Ada hal penting yang dapat dilakukan oleh setiap wanita: menjadi penyuluh pajak.

Bulan April selalu mengingatkan saya kepada seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan hak kaum wanita di Indonesia. Siapa yang tidak kenal RA Kartini, tokoh emansipasi wanita yang harum namanya? Pemikiran-pemikiran pendekar bangsa ini untuk memperjuangkan kebebasan menuntut ilmu dan belajar bagi kaumnya dituangkan dalam surat-suratnya kepada teman-temannya di Eropa, lalu kemudian disatukan menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Sekitar empat tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2017, nama Kartini ikut mewarnai platform aplikasi di Direktorat Jenderal Pajak dengan diluncurkannya smart card Kartin1 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kartin1 atau Kartu Indonesia Satu merupakan kartu yang mampu mengintegrasikan beberapa identitas dan layanan produk dalam satu kartu. Pemberian nama Kartin1 pasti bukan tanpa alasan, tetapi tampaknya kita masih harus bersabar menantikan kiprah Kartini yang satu ini.

Coba kita pikirkan, apakah akan lahir Kartini-Kartini lainnya di tanah tercinta ini? Seandainya tidak ada pandemi Covid-19 tentunya pembelajaran di sekolah dasar, taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini masih dilakukan dengan tatap muka, dan tentunya akan banyak kita lihat Kartini-Kartini cilik yang menjadi harapan ayah bunda mereka agar kelak dapat berprestasi seperti Ibu Kartini.

Sayangnya pandemi telah menyebabkan begitu berkurangnya pemandangan Kartini cilik. Semoga kehilangan pemandangan seperti itu tidak menjadi pertanda bahwa semangat Kartini mulai pudar—malah sebaliknya muncul wanita-wanita penerus perjuangan Kartini yang mengambil porsinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di negara kita.

Ada contoh yang pas; ayo kita bicarakan wanita dan pajak.

Sekitar 35 persen dari total 47.000 pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah wanita. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akan mampukah mereka memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat Indonesia? Sulit untuk membayangkannya. Bahkan, jika seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak ikut turun tangan pun, mungkin edukasi perpajakan yang disampaikan masih kurang.

Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa wanita multi talented, dia bisa menjadi perawat saat ada anggota keluarga yang sakit, menjadi chef handal yang menyediakan masakan penuh gizi bagi putra-putri tercinta, menjadi guru pada saat menemani putra putri mengerjakan PR atau mempersiapkan diri menghadapi ulangan. Tugas asisten rumah tangga pun bisa diambil alih apabila diperlukan. Bahkan, ia mampu menjadi manajer keuangan yang mengatur belanja keluarga disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Maka, banggalah dengan peranmu wahai para wanita.

Ada lagi hal penting yang dapat dilakukan oleh setiap wanita: menjadi penyuluh pajak. Ceritakan kepada putra-putri tercinta tentang manfaat pajak. Bahwa mereka dilahirkan di rumah sakit yang disubsidi oleh pemerintah. Mereka diberi pendidikan di sekolah negeri tanpa perlu membayar SPP tapi guru-guru tetap mendapatkan gaji. Mereka terlindungi karena ada aparat penegak hukum yang senantiasa berjaga siang dan malam. Mereka dapat merasakan sarana prasarana dan infrastruktur yang semakin lama semakin baik. Bahkan saat pandemi Covid-19, usaha ayah bunda mereka diberi insentif oleh pemerintah. Masyarakat juga diberi vaksin gratis.

Ceritakan juga kepada mereka prinsip berbagi. Jangan lupakan bahwa dari setiap penghasilan yang diterima ada hak negara yang perlu disetorkan sebagai bukti rasa cinta pada kegotongroyongan membangun negeri.

Enggak salah dong, kalau negara ini harus berterima kasih kepada para wanita hebat yang telah melakukan kewajiban perpajakan pribadinya, atau mengingatkan suami tercinta untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disetorkan sebagai pajak dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wahai kaum wanita, berbanggalah karena kalian adalah Kartini di bidang perpajakan.

Penulis: Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Meningkatkan kepatuhan pajak bukan melulu pekerjaan rumah DJP. Semua pihak dapat turut mengambil peran.

Ketika terjadi peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2020, yang dikenal sebagai Tahun Pandemi, banyak yang terheran-heran: Kok bisa, ya, kala pandemi merebak Wajib Pajak makin patuh, bahkan rasionya mencapai angka 76,86 persen yang merupakan pencapaian tertinggi sejak 2015?

Dunia ini panggung sandiwara.

Ceritanya mudah berubah.

Kisah mahabrata atau tragedi dari yunani.

Setiap kita dapat satu peranan.

Yang harus kita mainkan.

Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura.

Lagu yang populer di era 1970-an ini terlintas di benak saya.

Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang berperan untuk meningkatkan kepatuhan? Semua pihak yang terkait mungkin akan mengatakan, “Saya ikut berperan.” Well, itu sah-sah saja. Kalau memang semua pihak sudah memainkan perannya masing-masing, akan sangat mudah tugas DJP.

Tapi di sisi lain masih ada yang mengatakan, “Ngisi SPT itu sulit” atau “e-filing itu ribet.” Ironisnya, mereka yang mengatakannya adalah Wajib Pajak yang belum pernah lapor SPT, yang hanya melihat SPT sebagai tumpukan kertas yang harus diisi dengan angka-angka yang tidak pernah dicatat dan memiliki petunjuk pengisian yang berupa buku.

Pada cerita lain Wajib Pajak ada yang memilih untuk melaporkan SPT secara manual dengan alasan gaptek padahal tangannya menggenggam perangkat elektronik (gawai) yang canggih. Ada lagi yang datang dengan alasan ribet karena semua data dan informasi harus diketik, padahal rajin update status pada media sosialnya dan berbagai aplikasi terlihat di layar gawainya.

Memang tidak salah kalau ada peribahasa “Tak kenal maka tak sayang.” Intinya, kalau belum dicoba jangan bilang sulit atau ribet. Percobaan pertama mungkin agak membuat sedikit bingung tapi yang selanjutnya pasti bikin ketagihan.

Membuat SPT yang mudah diisi itu PR banget untuk DJP. Ketika ternyata pada saat pandemi kepatuhan meningkat, apakah SPT memang sudah lebih mudah dimengerti dan diisi? Atau edukasinya yang berjalan lancar dan efektif?

Penambahan saluran komunikasi masif dilakukan oleh seluruh unit kerja DJP, Wajib Pajak yang dulu takut datang ke kantor pajak sekarang dapat lebih mudah menghubungi kantor pajak dari rumah atau dari tempat lain yang dirasakan nyaman. Kelas pajak pun dilakukan secara on-line, dapat diikuti sambil ngupi-ngupi atau leyeh-leyeh (dengan mode kamera off ) tanpa harus tegang berhadapan dengan petugas pajak. Kalau sudah paham dapat langsung leave meeting tanpa permisi atau dapat terus bertanya sampai puas dan petugas pajaknya lemas.

Para pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan daerah serta tokoh masyarakat pun ikut berperan dengan memberikan panutan melaporkan SPT-nya lebih awal dan mengajak masyarakat Wajib Pajak lainnya untuk segera melaporkan SPT. Media ikut berperan dengan publikasinya, konsultan aktif menawarkan jasanya, pelaku e-commerce berperan dengan pelatihan atau bimbingan kepada para klien atau merchant yang berada di platformnya.

Satu hal yang perlu diingat, isilah SPT dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan karena negara ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Berapa pun jumlah pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata warga negara bagi upaya pemerintah dalam menangani pandemi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan program-program pembangunan lainnya, karena #pajakkitauntukkita.

Tanggal 24 Februari 2021 menjadi tonggak momentum kepatuhan tahun 2021 karena pada tanggal tersebut untuk pertama kalinya jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak melebihi jumlah SPT yang masuk pada tahun sebelumnya. Sebanyak 3.263.080 SPT (data per 24 Februari 2021 pukul 23.59 WIB) telah dilaporkan, naik sebesar 2,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah SPT masuk 3.176.249.

Semoga trennya akan terus meningkat sehingga kepatuhan tahun 2021 lebih baik dari pada tahun 2020. Semua akan indah pada waktunya.

Yuk, ambil peranmu.

Dunia ini penuh peranan.

Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan.

Mengapa kita bersandiwara.

Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

“Yeaaay, aku naik kelas. Naik kelaaas, naik kelaaas!”

Terbayang wajah ceria seorang anak berlari pulang ke rumah sambil membawa rapor yang baru diterimanya.

Kenaikan kelas merupakan momen yang ditunggu anak sekolah terutama yang masih di bangku SD. Bagi mereka kenaikan kelas adalah pertanda bahwa momen lain yang lebih menyenangkan segera tiba—tas baru, sepatu baru, perlengkapan menulis baru, dan naiknya uang saku.

Setidaknya, begitulah keindahan masa kecil saya di era 1970-an.

Apakah masih seperti itu rasanya naik kelas di era digital saat ini? Maybe yes, maybe no.

Namun, hal yang sama saya harapkan terjadi pada UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak? Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 64 juta UMKM dan mereka menyerap sekitar 91 persen tenaga kerja kita. Tak heran bila program UMKM Naik Kelas menjadi andalan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan perekonomian. Kemenkop UKM menargetkan 0,55 persen UMKM naik kelas di tahun 2021.

Siapa yang saat ini tidak memberikan perhatian terhadap UMKM? Mulai dari presiden, kementerian/lembaga sampai BUMN/BUMD bahkan asosiasi dan pihak-pihak lain turut memberikan perhatian mereka terutama saat Covid-19 menyerang. Pada tahun 2020 lalu dana sebesar RP 125,46 triliun disediakan khusus untuk UMKM melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Saat terdengar pengumuman ada UMKM yang naik kelas, seorang fiskus mungkin akan segera berpikir, “Seharusnya pembayaran pajaknya juga meningkat dong”. Tapi apa yang terjadi? Dalam suatu webinar bersama pelaku UMKM, ada peserta yang mengatakan bahwa bila bertemu orang pajak, pelaku UMKM enggak mau naik kelas. Rasanya mak jleb. Sebegitukah pandangan mereka terhadap pajak? Apakah pajak masih dipersepsikan sebagai suatu beban yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM? Semoga jawabannya adalah tidak.

Direktorat Jenderal Pajak dengan program Business Development Services (BDS) berupaya untuk berperan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM untuk mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.

Tahun 2021 diharapkan pelaksanaan BDS dilakukan secara berkesinambungan. Ia bukan program yang hanya satu kali disosialisasikan lalu ditinggalkan. Pembinaan harus terus dilakukan hingga terjadinya peningkatan kinerja UMKM. Dan peningkatan ini tidak hanya dalam hal pemahaman perpajakan tetapi juga dalam bidang lainnya seperti peredaran usaha, kemampuan pemasaran, literasi digital, dan lain-lain. Tentunya, pembinaan melalui BDS ini juga harus sejalan dengan program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya.

Saat putra atau putrinya tidak naik kelas, biasanya orangtua langsung berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Apakah anak akan mengulang di kelas yang sama? Apakah ia harus dipindah ke sekolah yang bobotnya lebih ringan dan anak tetap dipaksakan naik kelas? Kegelisahan itu pula yang ada di benak para pembina UMKM apabila mereka gagal mengantarkan UMKM ke kelas yang lebih tinggi. Mungkin mereka harus mencari bentuk pembinaan lain yang lebih baik.

Sebaliknya, apabila UMKM hasil binaannya bisa naik kelas, haru dan banggalah yang terbit di dada para pembina.

Maka, tetap semangatlah, wahai para pelaku UMKM. Kalian adalah patriot untuk negeri. Teruslah naik sampai kelas yang tertinggi. Raihlah kebanggaan lewat keberhasilan demi keberhasilan. Pemerintah hanya menampung buah kesuksesan kalian untuk disalurkan bagi kesejahteraan dan kejayaan NKRI.

Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP