Connect with us

Topic

Wabah Pendek Berdampak Panjang

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Semua—dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa harus saling bantu dan bergerak bersama menerapkan disiplin di segala aspek kehidupan.

 

Pandemi virus korona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah memunculkan peradaban baru yang menuntut semua pihak untuk mengubah pola atau cara lamanya dengan cara baru agar bisa mengikuti berbagai perubahan dan tak terempas zaman. Pakar manajemen yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengemukakan, situasi yang terjadi di masa pandemi ini menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi di tengah imbauan penerapan jaga jarak (physical distancing) dalam segala kegiatan di ruang publik.

“Kegiatan bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah mendorong pemanfaatan teknologi on-line meeting secara pesat. Para orang tua, anak-anak, maupun pekerja bisa belajar menggunakan teknologi secara produktif,” tutur Rhenald dalam webinar yang diselenggarakan Mahir Academy by Rumah Perubahan bertema “The Outbreak: Challenges and Opportunities”, Selasa (24/3).

Pendiri Yayasan Rumah Perubahan ini memaparkan, dampak wabah korona memang menghantam semua sektor usaha. Namun, imbuhnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

Pandemi korona yang sudah menyebar ke seluruh dunia telah menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang luar biasa. Banyak negara kewalahan menghadapi bencana pandemi ini, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Oleh karenanya ia mendorong semua pihak untuk saling membantu di tengah suasana sulit seperti saat ini dan bergerak bersama-sama mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

“Butuh kolaborasi besar-besaran untuk melalui masa-masa penuh tantangan seperti ini,” ujarnya.

Prioritas

Ia mengingatkan pentingnya memprioritaskan kalangan pekerja informal dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok yang paling rentan terdampak secara ekonomi.

“Yang paling rentan terdampak adalah sektor informal atau UMKM yang hidupnya mengandalkan perputaran uang harian. Kelompok ini harus menjadi prioritas untuk dibantu,” paparnya.

Rhenald mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menerapkan strategi realokasi anggaran guna membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal atau UMKM. Strategi itu untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat sumber daya yang cukup untuk bertahan di tengah situasi sulit.

Menurutnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

“Dengan memprioritaskan bantuan pada masyarakat bawah, pemerintah bisa menjaga daya beli, sekaligus menggerakkan pasar. Jika permintaan barang dan jasa terjaga, pelaku usaha skala besar juga akan terbantu,” urainya.

Rhenald berpandangan, wabah korona yang mulai merebak pada 20 Januari 2020 dengan episentrum di wilayah Wuhan, Tiongkok tersebar begitu cepat ke berbagai belahan dunia oleh globalisasi dan konektivitas transportasi.

Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021-2031.

“Korona ini memiliki karakter short-term outbreak. Wabahnya bersifat sementara. Seperti tsunami, kejadiannya singkat, tapi dampaknya luar biasa,” kata Rhenald.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Adaptasi

Era kenormalan baru (new normal) menuntut kalangan pelaku usaha untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan yang muncul setelah adanya pandemi virus korona. Analis ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengemukakan, langkah adaptasi oleh dunia usaha ini perlu dilakukan seiring dengan penerapan protokol COVID-19 di tengah upaya kalangan peneliti kesehatan dalam menemukan vaksin untuk menangkal dan menyembuhkan serangan virus korona di tubuh manusia.

“Mau tidak mau pelaku usaha harus mengikuti protokol baru dan segera beradaptasi dengan pandemi ini, seperti mendorong transaksi nontunai, penggunaan masker hingga pemeriksaan kesehatan,” jelas Rendy melalui surat elektronik kepada Majalah Pajak, Jumat (8/5).

Menurutnya, protokol penggunaan transaksi nontunai akan menjadi tantangan di tengah rendahnya literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menggiatkan kembali literasi keuangan di seluruh Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga desa dengan memanfaatkan agen laku pandai yang saat ini tersebar luas di pelosok daerah.

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok di bidang perdagangan yang berdampak pada ikut melemahnya kinerja dagang pelaku usaha dalam negeri yang bergantung pada pasar ekspor. Untuk itu perlu upaya diversifikasi negara mitra dagang sebagai tujuan ekspor selain Tiongkok.

“Pelajaran dari adanya Covid ini adalah perlunya diversifikasi negara tujuan ekspor seperti Australia, yang secara ukuran ekonomi relatif besar dan secara geografis juga relatif dekat. Apalagi Indonesia juga baru menandatangani kerja sama dengan Australia,”paparnya.

Rendy menuturkan, perkiraan lamanya waktu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat beragam di antara para analis maupun ekonom. Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021–2031 sebelum ekonomi kembali berjalan normal seperti sebelum terjadinya pandemi.

Seiring ketidakpastian ini, jelasnya, maka proses mitigasi pemerintah dalam menyambut new normal economy menjadi penting. Langkah yang perlu ditempuh juga harus komprehensif, misalnya meningkatkan anggaran kesehatan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya protokol pencegahan penyebaran untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat hingga kebutuhan alternatif pembiayaan anggaran di tengah semakin membesarnya belanja, baik untuk kesehatan maupun proses pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Suntikan Dana untuk Perusahaan Pelat Merah dan Harapan Pemulihan Ekonomi

“Untuk masyarakat, kuncinya adalah disiplin menjalankan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi bahkan setelah pandemi ini selesai. Ini tidak mudah memang, tapi jika dilakukan bersama akan terasa lebih ringan,”ujarnya.

Sektor paling terdampak

Ia menganalisis dua sektor yang terdampak sangat parah oleh pandemi korona, yakni manufaktur dan sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti transportasi, akomodasi hingga industri makanan dan minuman. Di sektor manufaktur, paparnya, perlemahan sudah terlihat pada Maret silam ketika Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan dari level 50 pada Februari menjadi 45 dan di bulan April turun lagi menjadi 27. Perlambatan ini tidak terlepas dari menurunnya permintaan dan juga terganggunya kinerja dagang Indonesia sehingga mengganggu sektor manufaktur.

“Untuk sektor pariwisata, jelas karena pembatasan aktivitas masyarakat akhirnya berdampak terhadap berkurangnya kunjungan ke daerah wisata dan akhirnya bermuara pada perlambatan pertumbuhan sektor-sektor terkait lainnya,” urai Rendy.

Ia mencontohkan sektor transportasi angkutan berbasis rel yang pada Q1-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan hingga minus 14 persen. Sementara angkutan udara mengalami kontraksi hingga minus 22 persen. Penurunan jumlah penumpang secara drastis terjadi akibat adanya pembatalan perjalanan kereta api dan pesawat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sementara untuk jasa akomodasi dan industri makanan dan minuman, ungkapnya, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhannya mengalami kontraksi hingga minus 3 persen yang disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan mancanegara hingga pembatalan berbagai kegiatan seperti rapat ataupun pertemuan di hotel, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

“Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan pemerintah seperti pemberian insentif pajak. Namun khusus sektor pariwisata, pemerintah dan asosiasi terkait perlu menumbuhkan lagi kepercayaan wisatawan untuk kembali berwisata dengan protokol yang baru. Peran influencer juga akan turut berdampak pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata,” ujarnya.

Stimulus fiskal

Rendy mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengucurkan dana stimulus khususnya insentif fiskal dalam jumlah cukup signifikan dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, yaitu tercatat sekitar 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, dana insentif yang disalurkan Pemerintah Tiongkok hanya sebesar 1,2 persen terhadap PDB, Korea Selatan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dan India tercatat 0,5 persen terhadap PDB.

“Beragam kebijakan dalam pelonggaran pajak untuk sektor manufaktur dan 18 sektor tambahan bisa memberikan sedikit ruang bagi cashflow para pelaku usaha,” tuturnya.

Rendy mengingatkan, dampak pandemi bukan hanya pada sisi suplai melainkan juga permintaan. Artinya bukan hanya pelaku usaha saja yang terdampak, tapi juga masyarakat luas sehingga melemahnya permintaan menjadi tak terhindarkan. Untuk itu pemerintah juga perlu fokus menjalankan strategi kebijakan yang jelas dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah.

“Saat ini kebijakan pemerintah masih terbatas di masyarakat miskin saja melalui bantuan sosial. Namun upaya untuk menjaga daya beli melalui cash transfer belum banyak terlihat. Padahal, cash transfer menurut Bank Dunia merupakan kebijakan yang lebih tepat khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia,” paparnya.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Menurutnya, rangkaian kebijakan fiskal yang sudah digulirkan pemerintah juga perlu diimbangi dengan kebijakan di sisi moneter dan keuangan. Ia mencontohkan kebijakan restrukturisasi kredit yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari 110 bank yang ada saat ini, ungkapnya, baru 74 bank yang menjalankan kebijakan restrukturisasi. Padahal dalam situasi seperti ini pengajuan restrukturisasi pasti meningkat karena banyak pelaku usaha yang harus melakukan konsolidasi pada laporan keuangan karena pendapatan yang tergerus seiring berkurangnya permintaan.

Sementara untuk sisi moneter, imbuhnya, pelonggaran likuiditas perlu terus dilakukan Bank Indonesia agar potensi pembiayaan usaha baru di tengah pandemi bisa dilakukan dengan mudah.

Target investasi tak tercapai

Rendy menuturkan, dampak pandemi korona tidak hanya terjadi di sektor perdagangan saja melainkan juga investasi sehingga imbasnya akan sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam hal investasi langsung, paparnya, salah satu sumber investor utama Indonesia adalah Tiongkok. Bahkan pada 2019 lalu Tiongkok menggeser Jepang di peringkat ke-2 sebagai negara dengan jumlah investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar di Indonesia. Sementara perekonomian Tiongkok sangat terdampak negatif dengan adanya COVID-19 ini. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada akhir 2020 akan melambat jadi hanya 1,2 persen setelah pada tahun lalu berada pada kisaran 6 persen.

Perlambatan ekonomi tentu akan berdampak pada proses konsolidasi ekonomi di dalam negeri Tiongkok dan sedikit banyak turut memengaruhi target investasi di Indonesia. Selain Tiongkok, dua negara lain yang menyumbang angka FDI yang besar yakni Singapura dan Jepang juga terdampak COVID-19. Sehingga target investasi di Indonesia tahun 2020 berpotensi tidak akan tercapai. Hal ini akhirnya akan bermuara terhadap capaian kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan karena porsi investasi terhadap PDB Indonesia merupakan porsi terbesar ke-2 setelah konsumsi.

“Kami memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2020 maksimal akan mencapai 2 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5 persen,” jelas Rendy

Topic

Kedudukan Hukum BUMDes sudah Kuat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kejelasan status badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan masyarakat desa mengelola dan memajukan BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pihak untuk datang dan memanfaatkannya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan potensi desa agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Ada empat tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan prinsip tersebut diharapkan BUMDes bisa menjadi lembaga yang mandiri, efektif, dan profesional. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa sebesar 51 persen dan masyarakat 49 persen dengan cara penyertaan modal berupa saham. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa dan ketersediaan pasar.

Syarat mendirikan BUMDes telah diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yaitu ada inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa, terdapat potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan ada penyertaan modal dari pemerintah.

Tahap pendirian

Setelah beberapa persyaratan mendirikan BUMDes terpenuhi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha ini.

Pertama, membuat kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Tahap ini dimulai dari kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Musyawarah desa membahas berbagai hal, yaitu nama, kedudukan dn wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, bentuk badan hukum BUMDes, sumber permodalan, unit-unit usaha, organisasi dan pengawasan. Tahap pertama ini fokus pada merumuskan dan membuat struktur organisasi dari pembentukan BUMDes. Hal terpenting dalam pembentukan struktur organisasi adalah adanya bentuk hubungan kerja yang mencakup tiga hal, yaitu instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban para pengelola BUMDes.

Kedua, para pengurus melakukan pengaturan organisasi BUMDes berdasarkan hasil perumusan di tahap pertama. Penyusunan di tahap kedua ini meliputi pengesahan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi dan aturan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola BUMDes, aturan kerja sama dengan pihak lain, rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. Penyusunan ini bertujuan agar semua anggota BUMDes dapat menjalankan tugas dengan baik, memahami aturan kerja di organisasi, dan tidak ada pengurus yang bekerja lebih atau saling mengandalkan.

Ketiga, pengurus mengembangkan dan mengelola BUMDes. Kegiatan di tahap ini meliputi pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes , menyusun sistem administrasi dan pembukuan, penyusunan rencana kerja BUMDes. Tahap ini juga membahas kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris BUMDes. BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga harus ada business plan yang tepat untuk periode 1 hingga 3 tahun agar para pengurus BUMDes memiliki tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan.

Diperkuat UU

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2019 lalu turut memberikan dampak positif pada BUMDes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut BUMDes sebagai badan usaha tapi belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Status hukum yang belum jelas ini membuat Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Tidak adanya legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum ini akhirnya mengakibatkan BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, sulit menjangkau modal perbankan,dan memperluas usaha. Menurutnya, pasal 117 UU Cipta Kerja memberikan solusi badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

“Tegas sekali disebutkan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” papar Abdul dalam konferensi pers, 8 Oktober 2020 lalu.

Selain itu, jelasnya, UU Cipta Kerja juga turut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, ada kemudahan berinvestasi di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Lanjut baca

Topic

Tanggung Renteng Memakmurkan Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Daya ungkit ekonomi desa bergantung pada kekuatan dan inisiatif program BUMDes dan kelincahannya menggaet pihak lain.

Sejatinya, saat ini banyak desa yang telah berhasil mandiri, berdaya, dan menyejahterakan penduduknya karena roda perekonomian berputar, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan boleh dibilang, kemajuan desa ini hasil dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini memberi otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Pemerintah desa (Pemdes) memiliki kewenangan untuk menentukan program dan merencanakan keuangan yang terbaik bagi desanya, sesuai dengan potensi juga kearifan lokal yang dimiliki.

Masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi penonton, lebih dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini ada 51.134 BUMDes dari total 74.953 desa.

Sebanyak 43 BUMDes di antaranya bahkan dibentuk saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Fakta lain, sepanjang tahun 2015–2020 sebanyak Rp 4,2 triliun dana desa dimanfaatkan sebagai modal BUMDes; dan pada periode yang sama BUMDes berhasil menambah pundi-pundi PADes sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan data itu, sudah semestinyalah kepala desa menyadari pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pengungkit PADes, sehingga bisa melakukan studi kelayakan bisnis bagi terbentuknya BUMDes. Salah satu BUMDes yang cukup berhasil menyejahterakan warganya adalah BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

BUMDes yang dibentuk sejak 2016 ini memiliki empat unit usaha yaitu pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, dan grosir sembako. Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin menuturkan, pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran dana desa.

Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke Pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya. Sementara unit usaha ekonomi desa simpan pinjam membutuhkan dana desa sebesar Rp 49 juta untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan.

Dari empat unit usaha ini, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari Pemdes. Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In.

Kolaborasi

Awalnya, banyak yang meremehkan, karena desa ini hanya mengandalkan “jualan” dari gunung api yang tersusun dari batuan andesit. Namun, berkat keuletan dan kerja sama antarwarga, juga kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa ini menghasilkan omzet miliaran rupiah per tahunnya (hingga tahun 2019) dan menyerap ratusan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Pendapatan desa dari pariwisata semakin meningkat ketika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan relaksasi pembiayaan homestay pada 2019. Pembiayaan ini berupa pinjaman yang dikembalikan penuh dengan bunga tiga persen hingga tuntas, dan tenor berdasarkan kesepakatan pemilik rumah dan SMF.

BUMN ini menyiapkan plafon senilai Rp 1,6 miliar untuk membiayai pengembangan 87 homestay secara bertahap. Nasrodin menyebut, hingga saat ini ada 31 pemilik homestay yang memanfaatkan dana untuk menambah kamar atau merenovasi rumahnya agar memenuhi standar program Live In yang telah ditetapkan.

Setelah dana diberikan kepada pemilik rumah, BUMDes dan Pokdarwis melakukan pendampingan hingga pembangunan rumah selesai, untuk menghindari penyelewengan dana. Desa Nglanggeran juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk Program Pengembangan Destinasi Wisata Nglanggeran, yang dilaksanakan selama tiga tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI juga memberikan dana pembangunan glamorous camping (glamping) Kedung Kandang yang bertaraf internasional. BUMDes juga akan menerapkan konsep syariah di glamping yang pembangunannya sudah mencapai 50 persen ini.

“Penginapan ini akan memakai sistem syariah, tapi bukan berarti pengunjungnya harus umat Muslim. Misalnya untuk pembuatan kamar mandi dipisah antara perempuan dan pria. Lalu, apa yang kami hidangkan semisal daging ayam, maka cara potong ayamnya harus halal (sesuai ajaran Islam),” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Minggu (24/1).

Kini, Nasrodin bersama timnya tengah membudidaya larva atau maggot lalat hitam sebagai alternatif mata pencaharian di saat pendapatan usaha pariwisata turun hingga 70 persen. Nasrodin mengklaim telah mendapat omzet sebanyak Rp 2,4 juta setelah dua bulan berjalan.

Ia juga bekerja sama dengan PT Sari Husada untuk pembelian limbah sebagai pakan larva. Harapannya, warga desa mau belajar dan ikut membudidaya larva ini agar mendapat penghasilan tambahan dan ekonomi desa kembali meningkat.

Desa juara

Contoh lain adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang dulu identik sebagai desa miskin dan kumuh. Desa ini berhasil menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim menuturkan, sebelum jadi desa dengan omzet miliran saat ini, semua pihak termasuk bank meremehkannya.

“Tidak ada yang melirik kami saat itu. Sudah miskin tak punya rasa percaya diri, lagi. Namun, dengan model usaha yang jelas kami bisa meyakinkan warga untuk investasi dan pakai jaminan tanah saya untuk dapat pinjaman dari bank sekitar Rp 500 juta dari bank di Jawa Timur,” ujarnya di sebuah webinar bertajuk Menggali Potensi Permodalan BUMDes, Kamis (3/12/20).

Dari usaha wisata itu pemasukan desa pelan-pelan meningkat. Pada 2018, desa ini mampu mendulang Pades sekitar Rp 575,7 juta, dan meningkat Rp 929 juta di tahun 2019. Hingga Oktober 2020, Pades mencapai Rp 1,4 miliar dan menyumbang 68 persen keuangan desa.

Abdul Halim berpesan, memajukan ekonomi desa saat ini bukan hal yang mustahil asal ada kemauan serta komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penting ada pada model bisnis yang jelas dan SDM yang akan mengelolanya.

Desa ini juga menyabet juara 1 Desa BRIlian 2020 yang dihelat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Program Desa BRIlian merupakan kegiatan inkubasi kawasan perdesaan yang berlangsung sejak September–Desember 2020, untuk membantu pemulihan perekonomian desa akibat pandemi.

Sebanyak 125 desa terpilih mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Kesepuluh desa terpilih kemudian mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerja sama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, program Desa BRILian yang akan dilanjutkan di tahun 2021 ini merupakan bukti komitmen BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar untuk terus mengembangkan kawasan perdesaan, dan mendorong warga serta pengurus desa agar selalu berinovasi demi peningkatan kesejahteraan.

Lanjut baca

Topic

Mengatasi Tantangan SDM Desa

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain penggunaan dana desa, pemanfaatan teknologi secara tepat diharapkan dapat meningkatkan SDM di desa.

Untuk menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi dan SDM desa, Kemendes telah merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan PSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Yusra mengungkapkan, berdasarkan arahan Mendes PDTT kegiatan Kemendes PDTT harus dimulai Januari 2021 khususnya yang berkaitan dengan SDGs desa.

“SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak melalui layanan telepon, Ahad (24/01.) “Ada 18 SDGs desa yang harus kita goal-kan dalam rangka pemanfaatan dana desa.”

Yusra menjelaskan ke-18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Selanjutnya desa tanggap perubahan iklim, desa peduli ekosistem laut, desa peduli ekosistem darat, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terakhir kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Kemendes didukung sekitar 35 ribu pendamping yang ada di desa. “Diharapkan mereka bisa mendampingi penggunaan atau pemanfaatan dana desa,” jelas Yusra.

Lebih lanjut, Yusra mengatakan dana desa dapat meningkatkan SDM yang ada di desa melalui pembiayaan pendidikan anak-anak berprestasi berupa beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, di beberapa program kementerian juga dibangun asrama siswa yang bertujuan untuk mendekatkan siswa ke sekolah khususnya di daerah terpencil.

Pemerintah juga menggandeng badan usaha melalui program CSR mereka untuk bersama mengatasi minimnya internet di desa. “Di saat pandemi seperti sekarang, ketersediaan internet sekitar 13 ribu desa yang belum memiliki internet juga menjadi salah satu tantangan kita untuk kita selesaikan dalam rangka peningkatan SDM,” imbuhnya.

Akademi Desa 4.0

Peran teknologi juga dirasa penting untuk meningkatkan SDM yang ada di desa. Kepala Pusat SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Fujiartanto mengatakan teknologi itu sangat penting dan sudah seharusnya ditempatkan menjadi suatu media untuk pembelajaran.

“Kami ingin mengembangkan kembali platform Akademi Desa 4.0 yang sebenarnya sudah di-launching beberapa tahun lalu,” ungkapnya melalui layanan sambungan telepon, Senin (25/01).

Tidak hanya sebatas delivery informasi saja, pengembangan Akademi Desa 4.0 juga bisa menjadi sebuah wahana media atau bahkan dunia maya desa dan dapat menjadi sebuah sumber daya sosial media yang bisa dijadikan sumber pembelajaran khususnya bagi masyarakat desa. Fujiartanto juga berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di desa. Nantinya, anggota Akademi Desa 4.0 dapat memberikan pemikiran seputar permasalahan desa.

“Saya berharap aplikasi ini harus smart, tidak hanya menjadi wadah aja. Tapi dia mampu menganalisis dan sebagainya, sehingga kemudian bisa kita formulasi sebagai modul pembelajaran berbasis best practice lebih kontekstual,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap aplikasi ini lebih berorientasi kepada masyarakat dan berbasis kompetensi.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sampai ke pelosok bila ketersediaan sinyal dan pasokan listrik yang merata?

“Nah ini yang menjadi persoalan barangkali tentu bukan menjadi ranah kementerian,” kata Fujiartanto. “Perlu berkoordinasi bahwa kebutuhan untuk pembangunan masyarakat desa berbasis platform digital ini mau tidak mau menuntut ketersediaan sinyal internet maupun pasokan listrik.”

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News3 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News6 hari lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News1 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News1 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News2 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Breaking News2 minggu lalu

Respons Kebijakan Perpajakan di Tengah Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Merespons kebijakan perpajakan di tengah pandemi C0vid-19, Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA...

Breaking News2 minggu lalu

Sarasehan Menampung  Saran dan Apresiasi Wajib Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mengadakan acara sarasehan pajak 2021 yang mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak, Menuju...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved