Connect with us

Breaking News

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Diterbitkan

pada

 

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus BudimanRuruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer