Connect with us

Business

Transformasi Teknologi Layanan Logistik

Diterbitkan

pada

Bisnis layanan logistik perlu beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan pola konsumen.

Pandemi Covid-19 selama setahun terakhir telah mengubah pola transaksi bisnis dan kebiasaan konsumsi masyarakat untuk beralih dari cara konvensional ke layanan berbasis digital (e-commerce). Peningkatan layanan e-commerce yang membutuhkan dukungan jasa logistik menciptakan peluang bagi bisnis logistik untuk memacu pertumbuhan dan pendapatan di tengah kelesuan ekonomi.

Lembaga riset RedSeer pada November 2020 mengungkap, bisnis jasa logistik tumbuh hingga 100 persen, bahkan pada September mencapai 400 persen. Pertumbuhan di sektor logistik ini telah mendorong pelaku usaha untuk memperluas kemitraan dan jaringan bisnisnya ke berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Jasa logistik merupakan salah satu sektor usaha yang potensial di masa pandemi bersama-sama dengan empat sektor lainnya, yaitu farmasi, alat-alat kesehatan, telekomunikasi, dan pertanian.

Presiden Direktur Bank Victoria International Tbk Ahmad Fajar mengungkapkan, pertumbuhan kelima sektor itu selama tahun 2020 memberikan kontribusi cukup baik ke produk domestik bruto.

“Farmasi, logistik, alat-alat kesehatan, telekomunikasi dan pertanian adalah lima sektor yang masih hijau. Itu data riset kami yang disesuaikan dengan hasil kajian Bank Indonesia,” papar Fajar kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (11/02).

Adaptasi dan inovasi

Hal senada disampaikan oleh Direktur PT Pos Logistik Indonesia Zaroni Samadi dalam webinar bedah buku Circle of Logistic, Sabtu (6/02). Ia menyatakan, layanan logistik berperan penting di masa pandemi. Saat ini permintaan konsumen terhadap sejumlah barang masih terus ada, hanya saja ada perbedaan pada cara memperolehnya. Oleh sebab itu, para pelaku industri harus secepatnya melakukan adaptasi dan inovasi bisnis guna menjawab tantangan perubahan.

Ia menambahkan, pandemi telah mendorong pelaku usaha di sektor logistik untuk berinovasi pada peningkatan nilai tambah dan mempercepat transformasi ke sistem digital agar tim logistik bisa terus berjalan. Menurutnya, tren masa depan akan mengarah pada pola transaksi daring dan pelanggan lebih banyak melakukan pemesanan dari rumah atau tempat berkegiatan.

“Pandemi mengubah pola konsumsi masyarakat dari off-line menjadi on-line. Pola berbelanja daring seperti membeli bahan makanan dan jasa pesan-antar makanan akan jadi tren. Ini harus diantisipasi oleh pelaku industri logistik,” jelas Zaroni.

Ia menekankan pentingnya peran jasa logistik dan platform e-commerce dalam mendukung pola konsumsi masyarakat yang kini mengarah pada belanja daring. Jika industri logistik belum siap beradaptasi dengan perubahan, permasalahan yang akan muncul adalah pasokan bahan berkurang, terjadi fluktuasi harga karena terhambatnya distribusi barang, kekurangan stok, pengiriman lambat, penghentian produk dan distribusi.

Menurut data RedSeer, penggunaan layanan e-commerce selama pandemi meningkat hingga 69 persen. Peningkatan ini turut mendongkrak volume pengiriman barang dari penyedia jasa logistik di Indonesia, contohnya Lion Parcel. Perusahaan jasa logistik ini mengalami kenaikan volume pengiriman barang selama pandemi pada periode April–September 2020 sebesar 30,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya permintaan jasa pengiriman ini mampu menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat di masa pandemi. Saat ini jumlah agen atau mitra bisnis yang berperan sebagai point of sales di jaringan Lion Parcel naik signifikan hingga dua kali lipat.

Lion Parcel memiliki lebih dari 3500 mitra aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memfasilitasi mitra bisnisnya yang baru bergabung berupa franchise fee gratis, komisi penjualan yang menarik, proses administrasi yang cepat, pendampingan selama satu tahun, dan sistem yang terintegrasi. Pemberian berbagai fasilitas ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang bisnis bagi masyarakat yang menjadi mitra dalam jaringan layanan logistiknya.

Perusahaan logistik nasional PT  Pandu Siwi Sentosa (Pandu Logistics) juga melakukan berbagai adaptasi dan inovasi di tengah kegiatan operasionalnya yang tetap berjalan selama pandemi, yakni mengantarkan barang-barang kiriman pelanggan seperti produk farmasi, alat kesehatan dan suku cadang komunikasi menara seluler.

Selama ini Pandu Logistics tak hanya melayani perusahaan-perusahaan berskala internasional maupun nasional, tetapi juga sektor UMKM. Seiring penerapan kebijakan pembatasan sosial, bisnis UMKM ikut terkena dampaknya. Pandu Logistics kini lebih fokus mengembangkan jasa logistiknya ke sektor UMKM dengan menghubungkan pelaku UMKM dan pelanggan melalui layanan pick-up dan delivery, sehingga bisnis UMKM bisa terus berjalan secara daring. Sedangkan untuk memastikan agar barang-barang dapat terkirim sesuai jadwal, Pandu Logistics memperkuat dan mengerahkan armada darat sebagai penghubung antarkota dan menata ulang penggunaan kendaraan.

Business

Bisnis Alkes Tersekat Bahan Baku

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bisnis alat kesehatan meningkat tengah wabah. Namun, pengadaan bahan baku jadi kendala.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah membuat pendapatan di sejumlah bidang usaha menurun. Di sisi lain, pandemi juga memberi berkah kepada beberapa sektor.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagas Adhadirgha memaparkan pertumbuhan beberapa sektor usaha bahkan melonjak hingga 50 persen, seperti industri yang terkait dengan makanan dan perawatan personal terutama perawatan kesehatan maupun kebersihan. Menurutnya, pelaku usaha harus mampu berinovasi dan jeli melihat peluang baru di masa pandemi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Dengan big data bisa dilihat bahwa ada peluang-peluang baru yang muncul di era pandemi. Setiap pengusaha harus menerapkan digital marketing karena saat ini semua sudah bergerak ke digital,” jelas Bagas dalam webinar bertema “Tren dan Peluang Bisnis di Masa Pandemi”, Selasa (15/6).

Ia menjelaskan, teknologi cloud computing dapat dimanfaatkan untuk inovasi dan redefinisi ulang layanan serta bisnis dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, imbuhnya, penggunaan cloud computing juga mendukung target pemilik bisnis untuk melakukan ekspansi layanan dengan cepat dan mudah.

Hal senada disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, Yudhi Andrianto. Menurutnya, aset pengusaha alat kesehatan masih tumbuh tinggi selama masa pandemi. Kenaikan permintaan untuk beberapa produk kesehatan seperti masker dan cairan pembersih tangan diakuinya menjadi peluang yang menggembirakan bagi pengusaha yang bergerak di sektor ini.

“Pengusaha telah berpindah ke pemasaran on-line dengan memanfaatkan internet dan e-commerce. Dengan inisiatif itulah pengusaha nasional dapat hidup di masa pandemi yang hingga sekarang masih melanda Indonesia,” papar Yudhi.

Kendala bahan baku

Pertumbuhan bisnis di sektor kesehatan selama pandemi mestinya menjadi berkah tersendiri bagi ekonomi nasional, tapi nyatanya kondisi ini bukan tanpa kendala. Selama setahun terakhir, kalangan pelaku usaha di bidang pengadaan alat-alat kesehatan masih sulit memperoleh pasokan alat-alat kesehatan, baik pengadaan dari jalur impor maupun dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium, Randy H. Teguh mengungkapkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2019 telah menerbitkan 200 izin usaha produksi alat kesehatan sehingga jumlah seluruhnya saat ini mencapai 500 usaha. Namun meningkatnya jumlah produsen alat kesehatan di dalam negeri tidak diiringi dengan bertambahnya pasokan alat kesehatan.

Menurutnya, penambahan usaha baru masih didominasi oleh alat kesehatan dengan adopsi teknologi rendah. Sementara industri baru yang menggunakan teknologi tinggi masih terbatas karena pendalaman industri alat kesehatan tidak sederhana. Kini cukup banyak pelaku usaha yang mulai melirik bisnis produksi alat kesehatan di dalam negeri, tetapi pengadaan bahan baku masih menjadi kendala.

Bahan baku untuk industri alat kesehatan di Indonesia sebagian besar didatangkan dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan produsen utama. Negara pemasok ini menerapkan pajak yang tinggi untuk ekspor bahan baku, sehingga harga perakitan bahan baku di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan dengan impor barang jadi. Akibatnya, jelas Randy, harga produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor dan pihak rumah sakit tentu berpikir ulang untuk membeli produk yang lebih mahal.

Ia juga mengungkapkan kendala importasi yang masih terjadi adalah masa pemesanan yang terbatas karena sistem e-katalog yang sering terlambat. Selama ini rumah sakit membeli produk melalui katalog daring yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, terbatasnya masa pemesanan membuat pelaku usaha tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengantisipasi permintaan. Padahal, impor biasanya hanya dilakukan jika ada permintaan.

Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan kebijakan kemudahan impor untuk alat kesehatan akan dipertahankan. Ia mengatakan, kelancaran rantai nilai produk-produk penting dalam penanganan Covid-19 telah menjadi norma yang disepakati dunia. Di masa pandemi yang penuh dengan segala permasalahan besar ini membuat tiap negara harus menerapkan strategi kebijakan dan cara-cara yang luar biasa.

“Semua negara keluar dari tupoksi biasa karena ini masalah luar biasa dan kita harus address secara luar biasa. Kita juga tidak bisa mengganggu mata rantai atau tambahan biaya dalam perdagangan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan,” tegas Lutfi.

Koordinasi Kemenkes dengan kementerian/lembaga lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi alat kesehatan dan obat-obatan bisa tersalurkan dengan baik selama kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk mengatasi ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang akhir-akhir ini menipis, Kementerian Perdagangan akan membenahi semua penghambat kelancaran distribusi.

“Kita akan pastikan bahwa distribusi obat-obatan, alat kesehatan akan diperbaiki dan terus kita jalankan agar sesuai dengan koordinasi antara BPOM Kemenkes, Kemendag dan institusi terkait lainnya,” jelas Lutfi dalam konferensi pers “Ketersediaan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga” di Jakarta, Senin (5/7).

Kemenkes mencatat dari 496 jenis alat kesehatan yang diperdagangkan dalam e-katalog pada 2019 sampai 2020, hanya 152 jenis produk yang bisa diproduksi di dalam negeri, sisanya harus diimpor. Di samping itu, hanya 2 dari 10 molekul obat dengan konsumsi terbesar yang diproduksi di dalam negeri; selebihnya masih harus diimpor. Namun, dari total 1.809 item obat yang diperdagangkan dalam e-katalog, hanya 56 item yang belum diproduksi di dalam negeri.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Business

Menghangatkan Potensi Panas Bumi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kendati memerlukan investasi yang besar, pengembangan energi panas bumi memikat minat banyak investor. Pemerintah mesti menyertainya dengan kebijakan dan regulasi.

Potensi sumber daya alam Indonesia di bidang pengembangan energi baru dan terbarukan khususnya panas bumi masih sangat besar. Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sarman Simanjorang mengungkapkan, dari 20 negara di dunia yang telah memanfaatkan energi panas bumi untuk pembangkitan listrik, Indonesia merupakan negara dengan kapasitas terpasang panas bumi ke-2 terbesar setelah Amerika Serikat, dengan potensi panas bumi sekitar 23.900 megawatt.

“Dari potensi panas bumi sebesar 23.900 megawatt itu, yang dimanfaatkan di Indonesia masih terbilang kecil yaitu sekitar 2.132 megawatt,” ungkap Sarman dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Gedung Sahid Sudirman, Jakarta, Senin (29/03).

Ramah lingkungan

Ia melihat pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan peraturan, telah menaruh kepedulian yang besar terhadap pemanfaatan energi ramah lingkungan. Dunia memang kian gencar menyuarakan pengurangan emisi karbon dan pemulihan lingkungan di seluruh dunia.

“Memang energi baru dan terbarukan ini menjadi suatu kebutuhan bagi negara-negara di dunia. Namun tidak semua negara memiliki potensi energi baru dan terbarukan, apalagi panas bumi,” jelasnya.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) merupakan anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan pemerintah untuk menjadi pelopor energi panas bumi di Indonesia. Sarman memaparkan, energi panas bumi merupakan energi masa depan yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Di samping itu, energi panas bumi dapat terus diproduksi, sementara energi fosil pasti habis pada suatu saat.

Saat ini PGE mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dan terus menjalankan pengembangan dan kegiatan operasional sesuai target yang telah ditetapkan. Sarman menyatakan, pengembangan bisnis PGE nantinya tidak hanya fokus di bidang energi listrik dari sumber panas bumi melainkan juga akan menggarap potensi dan peluang lain seperti green hydrogen yang kini banyak dibutuhkan di industri pupuk dan semen. Potensi lainnya yang juga tengah diinisiasi untuk dipertimbangkan dari ektraksi energi panas bumi adalah CO2 extraction and liquifaction, methanol, dan silica.

“Bisnis utamanya tetap di panas bumi untuk pembangkitan listrik, tapi ada beyond energy dari panas bumi yang juga bisa dikembangkan seperti green hydrogen CO2 extraction and liquifaction, methanol, dan silica. Kami sedang menyiapkan mempertimbangkan inisiasinya di wilayah kerja yang mempunyai potensi,” ujar Sarman.

CSR

Sinergi PGE dengan pemerintah daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan operasional pengembangan energi panas bumi. Di wilayah kerja Garut, Jawa Barat, komunikasi yang baik antara PGE dan pemerintah kabupaten terbangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social resonsibility/CSR) dengan manfaat yang dirasakan pemerintah kabupaten dan masyarakat.

“Kami memberdayakan petani kentang, bermitra dengan UMKM penghasil kopi lokal, bahkan ada program konservasi satwa langka yakni burung elang jawa di Kamojang. Jadi, kami tak hanya memanfaatkan potensi alam berupa energi panas bumi, tapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan,” urai Sarman.

“Kami membangun semacam information center panas bumi di Kamojang. Pelajar dan mahasiswa yang berkunjung, dapat menyaksikan lewat studio itu tentang proses pemanfaatan panas bumi mulai dari eksplorasi sampai menghasilkan listrik ramah lingkungan,” tuturnya.

Wilayah kerja di Kamojang, Jawa Barat saat ini merupakan area operasi PGE yang terbesar sekaligus merupakan lokasi pertama pengeboran panas bumi di Indoensia pada tahun 1926, sebelum Era Kemerdekaan.

Kepastian hukum

Energi panas bumi memiliki keunikan dibandingkan kekayaan alam lainnya. Panas bumi yang menghasilkan energi listrik hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan di suatu lokasi tertentu, sehingga produksinya tidak bisa dibawa keluar. Sedangkan batu bara, nikel, emas, misalnya, dapat diproduksi di suatu wilayah, dan hasilnya dibawa keluar wilayah.

Lokasi pengembangan panas bumi yang kebanyakan berada di hutan lindung membutuhkan satu izin khusus melalui sinergi sejumlah instansi seperti kementerian lingkungan hidup, pemerintah daerah. Karena itu, Sarman berharap UU Cipta Kerja yang menekankan pada penyederhanaan perizinan itu dapat mengurai berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di bidang perizinan wilayah pengembangan energi panas bumi.

Menurutnya, ada dua aspek yang harus diselesaikan di bidang pengembangan energi panas bumi, yaitu kepastian hukum dan harga keekonomian.

Pengembangan potensi panas bumi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan BUMN saja, tetapi juga harus melibatkan sektor swasta. Besarnya investasi yang ditanamkan di sektor ini tentu membuat sektor swasta berharap agar pemerintah selaku regulator bisa memberikan kepastian hukum dan harga keekonomian yang menarik bagi investor.

“Panas bumi ini nilai investasinya tidak sedikit, tapi banyak investor yang berminat. Untuk itu perlu dibarengi dengan regulasi dan harga keekonomian yang mendukung. Semoga dengan adanya UU Cipta Kerja, berbagai persoalan bisa terurai,” harapnya.

PGE berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau CSR secara konsisten melalui lima pilar, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peduli lingkungan, pembangunan infrastruktur dan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan TJSLP menjadi kontribusi nyata PGE pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan khususnya di wilayah sekitar operasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs). Sebagai salah satu buktinya, saat ini Area Kamojang yang dikelola PGE telah memperoleh apresiasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berupa penghargaan PROPER Emas 10 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Selain itu, PGE juga menerapkan inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi, guna mendorong daya dukung lingkungan hidup. Inovasi ini mencakup efisiensi energi dan air, penurunan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.

PGE mulai mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit I berkapasitas 30 MW secara komersial pada 28 Januari 1983. Saat ini wilayah kerja pengembangan panas bumi tersebar di Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan, Jawa Tengah serta Aceh.

PGE melakukan pengelolaan panas bumi dengan dua cara, yaitu dioperasikan sendiri dan pengelolaan berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (KOB). Pengelolaan sendiri panas bumi oleh PGE dengan total kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt berlokasi di Area Sibayak (Gunung Sinabung, Sumatera Utara), Area Kamojang (Jawa Barat), Area Lahendong (Sulawesi Utara), Area Ulubelu (Gunung Way Panas, Lampung), Area Karaha (Jawa Barat) dan Area Lumut Balai (Sumatera Selatan).

Lanjut baca

Populer