Connect with us

Tax Light

“VIVERE”

Diterbitkan

pada

Ketika hidup bak gelas-gelas yang tak terisi penuh, di sana ada ruang untuk kita mengisinya dengan sesuatu yang bermakna, positif, dan menyadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa.

Kalender 2018. Kehadirannya masih ditingkahi kembang api, petasan atau bakar-bakaran jagung. Ritual kemacetan seperti biasa, berlaku di segenap penjuru jalan utama. Sementara bagi sebagian orang yang menangisi pergantian tahun dengan metafora refleksi, kegaduhan itu sangat menyakitkan. Pertama, sisa usia mungkin tidak lama lagi. Kedua, apakah yang sudah dikerjakan setahun sebelumnya memang pantas dengan rezeki yang dilimpahkan Tuhan sepanjang tahun? Ketiga, apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan di tahun sebelumnya, dan dilanjutkan di tahun baru ini?

Try looking at tomorrow, not yesterday

And all the things you left behind…

Mempersembahkan yang terbaik memang tujuan semua orang. Dan biasanya menjadi perencanaan setiap awal tahun. Namun, di pengujung tahun, semua evaluasi bisa saja tidak memuaskan semua orang. Begitulah kenyataan.

Membaca tajuk di salah satu media massa, yang menyatakan bahwa shortfall pajak merupakan lagu lama, walaupun jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin membuat kita ingin kilas balik sejenak. Ada tujuh hal monumental dilaksanakan Ditjen Pajak di 2017. Satu, Amnesti Pajak, yaitu dibukanya kesempatan bagi Wajib Pajak mengungkapkan kesalahan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau dengan membayar sejumlah uang tebusan berdasar perhitungan tertentu. Dua, Reformasi Perpajakan, mengawal perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Tiga, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang menerapkan transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Empat, Pajak Bertutur, yang merupakan kick off dari program inklusi kesadaran pajak, di mana serentak pegawai pajak se-Indonesia turun mengedukasi siswa SD sampai Perguruan Tinggi kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah. Lima, Pajak Penulis yang menjelaskan kembali bagaimana pajak menjunjung asas keadilan dan kesederhanaan terhadap profesi penulis. Enam, PAS-Final yang memberi kesempatan Wajib Pajak kembali untuk menyampaikan harta yang belum diungkap saat mengikuti Amnesti Pajak. Tujuh, perdagangan elektronik yang sekian lama mendominasi mayapada perdagangan di dunia maya dan belum melakukan kewajiban perpajakan dengan tuntas.

Dari ketujuh hal monumental tersebut, dapat dirasakan bahwa enam di antaranya merupakan kebijakan yang menjadi benefit bagi Wajib Pajak, baik disadari atau tidak. Ada fasilitas yang membuka pintu-pintu kesempatan memperbaiki kekhilafan selama ini dengan momen-momen tersebut. Tetapi apakah hal ini disadari masyarakat? Mungkin belum.

Adakah yang menyenangkan petugas pajak? Ada, yaitu Pajak Bertutur. Kenapa demikian? Karena semarak dan gegarnya menyatukan rasa antara generasi X, Y dan calon generasi emas Indonesia tahun 2045. Saat menuturkan pajak, tidak ada hambatan berupa tekanan perasaan dan ketakutan. Semua berjalan membahagiakan, karena yang terkait adalah calon Wajib Pajak sejak usia dini sampai usia siap kerja, yang menerima edukasi dengan sikap gelas kosong.

Filosofi gelas kosong, layaknya memandang kehidupan sendiri. Bila kita merasa bahwa kita makhluk yang paling tahu, maka pengalaman hidup membuat beban pikiran kita bertambah dan seolah menjadi penuh, bagaikan gelas siap tumpah. Lantas kita sibuk dengan pikiran-pikiran yang menilai, mengkritik dan menolak tanpa berusaha memahami. Apabila kita menyimpan gelas kosong dalam pikiran, maka akan mengajarkan bagaimana mengisinya dengan sesuatu yang bermakna, positif, dan menyadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Saat setiap kebijakan pemerintah bergulir, gelas kosong mengingatkan kita untuk selalu mempelajarinya dan melihat dari perspektif yang positif.

Jika kita memiliki gelas kosong setiap hari, maka kita dapat selalu mengisinya dengan air jernih yang menjernihkan tidak hanya tubuh tetapi jiwa kita.

Mengkritik bisa dikritik cerdas. Namun, menghargai menanamkan penghargaan tanpa kata-kata. Seandainya kita semua berani bersikap demikian dalam kehidupan maka sepanjang tahun kita dapat menelaah proses kehidupan dengan arif. Searif menyikapi target penerimaan pajak yang bertambah dari tahun ke tahun dan melonjak 9.9% dari tahun 2017, menjadi Rp 1.618 triliun.

“Seandainya kita masih tergiur pada kemudahan yang tidak dibenarkan, maka jenis kecerdasan dan tingkat nurani mana yang masih kita pertahankan?

Seandainya kita bijak, maka kita juga akan menolak kemudahan yang tidak pada tempatnya. Saat ini marak penjualan Bea Meterai palsu dengan harga di bawah semestinya karena pemahaman masyarakat atas kewajiban meterai masih rendah. Peredaran meterai ilegal harus disadari berdampak pada penerimaan pajak. Ya, karena Bea Meterai sendiri adalah pajak atas dokumen. Seandainya kita masih tergiur pada kemudahan yang tidak dibenarkan, maka jenis kecerdasan dan tingkat nurani mana yang masih kita pertahankan?

Kita hidup dari tahun ke tahun, untuk membuka tujuan yang diamanahkan oleh Sang Pencipta. Maka beranilah untuk menjalani hidup dengan kebenaran. Vivere.

 

Vivere, nessuno mai ce l’ha insegnato (Dare to live until the very last)

Vivere, non si puo vivere senza passato (Dare to live forget about the past)

Vivere, e bello anche se non l’hai chiesto mai (Dare to live giving something of yourself to others)

Una canzone ci sara, qualcuno che la cantera (Even when it seems there’s nothing more left to give)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer