Connect with us

Breaking News

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Diterbitkan

pada

 

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus BudimanRuruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kanwil DJP Jakarta Barat Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Ini Meningkat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Mengawali tahun 2022 dimulai dengan rasa optimisme tinggi dengan kerja keras dan usaha yang gigih untuk menghimpun penerimaan negara meskipun pandemi Covid-19 masih terus membayangi. Membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi.

Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tecermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Fathimati Zahra mengatakan, kerja keras selama tahun 2021 menghasilkan pencapaian penerimaan pajak untuk Kanwil DJP Jakarta Barat sebesar Rp 43.186.657.305.748,00 atau 98,69 persen  dari rencana penerimaan pajak dan dengan angka pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 16.46 persen dari total penerimaan pajak tahun 2021. Penerimaan pajak tahun 2021 masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 49,7 persen dari total penerimaan pajak.

“Diharapkan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak tahun 2022,” kata Zahra dalam keterangan tertulis Rabu (19/1/22).

Seperti diketahui, pada Oktober 2021 telah diundangkan UU No.7 Tahun 2021 atau disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut adalah suatu bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi yang luar biasa akibat Covid-19. Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang dibarengi dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit.

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Zahra menjelaskan, salah satu yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

PPS merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui, pertama, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan kedua, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan akan terus berjalan pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak diproyeksikan mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak menyampaikan SPT.

Untuk menyukseskan program tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat membuka layanan Helpdesk untuk Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui informasi secara lengkap tentang program tersebut. Layanan Helpdesk PPS dibuka setiap hari Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Lanjut baca

Breaking News

Ketika Pajak Bikin Rileks dan Terbahak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Menjalani profesi di bidang pajak tidaklah mudah. Selain selalu berkutat dengan angka, ada banyak sekali hal-hal yang membuat seorang profesional di bidang pajak untuk susah tertawa lepas, mulai dari aturan yang berubah-ubah, deadline yang tidak mengenal akhir pekan dan hari libur, hingga sengketa pajak. Melihat hal tersebut, Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3) dan DDTC News mengadakan support group daring bertajuk “Cerita & Humor Pajak” tahap pertama pada Sabtu (15/01).

Senior Partner DDTC sekaligus Co-founder IHIK3 Danny Septriadi mengungkapkan, ketika tertawa, tubuh kita merilis hormon oxytocin atau hormon kasih sayang, dan hormon ini dapat memperbaiki emosi seseorang, sehingga tidak terlalu berlarut-larut tenggelam dalam stres karena pekerjaan.

“Sudah menjadi stereotip, kalau orang yang berprofesi di bidang pajak isinya orang-orang serius semua. Kami berharap Anda semua yang hadir di sini bisa menjadi duta, supaya profesi yang serius ini jangan menjadi semakin serius,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam acara ini, pihaknya berhasil mengumpulkan belasan praktisi dan akademisi pajak dalam suatu ruang virtual Zoom untuk saling bertukar cerita dan tertawa bersama. Selain itu, acara ini juga diikuti para Wajib Pajak lintasprofesi, dari pengajar pajak, konsultan pajak, staf keuangan beragam instansi, sampai pensiunan karyawan.

“Nah, kesempatan ini bisa kita jadikan untuk belajar menjalankan profesi kita secara lebih ikhlas, lebih cair, bahkan bisa sambil bercanda,” tambahnya.

Salah satu staf dari suatu perusahaan swasta membagikan cerita yang cukup ironis tentang profesinya itu. Dikisahkan, ia rutin mengurus pajak selama bertahun-tahun sejak masih single, namun ketika ia menikah justru lupa membayar pajak sehingga perusahaan harus menanggung sanksi denda.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, saya membayarkan denda itu menggunakan uang pribadi, lebih tepatnya menggunakan ‘uang amplop’ yang saya dapatkan dari pesta pernikahan saya,” tuturnya sambil tertawa.

Selain itu, seorang pengajar pajak di perguruan tinggi negeri juga tak mau ketinggalan untuk turut berbagi cerita. Menurutnya, profesinya yang ia jalankan mempunyai tantangan tersendiri, yaitu menjaga ketertarikan dan animo mahasiswa di kelas. Maka, ia menggunakan humor di tengah mengajar. Salah satunya adalah anekdot tentang sikap petugas pajak zaman dulu yang terlalu kaku dengan alasan serba “pokoknya”.

“Zaman sekarang, pendekatan petugas pajak sudah lebih humanis daripada dulu. Dulu, tiap berdebat sama petugas pajak, jawaban mereka selalu ‘Ya pokoknya segini’, ‘Ya pokoknya aturannya begitu’. Karena ini enggak benar, saya mencoba mengingatkan petugas pajak tadi, ‘Pak, jangan cuma pokoknya-pokoknya saja dong! Padahal selain pokoknya, kan ada (sanksi administrasi) bunganya juga!’,” kata pria berkacamata itu diikuti tawa peserta lainnya juga.

Sebelumnya, IHIK3 sudah enam kali membuat support group virtual serupa dengan audiens yang lebih heterogen. Dari survei yang  dilakukan terhadap 10 peserta support group yang berkenan terlibat, 70 persen di antara mereka mengklaim merasa lebih bahagia setelah bergabung dalam sesi tersebut.

Selanjutnya, acara serupa juga akan diadakan pada Sabtu, 12 Februari 2022. Rencananya, sesi ini khusus untuk para petugas pajak di seluruh Republik Indonesia. Bagi yang ingin sejenak mengendurkan syaraf kepenatan, ikuti humor virtual bersama IHIK3 dan para punggawa pajak. Siapa tahu bisa rileks, bahkan terbahak.

Lanjut baca

Breaking News

Bantu Sukseskan PPS, Halim Santoso & Associates Adakan Diskusi Virtual  

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah mulai dijalankan sejak awal tahun hingga enam bulan ke depan atau 30 Juni 2022. Setelah berlaku, ternyata banyak Wajib Pajak yang langsung memanfaatkan program ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 14 Januari 2021, sudah ada sebanyak 4.284 Wajib Pajak yang memanfaatkan program ini. Dengan total nilai harta bersih mencapai Rp 2.610,15 miliar.

Dalam semangat melancarkan berlangsungnya PPS, Halim Santoso & Associates mengadakan web seminar (webinar) kupas tuntas tata cara pelaksanaan PPS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021, untuk meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan PPS, pada Jumat (14/1).

Sehingga, pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, bisa ketahui dan diikuti oleh Wajib Pajak.

Halim Santoso berharap, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi hasil dari pelaksanaan webinar sosialisasi PPS kali ini. Pertama, Wajib Pajak mudah memahami PPS serta melaksanakannya. Kedua, Wajib Pajak dapat tidur nyenyak karena akan terhindar dari tindakan hukum pemeriksaan sebagaimana diatur undang-undang.

Ketiga, meningkatkan kepatuhan atas dasar kesukarelaan dalam membayar pajak. Melalui pungutan pajak atas dasar undang-undang tentu menjadi harapan bersama menuju Indonesia yang sejahtera.

Pada webinar yang dihadiri 300 peserta tersebut, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti membahas beragam kasus dan teknis pelaksanaan PPS secara gamblang dan lugas. Tak hanya itu, peserta webinar juga dibimbing agar dapat dengan mudah mengisi jenis formulir PPS yang telah disediakan.

Inge menyebut, PPS dilakukan secara daring melalui akun Wajib Pajak di situs resmi DJP yang dibuka selama 24 jam dan 7 hari seminggu, sehingga peserta PPS bisa melakukannya kapan saja dan tak perlu lagi ke kantor pajak. Hal ini memungkinkan karena DJP telah didukung oleh perkembangan kebijakan digitalisasi dan integrasi jaringan, demi semakin memudahkan Wajib Pajak menyampaikan laporan PPS atau pun kewajiban perpajakan lainnya.

Di acara yang didukung oleh Perkoppi, P3HPI, serta Majalah Pajak ini, Partner Halim Santoso & Associates Meco Sitrardja mengatakan, PPS tidak hanya dilihat dari perspektif keuntungan yang dibayar oleh Wajib Pajak, tapi perspektif nasional di mana Indonesia memiliki visi 2045 sebagai negara yang adil, makmur, dan maju.

“Kalau kita melihat, dampak Program Pengungkapan Sukarela di tahun 2022 selama enam bulan ke depan ini kita akan melihat perputaran arus kas yang sangat tinggi di negara kita, yang justru akan menstimulus pemulihan ekonomi di negara kita. Jadi, kita berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela ini bukanlah sesuatu yang only for the job, tapi untuk suatu tujuan pemulihan ekonomi di Indonesia,” urainya.

Ia pun mengajak peserta webinar yang didominasi oleh konsultan pajak ini untuk menyukseskan PPS, dengan menyosialisasikan dengan baik dan mengarahkan Wajib Pajak menjadi orang yang terbuka dan beriktikad baik. Karena, konsep PPS sejatinya berlandaskan asas iktikad baik Wajib Pajak untuk menjadi orang yang transparan dalam mengungkap harta mereka dan sesuai dengan peraturan.

“Sehingga, kita melihat ke depan mereka bisa membuat suatu usaha yang lebih baik, penghidupan yang lebih baik, dan negara memiliki tax base yang lebih luas untuk menyupport APBN di tahun-tahun selanjutnya,” tutupnya.

Lanjut baca

Populer