Connect with us

Opinion

Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dilema Reformasi Pajak

Diterbitkan

pada

Anissa Riyananda, Dzulfan Hidayat, Siti Nurkhaliza Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia/Foto: Dok. Pribadi

Penulis: Anissa Riyananda, Dzulfan Hidayat, Siti Nurkhaliza; Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Covid-19 muncul pertama kali di Kota Wuhan China pada Desember  2019 yang  mengakibatkan Kota Wuhan harus melakukan lockdown demi memperlambat penyebaran virus. Virus Korona mulai merebak di Indonesia Pada awal bulan Maret 2020. Upaya yang diserukan untuk mengurangi penyebarannya dengan melakukan pembatasan sosial. Akan tetapi kebijakan ini justru berkembang menjadi masalah serius dan gejolak yang ditimbulkannya mulai mengganggu stabilitas perekonomian yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh (Bappenas, 2020).

Pembatasan sosial berdampak pada kemerosotan Agregat Suply (AS) yang menyebabkan penurunan quantity (jumlah produksi). Kondisi ini justru berdampak pada penurunan Agregat Demand dengan jumlah produksi yang terus mengalami penurunan. Mengingat aspek vital ekonomi telah terganggu, maka dampak dari krisis keuangan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Azwar, 2020).

Dengan dampak pandemi yang melemahkan perekonomian nasional tentunya memerlukan pemulihan untuk mencapai perbaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian. Dimulai dari pemberian bantuan sosial hingga pemberian insentif perpajakan dilakukan untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan keluar dari middle income trap. Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang mengalami tekanan dari penerimaan pajak.  Hal ini tidak lain akibat perekonomian yang melambat di samping expenditure negara yang mengalami pembengkakan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat saat pandemi.  

Oleh karena itu, untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah tengah melakukan reformasi pajak salah satunya melalui pengesahan UU HPP. Akan tetapi, hal ini banyak menimbulkan pertentangan dari masyarakat dan pihak swasta karena UU HPP disinyalir justru bisa menghambat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan karena di satu sisi, pemerintah merasa reformasi pajak merupakan rangka transisi kebijakan fiskal menuju percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, terlebih lagi hal ini memiliki urgensi mendesak. Sedangkan di sisi lain, hal ini menjadi ancaman karena adanya inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah (CNN, 2021).

Antara penerimaan pajak dan PEN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021. Menurut data yang dihimpun melalui Kementerian Keuangan, implementasi UU HPP akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang pada mulanya pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.171,6 T menjadi Rp 1.401,3 T di tahun depan (News Kontan, 2021).

Akan tetapi, target ambisius tersebut menimbulkan pertanyaan oleh sebagian kalangan terutama oleh pengusaha dan akademisi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, beberapa kebijakan dalam UU HPP kontradiktif dengan program PEN yang dijalankan oleh pemerintah (Kristianus, 2021).

Gambar 1. 1 Tingkat Inflasi Indonesia Maret 2020 – November 2021/Sumber: Bank Indonesia, 2021.

Jika kita analisis lebih dalam pada gambar 1.1, daya beli masyarakat terus menurun jika dilihat dari data inflasi sejak pertama kali virus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020. Walaupun sempat mengalami perbaikan pada November 2021, tetapi capaian tersebut dinilai masih belum pulih seutuhnya mengingat masih jauh rendah daripada inflasi Maret 2020. Dengan kondisi tersebut, artinya daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.

Gambar 1.2 Kurva Permintaan yang Menunjukkan Penurunan Permintaan/Sumber: Investopedia, 2021

Sesuai dengan teori law of demand sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, peningkatan tarif PPN akan mendorong peningkatan harga sehingga terjadi penurunan permintaan pasar. Penurunan permintaan tidak diharapkan oleh para pelaku usaha karena menurunkan tingkat pendapatan mengingat pada masa pandemi saat ini daya beli masyarakat menurun hingga Rp 374,4 triliun (Bappenas, 2021).

Gambar 1.2 Tingkat Pekerja Terdampak Pandemi/Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan gambar 1.2, ditunjukkan bahwa sebanyak 28,36 juta pekerja terdampak oleh adanya pandemi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan jam kerja, hingga tidak dipekerjakan sementara. Dengan fakta demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dan juga mengenakan Pajak Karbon tentunya dapat berimplikasi pada pekerja yang akan semakin terdampak. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada daya beli masyarakat yang akan semakin tertekan.

Tabel 1. 1 Tabel Realisasi APBN Hingga Oktober 2021/Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Gambar 1. 3 Gambar Penerimaan Negara dan Capaiannya Bulan Oktober 2019, 2020, dan 2021/ Sumber: BPS, 2021

COVID-19 juga menyebabkan penerimaan perpajakan menurun yang diiringi pula oleh belanja pemerintah yang membesar untuk menanggulangi pandemi. Hingga Oktober 2021, pemerintah telah merealisasikan penggunaan APBN sebesar Rp 2.058,86 triliun dengan total penerimaan negara sebesar Rp 1.509,96 triliun, artinya pemerintah telah defisit 26,66 persen. Selain itu, dari sektor penerimaan pajak, penerimaan pajak hingga Oktober 2021 baru mencapai 77,56 persen saja. Dengan pandemi yang belum diketahui kapan berakhir membuat pemerintah memutar otak untuk mencari sumber penerimaan baru guna melakukan pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada penguatan struktur penerimaan melalui UU HPP.

 

Gambar 1. 4 Diagram Venn Kepentingan Aktor dalam UU HPP, Sumber: CNN Indonesia, 2021; Wildan, 2021. Diolah kembali oleh penulis

 

Dapat dilihat pada gambar 1.4, terdapat 3 aktor yang akan terdampak oleh adanya UU HPP. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kepentingan revenue productivity,sektor pebisnis memiliki kepentingan produktivitas dan pendapatan, dan masyarakat berkepentingan pada konsumsi harga yang lebih rendah. Karena kepentingan itu, pemerintah harus dapat memfasilitasi kepentingan itu melalui kebijakan publik yang tepat. Oleh sebab itu munculah dilema bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Gambar 1. 5 Tingkat Perekonomian Vietnam Kuartal-I hingga Kuartal-III/Sumber: World Bank, 2021

Pada Negara Vietnam Kuartal-I 2021, perekonomian Vietnam mampu tumbuh hingga 5,6 persen dan kembali melonjak hingga 6,6 persen pada Kuartal-II 2021 serta mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga 14 miliar USD. Peningkatan tersebut sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara tersebut. Akan tetapi, pada KuartalIII 2021, Vietnam mengalami peningkatan jumlah kasus hingga terjadi rekor kenaikan kasus harian mencapai 14 ribu kasus. Hal tersebut pun berimplikasi pada perekonomian Vietnam yang mengalami kontraksi hingga -6,17 persen. Belajar dari kondisi Vietnam tersebut, pemulihan ekonomi dan penerimaan pajak akan meningkat dan sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 di suatu negara. Dengan demikian, penerimaan pajak tidak serta merta bergantung pada tax base extensification dan peningkatan tarif, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti kondisi pandemi di suatu negara.

 

 Tulisan ini diolah dari berbagai sumber pustaka

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Keterbatasan bukan Pembatas

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rivan
Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

Kaum disabilitas berhak mendapatkan akses yang setara dalam edukasi perpajakan. Mereka juga berhak berbagi inspirasi.

Penulis: Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

 

Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, Direktorat Jenderal Pajak menghelat acara bertajuk “Isyarat Cinta untuk Negeri”. Acara ini merupakan kegiatan edukasi pajak yang ditujukan untuk kaum disabilitas, khususnya penyandang tunarungu.

Acara yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2021 di Aula Chakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini, dihadiri oleh seratus penyandang disabilitas rungu di bawah naungan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan. Edukasi perpajakan yang dikemas dalam bentuk gelar wicara, mendatangkan narasumber yang juga merupakan penyandang tunarungu.

Narasumber yang pertama adalah Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI, Ibu Rachmita Maun Harahap, ST., M.SN. Ibu Rachmita yang akrab dipanggil Ibu Mita juga berprofesi sebagai dosen aktif di Universitas Mercu Buana Jakarta. Berbekal gelar Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain dari ITB, Ibu Mita mengajar jurusan Desain Komunikasi Visual.

Narasumber kedua adalah seorang anak muda, putra penyanyi senior Dewi Yull. Adalah Surya Sahetapy, yang wajah tampannya sudah sering wira-wiri di layar kaca maupun jagat media sosial. Tak puas mengantongi gelar sarjana dari Sampoerna University, Surya kini melanjutkan studi beasiswa untuk meraih gelar master di Rochester Institute of Technology, USA.

Ibu Mita, Surya dan penyandang disabilitas rungu yang lain lebih senang dipanggil dengan sebutan Teman Tuli.

Edukasi kepada Teman Tuli berlangsung semakin seru dengan John Martin sebagai moderator. Selain menyampaikan kisah yang sangat inspiratif dari para narasumber, acara gelar wicara juga menyampaikan manfaat pajak bagi negara. Para Teman Tuli antusias dalam mengikuti dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Keterbatasan tidak menjadi kendala berarti dalam penyampaian edukasi, karena turut hadir pula juru bahasa isyarat dalam acara tersebut.

Melalui acara ini, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat P2Humas menunjukkan dukungan kepada teman-teman disabilitas bahwa mereka berhak mendapatkan akses atas informasi perpajakan yang setara.

Kesetaraan merupakan satu kata yang sangat bermakna bagi Teman Tuli. Diperlakukan sama dan memperoleh hak secara penuh sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan perjuangan besar dalam hidup mereka. Hal ini dirasakan juga oleh salah satu Teman Tuli yang sangat inspiratif, Putri Santoso salah satu co-founder Kopi Tuli. Darinya kita dapat belajar banyak hal.

Berbincang dengan wanita cantik berusia 30 tahun berdarah Solo–Cirebon, benar-benar menguras perasaan. Rasa haru sontak mengalir melihat wanita muda yang secara fisik memliliki keterbatasan, tapi semangat dan daya juangnya tidak mengenal batas.

Tanpa kendala komunikasi yang berarti, Putri bercerita mengenai kisah hidupnya yang tidak mudah. Di usia 6 tahun, ibunya harus berusaha keras mencari sekolah yang mau menerimanya di SD umum. Sepuluh SD menolak untuk menerima Putri sebagai salah satu muridnya. Bukan tanpa alasan ibunya mendaftarkan Putri di sekolah umum. Sejak dini, ibunya sudah menyiapkan Putri untuk dapat survive di tengah masyarakat. Sejak usia setahun, sang ibu sudah memasukkan Putri ke Taman Latihan Observasi Tuli untuk belajar gerakan mulut. Putri tidak disembunyikan dan dianggap sebagai aib dalam hidup ibunya. Dengan bangga ibunya selalu mendorong dan memotivasi Putri untuk tampil percaya diri.

Menginspirasi

Takdir yang cukup pahit sudah harus dijalani Putri dan ibunya. Ketika Putri masih berusia dua bulan di dalam kandungan, Tuhan memanggil ayahnya. Sang ibu, ditinggal suami dalam keadaan mengandung dan harus menanggung beban serta duka yang dalam.

Karena putra pertama terlahir normal dan tidak ada keluarga yang tuli, ibunya tidak menyadari jika putri keduanya terlahir Tuli. Sampai ketika perayaan ulang tahun yang pertama, Putri tidak memberikan respons atas suara-suara tepuk tangan dalam perayaan ulang tahunnya.

Sebesar apa pun dukungan yang diberikan Ibunda, tekanan dalam lingkungan pergaulan tetap membuat Putri tertekan. Sungguh tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan ejekan dan perundungan. Bukan hanya teman sepermainan yang mengucilkan dan mengejek. Guru-guru pun tidak semua yang dapat menerima keterbatasan Putri. Kata-kata menyakitkan seperti goblok atau budek sering dilontarkan tanpa perasaan hanya karena Putri tidak merespons ketika dipanggil. Sampai ketika menginjak SMP kelas 2, Putri tidak tahan. Saat itu Ia ingin mengakhiri hidupnya.

Dengan hati yang hancur mendapati Putri seperti itu, ibunda terus mendorong dan membesarkan hatinya. Hingga akhirnya ketika menginjak bangku SMA, Putri mulai merasa lega. Di SMA, ia banyak mendapatkan teman yang bisa menerimanya. Di bangku SMA pula, Putri berkenalan dengan pria tambatan hati, yang kelak menikahinya delapan tahun kemudian.

Selepas SMA, Putri yang memiliki mimpi menjadi wanita karier, melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan Desain Komunikasi Visual. Tempaan hidup yang sudah dialaminya membuat Putri tidak patah arang ketika ijazah S1 yang ia jadikan modal untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tidak diperhitungkan. Lagi-lagi keterbatasan menjadi alasan penolakan pengajuan lamaran-lamarannya. Mimpi menjadi wanita kantoran ia kubur. Darah pengusaha yang mengalir deras dari almarhum ayahnya, menginsipirasi Putri merintis usaha. Dimulai dengan membuka yayasan yang memberikan pelatihan kepada teman-teman Tuli, Putri banyak menerima pesanan berupa baju seragam, kue dan lain-lain.

Pada tahun 2018, dengan dukungan suami bersama dua Teman Tuli lain, Putri mendirikan Kopi Tuli. Semangat dan idealisme yang menyala terang dalam hidup Putri, membuat Putri tidak tanggung-tanggung mengelola kafe ini. Putri mempekerjakan sesama Teman Tuli di kafenya. Bahkan, salah satu barista Kopi Tuli terdaftar dalam rekor MURI sebagai barista Tuli pertama.

Dalam dua tahun Kopi Tuli terus berkembang dan mulai menambah jumlah gerainya. Hingga sebelum pandemi, Kopi Tuli sudah memiliki tiga gerai.

Sejak awal mendirikan Kopi Tuli, Putri sudah membereskan seluruh administrasi terkait, termasuk pendaftaran NPWP. Tidak hanya NPWP atas Kopi Tuli, namun Putri juga mewajibkan seluruh karyawannya untuk memiliki NPWP. Putri turun tangan sendiri memastikan pajak-pajak terkait usaha maupun karyawannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Guncangan yang diakibatkan oleh pandemi, turut dirasakan Putri dan Kopi Tulinya. Mengaku semakin banyak menombok selama dua tahun terakhir, Putri terpaksa menutup dua gerai Kopi Tuli. Namun, bukan Putri namanya kalau menyerah. Putri tetap semangat dan optimistis bahwa suatu saat nanti, ia bisa membuka kembali gerai-gerai Kopi Tuli. Apa yang dilakukan Putri telah menginspirasi Teman Tuli lainnya. Setelah Kopi Tuli, kini mulai banyak gerai-gerai kopi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Teman Tuli.

Selain sibuk mengembangkan bisnisnya, Putri disibukkan oleh permintaan untuk menjadi narasumber dari berbagai pihak termasuk instansi-instansi besar. Saat ini pun Putri sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada medio 2022 ini untuk melanjutkan beasiswa pendidikannya.

Jika sudah begini, bukan hanya haru yang saya rasa, tapi juga malu. Putri memang terlahir tidak sempurna, tapi semangat juang untuk mencapai kesetaraan yang jauh melampaui semangat banyak orang normal, telah menyempurnakan nilainya di mata Tuhan dan makhluk-Nya.

Dengan senyum yang selalu tersungging di wajah cantiknya, Putri menutup perbincangan dengan mata berbinar, “Saya yakin, Allah memiliki maksud yang baik dan akan memberikan yang terbaik buat saya”.

Lanjut baca

Opinion

IKN, Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Nagara (IKN) menjadi Undang-undang IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan. Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan presiden saat ini, yakni Presiden Joko Widodo.

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai Rp 375,7 triliun. Rinciannya, Rp 252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian 123,2 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

Sedangkan versi buku saku IKN, pendanaan ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus berhati-hati dalam me-manage utang. Karena posisi per November 2021, utang telah menyentuh angka Rp 6.713,24 triliun, atau setara dengan 39,38 persen PDB. Rasio utang ini akan terus bertambah pada tahun 2022 ini, karena direncanakan pemerintah akan kembali menambah utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk kembali menambal kekurangan APBN 2022.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang krusial, karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Covid-19, di mana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB.

Hal strategis kedua adalah, mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres mulai di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal. Dengan disetujuinya UU IKN ini, menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih managable.

Selain keuangan negara, yang perlu diukur oleh pemerintah adalah biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi. Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat  inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal. Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2022 ini adalah tahun yang strategis bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi. Jangan sampai keuangan negara terbebani untuk kebijakan-kebijakan yang justru menambah berat. Misalnya, belajar dari kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian menjadi beban APBN dalam perjalanannya.

UU IKN telah disetujui. Untuk selanjutnya bukan memperdebatkan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan perpindahan ibu kota ini. Tetapi, memberikan masukan ke pemerintah, agar bagaimana momentum di tahun 2022 ini pemerintah pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai, program pemindahan IKN ini menjadi beban masyarakat dan anak cucu kita di masa depan. Selanjutnya, kita akan sama-sama melihat di masa depan, apakah IKN ini akan menjadi momentum atau justru beban buat ekonomi nasional.

 

Jakarta, 19 Januari 2022

Ajib Hamdani (Pengamat Ekonomi IndiGo Network)

Lanjut baca

Opinion

7 Alasan Ikut PPSWP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Suharno Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) telah dirilis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah program pengungkapan kekayaan bersih secara sukarela atas harta kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.

Tapi, kenapa harus ikut PPSWP? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut PPSWP.

Pertama, pemerintah memiliki data keuangan dan data nonkeuangan yang luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information is power”. Pernyataan ini sejalan dengan keberhasilan pemungutan pajak di negara maju, yaitu karena data dan informasi keuangan WP dan transaksi dapat dikumpulkan secara memadai.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh informasi keuangan dari seluruh instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP. Namun, karena hasilnya belum optimal, pemerintah menerbitkan PERPPU 1/2017 yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk secara otomatis menyampaikan informasi keuangan setiap nasabah kepada pemerintah. Kemudian, sejak 2018 Indonesia telah menerima pasokan data keuangan secara otomatis berdasarkan konsensus Automatic Exchange of Information (AEoI) dari sebagian besar negara di dunia, termasuk negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas pajak memiliki data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505 WP) dan data dari AEOI yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun (50.095 WP).

Kedua, nomor KTP sekarang dijadikan sebagai NPWP. Penerapan nomor KTP sebagai pengganti NPWP sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-lain dari seluruh instansi pemerintah atau swasta dalam satu orang. Hal ini sangat memudahkan otoritas pajak memantau kepatuhan WP.

Ketiga, aplikasi big data analytics untuk menilai kepatuhan pajak. Penerapan big data analytics diyakini sangat mampu meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak saat ini sedang mengembangkan core tax system yang akan secara signifikan membantu memantau kepatuhan WP; pengawasan terhadap data perpajakan akan jauh lebih komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP.

Keempat, tarif pajak dalam PPSWP jauh lebih rendah daripada tarif normal. Salah satu daya tarik Program PPSWP adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh lebih rendah ketimbang tarif pajak penghasilan normal, baik untuk WP Badan maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif normal 22 persen), sedangkan WP Orang Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif pajak normal 30 persen, jika menggunakan tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi, di mana mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 17–23 persen, sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU HPP adalah 35 persen.

Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP peserta PPSWP, Pemerintah menjamin kepastian hukum yang luas, yang terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan sanksi 200 persen (no more 200 % penalty), (ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak (no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan penegakan hukum (no law enforcement). Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut sebagai the Golden Benefits of PPSWP. Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak akan dikenai sanksi administratif dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebesar 200 persen dari pokok pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11 Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya. Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib Pajak tidak akan dilakukan penegakan hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

Keenam, mitigasi risiko perpajakan secara signifikan. Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang cukup signifikan dalam perusahaan, besarnya dapat mencapai 22 persen dari pendapatan bersih WP Badan atau 35 persen dari pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi. Jika WP dikenai sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan, beban yang harus ditanggung WP akan semakin besar. Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana juga merupakan bagian dari jenis risiko perpajakan yang harus dihindari. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, WP dapat menghilangkan salah satu aspek penting dari manajemen risiko pajak.

Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak, setidaknya untuk lima tahun pajak ke belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko, mengingat data dan/atau informasi keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.

Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak.com pada Desember 2021.

Lanjut baca

Populer