Connect with us

Breaking News

Tingkatkan Kualitas Data WP

Novita Hifni

Published

on

Foto   : dok.P2Humas DJP (Media Gathering Batam)

DJP akan terus meningkatkan kualitas data wajib pajak yang dihimpun di lapangan untuk membidik potensi ekonomi di tiap wilayah sebagai bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak 2023

 

Majalahpajak.net – Ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 dan kekhawatiran akan terjadinya penurunan di sejumlah sektor usaha merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dari jauh hari. Penurunan kegiatan bisnis tentu nantinya akan berdampak pula pada penerimaan pajak ke negara. Menghadapi  tantangan di tahun depan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengemukakan, substansi dari kebijakan pengamanan penerimaaan pajak merupakan bagian dari implementasi Perencanaan Strategis DJP 2020-2024. Implementasi kebijakan itu bertujuan untuk pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Ia memaparkan sejumlah aspek yang menjadi fokus strategi optimalisasi penerimaan pajak atas wajib pajak kewilayahan tahun 2023 yaitu : peningkatan baseline pembayaran pajak melalui penambahan WP baru, pengawasan WP dalam kegiatan ekspor/impor, pengawasan WP di lingkungan instansi pemerintahan desa/bendahara desa, dan pengawasan pembayaran pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kewajiban pembayaran pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri, pengawasan tindak lanjut WP pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang berkualitas, dan pembentukan basis data spasial.

“Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan nantinya dilakukan secara berkualitas oleh para AR untuk melihat potensi di tiap daerah,”papar Aim di acara Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Batam, Selasa (29/11).

Baca Juga: Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan data jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 24 November 2022 yang mencapai 16,8 juta WP atau naik 6,68 persen secara year on year dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77 juta WP. Untuk penyampaian SPT Tahunan Badan terdapat 1,15 juta WP atau naik 6,46 persen. Adapun SPT Tahunan Orang Pribadi sebanyak 15,68 juta WP atau naik 6,70 persen.

“Saat ini penyampaian SPT melalui e-Filing semakin diminati. Untuk SPT Badan jumlahnya mencapai 188.600 laporan dan SPT OP ada 12,5 juta laporan. Sehingga pelaporan SPT yang melalui e-Filing totalnya sebanyak 12,75 juta laporan,”terangnya.

Sementara itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan tentang penguatan ekstensifikasi pajak sebagai strategi penerimaan pajak 2023. Dalam hal ini, pihaknya akan memprioritaskan pengawasan terhadap para WP yang tergolong lapisan orang kaya (high individual person). Menurutnya, saat ini DJP sudah memegang data WP yang terdaftar di Large Tax Office (LTO).

“Ini demi asas keadilan dan juga untuk mencermati kemungkinan mereka punya aset yang belum terlaporkan. Hal ini akan jadi bahan analisis,”jelas Neil.

Baca Juga:  Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Ia juga menjelaskan tentang kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2022 yang sangat baik yakni Rp1448,17 triliun atau 97,5 persen dari target penerimaan pajak 2022 yang sebesar Rp1.484 triliun. Pencapaian itu masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis pajak tahun 2021 yang rendah, dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Neil memaparkan kebijakan penerimaan pajak 2023 yang menekankan pada empat aspek, yaitu : optimalisasi perluasan basis pemajakan, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis dan regulasi, insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat P2Humas DJP Dwi Astuti dan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Cucu Supriatna. Cucu mengatakan, realisasi penerimaan pajak di wilayah setempat hingga Oktober 2022 mencapai Rp7,9 triliun atau 93,74 persen. Menurutnya, penerimaan di Kanwil DJP Kepulauan Riau tidak terpengaruh oleh komoditas dan selalu mengalami pertumbuhan dalam empat tahun terakhir. Tahun ini target penerimaan pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau sebesar Rp8,4 triliun. –

Breaking News

Apresiasi Wajib Pajak Prominent, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Gelar “Tax Gathering”

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Beberapa waktu lalu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit mengadakan kegiatan Tax Gathering Tahun 2024 bertempat di Grand Ballroom Klub, Kelapa Gading, Jakarta. Dimana kegiatan tersebut mengundang 50 Wajib Pajak Prominent penentu penerimaan di Wilayah Kecamatan Duren Sawit.

Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Amty Nurhayati memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Wajib Pajak yang telah menjadi pilar dalam pencapaian target sejak Tahun 2021 hingga 2023.

“Prestasi ini tidaklah terwujud tanpa dukungan penuh dari para wajib pajak, mitra, dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasi Bapak Ibu semua,” ungkapnya dalam keterangan resmi, diterima Majalah Pajak pada Sabtu (24/02).

Pada kesempatan tersebut, ia meminta dukungan seluruh Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Lebih lanjut, Amty juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menjalani rangkaian Reformasi Perpajakan dimana sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 ini berfokus kepada Program Reformasi Perpajakan yang dinamakan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau yang lebih dikenal dengan CTAS (Core Tax Administrasi System) yang merupakan bagian dari tema Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis dalam sistem Reformasi Perpajakan.

“Untuk jadwal sosialisasi kepada Wajib Pajak akan dilaksanakan sejak bulan JanuariMei untuk penyampaian materi Probis dan SOP PSIAP, dan untuk Edukasi Aplikasi secara Hands-on kepada Wajib Pajak akan di laksanakan pada bulan Mei-Juni dan Juli – Desember,” tambahnya.

Salah satu wajib pajak prominent yang hadir dalam kegiatan adalah Gisela Anastasia yang merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Gisela menjelaskan terkait testimoni pelayanan selama menjalankan kewajiban perpajakan dan mengaku sangat terbantu dengan pelayanan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit saat melaporkan SPT Tahunannya.

“Terima kasih sekali untuk AR KPP Duren Sawit yang selalu mengingatkan juga membantu saat pelaporan SPT Tahunan. Pada kesempatan ini saya juga ikut mengajak seluruh peserta untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu agar lebih nyaman,” ujar Gisela.

Kegiatan ditutup dengan Pelaporan SPT Tahunan bersama sebagai dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Duren Sawit (FORKOPINCAM) dalam rangka Pekan Panutan yang diwakili oleh Camat Duren Sawit Kelik Sutanto, Danramil 08/Duren Sawit Hadi Sasmungi, dan Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno.

Dengan diselenggarakannya kegiatan tax gathering tersebut, diharapkan agar kolaborasi dan sinergi yang terjalin antara KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan seluruh wajib pajak, mitra, serta stakeholder terus berlanjut, sehingga target penerimaan APBN dapat tercapai sesuai harapan.

Continue Reading

Breaking News

Jalin Sinergi Tiga Pilar Kecamatan Tambora, KPP Pratama Jakarta Tambora Gelar “Gathering”

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.KPP Pratama Jakarta Tambora

Pembangunan nasional adalah tugas seluruh komponen bangsa. Setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Maju termasuk dengan membayar pajak sesuai ketentuan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tambora menggandeng Tiga Pilar Kecamatan Tambora melakukan sinergi dan kolaborasi melalui kegiatan gathering yang dilangsungkan di KPP Pratama Jakarta Tambora, beberapa waktu lalu.

Dimana kegiatan tersebut mengambil tema “Tambora Bersinergi, Berkarya Membangun Negeri” dan dihadiri langsung oleh Danramil 02/Tambora Mayor Infantri Muhlisin, Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida, Camat Tambora Holi Susanto, Perwira Seksi Operasi Kodim Jakarta Barat Kapten CHB Wahidin, para lurah di lingkungan Kecamatan Tambora, para Babinsa Koramil02/Tambora, serta para Babinkamtibnas Polsek Tambora.

Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Jakarta Tambora Eko Hadiyanto menyampaikan pentingnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mulai dari pembangunan infrastruktur antara lain Jembatan Youtefa di Papua, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rumah Sakit Komodo di Labuan Bajo, dan rehabilitasi sekolah di berbagai daerah yang sumber dananya berasal dari pajak sebesar 82 persen.

“Tahun ini, KPP Pratama Jakarta Tambora memperoleh amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.053 miliar. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk Tiga Pilar di Kecamatan Tambora,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/02).

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 31 Juli 2024 dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) sebelum 31 Maret 2024.

“Sebagai bentuk pelayanan optimal kepada masyarakat, KPP Pratama Jakarta Tambora akan membuka pojok pajak di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Tambora serta beberapa pusat perniagaan,” tambahnya.

Sebelumnya, KPP Pratama Jakarta Tambora juga telah membuka layanan pojok pajak di Polsek Tambora pada tanggal 6 Februari 2024 dan di Kantor Kecamatan Tambora pada tanggal 19 Februari 2024.

Sementara itu, Danramil 02/Tambora Mayor Infantri Muhlisin menyambut baik kegiatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah yang diinisiasi KPP Pratama Jakarta Palmerah ini. Selain itu, pihaknya juga memberikan dukungan penuh dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024.

“Menindaklanjuti pertemuan pada hari ini, kami sangat mendukung seluruh kebijakan dan proses-proses yang bertujuan untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muhlisin.

Continue Reading

Breaking News

Kemendag Fasilitasi Ekspor Perdana Produk UKM Ke Negara Nontradisional Senilai 2,14 Juta Dollar AS

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Export Center Surabaya berhasil memfasilitasi dua pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar internasional, khususnya nontradiosional. Pelaku UKM tersebut berhasil melakukan ekspor perdana produk dekorasi rumah dan perikanan dengan nilai total 2,14 juta dollar AS di Surabaya, Jawa timur (Jatim).

Pelaku UKM tersebut terdiri atas CV Wahana Surya dan PT Daya Matahari Utama. CV Wahana Surya dengan produk dekorasi rumah dan perabotan rumah tangga plastik berhasil melakukan ekspor senilai 2 juta dollar AS ke Tahiti dan Qatar. Sedangkan PT Daya Matahari Utama memulai penetrasi pasar internasionalnya dengan produk gurita ke Korea Selatan senilai 57,7 ribu dollar AS diikuti pengiriman lobster, tuna, dan makarel ke Malaysia senilai 79,8 ribu dollar AS.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Kemendag Didi Sumedi mengungkapkan, kesuksesan ekspor ini mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi pasar yang telah lama dicanangkan Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang di pasar prospektif nontradisional.

Selain itu, dukungan kuat dan fasilitasi yang diberikan Export Center Surabaya menjadi faktor penting dalam membuka jalan bagi kedua perusahaan ini untuk mencapai pasar global.

“Saya mengapresiasi upaya keras kedua UKM tersebut dalam menggarap pasar ekspor baru. Walaupun dihadapkan pada tantangan logistik yang signifikan, terutama jarak antara Indonesia dan negara tujuan ekspor, namun keunikan produk dari tanah air kita menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan dari negara lain,” ungkapnya saat memimpin pelepasan ekspor, dikutip Rabu (21/02).

Ia menambahkan, pelepasan ekspor tersebut tidak hanya menandakan kesuksesan individual pelaku UKM yang terlibat, tetapi juga menegaskan keberhasilan strategi nasional dalam meningkatkan diversifikasi pasar ekspor.

“Dengan terus membangun momentum ini, diharapkan akan ada lebih banyak UKM Indonesia yang mampu memanfaatkan peluang ekspor, membawa produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi ke pasar global, serta memberi kontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Arief Wibisono menegaskan bahwa inisiatif ini membuktikan komitmen Export Center Surabaya untuk secara pro aktif mendukung eksportir Jawa Timur (Jatim) dalam memperluas jangkauan pasar mereka.

“Ini adalah langkah konkret kami dalam mendorong peningkatan ekspor nasional dan menunjukkan potensi besar dari produk-produk lokal kita,” ujar Arief.

Continue Reading

Populer