Connect with us

Business

Upaya Efisiensi di Masa Krisis

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Penurunan produksi dan harga migas selama setahun terakhir perlu disikapi dengan langkah efisiensi dan kolaborasi untuk menekan kerugian.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi di sektor industri minyak dan gas (migas) di tengah turunnya produksi dan harga minyak dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan industri migas terus dipacu untuk kompetitif di kancah global mengingat tidak ada yang bisa menjamin cadangan migas di dunia, sementara teknologi tidak selamanya bisa mendorong efisiensi. Harga minyak di pasar global yang diproyeksi sebesar 100 dollar AS per barel saat ini turun menjadi sekitar 60 dollar AS per barel.

“Kita tidak pernah tahu sampai kapan krisis migas berakhir. Bisa jadi tahun depan akan ada peningkatan ekonomi global dan oil price. Maka itu, harus didorong regulasi baru, data policy,” jelas Jonan kepada wartawan di tengah acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Conference & Exhibition di Jakarta, 4–6 September lalu.

Keterbukaan data migas

Saat ini Kementerian ESDM telah mengeluarkan aturan untuk memudahkan akses investor terhadap data migas sehingga penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan eksplorasi dapat berjalan secara kondusif. Kebijakan pemerintah terkait data migas ini disambut baik oleh kalangan pelaku industri migas. Pejabat Presiden IPA Bij Agarwal menyatakan, bidang hulu migas di Indonesia memiliki potensi menarik investasi baru karena didukung oleh percepatan perizinan dan keterbukaan data migas. Kolaborasi antara pemerintah dan industri juga meningkat untuk mengoptimalkan eksplorasi dan produksi guna memastikan ketahanan energi nasional.

Terkait upaya efisiensi di industri migas, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas /SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pertama, pengadaan bersama dalam memenuhi kebutuhan kontraktor dengan pertimbangan membeli sedikit akan lebih mahal dibanding membeli banyak.

“Sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kontraktor per klaster bisa dikonsolidasikan. Alat berat misalnya, tentu lebih murah menyewa dalam jangka panjang dibanding sewa per enam bulan,” jelas Dwi.

Kedua, teknologi harus diterapkan yang terbaik untuk memacu produktivitas sehingga bisa meningkatkan lifting minyak. Terakhir, menciptakan iklim yang menarik bagi investor untuk melakukan eksplorasi di Indonesia melalui perbaikan kebijakan.

“Jika tidak melakukan apa-apa selama masa krisis ini, maka penurunannya bisa mencapai 20 persen. Jadi, penting untuk meningkatkan produktivitas, komitmen pada rencana kerja dan sinergi,” ujar Dwi.

Ia mengungkapkan besarnya potensi investasi industri migas di Indonesia mengingat dari 128 cekungan saat ini yang sudah dieksplorasi baru 54 cekungan. Adapun dari 54 cekungan itu baru 18 cekungan yang aktif berproduksi.

Dengan kondisi tantangan yang makin besar di industri migas, jelasnya, kekuatan investasi sangat dibutuhkan mengingat banyak sumber migas yang posisinya jauh dari fasilitas infrastruktur. Sementara di sisi lain Indonesia harus meningkatkan produktivitas.

“Ada sekitar tujuh klaster di Indonesia yang bisa saling kerja sama. Jangan membuat sendiri-sendiri dalam hal infrastruktur. Open access harus didorong di bisnis migas,” tegasnya.-Novita Hifni

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Mental dulu, Baru Modal – Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Pilihan Realistis Industri Pertahanan

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Dua perusahaan industri pertahanan negara, Pindad dan Dirgantara Indonesia melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi ventilator sekaligus mengatasi kelangkaan alat bantu di masa pandemi korona.

Melonjaknya permintaan alat bantu pernapasan (ventilator) dari berbagai negara di seluruh dunia selama pandemi korona menyebabkan kelangkaan alat medis yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19. Kondisi ini akhirnya memacu sektor industri di dalam negeri untuk memproduksi ventilator.

Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ventilator merupakan alat bantu pernapasan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 di seluruh dunia. Makin tingginya permintaan alat kesehatan ini mengakibatkan stok ventilator juga kian menipis.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, pihaknya secara aktif mendorong pabrik milik badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di klaster National Defence and High-tech Industries (NDHI) turut serta memproduksi ventilator. Menurutnya, saat ini ada dua BUMN di sektor pertahanan yang mampu dan siap membuat ventilator, yaitu PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) Persero dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dua perusahaan pelat merah yang masuk dalam klaster NDHI ini telah lulus uji produk oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan RI.

          Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan Covid-19.

“Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan COVID-19,” papar Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menuturkan, pemanfaatan mesin produksi yang dimiliki sektor industri pertahanan untuk membuat ventilator merupakan pilihan realistis. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat pun mendorong sektor industri automotif seperti pabrik mobil Ford dan General Motor untuk memproduksi ventilator.

“Bahkan Israel Aerospace Industries yang dikenal sebagai manufaktur dirgantara dan persenjataan diperintahkan ikut berperan untuk memproduksi ventilator portabel, imbuhnya.

Jauh lebih murah

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, peran industri pertahanan seperti Pindad dalam kondisi luar biasa (KLB) pandemi korona seperti sekarang ini sangat diperlukan. Pemegang saham dalam hal ini negara dapat mengarahkan mesin pabrik dan para teknisi untuk memproduksi peralatan kesehatan yang sangat diperlukan mulai dari ventilator, tabung oksigen, masker ruang operasi, hingga bilik disinfektan.

       Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

“Pindad sudah membuat ventilator pumping machine yang berfungsi sebagai alat bantu pasien gagal napas,” ujarnya.

Adapun Dirgantara Indonesia memproduksi ventilator portabel yang diberi nama Vent-I (Ventilator Indonesia), hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ventilator jenis ini ditujukan bagi pasien yang sakit, tetapi masih mampu bernapas sendiri.

Hasil produksi dalam negeri ini mendapat apresiasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengungkapkan, ventilator untuk pasien korona yang selama ini diimpor dengan harga tinggi sekitar Rp 500 juta rupiah per unit sekarang bisa turun menjadi hanya Rp 15 juta. Pindad yang biasanya memproduksi senjata, melalui kerja sama dengan UI dan UGM kini dapat memproduksi 200 ventilator per bulan. Sementara Dirgantara Indonesia yang biasanya memproduksi pesawat terbang, melalui kerja sama dengan ITB dan Yayasan Salman ITB sekarang mampu memproduksi 500 ventilator per pekan.

“Dengan diversifikasi bisnis yang dilakukan dua BUMN ini, insya Allah semua rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 tidak akan kekurangan ventilator dan tidak perlu impor lagi,” ujar Emil, sapaan akrab mantan Walikota Bandung ini.

Lanjut baca

Business

Sektor Tekstil Tambah Produksi APD

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) saat wabah virus korona mendorong sektor usaha tekstil di Indonesia mengalihkan kegiatannya pada produksi APD guna memenuhi kebutuhan domestik.

Wabah virus korona telah memukul sejumlah sektor usaha mulai dari transportasi, perhotelan, pusat perbelanjaan retail, jasa boga, hingga kuliner. Di tengah bencana global yang memprihatinkan ini, tetap ada sektor usaha yang justru menggeliat bahkan tak sanggup memenuhi lonjakan permintaan. Sektor tekstil misalnya, tingginya permintaan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat (baju pelindung) dan masker yang sangat dibutuhkan oleh petugas medis dalam menangani ribuan pasien korona telah menggerakkan pelaku usaha untuk mengalihkan kegiatan pabriknya pada produksi APD.

Salah satu perusahaan tekstil yang kini beralih memproduksi APD adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Produsen seragam militer yang telah mendunia ini kini ikut memproduksi APD berupa masker dan baju hazmat untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam menangani korona.

Baca Juga: Menyiapkan Gugus Tugas Tingkat RT untuk Penanggulangan COVID-19

Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memaparkan, pabrik perusahaannya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah membuat masker nonmedis antimikrobial dan baju hazmat tahan air yang dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien korona.

“Selain memproduksi masker maupun baju pelindung dan menjualnya secara komersial, Sritex juga memberi donasi untuk membantu pemerintah,” jelas Iwan.

“Kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen.”

Sritex menjual masker seharga Rp 5.500 untuk pembelian minimal seribu helai dan baju pelindung seharga Rp 1 juta untuk pembelian minimal sepuluh helai.

Penuhi permintaan domestik

Langkah bisnis yang ditempuh Sritex ini sejalan dengan imbauan pemerintah yang disampaikan melalui Kementerian Perindustrian terhadap pelaku usaha. Kementerian Perindustrian telah meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk dapat memproduksi masker dan baju pelindung guna memenuhi permintaan domestik yang sedang tinggi. Lonjakan permintaan APD ini timbul mengikuti kebutuhan para tenaga kesehatan dalam penanganan pasien yang terpapar virus korona (COVID-19).

“Kami mendorong produsen tekstil di dalam negeri dapat ikut menyediakan APD, sebab saat ini kita masih butuh cukup banyak dalam menghadapi penyebaran virus korona di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga: Pelaku Industri Kecil dapat Listrik Gratis 6 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

Dalam upaya penanganan wabah korona, diversifikasi produk yang dilakukan industri tekstil menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan kebutuhan APD yang sangat tinggi saat ini. Ia berharap langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri. Pihaknya memproyeksikan hingga empat bulan ke depan kebutuhan APD sebanyak 12 juta helai.

“Dengan kondisi seperti saat ini, kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen,” jelasnya.

Untuk itu Kemenperin telah memetakan potensi industri APD di dalam negeri, termasuk juga industri tesktil yang bersedia memproduksi APD mulai dari pakaian pelindung, caps, towel, sarung tangan, pelindung kaki, dan kacamata pelindung wajah (goggles).

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran izin edar dan impor bahan bakunya,” imbuh Agus.-Novita Hifni

Lanjut baca

Business

Maskapai Fokus Garap Rute Domestik

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Wabah virus korona yang menghantam bisnis penerbangan mendorong maskapai penerbangan di Indonesia untuk lebih fokus menggarap rute domestik dibandingkan internasional.

 

Presiden Jokowi di awal Februari 2020 telah menyampaikan beberapa kebijakan penting terkait pencegahan virus korona sebagai upaya antisipasi untuk melindungi kepentingan nasional. Di sektor transportasi udara, pemerintah meninjau ulang penerbangan dari dan menuju Tiongkok serta menghentikan sementara pemberian visa bagi warga negara Tirai Bambu tersebut. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carrier Assosiation/INACA) menyambut baik langkah yang ditempuh pemerintah. Ketua INACA Denon Prawiraatmadja menilai kebijakan pemerintah sudah tepat dalam mewaspadai penyebaran virus korona melalui upaya pencegahan semaksimal mungkin agar tidak masuk di wilayah Indonesia karena dapat mengancam keselamatan penduduk.

Ia menuturkan, semua negara kini berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus mematikan ini sehingga banyak maskapai yang menghentikan sementara seluruh rute penerbangan ke Tiongkok atau ke Provinsi Hubei yang merupakan tempat ditemukannya virus korona dan dalam waktu singkat mewabah ke berbagai penjuru dunia.

Seiring turunnya harga tiket penerbangan domestik, pihaknya akan lebih fokus untuk mengoptimalkan pangsa pasar penerbangan lokal yang bisa menjadi tumpuan bagi maskapai dalam membidik peluang bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Baca Juga :

“Kami berharap penerbangan lokal bisa menjadi kekuatan bagi industri penerbangan nasional dengan masyarakat memanfaatkan jasa layanan transportasi udara secara maksimal,” papar Denon di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurutnya, penurunan harga tiket akan membuat pasar penerbangan domestik kembali menggeliat seperti di waktu sebelumnya ketika tiket murah diterapkan. Tumbuhnya pasar penerbangan domestik tentunya akan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode Januari–Desember 2019 sebesar 76,7 juta orang.Angka ini turun 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,1 juta orang. Namun selama libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 penerbangan domestik kembali menunjukkan perkembangan dengan jumlah penumpang mencapai 3,2 juta orang.

Wabah korona diharapkan dapat segera teratasi agar kondisi Tiongkok sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia dapat kembali pulih sehingga bisa menumbuhkan lagi perekonomian global, termasuk juga industri penerbangan.

Insentif          

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu sektor industri penerbangan dan pariwisata dengan pemberian insentif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan insentif yang diberikan kepada maskapai berupa pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengurangan landing fee dan diskon sewa ruangan oleh pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).-Novita Hifni

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News13 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News1 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News3 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News4 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending