Connect with us

Topic

Wabah Pendek Berdampak Panjang

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Semua—dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa harus saling bantu dan bergerak bersama menerapkan disiplin di segala aspek kehidupan.

 

Pandemi virus korona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah memunculkan peradaban baru yang menuntut semua pihak untuk mengubah pola atau cara lamanya dengan cara baru agar bisa mengikuti berbagai perubahan dan tak terempas zaman. Pakar manajemen yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengemukakan, situasi yang terjadi di masa pandemi ini menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi di tengah imbauan penerapan jaga jarak (physical distancing) dalam segala kegiatan di ruang publik.

“Kegiatan bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah mendorong pemanfaatan teknologi on-line meeting secara pesat. Para orang tua, anak-anak, maupun pekerja bisa belajar menggunakan teknologi secara produktif,” tutur Rhenald dalam webinar yang diselenggarakan Mahir Academy by Rumah Perubahan bertema “The Outbreak: Challenges and Opportunities”, Selasa (24/3).

Pendiri Yayasan Rumah Perubahan ini memaparkan, dampak wabah korona memang menghantam semua sektor usaha. Namun, imbuhnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

Pandemi korona yang sudah menyebar ke seluruh dunia telah menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang luar biasa. Banyak negara kewalahan menghadapi bencana pandemi ini, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Oleh karenanya ia mendorong semua pihak untuk saling membantu di tengah suasana sulit seperti saat ini dan bergerak bersama-sama mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

“Butuh kolaborasi besar-besaran untuk melalui masa-masa penuh tantangan seperti ini,” ujarnya.

Prioritas

Ia mengingatkan pentingnya memprioritaskan kalangan pekerja informal dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok yang paling rentan terdampak secara ekonomi.

“Yang paling rentan terdampak adalah sektor informal atau UMKM yang hidupnya mengandalkan perputaran uang harian. Kelompok ini harus menjadi prioritas untuk dibantu,” paparnya.

Rhenald mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menerapkan strategi realokasi anggaran guna membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal atau UMKM. Strategi itu untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat sumber daya yang cukup untuk bertahan di tengah situasi sulit.

Menurutnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

“Dengan memprioritaskan bantuan pada masyarakat bawah, pemerintah bisa menjaga daya beli, sekaligus menggerakkan pasar. Jika permintaan barang dan jasa terjaga, pelaku usaha skala besar juga akan terbantu,” urainya.

Rhenald berpandangan, wabah korona yang mulai merebak pada 20 Januari 2020 dengan episentrum di wilayah Wuhan, Tiongkok tersebar begitu cepat ke berbagai belahan dunia oleh globalisasi dan konektivitas transportasi.

Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021-2031.

“Korona ini memiliki karakter short-term outbreak. Wabahnya bersifat sementara. Seperti tsunami, kejadiannya singkat, tapi dampaknya luar biasa,” kata Rhenald.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Adaptasi

Era kenormalan baru (new normal) menuntut kalangan pelaku usaha untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan yang muncul setelah adanya pandemi virus korona. Analis ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengemukakan, langkah adaptasi oleh dunia usaha ini perlu dilakukan seiring dengan penerapan protokol COVID-19 di tengah upaya kalangan peneliti kesehatan dalam menemukan vaksin untuk menangkal dan menyembuhkan serangan virus korona di tubuh manusia.

“Mau tidak mau pelaku usaha harus mengikuti protokol baru dan segera beradaptasi dengan pandemi ini, seperti mendorong transaksi nontunai, penggunaan masker hingga pemeriksaan kesehatan,” jelas Rendy melalui surat elektronik kepada Majalah Pajak, Jumat (8/5).

Menurutnya, protokol penggunaan transaksi nontunai akan menjadi tantangan di tengah rendahnya literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menggiatkan kembali literasi keuangan di seluruh Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga desa dengan memanfaatkan agen laku pandai yang saat ini tersebar luas di pelosok daerah.

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok di bidang perdagangan yang berdampak pada ikut melemahnya kinerja dagang pelaku usaha dalam negeri yang bergantung pada pasar ekspor. Untuk itu perlu upaya diversifikasi negara mitra dagang sebagai tujuan ekspor selain Tiongkok.

“Pelajaran dari adanya Covid ini adalah perlunya diversifikasi negara tujuan ekspor seperti Australia, yang secara ukuran ekonomi relatif besar dan secara geografis juga relatif dekat. Apalagi Indonesia juga baru menandatangani kerja sama dengan Australia,”paparnya.

Rendy menuturkan, perkiraan lamanya waktu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat beragam di antara para analis maupun ekonom. Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021–2031 sebelum ekonomi kembali berjalan normal seperti sebelum terjadinya pandemi.

Seiring ketidakpastian ini, jelasnya, maka proses mitigasi pemerintah dalam menyambut new normal economy menjadi penting. Langkah yang perlu ditempuh juga harus komprehensif, misalnya meningkatkan anggaran kesehatan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya protokol pencegahan penyebaran untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat hingga kebutuhan alternatif pembiayaan anggaran di tengah semakin membesarnya belanja, baik untuk kesehatan maupun proses pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Suntikan Dana untuk Perusahaan Pelat Merah dan Harapan Pemulihan Ekonomi

“Untuk masyarakat, kuncinya adalah disiplin menjalankan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi bahkan setelah pandemi ini selesai. Ini tidak mudah memang, tapi jika dilakukan bersama akan terasa lebih ringan,”ujarnya.

Sektor paling terdampak

Ia menganalisis dua sektor yang terdampak sangat parah oleh pandemi korona, yakni manufaktur dan sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti transportasi, akomodasi hingga industri makanan dan minuman. Di sektor manufaktur, paparnya, perlemahan sudah terlihat pada Maret silam ketika Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan dari level 50 pada Februari menjadi 45 dan di bulan April turun lagi menjadi 27. Perlambatan ini tidak terlepas dari menurunnya permintaan dan juga terganggunya kinerja dagang Indonesia sehingga mengganggu sektor manufaktur.

“Untuk sektor pariwisata, jelas karena pembatasan aktivitas masyarakat akhirnya berdampak terhadap berkurangnya kunjungan ke daerah wisata dan akhirnya bermuara pada perlambatan pertumbuhan sektor-sektor terkait lainnya,” urai Rendy.

Ia mencontohkan sektor transportasi angkutan berbasis rel yang pada Q1-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan hingga minus 14 persen. Sementara angkutan udara mengalami kontraksi hingga minus 22 persen. Penurunan jumlah penumpang secara drastis terjadi akibat adanya pembatalan perjalanan kereta api dan pesawat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sementara untuk jasa akomodasi dan industri makanan dan minuman, ungkapnya, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhannya mengalami kontraksi hingga minus 3 persen yang disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan mancanegara hingga pembatalan berbagai kegiatan seperti rapat ataupun pertemuan di hotel, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

“Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan pemerintah seperti pemberian insentif pajak. Namun khusus sektor pariwisata, pemerintah dan asosiasi terkait perlu menumbuhkan lagi kepercayaan wisatawan untuk kembali berwisata dengan protokol yang baru. Peran influencer juga akan turut berdampak pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata,” ujarnya.

Stimulus fiskal

Rendy mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengucurkan dana stimulus khususnya insentif fiskal dalam jumlah cukup signifikan dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, yaitu tercatat sekitar 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, dana insentif yang disalurkan Pemerintah Tiongkok hanya sebesar 1,2 persen terhadap PDB, Korea Selatan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dan India tercatat 0,5 persen terhadap PDB.

“Beragam kebijakan dalam pelonggaran pajak untuk sektor manufaktur dan 18 sektor tambahan bisa memberikan sedikit ruang bagi cashflow para pelaku usaha,” tuturnya.

Rendy mengingatkan, dampak pandemi bukan hanya pada sisi suplai melainkan juga permintaan. Artinya bukan hanya pelaku usaha saja yang terdampak, tapi juga masyarakat luas sehingga melemahnya permintaan menjadi tak terhindarkan. Untuk itu pemerintah juga perlu fokus menjalankan strategi kebijakan yang jelas dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah.

“Saat ini kebijakan pemerintah masih terbatas di masyarakat miskin saja melalui bantuan sosial. Namun upaya untuk menjaga daya beli melalui cash transfer belum banyak terlihat. Padahal, cash transfer menurut Bank Dunia merupakan kebijakan yang lebih tepat khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia,” paparnya.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Menurutnya, rangkaian kebijakan fiskal yang sudah digulirkan pemerintah juga perlu diimbangi dengan kebijakan di sisi moneter dan keuangan. Ia mencontohkan kebijakan restrukturisasi kredit yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari 110 bank yang ada saat ini, ungkapnya, baru 74 bank yang menjalankan kebijakan restrukturisasi. Padahal dalam situasi seperti ini pengajuan restrukturisasi pasti meningkat karena banyak pelaku usaha yang harus melakukan konsolidasi pada laporan keuangan karena pendapatan yang tergerus seiring berkurangnya permintaan.

Sementara untuk sisi moneter, imbuhnya, pelonggaran likuiditas perlu terus dilakukan Bank Indonesia agar potensi pembiayaan usaha baru di tengah pandemi bisa dilakukan dengan mudah.

Target investasi tak tercapai

Rendy menuturkan, dampak pandemi korona tidak hanya terjadi di sektor perdagangan saja melainkan juga investasi sehingga imbasnya akan sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam hal investasi langsung, paparnya, salah satu sumber investor utama Indonesia adalah Tiongkok. Bahkan pada 2019 lalu Tiongkok menggeser Jepang di peringkat ke-2 sebagai negara dengan jumlah investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar di Indonesia. Sementara perekonomian Tiongkok sangat terdampak negatif dengan adanya COVID-19 ini. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada akhir 2020 akan melambat jadi hanya 1,2 persen setelah pada tahun lalu berada pada kisaran 6 persen.

Perlambatan ekonomi tentu akan berdampak pada proses konsolidasi ekonomi di dalam negeri Tiongkok dan sedikit banyak turut memengaruhi target investasi di Indonesia. Selain Tiongkok, dua negara lain yang menyumbang angka FDI yang besar yakni Singapura dan Jepang juga terdampak COVID-19. Sehingga target investasi di Indonesia tahun 2020 berpotensi tidak akan tercapai. Hal ini akhirnya akan bermuara terhadap capaian kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan karena porsi investasi terhadap PDB Indonesia merupakan porsi terbesar ke-2 setelah konsumsi.

“Kami memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2020 maksimal akan mencapai 2 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5 persen,” jelas Rendy

Topic

Pajak Ditata untuk Visi 2045

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sri Mulyani Menteri Keuangan RI/Foto: Dok. Kementerian Keuangan/Aris Sudarminto Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Foto: Dok. DJBC

UU HPP, reformasi struktural, dan reformasi fiskal ditempuh untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, UU HPP tak sekadar ingin mendulang pendapatan negara, melainkan bagian dari reformasi perpajakan yang terus-menerus dilakukan demi membuat sistem perpajakan yang memiliki tata kelola makin baik, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

“Kita mengharapkan sistem pajak menjadi makin efisien, netral, fleksibel, efektif, dan adil, dan memberikan kepastian, serta kesederhanaan bagi perekonomian, terutama para pembayar pajak, dan memiliki prediktabilitas atau stabilitas,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, beberapa waktu lalu.

Reformasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah—utamanya DJP—secara berkelanjutan sejak 1983 ini dilakukan baik dari sisi penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi. Nah, UU HPP ini merupakan reformasi di bagian regulasi atau kebijakan.

Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan melalui UU HPP, reformasi struktural, dan reformasi fiskal merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Untuk itu, APBN yang sehat—setelah bekerja ekstrakeras sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekonomi nasional—menjadi prasyarat.

“Tanpa APBN yang kuat, seluruh reform tidak mungkin terjadi. Jadi, inilah proses pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan APBN,” ucapnya.

Sapu jagat

UU HPP disebut sebagai omnibus law atau UU sapu jagat karena memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah beberapa UU perpajakan sekaligus. Pemerintah pun memastikan akan mengeluarkan 43 aturan pelaksanaannya—8 aturan berbentuk Peraturan Pemerintah dan 35 aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Salah satu klaster yang mengundang banyak perhatian adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau voluntary disclosure program yang akan berlangsung selama 6 bulan sejak 1 Januari—30 Juni 2022. Publik menyebut program ini sebagai Tax Amnesty Jilid 2 lantaran pemerintah memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang belum patuh, bahkan bagi yang pernah melakukan program pengampunan pajak ini pada 2016 silam.

Namun, DJP memaknainya sebagai kesempatan untuk WP yang belum melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan mereka sepenuhnya, melalui dua kebijakan. Kebijakan pertama ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mengikuti Amnesti Pajak 2016, tetapi tidak atau belum sepenuhnya melaporkan aset dan harta yang diperolehnya sejak 1 Januari 1985—31 Desember 2015.

Tarif PPh final yang dikenakan adalah 11 persen untuk deklarasi luar negeri (LN), 8 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri (DN), serta 6 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) atau hilirisasi SDA atau renewable energy.

Sementara, kebijakan kedua ditujukan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mengikuti Amnesti Pajak 2016, dengan basis aset perolehan tahun 2016—2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarif PPh Final yang dikenakan adalah 18 persen untuk deklarasi LN; 14 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset DN; dan 12 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Pasal 15 Bab VIII Ketentuan Peralihan UU HPP menyebut bahwa begitu UU HPP berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan harta bersih tidak berlaku, sepanjang pengungkapan dilakukan pada periode berlakunya PPS.

Pajak karbon

UU HPP juga mengenalkan pajak karbon. Sri Mulyani mengutarakan bahwa aturan ini menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Ia mengklaim, penerapan pajak karbon menjadi bukti komitmen pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk membiayai pengendalian perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan.

“Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,” ucapnya.

Singkatnya, mereka yang mengotori lingkungan, harus mengganti kerugian berupa pajak sebagai kompensasi untuk membersihkan lingkungan melalui kebijakan lain.

Di sisi lain, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Ia pun menyebut penerimaan negara dari pajak karbon akan dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. Yang pasti, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan berbagai hal, termasuk kesiapan industri dan kondisi ekonomi.

Di tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi batas yang ditetapkan.

Cukai

Klaster yang juga dimuat dalam UU HPP adalah perubahan tentang UU Cukai. Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aris Sudarminto mengemukakan, cukai adalah pungutan yang sangat khusus karena hanya dikenakan pada barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu etanol atau etil alkohol, minumal beralkohol, dan produk tembakau.

Aris bilang, jumlah barang kena cukai (BKC) di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara lain. Penerimaan cukai saat ini sangat tergantung pada Industri Hasil Tembakau (IHT).

“Itulah mengapa jika ada isu kenaikan tarif, semuanya ribut dan gaduh, karena memang 96 persen penerimaan cukai bergantung pada IHT,” ucapnya dalam webinar CITA, Selasa (23/11).

Berbeda dengan klaster lain yang lebih kompleks, klaster cukai hanya memuat 1 pasal perubahan dengan beberapa klausul. Pertama, pemerintah mendapat penguatan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis BKC dengan tetap melibatkan DPR RI.

Kedua, UU HPP juga menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) terkait pelanggaran cukai dan mendahulukan pemulihan negara.

Ketiga, UU HPP mengatur penyesuaian sanksi administrasi dalam upaya pemulihan kerugian pendapatan negara pada saat penelitian dan penyidikan. Dalam UU HPP, hasil penelitian yang tidak berujung pada penyidikan mewajibkan pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara pada tahap penyidikan, UU Cukai sebelumnya mengamanatkan penghentian penyidikan wajib membayar pokok cukai, ditambah sanksi denda 4 kali cukai kurang dibayar. Melalui UU HPP, penghentian cukup dengan membayar sanksi denda sebesar empat kali nilai cukai.

Lanjut baca

Topic

Spirit Kebersamaan di Tahun Pemulihan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mengintip penjabaran semangat gotong royong dan kebersamaan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Keterangan resmi yang dirilis Kementerian Keuangan mengungkapkan, RUU HPP—yang kemudian disahkan menjadi UU HPP—merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. Regulasi juga akan menjadi landasan yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya.

Implementasi berbagai ketentuan yang termuat di dalamnya diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak.

UU HPP secara umum mengatur enam aspek penting, yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh), mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, menambah Pajak Karbon, dan mengubah UU Cukai.

Pengaturan mengenai KUP yang meliputi sanksi pajak dan integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK-NPWP) berlaku sejak diundangkan. Pengaturan mengenai PPh berlaku mulai tahun pajak 2022 dan PPN mulai April 2022. Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari–30 Juni 2022. Pajak Karbon berlaku 1 April 2022 piloting PLTU batu bara. Adapun pengaturan UU Cukai berlaku sejak diundangkan.

Dalam UU HPP mengenai KUP, terdapat terobosan baru, yakni integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP Orang Pribadi akan semakin memudahkan WP dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Keberpihakan pada UMKM

Dalam pengaturan PPh, lapisan penghasilan WP Orang Pribadi yang dikenai tarif terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta, sedangkan PTKP tetap. Kenaikan batas lapisan tarif terendah ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah membayar pajak lebih rendah ketimbang sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan PPh Orang Pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar.

Perubahan-perubahan itu ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pelaku UMKM, baik pribadi maupun badan.

UU HPP mengatur perluasan basis PPN dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan dibebaskan dari PPN.

Pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Saat ini tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 15,4 persen, dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), Tiongkok (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen) dan India (18 persen).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, adanya peningkatan rentang penghasilan atas lapisan pertama tarif PPh akan membantu banyak orang pribadi dan karyawan. Jika sebelumnya WP terkait dengan penghasilan Rp 60 juta per tahun harus membayar PPh sebesar 15 persen, maka mulai awal tahun depan hanya dikenai 5 persen. Menurut data statistik, imbuhnya, jumlah karyawan di area ini mencapai lebih dari 2 juta. Artinya, akan banyak sekali masyarakat yang terbantu melalui skema tersebut.

“Kebijakan PPh mempertimbangkan benchmarking di berbagai negara; ini merupakan bagian dari gotong royong. Penghasilan lebih tinggi diharapkan berkontribusi lebih banyak; ini menunjukkan prinsip kebersamaan,” papar Yon dalam acara Sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Jumat (29/10).

Selain melalui perubahan lapis pada PPh Orang Pribadi, ketentuan PPh juga memberi dukungan kepada pelaku UMKM dengan pemberlakukan PTKP Rp 500 juta. Jika UMKM memiliki omzet Rp 1 miliar, jelasnya, maka penghasilan yang dikenai PPh hanya Rp 500 juta. UMKM hanya akan membayar separuh dari tingkat pajak yang berlaku dalam aturan sebelumnya. Di samping itu, PPh Badan juga dipertahankan 22 persen, setelah mempertimbangkan penerapan tarif di negara anggota OECD dan ASEAN.

 

Lanjut baca

Topic

Di Belakang Layar Target Pajak

Diterbitkan

pada

Managing Partner DDTC Darussalam

Target penerimaan pajak ditentukan melalui perpaduan proses politik yang dilandasi beragam variabel, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak.

Di akhir atau awal tahun, sepertinya kita selalu memperdebatkan masalah tidak atau realistisnya target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum ikut dalam perdebatan, penting bagi kita memahami penetapan target penerimaan pajak.

Managing Partner DDTC Darussalam mengutip DDTC Working Paper No 2119 berjudul “Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi”, yang menjelaskan bahwa dalam perspektif politik anggaran, penentuan besaran target penerimaan pajak akan selalu diselaraskan dengan upaya mendanai belanja pemerintah tanpa memberikan suatu risiko fiskal yang besar. Perspektif itu merupakan kerangka sederhana yang melihat penentuan target penerimaan berdasarkan target belanja dan skenario pembiayaan anggaran.

“Walau sederhana dan merupakan perspektif dasar politik anggaran, cara tersebut tentu berisiko untuk meleset. Pasalnya, penentuan target tidak diperhitungkan secara matang dengan melihat kemampuan, tren, serta asumsi-asumsi di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pemerintah kemudian menggunakan pendekatan yang lebih teknis dan bisa dipertanggungjawabkan secara kuantitatif,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak, pada (25/11).

“Sebagai contoh, melihat pola tax buoyancy atau elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Cara ini relatif sederhana karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan elastisitas secara historis serta asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun fiskal ke depan. Namun, metode perhitungan ini relatif sulit dilakukan di situasi turbulensi ekonomi seperti saat pandemi Covid-19.”

Selanjutnya, perhitungan kuantitatif lainnya bisa menggunakan analisis ekonometri berupa data time series. Artinya, dengan melihat pola pengaruh atas berbagai faktor terhadap penerimaan pajak di suatu negara, maka akan diketahui besaran proyeksi penerimaan di masa mendatang. Variabel yang dipergunakan bisa bermacam-macam, semisal pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, harga komoditas, perkembangan sektor tertentu, dan sebagainya. Berbagai pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan berbasis data makroekonomi yang bersifat top-down.

Dalam berbagai teknik proyeksi penerimaan pajak, banyak akademisi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu yang utama. Karena pertumbuhan ekonomi yang merujuk pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merefleksikan pertumbuhan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat serta adagium pajak sebagai ekor ekonomi. Sayangnya, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak di Indonesia tidak terlalu tampak.

“Pembuktian dapat kita lihat dari data kinerja penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir. Selama 1 dekade terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pada tahun fiskal 2015 dan 2016, realisasinya justru berada di bawah 85 persen dari target. Padahal, kita ketahui bahwa penyusunan target turut menyertakan variabel pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas 5 persen, kecuali pada 2020,” kata Darussalam.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penganggaran merupakan proses yang cukup panjang. Pokok kebijakan fiskal beserta target penerimaan pajak tahun mendatang biasanya telah disusun sejak triwulan pertama tahun berjalan. Penyusunan itu umumnya juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data historis sehingga dapat dipertanggungjawabkan (reliable).

Menariknya, bisa jadi terdapat dinamika sektor ekonomi, sosial, dan politik selama tahun berjalan yang membuat proyeksi tersebut sedikit menjauh dari kata presisi. Sebagai ilustrasi, proyeksi penerimaan di tahun mendatang telah disusun secara baik pada semester I tahun berjalan, tapi ternyata realisasi penerimaan pajak di tahun berjalan mengalami shortfall. Akibatnya, target tahun mendatang kian menantang dan ‘jauh’ dari angka yang realistis.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini mulai menggunakan proyeksi outlook. Skema ini pada dasarnya berupaya untuk mendekatkan pada kondisi riil tahun berjalan,” kata Darussalam.

Selain itu, perhitungan target penerimaan pajak bisa saja disusun dari gabungan berbagai perhitungan di skala mikro. Caranya, nilai potensi penerimaan diukur berbasis perkembangan basis pajak dan dinamika di sektor atau jenis pajak tertentu.

“Dalam pendekatan mikro ini, cara perhitungan dan indikator yang dipergunakan bisa sangat bervariasi. Contoh, estimasi penerimaan PPnBM kendaraan bermotor dihitung dari jumlah penjualan dan impor setiap jenis kendaraan bermotor. Pendekatan mikro bersifat bottom-up dan umumnya lebih sering digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan,” kata Darussalam.

Ia menilai, satu hal yang pasti penentuan target penerimaan pajak yang ideal adalah disusun secara kuantitatif melalui pendekatan teknis. Dengan demikian, risiko terjadinya shortfall atau defisit bisa lebih mungkin dikendalikan. Akan tetapi, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penentuan target penerimaan pajak juga suatu proses politik anggaran.

“Target pajak ditentukan dalam proses politik anggaran yang seringkali memadukan antara pendekatan yang bersifat teknis kuantitatif dengan kebutuhan belanja. Dalam prosesnya, aspek politik, yaitu faktor bargaining antara pemerintah dan DPR serta sasaran yang hendak dicapai mewarnai diskusi yang berpotensi menjauh dari target pajak yang realistis,” kata Darussalam.

 

UU HPP dan “tax ratio”

Ia menuturkan, bahwa kehadiran UU HPP sejatinya akan memutus persoalan fundamental sektor perpajakan tanah air. Terutama dalam turut menopang ketersediaan dana pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan.

“UU HPP yang akan dilaksanakan mulai tahun depan adalah sesuatu yang tepat secara momentum. Karena jika kita baru mulai membahas reformasi pajak ketika pandemi berlalu, justru ada missed opportunity. Kehadiran UU HPP juga sejalan dengan agenda konsolidasi fiskal yang mulai banyak dilakukan oleh negara lain,” kata Darussalam.

Potensi keberhasilan UU HPP dalam meningkatkan tax ratio juga tidak bisa dilepaskan dari, antara lain, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, pemberlakuan strategi compliance risk management, dan sebagainya. Namun demikian, masih ada tantangan.

“Adanya perubahan melalui UU HPP diproyeksikan bisa menghasilkan potensi penambahan penerimaan perpajakan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut akan dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan Wajib Pajak, serta literasi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di sektor perpajakan. Selain itu, terdapat risiko distorsi pertumbuhan ekonomi akibat ancaman pandemi yang belum usai. Oleh karena itu, masih ada tantangan,” kata Darussalam.

Terkait aspek kepatuhan, ia memberikan catatan khusus. Berdasarkan buku berjudul Making People Pay: The Economic Sociology of Taxation (Mathew, 2010) setidaknya terdapat 10 aspek yang menentukan seseorang tidak patuh membayar pajak, yaitu tidak mendapat manfaat apa pun, pajak yang dibayar diselewengkan, pajak yang dibayar tidak digunakan dengan efisien, prosedur pajak sangat rumit, kesulitan memahami hukum pajak, interaksi dengan otoritas pajak tidak menyenangkan, khawatir diperiksa dengan tidak seharusnya, biaya kepatuhan pajak terlalu mahal, orang-orang sekitar tidak membayar pajak, dan merasa tidak memengaruhi penerimaan bila tidak membayar pajak.

“Jika kesepuluh hal tersebut dapat kita selesaikan, saya optimis kita bisa meningkatkan tax ratio lebih cepat. Sebagai contoh, upaya mengurangi biaya kepatuhan bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak secara efektif dan efisien, pengaturan konsultan pajak agar tidak terjadi monopoli profesi, dan sebagainya,” kata Darussalam.

Lanjut baca

Populer