Connect with us

Breaking News

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Breaking News

Bank Syariah Indonesia Perkuat Pembiayaan Perumahan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program pembiayaan BSI Griya Hasanah yang menggunakan akad Syariah dengan margin khusus dengan jangka waktu pembiayaan hingga 30 tahun.

Program yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik tapak maupun susun atau ingin melakukan takeover KPR ini berlaku mulai Maret 2021. Program ini merupakan salah satu komitmen BSI untuk turut membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan, program ini diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin membeli rumah sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki rumah impian.

“Kami berharap program ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mewujudkan hunian impian dengan berbagai kemudahan dan penawaran terbaik,” kata Hery Gunardi.

Promo BSI Griya dengan margin spesial mulai setara 3,3 persen (effective per annum) pada satu tahun pertama, selanjutnya 10 persen (effective per annum) sampai akhir pembiayaan ini dapat diakses masyarakat di seluruh kantor Bank Syariah Indonesia. Masyarakat pun dapat memilih metode angsuran berjenjang dan tetap. Selain itu, masyarakat juga dibebaskan dari biaya admin, appraisal dan provisi.

Pembiayaan perumahan merupakan salah satu fokus Bank Syariah Indonesia. Saat ini, sebanyak lebih dari 3 ribu proyek pengembang perumahan telah bekerja sama dengan BSI.

Melalui berbagai program pembiayaan perumahan, di tengah kondisi pandemi BSI memiliki keinginan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan dengan target lebih dari Rp 38 triliun hingga akhir tahun 2021.

Sebagai informasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank Syariah Indonesia) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah  milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI syariah Tbk. yang mulai  beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan  bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian  BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari  sisi kapitalisasi pasar dalam lima tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek  Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per  Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp 240 triliun, modal inti lebih dari Rp 22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp 157 triliun. Selain itu  laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun.

Lanjut baca

Breaking News

  Webinar Pajak DDTC Tax Week: Komprehensif, Gratis, dan Banyak “Doorpize”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah tiba. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Jika SPT Tahunan terlambat atau bahkan tidak disampaikan, Wajib Pajak akan mendapat sanksi administrasi berupa denda. Tidak hanya itu, Wajib Pajak juga akan menghadapi risiko pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya, DDTC akan menggelar  acara DDTC Tax Week pada Selasa (9/3/21) mendatang.

Kegiatan ini berisi rangkaian webinar yang membahas topik transfer pricing documentation (TP Doc), tax assurancetax audit, dan mutual agreement procedure (MAP).

Menghadirkan para profesional DDTC yang kompeten sebagai narasumber, DDTC Tax Week akan memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang perlu dipersiapkan Wajib Pajak, baik dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan maupun litigasi serta penyelesaian sengketa.

Managing Partner DDTC Darussalam akan hadir menyampaikan pidato pembuka (opening speech). Tax Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi akan menjadi moderator dalam keseluruhan webinar yang akan digelar pada Maret 2021 ini.

Ada empat rangkaian webinar yang akan diselenggarakan melalui Zoom Online Meeting ini. Semua rangkaian webinar ini diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta juga berkesempatan mendapatkan e-certificate dan softcopy materi webinar.

DDTC juga menyediakan doorprize pada tiap webinar berupa tiga eksemplar buku Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan serta dua voucer DDTC Academy total senilai Rp 3 juta (masing-masing Rp 1,5 juta) untuk mengikuti kursus, pelatihan, seminar atau program lainnya.

Tertarik untuk berpartisipasi? Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Ana Lailatul melalui telepon +6282114239142 atau ana_lailatul@ddtc.co.id. Anda juga bisa menghubungi Hotline DDTC Academy +6281283935151.

Berikut perincian topik, narasumber, waktu, dan pendaftaran masing-masing webinar.

Webinar 1 – Selasa, 9 Maret 2021

  • Tema: 2020 Transfer Pricing Documentation in Times of Pandemic.
  • Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
  • Narasumber: Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Rahmat Muttaqin.
  • Topik bahasan:
    • Tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional terkait dengan transfer pricing akibat pandemi Covid-19.
    • Analisis kesebandingan (comparability analysis).
    • Pembuatan TP Doc serta penyesuaiannya untuk tahun fiskal 2020.
    • Kerugian dan alokasi biaya khusus terkait dengan Covid-19.
  • Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar01_TPDoc.
  • Batas akhir pendaftaran: Minggu, 7 Maret 2021.

Webinar 2 – Rabu, 10 Maret 2021

  • Tema: Tax Assurance Reviews to Manage Potential Tax Risks and Request of Information (SP2DK).
  • Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
  • Narasumber: Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC R. Herjuno Wahyu Aji dan Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing.
  • Topik bahasan:
    • Tax risk control and governance.
    • Contoh tax compliance assurance checklists
    • Contoh transfer pricing compliance assurance checklists.
    • Panduan tax compliance testing menggunakan enterprise resource planning ERP.
    • Panduan dan studi kasus pengujian substantif atas transaksi.
    • Pedoman cara penyusunan prosedur dan kertas kerja untuk menghitung penghasilan kena pajak dari hasil akuntasi.
    • Panduan untuk merespons adanya SP2DK.
    • Rencana tindakan untuk mengatur, mengelola, dan memitigasi risiko kepatuhan pajak (tax compliance risks).
  • Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar02_TaxAssurance
  • Batas akhir pendaftaran: Minggu, 7 Maret 2021.

Webinar 3 – Rabu, 17 Maret 2021

  • Tema: Trends and Effective Strategy to Face 2021 Tax Audit.
  • Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
  • Narasumber: Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian dan Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Deborah.
  • Topik bahasan:
    • Kebijakan pemeriksaan pajak selama pandemi.
    • Strategi dalam menghadapi pemeriksaan berbasis ERP.
    • Perkembangan terbaru pemeriksaan pajak dan substansial pada 2021.
    • Studi kasus strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak substansial.
    • Pemeriksaan transfer pricing dan strategi untuk menghadapinya.
  • Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar03_TaxAudit.
  • Batas akhir pendaftaran: Minggu, 14 Maret 2021.

Webinar 4 – Kamis, 18 Maret 2021

  • Tema: The Significance of Post-BEPS MAP for Indonesian Taxpayers.
  • Waktu: pukul 10.00—12.00 WIB.
  • Narasumber: Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Dispute Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan.
  • Topik bahasan:
    • Pertimbangan untuk mengajukan MAP.
    • Implementasi MAP sesuai dengan PMK 49/2019 dan PER-16/PJ/2020.
    • Keterkaitan MAP dengan proses pada tataran domestik.
    • Dampak MAP terhadap potensi sengketa pada masa mendatang.
    • Langkah lanjutan dari penerapan MAP di Indonesia.
  • Pendaftaran: http://bit.ly/DDTCWebinar04_MAP.
  • Batas akhir pendaftaran: Minggu, 14 Maret 2021.

Sebagai informasi, jika pendaftar melebihi kuota yang tersedia, panitia akan mengirimkan link Zoom Online Meeting kepada pendaftar lebih awal. Jadi, tunggu apa lagi? Jika berminat, segera pilih topik webinar yang menarik buat Anda dan langsung daftar!

Lanjut baca

Breaking News

Rakernas HIPMI, Konsolidasi Pemulihan Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani/Foto: Rivan Fazry

Jakarta, Majalahpajak.net – Kontraksi ekonomi yang timbul karena pandemi, menyisakan banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera ditangani dengan tepat, cepat dan optimal.  Pertumbuhan ekonomi secara agregat tahun 2020 sebesar -2,07 persen menjadi sebuah awalan yang kurang menggembirakan dalam memasuki tahun 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menyoroti, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), sebagai penopang lebih dari 60,8 persen yang menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) menerima dampak yang signifikan dalam kontraksi ekonomi ini. Menurut Ajib, hal ini mengancam sustainability PDB tahun 2020 sebesar 1,1 triliun dollar AS.

Ajib mengatakan, HIPMI berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan ekonomi saat ini. Hal ini diwujudkan HIPMI dengan menggelar konsolidasi dengan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada Jumat-Minggu (5-7/3/21). Rakernas ini dilakukan dengan metode hybrid, secara off-line dan on-line dan dibuka langsung dari istana negara oleh Presiden Joko Widodo.

“Dengan infrastruktur di 34 provinsi dan 420 kabupaten/kota, HIPMI dengan 30.000 anggota aktif, dan kisaran 70 persen bergerak di bidang UKM, HIPMI siap menjadi pengurai masalah dan jawaban atas tantangan ekonomi saat ini,” kata Ajib.

Ajib menambahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen pada tahun 2021, menjadi tantangan bersama, dan HIPMI mengagendakan  Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah target mutlak yang menjadi tanggung jawab kolegial bersama, termasuk dunia usaha.

“Rakernas Hipmi, akan menjadi ajang konsolidasi dan menegaskan komitmen HIPMI untuk menjadi bagian partner pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” kata Ajib.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Perkuat Pembiayaan Perumahan

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program...

Breaking News3 hari lalu

  Webinar Pajak DDTC Tax Week: Komprehensif, Gratis, dan Banyak “Doorpize”

Jakarta, Majalahpajak.net – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah tiba. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Wajib Pajak tetap...

Breaking News4 hari lalu

Rakernas HIPMI, Konsolidasi Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kontraksi ekonomi yang timbul karena pandemi, menyisakan banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera ditangani dengan tepat,...

Breaking News5 hari lalu

Komunitas PajakMania Gelar 10 Seri Webinar Kelas Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Komunitas PajakMania menggelar Kelas PajakMania Jawa Roadshow tahun 2021 Seri ke-8 pada Sabtu, (27/3/21). Seri ini merupakan...

Breaking News1 minggu lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News1 minggu lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News2 minggu lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News2 minggu lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News2 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News3 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved