Connect with us

Up Close

Usah Kau Takut Mencipta

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

“Passion” menuntunnya mendalami banyak hal, membuatnya tak kehabisan ide untuk berinovasi dan mencipta.

 

Dengan gaya pakaian kasual lagi modis, Muhamad Fajar Putranto menerima Majalah Pajak pagi itu di kantor TaxPrime, di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Jumat (16/10) itu, kantornya sepi, hanya ada beberapa pegawai yang bertugas menerima surat dan menjaga kebersihan ruang kerja, juga tim manajemen yang sengaja datang untuk menemani Managing Partner sekaligus Founder TaxPrime ini kami wawancara.

Ya, sejak pandemi korona menerpa Indonesia dan pemerintah menganjurkan agar perusahaan memberlakukan kerja dari rumah (work from home) Maret lalu, firma konsultan pajak ini termasuk perusahaan yang tak gagap beradaptasi. Pasalnya, sejak awal beroperasi pada 2012 silam, TaxPrime dipersiapkan untuk memiliki sistem kerja yang memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja.

“Dari awal, kami memang aware dengan teknologi. Di tahun 2015 kami buat namanya TaxPrime Teamwork System sebagai dasar kami bekerja,” tutur pria kelahiran Jakarta, 21 Februari 1975 yang akrab disapa Fajar ini.

Jadilah TaxPrime memberlakukan work from home bagi ratusan pegawainya hingga kini. Sistem ini juga terbukti ampuh dan memudahkan kerja tim—selama pandemi korona, pendapatan TaxPrime justru naik signifikan. “Growth-nya bagus, naik signifikan,” ucap Fajar, tersenyum bangga.

Fajar juga selalu membarui sistem yang dimiliki agar selalu seirama dengan perkembangan zaman. Tak heran, jika TaxPrime sering disebut perusahaan ramah milenial. Selain mengedepankan budaya kerja yang seimbang antara kerja dan kehidupan, TaxPrime sangat kekinian soal teknologi.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

“Ada sesuatu yang lebih baik kami enggak menunggu sampai satu-dua tahun untuk berubah. Langsung kami bicarakan, dievaluasi, ditetapkan, lalu langsung diubah,” ucapnya.

Blue ocean strategy”

Fajar mengisahkan, sebelum membuka kantor konsultan pajak, ia banyak belajar dari ahlinya kala itu, Managing Partner PB Taxand Hariansyah. Setelah empat bulan melakukan brainstorming bersama Soewito, mitra bisnisnya yang kini berperan sebagai Senior Partner TaxPrime, mereka membuka kantor pertamanya di Sequis Center, Jakarta Selatan.

“Dulu, kantor kami enggak ada apa-apanya. Berukuran 83 meter persegi cuma ada karpet saja, enggak ada bangku. Kalau klien datang dia nanya, ‘Bapak baru pindah?’” kenang Fajar.

Seiring waktu, TaxPrime berkembang dan membutuhkan ruang kantor yang juga lebih besar. Mereka akhirnya pindah ke Menara Kuningan, Jakarta Selatan dan terus berekspansi hingga saat ini.

“Faktor suksesnya kalau di industri konsultan itu bukan building, tapi manpower. Lalu, dari awal kami selalu jauhi kompetisi,” ujar Fajar.

Fajar menyebut, blue ocean strategy sebagai faktor penting yang menunjang keberhasilannya. Mencakup empat hal—market, positioning, resources, dan alliance—strategi ini memungkinkan perusahaan membuka pasar baru dan menciptakan permintaan baru, sehingga dapat menangkap ceruk pasar yang tak tersentuh dan membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka.”

Pilih yang patuh

Dalam menjual jasanya, TaxPrime berpatokan pada mitigasi risiko perpajakan. Alhasil, TaxPrime hanya memiliki selected clients, yakni klien-klien yang mau mengikuti arahan ke ranah compliance (kepatuhan). Menurut Fajar, prinsip ini bisa menjadi menarik atau tidak menarik bagi Wajib Pajak. Namun, setelah dilakoni, hal ini justru menjadi daya tarik firma dengan 200 orang konsultan ini.

“Kalau kita berbicara tentang konsultan pajak, kita bicara service,” ujar Fajar. Apa jadinya ketika tolok ukur service-nya sesuai dengan keinginan salah satu pihak? Padahal, keinginan salah satu pihak itu akan terbentur dengan undang-undang pajak yang ada. Jadi, biasanya kami dudukkan di tengah.”

TaxPrime terbilang strategis karena memiliki lebih dari dua puluh mantan pegawai DJP—dari mantan Account Representative (AR), sampai mantan direktur jenderal pajak. Bahkan, Fajar sendiri, pernah 16 tahun bekerja di DJP. Setiap insan di TaxPrime tahu peraturan pajak, dan bagaimana cara DJP bekerja.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka. Dan, enggak mungkin kami berbuat yang kira-kira mengakibatkan risiko buat mereka, karena mereka teman-teman kami juga,” tegasnya.

Baca Juga: Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Untuk menguatkan prinsip kepatuhan, TaxPrime bahkan membuka TaxPrime Compliance Center pada 18 Agustus 2017—langkah yang sempat mengundang pertanyaan internal karena belum tentu menjadi sumber pendapatan. Namun, keyakinan Fajar terbukti: Tahun 2019 tingkat kepatuhan klien-klien mereka meningkat pesat. Maka, pusat kepatuhan ini dikembangkan menjadi Taxologist, yang juga mencakup ranah kepabeanan cukai.

“Kami sambungkan secara real time antara si book keeping Wajib Pajak ini ke sistemnya Bea Cukai. Sistem ini akan membawa peace of mind dari sisi WP-nya, dan di sisi konsultan kami bisa fokus di administrasinya, dan fokus di lapangan ketika barang keluar-masuk,” kata Fajar.

Sistem buatan TaxPrime dengan melibatkan perusahaan pemrogram ini pun pun berbuah kepuasan dari Wajib Pajak. Selain mendapat kemudahan dalam menjalankan kewajiban, mereka juga mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Tak berhenti di situ, Fajar pun bertekad membentuk ekosistem perpajakan di 2023 mendatang. Ekosistem ini terdiri atas konsultan, klien, DJP, lembaga edukasi atau universitas, dan orang yang bekerja terkait pajak. Untuk melakukannya, Fajar menggabungkan konsep blue ocean strategy dan ecosystem edge.

“Berbicara ekosistem, mau enggak mau marketnya bisa kami lebarin sekarang (tidak hanya sektor tertentu saja). Jadi, siapa marketnya? Seluruh taxpayer di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, supaya bisa support DJP lebih banyak.”

“Passion”

Minat dan ketekunan Fajar pada sains terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Fajar kecil betah berlama-lama meneliti dan membedah benda apa pun dan merakitnya kembali menjadi produk baru dengan menyertakan fitur yang lebih bagus.

“Waktu SD, sekitar tahun ‘80-an, aku suka buat percobaan baterai dari kentang, bikin motor dari gabus. Aku juga buat mobil-mobilan sendiri,” kenang anak keenam dari sembilan bersaudara ini.

Besar di keluarga penyuka musik, Fajar piawai bermain drum dan gitar sejak usia 14 tahun. Fokus Fajar pada sains dan pelajaran sekolah pun teralihkan saat ia tergabung di band musik rock di bangku SMA. Dunianya kala itu hanya seputar gitar, manggung di festival musik, dan main band.

Suatu hari, sang ibu menginginkan salah satu anaknya bekerja menjadi pegawai negeri sipil (PNS, sekarang ASN—aparatur sipil negara). Usai lulus SMA, ia melihat teman-temannya yang berprestasi mendaftar ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN—kini PKN STAN). Fajar tergerak mengikuti mereka. Jurusan pajak juga ia pilih sekenanya.

Pikirnya kala itu, selain ingin mewujudkan impian ibundanya, ia juga ingin mendapatkan gitar baru yang dijanjikan kakak perempuannya bila ia berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Dengan sedikit belajar, tahun 1993, Fajar berhasil masuk STAN. Namun, kebiasaan lama sulit hilang. Saat kuliah, ia masih kerap bermain gitar, bahkan ia mendapatkan uang dari hobinya itu.

Setelah lulus STAN di tahun 1996, Fajar ditempatkan di KPP Ambon. Dua tahun berselang, ia melanjutkan jenjang sarjana di Universitas Pattimura, Ambon. Sayang, belum sempat ia lulus, kerusuhan Ambon memaksanya kembali ke Jakarta.

Selanjutnya, suami Fajaria Putri Lestari ini sempat berkali-kali dimutasi ke beberapa daerah sebelum akhirnya menetap di Jakarta. Baru pada tahun 2002 Fajar dapat menyelesaikan jenjang S1 di Asian Banking and Finance Institute Perbanas, Jakarta.

Yang menarik, berkat hobinya pada programming dan meneliti cara kerja social network seperti Friendster, MySpace, dan Facebook; Fajar berhasil menciptakan Fishbook—sebuah platform media sosial untuk kalangan fiskus sekitar tahun 2007. Fajar tak pernah menyangka, platform ini menyedot perhatian teman-teman sejawatnya.

Baca Juga: Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Di tahun yang sama, saat diklat penyegaran AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, Fajar menemukan cinta baru: transfer pricing. Isu ini jualah yang menumbuhkan passion pajak pada dirinya. “Kalau jadi ASN enggak punya passion, gawat juga,” ujarnya. Saat diklat berlangsung, ia belajar banyak mengenai transfer pricing dari materi yang disampaikan oleh Edward Hamonangan Sianipar.

Tak lama setelah itu, Fajar dipindahkan ke KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Empat dan selanjutnya ke KPP Wajib Pajak Besar Dua. Di sana, ia kian tertarik menekuni transfer pricing.

Setelah 16 tahun mengabdi di DJP, Fajar mengundurkan diri. Ia ingin memiliki firma konsultan pajak sendiri agar ia leluasa mewujudkan semua ide dan inovasi sembari tetap membantu DJP.

Kini, Fajar tengah fokus mengembangkan usaha rintisan berbasis digital di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, zakat, keamanan, dan portal media perpajakan. Fajar juga tengah giat mengembangkan graphene atau grafin, material baru yang digadang-gadang jauh lebih ringan dan lebih kuat daripada baja.

Mengutip lirik lagu The Spirit Carries On” milik Dream Theater, Fajar membagi prinsip hidupnya: “‘If I die tomorrow, I’d be all right. Because I believe that after we’re gone, the spirits carries on’. Jadi, spiritnya itu yang kita tanamkan. Enggak usah takut menciptakan sesuatu. Toh, kalau spiritnya bagus, positif buat banyak orang, setelah enggak ada pun, yang nerusin masih banyak.”

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Up Close

Selaraskan Investasi Sosial dengan Rencana Pembangunan Daerah

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sebagian besar saham Freeport kini dikuasai pemerintah. Penerimaan negara pun diharapkan naik karenanya.

Sudah lebih dari setengah abad PT Freeport Indonesia (PTFI) berdiri di tanah Papua. Mengelola tambang Grasberg di Mimika—tambang emas dengan cadangan terbesar di dunia dan tambang tembaga dengan cadangan terbesar ketiga di dunia.

Sejak tahun lalu, tambang terbuka Grasberg telah berhenti berproduksi seiring habisnya cadangan bijih di permukaan. Namun, Grasberg tetap menjadi gunung harta karun, karena di dalamnya masih terdapat cadangan mineral berharga yang amat besar. Tahun-tahun selanjutnya, penambangan bawah tanah akan menjadi fokus utama PTFI sebagai pengganti penambangan terbuka. Transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah diharapkan berlangsung selama dua hingga tiga tahun ke depan. Hingga seluruh tambang bawah tanah dapat berfungsi dengan baik dan memproduksi sesuai kapasitas pabrik pengolahan (mill).

Selama beroperasi, dengan pelbagai dinamika yang ada, PTFI tentu telah menjadi bagian dari sejarah yang turut membentuk wajah Papua saat ini. Perusahaan yang selama puluhan tahun mayoritas sahamnya dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di bawah bendera PT Freeport Indonesia ini kini bisa dibilang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sejak 21 Desember 2018, pemerintah telah berhasil merampungkan proses divestasi dengan PTFI. Kini 51,2 persen saham PTFI dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN yang tergabung dalam MIND ID.

Dengan penguasaan saham lebih besar itu, harapannya tentu penerimaan negara lebih besar sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia, lebih khusus lagi untuk pembangunan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih. Selama ini PTFI telah memberikan kontribusi penerimaan negara melalui beberapa skema, baik dari PPh Badan, PPN, pajak daerah, royalti, dan PNBP lainnya. Dalam kurun lima tahun terakhir, kontribusi rata-rata penerimaan negara mencapai 1 miliar dollar AS per tahun. Dan sejak tahun 1992 hingga 2020, total kontribusi yang sudah diberikan perusahaan sudah mencapai 21 miliar dollar AS.

Menurut hasil laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) tahun 2018, PTFI memberikan kontribusi untuk pembentukan PDB Indonesia sebesar 0,78 persen; 33 persen terhadap PDRB Provinsi Papua; dan 79 persen terhadap PDRB Kabupaten Mimika.

Sejak beroperasi di Papua sekitar tahun 1967 dan mulai produksi pada 1973, PTFI tentu tak hanya turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Papua tetapi juga pembangunan manusia dan ekonominya.

Vice President Tax PT Freeport Indonesia Mukhlis Ishak mengatakan, PTFI selalu berusaha untuk menciptakan dan mendukung program peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat, serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada lagi di tempat saat ini beroperasi. Bagi PTFI, investasi sosial telah menjadi komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di antaranya melalui program kesehatan dan pendidikan.

“Di tahun 2019 kami melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keselarasan program investasi sosial perusahaan dengan rencana pembangunan daerah,” kata Mukhlis saat berbincang dengan Majalah Pajak di Sotis Hotel Kemang, Jakarta pada Senin (1/3/21).

Pada bidang kesehatan, PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan klinik-klinik yang dibangun perusahaan. Di bidang pendidikan, PTFI melaksanakan program beasiswa, mendukung pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan terus berkontribusi meningkatkan kualitas generasi muda Papua.

PTFI juga berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua agar punya kesempatan bekerja di sektor pertambangan, termasuk PTFI. Upaya itu diwujudkan melalui program penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai lembaga pendidikan vokasi nonformal, sekaligus pelopor pengembangan standardisasi tes penilaian kerja di Papua.

Berikut petikannya.

 

Seperti apa gambaran PT Freeport Indonesia (PTFI) kini setelah pemerintah memiliki 51,2 persen saham dan secara resmi menjadi bagian dari perusahaan holding tambang MIND ID?

Secara profil tidak berubah. Market masih sama, proses produksi juga masih sama dan proses bisnis juga relatif masih sama. Yang berbeda dari sisi kepemilikan. Saat ini kepemilikan saham PTFI terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 26,24 persen, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral 25 persen, dan Freeport-McMoran Inc. 48,76 persen.

Dengan menjadi bagian dari MIND ID maka PTFI memiliki mitra strategis, baik dengan MIND ID sebagai holding company maupun anggota MIND ID lainnya. Sebagai anggota suatu holding company, kami bisa mengelola isu-isu yang timbul dan menyuarakan concern kami secara lebih efektif.

Tahun lalu MIND ID, termasuk PTFI di dalamnya sudah melakukan MoU integrasi data perpajakan dengan DJP. Sampai mana saat ini prosesnya?

Secara efektif integrasi data perpajakan sudah dimulai sejak Agustus 2020. Kami sudah memulai proses integrasi data perpajakan yang dimulai dengan PPN dan Potput. Integrasi data ini kami lakukan melalui application service provider (ASP) yang ditunjuk oleh DJP sebagai penyedia jasa aplikasi untuk melakukan integrasi data perpajakan itu secara elektronik.

Saat ini kami masih melakukan evaluasi secara mendalam, seberapa efektif integrasi data yang dilakukan melalui ASP. Kami juga akan melihat kemungkinan untuk opsi yang lain, yaitu hosttohost secara langsung dengan DJP. Kami akan lihat seberapa efektif format yang sekarang, dan apakah perlu ditinjau kembali dengan format yang lain, hosttohost. Saat ini kami bersama anggota MIND ID yang lain yang juga menggunakan jasa ASP.

Menurut Anda, apa perbedaan atau kelebihan integrasi dengan hosttohost atau ASP?

Menurut saya hostto-host tentu lebih memberi nilai tambah karena data perusahaan terhubung secara langsung tanpa melalui jembatan. Langsung dengan DJP. Aplikasi untuk host-to-host itu dikelola oleh perusahaan dan bisa di-customize. Beda dengan ASP. Aplikasi yang disediakan oleh ASP ini kan bersifat produk massal yang one size fits all, yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan secara umum. Sehingga mungkin saja—ini sedang kami lihat—ASP ini belum mampu menjawab kebutuhan spesifik suatu perusahaan. Misalnya kalau jumlah transaksinya sangat besar, mungkin saja tidak terjawab oleh fitur yang disediakan ASP. Mungkin fitur yang disediakan sudah cukup mumpuni bagi perusahaan-perusahaan yang jumlah transaksinya tidak terlalu besar. Tapi ketika berhadapan dengan perusahaan yang jumlah transaksinya cukup besar mungkin akan kesulitan dan fitur yang ada mungkin tidak didesain untuk dapat mengelola data yang cukup besar.

Saat ini masih learning process bagi kami, bagi ASP maupun DJP. Karena kendala terbesarnya pada aspek lalulintas data yang kadang-kadang masih belum lancar. Karena PTFI mengelola volume data yang sangat besar, mungkin diperlukan upaya peningkatan pada aspek ini.

PTFI adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara. Selain dalam bentuk pajak, dari apa saja kontribusi itu?

Freeport memberikan kontribusi penerimaan negara melalui beberapa skema. Tentu dari PPh Badan, PPN, Potput, kemudian ada pajak daerah, ada royalti dan PNBP lainnya.

Lima tahun terakhir ini kontribusi terhadap penerimaan negara rata-rata mencapai 1 miliar dollar AS per tahun. Dan sejak tahun 1992 hingga 2020, total kontribusi yang sudah diberikan perusahaan sudah mencapai 21 miliar dollar AS.

Kami secara rutin juga bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Studi terakhir tahun 2018 yang dilakukan pada 2019. Menurut kajian LPEM, PTFI memberikan kontribusi untuk pembentukan PDB Indonesia sebesar 0,78 persen. Kemudian, terhadap PDRB Provinsi Papua sebesar 33 persen, dan terhadap PDRB Kabupaten Mimika sebesar 79 persen.

Bagaimana upaya PTFI membangun hubungan/komunikasi dengan otoritas pajak, terutama dalam konteks melaksanakan kewajiban perpajakan?

Kami memosisikan diri sebagai mitra bagi otoritas pajak di dalam memenuhi target penerimaan negara. Kami membangun komunikasi secara rutin dengan DJP, terutama dengan KPP WP Besar I, tempat kami terdaftar, mengenai perkembangan operasional perusahaan kami baik ketika mengalami peningkatan kinerja keuangan maupun ketika kami mengalami persoalan-persoalan operasional. Itu selalu kami komunikasikan.

Dengan demikian kami dapat mengelola ekspektasi otoritas pajak terhadap target-target penerimaan yang dapat kami kontribusikan. Misalnya, terkait dinamika pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan. Itu menjelang akhir tahun kami selalu berkomunikasi dengan otoritas pajak. Apakah peningkatan pembayaran yang bisa kami lakukan atau justru kami meminta pengurangan ketika memang terjadi persoalan-persoalan operasional.

Diskusi kami lebih banyak ke aspek operasional karena industri pertambangan kan sangat dipengaruhi oleh dua hal—tingkat produksi dan harga. Tingkat produksi dipengaruhi oleh banyak hal. Baik aspek-aspek teknis pertambangan yang memang kita tidak bisa memilih karena proses penambangan kan bersifat sekuensial. Kita harus menambang secara berurutan. Aspek nonteknis misalnya ketika ada gangguan operasional yang tidak ada berhubungan langsung dengan proses penambangan itu sendiri, tapi mengganggu penerimaan perusahaan yang kemudian akan berdampak pada potensi pajak yang harus kami bayarkan, kami selalu komunikasikan.

Dalam rekrutmen tenaga kerja, apakah ada aturan khusus dari perusahaan soal komposisi tenaga kerja PTFI? Misal, berapa persen putra daerah/nasional, berapa persen asing?

Sebenarnya tidak diatur spesifik. Tetapi, perusahaan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan putra-puti lokal. Komposisi tenaga kerja kami yang berasal dari daerah setempat. Saat ini komposisi tenaga kerja kami terdiri dari sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia lokal Papua, 58 persen tenaga kerja Indonesia di luar Papua, dan 2 persen tenaga kerja asing.

Selain kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, upaya apa saja yang dilakukan PTFI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat?

Sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen), kami selalu berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di mana pun kami melakukan kegiatan, dan tentunya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

PTFI selalu berusaha untuk menciptakan dan mendukung program peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat, serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada lagi di tempat saat ini kami beroperasi.

Investasi sosial PTFI telah menjadi komitmen perusahaan dalam rangka memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di tahun 2019 kami melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keselarasan program investasi sosial perusahaan dengan rencana pembangunan daerah.

Pada bidang kesehatan, PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan klinik-klinik yang dibangun perusahaan. Pada tahun 2019 RSMM memberikan pelayanan kesehatan sebanyak lebih dari 152.490 kunjungan pasien dan 44.320 kunjungan pasien pada klinik-klinik tersebut.

Pada bidang pendidikan, sejak tahun 1996 kami melaksanakan program beasiswa dan terus berkontribusi meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Pada tahun 2019, sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMAK. Mereka menempuh Pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi dari berbagai institusi Pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, dan luar negeri.

PTFI juga berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua agar punya kesempatan bekerja di sektor pertambangan, termasuk PTFI. Upaya itu antara lain diwujudkan melalui program yang terus berjalan, yaitu penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai lembaga pendidikan vokasi nonformal, sekaligus pelopor pengembangan standardisasi tes penilaian kerja di Papua.

IPN berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter dengan 91 persen siswanya merupakan siswa asli Papua. Beberapa program utama di IPN antara lain pelatihan kompetensi dasar (literasi), program MBA bagi karyawan bekerja sama dengan Sekolah Bisnis IPB, magang untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, Papuan Sustainable Human Capital untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kedisiplinan kerja, serta pelatihan kepemimpinan.

Industri yang mengeksplorasi SDA, selalu bersinggungan dengan lingkungan. Bagaimana upaya PTFI agar keduanya (SDA dan kelestarian lingkungan) berjalan seimbang?

Berdasarkan sifatnya, kegiatan pertambangan bagaimanapun akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Tapi kami percaya bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut dan memastikan dampak tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Untuk itu Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan identifikasi, memahami, membuat strategi dan berupaya mengurangi dampak lingkungan dari setiap kegiatan yang kami lakukan.

Kerangka pembangunan berkelanjutan kami dalam aspek lingkungan menitikberatkan pada upaya terencana dalam mengidentifikasi dan menangkap peluang untuk membantu melindungi dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menjadi strategi dan cara kami mengelola bisnis. Konsep pertambangan berkelanjutan adalah kompleks dan menantang. Tentunya tanpa pengelolaan lingkungan yang cermat, kegiatan penambangan akan berdampak pada lingkungan termasuk dalam hal ini polusi, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, maupun perubahan lanskap yang ekstrem.

Melalui pertambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab dipastikan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan serta meningkatkan standar hidup bagi generasi saat ini dan masa depan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai komitmen ini, PTFI melakukan berbagai upaya. Kami berupaya antara lain mematuhi semua hal yang terkait dengan kewajiban penaatan dan ketentuan perundangan lingkungan yang berlaku. Kami juga mengupayakan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Kami memastikan bahwa pertimbangan lingkungan menjadi bagian integral pada setiap tahap perencanaan, perekayasaan dan pengoperasian; dan juga berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan.

 

Lanjut baca

Up Close

“Multitasking” si Anak Pesantren

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mukhlis Ishak Vice President Tax PT Freeport Indonesia.

Ia membuktikan anak pesantren tak hanya pandai mengaji, tapi juga bisa meniti karier di perusahaan internasional di bidang apa saja yang dia inginkan.

Mukhlis Ishak berusaha menjawab pertanyaan Majalah Pajak dengan runut dan tertata. Terutama saat menjawab pertanyaan yang terkait langsung dengan perusahaan. Setiap kata yang keluar dipilih dengan cermat dan hati-hari, seolah tak ingin menimbulkan kesalahan persepsi. Maklum, sebagai Vice President (VP) Tax PT Freeport Indonesia (PTFI), hari itu ia lebih banyak berbicara atas nama perusahaan, ketimbang tentang pribadinya.

Tidak mudah menjelaskan proses bisnis PTFI sebagai perusahaan pertambangan yang cukup besar dan kompleks. Aspek-aspek bisnis yang menyertai juga cukup kompleks. Maka menurut Mukhlis, tantangan terbesarnya menjalankan tugas sebagai VP Tax adalah menjelaskan kompleksitas bisnis perusahaan. Banyak isu yang sangat spesifik di industri pertambangan. Untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks secara sederhana, menurut Mukhlis seseorang harus memahami masalah secara mendalam dan tuntas.

If you cant explain it simply, you dont understand it well enough. Jika kamu tidak bisa menjelaskan secara sederhana, maka sesungguhnya pemahamanmu atas masalah itu belum tuntas,” kata Mukhlis mengutip kata-kata Albert Einstein.

Senin sore awal Maret lalu, ditemani secangkir kopi kami bicara tentang pajak. Tentang bagaimana kiprah PTFI dan kontribusi perusahaan tambang emas dengan cadangan terbesar di dunia itu bagi kemajuan Ibu Pertiwi. Kami korek juga bagaimana awal mulanya seorang “Gus”—sebutan kalangan Nahdliyin untuk anak kiai pengasuh pondok pesantren—dari Wonosobo itu memilih berkarier jauh-jauh di ujung timur Indonesia. Saat berbincang tentang kehidupan pribadinya ini, barulah terlihat bahwa Mukhlis sosok yang sangat santai. Suasana formal yang sebelumnya pekat seketika menjadi cair dan hangat.

Mukhlis boleh dibilang salah satu dari sekian banyak contoh yang membuktikan bahwa stereotip lawas bahwa anak pondok hanya pandai membaca kitab kuning dan paham agama tidaklah benar. Anak pesantren juga bisa meniti karier di perusahaan bertaraf internasional dalam bidang apa saja yang dia inginkan.

“Saya dari kecil tumbuh dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Jadi, saya harus membagi waktu antara peran saya sebagai siswa sekolah dan sebagai santri di pesantren. Ini mengajarkan saya kepada konsep bertindak yang multitasking,” kata Mukhlis.

Tertantang bertualang

Mukhlis memutuskan berangkat ke Papua tahun 1997. Bumi Cenderawasih yang jauh, baginya adalah sebuah tantangan yang harus ia tundukkan. Apalagi sejak kecil ia memiliki jiwa petualang, suka mengeksplorasi sesuatu yang baru di alam bebas. Di sisi lain, ia juga menyukai ilmu akuntansi yang berkutat pada data angka dan statistik yang jelimet, kaku, dan diatur dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat. Menurut pria yang tiga kali masuk nominasi Asia Tax Director of the Year oleh International Tax Review ini, ia menyukai akuntansi karena jurusan ini merupakan kombinasi antara ilmu sosial dan ilmu pasti.

“Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Jadi, roh akuntansi itu pertanggungjawaban. Di situ saya merasa, ‘Wah, ini passion saya.’ Di sisi lain, saya merasa bekerja di Papua itu dapat memenuhi sisi adventure saya. Jadi, saya mendapatkan keseimbangan. Bekerja di bidang akuntansi, tetapi sisi adventure-nya juga terpenuhi.”

Sampai di Papua, tepatnya di Kota Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pria kelahiran 9 Juni ini tercengang. Ia merasa sedang berada di sebuah kota di luar negeri. Kota asri yang dibangun di tengah-tengah belantara hutan Papua.

“Waktu itu Kuala Kencana baru kurang lebih dua tahun berdiri. Jadi, suatu kota di tengah hutan belantara yang sangat asri, yang dibangun tanpa mengorbankan lingkungan. Pohon-pohon yang tidak memengaruhi pembangunan kota dibiarkan tumbuh asri,” kenang pria yang menamatkan pendidikan akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 1997 itu.

Di tempat yang baru itu Mukhlis pun dengan mudah membaur dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bagi Mukhlis, bergaul kuncinya adalah pendekatan personal dengan ketulusan hati. Ketika orang mampu berkomunikasi dengan hati, ia yakin, dari etnis mana pun tidak akan ada gesekan. Bahkan bisa berbaur dan berkolaborasi dalam kebaikan. Prinsip hidup itu ia dapatkan dari orangtuanya baik ketika sebagai anak di dalam lingkungan keluarga, maupun saat sebagai santri di pondok pesantren.

Sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama yang berpedoman Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), sejak kecil Mukhlis diajarkan empat prinsip kaum Nahdliyin yang meliputi tawasuth, atau moderat; tawazun, seimbang atau proporsional; i’tidal, atau adil sejak dalam pikiran; dan tasamuh, yaitu toleran, menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama.

Bagi Mukhlis, keempat prinsip itu membentuk satu sikap penting dalam pergaulan. Baik sebagai sesama makhluk Tuhan, maupun sebagai sesama manusia. Sebagai makhluk Tuhan, dengan memegang prinsip itu, sikap yang timbul menurut Mukhlis adalah coexist atau berbagi ruang hidup dengan sesama makhluk. Dan sebagai sesama manusia, memiliki kesadaran untuk berkolaborasi satu sama lain.

“Kolaborasi inilah yang menjadi kata kunci bagi saya untuk tumbuh bersama, baik dalam menjalani hidup sebagai anggota masyarakat maupun dalam meniti karier. Jadi, keempat prinsip itu bermuara terhadap satu sikap, yaitu kolaborasi,” kata pria yang pernah menerima penghargaan Singapore International Foundation (SIF) ASEAN Student Fellowship 1995 itu.

Kepercayaan

Selain menjadi VP Tax di PTFI, Mukhlis juga menduduki jabatan direktur di beberapa perusahaan di Papua, antara lain di PT Kencana Wisata Nusakarya, PT Kencana Infra Nusakarya, PT Puncak Jaya Power, PT Irja Eastern Mineral, dan di PT Nabire Bakti Mining. Tidak mudah mengemban amanah di posisi strategis itu. Namun, bagi Mukhlis, yang terpenting adalah membangun kepercayaan, baik kepada atasan bawahan, maupun kolega. Dan kepercayaan, menurut Mukhlis adalah keyakinan yang timbul dari perpaduan dua hal, yaitu kompetensi dan karakter.

Ia pun berbagi ilmu kepemimpinan yang ia pelajari dari Profesor Bill Sheppard seorang global leader strategy dan Leadership PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menulis artikel “Six Paradoxes of Leadership”. Enam paradoks itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika zaman berubah begitu cepat.

Keenam paradoks itu, meliputi humble heroes, yaitu punya strategi yang jelas, tapi juga tidak segan untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Strategic executor, yaitu mampu melihat persoalan dari “helicopter view”, tapi juga dapat memastikan eksekusi di lapangan berjalan mulus. Traditional innovator, percaya pada tradisi yang membentuk kesuksesan organisasi, tapi juga tidak alergi dengan inovasi. Technology-savvy humanistic, memerhatikan kebutuhan karyawan atau staf untuk mengerjakan sesuatu dan menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Globally-minded localist, berpikir global, tapi bertindak berdasarkan kearifan lokal; dan High-integrity politician, yakni memiliki kemampuan negosiasi untuk mencapai konsensus, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menjaga integritas.

“Kalau karakter masing-masing itu mudah kita capai (secara terpisah). Menjadi hero itu mudah. Menjadi humble juga mudah. Tetapi mencapai dua-duanya itu yang sulit. Kemudian, Strategic Executor. Kalau sekadar bisa melihat helicopter view, gampang. Memastikan eksekusi juga relatif gampang. Namun, memadukan keduanya susah. Jadi, harus ada harmoni, keseimbangan,” tutur Mukhlis.

Keseimbangan juga harus berlaku dalam menjalani hidup antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut Mukhlis, work-life balance bukan soal membagi waktu, tetapi yang terpenting adalah membagi keterlibatan atau involvement. Keseimbangan juga harus diwujudkan dengan terhubung keluarga, terhubung komunitas di luar pekerjaan, dan menjaga silaturahmi untuk memperkaya jiwa. Tak lupa juga melakukan olahraga dan memiliki waktu sendiri atau me time. Selain itu, sisi spiritualitas juga harus dijaga dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Terakhir tapi sama penting adalah berbagi dengan sesama. Bagi Mukhlis, puncak kebahagiaan adalah ketika bisa memberi dampak kepada orang lain. Dan berbagi adalah cara paling sederhana untuk memberi dampak kepada orang lain.

Lanjut baca

Up Close

Kami Mampu Penuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Achmad Bakir Pasaman Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) / Foto: Dok. PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kunci peningkatan kinerja Pupuk Indonesia terletak pada inovasi dan kejeliannya memenuhi kebutuhan pelanggan.

Ketika pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan tertatih-tatih atau justru tumbang, di masa sulit ini Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah salah satu dari BUMN yang berhasil menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalnya kinerja itu juga menempatkan Pupuk Indonesia sebagai salah satu dari 10 BUMN penyumbang APBN terbesar bagi republik ini.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan, dengan adanya Covid-19, negara-negara berlomba untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meminimalisasi ekspor pangan ke negara lainnya. Momentum ini justru menjadi peluang bagi industri pupuk untuk dapat berproduksi optimal untuk mendukung pertanian dalam negeri.

“Pupuk Indonesia sebagai BUMN pangan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan baik dalam proses inbound logistic maupun outbound logistic mampu berproduksi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bahkan juga ekspor di tengah kondisi pandemi,” kata Bakir saat wawancara dengan Majalah Pajak akhir Januari lalu.

Fakta itu membuktikan, di tengah keterbatasan yang ada, perusahaan tetap mampu berinovasi dan bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Salah satu pilar transformasi Pupuk Indonesia, menurut Bakir adalah menjadi perusahaan yang lebih customer centric atau fokus pada pelanggan.

Saat ini Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah untuk menjalankan fungsi public service obligation (PSO) untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. Bakir menegaskan, Pupuk Indonesia berkomitmen mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi hanya boleh diberikan kepada petani yang memenuhi syarat. Misalnya, mereka harus terdaftar dalam kelompok tani. Mereka juga harus menyusun e-RDKK (eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dan untuk daerah tertentu, harus mempunyai Kartu Tani. e-RDKK adalah semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi dinas pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah. Itu pun masih harus diperhitungkan dengan alokasi pupuk bersubsidi bagi tiap daerah.

“Dari temuan Pupuk Indonesia di lapangan, rata-rata yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDKK,” jelas Bakir.

Bakir menjamin Pupuk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pemerintah. Ia menjelaskan, kapasitas produksi pupuk secara grup mencapai 13,9 juta ton per tahun. Sedangkan, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 berdasarkan alokasi dari Pemerintah adalah sekitar 9,4 juta ton pupuk dan 1,5 juta liter organik cair.

Berikut petikannya.

 

PT Pupuk Indonesia bergerak di bidang penyedia nutrisi tanaman dan solusi pertanian nasional. Apa saja produknya saat ini?

Produk utama Pupuk Indonesia adalah berbagai jenis pupuk, amoniak dan berbagai produk kimia dan penunjang pertanian lainnya. Kami mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menjalankan fungsi PSO, yaitu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan dan alokasi dari pemerintah. Namun, kami juga memenuhi pasar nonsubsidi, baik itu penjual retail ke petani, pasokan ke perkebunan serta industri.

Kami melihat tren ke depan bahwa produk pupuk saja tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Maka kami juga mulai fokus untuk menjadi penyedia nutrisi tanaman lengkap serta layanan solusi pertanian yang terintegrasi, baik itu dari kawalan teknologi, penerapan precision farming, dan lain sebagainya.

Siapa saja pengguna produk PT Pupuk Indonesia saat inidomestik dan internasional?

Untuk konsumen dalam negeri, konsumen pupuk kami yang utama adalah petani sektor pangan, perkebunan dan juga industri. Sedangkan untuk ekspor, produk utama kita adalah urea dan amoniak, dengan beberapa negara tujuan ekspor antara lain Australia, India, Jepang, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Cina.

Saat ini masih banyak pupuk impor masuk ke dalam negeri. Apakah kapasitas produksi Pupuk Indonesia masih belum bisa mencukupi produksi nasional?

Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa jenis pupuk yang memang tidak mungkin bisa diproduksi oleh industri dalam negeri karena pupuk tersebut merupakan barang tambang. Misalnya, potassium atau KCl. Artinya, produk tersebut memang tidak ada substitusinya, sehingga mau tidak mau harus diimpor.

Adapun kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup saat ini adalah sekitar 13,9 juta ton per tahun. Jumlah tersebut mencukupi untuk memenuhi penugasan pemerintah untuk kebutuhan pupuk bersubsidi yang sebesar 9 juta ton. Saat ini, Perusahaan cukup mampu juga memenuhi permintaan dari sektor perkebunan maupun industri dalam negeri. Namun, merujuk pada data RDKK terakhir, kebutuhan pupuk nasional mencapai 23 juta ton. Ini artinya masih ada potensi buat Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi pasar domestik.

Bagaimana upaya perusahaan dalam menjaga kualitas produknya? Inovasi apa saja yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan pupuk impor?

Salah satu pilar transformasi kami adalah menjadi perusahaan yang lebih customer centric atau fokus pada pelanggan. Kami selalu berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kami juga berinovasi menghasilkan produk dan layanan solusi pertanian lengkap. Beberapa program andalan kami misalnya pengembangan PreciPalm, yaitu pemanfaatan pencitraan satelit untuk mengetahui komposisi pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah, terutama untuk kelapa sawit, juga ada program Agro Solution, berupa kawalan lengkap mulai dari agro input sampai offtaker untuk petani, dan lain sebagainya.

Untuk kualitas, Pupuk Indonesia Group selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas produk sesuai yang dipersyaratkan. Untuk itu, semua produk yang dilepas ke pasar sudah memenuhi standar-standar mutu baik nasional maupun internasional. Produk-produk PT Pupuk Indonesia sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu anak perusahaan kami Pupuk Kaltim, bahkan meraih penghargaan tertinggi Platinum dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bukti komitmen kami menghasilkan produk berkualitas.

Selama masa pandemi Covid-19, perusahaan juga tetap membukukan kinerja yang baik, bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2019. Strategi apa saja yang diterapkan perusahaan dalam menjaga kinerja di tengah pandemi?

Sebagaimana diketahui, dengan adanya Covid-19, negara-negara berlomba untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meminimalisasi ekspor pangan ke negara lainnya. Momen ini justru menjadi peluang bagi industri pupuk untuk dapat berproduksi optimal guna mendukung pertanian dalam negeri. Pupuk Indonesia sebagai BUMN pangan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan baik dalam proses inbound logistic maupun outbound logistic mampu berproduksi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bahkan juga ekspor di tengah kondisi pandemi.

Saat ini salah satu program pemerintah adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Apa peran PT Pupuk Indonesia untuk membantu pemerintah mewujudkan program itu?

Peran utama kami tentunya pada penyedia pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani tanaman pangan, namun juga tentunya penyediaan-penyediaan produk dan layanan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Berdasarkan data BPS, pada 2020, jumlah petani Indonesia tinggal sekitar 33,4 juta petani. Angka ini terus menurun. Menurut Anda, apa penyebab orang Indonesia malas bertani dan bagaimana membuat sektor pertanian menjadi profesi yang dilirik?

Jika dilihat angka BPS di mana menunjukkan angka petani semakin tahun semakin menurun menunjukkan bahwa bidang pertanian dianggap tidak menarik lagi dan mulai ditinggalkan terutama bagi usia produktif karena dianggap kurang menguntungkan dan penuh risiko gagal panen akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kekeringan, banjir dan sebagainya.

Hal ini akan menjadi ancaman bagi pertanian dan kedaulatan pangan Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kembali pertanian Indonesia dengan membuat dunia pertanian menjadi menarik bagi kaum milenial, dan menunjukkan bahwa bisnis di bidang pertanian itu menguntungkan dan dapat menjadi pilihan profesi yang menarik bagi anak muda.

Kepada petani langsung, adakah program-program yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kemajuan petani Indonesia?

Pupuk Indonesia selaku BUMN pangan terus mengembangkan program yang mendukung pertanian antara lain agrosolution, demplot, edukasi petani melalui sosialisasi bersama dinas pertanian, pengembangan teknologi pertanian seperti precision farming, layanan pelanggan bebas pulsa di mana petani tidak hanya dapat menyampaikan keluhan namun juga dapat menyampaikan pertanyaan seputar pertanian dengan bebas pulsa.

Belakangan terdengar isu kelangkaan pupuk subsidi yang dilayangkan ke PT Pupuk Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?

Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk memperoleh pupuk bersubsidi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi petani, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020. Salah satunya adalah petani harus terdaftar dalam kelompok tani. Kemudian harus menyusun e-RDKK (eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dan untuk daerah tertentu mempunyai Kartu Tani. e-RDKK adalah semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi dinas pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah.

Kemudian, ada juga batasan alokasi pupuk bersubsidi bagi tiap daerah. Adapun jumlah alokasi dan dosis tersebut adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian agar penggunaan pupuk lebih efisien dan tepat guna.

Dari temuan Pupuk Indonesia di lapangan, rata-rata yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDKK.

Selain itu, ada petani yang merasa jatah alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Kemudian di beberapa daerah memang sempat ada keterlambatan penebusan dari distributor karena menunggu SK alokasi di daerah tersebut.

Kapasitas produksi pupuk secara grup mencapai 13,9 juta ton per tahun. Adapun untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 berdasarkan alokasi dari Pemerintah adalah sekitar 9 juta ton. Jadi dari sisi kemampuan produksi, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Menurut data Anda, saat ini seberapa bergantung atau seberapa banyak petani Indonesia yang menggunakan PT Pupuk Indonesia? Dan bagaimana perusahaan menjaga loyalitas mereka terhadap produk?

Untuk menjaga loyalitas pelanggan maka Pupuk Indonesia terus berkomitmen menjaga mutu produk, menyediakan produk tepat waktu dan tepat tempat, menyediakan produk sesuai dengan jenis yang dibutuhkan petani serta menyediakan pupuk dengan harga terjangkau. PI juga terus mengembangkan program-program seperti agrosolution, precision farming, layanan bebas pulsa dan lain-lainnya.

Pupuk Indonesia menjadi 10 Besar BUMN penyumbang APBN. Apa kunci keberhasilan perusahaan, termasuk dalam mewujudkan good corporate governance?

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan efisiensi melalui operational excellence, terobosan di bidang keuangan dan pendanaan, seperti notional pooling dan pinjaman bersama. Kami juga memiliki program pengadaan bersama, optimalisasi distribusi dan lain sebagainya. Hal ini ditunjang dengan kemampuan untuk mencari ceruk-ceruk pasar baru, serta meningkatkan daya saing di pasar internasional.

PT Pupuk Indonesia (Persero) belum lama ini juga mendukung program DJP, salah satunya dengan melakukan integrasi data perpajakan. Apa yang mendorong perusahaan mengikuti program itu?

Hal tersebut menindaklanjuti arahan dari Wakil Menteri BUMN yang pada saat itu masih dijabat oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) diharapkan ikut serta dalam proses integrasi data perpajakan menyusul BUMN-BUMN besar lainnya. Selain itu, kontribusi perpajakan PT Pupuk Indonesia Grup yang cukup besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 7,93 triliun atau naik sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan setoran pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 6,78 triliun.

Di samping itu, saat ini PT Pupuk Indonesia (Persero) sedang gencar melakukan transformasi bisnis yang mengarah kepada digitalisasi sehingga adanya kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari business process yang ada, peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam hal melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak sehingga diharapkan melalui Integrasi Data Perpajakan ini mampu menekan cost of compliance secara signifikan.

Sebelum MoU, persiapan apa dan berapa lama yang dilakukan Pupuk Group untuk mengintegrasikan datanya?

Terkait dengan rencana Integrasi Data Perpajakan persiapan yang kami lakukan kira-kira 1-2 tahun, yang dalam periode tersebut kami secara aktif berdiskusi dengan BUMN yang telah mengimplementasikan integrasi data perpajakan dan berkoordinasi dengan Tim Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga guna memperoleh informasi terkait bagaimana teknis metode Integrasinya antara sistem ERP yang kami miliki dengan sistem yang dimiliki oleh DJP.

Guna mendukung kelancaran proses integrasi data dimaksud, secara internal kami telah menyiapkan dedicated tim dari masing-masing anak perusahaan untuk menjadi person in charge guna melakukan berbagai pengembangan sistem pendukung seperti sistem ekualisasi dan rekonsiliasi perpajakan, pengembangan vendor invoice management, upaya secara berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pencatatan transaksi serta melakukan penyempurnaan berbagai pedoman dan prosedur internal pasca implementasi integrasi data perpajakan.

Setelah MoU, sampai pada tahap mana integrasi dilakukan?

Proses integrasi data perpajakan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur yang telah di-provide oleh DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Setelah dilaksanakan penandatanganan MoU pada 17 Desember 2020 yang melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan anak perusahaan yakni lima produsen pupuk, maka dapat kami informasikan bahwa saat ini kami dalam proses tender untuk pemilihan PJAP dan kami harapkan per Q1 Tahun 2021 sistem integrasi data perpajakan yang di-provide melalui PJAP dapat diimplementasikan dan Go Live secara serentak, tepat waktu dan tanpa terkendala di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan lima produsen pupuk.

Apakah integrasi data seperti ini akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan?

Terkait untuk pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan tentu melalui integrasi data dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan. Hal ini mengingat bahwa melalui integrasi data perpajakan, hal-hal yang semula sifatnya clerical secara bertahap diarahkan ke fully systems. Dengan diprosesnya segala informasi dan data untuk kebutuhan proses setor dan lapor perpajakan dijalankan by system, diharapkan dapat meminimalisasi human error factor. Faktor ini yang dapat berakibat temuan adanya kurang bayar pajak maupun sanksi/denda perpajakan yang harus ditanggung perusahaan.

Setelah melakukan MoU, seperti apa implementasi integrasi data di internal perusahaan, misalnya di anak perusahaan/grup, vendor, dan stakeholders lain?

Implementasi Integrasi Data Perpajakan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan continuous improvement terkait pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan hingga GL Tax Mapping, nantinya. Untuk tahap pertama ini, Integrasi Data Perpajakan dimulai dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama anak perusahaan yaitu lima produsen pupuk. Dan apabila proses tahap pertama telah berjalan lancar dan sempurna maka kami berencana melanjutkan Integrasi Data Perpajakan tahap kedua yang melibatkan anak perusahaan kami yang sektor bisnisnya non-produsen pupuk.

Terkait implementasi integrasi data di internal perusahaan, tentunya kami akan mengoptimalkan fitur-fitur integrasi data perpajakan lainnya (di luar kebutuhan setor dan lapor) guna mendukung kegiatan bisnis kami misalnya terkait dengan pemilihan pihak rekanan perusahaan yang tentunya harus comply dengan aturan perpajakan melalui pemanfaatan layanan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang juga telah di-provide oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui PJAP.

Apa manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan perusahaan setelah adanya MoU ini?

Setelah adanya penandatanganan MoU, kami meyakini bahwa hal ini merupakan langkah konkret dari suatu bentuk hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan dengan mengedepankan prinsip transparansi, mutual trust and collaboration antara Wajib Pajak dan DJP.

Penandatanganan MoU juga menunjukkan komitmen dari kedua belah pihak, di mana DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam hal peningkatan transparansi dan tax compliance di lingkungan BUMN dan BUMN berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan baik penerimaan pajak dari BUMN maupun kinerja BUMN ke depan dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan.

Apa harapan perusahaan sebagai Wajib Pajak dan masukan untuk DJP agar mekanisme integrasi data bagi Wajib Pajak menjadi lebih mudah dan saling menguntungkan?

Harapan kami, pengembangan proses integrasi data perpajakan terus berlanjut sehingga memudahkan dalam proses kegiatan administrasi perpajakan hingga mampu menekan cost of compliance secara signifikan tak hanya terkait pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan melainkan juga diharapkan integrasi data perpajakan mampu menekan angka temuan atas hasil pemeriksaan perpajakan.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved