Connect with us

Topic

UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Membantu UMKM yang terdampak pandemi, HIPMI menjadi fasilitator antara UMKM dan pemangku kepentingan dan memberikan working capitaluntuk UMKM.

 

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Virus ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mengacaukan sektor ekonomi. Virus korona mengempas dunia usaha. Mulai dari industri besar hingga menghambat laju usaha sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani melihat, kontraksi ekonomi saat ini bahkan sampai mematikan sektor UMKM. Berbeda dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, ketika UMKM justru menjadi penyelamat krisis.

“Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia di awal Maret lalu, justru sektor UMKM juga kena,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak di Kantor BPP HIPMI, Selasa (01/09).

Baca Juga: JEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib menilai, pandemi ini berimbas pada sisi terpenting dalam ekonomi yaitu demand dan supply. “Jadi, daya beli masyarakat ini benar-benar kehajar luar biasa, dan sisi supply-nya. Sisi supply ini berarti bagaimana perputaran ekonomi dan bisnis yang terjadi. Kalau kita lihat itu memang likuiditas yang ada di sektor bisnis ini sangat kurang,” tambahnya.

Untuk membantu pelaku UMKM, pemerintah pun telah membuat beberapa kebijakan, baik berupa pemberian relaksasi kredit, bantuan tunai, hingga insentif pajak. Namun, praktiknya, berbagai skema bantuan itu belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 692,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN itu, sebesar Rp 123,46 triliun di antaranya disalurkan kepada UMKM. Dana itu diharapkan mampu membuat pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan pemerintah untuk UMKM meliputi bantuan subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, restrukturisasi kredit sebesar Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun. Selanjutnya ada penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1 triliun.

Sayangnya berbagai skema bantuan itu belum terserap dengan maksimal. Wakil Ketua Satuan Tugas PEN Rosan Roeslani mengatakan, hingga 31 Agustus 2020, penyerapan bantuan UMKM baru 38,42 persen atau setara Rp 47,44 triliun dari anggaran yang disiapkan Rp 123,46 triliun.

Bagaimana mungkin kita bisa men-deliver cepat dan tepat ketika database tidak jelas?

Basis data

Ajib menilai, belum maksimalnya penyaluran skema bantuan itu karena permasalahan mendasar Indonesia sejak dulu yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah basis data (database). Misalnya, data tidak valid, atau bahkan terjadi tumpang tindih data antarkementerian. Begitu juga dengan sinkronisasi antara data pusat dengan data yang ada di daerah.

Baca Juga: Menyongsong Peluang sebelum Hilang

“Kalau ditanya apa hal mendasar? Database. Sekarang, bagaimana mungkin kita bisa men-deliver (bantuan itu) cepat dan tepat ketika database-nya tidak jelas?” ujar Ajib.

HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sejumlah Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM. Namun, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 ini mengingatkan bahwa dalam hal teknis pelaksanaannya, pemerintah harus bisa mengombinasikan antara database yang valid dan cepat agar tidak kehilangan momentum.

“Working capital

Agar bantuan untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi korona bisa tepat sasaran dan tersalurkan dengan maksimal, Ajib mengatakan, HIPMI fokus melakukan dua hal. Pertama, untuk kredit berjalan, HIPMI membentuk tim khusus yang bernama Pokja Relaksasi Kredit Perbankan. Pokja ini berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu seluruh pengusaha yang ada di daerah yang mengalami kesulitan likuiditas, cash flow, dan lainnya. Untuk memastikan kelancaran upaya itu, HIPMI juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan) keuangan, mulai dari perbankan, lembaga keuangan lain, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan DPR Komisi XI.

“Kami laporkan yang terjadi di lapangan,” ujarnya. “Alhamdulillah, semua stakeholder memberikan dukungan yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh HIPMI,” ujarnya.

Kedua, HIPMI memberikan working capital berupa alternatif penambahan pembiayaan baru kepada pelaku UKM untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru atau new normal.

Baca Juga:Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

Upaya lain yang dilakukan HIPMI adalah memberikan program literasi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UKM. HIPMI mengajarkan cara menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan platform digital seperti Bukalapak, Tanijoy, dan Fish On.

“Kita ingin mendorong para pengusaha itu bisa lebih mengeskalasi bisnisnya dan bisa naik kelas,” pungkasnya.

Topic

Waktuku Mata Uangku

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Agar taraf hidup mereka meningkat, petani harus diberi bantuan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

 

Pandemi Covid-19 ini tak kunjung reda. Indonesia juga sedang bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi. Gelombang pengangguran tak dapat dihindari. Dan pada masa resesi, perusahaan pun melakukan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

CEO/CO-Founder Tanijoy Muhamad Nanda Putra mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu kaget mendengar kata resesi.

“Kalau pribadi saya, sih, ‘Oh, ini resesi, ya udah’. Karena dampaknya sudah terjadi atau shock-nya itu terjadi ketika terjadi pandemi. Malah dari kemarin kita lihat Singapura resesi, dan yang lainnya. Kalau secara saya pribadi, sih, enggak terlalu kaget,” ungkap nya saat ditemui Majalah Pajak di kantor Tanijoy, Jakarta Selatan pada Selasa (29/09). Ia menambahkan tidak semua petani tahu dan peduli akan terjadinya resesi di Indonesia kecuali para petani muda yang sudah mengenyam pendidikan perkuliahan.

Dampak pandemi

Jauh sebelum resesi ramai di perbincangkan, Nanda menjelaskan di awal pandemi korona, sudah sangat banyak petani yang terhambat. Mereka merasakan pembatasan logistik, dan, yang lebih berat, penurunan daya beli di masyarakat.

 

Baca Juga:  Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

 

“Biasanya kita suplai melon rutin 3 ton tiap minggu, ada kentang rutin 17 ton tiap minggu. Lalu, mereka stop,” jelasnya. Namun, yang lebih merugikan petani adalah barang tetap dikirimkan, akan tetapi pembayarannya macet dengan alasan pandemi.

Dampak lain yang dirasakan petani adalah rendahnya permintaan barang dari pembeli ini memaksa mereka menjual hasil pertanian mereka di desa masing-masing, karena panen tidak bisa ditunda. Alhasil, harga kian anjlok. Oleh karena itu, ia meluruskan dengan mahalnya komoditas pangan saat awal pandemi, bukan berarti petani memanfaatkan keadaan untuk dapat untung besar.

“Petani bingung barang barang tidak bisa dilempar ke kota. Akhirnya, jual lokal. Harga jualnya jatuh tapi di kota harganya meningkat,” ujarnya.

Tanijoy merupakan start-up (perusahaan rintisan) yang memiliki misi untuk membantu petani kecil dalam hal permodalan, pendampingan, manajemen lahan, hingga pemasaran. Untuk bertahan di kondisi seperti ini, Nanda beserta timnya di Tanijoy melakukan berbagai strategi. Pertama adalah mendaringkan beberapa komoditas dengan membuat platform e-commerce yang diberi nama joyfarm.id. Menurutnya, di masa pandemi ini penjualan secara daring naik 400 persen.

Problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran.

“Joyfarm sampai sekarang grafiknya naik terus karena kita lihat orang orang mulai shifting, dari yang tadinya itu belanja off-line ke pasar segala macam, sekarang sudah mulai beralih ke belanja on-line,” tuturnya.

Melalui platform tersebut, Nanda juga mengajak start-up lain untuk bersinergi menjual produk pertanian.

Kedua, Tanijoy mulai mempersiapkan diri untuk mengamankan produksi pertanian agar tetap aman ke depannya, dengan cara memberikan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

Stimulus

Lebih lanjut lagi, Nanda mengungkapkan bahwa yang diperlukan para petani sekarang ini adalah stimulus untuk bisa membangkitkan produksi terutama di sisi pangan.

“Jadi, saya banyak diskusi dan berkomunikasi sebenarnya stimulus itu ada sebenarnya, anggarannya itu ada. Tinggal yang menjadi problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran kepada para petani,” ungkapnya.

 

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

 

Selain itu, sebagai start-up yang mendukung bidang usaha pertanian, Tanijoy juga berperan sebagai pengawas kegiatan tersebut. Tidak hanya tepat sasaran, Nanda mengimbau kepada pemerintah agar stimulus ini bisa dibuat mudah dan cepat proses pencairannya.

“Kalaupun ada nanti insentif yang diharapkan tadi dari sisi regulasi setidaknya bagaimana proses ini smooth atau cepat karena kita butuh cepat, kita butuh percepatan saat ini. Currency kita itu sudah bukan uang tapi waktu. Semakin lama kita menunda semakin panjang proses, ya, semakin kalah juga,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Sekarang, yang Penting Selamat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

 

Ketimbang terbelenggu oleh definisi resesi, pemerintah harus tetep fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

 

Ekonom Julius Shiskin, mencetuskan definisi resesi sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Inilah definisi yang paling populer hingga saat ini.

Ekonom Muhammad Chatib Basri menilai, kita tak boleh terpaku pada definisi resesi yang cenderung membuat khawatir dan gagal fokus. Pemerintah harus tetap memusatkan langkah penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih angka positif Covid-19 terus naik, defisit baru 2 persen dari pagu 6,3 persen, serta realisasi PEN masih sekitar 43,8 persen dari Rp 695,2 triliun (Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus menyebut, defisit berada pada level 3,05 persen dan realisasi PEN sebesar 38,2 persen dari pagu-red).

“Jika pertumbuhan ekonomi tumbuh dari 5,3 persen ke 0,1 persen itu dampaknya lebih parah daripada negara yang 0,1 persen ke -0,1 persen, ya, kan? Tapi kalau pakai definisi resesi, kita tidak resesi karena dua kuartal berturut-turut tidak negatif. Sementara yang dari 0,1 sampai -o,1 persen itu masuk dalam resesi. Kita selalu punya persepsi yang resesi itu ngeri, positif itu udah improve. Akhirnya yang terjadi misleading. Yang terjadi orang gaming, angka yang dikejar,” kata pria yang hangat disapa Dede ini, kepada Majalah Pajak, di Jakarta, Rabu (30/9).

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, resesi pasti terjadi di setiap negara. Badai pandemi berhasil menghantam sendi-sendi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Mari tengok, pertumbuhan ekonomi AS kontraksi 32 persen di kuartal II-2020, beberapa negara juga telah melaporkan resesi di antaranya, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman. Di Indonesia, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN KiTa, pertumbuhan ekonomi berada di level -5,3 persen di kuartal II-2020.

Krisis keuangan 1998

Kendati berada di jurang resesi, Dede meyakini Indonesia bisa melewatinya asal fokus pada akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Keyakinan ini merujuk pada pengalaman kita menghadapi krisis demi krisis. Pada tahun 1998 tanah air mengalami perlambatan yang jamak disebut krisis moneter atau krismon. Krisis itu, menurut Dede, dipicu oleh kondisi perbankan yang cenderung lemah dan respons pemerintah yang salah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga 70 persen yang berdampak pada inflasi dan nilai tukar yang rendah menjadi Rp 17.000 per dolar AS per 22 Januari 1998. Anjloknya rupiah yang dramatis menyebabkan pasar uang maupun pasar uang ambruk. Sektor penopang ekonomi terpukul sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung meningkatnya kemiskinan. Kekacauan akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan kepada Presiden Soeharto.

Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck.

Hal Hill, dalam bukunya Ekonomi Indonesia, menyebut krisis 1997–1998 bermula dari jatuhnya mata uang Thailand pada 1997 karena kebijakan penghapusan nilai tukar mata uang tetap. Situasi ini menyeret negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ke dalam pusaran krisis keuangan. Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis adalah karena aliran dana investasi asing begitu masif, tetapi dengan jangka waktu pengembalian yang cepat.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Subprime mortgage” 2008

Sepuluh tahun kemudian, tanah air kembali diuji oleh kondisi yang disebut Dede sebagai krisis made in US. Krisis keuangan itu bermula dari kebijakan subprime mortgage—instrumen kredit untuk sektor properti. Jadi, semua warga AS dapat dengan mudah mengajukan kredit properti tanpa adanya jaminan, padahal belum tentu mereka memenuhi ketentuan. Akibatnya, terjadi kredit macet dan beberapa perusahaan pembiayaan AS mengalami kebangkrutan. Sebut saja, New Century Financial, Sachsen Landesbank.

Syukurnya, kata Dede, dampaknya relatif kecil bagi Indonesia karena aktivitas perdagangan internasional hanya menyumbang 30 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi. Dede yang waktu itu menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani mengungkap, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni, fokus pada stimulus fiskal, stabilitas keuangan—melakukan bailout kepada bank yang bermasalah.

“Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck. Saya bilang, cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Sama juga kalau Anda tidak mau terdampak oleh global, jangan terintegrasi dengan global.”

 “Taper tantrum” 2013

Di tahun 2013, Indonesia menghadapi resesi lagi. Dede yang masa itu menjabat sebagai menteri keuangan harus mengatasi krisis yang disebut taper tantrum—efek pengumuman kebijakan moneter AS. Jadi, The Fed mengeluarkan regulasi quantitative easing, yaitu mereka mengurangi penyaluran kredit untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Implikasinya, nilai tukar rupiah negara fragile five melemah. Fragile five adalah istilah untuk lima negara yang tergantung pada investasi asing sekaligus rentan terguncang akibat gejolak ekonomi dunia, yakni India, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Akan tetapi, Indonesia dan India tergolong relatif pulih.

“Di tahun 2013 yang kita lakukan, BBM (bahan bakar minyak) kita naikkan, Pak Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia) naikin bunga. Tujuh bulan kita bisa recovery. Itu krisis 2008 dan 2013 soal ekonomi, sekarang itu pandemi. Kalau ekonomi Anda bisa kontrol dengan kebijakan makro dan mikro. Kalau pandemi Anda kontrol pakai apa?” kata Dede.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

Kuncinya, pemerintah mesti fokus realisasi pemulihan ekonomi. Menurut Dede, rumusan kebijakan yang diambil saat ini sudah tepat, yaitu paket PEN menitikberatkan soal kesehatan serta likuiditas kepada masyarakat miskin dan menengah.

”Kita pernah krisis lalu recovery. Saya optimistis kita akan pulih. PEN track-nya sudah benar tinggal implementasi. Periode sekarang sampai nanti agak tenang itu periode survival. Orang sekarang enggak mikirin growth sekarang yang penting selamat—jangan dicampur, ini kadang-kadang yang bikin bingung.”

Selain akselerasi, pemerintah dapat sembari mengevaluasi efektivitas kebijakan. “Insentif pajak mungkin enggak terlalu jalan sekarang, karena aktivitas ekonominya lambat. Mungkin 2021 setelah ekonomi bergerak, dibutuhkan. Mungkin (insentif pajak) bisa dialihkan untuk kesehatan, menambah jaring pengaman sosial,” tambahnya.

Ia memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih 100 persen pada tahun 2022. Perkiraan ini berangkat dari rencana vaksinasi sepanjang 2021 yang otomatis membuat ekonomi masih bergerak mengikuti protokol kesehatan.

Lanjut baca

Topic

Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Jika Indonesia berada di jurang resesi, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Asal, semua menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin.

 

Ekonom Amerika Serikat Julius Shiskin mendefinisikan resesi terjadi ketika adanya penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sederhananya, ini ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut.

Berkaca pada teori itu, maka perekonomian nasional diproyeksikan mengalami resesi pada kuartal III. Ini dikuatkan dari pernyataan resmi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada 22 September lalu. Ia menyebut, proyeksi untuk tahun 2020 secara keseluruhan terdapat pada level minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sedangkan, untuk kuartal III pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada pada kisaran level minus 2,9 persen hingga minus 1 persen. Jika prediksi ini terjadi, maka PDB Indonesia dua kali berturut-turut negatif dan memastikan berada pada jurang resesi.

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengemukakan, pemerintah tentu tidak mengharapkan terjadinya resesi. Sebab, perjuangan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat menjadi buyar.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Resesi bisa menyebabkan penerimaan negara jatuh; belanja naik. Ini akan membuat pemerintah harus kerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kondisi perekonomian,” tutur Yustinus kepada Majalah Pajak, Kamis (24/9).

Selain itu, resesi juga akan berdampak nyata pada masyarakat. Resesi yang panjang dan tak terkendali akan mengakibatkan PHK yang sudah terjadi sejak awal pandemi semakin tinggi, karena perusahaan tutup atau tidak mampu beroperasi.

Daya beli juga dipastikan akan semakin turun karena masyarakat tidak punya penghasilan atau cenderung menghemat uangnya. Hasilnya, kemiskinan akan melonjak.

Lebih ringan

Namun, Yustinus memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Pasalnya, indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Pertama, Purchasing Managers’ Index (PMI) bernilai 27,5 pada April, dan menunjukkan tren positif bulan Agustus dengan skor 51,8. Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2020 mengindikasikan optimisme konsumen sedikit membaik, tecermin dari IKK yang mencapai 86,9 lebih tinggi dibanding 86,2 pada bulan sebelumnya.

Selain itu, konsumsi pemerintah diklaim naik signifikan atau tumbuh 10,6 persen pada 31 Agustus 2020, dan konsumsi rumah tangga semakin membaik karena ditopang bantuan sosial. Indikator lainnya ditunjukkan melalui harga komoditas global seperti emas, batubara, dan minyak sawit mentah yang mengalami perbaikan pada Agustus lalu.

Kemudian, surplus neraca perdagangan Agustus 2020 mencapai 2,33 miliar dollar AS dan defisit neraca migas yang relatif rendah. Sektor andalan nasional yakni pertanian, informasi & komunikasi dan berbagai sektor jasa juga mampu tumbuh positif.

Yustinus juga mengklaim bahwa kontraksi yang dialami Indonesia jauh lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Malaysia, dan Filipina yang telah mengalami resesi lebih dulu.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

“Hal itu karena selama ini Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, yakni konsumsi dalam negeri mencapai 56 persen dari PDB. Sebaliknya, ekonomi Singapura dan negara lain bergantung pada kondisi perdagangan internasional. Dengan begitu, ekonominya lebih rapuh atau mudah goyang karena permintaan dunia menurun drastis,” paparnya.

Upaya pemerintah

Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini juga mengatakan pemerintah tidak hanya mengecap dari data itu saja. Saat ini, pemerintah sungguh-sungguh menjaga pertumbuhan ekonomi tidak minus.

Kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.

Salah satunya dengan mengembalikan rasa optimisme serta kepercayaan masyarakat—terutama kelas menengah atas—sehingga mereka kembali bisa berkonsumsi. Bentuknya, tentu dengan memperlihatkan kinerja baik pada penanganan Covid-19 melalui program-program yang dirancang dan tengah dilaksanakan pemerintah di sektor kesehatan, ekonomi, dan investasi.

Pada sektor kesehatan, ikhtiar itu diaplikasikan dengan mengupayakan ketersediaan vaksin secepatnya; serta dukungan kepada tenaga kesehatan, nontenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah akan mempercepat dan memperluas bantuan sosial untuk yang paling rentan yakni masyarakat miskin, informal, dan UMKM.

“Strategi pemerintah tentu menjaga sisi permintaan dan penawaran. Semua itu dilakukan melalui Program PEN. Dan, akselerasi program PEN adalah kuncinya, terutama menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat dan memberi hibah modal usaha untuk UMKM. Pemerintah terus berupaya penyerapan belanja lebih cepat lagi demi kemaslahatan bersama.”

Adapun realisasi PEN per 16 September lalu mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6 persen dari total anggaran PEN. Belanja telah terealisasi 66 persen, dan untuk UMKM terealisasi 48 persen. Penyerapan belanja PEN tumbuh 27,3 persen secara bulanan.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Begitu pun dengan belanja negara. Hingga 31 Agustus lalu, belanja sudah terealisasi Rp 1.534,7 triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy). Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan penyerapan investasi dari semua unsur ekonomi di dalam negeri, investasi modal foreign direct investment (FDI), dan meningkatkan ekspor.

“Pemerintah akan terus berbenah, memperbaiki, dan menyempurnakan kebijakan penanganan Covid-19. Edukasi publik terus digencarkan supaya masyarakat paham tentang bahaya dan pengendalian Covid-19. Kesadaran bersama menjadi penting dalam menurunkan Covid-19. Tentu tak kalah penting, pemerintah akan tegas dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.”

Masyarakat, bijaklah

Penulis buku Taxing Women ini juga mengimbau untuk masyarakat agar bijak menghadapi resesi. Tetap waspada, tetapi tidak panik berlebihan.

“Solidaritas dan semangat gotong royong perlu diperkuat terutama di lingkungan kita. Belanjalah, tapi jangan boros. Jangan pula menahan berlebihan. Hal yang paling baik tentu memiliki dana cadangan atau darurat. Bagi kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.”

Jika ada yang berniat investasi, Yustinus menyarankan agar mempelajari terlebih dahulu dengan mencari informasi sebanyak mungkin agar tak terjebak investasi bodong.

Bagi masyarakat menengah bawah, Yustinus menganjurkan agar segera mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Mulai dari PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai non-Jabodetabek, BLT Desa, Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden untuk UMKM, dan lainnya.

Yustinus juga berharap, hingga vaksin ditemukan tak ada jalan lain selain disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

“Kita hanya bisa memenangkan virus ini secara bersama, yakni pemerintah pusat, daerah, DPR, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News34 menit lalu

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food...

Breaking News24 jam lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News1 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News2 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News4 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News4 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News5 hari lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News5 hari lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Breaking News5 hari lalu

Hendra Gunawan Menjabat Direktur Utama UOB Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) menunjuk Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama UOB Indonesia menggantikan Kevin Lam...

Breaking News1 minggu lalu

Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Kasus pandemi COVID-19 di dunia masih mengalami eskalasi dan memicu ketidakpastian. Di Indonesia, kasus COVID-19 di beberapa daerah terkendali. Namun,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved