Connect with us

Breaking News

Universitas Gunadarma Bersinergi Mendigitalkan UMKM

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazri

 

Majalahpajak.netUniversitas Gunadarma melalui Tax Center Gunadarma bersinergi dengan pelaku industri untuk mendukung program pemerintah terkait  akselerasi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Universitas Gunadarma berharap, dengan modal jempol, omzet UMKM dapat lebih optimal, bahkan go global.

Universitas Gunadarma memiliki komitmen untuk mengembangkan UMKM. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memberikan literasi digitalisasi serta pembuatan platform digital UMKM melalui program Matching Fund Kedaireka 2022 yang berjudul Inovasi Platform Digital Tata Kelola Sumber Daya yang Terintegrasi untuk Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Langkah konkret yang dilakukan Tax Center Gunadarma untuk pelaksanaan program ini salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan Seminar Reka UMKM Cerdas Series #1 bertajuk GO DIGITAL UMKM: Optimalkan Kelola Bisnis, Keuangan, dan Pemasaran, (5/10).  Seminar dengan jumlah pendaftar mendekati 1.000 peserta ini diikuti oleh pelaku UMKM, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum.

“Seminar nasional hari ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik akademisi khususnya dosen dan mahasiswa, wirausaha atau pengelola UMKM dan pihak lainnya. Kita ketahui bahwa UMKM memiliki peran dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia dan selalu bertahan selama krisis termasuk krisis multidimensi pandemik yang mempercepat transformasi digital sehingga membuat UMKM bertahan dan naik kelas,” ungkap Ketua Pelaksana Seminar sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma, Dharma Tintri Ediraras.

Ia bersyukur, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui UGTV (stasiun TV komunitas digital pendidikan milik Universitas Gunadarma) malalui channel 32 UHF baik live streaming YouTube dan laman aplikasi sehingga jangkauan yang lebih luas lagi, khususnya terkait edukasi dan mendukung program pemerintah dalam transformasi digital terhadap bisnis UMKM.

Baca Juga: Bantu Masyarakat,Tax Center Gunadarma Buka Layanan dan Sosialisasi Perpajakan

Rektor Universitas Gunadarma E.S. Margianti menuturkan, tidak hanya go digital, teknologi artificial Intelligence mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat 4.0 dan 5.0. Saat ini Universitas Gunadarma memiliki supercomputer NVIDIA DGX A100, yang merupakan sarana dan prasarana terkini yang telah menerapkan artificial Intelligence, big data analytics, atau teknologi lain yang mendorong revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dan mendukung kekuatan dari basis TIK Universitas Gunadarma.

“Kalau kita sudah selesai dengan digitalisasi UMKM dari mulai pemasaran, administrasi, keuangan, semua akan kearah artificial Intelligence. Bagaimana kita memperkaya apa yang sudah ada di UMKM dengan artificial Intelligence sebagai bagian dari kehidupan kita. Dengan adanya supercomputer yang ada di Universitas Gunadarma, melalui program pengabdian kepada masyarakat dan Tax Center, kita mendorong digitalisasi UMKM. Saya mendorong, membuka diri untuk bekerja sama, khususnya dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia,” ujar Margianti.

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kemenkop UKM, Ari Anindya Hartika menyampaikan apresiasinya kepada Universitas Gunadarma yang turut mendorong UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital melalui transformasi platform keuangan dan pemasaran produk UMKM ke pasar global. Seminar ini sangat relevan menjawab kebutuhan UMKM di era digital, terlebih saat ini banyak pelaku usaha berasal dari anak muda/mahasiswa.

Seperti diketahui, UMKM merupakan sendi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia hingga saat ini telah mencapai lebih dari 64 juta atau 99,9 persen dari populasi usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun dan tenaga kerja 69,9 persen, ekspor nonmigas 14,4 persen.

“Namun, dari jumlah UMKM di Indonesia, baru 19,5 juta UMKM yang on boarding digital atau masih 30 persen. Kalau kita bicara usaha mikro, yang merupakan mayoritas usaha di negara kita, kuantitasnya harus diimbangi dengan kualitas, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusianya di tengah digitalisasi dan pandemi. Pandemi merupakan tantangan yang cukup besar, namun digitalisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha mikro dalam menghadapinya,” kata Ari.

Dengan demikian, di masa pemulihan ekonomi seperti saat ini pemerintah berupaya untuk terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu mengoptimalkan era digitalisasi untuk menaikkan omzet, sehingga usaha dapat naik kelas. Secara spesifik, Kemenko dan UKM menargetkan 30 juta UMKM dapat terdigitalisasi di tahun 2024.

“Dalam tataran implementasi, diwujudkan kemudahan pendaftaran nomor induk usaha, izin usaha, pengembangan kapasitas mikro dengan pelatihan dan pendampingan, baik segi produk maupun kapasitas pada sektor prioritas, seperti kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, fashion, pertanian, ecommerce, dan lainnya. Semoga dengan terselenggaranya seminar ini banyak UMKM yang masuk dalam ekosistem digitalisasi, baik skala domestik maupun global. Secara riil, semoga kesempatan ini dapat membuka jejaring bagi UMKM sehingga terjadi kolaborasi bisnis yang menguntungkan,” kata Ari.

Kemudian, seminar dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA Indoensia), Asosiasi ECommerce Indonesia (idEA), dan PT Rendang Uni Tutie yang dipandu oleh moderator dari Pemimpin Redaksi Majalah Pajak Aldino Kurniawan.

Vice President of Communication DANA Indonesia Putri Dianita Ruswaldi mengungkapkan, secara umum UMKM mulai mengalami penurunan omzet pada bulan Maret 2020. Untuk itu, DANA Indonesia berkomitmen membantu digitalisasi UMKM melalui tiga program. Pertama, DANA Bisnis, program ini hadir untuk memudahkan Anda dalam mengelola usaha di dalam platform pembayaran yang praktis dan aman. Kedua, DANA memberikan pelatihan berkelanjutan secara off-line dan on-line kepada pelaku UMKM. DANA juga menyediakan sertifikat DANA Bisnis bagi pelaku UMKM yang menghadiri pelatihan secara berkala. Ketiga, DANA Indonesia mempromosikan pelaku UMKM lewat berbagai kanal yang dimiliki, seperti sosial media hingga website.

“Hingga Juni 2022, sudah bertambah lebih dari 500.000 UMKM yang telah didigitalisasi oleh DANA Indonesia melalui fitur DANA Bisnis. Lebih dari 35 persen persentase kenaikan transaksi DANA Bisnis dalam enam bulan setelah PPKM dimulai (Januari – Juni 2021) dibandingkan transaksi sebelum PPKM dimulai (Juli – Desember 2020),” urai Putri.

Hingga September 2021, sudah bertambah lebih dari 1.100 desa baru yang telah didigitalisasi oleh DANA Indonesia melalui fitur DANA Bisnis. Program DANA Sahabat UMKM telah berpartisipasi dan terus berkontribusi dalam beberapa program strategis pemberdayaan dan pendampingan UMKM, seperti Bangga Buatan Indonesia, 12 Juta QRIS, dan Belanja di Warung Tetangga, serta program-program lain yang mendorong inklusi keuangan lewat QRIS.

“DANA Indonesia menginginkan bagaimana kekuatan jempol itu luar biasa, bisa membantu UMKM untuk masuk pada ekosistem digital, sehingga UMKM bisa semakin maju. DANA Indonesia memberikan apa yang dibutuhkan UMKM, mulai dari digital marketing, pemberdayaan, dll.” kata Putri.

Baca Juga: 

Sebagai bagian dari pelaku industri, DANA Indonesia turut mengakui, komitmen pemerintah sudah luar biasa untuk memajukan ekosistem digitalisasi UMKM karena sejatinya banyak peluang yang masih dapat dioptimalkan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi ECommerce Indonesia (idEA) Budi Primawan  menambahkan, penjualan on-line di Indonesia bertumbuh dengan nilai transaksi sebesar 53 miliar dollar AS. Secara spesifik, terjadi sebesar 52 persen kenaikan pertumbuhan transaksi e-commerce dari 2020 ke 2021. Pertumbuhan penjualan pada transaksi Harbolnas terus meningkat mencapai Rp 18,1 triliun.

“Kondisi UMKM digital pada awal pandemi 8 juta UMKM. Gernas BBI berhasil meningkatkan UMKM on boarding digital tahun 2020-2022 sebanyak 12 juta UMKM. Sehingga, idEA mencatat hingga Agustus 2022 sudah ada lebih dari 20 juta UMKM yang on boarding,” ujar Budi.

Ia menyampaikan, aspek transformasi digital yang perlu dipahami bisnis adalah pelaku bisnis wajib menghadirkan mereknya secara digital (digital presence) di internet, sehingga bisnis mudah dicari dan ditemukan di internet oleh konsumen. Hadirnya merek di internet akan membuka potensi mendapatkan pesanan dan pelanggan baru dari berbagai jalur pemasaran.

“Kemudian, penting juga UMKM memperhatikan 3 hal berikut ketika ingin melakukan pemasaran melalui e-commerce. Pertama, barang yang akan kita jual dapat disesuaikan, lebih tepat dijual melalui marketplace apa (Lazada, Tokopedia, dan lain-lain) atau melalui penentuan delivery provider (Gojek atau Grab). Kedua, pelajari di website setiap e-commerce untuk melihat syarat dan ketentuan untuk menjadi penjual. Ketiga, jangan ragu untuk mengontak e-commerce dalam meminta informasi lebih jauh, jika masih ada yang belum jelas,” ungkap Budi.

Untuk membantu UMKM bertransformasi digital, idEA dan Kominfo menyediakan website (KELAS BAKTI) tempat belajar bagi UMKM dengan kurikulum yang lengkap dan disusun sesuai kebutuhan di setiap skala usaha (umkmdigital.kelasbakti.id). Terdapat pula kanal gratis on-boarding digital UMKM di marketplace yang bisa akses di Vidio.com Bangga Buatan Indonesia (www.vidio.com/categories/107-umkm).

Seminar kian menarik dengan hadirnya pemilik PT Rendang Uni Tutie, Sri Yuliastuti yang membagikan kiat sukses berjualan rendang secara digital. Menurutnya, selain memanfaatkan platform digital sebagai wadah berjualan, penting juga baginya mengurus legalitas usaha. Setelah rendang diproduksi secara kemasan pada 2015, Tuti konsisten mengikuti Program SNI sejak 2018; bersertifikasi HACCP, BPOM MD, PIRT, US-FDA dan halal.

“Di tahun 2020, produk saya bertransformasi menjadi industri kecil rendang dan terus melakukan pelatihan, penting juga mengetahui siapa pembeli kita, agar menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Karena rendang kami banyak dibeli oleh orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, maka umur simpan produk rendang kami menjadi 24 bulan di suhu ruang,” ungkap Tuti.

Saat ini produk buatannya telah diekspor ke Amerika Serikat dan Australia; mengikuti Rendang ISUTW Indonesia Spice Up The World; terlibat dalam acara Rendang Indonesia pada Dubai Expo 2020; serta berpameran di 2022 HORECA – Beirut, Lebanon.

Breaking News

Elektrifikasi untuk Keberlanjutan Bisnis

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Perusahaan menempuh elektrifikasi di era digital sebagai salah satu upaya untuk menjaga sustainability

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Keberlanjutan (sustainability) telah menjadi isu penting yang mempengaruhi seluruh aspek bisnis mulai dari investor, konsumen, pengusaha, tenaga kerja, hingga lingkungan sosial  yang saling terkait satu sama lain. Martogi Siahaan selaku CEO Auto2000 sekaligus Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) DKI Jakarta mengemukakan, sustainability menjadi topik  yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan bisnis di segala sektor, termasuk industri jasa (service industry). Ia mencontohkan keterkaitan isu sustainability tentang penerapan konsep ramah lingkungan dengan bisnis Auto2000 yang bergerak di industri jasa bidang automotive, salah satunya adalah mengenai elektrifikasi. Menyinggung peran perusahaan dalam mendukung ekosistem industri ramah lingkungan, menurutnya sistem engine yang terkait dengan elektrifikasi  di sektor automotif bukan satu-satunya jawaban. Martogi mengatakan, permasalahan utamanya adalah bagaimana mengurangi emisi karbon di alam dan ini dapat dilakukan secara kolaboratif melalui banyak cara.

Sejalan dengan strategy Toyota dalam mengurangi emisi karbon,  multi pathway produk  Toyota menjadi jawabannya, diantaranya adalah Auto2000 menjual Toyota Innova Hybrid dan bZ4X . Selain itu Auto2000 telah menjalankan berbagai inisiatif program ramah lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, air, dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Auto200 terhadap lingkungan sosial.

Baca Juga: Peluang Inovasi Sektor Industri dari Emisi Karbon Dampak Perubahan Iklim

“Bagi kami di Auto2000, sustainability bukan bagian yang terpisah dari industri secara keseluruhan. Apalagi dalam pelayanan kami kepada pelanggan. Lewat IMA, kami  mengangkat topik sustainability agar para marketer mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia bisnis,”kata Martogi kepada Majalah Pajak di sela-sela acara Gathering & Networking bertema “The Road to Sustainability in Service Industry” yang diselenggarakan IMA DKI Jakarta di Menara Astra, Jakarta, Kamis (19/01).

Ia memaparkan, IMA sebagai wadah organisasi  bagi para marketer di Indonesia dengan reputasi yang baik memiliki momentum untuk melangsungkan berbagai pertemuan dan menjalin networking dengan pelanggan. Agenda pertemuan secara offline kini dapat terselenggara  seiring berakhirnya kebijakan pembatasan sosial. Organisasi IMA juga memiliki program sertifikasi khusus profesional marketer yang dikeluarkan oleh Asia Marketing Federation sebagai induk organisasi.

Direktur Hubungan Internasional AMF Andi Rahim menyatakan, saat ini semua industri memiliki tantangan yang sama karena umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil. Seiring perkembangan di era digital, jelasnya, maka proses elektrifikasi harus berjalan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Elektrifikasi adalah salah satu yang membuat industri bisa sustainable. Kalau sumbernya masih bahan bakar fosil, maka bisnis itu tidak akan sustainable karena dalam jangka waktu tertentu semua bahan bakar fosil akan habis,”terang Andi.

Baca Juga: BKF : Pajak Karbon Disiapkan , Target Penurunan Emisi Ditingkatkan

Pertemuan IMA DKI Jakarta menghadirkan pembicara Maria Ariesta Utha yang merupakan Dosen dan Peneliti Universitas Trisakti. Ia menerangkan secara komprehensif tentang konsep sustainability dalam  ISO 26000 dan keterkaitannya dengan Environment, Sosial, Governance (ESG) serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pembicara kedua menghadirkan Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Dewan Redaksi Majalah Pajak yang memberikan paparan tentang makro ekonomi Indonesia dengan berbagai potensi dan tantangan di tahun 2023. Ajib menguraikan tentang tiga indikator  ekonomi Indonesia , yaitu PDB tahun 2021 yang sebesar Rp16.970,8 triliun, jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 273,8 juta jiwa, dan pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2022  sebesar 5,72 persen. Adapun lima program yang menjadi prioritas pemerintah adalah : peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk  produktivitas dan daya saing, keberlanjutan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar Beberkan Empat Pilar Kunci Sukses Penerimaan Pajak Tahun 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Majalahpajak.net, Jakarta-Menutup tahun 2022, Kantor Wilayah (Kanwil ) Direktorat Jenderal Pajak (DIP) Jakarta Barat (Jakbar) telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 59.609.642155.255 atau 117,38 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yaitu sebesar Rp 50.781.861.665.000.

Kepala Kantor Wilyah DJP Jakbar Suparno mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 tersebut tumbuh sebesar 36,05 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021.

“Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tersebut ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 45 persen dan industri pengolahan sebesar 18 persen. Adapun sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/01).

Ia menyampaikan, terdapat empat pilar kunci sukses sebagai strategi keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Pertama, jumlah Wajib Pajak bayar meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran diukur dengan CR (coverage ratio) antara jumlah Wajib Pajak bayar terhadap Wajib Pajak terdaftar.

Baca Juga: Pajak Bersahabat, Target Didapat

Kedua, keteraturan Wajib Pajak bayar meningkat. Upaya pengawasan pembayaran masa yang mendorong Wajib Pajak membayar teratur sesuai dengan jenis kewajiban pajaknya (payment of compliance).

Ketiga, kewajaran Wajib Pajak bayar meningkat. upaya pengawasan kepatuhan material agar Wajib Pajak membayar wajar sesuai dengan keadaan yang sebesarnya (strength of figure).

Keempat, terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sebagai hasil upaya edukasi dan penyuluhan serta ekstensifikasi yang berkesinambungan akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar

Suparno juga mengatakan bahwa sebagai enabler tools untuk mengimplementasikan empat pilar kunci sukses tersebut, pihaknya memanfaatkan aplikasi Engine090 dan Badak (Pengayaan Basis Data Perpajakan) dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, pengawasan (intensifikasi dan ekstensifikasi), pemeriksaan, penilaian dan penagihan.

Baca Juga: Lingkarkan Pajak ke Kepala Naga

Tidak hanya itu saja, salah satu strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023, Kanwil DJP Jakbart juga telah membentuk Komite Kepatuhan yang bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data Wajib Pajak.

“Kanwil DJP Jakbar menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para Wajib Pajak dan segenap stakeholder atas tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022. Selanjutnya diharapkan adanya partisipasi, dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dari seluruh Wajib Pajak dan stakeholder terkait,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

“Family Office” Merespons Transformasi Struktural Penempatan Dana

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak, Jakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengubah kebijakan perpajakan atas penghasilan dividen, fundamental lanskap pemajakan global, dan keterbukaan informasi keuangan. Di samping itu, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah terintegasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, model penghindaran pajak dengan skema pembentukan special purpose vehicles (SPV)/trusts di luar negeri yang terdapat dalam Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers sudah tidak relevan lagi. Konsep family office diyakini dapat memberikan respons atas transformasi struktural penempatan dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Suharno menjelaskan, melalui Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker tentang penghasilan, penghasilan berupa dividen bukan merupakan objek pajak. Hal inilah yang menjadi perubahan fundamental kebijakan pemajakan dividen, sehingga yang sebelumnya high wealth individual (HWI) lebih memilih memanfaatkan dananya ke luar negeri, kini memiliki opsi untuk menempatkan dananya di dalam negeri.

“Kaitannya dengan model penempatan dana, dapat kita kaitkan dengan transformasi struktural, maka kita bisa melihat datanya secara luas, yaitu bagi HWI. Kesempatan para HWI untuk bisa menempatkan dananya di Indonesia, karena ketika menempatkan di Indonesia dia juga bukan objek pajak, terutama bagi para entrepreneur, bagi para taipan-taipan, karena kalau bicara perusahaan, owner bagi perusahaan itu sendiri enggak perlu menempatkan dananya di luar negeri dalam rangka tax purpose,” jelas Suharno kepada Majalah Pajak, (20/1).

Baca Juga: Makna Klaster Pajak di UU Cipta Kerja

Di sisi lain, keuntungan bagi Pemerintah Indonesia, sesuai amanah Pasal 4 Ayat 3 UU Ciptaker, dana yang di bawa ke tanah air wajib diinvestasikan selama tiga tahun. Dalam UU tentang Pengampunan Pajak dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dana itu harus disalurkan ke dalam sektor riil atau sektor moneter. Dan penempatan di Indonesia tidak dibatasi melalui sertifikat Surat Berharga Negara (SBN); serta disalurkan melalui investasi di bidang hilirisasi dan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi disinilah peranan dari dana itu yang kemudian ditempatkan di Indonesia selama tiga tahun dan Wajib Pajak HWI mendapatkan fasilitas, yaitu tidak dikenakan pajak. Negara mendapatkan value added economy, yaitu dananya akan tumbuh, baik itu yang ditempatkan pada sektor riil ataupun di sektor moneter. Negara pun untung, jadi win win solution,” jelas Suharno.

Perubahan lanskap pemajakan Indonesia juga akan tereskalasi dengan pengintegrasian NIK dan NPWP mulai Juli 2022 lalu. Integrasi ini juga merupakan ketentuan yang diatur dalam UU HPP. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto mengapresiasi penyatuan NIK dan NPWP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ke depan, Indonesia juga berpotensi besar menerapkan skema single identity number (SIN).

Fajar memandang, ke depan, SIN dapat ditetapkan sebagai administrasi tunggal bagi setiap warga negara, sehingga menjadi satu data dan informasi yang terintegrasi. Sebab syarat dasar sebuah negara, utamanya harus mengatur orang/warga negara dengan pencatatan administrasi terkini (sistem teknologi), memiliki wilayah, dan pengakuan negara lain.

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

“SIN itu bisa kemana-mana, apalagi nanti Indonesia akan mengarah pada CBDC (Central Bank Digital Currency). SIN itu juga bukan soal pajak, tetapi menjadi sistem administrasi negara yang terintegrasi. Sejak bayi lahir, capture wajah, kemudian data dioptimasi direkam dalam satu data dan sistem. Kalau sudah SIN, semua kegiatan akan terekam, mau ngapa-ngapain juga membutuhkan satu sistem saja,” jelas Fajar.

Secara simultan, Indonesia juga telah melaksanakan konsensus global berupa pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) sejak tahun 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selama 2020, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 78 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/Wajib Pajak Indonesia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Nadia Ambar Shofiya meyakinkan, konsep family office dapat menjadi guideline atas transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Sebab perubahan itu akan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP semakin prima, tidak ada lagi celah untuk Wajib Pajak menghindar dari pajak. Di sisi lain, perubahan struktural justru memberikan benefit bagi Wajib Pajak.

“Karena tidak hanya informasi basic identity, tapi transaksi keuangan, perpajakan, dan segala macam bisa dibuka. Jadi pergerakan Wajib Pajak akan terbatas dan mau tidak mau mereka harus pindahkan (dana yang sebelumnya di luar negeri). Misalnya, penempatan dana di Singapura, itu bukan cuma dari pajaknya yang dikenakan, tapi juga dari bisnis spending-nya di negara itu diperhitungkan. Jadi ujungnya, bisa jadi dia keluar uang lebih banyak daripada (menempatkan dana) di Indonesia sebenarnya. ” kata Nadia.

Business and Legal Advisor of TheTitan.asia Maisya Sabhira juga menambahkan, kedepannya TheTitan.asia berencana untuk menjalin partnership dengan beberapa stakeholders, seperti perbankan, asuransi, dan kantor hukum sebagai bentuk services yang terintegrasi dalam family office ini.

“Kita seperti one stop solution services untuk para HWI. Jadi kita construct sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mulai dari family constitution-nya, estate and succession planning, agar bisnis keluarga tersebut dapat bertahan antar generasi, termasuk memitigasi adanya risiko perselisihan dalam keluarga.” tambah Maisya.

Nah, apabila Anda ingin mengetahui konsep family office ini secara lebih komprehensif dalam merespons transformasi struktural, pengintegrasian NIK dan NPWP, peluang penerapan SIN, dan AEoI. Senior Advisor of TheTitan.asia Muhamad Fajar Putranto dan tim Business and Legal Advisor of TheTitan.asia (Suharno, Nadia Ambar Shofiya, dan Maisya Sabhira) akan memaparkannya dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 bertema Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks. Secara keseluruhan, ada lima topik yang akan didiskusikan dalam acara Diskusi Panel TaxPrime 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 09.00–12.00 WIB secara daring (webinar) melalui aplikasi Zoom.

Diskusi panel akan dihadiri oleh beberapa narasumber lain yang telah ahli di bidangnya. Berikut daftar lengkap narasumber:

  • Machfud Sidik M.Sc. (Direktur Jenderal Pajak tahun 2000-2001, Senior Advisor TaxPrime).
  • Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Senior Advisor TaxPrime).
  • Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime) dan Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime).
  • Emanuel Dewo Adi W. (Senior Advisor TaxPrime) dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing and International Tax Advisor TaxPrime).

Webinar yang menggandeng Majalah Pajak sebagai media partner ini gratis dan terbuka untuk umum. Ayo daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/TaxOutlook2023TaxPrime dan pastikan kehadiran Anda pada tanggal 2 Februari 2023 di Diskusi Panel TaxPrime 2023, Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: +62 811-1390-4848 (Fisa Maharani) atau +62 811-1910-9889 (Friska Olivia) atau ikuti media sosial TaxPrime: Instagram (@taxprime_indonesia), dan LinkedIn (TaxPrime). See you there!

Lanjut baca

Populer