Terhubung dengan kami

Breaking News

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

 

Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul.

Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan, dataran tinggi, dan rendah. Wilayah timur Indonesia itu juga memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, yang menjadi potensi pariwisata sekaligus sumber mata pencaharian bagi rakyat Maluku.

Di sisi lain, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Terutama dalam proses ekstensifikasi dan membangun kepatuhan Wajib Pajak (WP). Saat ini, administrasi perpajakan Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas pajak dituntut untuk bisa memahami kondisi wilayah dan kultur sosial setempat, kemudian bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Menyadari hal itu, KPP Pratama Ambon pun selama ini senantiasa membangun sinergi yang baik kepada semua pihak, termasuk dengan unsur legislatif.

Salah satu Wajib Pajak KPP Pratama Ambon, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Maluku yang sering berdiskusi dengan KPP Pratama Ambon adalah Luthfi Sanaky. Kepada Majalah Pajak, akhir September lalu ia menceritakan pengalamannya bersinergi dengan KPP Pratama Ambon.

“Maluku dikenal sebagai penghasil bumi dari dulu, dari pra-Kemerdekaan sampai Kemerdekaan. Kita terkenal dengan cengkih, pala, kopra dan cokelat. Kenapa pajaknya masih jauh di bawah?” ujarnya mengawali wawancara.

Luthfi yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini diundang beberapa kali oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon La Masikamba, untuk mendiskusikan jalan keluar atau terobosan agar pelaku usaha di area Maluku bisa patuh pajak. Sebagai salah seorang publik figur yang patuh pajak, Luthfi pun didaulat untuk menyampaikan pandangannya tentang pajak di hadapan para pengusaha setempat.

“Saya diundang untuk testimoni di hadapan pengusaha-pengusaha itu. Sebagai pribadi, terutama sebagai anggota DPRD tentu kami memberikan dukungan penuh (kepada KPP). Sewaktu testimoni seperti ada tanggung jawab moralnya juga, tidak sekadar testimoni lalu kami balik kanan, enggak. Kami cukup intens.”

Walau tidak secepat membalikkan telapak tangan, mendekatkan pajak kepada pelaku usaha dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung, menurut Luthfi, hasilnya lebih efektif. Hal itu pun jelas terlihat saat program Amnesti Pajak yang selesai akhir Maret lalu. Selain berbicara di media sosial, televisi, dan cetak, ia turut hadir dalam diskusi perpajakan mengenai Amnesti Pajak.

“Diskusi tersebut disertai dengan sedikit shock therapy. ‘Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, ada risiko ini, dan jika risiko ini ada bla, bla, bla.’ Itu (diulang) secara beberapa kali. Kami jelaskan semua risiko-risiko dan manfaat pajak,” tutur putra daerah kelahiran Sirisori Islam, 24 April 1960 ini.

Dengan sosialisasi yang intens tersebut, animo masyarakat terhadap kesadaran pajak mulai muncul. Masyarakat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak pun meningkat drastis, meskipun kewajiban membayar belum terlalu maksimal.

Memahami kultur

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Maluku ini juga menambahkan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang belum menjadi WP juga dibutuhkan pemahaman kultur ketaatan. Sebab, penduduk di provinsi seluas 712.480 kilometer persegi ini sangat menghormati raja-raja yang memimpin di negeri (desa) masing-masing. Maka, jika raja, pejabat daerah, dan pejabat instansi lain bersikap sebagai model ketaatan, masyarakat pun akan mengikuti.

“Kalau kepalanya sudah taat, biasanya bawahnya ikutan. Itu memang kultur kami. Kami hormat raja. Begitu dihargai yang tua. Jadi, mulailah dari gubernurnya, panglima, kapolda, kemudian dari walikota, dan tokoh-tokohnya.”

Luthfi pun merasa bangga bisa terlibat dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak di daerahnya tersebut, bahkan bisa dibilang telah tercipta kultur baru di masyarakat. Kini, pajak tidak lagi ditakuti. Masyarakat tak lagi tabu atau takut membicarakan pajak di keseharian atau di sela aktivitas mereka. “Di publik yang berpuluh tahun tidak teriak pajak, tidak mendiskusikan pajak, kok tiba-tiba di pasar ada yang bilang dengan dialek Ambon yang kental, ‘Eh, ose sudah bayar ose ka pajak belum?’ Jadi, dialek-dialek itu terdengar di restoran, di rumah kopi. Terasa sekali.”

Lulusan Magister Hukum Universitas Pattimura ini juga tak menutup mata bahwa masih banyak WP yang belum patuh pajak meskipun telah diimbau untuk membayar. Ia menyebut bahwa perilaku tidak tertib sudah menyatu menjadi karakter, dan bukan karena ketidaktahuannya.

“Kalau orangnya sudah nakal, dia tetap nakal. Jadi, itu sudah bukan soal kesadaran pajak lagi, kesadaran hukum, dan kesadaran sosial. Bahkan, kalau dia Muslim mungkin jarang ke masjid; kalau dia Kristiani mungkin jarang ke gereja.”

Namun, bagi masyarakat yang awam tentang peraturan perpajakan, Luthfi pun mengimbau agar bertanya pada orang yang tepat, seperti petugas pajak, atau konsultan pajak untuk menghindari penipuan ataupun salah pendampingan. Sedangkan untuk KPP Pratama Ambon, ia berharap tidak capai-capai untuk terus mengadakan sosialisasi dan tak segan memberi sanksi kepada WP nakal.-  Agus BudimanRuruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Breaking News

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

CEO & Founder OnlinePajak Charles Guinot/Foto: Dok. OnlinePajak

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir Teknologi oleh Forum Ekonomi Dunia. Perusahaan yang diluncurkan pada 2015 ini, membantu perusahaan dalam hitung, setor, dan lapor pajak melalui platform terintegrasi yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dengan aplikasi OnlinePajak, membayar pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Wajib Pajak cukup membutuhkan waktu lima menit dari 221 jam yang biasanya diperlukan dalam melakukan aktivitas perpajakan, termasuk efiling setiap tahunnya. OnlinePajak memperlancar proses perpajakan yang pada akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan dan pemasukan negara dari pajak.

Penghargaan ini adalah tahap awal dari ratusan perusahaan di seluruh dunia yang terlibat dalam desain, pengembangan, inovasi baru, dan penyebaran teknologi untuk dampak yang signifikan terhadap bisnis dan masyarakat.

Nomine Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia tahun ini adalah yang paling beragam, baik secara geografis maupun dalam hal gender—25% merupakan wanita, dan mayoritas (52%) berasal dari daerah di luar Amerika Serikat dan Sillicon Valley dengan wakil dari tiap-tiap benua. Ada pula berbagai macam teknologi yang dipelopori oleh para pionir, meliputi teknologi kecerdasan buatan, big data dan internet-of-things (IoT), bioteknologi, blockchain, dan keamanan cyber.

Founder dan CEO OnlinePajak Charles Guinot akan berpartisipasi dalam “Summer Davos”, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia yang akan diselenggarakan di Tianjin, Cina, 18-20 September mendatang. Diakui sebagai Pelopor Teknologi oleh Forum Teknologi Dunia adalah suatu kehormatan bagi Charles.

“Kami bertekad menjalankan visi kami untuk membuat wajib pajak menjadi lebih cerdas dan patuh terhadap perpajakan. Sekarang, Wajib Pajak dapat mengelola pajak dengan cara yang lebih sederhana, tapi tetap efektif, akurat, aman, cepat, patuh, dan transparan,” kata Charles.

Penghargaan ini menurut Charles datang di waktu yang ideal karena pihaknya tengah mengambil langkah berikutnya sebagai perusahaan untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya untuk bergabung dengan misi OnlinePajak.

Sementara itu, Kepala Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia Fulvia Montresor mengatakan, dirinya menyambut OnlinePajak dalam kelompok Pelopor Teknologi yang beragam tersebut.

“OnlinePajak dan rekan-rekan pelopor lainnya adalah yang terdepan dalam membentuk Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung, dan kami percaya ini akan mengubah masyarakat dan industri dengan cara positif  ke depannya,” ujar Kepala Pelopor Teknologi Forum Ekonomi Dunia Fulvia Montresor.

Para Pelopor Teknologi dipilih dengan ketat oleh komite seleksi yang terdiri atas lebih dari 60 akademisi, pengusaha, pemodal ventura, dan eksekutif perusahaan. Panitia mendasarkan keputusannya pada kriteria: inovasi, dampak potensial, dan kepemimpinan. Penerima pelopor teknologi termasuk Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Spotify, Twitter, Palantir Technologies, dan Wikimedia.

Awal tahun ini, OnlinePajak menciptakan sejumlah inovasi termasuk di antaranya PajakPay, PajakPartner, dan pengimplementasian blockchain dalam sistem perpajakan. Blockchain OnlinePajak adalah teknologi disruptive untuk menjawab kendala-kendala perpajakan yang banyak dirasakan wajib pajak.

OnlinePajak berharap teknologi blockchain mampu membuat masyarakat di Tanah Air semakin taat dan melek pajak. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat mencapai target. Sejak 2015, OnlinePajak yang merupakan aplikasi alternatif DJP telah membantu lebih dari 800 ribu Wajib Pajak termasuk individu dan Badan. Puncaknya, OnlinePajak berhasil mengelola Rp 43 triliun pajak di akhir 2017 dan menargetkan pengelolaan pajak Rp 100 triliun di tahun ini.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan sambutan usai menyampaikan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Filing di Gedung Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Peryataan ini disampaikan Marsekal Hadi Tjahjanto usai menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara on-line melalui e-Filing di Gedung Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Mantan Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini menegaskan, pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan bangsa karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, membiayai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta membangun infrastruktur bagi Indonesia yang lebih baik. Ia juga mengingatkan

“Kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah wujud cinta tanah air bagi setiap prajurit TNI dan juga seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak,” tegas Hadi Tjahjono.

Proses penyampaikan SPT bersama para Kepala Staf TNI pun disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Robert memaparkan, tahun 2018, target APBN yang harus dikumpulkan oleh DJP dari penerimaan pajak lebih kurang Rp 1424 triliun atau tumbuh 23% dari tahun lalu.

“Kami menghimbau supaya penyampaian SPT lebih awal lebih bagus dan kami sangat berterima kasih untuk jajaran TNI khususnya panglima yang bersedia menyampaikan SPT lewat e-Filing,” ungkap Robert

Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia melalui perluasan penggunaan sistem informasi dan teknologi modern agar lapor pajak lebih mudah, cepat, dan aman. Utntuk mendukung upaya DJP tersebut TNI menunjuk beberapa tempat di Mabes TNI sebagai supervisi dan panduan untuk membantu para prajurit TNI yang ada di Jakarta untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat Capital Life Syariah, Gedung Sona Topas, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2017).

Perjanjian tersebut bertujuan untuk memasarkan produk asuransi syariah. Produk yang dipasarkan pada awal kerjasama adalah Asuransi Travellin merupakan produk dari Unit Usaha Syariah Asuransi Adira Dinamika dan Asuransi Capital Amanah yang merupakan produk dari Capital Life Syariah. Perpaduan kedua produk tersebut dapat memberikan manfaat perlindungan kematian akibat kecelakaan maupun penyakit, dan perlindungan kerugian untuk  perjalanan umrah.

Direktur Utama Capital Life Syariah Fitri Hartati menyampaikan, sebagai perusahaan asuransi syariah baru, Capital Life Syariah telah mendapatkan Kontribusi yang signifikan.

“Capital Life Syariah akan mengembangkan kerjasama untuk pangsa pasar pariwisata domestik melalui pasar FinTech. Selain produk kumpulan Capital Life Syariah juga memiliki produk unggulan untuk perorangan yaitu Capital Proteksi Berkah (CPB), merupakan asuransi dwiguna dengan dengan unsur tabungan,” kata Fitri Hartati.

Julian Noor selaku Direktur Utama Asuransi Adira Dinamika menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan jawaban atas tantangan yang harus dihadapi industri asuransi agar produk asuransi menjadi lebih sederhana sehingga nyaman dan mudah untuk dipahami oleh nasabah maupun masyarakat. Selain produk Travellin, Adira juga memiliki berbagai produk yang memberikan perlindungan bagi pelanggan maupun keluarga pelanggan di seluruh Indonesia seperti produk asuransi kendaraan bermotor hingga asuransi properti dan marine cargo.(Han)

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending