Connect with us

UMKM Corner

Tingkatkan Daya Saing Ekspor UKM, LPEI dan ASEI Perkuat Kerja Sama

Heru Yulianto

Published

on

Dok.indonesiaeximbank.go.id

Sebagai upaya mendorong kinerja ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) memperkuat ekosistem ekspor melalui pengembangan kerja sama Asuransi Kredit Penugasan Khusus Ekspor Usaha Kecil dan Menengah (PKE UKM).

Di mana, kedua Export Credit Agency (ECA) Indonesia tersebut berkomitmen untuk menyediakan solusi lengkap yang tidak hanya dari sisi pembiayaan melalui program PKE UKM tetapi juga asuransi kredit atas pembiayaan dimaksud. Tentunya upaya ini dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengatasi tantangan dalam peningkatan ekspor dan daya saing di pasar global.

Sinergi LPEI dengan ASEI bertujuan untuk memberikan perlindungan asuransi kredit bagi UKM yang berorientasi ekspor dalam menghadapi risiko gagal bayar dengan menanggung hingga 70 persen coverage.

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin Norhadi mengungkapkan, adanya kolaborasi LPEI dengan ASEI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UKM dan meningkatkan kepercayaan diri UKM dalam mengembangkan produk.

“Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UKM Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (02/07).

Sementara itu, Direktur Utama ASEI Achmad Sudiyar Dalimunthe juga menyampaikan bahwa kerja sama antara Asuransi Asei dan LPEI menunjukkan komitmen kedua institusi dalam mendukung peningkatan ekosistem ekspor nasional.

“Dukungan yang diberikan oleh kedua institusi ini diharapkan dapat mempercepat laju ekspor UKM yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, asuransi Asei juga telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan LPEI yang sama-sama tergabung dalam Asosiasi Internasional Berne Union.

“Diharapkan kerja sama ini dapat membawa keberlanjutan bisnis yang terus bertumbuh bagi kedua belah pihak,” tambahnya.

Selain itu, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya yang telah sukses dalam memberikan fasilitas co-insurance marine cargo. Kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata sinergi antar institusi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN dalam meningkatkan daya saing produk dan ekosistem ekspor Indonesia.

Sebagai informasi, program PKE UKM LPEI merupakan penugasan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.409/KMK.08/2021 yang bertujuan untuk mendukung sektor UKM yang berorientasi ekspor. Program ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mendorong pelaku UKM agar semakin Berani Mendunia. Hingga 27 Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE UKM hingga Rp 1.052 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

UMKM Corner

Kemenperin Proaktif Sosialisasikan Pentingnya Sertifikasi TKDN IK

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) proaktif untuk menyosialisasikan pentingnya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN IK). Fasilitas ini mendorong agar pelaku industri kecil dapat memaksimalkan potensi pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah.

Fasilitas tersebut juga disertai dengan keberpihakan pemerintah kepada IKM maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mewajibkan pemerintah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Inpres tersebut juga mengamanatkan untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM (termasuk IKM) dan Koperasi pada e-katalog nasional, sektoral dan lokal.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan bahwa melalui kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa bagi pemerintah, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

“Sertifikat TKDN IK juga akan meningkatkan kepercayaan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa produk yang dibeli melalui proses pengadaan barang/jasa merupakan barang/jasa produk dalam negeri. Hal tersebut yang mendorong kami untuk terus menyosialisasikan kepada pelaku industri tentang tata cara pengajuan Sertifikasi TKDN-IK,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/07).

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Sertifikasi TKDN-IK, selain menjadi sarana pembelajaran tentang TKDN-IK bagi pelaku industri kecil dan pemerintah daerah,

“Hal tersebut juga menjadi sarana untuk dapat bertukar informasi dan wawasan tentang potensi belanja pemerintah bagi industri kecil,” tambahnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin kembali menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi TKDN IK di Kota Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Di mana kegiatan yang diikuti sebanyak 100 pelaku industri kecil dari Kota Magelang dan Kabupaten Magelang tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan sosialisasi Sertifikasi TKDN-IK, penjelasan mengenai tata cara pengisian data SIINas, hingga sesi pendampingan melalui desk konsultasi Sertifikasi TKDN-IK.

Sekretaris Ditjen IKMA Riefky Yuswandi mengatakan, data pada dashboard monitoring TKDN-IK, per tanggal 16 Juli 2024, dari sebanyak 37.110 permohonan sertifikasi TKDN-IK yang masuk, telah terbit 14.068 sertifikat dengan 17.066 produk. Dari total tersebut, Provinsi Jateng terdapat 1.921 sertifikat dengan 2.575 produk yang juga meliputi kontribusi dari Kabupaten Magelang sebanyak 138 sertifikat dan Kota Magelang sebanyak 50 sertifikat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada pelaku industri kecil, sehingga dapat mengajukan sertifikasi TKDN-IK secara mandiri dan mampu meningkatkan partisipasi pelaku industri kecil di Magelang dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Riefky.

Ia mengatakan bahwa potensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN juga tecermin dari data pada pelaksanaan Acara Business Matching 2024 dengan tema “Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas”, yang diselenggarakan Kemenperin di Bali pada awal Maret 2024. Kegiatan tersebut mencatatkan nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp 1.428,25 triliun.

“Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 585,69 triliun, serta komitmen dari BUMN sebesar Rp 842,56 triliun,” ujarnya.

Riefky pun menjelaskan bahwa data tersebut menjadi gambaran tentang potensi pasar yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh pelaku industri kecil, di tengah kondisi perekonomian nasional yang saat ini menghadapi tantangan.

“Khususnya di sektor industri, akibat dinamika global seperti perubahan kebijakan perdagangan, sanksi ekonomi, dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia,” pungkasnya.

Continue Reading

UMKM Corner

Tahun 2023, Pertamina Telah Salurkan Rp 141 Miliar untuk 5.116 Mitra Binaan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.pertamina.com

Sepanjang 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK), telah menyalurkan kredit bergulir hingga Rp 141, 9 miliar kepada 5.116 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana PUMK disalurkan kepada pelaku UMKM dari berbagai sektor mulai perdagangan, kerajinan tangan, pertanian, home industry, jasa dan lain sebagainya.

Dana PUMK yang disalurkan kepada UMKM di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penyaluran tertinggi diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 27,7 miliar, kemudian penyaluran terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat (Jabar) Rp 20,1 miliar, Jawa Timur (Jatim) Rp 16,4 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 13,8 miliar, Bali Rp 12,1 miliar, DKI Jakarta Rp 7,8 miliar, dan Kalimantan Barat (Kalbar) Rp 6,9 miliar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang menggerakkan ekonomi nasional. menurutnya, UMKM terbukti tahan banting dalam menghadapi berbagai situasi di Indonesia, seperti krisis moneter hingga wabah Covid-19.

“Penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina mendorong pelaku UMKM terus maju dan berkembang sehingga bisa berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional, bahkan sebagian UMKM binaan Pertamina juga mampu berekspansi ke pasar mancanegara sehingga ikut mengharumkan nama bangsa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (07/02).

Dalam Penyaluran dana PUMK, Pertamina bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

“Dana PUMK ini sifatnya kredit lunak, mudah diakses oleh pelaku UMKM, dan sifatnya harus berputar atau revolving, sehingga manfaatnya akan semakin banyak dirasakan bagi UMKM. Harapannya dengan suntikan modal, usaha UMKM bisa semakin berkembang,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat dana UMKM Samson menyampaikan bahwa bergabung menjadi mitra binaan Pertamina sangat membantu dalam mengembangkan usaha soto betawi yang dimilikinya. Samson sendiri sudah berdagang lebih dari 1,5 tahun di Stasiun Cikini. Ia berharap, kelak dapat mempunyai toko sendiri di lokasi yang lebih strategis supaya bisa menarik pelanggan lebih banyak

“Setelah menjadi mitra Pertamina, usaha saya bisa berkembang. Saya bisa mendapatkan pelatihan dan juga bertukar pengalaman dari sesama UMKM yang sudah lebih sukses. Tentu sangat bermanfaat untuk memotivasi saya supaya bisa lebih maju lagi,” ujar Samson.

Selain pendanaan, Pertamina juga telah menjalankan berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari pembinaan level regional, nasional hingga internasional. Kegiatan pembinaan UMK yang dijalankan meliputi pameran, pelatihan dan workshop. Selain itu, ada juga pelatihan e-learning, short course, pendampingan dan coaching, marketplace on-line, sertifikasi, business matching dan bentuk pembinaan lainnya.

Continue Reading

UMKM Corner

Koperasi Jadi Instrumen Transformasi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

UMKM tidak seharusnya bercokol di sektor-sektor ekonomi marginal berteknologi rendah. Program transformasi diharapkan berlanjut di pemerintahan mendatang.

 

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengeklaim bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini telah meletakkan fondasi yang cukup kuat agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan”, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/05/23).

“Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, ekosistem yang sudah dibangun terdiri dari kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk koperasi dan UMKM.

Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara luring dan daring tersebut, Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

“Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil, sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Teten berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Terlebih, pihaknya tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marginal yang berteknologi rendah.

“Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas,” imbuhnya.

Industrialisasi

Saat ini, pemerintah akan mendesain pengembangan UMKM agar dapat diindustrialisasi di kemudian hari seperti yang sudah ditempuh Jepang, Korsel, dan Cina. Indonesia harus melakukan evolusi untuk menghapus kesenjangan antara industri dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pun tengah menyiapkan beberapa program unggulan.

Kementerian juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Teten mengakui, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Undang-Undang (UU) Perkoperasian tahun 1992 masih menyatakan pengawasan koperasi dilakukan secara mandiri oleh pengawas koperasi. Padahal, saat koperasi sudah besar, pola pengawasan mandiri tidak akan memadai lagi.

Teten bahkan tidak menampik adanya sejumlah pelaku kejahatan di sektor keuangan yang sengaja mendirikan koperasi, memanfaatkan masih lemahnya sistem pengawasan koperasi.

“Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja,” ungkapnya.

Sektor riil

Di sisi lain, Menteri Teten juga menjelaskan bahwa ke depan, pihaknya akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Industri kelapa sawit, misalnya, sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).

“Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi di mana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng,” jelasnya.

Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS), melainkan membuat hilirisasi sampai menghasilkan minyak, sehingga kesejahteraan petani jauh lebih baik. Dengan begitu, harga minyak goreng pun lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan.

“Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjabarkan bahwa pemerintah ingin mengembangkan perekonomian dalam negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan,” ujar Arif.

Untuk itu, Arif pada 2024 mendatang, untuk meningkatkan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenkopUKM menyusun Tujuh Program Prioritas. Ketujuh program itu mencakup pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga layanan Rumah Kemasan.

Continue Reading

Populer