Connect with us

Up Close

Usah Kau Takut Mencipta

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

“Passion” menuntunnya mendalami banyak hal, membuatnya tak kehabisan ide untuk berinovasi dan mencipta.

 

Dengan gaya pakaian kasual lagi modis, Muhamad Fajar Putranto menerima Majalah Pajak pagi itu di kantor TaxPrime, di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Jumat (16/10) itu, kantornya sepi, hanya ada beberapa pegawai yang bertugas menerima surat dan menjaga kebersihan ruang kerja, juga tim manajemen yang sengaja datang untuk menemani Managing Partner sekaligus Founder TaxPrime ini kami wawancara.

Ya, sejak pandemi korona menerpa Indonesia dan pemerintah menganjurkan agar perusahaan memberlakukan kerja dari rumah (work from home) Maret lalu, firma konsultan pajak ini termasuk perusahaan yang tak gagap beradaptasi. Pasalnya, sejak awal beroperasi pada 2012 silam, TaxPrime dipersiapkan untuk memiliki sistem kerja yang memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja.

“Dari awal, kami memang aware dengan teknologi. Di tahun 2015 kami buat namanya TaxPrime Teamwork System sebagai dasar kami bekerja,” tutur pria kelahiran Jakarta, 21 Februari 1975 yang akrab disapa Fajar ini.

Jadilah TaxPrime memberlakukan work from home bagi ratusan pegawainya hingga kini. Sistem ini juga terbukti ampuh dan memudahkan kerja tim—selama pandemi korona, pendapatan TaxPrime justru naik signifikan. “Growth-nya bagus, naik signifikan,” ucap Fajar, tersenyum bangga.

Fajar juga selalu membarui sistem yang dimiliki agar selalu seirama dengan perkembangan zaman. Tak heran, jika TaxPrime sering disebut perusahaan ramah milenial. Selain mengedepankan budaya kerja yang seimbang antara kerja dan kehidupan, TaxPrime sangat kekinian soal teknologi.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

“Ada sesuatu yang lebih baik kami enggak menunggu sampai satu-dua tahun untuk berubah. Langsung kami bicarakan, dievaluasi, ditetapkan, lalu langsung diubah,” ucapnya.

Blue ocean strategy”

Fajar mengisahkan, sebelum membuka kantor konsultan pajak, ia banyak belajar dari ahlinya kala itu, Managing Partner PB Taxand Hariansyah. Setelah empat bulan melakukan brainstorming bersama Soewito, mitra bisnisnya yang kini berperan sebagai Senior Partner TaxPrime, mereka membuka kantor pertamanya di Sequis Center, Jakarta Selatan.

“Dulu, kantor kami enggak ada apa-apanya. Berukuran 83 meter persegi cuma ada karpet saja, enggak ada bangku. Kalau klien datang dia nanya, ‘Bapak baru pindah?’” kenang Fajar.

Seiring waktu, TaxPrime berkembang dan membutuhkan ruang kantor yang juga lebih besar. Mereka akhirnya pindah ke Menara Kuningan, Jakarta Selatan dan terus berekspansi hingga saat ini.

“Faktor suksesnya kalau di industri konsultan itu bukan building, tapi manpower. Lalu, dari awal kami selalu jauhi kompetisi,” ujar Fajar.

Fajar menyebut, blue ocean strategy sebagai faktor penting yang menunjang keberhasilannya. Mencakup empat hal—market, positioning, resources, dan alliance—strategi ini memungkinkan perusahaan membuka pasar baru dan menciptakan permintaan baru, sehingga dapat menangkap ceruk pasar yang tak tersentuh dan membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka.”

Pilih yang patuh

Dalam menjual jasanya, TaxPrime berpatokan pada mitigasi risiko perpajakan. Alhasil, TaxPrime hanya memiliki selected clients, yakni klien-klien yang mau mengikuti arahan ke ranah compliance (kepatuhan). Menurut Fajar, prinsip ini bisa menjadi menarik atau tidak menarik bagi Wajib Pajak. Namun, setelah dilakoni, hal ini justru menjadi daya tarik firma dengan 200 orang konsultan ini.

“Kalau kita berbicara tentang konsultan pajak, kita bicara service,” ujar Fajar. Apa jadinya ketika tolok ukur service-nya sesuai dengan keinginan salah satu pihak? Padahal, keinginan salah satu pihak itu akan terbentur dengan undang-undang pajak yang ada. Jadi, biasanya kami dudukkan di tengah.”

TaxPrime terbilang strategis karena memiliki lebih dari dua puluh mantan pegawai DJP—dari mantan Account Representative (AR), sampai mantan direktur jenderal pajak. Bahkan, Fajar sendiri, pernah 16 tahun bekerja di DJP. Setiap insan di TaxPrime tahu peraturan pajak, dan bagaimana cara DJP bekerja.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka. Dan, enggak mungkin kami berbuat yang kira-kira mengakibatkan risiko buat mereka, karena mereka teman-teman kami juga,” tegasnya.

Baca Juga: Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Untuk menguatkan prinsip kepatuhan, TaxPrime bahkan membuka TaxPrime Compliance Center pada 18 Agustus 2017—langkah yang sempat mengundang pertanyaan internal karena belum tentu menjadi sumber pendapatan. Namun, keyakinan Fajar terbukti: Tahun 2019 tingkat kepatuhan klien-klien mereka meningkat pesat. Maka, pusat kepatuhan ini dikembangkan menjadi Taxologist, yang juga mencakup ranah kepabeanan cukai.

“Kami sambungkan secara real time antara si book keeping Wajib Pajak ini ke sistemnya Bea Cukai. Sistem ini akan membawa peace of mind dari sisi WP-nya, dan di sisi konsultan kami bisa fokus di administrasinya, dan fokus di lapangan ketika barang keluar-masuk,” kata Fajar.

Sistem buatan TaxPrime dengan melibatkan perusahaan pemrogram ini pun pun berbuah kepuasan dari Wajib Pajak. Selain mendapat kemudahan dalam menjalankan kewajiban, mereka juga mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Tak berhenti di situ, Fajar pun bertekad membentuk ekosistem perpajakan di 2023 mendatang. Ekosistem ini terdiri atas konsultan, klien, DJP, lembaga edukasi atau universitas, dan orang yang bekerja terkait pajak. Untuk melakukannya, Fajar menggabungkan konsep blue ocean strategy dan ecosystem edge.

“Berbicara ekosistem, mau enggak mau marketnya bisa kami lebarin sekarang (tidak hanya sektor tertentu saja). Jadi, siapa marketnya? Seluruh taxpayer di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, supaya bisa support DJP lebih banyak.”

“Passion”

Minat dan ketekunan Fajar pada sains terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Fajar kecil betah berlama-lama meneliti dan membedah benda apa pun dan merakitnya kembali menjadi produk baru dengan menyertakan fitur yang lebih bagus.

“Waktu SD, sekitar tahun ‘80-an, aku suka buat percobaan baterai dari kentang, bikin motor dari gabus. Aku juga buat mobil-mobilan sendiri,” kenang anak keenam dari sembilan bersaudara ini.

Besar di keluarga penyuka musik, Fajar piawai bermain drum dan gitar sejak usia 14 tahun. Fokus Fajar pada sains dan pelajaran sekolah pun teralihkan saat ia tergabung di band musik rock di bangku SMA. Dunianya kala itu hanya seputar gitar, manggung di festival musik, dan main band.

Suatu hari, sang ibu menginginkan salah satu anaknya bekerja menjadi pegawai negeri sipil (PNS, sekarang ASN—aparatur sipil negara). Usai lulus SMA, ia melihat teman-temannya yang berprestasi mendaftar ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN—kini PKN STAN). Fajar tergerak mengikuti mereka. Jurusan pajak juga ia pilih sekenanya.

Pikirnya kala itu, selain ingin mewujudkan impian ibundanya, ia juga ingin mendapatkan gitar baru yang dijanjikan kakak perempuannya bila ia berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Dengan sedikit belajar, tahun 1993, Fajar berhasil masuk STAN. Namun, kebiasaan lama sulit hilang. Saat kuliah, ia masih kerap bermain gitar, bahkan ia mendapatkan uang dari hobinya itu.

Setelah lulus STAN di tahun 1996, Fajar ditempatkan di KPP Ambon. Dua tahun berselang, ia melanjutkan jenjang sarjana di Universitas Pattimura, Ambon. Sayang, belum sempat ia lulus, kerusuhan Ambon memaksanya kembali ke Jakarta.

Selanjutnya, suami Fajaria Putri Lestari ini sempat berkali-kali dimutasi ke beberapa daerah sebelum akhirnya menetap di Jakarta. Baru pada tahun 2002 Fajar dapat menyelesaikan jenjang S1 di Asian Banking and Finance Institute Perbanas, Jakarta.

Yang menarik, berkat hobinya pada programming dan meneliti cara kerja social network seperti Friendster, MySpace, dan Facebook; Fajar berhasil menciptakan Fishbook—sebuah platform media sosial untuk kalangan fiskus sekitar tahun 2007. Fajar tak pernah menyangka, platform ini menyedot perhatian teman-teman sejawatnya.

Baca Juga: Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Di tahun yang sama, saat diklat penyegaran AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, Fajar menemukan cinta baru: transfer pricing. Isu ini jualah yang menumbuhkan passion pajak pada dirinya. “Kalau jadi ASN enggak punya passion, gawat juga,” ujarnya. Saat diklat berlangsung, ia belajar banyak mengenai transfer pricing dari materi yang disampaikan oleh Edward Hamonangan Sianipar.

Tak lama setelah itu, Fajar dipindahkan ke KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Empat dan selanjutnya ke KPP Wajib Pajak Besar Dua. Di sana, ia kian tertarik menekuni transfer pricing.

Setelah 16 tahun mengabdi di DJP, Fajar mengundurkan diri. Ia ingin memiliki firma konsultan pajak sendiri agar ia leluasa mewujudkan semua ide dan inovasi sembari tetap membantu DJP.

Kini, Fajar tengah fokus mengembangkan usaha rintisan berbasis digital di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, zakat, keamanan, dan portal media perpajakan. Fajar juga tengah giat mengembangkan graphene atau grafin, material baru yang digadang-gadang jauh lebih ringan dan lebih kuat daripada baja.

Mengutip lirik lagu The Spirit Carries On” milik Dream Theater, Fajar membagi prinsip hidupnya: “‘If I die tomorrow, I’d be all right. Because I believe that after we’re gone, the spirits carries on’. Jadi, spiritnya itu yang kita tanamkan. Enggak usah takut menciptakan sesuatu. Toh, kalau spiritnya bagus, positif buat banyak orang, setelah enggak ada pun, yang nerusin masih banyak.”

Editor Majalah Pajak
Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Up Close

Kans Berproduksi dan Berinovasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk kemudahan berusaha, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pro-kontra harus disikapi secara positif.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja diracik dari 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang mencakup beberapa klaster, termasuk klaster perpajakan yang terdapat pada Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Pada Pasal 111 hingga Pasal 114, klaster ini merupakan peleburan empat UU, yakni UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk menyegarkan ingatan, selain masuk dalam rangkaian UU Cipta Kerja, sebagian omnibus law perpajakan sudah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang disahkan menjadi UU No. 2/2020. Omnibus law ini mengatur penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan pajak digital.

Meski akhirnya termuat dalam UU terpisah, baik UU No. 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja klaster perpajakan merupakan implementasi dari rancangan Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah digodok dan diusulkan pemerintah kepada DPR.

Lahirnya omnibus law ini memang memicu banyak kontroversi. Pada klaster perpajakan, misalnya, keputusan menurunkan tarif pajak dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Meski menuai pro-kontra, Managing Partner sekaligus pendiri TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan, lahirnya UU itu harus dilihat dari sudut pandang positif. Melalui aturan itu, pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, mendorong investasi, terutama dalam mendorong pemulihan ekonomi. Lebih jauh, seperti dikatakan pemerintah, lahirnya UU ini diharapkan tercapai transformasi ekonomi untuk keluar dari zona middle income trap.

Omnibus law sebelum ada Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah, begitu ada Covid-19, yang terjadi sekarang kondisi ekonominya, kan, bukan dalam kondisi yang baik. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan,” kata Fajar saat wawancara dengan Majalah Pajak pada Jumat (16/10) lalu.

Berikut petikannya.

 

Akhirnya DPR ketok palu RUU Cipta Kerja. Dalam UU ini ada juga klaster perpajakan. Sebagai praktisi perpajakan, bagaimana Anda memandang lahirnya aturan ini?

Kalau aku pribadi secara umum, yang namanya peraturan mau dikeluarkan pemerintah, aku termasuk orang yang selalu memandang positif. Jadi, semuanya positif. Aku percayalah bahwa ketika pemerintah membuat, menginisiasi UU tentunya sudah dipikirkan secara matang, koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan punya pertimbangannya secara makro. Tentunya tujuannya lagi-lagi untuk kemakmuran. Jadi, aku pandangnya selalu positif buat UU Cipta Kerja. Buat konsultan pajak, ketika UU itu sudah rilis, ya kita jalankan.

Kalau dari sisi konten, UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan itu, kan, mengatur beberapa insentif pajak, seperti pengurangan PPh, dan lain-lain. Banyak yang khawatir itu akan berimbas juga pada penerimaan pajak jangka pendek atau panjang. Bagaimana menurut Anda?

Kalau aku lihat insentifnya, kan, banyak ya. Namun, tujuan pemerintah membuat UU Cipta Kerja, pertama, tentunya kita bicara kondisi ekonomi sekarang. Omnibus law, sebelum Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah begitu pas Covid-19, otomatis yang terjadi sekarang kondisi ekonominya ini, kan, bukan kondisi yang baik buat Indonesia. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan. Terobosan itu untuk memulihkan keuangan negara juga.

Di samping itu untuk secara makro, tentunya kalau misalnya kurva sedang turun tentunya secara makro karena cycle-nya itu—kita ngomong 80-100 tahun, ya kalau kita ngomong makro—kalau kurvanya turun efeknya, kan, bisa 10 tahun, dua kali pilpres itu. Jadi, ketika kurva sedang turun, pendanaan itu kalau kita ambil dari pajak enggak pas. Yang pas itu memang dari utang. Kalau menuju resesi, penerimaan pajak, kan, enggak bisa dipaksakan. Maksudnya, pemerintah pasti sudah mikirin secara baik langkah-langkah untuk mengatasi ekonomi Indonesia secara makro.

Makanya timing-nya kira-kira—karena Covid sudah berjalan enam bulan lebih, aku pikir ini memang tepat. At least buat short term. Kalau, misalnya, yang diharapkan adalah investasi masuk, investasi ada dua—dari luar negeri dan dari dalam negeri. Itu terkait dengan dividen, kalau yang dari dalam. Tapi kadang-kadang apa yang kita atur dengan apa yang kita harapkan nanti realisasinya bisa terjadi terbalik. Kalau sekarang, terkait UU Cipta Kerja ini positiflah. Konsultan, ya kita harus support, kita sosialisasikan.

Selain mengatur insentif pajak, dalam UU Cipta Kerja ada juga kewenangan pemerintah yang mengatur tentang intervensi pajak daerah, dan belakangan juga jadi polemik. Apa memang perlu sejauh itu pemerintah pusat terlibat dalam regulasi pajak daerah?

Nah, itu bisa dilihat dari dua sisi, ya. Pertama, sisi efisiensi. Kalau kita bicara pemerintah pusat-daerah, terus bicara lagi otonomi daerah, desentralisasi, sisi pertama itu efisiensi. Sisi kedua itu baru kita bicara sisi politik. Untuk sisi politik aku enggak akan komentar terlalu banyak. Tapi untuk yang sisi efisiensi, kalau kita bicara pemajakan, retribusi daerah, UU Cipta Kerja, tujuan pemerintah ini investasi, dan kemudahan berusaha juga masuk.

Pemerintah pusat pasti sudah memikirkan dan sudah mendapatkan masukan, kira-kira—tadi, kan, judulnya kemudahan berusaha—apa, sih, yang menyebabkan tidak terjadi kemudahan itu? Itu, kan, diinventarisasi. Tapi paling mudah itu kira-kira ada testimoni dari yang sudah berusaha di Indonesia. Kalau terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah, itu mesti dipandang positif dulu.

Nah, aku masuk dari ranah efisiensi. Kalau kita mau bicara pemajakan, mesti diambil yang pertama kali: taxation without representation is robbery. Mau enggak mau, yang pertama kali, kan, itu adalah terkait pembuatan aturan, legalnya. Jadi, pemerintah daerah masing-masing mesti membuat perda. Nah, dari sisi sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada dengan pusat, bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih?

Kalau kita lihat urutannya itu adalah dari sisi legal pertama dulu. Kedua, kalau kita bicara pemungutan pajak itu masih konvensional, bukan based on system. Itu, kan, biaya pemungutannya besar dan enggak efisien. Hasil yang didapatkan belum tentu akan banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya concern-nya terkait dengan pemungutan tadi, dengan (UU Cipta Kerja) ini, kalau pemda memandang positif, pasti akan langsung support semuanya—Ayo, Bro! Berarti pemerintah pusat bisa enggak, misalnya, buat pemajakan PB1 (Pajak Pembangunan Satu) di 33 provinsi. Pemerintah pusat, ayolah bikin saja satu sistem tersentral. Habis itu, sistem ini untuk pemajakan PB1 seluruh Indonesia. Semua, kan, rata-rata sama pajak itu 10 persen.

Berikutnya, begitu tersentralisasi, masing-masing pemda itu punya dashboard-nya sendiri. Jadi, mereka bisa monitoringberapa jumlah uang yang masuk? Itu akan lebih simpel. Masalah uangnya gimana? Ya terserah—itu ide yang paling simpel, kan. Terus, berikutnya, “Loh, kita bikin sistem gini apakah semua pemda itu punya uang?” Belum tentu. Nah, makanya tadi, efisiensi. Aku lihat dengan adanya UU Cipta Kerja, kalau kita mau berpikir positif, tentu lebih banyak agar penerimaan daerah bisa maksimal.

Dan aku yakin pemerintah pusat itu sudah mikirin gimana caranya enggak nyuapin terus—yang namanya setelah Covid ini, kan, butuh uang banyak. Jadi, jiwa-raga penduduk harus dibangun buat produktivitas. Nah, kalau investasi itu masih ada kendala-kendala yang terkait dengan perda, kewenangan pusat dan daerah, ini kita lupain dululah. Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, malah efisiensi buat daerah, karena bisa menciptakan efisiensi dan biaya setup sistem lebih murah.

Jadi, kalau ada yang protes, ya itu wajar, itu namanya proses. Tiap daerah itu, kan, belum tentu punya pemikiran yang sama. Intinya selama kita bicara masalah pendapatan itu dapat dengan mudah dibuat sistem yang satu dengan desentralisasinya apa? Dashboard. Jadi, kaya kita melihat aplikasi website, ada user atau pengguna. Ada administrator, ada writer, dan lain-lain, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mereka masing-masing punya dashboard sendiri, bisa kontrol. Berikutnya, bisa melihat, “Ada apa di restoran gue?” Nah, kalau mau ngomong sistem yang baik, ini, kan, salah satu kesempatan.

Apakah membuat sistem itu harus pakai uang? Bisa jadi enggak. Ada alat pembayaran yang mau bikinin sistemnya selama, misalnya, platform mereka dipasang di masing-masing dashbord ini. Itu malah jadi kolaborasi luar biasa. Nah, kalau selama ini enggak ada, UU Cipta Kerjanya itu enggak akan ada. Jadi, ini bisa menimbulkan inovasi kalau dipandang positif. Kalau memandang yang lain, ya rumit. Itu satu.

Kedua, pemerintah pusat, sudahlah bikin saja Indonesiaraya.com kek, apa, kek misalnya. Jadi, kalau meningkatkan investasi misalnya, gerbangnya kita bikin satu. Terus berikutnya ada standardisasi, terus ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada di sana. Ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Jadi, tergantung cara kita menyikapi. Padahal, dengan adanya begini, bisa jadi daerah enggak punya SDA, penduduk banyak, tapi banyak makanan enak, mungkin dengan kolaborasi masing-masing daerah, kan, bisa ciptain Warung Nusantara atau apa, kek, di masing-masing daerah. Jadi, siapa tahu, dari daerah yang tadi tidak mampu, jadi mampu. Bisa juga ajak swasta. Itu inovasi.

Jadi, pada UU baru yang mesti dilihat, pertama, adalah asal usulnya; mengapa ada kata-kata itu—sebab-akibat. Kedua, jika secara logika, “Benar enggak sih, orang-orang yang usaha di gue sebenarnya belum terlayani dengan baik?” Karena konsep pemerintah itu harus melayani. Kalau melayaninya kurang bagus, at least dengan adanya UU ini, justru bisa kolaborasi, inovasi baru.

Artinya daerah yang enggak punya sumber daya jadi ada subsidi silang. Tanpa mengeluarkan biaya, dia bisa membuat sistem dan memiliki dasbor sendiri?

Iya benar, itu mirip bikin sistem di pajak. Tapi kalau yang sifatnya penerimaan daerah, begitu pakai dashboard saja satu, centralize. Kan, transaksi di provinsi dapat dengan mudah ada di sistem. Masing-masing tiap hari tinggal dieksplorasi, “Wah, Jawa Timur segini,” misalnya. Kalau zaman dulu kita berpikir uang mengalirnya bisa lama. Untuk zaman sekarang begitu pembagian, “Oke, gue maunya tiga hari maksimum.” Dari pemerintah pusat tiga hari keluarin, kan, bisa. Jangankan tiga hari, kalau kita transfer uang sekarang, kan, paling dua atau tiga jam. Jadi, takut apaan? Justru menimbulkan inovasi dan meningkatkan efisiensi.

Berarti memang persepsi yang harus diubah. Kalau selama ini sering mengedepankan negatifnya dulu, kekhawatiran dulu yang kita tampilkan, sekarang, lihat dulu sisi positifnya.

Iya. Ada bedanya, macam-macam orang menghadapi threats atau ancaman. Ada yang menghadapi negatifnya dulu di depan, tapi ada juga yang positifnya. Ada lagi yang positif dan dikombinasi lagi, inovasi apa yang bisa dikerjakan.

Masih soal investasi dan kemudahan berusaha. Apakah berbagai insentif itu, menurut Anda sudah bisa menarik investor? Jangan-jangan di luar negeri ada insentif serupa lebih menarik, misalnya?

Nah, itu dilihat lagi, penyebabnya apa? Kenapa (PPh) jadi 22 persen, misalnya. Terus bottom line-nya 20 persen, terus berikutnya, kenapa misalnya Tbk itu dikurangkan lagi 3 persen lagi. Kalau aku bilang, kalau pemerintah sudah menetapkan angkanya segitu, terlepas mau dibandingkan dengan negara lain, buat aku jadi tepat. Mau 22 persen, mau 20 persen, mau 25 persen, selama tujuannya satu, memang sudah dihitung secara tepat.

Cuma, permasalahannya adalah, kalau tujuannya menurunkan itu untuk racing to the bottom, jadi bersaing, compete dengan negara lain, justru itu yang harus dihindari. Kaya yang aku tadi bilang, blue ocean. Jangan kompetisi dengan negara lain. Tapi kalau pemerintah sudah tulis, ya sudah. Selama tujuannya enggak compete dengan negara lain thats fine. Kalau misalnya, “Oh enggak, biar investasi masuk dong, Vietnam begini.” Kalau Vietnam kasih 2 persen gimana? Enggak, Singapura 17 persen. Itu yang di-publish. Kalau yang misalnya pakai Global Trader Programme (GTP), 0 persen, atau 5 persen. Itu juga uangnya dibalikin lagi. Jadi, selama tujuannya enggak compete dengan negara lain, enggak apa-apa.

Makanya, tujuannya itu kemudahan untuk berusaha. Anda pernah masuk Dufan? Terus beli karcis, ada yang fast track, cepat masuk—VIP-nya. Kalau kita ngomongin tadi, itu bicara services. Tujuannya tetap sama, kita mau main misalnya, kereta gantung. Tapi untuk kemudahan berusahanya, “Oh, ini ada line-nya sendiri. You bisa masuk situ. Dengan bayar lebih, Anda enggak antre panjang.” Ada lagi reguler yang antre panjang.

Berikutnya, kalau misalnya yang kita dapat chance-nya lebih bagus atau hanya ada di Indonesia. Pajaknya perlu direndahin, enggak? Enggak. Tambang batu bara ada di Singapura apa enggak? Enggak. Tambang tembaga ada di Vietnam? Enggak. Jadi, angka berapa yang pas buat pajak kalau itu enggak ada di mana-mana? Jadi, apakah perlu ber-compete dengan negara lain? Ini kalau kita bicara investasi.

Terus, dia (investor) bisa menyediakan, misalnya, angkatan kerja kita itu setiap tahun 2500 orang, pemerintah cuma bisa support 2000 orang, kurang 500 orang, misalnya. Kalau dia ada investasi dan menyerap yang 500 tadi, itu baru kita kasih insentif. Tapi kalau kita bicara tarif, aku akan ikut pemerintah netapin 20 persen, tapi tujuannya sama kita mesti sadar. Kaya TaxPrime, key success-nya orang, skill-nya, mau kita murahin atau bagaimana? Tentunya enggak, kan? Mesti positioning-nya kita pikirkan.

Mudah-mudahan, pemerintah sudah memikirkan positioning Indonesia. Sekarang, aku tanya. Kan ada PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) generasi pertama, batu bara. Tarif pajaknya berapa? 45 persen. Kok mau, ya? Habis 45 persen suruh bayar royalti lagi. Kenapa mau? Karena batu baranya banyak, gue tinggal ngeduk saja. Mereka pikir, profit gue masih bagus dipajaki segitu. Perlu apa enggak dikasih kemudahan? Walaupun itu sulit, akan aku terabas, karena profitnya bagus, akan aku jalankan tetap. Pikiran pengusaha kaya begitu, kan?

Sekarang, ada perusahaan tambang, misalnya. Tarif pajaknya 35 persen, sementara yang lain 25 persen. Tapi kok mau, ya? Karena, ya, cuma ada di sini dan untungnya masih ada dan bagus. Kira-kira itu. Maksudnya, kita enggak perlu racing to the bottom kalau terkait dengan SDA. Tapi kalau terkait dengan hilirisasi atas SDA mau dikasih insentif misalnya cut off. Yang tadi misalnya, sudahlah 25 persen tetap semua. Begitu hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, “Oke kalau lu bisa menyerap 5000, gue diskon 40–50 persen.” Masalah sosialnya, kan, bisa langsung selesai. Jadi, nanti perusahaannya akan terpacu. “Wah, kalau gue menyerap 10.000 orang dikasih insentif dari 25 persen. Bisa dikasih diskon lagi, nih, jadi tinggal 5 persen.” Dia akan ngejar itu. Akhirnya hilirisasi, misalnya di manufacturing yang menyerap sumber tenaga kerja itu akan jadi padat karya. Dia akan expand terus pabriknya. Tapi, kan, sekarang faktanya adalah sudah dikasih 20 persen nanti, sekarang 22 dulu.

Ongkos untuk menyelesaikan masalah sosial, untuk menjaga produktivitas, investasi untuk menyerap tenaga kerja, ongkosnya lebih gede enggak? Coba pemerintah harus membagi Rp 600 ribu buat yang terkena Covid. Jumlah duitnya berapa banyak? Sampai minus. Itu namanya kebijakan pajak kita harus melihat rantai suplai, sama ketika si pengusaha itu bisa memecahkan dampak sosial, simpel.

Oke, aturan, kan, sudah dibuat, dan Anda katakan, Anda selalu dari melihat sisi positifnya. Menurut Anda, dengan berbagai kontroversi ini, seperti apa realisasinya?

Oh iya, realisasinya, terutama soal kemudahan berusaha, aku yakin. Perbaikan itu proses. Mau mulai presidennya Pak Sukarno, Pak Harto, sampai ke Gus Dur, semuanya itu sama. Enggak ada presiden yang ingin membawa bangsa ini ke arah yang lebih buruk. Pak Jokowi cukup kasih pengaruh signifikan buat kemudahan. Misalnya saat jadi gubernur kita lihat PTSP-PTSP di DKI (Jakarta) pelayanannya lebih cepat. Terus berikutnya begitu jadi presiden, ya sama, inginnya cepat-cepat. Memang benar sih, wong kita main internet saja pengin cepat. Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau yang ditingkatkan pelayanannya.

Kalau serve maka kemudahannya itu lebih baik. Orang akan lebih nyaman dan dia tidak menghitung. Akibat tidak adanya kemudahan, bagi pengusaha, uang atau waktu yang terbuang akan lebih banyak. Otomatis bunga bank akan lebih tinggi. Ini mau dipangkas semuanya. Jadi, tagline-nya kemudahan untuk berusaha itu dengan kata lain investasi bisa masuk, voluntary compliance bisa masuk, terus kepastian hukum. Jadi, itu yang mungkin breakthrough-nya itu sekarang ujungnyalah. Kira-kira mesti diambil cepat.

Aku berharap realisasinya bagus. Cuma aku melihat ada hal lain juga yang bisa mengakibatkan malah tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, dividen. Kita ngarepin bagus, ya. Misalnya dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun badan even yang tidak mengenal kata 25 persen lagi, kan, jadi nol. Itu prinsipnya, ketika kita bicara dividen, berarti ini yang diterima pemegang saham dari perusahaan yang terbagi atas saham. Dengan kata lain perseroan terbatas (PT).

Di PT, pemegang sahamnya secara hukum hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Nah, di perusahaan terbatas, ketika si pemegang saham bertindak sebagai direktur juga, maka si pemegang saham ini dapat remunerasi. Remunerasinya dipajaki Pasal 21 sebagai karyawan. Tapi sebagai pemegang saham, dia investasi. Terus berikutnya, ketika atas hasil dari investasinya itu tidak dipajaki, itu secara hukum di Indonesia itu ada badan hukum di mana si penanggung jawab, dia sama-sama pemilik tapi berbeda tanggung jawabnya.

Misalnya, di PT si pemegang saham tanggung jawabnya hanya terbatas atas saham. Begitu di firma, badan hukum yang lain, tanggung jawabnya renteng untuk pribadi. Kalau yang tanggung jawabnya renteng ke pribadi, ya enggak apa-apa. Itu risikonya memang besar. Jadi, ya orang pribadinya enggak perlu dipajaki lagi. Konsepnya simpel, itu saja. Sekarang kalau badan hukum, kejahatan itu ada enggak atas kejahatan badan hukum? Enggak ada.

Jadi, ketika dibagikan dividen itu, kan, pasif, gue bisa ada di dalam, tapi bisa juga sebagai pemegang saham saja. Nanti, tinggal RUPS, ada yang enggak pas, gue ganti orangnya. Kan, gitu, ya investor. Nah, kalau penghasilan mereka enggak dipajaki, itu ada perbedaannya. Jadi, paling enak memang bikin PT.

Aku enggak tahu latar belakang pemerintah terkait dengan dividen zero persen. Padahal, di Indonesia itu mengenal ada dua badan hukum tadi. Mereka sama. Kalau dibilang,”Enggak, yang firma itu yang tanggung jawab pribadi itu, kan, kecil-kecil saja mereka.” Enggak boleh kaya gitu. Iya sih kecil, kayak gue cuma 200 orang saja. Tapi itu hidup orang juga di dalamnya dan itu enggak kecil juga. Mirip kok cost di sini sama pabrik yang jumlah orangnya berapa ribu, misalnya 1000, sama di sini walaupun 200.

Kalau yang PT, konsep secara hukumnya tanggung jawab, itu wajar. Kalau yang firma itu dihilangkan. Karena tanggung jawabnya itu meliputi pribadi. Nah kalau PT, sekarang, bisa enggak aku biayakan semua kendaraan pribadi segala macam? Bisa, 50 persen kata (aturan) pajak. Coba, yang satu (firma), kok jadi enggak bisa, ya? Karena biayaku enggak boleh diatur sebagai biaya di sini. Jadi aneh, kan? Karena terbagi tidak atas saham. Itu mungkin pemerintah bukan mau melihat detail, tapi yang paling besar nanti, kan, yang mau masuk itu perusahaan terbatas. Jadi, kalau kita masuk ke ranah yang lebih detail (soal insentif firma dan PT) tentunya pasti akan ada pertanyaan, seperti kurang fair, tapi so far sih, aku melihatnya mesti positif. Ya, sudahlah korban perasaan saja dulu enggak apa-apa, yang penting negara ini maju.

Kedua, tadi, kan, aku bicara investasi dari luar dan dari dalam. Pemerintah mengharapkan dua itu. Dividen dinolkan. Jadi, harapannya nanti masyarakat gemar usaha, minimal dia akan investasi dibanding uangnya yang disimpan di tabungan. Itu harapan pemerintah kalau dari (investor) dalam negeri. Dari luar negeri, otomatis kemudahan PPh. Jadi, pemerintah mengharapkan investasi enggak hanya dari luar tapi juga dari dalam negeri tadi.

Aku cuma melihat, kalau Anda mau investasi, aku mau tanya. Investasi itu, kan, kita bisa investasi ke perusahaan teman, bisa investasi ke Tbk, atau investasi ke tetangga kita yang lagi jualan kue, atau investasi beli saham di luar negeri. Aku cuma berpikir, kalau kita beli saham dari luar negeri, aku lebih yakin. Pertama, kalau misalnya kita deposito, kenapa kita yakin, karena itu akan berbunga. Begitu kita investasi di tabungan, namanya tabungan ya dapatnya seadanya. Investasi di tanah kita yakin nanti akan naik. Begitu investasi di teman, “Bro, gue mau bikin kue, lu mau enggak investasi?” “Berapa?” “Lima juta”. Anda mikir-mikir pasti. Terus ada PT teman, diajak ke kantornya, masa pandemi, karyawannya semua disuruh masuk biar kelihatan ramai, pokoknya dia sewa mobil, misalnya. Itu tertarik, kan? Dia ngomong saja sudah tertarik. Enggak tahu karena dia bukan Tbk. Berikutnya, tahu-tahu jeblos. Bingung, kan? Pengelolaan perusahaan enggak semudah yang kita pikirkan. Kadang investasi ada juga yang bagus. Misalnya, teman bikin ayam petelur, kita investasi, ada yang amanah ada yang enggak juga. Usahanya bagus, orangnya enggak amanah, bisa.

Tapi UU CK ini mostly berdasarkan dari masalah yang sudah terjadi. Misalnya terkait masalah PPN, masalah dividen. Yang gede bilang, ini mestinya bebas dividen karena, kan, aku sudah bikin lapangan kerja. Berikutnya, masalah apalagi yang berusaha diselesaikan? Masalah PPN, pemeriksaan. Orang yang sekarang banyak dagang on-line tahunya belum PKP, begitu diperiksa tidak ada pajak masukannya, sementara dia mesti mungut. Atau, pajak masukannya ada, tapi belum di-PKP, pajak masukan enggak bisa dikreditkan. Nah, ini pemerintah bagus juga penyelesaiannya terhadap masalah yang terjadi. Makanya aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha tadi, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance itu bisa naik. Yang penting nanti nanti ada aturan pelaksanaannya agar enggak ada distorsi.

Terkait potensi berkurangnya pajak, menurut Anda ada solusi enggak, misalnya dari celah mana lagi kita harus kita cari lagi?

Kondisinya ini kondisi Covid-19. Aku cuma berpikir bahwa omnibus law ini paling tidak itu akan membantu kondisi Covid ini agar tidak terlalu berat secara ekonomi bagi rakyat maupun pemerintah sendiri. Terkait mengenai shortage penerimaan yang kayak tadi aku bilang, kalau kita melihat kurva ekonomi makro, tentunya Indonesia ini sekarang lagi ada di bawah. Nah, belum naik nih, masih turun ke bawah. Ini pembiayaan enggak bisa dari pajak, dari utang. Jadi, itu mesti ngelus dada juga kalau memang penerimaan turun. Tapi kira-kira sektor sektor mana? Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Dalam pemajakan, kalau industrinya tumbuh, pajaknya akan tumbuh. Tapi kalau kondisinya lagi seperti ini, lantas pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas objek pemajakan, itu kontraproduktif.

Intinya, jangan fokus menggenjot penerimaan dulu, ya?

Benar. PDB kita Rp 16.000 triliun terus kantong uang, kan, paling cuma di bawah Rp 2600 triliun—BI Rp 2000 triliun, BPJS Rp 450 triliun, Haji Rp 100 triliun. Jadi, Rp 2550 triliun. Jadi, kurangnya Rp 13.500 triliun. Terus mau di-support pakai pajak? Mau digenjot bagaimana? Kantong duitnya enggak ada.

Terakhir, Taxprime dalam mendukung aturan ini ke depan akan seperti apa? Apakah dari sisi membuat sosialisasi atau seperti apa?

Kita bahas UU Cipta Kerja termasuk yang mana yang sebenarnya kontra dengan kemudahan berusaha, misalnya. Itu kami inventarisasi. Kami ada diskusi internal terkait dengan UU Cipta Kerja. Habis itu, brainstorming.

Untuk ke tax payer karena sekarang masuk pandemi, ada beberapa yang ketemu langsung atau on-line itu memang menanyakan. Mereka tanya masalah terkait PPh dan PPN. Yang aku temui itu perusahaan lumayan besar, jadi ada concern di area itu. Perusahaan batu bara, terutama yang jadi PKP. Sempat aku sampaikan bahwa sebenarnya insentifnya itu buat pengusaha bagus, ada hilirisasi batu bara. Menarik, hilirisasi batu bara itu royaltinya mau di-take out. Ini gila—artinya bagus—pemerintah meng-encourage bukan hanya “Ayo ngomongin ini,” tapi juga “Ayo inovasi. Ayo kembangkan hilirisasi.” Terus, pemerintah juga meng-encourage masalah riset. Itu luar biasa. Artinya, pemerintah perhatiin masalah lingkungan juga.

Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, itu malah efisiensi buat daerah?

Aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance bisa naik.

Kalau meningkatkan investasi, gerbangnya kita bikin satu, ada standardisasi, ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada, ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang harus terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau, yang ditingkatkan pelayanannya.

Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Lanjut baca

Up Close

Platform untuk Petani dan Pemodal

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha, perusahaan aplikasi Tanijoy membidik bisnis pertanian melalui platform yang menghubungkan petani dengan pemodal.

 

Komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari di masyarakat menjadikan sektor ini selalu bergerak dinamis dan tak pernah berhenti di setiap situasi. Besarnya potensi bisnis di sektor ini pula yang telah mendorong Muhamad Nanda Putra untuk menekuni usaha di bidang pertanian sejak masih menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Baru menduduki bangku kuliah di tahun kedua pada 2010, pria yang sudah akrab dengan alam pertanian sejak kanak-kanak ini mulai merintis bisnis budi daya jamur tiram dengan target pasar para pengusaha warung makan.

Dengan lahan yang tak perlu begitu luas di satu lokasi rumah, ia dapat menanam sekitar seribu pot jamur tiram dan memperoleh margin keuntungan lumayan besar sekitar 50 persen. Setelah menanam jamur tiram, bisnisnya terus berkembang dan mulai menggarap kebun kopi dengan harapan dipetik hasilnya ketika ia selesai kuliah pada 2014.

“Alhamdulillah, waktu itu kopi green beans sedang naik daun di Malang. Jenis arabika harganya naik dari sebelumnya Rp 50 ribu, saya jual Rp 100 ribu,” tutur Co-founder sekaligus CEO Tanijoy ini kepada Majalah Pajak di Gedung Plaza Sentral, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca Juga: Petani, Pemegang Kunci Kedaulatan Pangan

Di sela kegiatannya berkebun kopi, ia kerap berdiskusi dengan para petani yang ingin menggarap lahan tetapi terkendala oleh kurangnya modal. Ia tergerak membantu petani dengan memberikan sejumlah modal usaha. Namun sayang niat baiknya itu tidak benar-benar disikapi dengan sungguh-sungguh oleh para petani yang mengaku gagal panen, padahal ternyata hasil panennya dijual ke tempat lain secara diam-diam.

“Ini memang learning cost buat saya, setelah tiga kali kasih modal ke petani tapi ternyata karakter mereka seperti itu. Akhirnya, saya kapok,”kenangnya.

Bangun platform tani

Pengalaman memberi modal ke petani yang tak berjalan mulus justru memotivasi Nanda untuk membangun bisnis pertanian berskala besar lewat cara yang tidak konvensional. Bersama rekannya yang sudah lebih dulu terjun di bisnis sosial (social enterprise) dan ahli teknologi informasi, ia mulai membangun platform di bidang pertanian pada 2017.

Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ.

“Kami bertiga mendirikan Tanijoy, platform di bidang pertanian yang membantu menghubungkan petani dengan pemodal dan pemasaran hasil panen,” paparnya.

Platform yang kini memasuki tahun ketiga dengan total 23 karyawan ini menggandeng petani sebagai mitra melalui referensi, lalu dilakukan survei lokasi lahan dan analisis pasar untuk kemudian ditawarkan kepada calon pemodal. Tanijoy mengelola para pemodal dari dua sumber, yakni publik individual dengan dana minimal Rp 2 juta, dan dana dari perbankan.

“Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ. Seperti itu model bisnisnya,” jelas Nanda.

Para petani yang menjadi mitra Tanijoy saat ini tersebar di wilayah Sumatera Utara (Brastagi), Jawa Barat (Pengalengan, Garut, Lembang, Cianjur, Bogor), Jawa Tengah (Brebes, Pemalang, Klaten, Pegunungan Slamet dan Dieng), Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Timur (Malang, Madiun, Trenggalek, Ponorogo).

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Tanijoy memberikan edukasi ke petani tentang teknik menyortir hasil panen agar mendapat nilai jual yang tinggi di pasar.

Platform ini memanfaatkan teknologi yang paling banyak ditujukan untuk pemantauan dan transaksi investasi secara daring.

“Ketika petani mendaftar di perusahaan ini, kami terapkan aplikasi yang bisa verifikasi data petani dan kondisi lahan yang akan ditanami. Dari sini akan muncul nilai, petani ini layak atau tidak untuk dapat modal,” urainya.

Adapun modal yang diberikan ke petani tidak dalam bentuk dana melainkan barang berupa pupuk, bibit, dan pestisida yang bisa diambil di toko rekanan Tanijoy.

“Kami kasih saldo ke petani yang sudah terkunci hanya untuk barang-barang di toko yang sudah kerja sama dengan kami. Ini cara kami agar modal yang diberikan betul-betul dipakai untuk produksi,” ungkap Nanda.

Lanjut baca

Up Close

Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Sektor UKM, pertanian, dan kelautan adalah harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih melalui stimulus dan regulasi.

 

Setelah perekonomian anjlok sangat dalam karena Covid-19, Indonesia dipastikan masuk ke dalam resesi ekonomi—hanya tinggal menunggu waktu pengumuman resminya. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32 persen. Kontraksi ini sulit pulih pada kuartal III. Apalagi pandemi Covid-19 masih terus menyebar dan membuat pemerintah terpaksa masih harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun beberapa kali mengatakan bahwa perekonomian di kuartal III masih akan berada di zona negatif, meski kontraksinya memang tidak akan sedalam pada kuartal II lalu.

Indonesia tidak sendirian. Menurut catatan World Bank 93 persen negara dunia akan masuk resesi. Kondisi ekonomi Indonesia memang terpuruk. Namun, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI yang juga Co-Owner Tanijoy Ajib Hamdani optimistis, kondisi ini akan segera pulih asal pemerintah bisa mendorong sektor UKM, mengoptimalkan sektor agro, maritim, dan perkebunan.

Sektor UKM, menurut Ajib memiliki kontribusi paling signifikan pada PDB. Selain itu, UKM juga memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi menggerakkan suplai karena bisnisnya berjalan. Dan kedua adalah demand karena uang keuntungan UKM yang berputar itulah akan menjadi disposable income mereka.

“Ketika sisi ini (UKM) bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga,” tutur Ajib kepada Majalah Pajak akhir September lalu.

Untuk itu, Ajib mengimbau agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lapangan dengan cepat dan tepat sasaran pada ekosistem bisnis yang berjalan. Untuk bisa tepat sasaran, mau tidak mau, pemerintah harus juga mengatasi persoalan basis data yang sejak dulu masih menjadi masalah.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Memang, bukan perkara instan, tetapi upaya itu harus dimulai. Namun, Ajib berharap, dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa pemicu positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya.

“Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.”

Ajib juga menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor agro. Menurut Ajib, sektor agro adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Ketika pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia minus 5,32 persen, pertumbuhan agro menurut Ajib justru positif 12 persen. Artinya, sektor ini dari hulu hingga hilir memiliki potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

“Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM, pertanian, maritim dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat.”

Berikut petikan wawancaranya.

Sepanjang masa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan berbagi kebijakan untuk pemulihan ekonomi melalui bantuan langsung, insentif, relaksasi, dan lain-lain. Seberapa siginifikan dampak bantuan itu untuk bisa mengungkit ekonomi kita?

Pertama, HIPMI melihat dan menyadari bagaimana program kebijakan pemulihan nasional sebagai turunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian pada bulan Mei lalu diubah menjadi UU No 2 Tahun 2020, kemudian turunan jadi tentang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Termasuk misalnya bicara program prakerja, banpres, BLT dan lainnya. HIPMI melihat, sebenarnya pemerintah punya konsep yang bagus. Itu dulu poinnya.

Jadi, pada prinsipnya HIPMI mengapresiasi bagaimana kebijakan, bagaimana regulasi dan bagaimana insentif yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga perekonomian dengan baik karena hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah pada masa pandemi seperti ini adalah bagaimana ekonomi kita tidak berkontraksi terhadap segala hal. Kalau bicara kontraksi ekonomi, sudah menjadi keniscayaan dengan adanya pandemi seperti ini kan tidak hanya bicara Indonesia, sudah menjadi masalah global. Sekali lagi hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah dan stakeholders ekonomi adalah mendangkalkan kontraksi yang ada. Terus bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah?

Kebijakan pemerintah pada dasarnya bagus. Problemnya ada di masalah kecepatan dan ketepatan alokasi dana. Kita bicara masalah kecepatan, kita lihat kondisi pandemi ini sudah semua sektor terhantam bahkan UKM yang memberikan kontribusi terhadap 60,8 persen PDB itu ikut terkontraksi luar biasa. Hal yang sangat berbeda kita lihat dengan ketika krisis moneter yang terjadi tahun 1998, di mana waktu itu yang kena hanya konglomerasi besar, sektor keuangan, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu, justru UKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga bisa rebound dengan cepat.

Problem yang berbeda kita lihat pada kondisi sekarang ketika kena pandemi Covid-19 ini, semua sektor terhantam termasuk dan terutama sektor UKM. Itu yang kita harapkan bagaimana pemerintah punya kecepatan untuk men-deliver dana kepada sektor UKM karena sektor ini banyak yang informal. Kalau pemerintah bisa mendorong sektor UKM, pertama UKM punya kontribusi paling signifikan pada PDB kita. Kedua, UKM juga punya dua fungsi. Satu, fungsi menggerakkan si suplai karena bisnisnya berjalan, kedua adalah demand karena UKM itu, ya, uang keuntungan mereka yang berputar itu yang membuat belanja akan menjadi disposable income mereka. Jadi ketika sisi ini bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga.

Baca Juga: Majukan Produk Indonesia, Kemenkominfo Adakan Pelatihan Wirausaha Digital untuk UMKM

Problemnya adalah ketika pemerintah tidak bisa men-deliver ini dengan cepat, maka biaya untuk rebound ekonominya jadi lebih mahal. Ibaratnya begini, kalau mau bangunin ekonomi yang lagi tidur itu dia lebih murah dari pada membuat ekonomi yang sudah pingsan untuk bangun lagi, apalagi ekonomi sudah mati. Jadi, harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa konsisten untuk bisa men-deliver kebijakan-kebijakan yang termuat dalam PEN dengan cepat di lapangan dan di ekosistem bisnis yang berjalan. Itu bicara kecepatan.

Kedua, bicara ketepatan alokasi. HIPMI melihat dan menyadari bahwa Indonesia ini memiliki problem yang sangat mendasar. Kita punya problem yang sangat fundamental yang namanya basis data. Ini harus berkali-kali kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Karena kalau bicara basis data atau data, itu adalah alat untuk mengambil keputusan. Sekarang bagaimana mungkin keputusan itu bisa tepat ketika datanya tidak tepat? Ini menjadi problem mendasar kita. Jadi yang perlu di-deliver pemerintah bagaimana kecepatan dan ketepatan. Tapi sekali lagi, ketepatan dalam delivery program kebijakan, entah itu banpres, KUR, BLT, subsidi bunga, bantuan modal kerja dan lain-lain, ini bicara masalah ketepatan yang ketika basis datanya tidak valid akan menjadi problem.

Berbicara basis data ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan secara instan. Bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi paralel dengan masalah pandemi. Kita enggak kena pandemi saja menyelesaikan basis data ini problem tersendiri. Apalagi sekarang kondisi pandemi, pemerintah butuh cepat dan tepat. Jangan sampai ketika delivery dana itu cepat, tapi tidak tepat. Maka daya ungkit ekonominya tidak akan maksimal. Tapi sama juga. Kalau kita ngejar tepat tapi lambat, maka problemnya biaya untuk pemulihan ekonomi itu jauh lebih mahal karena ekonomi semakin melambat, semakin besar effort yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi agar berputar dengan baik.

Masalah data itu, kan, sebenarnya masalah sejak lama. Bisa enggak agar kondisi ini justru menjadi pemicu atau momentum untuk bisa integrasi data?

Setuju. Bicara soal integrasi data, dan bicara SIN (single identity number), atau data yang terintegrasi ini masalah political willingness. Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, pemerintah punya kemampuan, punya regulasi, punya infrastruktur untuk membuat basis data yang terintegrasi. Problemnya adalah pemerintah mau membuat itu atau tidak. HIPMI berharap justru dengan kondisi momentum pandemi Covid-19 ini semakin kita sadarkan bahwa bicara basis data ini bukan hanya bicara kebutuhan bersifat sementara, bukan kebutuhan pragmatis, bukan bersifat kepentingan sporadis, tapi ini memang kebutuhan mendasar untuk bangsa ini. Baik untuk masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kita membutuhkan data yang terintegrasi tersebut.

Sekali lagi, HIPMI berharap dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa menimbulkan trigger positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya. Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan, kita akan masuk resesi. Akan seperti apa dampak resesi itu dan bagaimana masyarakat, pengusaha dalam kondisi resesi ini harus bersikap?

HIPMI akan menyoroti masalah resesi. Pertama, sebenarnya perlu kita melihat secara objektif. Harus melihat dari banyak sisi dalam konteks kita menerjemahkan atau menyikapi potensi dari resesi yang akan ada di depan mata. Kalau HIPMI melihat, sebenarnya resesi ini menjadi suatu keniscayaan karena memang kondisi ekonomi kita kurang memungkinkan dan sedang tidak dalam baik-baik saja. Kita harus akui itu. Kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 bulan April, Mei, Juni, kita sudah minus 5,23 persen.

Baca Juga: Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Pada September ini perkiraan HIPMI minusnya di sekitar 3-3,5 persen—katakanlah itu. Artinya, ketika dua kuartal berturut-turut kita masuk negatif pertumbuhan ekonominya maka kita masuk ke definisi resesi ekonomi. Tapi HIPMI melihat ini sebagai realitas ekonomi yang ada. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir secara berlebihan karena yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah masalah perlambatan ekonomi. Kita tidak akan kena krisis berkepanjangan ketika pemerintah bisa mendesain aturan dan bisa men-deliver kebijakan PEN sesuai yang diharapkan.

Kenapa HIPMI punya optimisme—atau saya pribadi punya optimisme? Kita betul, mengalami perlambatan ekonomi, tapi sebenarnya tidak parah-parah amat karena Indonesia itu mempunyai fundamental ekonomi yang relatif bagus. Indikator-indikator makronya cukup dan sangat jelas. Secara kuantitatif kita bisa ukur itu, kita bisa perdebatkan itu, bisa kita analisis. Misalnya, kita bicara local domestic demand. Indonesia itu punya hampir 270 juta orang, artinya ini bicara pasar. Indonesia ini pasarnya luar biasa, kita tidak bisa dibandingkan dengan Singapura. Singapura hanya bergantung pada sektor jasa, berapa jumlah penduduknya? Jadi bahkan ketika mereka resesi begitu dalam, minus mereka lebih dari 14 persen, bahkan year on year mereka lebih dari 40 persen, ya, wajar karena mereka tidak mempunyai local domestic demand yang tinggi. Berbeda dengan Indonesia, kita punya 270 juta orang, tidak mengandalkan ekspor pun sebenarnya enggak masalah. Yang penting bagaimana pemerintah bisa memberikan stimulus di sektor yang memberikan daya ungkit paling maksimal. Yang mempunyai leverage paling optimal. Jadi, pemerintah harus bisa presisi menerjemahkan itu, menganalisis dan memberikan stimulus dan insentif yang mendorong hal tersebut. Itu yang paling penting.

Itu baru bicara indikator masalah local domestic demand. Poin kedua, kita bicara PDB yang ada di Indonesia. kalau kita lihat di akhir 2019, PDB kita masih cukup lumayan. Kita di angka Rp 17 ribu triliun rupiah per tahun. Itu adalah nomor 15 besar dunia. Artinya, kita masih punya ceruk perkembangan ekonomi yang luar biasa.

Sebenarnya Pak Jokowi sudah punya komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan potensi yang ada. Kalau kita ingat bagaimana komitmen Pak Jokowi di periode kedua dalam pemerintahan ini bulan Oktober 2019, ketika dilantik beliau punya lima gagasan utama. Pertama, peningkatan SDM; kedua, keberlanjutan infrastruktur; ketiga, deregulasi—makanya sekarang ada omnibus law. Keempat, debirokratisasi; dan kelima—ini gagasan Pak Jokowi yang punya transformasi ekonomi, tentang bagaimana Indonesia itu seharusnya sudah mulai melakukan hilirisasi, melakukan manufacturing, Indonesia melakukan produksi yang punya nilai tambah atas komoditas yang dipunya. Karena ketika nilai tambah itu dibuat di Indonesia maka akan meningkatkan volume ekonomi. Dan yang lebih penting dari itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan pertambahan skala ekonomi tersebut.

Jadi, dengan beberapa indikator saja. Kita melihat PDB yang ada, kita lihat local domestic demand. Belum kita bicara resources. Resources kita luar biasa, tapi bagaimana kemudian kita harus mengembangkan gagasan ke depan, membuat gagasan revolusioner, termasuk bagaimana mengoptimalkan, misalnya bonus demografi kita yang positif, misalnya. Orang-orang muda bagaimana masuk ke sektor yang punya nilai daya ungkit ekonomi yang optimal. Pemerintah harus mendorong hal tersebut. Resesi itu, waspada itu iya, khawatir terlalu berlebihan itu tidak perlu.

Masih soal dampak resesi. Ada prediksi gelombang PHK karyawan akan terus terjadi. Bagaimana HIPMI melihat ini?

Bicara PHK, potensi pengangguran memang akan meningkat. Pengangguran di Indonesia pada akhir 2019, itu masih 5,8 persen. Kalau perkiraan HIPMI kita bisa menjadi dobel digit di akhir tahun ini. Pasti di atas 10 persen. Tidak apa-apa karena ini menjadi realitas ekonomi. Tidak untuk kita keluhkan, tapi untuk kita carikan jalan keluar. Pemerintah punya fungsi regulasi di situ sehingga kemudian bagaimana pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan BLT misalnya, dengan kartu prakerja, misalnya, yang penting tepat sasaran saja.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

PHK, kan, ada di ranah pengusaha atau korporasi. Bagaimana pemerintah harus berdialog dengan pengusaha? Dan peran apa yang bisa dilakukan dunia usaha untuk membantu pemerintah mengatasi kondisi resesi ini?

Memang seharusnya pemerintah itu menggandeng semua stakeholder perekonomian termasuk pengusaha. Karena pengusaha ini para pelaku yang ada di lapangan. Ketika pemerintah membuat analisis ekonomi, bicara pengangguran, yang membuat menganggur siapa ketika PHK? Yang melakukan PHK itu pengusaha. Jadi pengusaha itu punya data valid tentang ada berapa yang potensi PHK, berapa jumlah working capital yang dibutuhkan, berapa jumlah pengangguran yang baru, berapa perlemahan ekonominya, berapa ruang kosong untuk hotelnya, berapa tingkat penurunan kafe dan restoran, mereka yang punya data.

Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha adalah engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Jadi, harapan HIPMI, pemerintah menggandeng semakin intensif semua stakeholder perekonomian terutama di sektor pengusahanya. Pengusaha bisa HIPMI, bisa KADIN, APINDO, yang penting asosiasi pengusaha yang punya grass root dan merekalah yang menggerakkan perekonomian di bawah. Karena bicara pergerakan ekonomi lewat dua engine. Satu, engine pemerintah, lewat government expenditure. Kedua, engine swasta, ya, pengusaha.

Problem pandemi Covid-19 ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah, ini menjadi tanggung jawab secara kolegial untuk semua masyarakat sehingga bagaimana dua engine ini dihidupkan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah menghidupkan engine-nya dengan penyerapan anggaran yang optimal dan cepat, misalnya. Namun, pemerintah juga harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha inilah yang menjadi engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Bicara perekonomian, yang menjadi masalah, kita bukan sekadar bicara masalah ekonomi, bukan hanya bicara masalah kesehatan, dalam konteks virus Covid-19 ini. Tapi jangan sampai ini menjadi melebar ke masalah sosial. Nah, pengusaha punya peran penting. Apa contohnya potensi melebar masalah sosial? Masalah UMR, misalnya. Rumus UMR itu kenaikan setiap tahun itu adalah UMR tahun sebelumnya ditambah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi, misalnya tahun ini naik 8 persen karena indikatornya menunjukkan itu. Pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasi 3 persen, UMR tambah 3 persen.

Sekarang, kalau pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah berani enggak menurunkan UMR? Ini akan jadi masalah sosial. Nanti mereka akan mengeluh, ‘Loh, kondisi sulit UMR enggak diturunkan?’ Padahal, ini menjadi realitas ekonomi. Rumus dari peningkatan UMR adalah gaji sebelumnya ditambah pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi negatif bagaimana? Nah ini potensi masalah sosial yang juga muncul. Masalah ekonomi, masalah sosial, ini diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, pemerintah harus menggandeng engine swasta karena swasta ini yang menggerakkan ekonomi.

Anda tadi bilang, UMKM yang dulunya menjadi penopang saat krisis, kini juga terdampak. Lantas, bagaimana seharusnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini, dan bagaimana Anda mencermati dan apa masukannya?

Kalau kita mengacu pada UU No 20 Tahun 2008, yang masuk ke definisi UKM adalah yang modalnya sampai Rp 10 miliar dan atau omzetnya sampai Rp 50 miliar per tahun. Nah, UKM itu banyak sektor, termasuk pertanian, maritim, perkebunan plasma kecil, itu masuk UKM. UKM itu menyumbang sekitar 60,8 persen PDB. Artinya, itu adalah angka yang signifikan dan secara masif melibatkan jaringan masyarakat secara luas.

Baca Juga: Lempar Pancing, Beri Talangan

Bagaimana perhatian pemerintah dan bagaimana kita mencermatinya? Pertama, kalau kita lihat contoh sektor agrobisnis. Ada data menarik di sektor ini. Sektor agro ini adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Kalau kita lihat, ketika pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kita minus 5,32 persen justru pertumbuhan agro itu sebesar positif 12 persen di kuartal itu. Artinya, sebenarnya sektor agro ini punya potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM pertanian, maritim, dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat. Jadi, target 4–5 persen tahun 2021 itu menjadi suatu sangat mungkin ketika pemerintah mampu mendorong sektor ini, karena mereka menyumbang 60 persen PDB kita. Jadi, kita bicara masalah di awal, mulai dari penyediaan working capital, kedua peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat adalah pasar. Ketika pemerintah bisa mendesain poin utama ini akan menjadi daya ungkit ekonomi yang positif untuk kita bisa rebound ekonomi yang lebih cepat.

Artinya, pemerintah harus betul-betul punya perhatian lebih untuk membangun ekosistem bisnis bagi UKM itu?

Ya. Karena ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Bagaimana setiap komoditas itu mempunyai nilai tambah dan semua nilai tambah dirasakan semua local domestic player karena itu akan menyelesaikan masalah secara bersamaan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ini akan selesai secara berbarengan ketika pemerintah bisa mendesain ekosistem bisnis, ini perlu di garis bawahi.

Pemerintah bisa menyelesaikan tiga problem utama ekonomi ketika pemerintah bisa mendesain sebuah ekosistem bisnis. Problem ekonomi bicara kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Karena ketika pemerintah mendesain dari hulu sampai hilir, maka nilai tambah meningkat, dan peningkatan nilai tambah ini dirasakan oleh local domestic player, itu yang perlu digarisbawahi pemerintah.

Contoh, bicara ekosistem bisnis, bagaimana sektor agro, misalnya, para petani mereka bisa berproduksi dengan baik dan optimal. Kemudian, dilakukan hilirisasi. Komoditas hasil panen diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar menjadi optimal. Nah, ekosistem seperti ini yang dibangun. Jadi jangan sampai petani panen mereka bingung jual ke mana. Jangan sampai terjadi panen raya, tapi kualitas menjadi buruk karena hilirisasinya enggak ada.

Ketika di satu daerah, misalnya, sudah ada 10 ribu hektare, potensi panen empat bulan ke depan akan ada 80 ribu hektare, entah jagung entah padi, pemerintah menyiapkan infrastruktur atau tidak? Yang terjadi sekarang, rata-rata mereka tidak punya data presisi dalam sektor agro. Kita belum bicara sektor maritim, tapi problem ini relatif sama, yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam membangun ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Ketika pemerintah bisa mendesain ini dengan baik maka sudah bisa dipastikan permasalahan ekonomi secara mendasar itu akan selesai.

Dalam kondisi seperti ini, di satu sisi kita tengah mengalami bonus demografi. Bagaimana memanfaatkan banyaknya usia produktif di masa sulit seperti sekarang?

Soal bonus demografi, menariknya satu poin lagi tentang Indonesia adalah bonus demografi Indonesia ini masih bersifat positif. Lebih banyak orang yang masuk dalam masa emas angkatan kerja dibandingkan dengan orang yang bergantung pada angkatan kerja. Artinya, kita mempunyai potensi satu sumber daya lebih, satu sumber daya positif, untuk bisa me-leverage ekonomi. Karena bicara SDM, adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Ini harus kita kelola dengan baik, karena ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik potensi ini justru menjadi masalah

Kita bisa bayangkan ketika orang lulus kuliah, mereka orang-orang sarjana, mereka pintar, tapi mereka mau jadi PNS sulit karena ada moratorium misalnya atau belanja pemerintah terbatas. Mereka mau bisnis, mereka ke bank enggak diterima karena mereka enggak bankable. Artinya, ketika ada bottlenecking antara lulusan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia profesional, maka akan jadi problem karena akan semakin menumpuk jumlah orang yang pintar tapi mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses keuangan, tidak punya akses kebijakan, dan tidak punya akses usaha. Itulah yang kemudian akan memunculkan namanya intelektual proletar. Jadi, mereka adalah golongan orang-orang muda yang secara akademik pintar, tapi tidak terkanalisasi. Ini akan jadi problem baru.

Harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan regulasi itu karena dunia usaha tidak bisa bergerak sendiri, kalaupun bergerak sendiri terus tidak akan optimal. Tapi ketika mulai dengan regulasi pemerintah maka hasilnya akan lebih masif dan potensi bonus demografi yang positif akan menjadi penambah daya ungkit pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Poin yang menjadi objektif pemerintah adalah bagaimana menggerakkan bonus demografi positif ini—dan ini akan ada di golongan milenial. Bagaimana orang milenial mereka juga bergerak di sektor industri yang mempunyai daya ungkit yang positif. Mereka bergerak di sektor industri yang mempunyai comparative advantage. Misalnya ke maritim, tapi kita lihat, orang milenial ini mau apa enggak bertani? Jadi, bagaimana pemerintah memfasilitasi ini. Kalau pemerintah bisa mendesain kebijakan yang tadinya bicara resource base menjadi technology base, maka orang milenial akan masuk.

Contoh, petani. Ya jangan mereka nyangkul. Kalau nyangkul maksimal satu hektare hanya satu anak muda yang bisa turun. Tapi bagaimana mereka dengan mekanisasi dengan traktor. Jadi, satu petani anak muda bisa 10 hektare. Kalau 10 hektare skala ekonominya masuk. Contoh, kalau 10 hektare dia butuh modal kira-kira 100 juta untuk pembaginya. Sekali panen 8 ton per hektare, punya 80 ton, kalau 80 ton kali Rp 3000 mereka punya Rp 240 juta sekali panen. Jadi, mereka punya selisih Rp 140 juta rupiah per panen. Per bulan mereka punya penghasilan kira-kira Rp 40 juta. Orang muda mau enggak seperti itu? Pasti mau jadinya.

Kemudian, ketika nyemprot pakai drone misalnya. Ini sekadar contoh, tapi intinya dia harus mendesain ini bagaimana orang milenial, orang muda harus bisa mau masuk ke sektor yang punya comparative advantage lebih. Termasuk di agro, maritim, UKM dan lain-lain. Nah, bagaimana ini menjadi menarik? Ya tadi, ubah resource base menjadi technology base. Jadi anak-anak yang lulus kuliah semua jurusan mau untuk bertani.

Dan untuk melakukan itu, pemerintah bisa menggandeng asosiasi pengusaha, kan?

Iya. Pemerintah ini kan bukan pelaku usaha, pelaku usaha itu ada di lapangan, ada di asosiasi pengusaha. Sebenarnya bagaimana pemerintah bersinergi. Poinnya di situ. Mereka enggak harus menunjuk, tapi bersinergi apa pun bentuknya dengan asosiasi pengusaha yang terjun langsung di lapangan. Jadi mereka yang tahu kebutuhannya seperti apa, mereka tahu bagaimana meningkatkan produktivitas. Kalau pemerintah hanya menggunakan infrastruktur pemerintah, enggak akan jalan optimal karena pola pikir mereka bukan pengusaha.

Pengusaha itu berpikir bagaimana dengan modal minimal tapi bisa mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin. Kalau infrastruktur pemerintah yang dipakai sendiri mereka sudah dapat gaji masalahnya. Yang penting serapan anggaran. Ini beda sudut pandang. Kalau pemerintah memakai infrastruktur pemerintah sendiri untuk menggerakkan ekonomi enggak akan jalan karena mereka hanya berpikir serapan. Produktivitas itu masalah lain. KPI (key performance indikator) mereka serapan anggaran. Kalau pengusaha lain, kalau bisa serapan anggaran seminim mungkin, kalau perlu enggak usah serapan anggaran, tapi yang penting produktivitas tinggi. Beda sudut pandang, kan?

Petani, masalahnya, tingkat kesejahteraannya berbanding lurus dengan hasil. Jadi ini ada yang enggak nyambung ketika infrastruktur pemerintah dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Missing link ini ada di pengusaha. Pengusaha itu menjadi aggregator untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah regulator. Dengan menggandeng dunia usaha, kontrol pun lebih mudah.

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Misalnya bicara dinas, ngomongin nilai tukar petani (NTP). Yang menentukan produktivitas siapa? Kan pengusaha-pengusaha yang bergerak di situ. Karena ketika misalnya pengusaha pinjam bank, mereka berpikir bagaimana balikin-nya. Sehingga berpikir bagaimana produktivitas naik, kemudian pembuatan nilai tambah. Sudah otomatis berpikir seperti itu. Kira-kira itu pandangan HIPMI.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News15 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved