Connect with us

Benchmark

Turunkan Tarif untuk Rayu Investor

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Untuk menarik investasi, Malaysia memberi insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan negaranya sebagai basis bisnis regional maupun global.

Pajak bisa menjadi instrumen yang efektif dalam menarik investasi jika diterapkan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah Malaysia baru-baru ini mengeluarkan kebijakan khusus untuk menggerakkan sektor perekonomian di tengah situasi global yang belum kondusif.

Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (MIDA) pada 2019 lalu menerapkan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang menggunakan negaranya sebagai basis untuk melakukan bisnis regional maupun global. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk memperoleh Principal Hub (PH) dari pemerintah bisa menikmati tarif pajak 10 persen atas pendapatan yang dikumpulkan selama setahun. Insentif ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif umumnya yang sebesar 24 persen.

Adapun perusahaan yang belum berinvestasi di Malaysia bisa mengajukan tarif pajak 0 persen dan 5 persen selama sepuluh tahun investasi dan berdasarkan komitmen penciptaan lapangan kerja perusahaan tersebut. Tarif pajak yang dikenakan sebelumnya kepada perusahaan adalah 0 persen, 5 persen, dan 10 persen.

Peningkatan insentif pajak PH ini merupakan salah satu wujud inovasi kebijakan dan strategi negeri jiran untuk menarik investasi sehingga negara dapat lebih terintegrasi dengan kawasan dan pasar lain. Salah seorang pejabat MIDA menyatakan, pemberian insentif PH bertujuan untuk menjadikan Malaysia kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan dan lokasi pusat kantor yang optimal di Asia Pasifik.

Baca Juga: Pajak Turis untuk Infrastruktur Pariwisata

Malaysia memperkenalkan insentif PH pertama kali pada 2015. Kebijakan ini telah membantu menarik perusahaan lokal dan multinasional untuk membangun basis mereka di negara itu. Ketika perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok memanas selama tahun 2019 lalu yang berimbas pada perekonomian dunia, Malaysia bersama Vietnam dan Thailand menjadi segelintir negara penerima manfaat utama dari perusahaan-perusahaan yang memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok untuk menghindari tarif impor AS yang lebih tinggi.

“Perusahaan yang memenuhi syarat untuk memperoleh Principal Hub bisa menikmati tarif pajak 10 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tarif umumnya yang sebesar 24 persen.”

Target pertumbuhan                       

Di tengah kondisi perekonomian dunia tahun 2020 yang banyak tantangan, Malaysia tetap optimistis dan menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,8 persen.

Baca Juga: Dahulu Terpuruk, Sekarang Terpandang

Langkah diplomasi Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk mempererat hubungan bilateral melalui serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri turut berdampak positif bagi keunggulan Malaysia dalam menarik investasi asing terutama dari negara-negara maju (AS, Tiongkok, Jepang) dan memperluas perdagangan. Pemerintah berupaya mengambil peluang untuk memastikan aktivitas perdagangan dengan negara-negara yang dikunjungi itu terus berlanjut bahkan diperluas.

Di sisi pengelolaan utang, Malaysia memiliki kemampuan untuk melunasi utang sesuai jadwal tanpa memengaruhi aspek ekonomi secara keseluruhan. Selain fokus pada stabilitas ekonomi jangka pendek dan pembangunan infrastruktur, sejumlah peneliti menilai Malaysia perlu menempuh kebijakan struktural jangka panjang seperti meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan ekonomi dan menarik pekerja asing yang bertalenta. – Novita Hifni 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Benchmark

Andalkan Partisipasi Publik dan Teknologi

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Keberhasilan Korea Selatan menanggulangi pandemi COVID-19 tanpa mengisolasi wilayah menjadi inspirasi banyak negara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji upaya Korea Selatan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di negara itu mencatat pada 5 April 2020 terdapat 47 kasus baru, jauh menurun dibanding hari sebelumnya yang mencapai 81 kasus.

Pemerintahan Presiden Moon Jae-in mampu mengendalikan pandemi COVID-19 dalam sebulan terakhir dengan jumlah kasus baru kurang dari seratus. Seiring pencapaian tersebut, Presiden Moon telah berkomunikasi dengan sekitar 20 pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk berbagi pengalaman dan mendukung negara-negara lain dalam mengatasi penyebaran virus korona.

Pejabat Korea Selatan mengungkapkan, langkah isolasi kota seperti di Wuhan, Tiongkok sulit diterapkan di masyarakat terbuka.

“Tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan di masyarakat, kami merekomendasikan sistem yang memadukan partisipasi publik sukarela dengan aplikasi teknologi canggih,” jelas Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan, Kim Gang-lip.

Menurutnya, kebijakan isolasi wilayah dapat mengganggu iklim demokrasi dan justru mengesampingkan peran masyarakat yang mestinya secara aktif ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Padahal, imbuhnya, partisipasi publik harus digencarkan melalui keterbukaan informasi.

Baca Juga: ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Keterbukaan informasi

Korea Selatan memberikan informasi yang transparan kepada warganya agar tetap aman, termasuk pengarahan media sebanyak dua kali sehari dan peringatan darurat melalui telepon seluler terhadap warga yang berada di wilayah tempat kasus baru ditemukan.

“Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus sebesar 11,7 triliun won (sekitar Rp 138,6 triliun) untuk membantu respons medis, bisnis, dan rumah tangga, termasuk keringanan pajak dan subsidi sewa.”  

Riwayat perjalanan pasien tersedia secara rinci di situs web kota yang dapat diakses oleh warga. Banyaknya gedung yang memasang tanda peringatan bertuliskan “Tanpa Masker Dilarang Masuk” membuat warga semakin displin untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Demikian juga pentingnya menjaga kebersihan yang terus dikampanyekan secara luas oleh pemerintah.

Tes masif dan instan

Pemerintah Korea Selatan menyediakan 50 stasiun pengujian virus korona secara gratis dengan konsep drive-thru  yang hanya membutuhkan waktu sepuluh menit untuk setiap orang dan hasil tes dapat diperoleh dalam waktu beberapa jam. Dengan fasilitas yang tersebar di seluruh wilayah, sekitar 15.000 tes diagnostik dapat dijalankan dalam sehari dan angka keseluruhan tes mencapai hampir 200.000. Tes secara masif ini memudahkan petugas yang berwenang untuk mengidentifikasi pasien sejak awal dan meminimalisasi penyebaran virus korona.

Korea Selatan mengeluarkan prosedur imigrasi khusus untuk memantau kedatangan dalam dua pekan tanpa memberlakukan larangan masuknya pelancong dari luar. Bagi mereka yang datang dari Tiongkok, Hong Kong, dan Makau akan menjalani prosedur pengecekan suhu tubuh, verifikasi riwayat kontak domestik, mengisi pernyataan kesehatan, dan mengunduh aplikasi diagnosis diri di gawainya agar dapat ditangani secara intensif jika menunjukkan gejala.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Upaya Korea Selatan dalam mengatasi pandemi tak terlepas dari dukungan teknologi informasi terkini dan kamera pengawas yang melacak sumber infeksi dan mengidentifikasi pergerakan kasus berdasarkan transaksi kartu kredit .

Warga yang berisiko tertular ditempatkan dalam isolasi diri dan ditangani secara menyeluruh oleh otoritas kesehatan. Pemerintah mengubah gedung pusat pelatihan kerja dan berbagai fasilitas publik menjadi pusat perawatan pasien korona dengan gejala ringan, sehingga persoalan kekurangan ruang perawatan di rumah sakit dapat teratasi.

Stimulus fiskal

Dalam mengantisipasi dampak pandemi terhadap perekonomian, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus sebesar 11,7 triliun won (sekitar Rp 138,6 triliun) untuk membantu respons medis, bisnis, dan rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan keringanan pajak dan subsidi sewa pada 28 Februari lalu.

Bidang kesehatan, perawatan anak, dan kegiatan usaha kecil yang paling terdampak menjadi prioritas dari penyaluran stimulus ini.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

 

Lanjut baca

Benchmark

Berdayakan Desa Lewat Kearifan Lokal

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Jepang memberdayakan masyarakat desa dengan mengembangkan produk khas yang menjadi kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian negara.

 

Pemerataan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah menjadi perhatian utama di Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian rakyatnya. Negeri Matahari Terbit itu membangun perekonomiannya mulai dari wilayah pemerintahan terkecil yaitu desa—penyuplai segala komoditas strategis yang menjadi kebutuhan warganya. Kemajuan yang dicapai Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan Asia dan dunia tak terlepas dari keberhasilannya dalam memberdayakan ekonomi di desa melalui Program One Village One Product (OVOP).

Baca Juga: Merawat Geliat Ekonomi Desa

Satu desa satu produk

Pemerintah Jepang mulai menerapkan Program OVOP melalui Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri di era 1980-an. Program ini bertujuan memberdayakan daerah melalui pengembangan produk unggulan yang erat kaitannya dengan kearifan lokal. Tiap daerah mengembangkan produk khas dengan standar kualitas terbaik untuk memenuhi kebutuhan domestik bahkan menjadi andalan ekspor. Keterpaduan program ini berjalan efektif melalui kebijakan menyeluruh yang ditempuh oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, mulai dari mempersiapkan SDM pengelola usaha, membuka akses pasar, hingga memberikan stimulus agar produk mampu bersaing. Hasilnya, kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan pertumbuhan ekonomi negara turut terangkat.

Keterpaduan program berjalan efektif melalui kebijakan menyeluruh yang ditempuh oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.

Wilayah Prefektur Oita menjadi daerah pertama tempat konsep OVOP diterapkan. Di wilayah ini terdapat beberapa jenis usaha unggulan, salah satunya pembuatan biskuit yang digerakkan oleh kelompok usaha perempuan. Melalui kegiatan pemberdayaan di Program OVOP, produk biskuit yang dihasilkan kelompok usaha di desa ini mampu berkembang pesat hingga menjangkau pasar nasional. Program OVOP memberikan berbagai pelatihan kepada kelompok usaha perempuan tentang pembuatan biskuit yang berkualitas dan keterampilan berbisnis yang terkait dengan pembukuan, pemasaran, dan pengemasan barang.

Baca Juga: BRI Siap Dukung Digitalisasi Desa

Program OVOP di wilayah Prefektur Oita menjadi contoh keberhasilan bagi penerapan program serupa di seluruh Jepang, bahkan kini menjadi referensi bagi banyak negara di dunia.

Desa percontohan

Takumi no Sato yang terletak di wilayah Minakami menjadi salah satu model kesuksesan pembangunan desa di Jepang. Pemerintahan Minakami melalui pejabat walikotanya telah menyusun sejumlah agenda dan tempat wisata dengan mempertimbangkan empat musim di Jepang yang mempunyai ciri khas masing-masing. Wilayah dengan keunggulan daya tarik pemandangan alam Gunung Minakami yang menawan ini mampu mendatangkan sekitar 1,1 juta wisatawan asing setiap tahun. Masyarakatnya berhasil mengembangkan kerajinan bambu dan produk unggulan pertanian seperti apel, blueberry dan stroberi.

Pengelolaan sektor pariwisata berbasis masyarakat juga diterapkan, yakni melalui pembangunan homestay oleh warga lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis untuk dapat melihat kearifan lokal dan budaya pertanian di desa setempat.- Novita Hifni

Lanjut baca

Benchmark

Stimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Islustrasi

Pemerintah Hong Kong menerapkan sejumlah stimulus fiskal guna mengantisipasi dampak serius dari wabah virus korona terhadap perekonomian domestiknya.

Wabah virus korona yang muncul pertama kali di wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sejak Januari 2020 dan menyebar cepat ke berbagai negara telah memukul perekonomian global ke arah kondisi yang kian suram. Hong Kong menjadi satu dari sekian banyak negara yang turut merasakan dampak penyebaran virus mematikan ini.

Pemerintah Hong Kong dengan segera mengantisipasi dampak global ini untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dan perekonomiannya melalui sejumlah kebijakan. Pada Februari 2020, pemerintah setempat menempuh langkah tegas penyelamatan ekonomi dengan mengalokasikan anggaran khusus sebesar 120 miliar dollar Hong Kong (sekitar 15,4 miliar dollar AS) untuk mengantisipasi dampak virus korona. Anggaran tersebut diperkirakan akan menyumbang defisit fiskal tertinggi sepanjang masa yakni sebesar 139,1 miliar dollar Hong Kong atau sekitar 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggaran dalam jumlah fantastis itu dikucurkan untuk mendukung langkah-langkah penyelamatan guna membantu para pelaku bisnis, pekerja, dan rumah tangga menghadapi tantangan ekonomi yang kian sulit akibat dampak virus korona. Sejumlah kebijakan penting yang diterapkan meliputi pinjaman berbunga rendah untuk pelaku usaha kecil dan menengah dengan jaminan pemerintah, pengurangan pajak sebesar seratus persen dengan plafon 20.000 dollar AS, dan pembayaran tunai sebesar 10.000 dollar Hong Kong bagi penduduk tetap yang berusia lebih dari 18 tahun.

Dukungan cadangan fiskal

Pejabat keuangan setempat mengingatkan, langkah penyelamatan ekonomi ini harus dikurangi secara progresif di tahun-tahun mendatang seiring pengeluaran pemerintah yang tumbuh lebih besar.

Defisit fiskal tahun 2020 ini yang diperkirakan mencapai 37,8 miliar dollar AS akan menjadi defisit terbesar untuk pertama kalinya yang dialami Hong Kong dalam 15 tahun terakhir. Defisit ini diakibatkan oleh pendapatan pemerintah yang tidak dapat mengimbangi kenaikan drastis dalam pengeluaran, terutama pengeluaran berulang. Dengan kesiapan cadangan fiskal sebesar satu triliun dollar Hong Kong yang dimiliki, hal ini memungkinkan keuangan negara untuk bisa menggelontorkan stimulus berupa bantuan tunai guna meredam krisis ekonomi pada kondisi yang semakin parah. Meski demikian, dalam jangka panjang pemerintah harus menumbuhkan ekonomi dan segera menemukan sumber-sumber pendapatan baru.

Perwakilan pemerintahan Hong Kong di Indonesia (Hong Kong Economic and Trade Office) menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi wabah virus korona, antara lain dengan memperketat izin masuk. Aturan baru Hong Kong mulai 8 Februari 2020 mengharuskan pendatang dari Tiongkok Daratan untuk dikarantina selama 14 hari. Aturan ini  berlaku pula bagi warga negara lain yang mengunjungi Tiongkok dalam 14 hari terakhir. Bandara Internasional Hong Kong masih tetap beroperasi dengan penerapan sejumlah tindakan antisipasi untuk mencegah penyebaran virus korona, seperti pemeriksaan suhu tubuh  bagi penumpang yang baru tiba maupun yang hanya transit.

Defisit fiskal tahun 2020 ini yang diperkirakan mencapai 37,8 miliar dollar AS akan menjadi defisit terbesar untuk pertama kalinya yang dialami Hong Kong dalam 15 tahun terakhir.-Novita Hifni

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News14 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News18 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending