Connect with us

Topic

Tutup Celah Penumpang Gelap

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Bila kurang hati-hati, niat baik pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemic COVID-19 dapat dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan pendampingan oleh penasihat keuangan independen.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 untuk merespons dampak yang timbul karena pandemi COVID-19.

“Menurut saya Perppu ini tidak ada salahnya dikeluarkan oleh pemerintah karena memang Perppu itu dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa dan genting,” ungkapnya pada Majalah Pajak melalui layanan sambungan telepon pada Kamis (23/04).

Ia menambahkan, penerbitan Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 merupakan langkah pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Optimal tapi Perlu Dikawal

“Poin penting dari Perppu ini adalah dia fokus pada kesehatan, realokasi anggaran, pangkas anggaran, terus pelebaran defisit anggaran dan kesehatan kepada orang yang mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi,” tambahnya.

Dukungan

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, pemerintah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sejumlah Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini juga mencakup restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

“Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dan saat diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat, maka kami sangat mendukung klausul pada ketentuan penutup dalam Perppu ini. Isinya memberikan kelonggaran dan kepastian kepada pengambil kebijakan (stakeholders) bahwa kebijakan yang diambil tidak dapat dipidanakan dan tidak merupakan objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara,” tutur Mekeng.

Beberapa pihak menilai klausul itu dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu, Mekeng mempersilakan masyarakat untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, wajar saja sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan selama asas dalam pengambilan keputusan itu tetap diperhatikan.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Asas keadilan, asas kegunaan, dan definisinya harus benar. Tapi kalau membuat aturan mengeluarkan anggaran ugal-ugalan, ya, enggak bisa dilindungi oleh UU ini. Yang penting dalam pengambilan keputusan, dia punya niat baiknya itu bagus, itu yang sebetulnya harus dilindungi,” ujarnya.

Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa klausul tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan bagi para pengambil keputusan di kemudian hari, sehingga keputusan dapat diambil sesegera dan setepat mungkin. Namun, dia kembali mengingatkan pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma umum, baik asas kemanfaatan maupun asas kepatutan dengan tetap menjaga good governance dalam pengambilan keputusan.

“Free riders”

Terkait defisit anggaran yang dalam Perppu itu mencapai 5 persen dari produk domestik bruto, Mekeng menilai alangkah baiknya sebelum menggunakan alternatif menaikkan defisit anggaran, pemerintah melakukan realokasi dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga terlebih dahulu.

Tidak hanya itu saja, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam tersebut mengingatkan pemerintah agar Perppu No. 1 Tahun 2020 ini tidak boleh dimanfaatkan para penumpang gelap atau free riders—hal yang juga sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) akan menggandeng Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Penumpang gelap yang dimaksud adalah mereka yang mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usaha mereka sebagai usaha yang berhak mendapat keringanan padahal usaha itu sudah bermasalah sebelum ada wabah COVID-19.

“Begini, kan banyak perusahaan yang memang sudah penyakitan sebelum ada korona. Jadi, memang perusahaan itu sudah penyakitan. Kalau sudah kayak begitu, kan, dia enggak bisa minta di selamatkan dengan program Covid ini dong. Itu yang saya bilang penumpang gelap,” jelas Mekeng.

Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik peraturan pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan pelaksanaan program sebaiknya didampingi penasihat keuangan independen, baik lokal maupun asing, untuk menutup celah bagi para penumpang gelap mengakali kinerja perusahaan mereka.

Rakyat tidak boleh lapar

Menurut Mekeng, ia beserta anggota DPR lain hanya mendukung dari sisi anggaran dan produk undang-undang. Yang terpenting sekarang, menurut Mekeng, adalah DPR bersama pemerintah dapat menyiapkan anggaran logistik untuk masyarakat berupa sembako, agar masyarakat tidak kelaparan. Selain itu, perbankan harus tetap sehat supaya tetap bisa menggairahkan kembali perekonomian.

“Jadi, yang penting rakyat enggak boleh lapar at any cost. Kalau program lain ditunda aja. Program yang beli senjata, infrastruktur, pindahin ibu kota itu, ya, ditunda aja, itu enggak urgent,” imbuhnya.

Ia menegaskan pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah secara otomatis orang akan bekerja dan perekonomian pun akan berjalan seperti semula.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

“Jadi, fokus pada kesehatan ini saja dulu yang lain akan mengikuti,” ujarnya. Selain itu, ia berharap fraksi-fraksi yang ada di DPR dapat membahas Perppu dengan pikiran yang jernih demi menyelamatkan bangsa.

Mekeng mengimbau Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak mengganggu belanja pegawai seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), polisi, maupun tentara.

“Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa,” pungkasnya.

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca

Topic

Prioritas Anggaran Dorong Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

 

Komitmen pemulihan diupayakan melalui bujet anggaran dan aneka transformasi kebijakan.

 

Pada pekan lalu, di halaman depan salah satu media cetak terkemuka, Profesor Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menulis, 2020 adalah tahun annus horribilis ‘tahun yang mengerikan’. Wabah Covid-19 memorakporandakan aspek kesehatan, sosial, ekonomi.

Namun di sisi lain, tak mustahil di 2021 menjadi annus mirabilis ‘tahun yang indah’. Keyakinan itu setidaknya berangkat dari alokasi anggaran kesehatan (vaksin), perlindungan sosial, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tahun 2021. Belum lagi rangkaian paket kebijakan pendukungnya seperti prioritas anggaran infrastruktur atau digitalisasi dan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menilik sejarah krisis Indonesia, Hal Hill (Profesor/ekonom Australian National University) dalam buku Ekonomi Indonesia menulis, Indonesia kembali tumbuh positif di pertengahan 1999 pasca-Krisis Moneter di tahun 1998. Artinya, dulu kita membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih. Padahal, di tahun 1998 itu, Bank Dunia menyatakan Indonesia “dalam keadaan krisis yang parah” dan merupakan negara yang paling “mengalami pemutarbalikan nasib yang dramatis”.

Sinyal pertumbuhan

Krisis kali ini memang berbeda, tapi pemerintah melakukan proyeksi yang sama—pulih dalam waktu kurang lebih setahun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5 persen di 2021. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan kita hanya 4,4 persen. Optimisme itu Asumsi ini berangkat dari pertumbuhan pada kuartal III/2020 (Juli–September) -3,49 persen yang lebih baik dibandingkan kuartal II (April–Mei) -5,32 persen. Sinyal pertumbuhan juga terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur (sektor terbesar) yang mencapai poin 50,6 dari yang sebelumnya di bawah 50. Level PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan aktivitas industri ini mulai melakukan ekspansi.

Untuk mengakselerasi itu, total APBN 2021 dipatok Rp 2,750 triliun, dengan alokasi khusus untuk PEN di bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun. Sri Mulyani menyebut, dalam APBN 2021 khusus untuk vaksin dianggarkan Rp 18 triliun dan sisa anggaran PEN 2020 sebesar Rp 36,4 triliun.

Sementara untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 408,8 triliun. Kata Sri Mulyani, “Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri dan lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari.”

Ia mengatakan, pembiayaan anggaran dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.000-an triliun. Itu dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.

Langkah di atas diharapkan meningkatkan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sebagainya. Ingat, pagu PEN 2020 untuk UMKM juga masih belum seluruhnya terserap. Per 15 Desember, realisasi PEN klaster UMKM baru mencapai 92 persen, yakni Rp 106,46 triliun dari pagu Rp 116, 31 triliun.

Transformasi

Kembali merujuk buku Ekonomi Indonesia, pada pemulihan ekonomi pasca-Krisis Moneter 1998, pemerintah juga melakukan hal senada untuk fokus pada UMKM. Sepanjang 1998 hingga 2000 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun untuk program pembangkitan ekonomi rakyat ini.

Demi mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah pun melakukan transformasi struktural—sebuah langkah yang, menurut Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, diakui dunia. Dalam APBN 2021 transformasi struktural tecermin dari alokasi bidang infrastruktur Rp 417,4 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, pembangunan information and communication technologies/ICT kurang lebih Rp 29,6 triliun.

Transformasi struktural turut diupayakan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Regulasi ini ini diyakini mampu menciptakan segala efek berganda untuk pemulihan dan kemajuan.

APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara, misalnya meneruskan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTRS) atau jamak disebut core tax. Upaya ini sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

Kesehatan APBN memang harus mendapat perhatian serius, sebab pada tahun 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. Jika itu terlanggar, peringkat Indonesia akan memburuk di mata dunia, dan itu akan berpengaruh pada minat investasi ke Indonesia di depan.

Lanjut baca

Topic

Andalkan Tujuh Program Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021.

Spirit lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain untuk kemudahan berusaha, menarik investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, UU ini menjadi harapan besar dunia usaha agar bisa bangkit lebih cepat. Melalui UU ini pula, investasi di Indonesia diharapkan bisa tumbuh dengan cepat sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengapresiasi lahirnya UU tersebut. Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah bentuk konsistensi, bentuk kepastian hukum bagaimana pemerintah memberikan jaminan adanya terobosan kemudahan berusaha. Namun, ia berharap, aturan pelaksanaan UU ini segera diterbitkan agar pelaku usaha semakin mudah mengimplementasikannya.”

“Hipmi memiliki harapan yang besar bagaimana aturan turunan ini konsisten dengan spirit yang dibangun di UU omnibus law ini,” kata Ajib di Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa mencapai kisaran 4 hingga 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah, aturan teknis di bawah UU Cipta Kerja relevan dengan aturan pokok yang telah dibuat. Apalagi Ajib menilai, tantangan ekonomi tahun 2021 tidak mudah.

Dukungan anggaran

Pemerintah telah mendesain UU Cipta Kerja ini sevisi dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Alokasi APBN tahun 2021 memang menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional, termasuk melalui transformasi struktural. Ada empat fokus kebijakan APBN 2021, yakni untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Seperti telah disetujui Badan Anggaran DPR RI, pada APBN 2021, pendapatan negara tahun 2021 disepakati Rp 1.743,64 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun.

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 169 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness semakin baik. Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan porsi terbesar—20 persen dari APBN atau mencapai Rp 550 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan program internasional penilaian pelajar (PISA) dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi guru.

Selanjutnya, alokasi belanja untuk perlindungan sosial mencapai Rp 421,7 triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial bertahap yaitu perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi populasi masyarakat menua atau aging population.

Sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 413,8 triliun untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas tertunda. Sementara alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp 104,2 triliun melalui peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Yang menarik adalah sektor teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang mendapat porsi Rp 29,6 triliun. Pemerintah memandang, pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Anggaran itu untuk optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan, dan percepatan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah akan menyediakan ekosistem digital dengan alokasi anggaran Rp 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internet untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

“Pemerintah mendesain UU Cipta Kerja sevisi dengan APBN 2021, terkait transformasi digital. Hal ini untuk menjawab tantangan ketika masa pandemi ruang gerak pelaku usaha terbatas untuk mencegah penularan Covid-19. Karena itu, kehadiran platform digital sangat penting,” ujar Prastowo pada diskusi tema “Klaster Perpajakan Pada UU Cipta Kerja Dan Pengaruhnya Pada Kinerja UMKM” bersama Perhimpunan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) pada Kamis, (17/12/2020).

Program strategis untuk percepatan ekonomi lainnya adalah sektor pariwisata yang pada tahun 2020 mendapat tekanan paling besar dari dampak Covid-19. Sektor ini mendapat anggaran Rp 15,7 triliun untuk mengembangkan kawasan wisata dan pengembangan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News31 menit lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News20 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved