865 per batang. Penyesuaian tarif ini dilakukan dengan pertimbangan menurunkan prevalensi perokok di bawah umur. Penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN 2022 dengan target senilai Rp 193 triliun, dimana target tersebut naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya.

“Dampak kenaikan cukai ini akan kena di industri pengolahan hasil tembakau. Mudah-mudahan dampaknya tidak berpengaruh kepada penerimaan pajak. Walaupun secara sistematis yang beli (rokok) akan berkurang, batang yang diproduksi berkurang, PPh (Pajak Penghasilan) badan turun. Di sisi lain, ada kenaikan PPN (menjadi) 11 persen persen, yang bisa menjadikan peluang,” ungkap Na’im kepada Majalah Pajak di ruang kerjanya, (28/06).

Meski begitu, KPP Madya Malang akan tetap fokus menerjemahkan strategi yang telah diarahkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III melalui beragam inovasi. Baik dalam memanfaatkan data dan informasi, membangun sinergi, dan narasi dari setiap kegiatan KPP.

KPP Madya menjalankan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk menjaga kepatuhan pelaporan SPT tahunan, pembayaran masa, dan lainnya. Kemudian, melakukan Pengawasan Kegiatan Material (PKM) melalui kegiatan analisis laporan keuangan yang disajikan dalam kantor pusat (Approweb), data dan informasi dari eksternal yang disandingkan dengan SPT tahunan WP.

“Kalau ada perbedaan analisis data, kita konfirmasi, dibayar kekurangannya. Bila WP tidak merespons, kami akan naikkan menjadi pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum,” kata Na’im.

KPP Madya Malang juga memanfaatkan CRM untuk membantu memetakan prioritas WP yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan. Tak lupa, KPP Madya Malang turut memperluas basis data dari sektor penentu lain, yakni perdagangan; jasa keuangan; pertambangan; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Maka yang prioritas, siapa mereka? WP yang data lengkap, kemampuan membayarnya tinggi, tetapi potensi ketidakpatuhannya rendah. Karena 1.600-an WP kami awasi semua dalam periode yang singkat rasanya tidak mungkin. Maka perlu diprioritaskan,” jelasnya.

Secara bersamaan, KPP Madya Malang juga berkolaborasi dengan DJBC untuk memberantas rokok ilegal.

“KPP Madya Malang menanamkan narasi kepatuhan kepada seluruh Wajib Pajak dan pemangku kepentingan dengan memperkuat integritas dan meningkatkan pelayanan,” tambah Na’im.

KPP Madya Malang menanamkan narasi kepatuhan kepada seluruh Wajib Pajak dan pemangku kepentingan dengan memperkuat integritas dan meningkatkan pelayanan.

—Muhammad Na’im Amali

Basis data

Sementara itu, KPP Pratama Kediri mengimplementasikan Segitiga Kepatuhan ke sektor utama, yaitu administrasi pemerintah/bendahara instansi pemerintah. Dalam hal ini melakukan pengawasan kepatuhan para bendahara pemerintah, baik pemerintah kota Kediri maupun bendahara instansi vertiKal lainnya dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Kediri. Dalam metode pengawasannya, KPP Pratama Kediri telah membuat Aplikasi Pengawasan Bendahara (ASMARA), yang diharapkan pada saat rekonsiliasi data setoran pajak dan serapan anggaran telah sesuai ketentuan. KPP juga menjajaki perluasan basis data di sektor properti dan real estate serta perdagangan.

“Di sini lebih banyak Wajib Pajak-nya karyawan dari perusahaan pabrik rokok terbesar, ASN maupun orang pribadi pengusaha. Pertumbuhan penduduk dan ditetapkannya kawasan industri memacu Kota Kediri memiliki prospek ke depan yang positif. Saya meyakini bahwa prospek ke depan, sudah terlihat, dan sangat bagus adalah properti karena Kota Kediri menurut survei merupakan kota paling nyaman di Indonesia,” ungkap Kepala KPP Pratama Kediri Soleh Abdulrahman di ruangnya, Rabu pagi (29/06).

Proyeksi itu senada dengan konsep pembangunan daerah. Di Kediri, akan dibuka Bandar Udara Internasional Dhoho yang rencananya mulai beroperasi di 2024. Pembangunan ini akan membangun aglomerasi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sejak 2021, KPP Pratama Kediri sudah mulai memetakan sektor properti beserta turunannya, dimulai dari penyisiran toko bangunan. KPP telah mengadopsi sistem bernama MOTIVA (Monitoring Informasi Validasi PPh PHTB) untuk menjaga kepatuhan pembayaran PPh Final PHTB (Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan). Sistem ini juga berguna untuk mengetahui lokasi objek pajak yang ditransaksikan; mencari data pembanding untuk tujuan penilaian ulang atas objek yang ditransaksikan di bawah nilai wajar; membuat zona nilai tanah agar memudahkan pengawasan atas transaksi yang belum wajar; membuat data objek yang ditransaksikan untuk diinformasikan kepada pemangku kepentingan, seperti pemda, BTN, atau PPATK; hingga demi membuat single value multi porpuse.

“MOTIVA berisi peta. Kita ambil geo tagging-nya. Setiap lokasi itu, seperti kawasan real estate, toko-toko bangunan, pusat oleh-oleh kita coba bikin rincinya—apakah sudah terdaftar atau belum NPWP-nya, peraturan pelaporannya, pembayarannya,” jelas Soleh.

Diciptakan pula Sistem Pengawasan Kewilayahaan (SIWAYAN). Kepada Majalah Pajak, Soleh beserta tim menunjukkan cara kerja aplikasi ini, dimulai dari membuka peta tematik yang menggambarkan kepatuhan pembayaran pajak WP.

“Dengan adanya MOTIVA dan SIWAYAN, ketika suatu daerah di peta diklik, secara otomatis tampak warna merah menunjukkan WP belum bayar dan warna hijau menunjukkan WP sudah melakukan pembayaran pajaknya. Bahkan, terdapat info tindaklanjut SP2DK,” jelas Soleh.

Ketika suatu daerah di peta diklik, secara otomatis tampak warna merah menunjukkan WP belum bayar dan warna hijau menunjukkan WP sudah melakukan pembayaran.

—Soleh Abdulrahman

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Kiat Krisna Menangkis Krisis

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Ajik Krisna bertahan melawan dampak pandemi Covid-19 yang menggerogoti perekonomian Bali. Ia rajin berinovasi dan ogah jadi pengusaha bodong.

 

Majalahpajak.net – Bali, dengan beragam adat-istiadat, keunikan topografi, dan keramahannya, sangat bergantung pada pariwisata. Maka, ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020, perekonomian Bali terempas lantaran tingkat kunjungan wisatawan berada di titik nadir. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun hingga 99,99 persen dari yang semula sebanyak 552.403 orang di bulan Desember 2019 menjadi hanya 22 orang di bulan Agustus 2020.

Salah satu pelaku usaha yang ikut merasakan dampaknya adalah Gusti Ngurah Anom atau akrab disapa Ajik Krisna. Pemilik Krisna Oleh-Oleh Bali sekaligus pendiri Krisna Holding Company ini mengatakan, semula tak pernah menyangka virus yang menginfeksi dunia ini akan berlangsung lama dan menimbulkan efek domino begitu parah.

Si Crazy Rich Bali ini pun, mesti menjalankan aneka efisiensi untuk bertahan. Ia terpaksa—dengan mengeluarkan air mata—merumahkan separuh karyawannya agar keberlangsungan bisnis tetap berjalan sembari mempertahankan lapangan pekerjaan sedapat mungkin. Ia tetap memberi bantuan sembako kepada yang dirumahkan, dengan menjual beberapa mobilnya.

“Sebelumnya karyawan kami sampai 2.500 orang, tapi karena pandemi terpaksa kami mengurangi jumlah sampai separuhnya. Sekarang perlahan sudah kami pekerjakan kembali, sudah mencapai sekitar 1.300-an,” kata Ajik kepada Majalah Pajak melalui konferensi video, Senin (30/5).

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah
Selalu optimistis

Tak mau berlarut dalam kesedihan dan berpangku tangan, Ajik mulai mencari cara agar bisa bertahan. Pada Juni 2020, ia kembali buka dua dari delapan toko yang sempat tutup sejak April 2020. Ajik menyisir beberapa jenis usaha yang masih bertahan di masa pandemi. Ia berkesimpulan, bisnis kuliner bisa jadi salah satu jalan keluar.

Ajik kemudian mulai menjual kacang tanah goreng secara daring. Kacang itu berasal dari kebun miliknya sendiri di Bali Utara yang ditanam, dirawat, dan dipanen bersama sejumlah karyawan. Separuh hasil panen ia sumbangkan ke masyarakat, dan 50 persennya ia jadikan bahan baku produk yang diberi nama Kacang Ajik ini. Dari sanalah kemudian ia membuat membuat aneka produk di masa pandemi.

Pria kelahiran Buleleng 5 Maret 1971 ini tetap optimistis meski dagangan barunya itu tak terlalu laku. Ia yakin cara ini harus dilakukan agar brand yang dimilikinya tersiar ke mana-mana, dan pelan-pelan dapat memulihkan ekonomi bisnisnya.

“Setelah pandemi turun seperti sekarang ini, produk kami sudah punya brand. Daripada kita setelah pandemi sudah mulai berangsur-angsur baik, kita baru mulai. Jadi, menurut saya enggak ada kata terlambat,” katanya.

Selama pandemi, ada 14 varian produk kudapan baru yang ia produksi dan ia jual melalui e-commerce maupun lokapasar miliknya.

Empat pilar

Dalam menjalankan bisnis, Ajik berpegangan pada empat pilar: supplier, pemerintah, kreditur, dan karyawan. Bagi Ajik, penting baginya memerhatikan 475 UMKM yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama di gerainya. Sebagai kurator produk UMKM, ia terjun langsung ke desa-desa dan berkenalan dengan si pembuat produk. Ia juga mendorong agar mereka berinovasi produk baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat.

“Dalam 1–2 bulan ini, kami akan mengeluarkan produk minyak goreng yang dibuat secara tradisional oleh ibu-ibu di perdesaan, tentunya kami juga urus perizinannya. Lalu biasanya di Hari Raya Bali, kami akan mengadakan pasar rakyat dan menggandeng seluruh UMKM untuk jualan di tempat kami,” imbuhnya.

Ajik selalu menaati peraturan pemerintah. Di kalangan KPP Madya Denpasar—tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak—Ajik dikenal sebagai pribadi yang komunikatif dan kooperatif. Ia rajin datang di setiap tax gathering yang dihelat kantor pajak.

Ia pertama kali berkenalan dengan pajak sekitar tahun 2008—2009 silam saat usahanya masih terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Di sebuah pertemuan kala itu, Kepala KPP Pratama Denpasar Timur Arif Irmawan mengajarkannya untuk mencari pegawai yang khusus menyusun pembukuan, mengelola laporan keuangan, dan melakukan pengarsipan dengan baik. Sebab, Arif melihat bisnis yang dikembangkan Ajik sangat berpotensial menjadi besar ke depannya.

Baca Juga: Pandemi Bangkitkan Inovasi dan Perilaku Baru

“Awal-awal saya pikir, kok, kenapa uang saya diatur. Tapi berkat beliau, akhirnya perusahaan kami sampai saat ini jadi lebih tertib pajak dan pembukuan sudah hampir 90 persen sangat rapi,” ungkap Ajik.

Bagi Ajik, pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan, baik PPh maupun PPN yang ia pungut dari konsumen.

“Saya enggak mau jadi pengusaha bodong; harus jadi pengusaha yang bersih. Dan itu uangnya (pajak) akan dirasakan masyarakat yang lain. Kalau memang harus bayar, ya bayar. Kalau memang enggak mampu bayar pajaknya, ya enggak beli. Belum jadi crazy rich Bali kalau belum bayar pajak yang benar,” tegasnya.

Ia pun berharap, ada keseimbangan antara aspek pemungutan pajak yang dilakukan DJP dengan aspek penyaluran pajak dari pemerintah sehingga manfaatnya lebih cepat dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan uang pajak disalurkan dengan baik dan benar sehingga tidak ada dana yang bocor, dan ketimpangan infrastruktur. Ajik, misalnya, melihat perlunya jalan tol untuk Bali Utara agar wilayah itu tidak timpang dengan wilayah lainnya.

“Bali Utara itu tempatnya bagus sekali. Peluang untuk pariwisata itu sangat tinggi. Jadi, kalau bisa dibantu, agar tingkat pariwisata bisa merata, pasti sangat membantu perekonomian di sana,” tutupnya.

Lanjut baca

Populer