Connect with us

TAX RSEARCH

UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Diterbitkan

pada

Agus Windu Atmojo, Direktur Pajak SF Consulting

Penulis: Agus Windu Atmojo, Direktur Pajak SF Consulting

Melalui UU HPP, pemerintah mengajak WP bergotong royong mempercepat pemulihan ekonomi.

Melanjutkan gebrakan besar UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) tahun 2020, pada 29 Oktober 2021 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU HPP merupakan omnibus law yang kembali dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang mencakup Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN dan PPnBM, Pajak Karbon, Cukai dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tulisan ini akan menyoroti beberapa kebijakan perpajakan baru dalam UU HPP.

Peningkatan tarif PPh dan benchmarking laba usaha

Klaster PPh mulai berlaku mulai tahun pajak 2022. Untuk WP Orang Pribadi, diatur penambahan batas lapisan penghasilan kena pajak, sehingga yang dikenai tarif 5 persen adalah sampai dengan 60 juta rupiah, sebelumnya Rp 50 juta. Kemudian adanya penambahan bracket tarif untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar meningkat dari 30 persen menjadi 35 persen. Pemerintah hendak mewujudkan sistem keadilan bagi seluruh WP guna mengoptimalkan penerimaan negara melalui individu dengan penghasilan kena pajak lebih tinggi/ultra-high-net-worth individual (UHNWI). Mereka memang selayaknya dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.

UU Ciptaker sebenarnya mengatur penurunan tarif PPh Badan pada tahun 2022 menjadi 20 persen. Namun, dengan berlakunya UU HPP ini penurunan tarif tersebut dibatalkan dan tarif yang berlaku tetap 22 persen pada tahun 2022 dan seterusnya. Tarif 22 persen ditetapkan berdasarkan riset atas rata-rata tarif pajak yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD, Eropa, Amerika, Inggris, negara G20, dan rata-rata negara ASEAN. Padahal, akan lebih tepat jika pendekatan tarif PPh Badan adalah dengan studi dari keadaan yang sebenarnya di lapangan daripada hanya membandingkan dengan rata-rata PPh negara-negara tersebut.

Di samping itu, kebijakan tarif diharapkan tetap memberikan optimisme kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat beberapa tahun terakhir perusahaan-perusahaan multinasional berbondong-bondong memindahkan kegiatan produksi mereka ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand.

Pasal 18 Ayat (3) UU HPP mengantisipasi adanya upaya penghindaran pajak yang dapat saja terjadi karena adanya hubungan istimewa. Disebutkan bahwa terhadap WP yang melaporkan laba usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan kinerja keuangan WP lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun, dapat diterapkan pembandingan kinerja keuangan dengan WP dalam kegiatan usaha yang sejenis (benchmarking) untuk penghitungan pajak yang seharusnya terutang. Kebijakan benchmarking ini diharapkan mendorong WP untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak Indonesia, dan bukan dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang dapat dengan mudah melakukan koreksi terhadap WP yang telah menguji kewajaran transaksi afiliasi dalam dokumen lokal yang telah disediakan.

Kenaikan tarif PPN

Pemerintah juga telah meningkatkan besaran tarif PPN sebesar 11 persen yang akan berlaku mulai 1 April 2022, dan sebesar 12 persen akan diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Terkait besaran kenaikan tarif PPN, pemerintah seharusnya mempertimbangkan tarif PPN/Government Sales Tax (GST)/Commercial Sales Tax (CST) negara-negara tetangga, seperti Thailand yang mengenakan tarif PPN sebesar 7 persen, Singapura mengenakan GST sebesar 7 persen, dan Malaysia mengenakan GST sebesar 10 persen. Di antara anggota ASEAN, hanya Filipina yang mengenakan tarif PPN 12 persen, sementara negara lainnya mengenakan tarif PPN/GST/CST maksimal 10 persen.

Kebijakan kenaikan tarif PPN ini akan lebih relevan jika turut memerhatikan tata letak geografis Indonesia. Kenaikan tarif berpotensi menimbulkan inflasi yang akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga jual barang dan jasa, sehingga akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat dan dikhawatirkan menjadi kebijakan yang kontra produktif dengan tujuan UU HPP yang ingin memulihkan perekonomian setelah pandemi, karena dapat memberatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat di saat pandemi Covid-19 belum selesai.

Reformasi administrasi perpajakan

UU KUP juga tidak luput dari fokus pemerintah dalam mereformasi administrasi perpajakan yang mulai berlaku sejak diundangkannya UU HPP. Atas nama kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, WP OP akan menggunakan NIK untuk menggantikan NPWP, yang implementasinya memerlukan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah harus menjamin bahwa proses sinkronisasi ini dapat berjalan lancar tanpa merugikan WP.

UU HPP ini juga menurunkan sanksi administrasi perpajakan baik dalam pemeriksaan maupun dalam upaya hukum perpajakan dengan harapan WP akan lebih patuh. Namun, tidak tertutup kemungkinan penurunan sanksi ini dapat membuat WP semakin agresif dalam tax avoidance karena nilai kerugian ekonomis dipandang masih dapat diterima.

Peningkatan kepatuhan sukarela

Program lanjutan dari tax amnesty kembali ditawarkan pemerintah, berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan waktu hanya enam bulan terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. WP yang memanfaatkan program ini dapat membayar pajak final dari aset bersih yang diungkapkan secara sukarela dengan jaminan tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Tarif pajak final yang dikenakan tentunya dengan besaran yang lebih kecil dibandingkan jika aset ditemukan saat pemeriksaan pajak. Apalagi, jika ditambah dengan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan peraturan perpajakan.

Panambahan objek pajak karbon

Menuju Green Economy pada tahun 2025 sesuai dengan target pada perjanjian paris 2015, pemerintah akan menerapkan pajak karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dengan tarif sebesar 30 rupiah/Kg. Berdasarkan peta jalan pajak karbon, pajak dikenakan terhadap sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada 1 April 2022 mendatang.

Sanksi pidana cukai

Dalam UU Cukai diperkenalkan istilah ultimum remedium, di mana sanksi pidana dikenakan sebagai upaya terakhir dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena Cukai tidak dikemas, Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai yang mulai berlaku sejak UU HPP diundangkan.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa saat ini pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Namun, seiring pelaksanaan UU HPP, pemerintah juga harus melakukan monitoring dan kajian atas implementasi UU HPP dengan tidak mengesampingkan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk kembali pulih pasca pandemi virus korona.

TAX RSEARCH

Kesepakatan Bersejarah “Two Pillar” – Era Baru Alokasi Hak Pemajakan yang Lebih Adil dan Transparan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tomy Harsono, Partner Consulthink/Foto: Dok. Consulthink

Pendekatan “Two Pillar” mengurangi kompetisi tarif pajak

Arus globalisasi yang pesat telah merekonstruksi lingkungan bisnis menjadi semakin padat dengan elemen digital. Merebaknya sistem aplikasi berbasis internet turut mengiringi kehadiran teknologi informasi yang semakin canggih. Sebagai konsekuensinya, transaksi perdagangan lintas negara menjadi lebih transparan, dan tidak lagi dikekang oleh batasan geografis.

Ini rupanya telah membuka ruang diskusi terkait bagaimana penyesuaian sistem pemajakannya. Sistem yang berlaku saat ini dibangun dari pemahaman bisnis tradisional yang didasarkan pada kehadiran fisik atas suatu kegiatan usaha sebagai fokus subjek sekaligus objek pajak. Padahal, dalam dunia bisnis modern, teknologilah yang berkedudukan signifikan.

Kehadiran fisik tidak lagi menjadi fokus dalam diskursus perpajakan internasional, karena perusahaan yang berdomisili di suatu yurisdiksi dapat menjalankan bisnis dengan mudah di wilayah lainnya tanpa perlu suatu entitas legal tertentu.

Isu di atas telah disikapi oleh khalayak internasional, utamanya melalui negara-negara OECD dan G20, yang dituangkan ke dalam OECD/G-20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Addressing the Tax Challenges Arising From The Digitalisation of The Economy (2015). Selanjutnya, pada tahun 2020 telah dikeluarkan pula cetak biru untuk mengakomodasi sistem pemajakan yang baru tersebut melalui Two Pillar Approach (Pillar One dan Pillar Two).

“Two Pillar”

Hingga Oktober 2021, sebanyak 136 dari 140 negara yang tergabung ke dalam anggota Inclusive Framework telah sepakat untuk menggunakan Two Pillar (Dua Pilar) sebagai solusi untuk permasalahan sistem perpajakan global saat dihadapkan pada dunia digital, yang akan berlaku efektif pada tahun 2023.

Pilar pertama (Pillar One) menawarkan hak pemajakan baru dengan memperkenalkan pembaruan terhadap alokasi profit beserta dengan konsep nexus baru yang dapat diberlakukan. Ruang lingkup pilar pertama mencakup perusahaan multinasional (multinational enterprises/MNE) yang memiliki peredaran bruto global di atas 20 miliar euro dan profitabilitas di atas 10 persen. Perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif dan jasa keuangan dikecualikan dari ruang lingkup ini.

Pillar One memberikan alokasi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar (di mana barang atau jasa digunakan atau dikonsumsi) ketika MNE memiliki peredaran bruto lebih atau sama dengan 1 juta euro dari yurisdiksi pasar terkait. Batasan tersebut dapat diturunkan menjadi 250 ribu euro jika suatu yurisdiksi pasar memiliki PDB yang lebih rendah dari 40 miliar euro. Sementara itu, nilai yang dialokasikan adalah sejumlah 25 persen dari residual profit (sebagai laba yang melebihi 10 persen dari penghasilan) dengan dasar revenue-based allocation key.

Sebagai upaya untuk menciptakan kepastian pajak, suatu mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa akan diterapkan, yang sifatnya wajib dan mengikat. Pillar One juga mengakomodasi penyederhanaan terhadap penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait dengan aktivitas pemasaran dan distribusi. Di samping itu, administrasi sehubungan dengan kepatuhan pajak juga akan disederhanakan yang prosesnya akan dikelola melalui entitas tunggal dalam grup usaha MNE.

Pillar One mensyaratkan penghapusan pajak layanan digital maupun konsep pemajakan lain yang serupa melalui suatu konvensi multilateral. Setiap negara juga harus berkomitmen untuk tidak memberlakukan sistem pemajakan tersebut di kemudian hari.

Sementara itu, untuk menciptakan lingkungan kompetisi pajak yang sehat, Pillar Two menawarkan PPh Badan minimum yang berlaku secara global. Pillar Two dikemas ke dalam dua elemen, yakni Global anti-Base Erosion Rule (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR).

GloBE pada dasarnya adalah mekanisme pemajakan di negara domisili dengan menerapkan PPh Badan minimum sebesar 15 persen. Jika terdapat selisih antara PPh Badan minimum dengan tarif pajak efektif dari suatu MNE, maka selisihnya akan dipajaki di negara domisili yang dapat dilakukan lewat dua cara.

Pertama, Income Inclusion Rule (selisih pajak tersebut menjadi hak negara domisili entitas induk). Kedua, Undertaxed Payment Rule, yaitu biaya sehubungan dengan aktivitas dengan entitas konstituen tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam penghitungan pajak.

Ruang lingkup GloBE adalah MNE yang mencapai ambang peredaran bruto sebesar 750 juta euro sebagaimana juga diberlakukan dalam ketentuan laporan per negara. Walaupun demikian, MNE dengan entitas induk pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, pengelola dana pensiun, atau pengelola dana investasi dikecualikan dari ruang lingkup GloBE.

Jika hak pemajakan melalui GloBE berfokus pada negara domisili, maka fokus STTR adalah sebaliknya. STTR menetapkan tarif PPh Badan minimum sebesar 9 persen atas bunga, royalti, dan pembayaran lainnya. Jika tarif PPh Badan yang dikenakan lebih kecil dari tarif minimum yang ditentukan, maka negara sumber memiliki hak untuk memajaki selisih tarif tersebut. Ketentuan ini perlu ditetapkan di dalam P3B antara kedua negara.

Implikasi untuk Indonesia

Pemerintah Indonesia menyambut baik pendekatan Two Pillar itu. Pembaruan terhadap konsep alokasi hak pemajakan dan pemberlakuan tarif pajak minimum global diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai game player dalam lanskap kompetisi pajak global secara positif.

Digitalisasi aktivitas ekonomi adalah suatu perubahan yang tidak dapat dielakkan. Sikap kita terhadapnya akan menentukan bagaimana posisi kita di dalam level playing field yang baru ini. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah di segala aspek dalam mengimplementasikan hasil kesepakatan ini akan menjadi poin vital.

Di samping itu, perombakan sistem perpajakan ini sudah pasti akan mendorong setiap negara untuk berkompetisi dalam menggaet penerimaan investasi yang tidak melulu lewat tarif pajak yang lebih rendah.

Paradigma pemerintah untuk mengoptimalkan arus investasi perlu difokuskan pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, yang antara lain ditengarai dari peningkatan kualitas infrastruktur, stabilitas politik, dan kepastian hukum.

Pendekatan Two Pillar diharapkan mampu mengeliminasi kerumitan administratif dan pengelolaan usaha dengan mendorong operasi yang lebih seragam di yurisdiksi yang berbeda-beda. Selain itu, sengketa pajak terkait transaksi antarnegara juga diharapkan dapat diminimalisasi dengan adanya kesepakatan bersama ini.

Lanjut baca

TAX RSEARCH

Penyegaran Peran “Tax Center”

Diterbitkan

pada

Dr. Beny Susanti, S.E., M.M, Kepala Tax Center Universitas Gunadarma

Selain sebagai pusat pengembangan pendidikan dan sosialisasi pajak di lingkungan kampus, “tax center” juga bisa menjadi wadah edukasi untuk pelaku UMKM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, mulai dari mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, hingga mengonsolidasi fiskal. APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan fondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.

Salah satu bentuk reformasi yang telah dilakukan adalah reformasi di bidang perpajakan, berupa modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini merupakan salah satu dari tiga pilar reformasi yang telah dilakukan oleh otoritas pajak, yaitu kebijakan pajak (tax policy), peraturan pajak (tax law) dan pembaruan administrasi pajak (tax administrative reform). Hal tersebut penting dilakukan agar WP merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait tingkat kepatuhan WP di Indonesia. Hasilnya, diketahuilah salah satu penyebab minimnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien, sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan alangkah baiknya jika dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara optimal.

“Tax center”

Direktorat Jenderal Pajak tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan perubahan. Ia harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik eksternal maupun internal DJP sendiri. Dari sisi eksternal, yang sangat strategis membantu DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah perguruan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan bengkel yang dapat menghasilkan orang-orang terdidik dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan, serta mampu berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dalam menentukan nasib negara di masa depan.

Melalui tax center yang dimilikinya, perguruan tinggi dapat mengambil peranan terdepan sebagai pusat pengembangan pendidikan/kurikulum, penelitian, pelatihan serta sosialisasi dalam bidang perpajakan—hal yang juga selaras dengan tuntutan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tax center yang berada di bawah naungan institusi pendidikan tentunya akan dapat berkembang dengan baik jika mendapat perhatian dan dukungan penuh dari internal perguruan tinggi dan pihak DJP sebagai mitra. Jika dua hal ini sudah dimiliki, maka tax center harus terbuka untuk semua disiplin ilmu dari berbagai program studi yang ada di dalam institusi pendidikan tersebut. Tax center dapat melakukan kolaborasi dalam berbagai kegiatan demi menguatkan program-program yang telah dibuat oleh tax center.

Bentuk kolaborasi kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya, melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi ke dalam program Relawan Pajak, misalnya. Juga, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam program Pajak Bertutur berupa edukasi pajak mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, joint research perpajakan antarprogram studi, program Business Development Services (BDS), dan program unggulan DJP lainnya.

Inovasi jangka panjang

Salah satu Inovasi jangka panjang yang dapat dilakukan tax center adalah melibatkan diri dalam BDS. Program BDS merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan DJP kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), berupa pemberian pendampingan dan dorongan pengembangan usaha secara berkesinambungan. Tujuannya, meningkatkan awareness, engagement dan compliance dalam perpajakan.

Program BDS ini bisa dijadikan sebagai jembatan penghubung antara pelaku UMKM dengan fiskus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, pelaku UMKM merupakan pelaku mayoritas dari perekonomian Indonesia. Meskipun dari segi kegiatan ekonomi tidak begitu besar, mereka mampu menciptakan kesempatan kerja untuk diri mereka sendiri. Diharapkan sustainability mereka dapat terpelihara dengan baik sebagaimana tujuan BDS.

Kondisi konkret yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat ini adalah kesiapan UMKM hidup dalam era digital dan di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, adanya peningkatan permintaan produk-produk kreatif melalui sektor UMKM, perkembangan gaya hidup digital, sampai bonus demografi tahun 2030–2040 justru menjanjikan potensi peningkatan sektor usaha.

Di sinilah dituntut keterlibatan lebih besar tax center dalam memberikan edukasi kepada UMKM, khususnya untuk pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam peluang bisnis. Contohnya, bagaimana menggunakan digital marketing dan media sosial untuk memasarkan dan menjual produk, serta bagaimana meningkatkan kualitas SDM.

Jadi, UMKM tidak hanya membutuhkan edukasi perpajakan saja, tapi juga perlu pengetahuan bagaimana dapat bertahan dan berusaha dalam kondisi sulit seperti saat ini, dan bagaimana beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi. Bila UMKM sudah merasakan manfaat keterlibatan tax center, tentunya dengan mudah edukasi perpajakan dapat disampaikan kepada mereka.

Sekali lagi, DJP tidak dapat berjalan sendiri dan ia harus didukung oleh berbagai komponen masyarakat. Tax center dan institusi pendidikan lainnya juga mempunyai peran sangat penting dalam mengedukasi masyarakat, baik di bidang perpajakan maupun bidang lainnya, yang akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

 

 

Lanjut baca

TAX RSEARCH

Telaah Fungsi “Regulerend” Pajak dan Peluang Penerimaan dari Ekosistem Aset Kripto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A. Managing Partner SNR Counsellors at Law dan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI)

Penulis: Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A.

Managing Partner SNR Counsellors at Law dan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI)

 

Tidak hanya menjadi salah satu pilihan investasi di masa depan, aset kripto juga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak.

Eksistensi pajak berkaitan erat dengan akumulasi keuangan, tapi dalam realisasi praktisnya, pajak turut mengisi berbagai lini pembahasan, terutama di saat krisis pascapandemi Covid-19. Tidak hanya berpaku pada beberapa sektor investasi pada umumnya, instrumen pajak kini diwacanakan akan dikenakan untuk sektor investasi berbasis digital seperti aset kripto.

Masyarakat modern memiliki prinsip yang disebut dengan free flow of information, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan aktivitas e-commerce di Indonesia. Berdasarkan statistik Spire Reasearch and Consulting (2017), jumlah pembeli dalam pasar digital di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016 terus meningkat pesat. Pada tahun 2013, jumlah pembeli dalam pasar digital di Indonesia 4,6 juta; tahun 2014 menjadi 5,9 juta; tahun 2015 menjadi 7,4 juta; dan tahun 2016 menjadi 8,7 juta.

Maka, fungsi budgetair (fungsi penerimaan negara) dan fungsi regulerend (fungsi mengatur) perlu disinergikan secara konstruktif untuk kesejahteraan rakyat guna menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengingat sumbangsih pajak terhadap APBN yang berada di kisaran 70 persen hingga 80 persen.

Aset kripto

Salah satu bentuk kebijakan fiskal dalam fungsi regulerend adalah pemberian insentif pajak, misalnya kebijakan tax holiday, tax allowance, super deduction ataupun keringanan dalam pengenaan pajak. Secara jangka pendek-menengah, bentuk penyesuaian semacam ini memang berdayaguna bagi jalannya bisnis yang masih rentan, karena membantu kolektabilitas pajak, dalam ruang yang tidak terlalu kaku. Namun, untuk tujuan jangka panjang, ide dan inisiatif baru lebih dibutuhkan sebagai landmark baru dalam mengikuti laju perkembangan zaman.

Pada pertengahan Agustus 2021, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa transaksi aset kripto melonjak luar biasa, karena penghitungan kenaikan jumlah pelanggan dan kontinuitas transaksi yang signifikan. Per Juli 2021, jumlah pelanggan kripto sudah mencapai 7,4 juta orang. Padahal, pada 2020 jumlahnya di kisaran 4 juta orang. Nilai transaksinya pun mencapai Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021, naik signifikan dari 2020 yang angkanya Rp 65 triliun. Sementara itu, transaksi harian perdagangan aset kripto per Juli 2021 mencapai Rp 2,3 triliun, melonjak dari 2020 yang angkanya berada di kisaran Rp 180 miliar.

Wamendag yang memantau perkembangan investasi aset kripto ini menyampaikan bahwa Indonesia terbuka tapi tetap selektif terhadap kegiatan usaha di sektor khusus yang melibatkan aset kripto (crypto asset). Selektif artinya setiap investor aset kripto yang hendak membangun usahanya di Indonesia, harus memahami betul batasan regulasi, kerangka ekonomi, proyeksi keuangan, kewajiban pelaporan, dan lain-lain yang menjadi dinamika khas penjalanan bisnisnya dan berkenan mematuhinya.

Dari sisi pemerintah, implikasinya tentu menjadi jelas. Di hulu, investasi aset kripto yang mampu menarik pengguna aset kripto dalam jumlah besar, maka yang akan diterima pemerintah ialah peningkatan penerimaan negara pasca terbentuknya ekosistem investasi aset kripto di sisi hilir. Hasil konkret yang diharapkan di puncak perkembangan investasi aset kripto di lingkup industri 4.0 ini tidak lain adalah pengenaan pajak yang tepat untuk aset kripto.

Selain memahami poin yang disampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sigap menyambut masukan di atas dalam bentuk kajian dan diskusi bersama. Berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan pajak merupakan suatu beleid yang sifatnya teramat kompleks dan sentral, maka perlu dilakukan evaluasi yang cermat untuk mengetahui betul kriteria pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk penentuan transaksi perikatan hukum aspek kripto, bahkan sampai pada kemungkinan penentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor jasa penunjang yang terkorelasi dengan aset kripto itu sendiri, yang akan masuk ke dalam kategori jasa kena pajak.

“Win-win solution”

Melihat merebaknya investasi digital dalam bentuk aset kripto, ada baiknya jika para pemangku kepentingan dan pembuat undang-undang berkenan merealisasikan suatu acuan sistemik melalui disiplin peraturan, kebijakan, maupun ekosistem yang mencakup target market dari investasi aset kripto itu sendiri.

Dengan memahami bahwa aset kripto merupakan komoditas yang diminati oleh sebagian besar muda-mudi, maka dapat dikatakan transaksi berbasis virtual bukan lagi sebatas alternatif bisnis dengan omzet variatif, melainkan sebuah instrumen komplementer terhadap fungsi umum pajak sebagai pos atau backbone penerimaan negara.

Fakta ini juga sejalan dengan kepatuhan pajak yang seringkali berbanding terbalik dengan skala pengenaan pajak yang terlalu dimaksimalkan. Jika pajak dikenakan terlalu tinggi, potensi Wajib Pajak (WP) melakukan pengemplangan ke luar negeri, terutama pelaku usaha, akan kian tinggi mengingat transaksi aset kripto ini bersifat borderless menggunakan media teknologi digital. Maka, ada baiknya jika praktik pengenaan pajak diberlakukan dengan moderasi skala yang berujung pada win-win solution antara pemerintah dan WP, untuk membesarkan ekosistem bisnis baru ini sebagai strategi penerimaan pajak negara ke depannya.

Selain penyesuaian terhadap komponen pajak, masukan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perdagangan juga tak kalah penting untuk disoroti, sebagai pertimbangan bagi Kemendag RI untuk meningkatkan pendapatan negara yang seyogianya dilakukan secara terbuka dan profesional. Mengingat hakikat aset kripto sebagai komoditas non-mata uang yang berada di dalam lingkup kewenangan Kemendag RI, maka ada baiknya jika beberapa ihwal perizinan yang terkait dapat dipertimbangkan sebagai komponen pengenaan PNBP sektor perdagangan termasuk sektor turunan penunjangnya. Hal ini diperuntukkan sebagai penunjang pembangunan ekosistem aset kripto, dengan kajian ekonomis sebagai strategi pendongkrak penerimaan negara.

Pada akhirnya, tarif pengenaan PPh perlu didesain secara sederhana dan seefisien mungkin, dengan pengenaan tarif PPh Final mengingat lalu lintas transaksi ini berlangsung 24 jam. Model pengenaan, pemungutan, serta pelaporan pajak dengan basis perhitungan tarif PPh final diharapkan memudahkan pelaku di dalamnya.

Potensi penerimaan yang terlihat dari jumlah users yang semakin melonjak dalam satu tahun terakhir itu—dan berpotensi terus melonjak—seiring dengan rencana Kemendag melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) meluncurkan bursa aset kripto di akhir 2021. Sampai saat ini, terdapat 229 jenis aset kripto yang diakui oleh Bappebti. Sementara, untuk menjalankan transaksi bisnis kripto, saat ini telah ada 13 perusahaan pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti.

Singkatnya, peluang penerimaan dari aset kripto ini dapat digagas bila fungsi regulerend pajak didahulukan ketimbang fungsi budgetair-nya. Artinya, pemerintah sebaiknya, melalui aturan fiskal, merangsang agar ekosistem aset kripto tumbuh subur terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang penerimaan pajaknya pun akan meningkat dengan lebih memadai dalam jangka panjang.

Semoga sinergi antara Kemenkeu dan Kemendag dapat menghadirkan suatu kebijakan yang berdampak positif tidak hanya dari sisi penerimaan pajak, tapi juga dari sisi pembangunan ekosistem aset kripto yang sehat dan maju di Indonesia dalam bingkai aturan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan mengedepankan fungsi regulerend pajak sebagai pisau analisisnya.

 

Lanjut baca

Populer