Connect with us

Breaking News

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Ruruh Handayani

Published

on

 

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus BudimanRuruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Sejar Panjaitan

Published

on

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Continue Reading

Breaking News

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Aditya Wibisono

 

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang semula tahun 2024 menjadi tahun 2020. Ini adalah ketiga kalinya DJP mengalami reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan.

Tujuan yang ingin dicapai di jilid III ini antara lain terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel selain sinergi antarlembaga yang optimal, terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi dan mencapai tax ratio 15 % (walaupun perhitungan World Bank menunjukkan bahwa untuk menjalankan standar pembangunan yang berkelanjutan, tax ratio yang dibutuhkan adalah 16%).

Tujuan terakhir dari reformasi perpajakan adalah terwujudnya peningkatan kepercayaan WP terhadap institusi pajak yang signifikan. Dibarengi keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan WP, baik formal maupun material, akan meningkat.

Latar belakang diperlukannya reformasi perpajakan jilid III ini berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini ada perlambatan ekonomi global, sebut saja yang diakibatkan oleh Trump Effect, perlambatan ekonomi Tiongkok, tingkat bunga negatif dan kenaikan suku bunga oleh the FED. Semua itu berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang akhirnya  sampai pada rendahnya kepatuhan WP.

Tim reformasi perpajakan sebenarnya telah mempersiapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut dengan 21 inisiatif strategis yang akan membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang lebih baik, mulai dari penguatan tugas dan fungsi sampai dengan penyusunan RUU Bea Meterai. Namun, ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Dukungan eksternal

Kerja tim Reformasi Perpajakan akan menjadi lebih berat tanpa adanya dukungan yang konsisten dari seluruh pihak. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tentunya. Misalnya, peraturan yang menjadi dasar bagi perubahan menyeluruh di organisasi sebesar DJP, anggaran, peran pimpinan dan juga dukungan dari seluruh pegawai yang tentunya menginginkan agar DJP dapat menjadi institusi yang lebih baik dan dapat dibanggakan.

Tidak berlebihan rasanya jika peran serta seluruh pihak ini akan menentukan momentum reformasi perpajakan sampai dengan berakhirnya nanti. Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Jenderal Pajak bahkan melantik 298 Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan dari seluruh unit kerja DJP dengan harapan mereka akan membantu menggaungkan reformasi perpajakan ini. Mustahil rasanya para pegawai DJP yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 42 ribu akan seluruhnya mendukung program reformasi jika mereka tidak mengerti bahkan tahu bahwa saat ini reformasi sedang berlangsung.

Seluruh duta komunikasi yang dilantik, terpilih dari berbagai unit dengan kriteria yang telah ditentukan yang utamanya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni agar mampu menyampaikan pesan dan materi reformasi perpajakan kepada para pegawai di kantor di mana para duta komunikasi tersebut bekerja.

Duta komunikasi tersebut juga telah berkomitmen untuk menyampaikan pesan reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk, seperti rapat pembinaan, kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, apel rutin bulan dan sebagainya. Bahkan untuk membantu kerja pada duta ini, strategi komunikasi reformasi perpajakan sesuai kondisi masing-masing kantor pun disusun agar seluruh kegiatan penyampaian pesan reformasi perpajakan ini bisa fokus.

Seandainya dukungan dari seluruh pegawai dapat diperoleh, akan lebih mudah bagi pihak eksternal untuk turut mendukung juga program reformasi perpajakan ini terutama untuk para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting rasanya bagi seluruh pihak untuk dapat memelihara momentum reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk dan upaya agar dukungan terhadap keberhasilan program reformasi dapat terus terjaga.

Keberhasilan reformasi perpajakan akan bermuara pada peningkatan trust WP terhadap DJP, peningkatan jumlah WP, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi momentum positif pasca-Amnesti Pajak.

Continue Reading

Breaking News

Tiga Pilar Sukses Pajak

Heru Yulianto

Published

on

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam seminar nasional yang diadakan IKPI di Jakarta, Kamis (29/8), asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini mengangkat tema pentingnya kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), IKPI, dan fiskus sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

“Jika tiga pilar yakni WP, konsultan pajak, dan DJP mempunyai semangat yang sama, ini bisa menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak,” ungkap Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengemukakan, pengetahuan para konsultan pajak harus semakin maju dan tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata.

“Harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus menjelaskan aspek penting yang terdapat dalam RUU konsultan pajak, yaitu kemandirian dan profesionalisme.

“Jadi, kita menyediakan kemudahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membatasi agar masyarakat tidak terkecoh dengan konsultan pajak yang tidak kompeten di bidangnya,” tutur Kismantoro. Ia menambahkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan peran strategis konsultan pajak yang berada di antara WP dan otoritas pajak. Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi di era digital akan turut berdampak terhadap fungsi konsultan pajak yang juga mengalami disrupsi.

“Konsultasi sekarang tidak perlu tatap muka, maka mungkin akan berbasis aplikasi. Konsultan pajak harus melakukan penyesuaian dan meningkatkan kemampuan baik kompetensi maupun soft skill,” kata Prastowo.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending