Connect with us

Report

Ubah “Mindset” dan Budaya Kerja

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menanamkan tujuh budaya kerja sebagai fondasi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat program inklusi kesadaran pajak untuk generasi muda Indonesia. Melalui program ini, DJP memberikan edukasi pajak kepada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Program itu diterjemahkan oleh setiap unit vertikal DJP dengan berbagai cara. Contohnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga yang berinisiatif membuat program Sejuta Pigura untuk anak-anak sekolah.

Sejuta Pigura adalah program edukasi perpajakan bagi siswa sekolah dalam bentuk infografis pengetahuan perpajakan yang dibingkai menjadi pigura kemudian dipajang di dinding-dinding sekolah. Infografis itu dibuat artistik agar menarik perhatian siswa.

Saat Majalah Pajak berkunjung ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, Jakarta Pusat pada Selasa Siang (17/12), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga Agung Budiwijaya tengah berbincang agak dengan Wiliam, Kepala Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Jakarta. Menurut Agung, Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (SD, SMP, SMA) bahkan berinisiatif membuatkan pigura berisi edukasi pajak untuk seluruh kelas.

Kerja sama itu merupakan kelanjutan program Pajak Bertutur yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Hingga saat ini setidaknya sudah 300 pigura berisi edukasi pajak dibagikan oleh KPP kepada 15 sekolah negeri dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

“Kami bersyukur sekolah swasta Bhinneka Tunggal Ika berpartisipasi aktif membuat pigura sendiri. Kami yakin, informasi arti penting dan manfaat pajak akan dilihat siswa sehingga lama kelamaan terekam di ingatan mereka,” ungkap Agung.

Terlepas dari itu, Agung berharap setiap program harus meninggalkan manfaat berkepanjangan. Edukasi kesadaran pajak mesti ditanamkan setiap waktu dengan cara yang simpel. “Kita ingin (program) bukan hanya seremonial, setelah itu selesai. Sesuai dengan budaya kerja yang kita bangun—kerja jangan asal, harus untuk prestasi,” tambahnya.

Ya, seruan “kerja jangan asal” adalah salah satu dari tujuh budaya kerja yang diterapkan di ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sejak Agung menjabat KPP Pratama Jakarta gambir III pada tahun 2017. Menurut Agung, budaya kerja tak ubahnya sebuah fondasi dalam sebuah bangunan—harus kukuh agar tidak cepat rapuh.

Adapun tujuh budaya kerja itu antara lain, L/R (selalu mohon lindungan dan rida Allah Swt), SSB (sentuh sampai bayar), FPS (fokus pasti sistematis), KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda), AP (kerja jangan asal untuk prestasi), BDS (bulan Desember selalu), dan SSP (sehat, selamat, prestasi).

 “Yang kita harus ubah adalah mindset dan budaya kerja, aplikasi diperlukan sebagai sarana pendukung saja. Dengan begitu KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mampu menyatukan visi untuk menggapai prestasi.”

“Yang kita harus ubah adalah mindset dan budaya kerja, aplikasi diperlukan sebagai sarana pendukung saja. Dengan begitu KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mampu menyatukan visi untuk menggapai prestasi,” ujar Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2011 sampai 2012 ini.

Tujuh budaya kerja juga menjadi poin utama yang dipaparkan oleh Agung dalam seleksi penilaian kantor pelayanan terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan tahun 2019. Hasilnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga meraih juara kedua KPT. Di tahun yang sama, KPP ini juga terpilih sebagai wakil dari DJP menerima penghargaan Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Tujuh budaya kerja itu menjadi pedoman atau fondasi pegawai mengoptimalkan kinerja atas fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum,” kata Agung.

Kinerja optimal

Salah satu upaya KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mengoptimalkan kinerja, yakni dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Alur Berkas yang berguna untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) memantau proses penyelesaian berkas permohonannya. Majalah Pajak berkesempatan mencoba menggunakan aplikasi Alur Berkas itu. Pertama-tama, kami mengetik nomor bukti penerimaan surat pada kolom pencarian berkas—misalnya 01xxx, lalu aplikasi akan menampilkan informasi berupa nama dan alamat WP, serta proses penyelesaian berkas permohonan—tertulis: “Pemindahbukuan sudah diberikan Wajib Pajak”. Aplikasi Alur Berkas dapat diakses di layanan mandiri yang tersedia pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

“Tidak ada lagi WP bingung. Sekarang setiap hari WP dapat langsung mengetahui proses penyelesaian berkas permohonannya. Kami selalu ingatkan kepada pegawai budaya KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda),” tegas pria yang mengawali karier di DJP sejak tahun 1996 ini.

Fondasi kerja juga diimplementasikan dalam program layering WP. Teknisnya, 21 Account Representative (AR) akan dibagi dalam enam layering untuk menangani total 2.100 WP prioritas. Adapun layer satu merupakan 100 WP penentu penerimaan pajak, layer dua adalah 100 WP, layer tiga berisi 300 WP, layer empat dan layer lima masing-masing sejumlah 500 WP, dan Layer enam berisi 600 WP.

“Dengan sistem layering WP prioritas AR terbukti lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak. Prinsipnya, sentuh sampai bayar, fokus pasti sistematis,” kata Agung.

Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan, KPP peraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen tahun 2018 ini membangun sejumlah fasilitas yang dapat memberi kemudahan maupun kenyamanan kepada WP. Ada pojok layanan mandiri sebagai sarana WP mengakses aplikasi DJP antara lain e-registration, e-billing, dan e-filing. Lalu, terdapat ruang prioritas khusus WP disabilitas, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sarana ibadah, kantin, ruang olahraga, perpustakaan mini, ruang bermain anak, dan ruang laktasi. Menariknya, KPP punya dekorasi lukisan tiga dimensi di setiap lantai sebagai tempat berswafoto.

Secara simultan KPP juga mengembangkan Aplikasi Pengawasan Berkas WP (Lisan Bijak) yang memudahkan Seksi Pelayanan mengadministrasikan berkas WP. Selain itu, ada pula Aplikasi Pengawasan Monitoring SP2DK Tuntas (Awas Monas) yang dapat membantu administrasi penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang dilakukan oleh Account Representative (AR) sekaligus tindak lanjut penyelesaiannya.

“Aplikasi Awas Monas merupakan penerapan dari budaya SSB (Sentuh Sampai Bayar). Setiap SP2DK yang diterbitkan harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tidak ada pekerjaan yang ditunda,” jelas Kepala Bidang Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Timur tahun 2016 ini.

Dari sisi penegakan hukum, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) kepada salah satu WP Badan pada akhir 2019 lalu.

“Semua prosedur kegiatan penegakan hukum dilakukan, Pelayanan kita tingkatkan, pengawasan kita optimalkan dibantu oleh aplikasi, dan penegakan hukum kita lakukan demi mengamankan penerimaan negara,” tegas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Hingga 23 Desember 2019 lalu, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 93 persen dari target dengan nilai Rp 3,35 triliun.

Report

Ruang Kerja Terbuka dan Digitalisasi Berkas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Dengan konsep ruang terbuka, digitalisasi berkas, dan optimalisasi pengolahan data perpajakan berbasis aplikasi, KPP Pratama Tangerang Timur berupaya mewujudkan budaya kerja efisien—tepat dan cepat.

Jika Anda pernah menonton film The Internship (2013) pasti dapat membayangkan betapa asyiknya kantor Google yang berkonsep open space atau ruang terbuka. Film ini memperlihatkan meja kerja pegawai tanpa partisi, ruang bersantai bersama, ruang rapat hanya dibatasi oleh kaca. Kondisi itu akan membuat pegawai cepat berkoordinasi. Konsep menyatukan antarruang ini memberi kesan luas dan segar.

Di Indonesia, gaya kantor itu sudah populer digunakan perusahaan swasta ternama, seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa—Gojek, Tokopedia, dan sebagainya.

Tak ingin ketinggalan, sejak 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur (KPP TangTim) pun melakukan hal yang sama. Sebelumnya, KPP pengelola media sosial terbaik 2019 ini menerapkan tata ruang tertutup seperti kebanyakan kantor pemerintahan lainnya—cubicle.

Kepala KPP TangTim, Faisal Fatahillah mengatakan, memilih konsep terbuka bukan sekadar mengikuti tren, tetapi membuat kantornya lebih rapi dan nyaman untuk bekerja.

“Bukan gaya-gayaan. Dulu berkas di mana-mana, ada di tangga, di meja kerja cubicle pernuh kertas. Kalau kebakaran, mau lari ke mana?” kata Faisal di kantornya di Kota Tangerang pada Jumat Pagi (18/10).

Untuk sementara, konsep ruang terbuka baru diterapkan di ruang kerja seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) dua hingga waskon empat, seksi penagihan, dan seksi pemeriksaan. Di sana, satu meja kerja ditempati oleh empat orang pegawai. Posisinya, antarpegawai saling menghadap, pembatas meja hanya dari kaca setinggi beberapa sentimeter saja, memudahkan pegawai berkoordinasi. Untuk memperluas ruang meja beberapa pegawai sudah menggunakan laptop, tetapi mayoritas masih menggunakan komputer meja (desktop).

“Targetnya semua pakai laptop biar enggak makan tempat,” imbuh Faisal.

Supaya sedap dipandang, seluruh interior ruangan berwarna abu-abu, mulai dari meja, gorden, kertas dinding, dan lain-lain. Masih dilantai yang sama, Faisal membangun ruang makan bersama serta pantri bergaya minimalis. Dua ruang ini nyaris menyatu dengan ruang kerja pegawai karena hanya dipartisi oleh kayu berongga. Faisal berharap, konsep ruang terbuka akan berdampak pada kinerja pegawai maupun institusi.

“Sekarang, pegawai harus terbiasa dengan budaya kerja yang cepat dan saling bersinergi. Kita kerja dengan sistem, dengan sistem waktu kita bisa lebih banyak untuk saling sharing, saling melihat, saling mengawasi, saling jaga integritas. Integritas itu selain disosialisasikan diaplikasikan dalam keseharian. Open space akan membiasakannya,” ujar Faisal.

Sebelumnya, mengubah konsep cubicle menjadi ruang terbuka sudah berhasil dilakukan Faisal saat menakhodai KPP Pratama Lubuk Pakam (2012–2015) dan KPP Madya Medan (2015–2016). Sehingga, Faisal tidak terlalu kerepotan untuk mengaplikasikannya di KPP Pratama TangTim.

“Awalnya pegawai enggak nyaman. Mereka biasa cubicle, tertutup. Protes mereka. ‘Pak, kan aturannya harus cubicle.’ Saya jelaskan, cubicle salah satu bentuk penataan ruangan, bisa dengan hal lain seperti open space,” ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

Konsep ruang terbuka dapat memupuk budaya disiplin kerja. Meja kerja saling berhadapan dengan luas meja terbatas akan membiasakan pegawai bekerja dengan tuntas, tepat, dan rapi. Semakin menunda pekerjaan, semakin pula terlihat berkas di atas meja.

Si Jaka dan Sinar Tangtim

Faisal memang tidak bisa kompromi soal kerapian berkas. Secara parsial ia juga membangun aplikasi manajemen arsip (si Jaka). Aplikasi ini berguna untuk mengarsipkan seluruh surat maupun dokumen yang masuk.

“Dokumen fisik tidak boleh didistribusikan ke seksi lain. Hanya dipegang di bagian umum. Kalau seksi lain butuh, kita berikan soft copy-nya. Kemarin Kanwil (Kanwil DJP Banten) minta berkas, kita kirim soft copy enggak masalah. Enggak boleh lagi berkas berkeliaran, kecuali untuk keperluan pengadilan,” tegas Kepala Seksi Waskon Satu KPP Pratama Jakarta Kembangan 2011–2012 ini.

Selain itu, KPP TangTim memiliki sistem arsip Tangerang Timur (Sinar Tangtim). Konsepnya sama dengan si Jaka. Tetapi, berkasnya hanya berkaitan dengan Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, dan Seksi Penagihan. Si Jaka maupun Sinar TangTim akan mencatat posisi berkas sehingga mudah ditemukan bilamana dibutuhkan. Tata kelola seluruh berkas juga terpusat di bagian umum.

“Berkas harus menjadi hal utama. Kuncinya, kita benahi berkas, SDM (sumber daya manusia), sistem. Gudang berkas harus rapi,” kata Kepala KPP Pratama Teluk Betung tahun 2015–2016 ini.

Dengan aplikasi itu, pencarian berkas menjadi sangat mudah. Misal, pegawai ingin mencari data WP, tinggal klik menu “Cari Berkas” pada aplikasi, tulis NPWP, kemudian muncullah kode. Misalnya, keluar kode C03-10, artinya berkas itu ada di rak C, rak nomor tiga, dan terdapat di kotak nomor 10.

Khusus berkas terkait laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT Masa, dan penggalian potensi, KPP TangTim punya aplikasi Smart. Aplikasi ini merupakan inovasi yang Faisal bawa saat menjabat sebagai kepala KPP Pratama Lubuk Pakam. Waktu itu namanya Aplikasi Sale-Sale—artinya coretan.

Aplikasi Smart digawangi oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan digunakan oleh Account Representative (AR) untuk menggali potensi perpajakan. Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu AR akan mengolah dokumen.

“Berkas mentah jangan semua data taruh di AR. Kita bekerja enggak mau ada masalah kapasitas, pendidikan, pengalaman. Semua manusia berharga, semua masalah harus dikikis oleh sistem. Kalau enggak pakai sistem, mau 200 (pegawai) per kantor pun enggak bisa,” jelas Faisal.

Meskipun sudah berlangsung setahun, proses digitalisasi berkas masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Kepala Seksi Pelayanan, Fitri Dwi Astuti, proses itu dilakukan di luar jam kerja yaitu, pada Senin hingga Jum’at mulai jam 17.30 WIB–20.30 WIB dan Sabtu mulai jam 08.00 WIB–17.00 WIB.

“Saya pribadi enggak masalah kalau harus lembur, demi menunjang kepentingan organisasi. Bapak (kepala kantor), bahkan lembur setiap hari dan lebih rajin dari pegawainya,” kata Fitri.

Tidak hanya berbenah sistem internal, KPP TangTim terus melakukan edukasi layanan pajak berbasis elektronik kepada WP. Untuk itu, pada tempat pelayanan terpadu, KPP lebih banyak memfasilitasi komputer ketimbang menyediakan sofa super nyaman.

“Kalau bisa paling lama WP di sini beberapa menit saja. Kita pandu di komputer semua layanan sudah e (electronik), ngapain ke KPP lagi? Bisa diakses di mana saja. Coba lihat, sekarang kursi kita dibuat tanpa sandaran. WP enggak bisa tidur-tiduran. Bukan kita enggak mau WP nyaman; kita edukasi pelayanan pajak yang efisien,” ungkap Faisal.

Meski semua bekerja dengan sistem, KPP yang meraih penghargaan Terbaik Pertama Pencapaian Effort dan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kantor Pusat DJP ini tetap berupaya komunikatif dengan WP. Petugas pajak harus mudah bergaul serta cakap menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Petugas pajak harus pula memiliki kepekaan terhadap hal sederhana.

Selain komunikasi, fasilitas kantor untuk WP pun diperbaiki. KPP TangTim memiliki lounge di lantai satu. Posisinya berdampingan dengan tempat pelayanan terpadu—hanya dibatasi kaca.

Lounge KPP TangTim mirip dengan lounge bandar udara untuk penumpang kelas bisnis dan eksekutif. Ada bar, dapur mini, perpustakaan. Bedanya lounge KPP memiliki ruang konsultasi kedap suara bersekat kurang lebih satu meter. Untuk setiap WP yang datang, pramusaji akan menyuguhkan minuman.- Aprilia Hariani

Continue Reading

Report

Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jika Kabupaten Banyuwangi berhasil menepis stigma ‘kota santet’ menjadi kota inovasi, KPP Banyuwangi pun berhasil membuktikan, kantor pajak di ‘pinggiran’ pun bisa meraih prestasi.

Moto “Sahabat” dengan ilustrasi tangan yang saling berjabat menghiasi dinding Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Banyuwangi, Yunus Darmono mengungkapkan, moto itu merupakan akronim dari santun, hangat, bermartabat.

“WP nyaman masuk KPP, institusi perpajakan harus punya prasangka baik,” kata Yunus membuka perbincangan, di Kantornya, pada Jumat Petang (16/8).

Layaknya sahabat, komunikasi dibangun dengan santai dan terbuka. Yunus juga memiliki tempat kumpul untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren. Sanggar milik Iwan Subekti ini berisi kedai kopi Kopai Osing serta tempat pergelaran Musik Lesung (othek) dan Tari Gandrung.

“Dalam konteks sinergi memang di sana (Sanggar Genjah Arum) tempat nongkrong social leaders dan structural leaders—ada bupati, kapolres, Ketua NU, Ketua DPRD. Lewat pertemuan kita kerjakan beberapa program edukasi untuk pesantren, universitas, komunitas UMKM, komunitas kopi, komunitas pertanian dan peternakan, asosiasi pengusaha udang,” ungkap Yunus.

Selain itu, sebulan sekali KPP mengundang mereka untuk sekadar sarapan atau makan siang bersama di kantor ataupun pinggir pantai. Rasa kekerabatan yang menumbuhkan rasa percaya akan melahirkan sinergi.

“Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif,” kata Kepala KPP Pratama Cirebon periode 2013 hingga 2016 ini.

Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif.

Guyub dengan pemda

Bersama Pemda Banyuwangi, sinergi diwujudkan dengan pertukaran akses data informasi. KPP dapat mengakses data terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) secara otomatis melalui aplikasi e-BPHTP.

“Pemda memberikan username dan passwords kepada kami. Orang mengurus BPHTP, kami sudah tahu, sehingga memudahkan petugas pajak dalam menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kami dengan Pemda sudah sepaham,” jelas Kepala Subseksi Potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB) I tahun 1995 hingga 1999 ini.

KPP juga dilibatkan dalam kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap WP daerah. Secara legal, KPP telah masuk dalam tim pendampingan—berdasarkan nota kesepahaman antara Pemda dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III.

Stan KPP Pratama Banyuwangi juga sudah ada di Mall Pelayanan Publik Pemda Banyuwangi. Di sini WP dapat membuat NPWP, pencetakan kartu NPWP, aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan konsultasi perpajakan. Beberapa kali KPP dan Pemda melakukan workshop terkait optimalisasi potensi perpajakan.

“Semua itu leadership. Bupati sangat progresif. Pak Bupati ke sini langsung telepon, ‘Pak Yunus, saya sudah di bawah. Kita saling bertukar informasi’. Kalau leadership saling ketemu, ke bawah akan jauh lebih mudah,” kata Yunus.

Pada awal 2019 lalu, Bupati Banyuwangi berhasil membantu pemindahan NPWP PT Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan tambang emas dan tembaga, dari KPP Pratama Setiabudi Satu ke KPP Pratama Banyuwangi. PT BSI memang beroperasi di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi.

“Bupati menerbitkan peraturan bahwa yang memiliki usaha di Banyuwangi harus ber-NPWP di sini. Pemindahan PT BSI berkontribusi (penerimaan pajak) sekitar Rp 500 miliar,” sebut alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.

Selain itu, KPP bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi memiliki tim khusus untuk melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KWSP) dari orang yang ingin membuat akta tanah. “Bahwa orang ini sudah punya NPWP belum? Sudah lapor pajaknya?” tambah Yunus.

Mengubah stigma

Memupuk rasa nyaman dan saling percaya kepada masyarakat bukan hal yang mudah bagi KPP. Ketika Yunus pertama kali bertugas di KPP Pratama Banyuwangi tahun 2016, masih banyak masyarakat yang berpendapat, “Wah, ini orang pajak memajaki kita 10 persen, Tuhan saja 2,5 persen.”

Ia kemudian melakukan pendekatan tradisi dengan mengikuti acara berbasis budaya maupun agama. Di momen itulah ia memulai membangun silahturahmi dengan tokoh masyarakat setempat.

“Di sini mengikuti apa kaya kiai, maka kita harus sering ikut pengajian, acara festival budaya, acara Ramadan,” kata pria berhobi baca buku budaya dan sejarah ini. Pelan-pelan WP lainnya teredukasi bahkan turut menjadi bagian dari inovasi KPP. “Relawan pajak banyak dari santri-santri di  pesantren,” tambahnya.

Secara simultan, Yunus juga mengadakan gathering bersama WP berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Ada pengusaha pertanian, budidaya udang, penghasil ikan, dan lain-lain. Masing-masing kelompok usaha juga diharapkan dapat saling mengingatkan untuk patuh membayar pajak.

“Ini yang dibutuhkan DJP. Menurut saya, sering kali kita belajar PPh, PPN, tapi kita tidak belajar soal bagaimana pajak atas dokter atau petani itu seperti apa saja, bagaimana komunikasinya,” kata Yunus.

Selain itu, KPP juga mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis aplikasi bernama Laros atau Layanan Tracking Online System. Aplikasi itu memudahkan WP mengetahui proses permohonan layanan perpajakan yang telah diajukan.

“Banyak WP menempuh perjalanan 2,5 jam untuk ke KPP, kalau surat permohonannya belum jadi, enggak efisien. Kita menjaga agar hal itu tidak terjadi,” tegas Yunus.

Terkait inovasi fisik kantor, KPP juga merestorasi dekorasi dan membangun pelbagai fasilitas. Kini, KPP memiliki Kantin Jujur bergaya ala kafe di lobi KPP, perpustakaan mini, dan ruang bermain anak. Pada akhir tahun 2018, KPP menyediakan kopi khas Banyuwangi gratis untuk WP. Kegiatan ini bekerja sama dengan UMKM binaan KPP. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan e-Filling 2018 sebesar 92,43 persen, meningkat menjadi 114,87 persen di tahun 2019.

“Kami ingin WP masuk ke KPP (mendapat suasana) homey. Tempat duduk lebih nyaman, lebih bersahabat, saling percaya. Kami ingin menggambarkan bagaimana Banyuwangi bangun dari kota santet ke kota inovasi, demikian pula KPP—dari KPP pinggiran ke KPP prestasi,” yakin Yunus.

Tantangan Yunus bukan hanya eksternal. Pegawai DJP juga pernah menganggap KPP Pratama Banyuwangi sebagai KPP pinggiran yang minim prestasi.

“Ada selentingan setengah bercanda kalau ada pegawai yang bermasalah akan ‘dibanyuwangikan’. Pertama yang saya lakukan membuat pegawai bangga kepada kantornya dengan cara membuat nyaman di kantor. Nyaman secara fisik (kantor) dan hubungan (antarpegawai),” kata Yunus.

Untuk memberi kenyamanan, Yunus sering mengajak pegawainya untuk sekadar minum kopi atau melakukan kegiatan olahraga bersama. Dua kegiatan itu juga diyakini pria pencinta kopi hitam tanpa gula ini sebagai alat analisis karakter setiap pegawai.

“Pegawai punya potensi, tapi karena atasan salah mereka jadi kurang berkembang. Dengan ngopi atau olahraga bareng atasan bisa mengetahui ini orangnya striker atau back, kalau di sepak bola,” kata Yunus, tertawa tipis.

Sepanjang 2018, KPP Pratama Banyuwangi memperoleh juara pertama kantor pelayanan terbaik tingkat Kanwil Jawa Timur III, meraih penghargaan kinerja penagihan terbaik kedua semester satu, mendapat penghargaan atas penyelesaian rekonsiliasi terbaik semester satu, meraih penghargaan atas pertumbuhan WP Badan dan Orang Pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran terbaik pertama semester satu, dan meraih penghargaan pencapaian penerimaan pajak terbaik kedua semester satu.

Di tahun 2018 KPP berhasil meraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen. Yunus memproyeksi, di tahun 2019 KPP Pratama Banyuwangi meraih target penerimaan pajak sebesar 100,46 persen atau sekitar Rp 1.054.515.205.703.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2018 mencapai 65,69 persen. Penerimaan itu berasal dari kontribusi sektor pertambangan (56,62 persen), administrasi pemerintahan (5,55 persen), perdagangan besar dan eceran (9,93 persen), konstruksi (3,45 persen), jasa keuangan dan asuransi (6,08 persen), dan lainnya.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Report

Kejelian Berbisnis si Putra Bali

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Jeli melihat peluang dan piawai beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi kunci kesuksesan pengusaha asal Bali ini.

I Nengah Natyanta semula tidak pernah membayangkan Coco Group, bisnis yang dirintisnya sejak 17 tahun lalu bisa besar seperti sekarang ini. Sebelum merintis usaha, Nengah bekerja sebagai staf di Hotel Grand Hyatt Bali selama 12 tahun, terhitung sejak tahun 1992. Dalam perjalanannya itu, di tahun 1998 sang kekasih—kini telah menjadi istrinya—Ni Ketut Siti Maryati menyarankannya agar mencoba merintis usaha sendiri.

Berbekal modal Rp 15 juta yang berasal dari tabungannya, Nengah yang kala itu masih bekerja di hotel pun mencoba menjalankan berbagai usaha bersama teman-temannya, seperti toko baju dan art shop. Saat usahanya mulai berkembang, di tahun 2002 Nengah bersama istri membuka restoran bernama Coco Bistro. Sebab, ia melihat potensi Bali sebagai destinasi pariwisata, sehingga peluang bisnis tak akan jauh-jauh dari kebutuhan turis.

Saat Nengah bersama istrinya sedang menikmati kemajuan usahanya itu, tak dinyana terjadi tragedi bom Bali. Selain ratusan orang korban tewas, pariwisata kala itu ikut-ikutan lumpuh karena wisatawan mancanegara enggan ke Bali. Bali seolah mati suri. Usaha-usaha yang mengandalkan pendapatan dari pariwisata seperti hotel, gerai makanan dan minuman, hingga toko suvenir pun terkena dampak yang luar biasa.

Pendapatan mereka turun drastis, termasuk restoran milik Nengah. Setelah itu, Bali perlahan pulih, Nengah pun kembali membangun usahanya. Di tahun 2004, Nengah mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya agar fokus pada pengembangan bisnis. Setahun setelahnya, pengeboman kembali terjadi. Bali lagi-lagi dihantam kecemasan dan ketakutan. Pariwisata kembali sepi.

Kedua peristiwa Bom Bali inilah yang kemudian menyadarkan Nengah dalam berbisnis. Sejak itu, ia ingin berfokus pada pasar lokal yang jumlahnya menyentuh 85 persen dari total industri pariwisata.

“Saya pikir, kalau model begini nanti bisnis saya enggak bisa bergerak. Lalu akhirnya saya pikir untuk bisnis local market. Saya mulai merintis untuk sembako. Di tahun 2006 saya bikin toko pertama di dekat rumah di Taman Griya (Nusa Dua, Bali),” ucap Nengah kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, pertengahan Agustus lalu.

Nengah berhasil membuka minimarket pertamanya itu berkat suntikan pinjaman dari sebuah bank sebesar Rp 400 juta. Minimarket yang dinamainya Coco Mart itu ia desain sedemikian rupa sehingga menarik perhatian.

“Saat itu, Coco Mart menjadi minimarket yang paling modern. Paling nge-jreng, istilahnya. Lampunya bagus, penataannya bagus, AC-nya dingin. Toko saya diserbu, membeludak yang membeli. Akhirnya saya sadar kalau usaha minimarket itu bagus,” kata pria kelahiran Karangasem, Bali, 50 tahun silam ini.

Dari kesuksesan toko sembako pertamanya itu, Nengah pun kemudian mencari lokasi baru untuk membuka minimarket berikutnya. Sembari melakukan itu, ia juga ke Jakarta untuk mempelajari sistem yang lebih baik.

“Jika seorang pengusaha ingin usahanya maju dan besar, maka menjadi Wajib Pajak yang taat pajak sudah jadi keharusan.”

Ekspansi

Kesuksesan Nengah merintis bisnis retail tak berhenti di situ. Saat Coco Mart semakin dikenal, ia kemudian meluncurkan jenis retail lainnya seperti Coco Express, Coco Supermarket, dan Coco Grosir. Setidaknya kini sudah ada sekitar 110 gerai yang berada di Bali dan Lombok. Nengah pun tak gentar oleh semakin menjamurnya minimarket merek lain di Bali, tak pula menganggapnya sebagai ancaman.

“Baru-baru ini memang kencang sekali pertumbuhannya. Saya selalu tidak takut dengan persaingan. Itu memacu tim kami untuk bekerja lebih giat lagi, lebih baik lagi supaya bisa bersaing di kategori minimarket.”

Tak berhenti di situ, Nengah juga berusaha di sektor hospitality, bidang yang memang telah ia pahami benar. Nengah membangun vila dan hotel di tempat yang berbeda. Untuk Vila, ia bangun khusus di wilayah dataran tinggi seperti Ubud, sedangkan hotel-hotel berbintang tiga berada di area Kuta. Saat ini, tercatat ada sekitar 11 anak usaha milik Nengah yang terdiri dari beberapa sektor yakni hospitality, retail, e-commerce, perbankan, dan produksi.

Saking bermacam-macamnya sektor usaha yang ia geluti, Nengah pernah disebut pengusaha “serakah”. Karena, ekspansi yang ia lakukan tak sekadar menambah cabang, tapi juga diversifikasi. Padahal, ia melakukan itu karena bisnis sudah menjadi hobinya. Ada kepuasan dalam dirinya jika ia berhasil mengembangkan bisnis.

Pasti tak mudah menjalankan berbagai macam usaha secara bersama-sama. Kejelian dan kepekaan Nengah melihat potensi bisnis di wilayah yang strategis adalah salah satu kelebihannya. Sedangkan, untuk berbisnis kuncinya adalah mau belajar, memperbaiki diri, dan bersahabat dengan perubahan zaman.

“Banyak yang harus dipelajari dalam berbisnis. Cuma kadang-kadang orang tidak kuat dengan tantangan, dianggap tekanan. Berbisnis itu ada saja masalahnya, tapi tergantung bagaimana kita mengemasnya, memperbaikinya. Kalau kita menganggapnya masalah maka akan jadi masalah, kalau menganggapnya tantangan, nah, dia akan berkembang. Itu yang saya lakukan di operasional.”

Lepas saham dan taat pajak  

Selain rutinitas bisnisnya, Nengah kini sedang mempersiapkan perusahaan untuk mendaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Ia mengklaim, proses persiapan telah mencapai 95 persen dan diharapkan akan selesai di akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun depan.

Nengah mengatakan, pembukuan dan laporan pajak yang lengkap serta rapi menjadi salah satu syarat seorang pengusaha untuk melantai di bursa. Jika seorang pengusaha ingin usahanya maju dan besar, maka menjadi Wajib Pajak yang taat pajak sudah jadi keharusan, karena laporan pajak dari setiap badan usaha telah terintegrasi ke instansi lain.

“Semisal dari awal ada penghindaran pajak, ke depannya bisa ketahuan juga karena aturan pajak juga semakin ketat. Untuk itu kami juga belajar untuk merapikan. Walaupun belum rapi benar, kami sadar arahnya ke sana.”

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung ini bersyukur pola komunikasi dan koordinasi dengan kantor pajak berjalan bagus. Setiap permasalahan pun dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencananya, Nengah akan melepas 30 persen sahamnya saat penawaran saham perdana (IPO). CEO Coco Group ini mengincar dana sekitar Rp 300–400 miliar untuk ekspansi bisnis retailnya. Nengah juga mengatakan, go public akan membuat SDM dan bisnis menjadi lebih berkembang, konsisten, dan profesional karena lebih banyak yang memantau.-Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News6 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending