Connect with us

Business

Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Riset yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat menjadi modal penting untuk menjawab tantangan ekonomi khususnya di era pascapandemi Covid-19 saat ini. Demikian kesimpulan diskusi dalam webinar “Rethinking the Role of Islamic Economics and Finance Post Pandemic: Driving Change To Research” yang dilaksanakan pada Kamis (24/9). Acara webinar ini menghadirkan pembicara kunci, Gubernur Bank Negara Malaysia 2000 – 2016 Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang juga Anggota Dewan Kehormatan Bank Indonesia Institute, serta pakar ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Virtual 2020.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia Institute dengan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) menandatangani Memorandum of Commitment (MOC) untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang riset dan edukasi, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ruang lingkup kerja sama secara spesifik meliputi bidang pembelajaran atau pelatihan, penelitian, dan kegiatan atau program bersama. Kedua lembaga meyakini bahwa kerja sama itu dapat mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Perekonomian menghadapi tiga tantangan penting pascapandemi Covid–19 yang perlu menjadi fokus pemikiran. Pertama, ekosistem dan sumber daya alam yang pulih saat terjadi pandemi Covid-19 dapat tetap terjaga ketika aktivitas ekonomi kembali meningkat. Kedua, penyesuaian ketenagakerjaan seiring perubahan kebutuhan keahlian yang dipicu perkembangan teknologi. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang mengubah berbagai aspek kehidupan dan makin terakselerasi saat terjadi pandemi Covid-19. Bank Indonesia memandang, melalui beragam pendekatan dan tradisi intelektual dapat dikembangkan berbagai aternatif kebijakan yang inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.

Dalam webinar itu, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengingatkan, dukungan riset terapan terkait pembiayaan sosial syariah (Islamic Social Finance/ISF) dengan pemanfaatan teknologi finansial, misalnya untuk zakat, waqaf dan sedekah, diperlukan untuk dapat mengoptimalkan dampak sosialnya. Perhatian terhadap kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan dinilai perlu menjadi fokus saat ekonomi memasuki proses pemulihan. Hal itu mengingat kelompok masyarakat itu mendapat perhatian dari berbagai program bantuan sosial pemerintah maupun pihak lain di saat terjadinya pandemi Covid-19.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Galang Sokongan Konglomerat | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Kini Bisnis Digital Jadi Andalan

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Telkom melakukan strategi bisnis khusus dalam mengantisipasi dampak pandemi virus korona. Pendapatan Telkom di segmen data, internet, dan jasa teknologi melesat jauh.

Pandemi virus korona membuat hampir semua sektor usaha terkena dampaknya, tak terkecuali bisnis jasa telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/Telkom dalam kinerja laporan keuangan per 30 Juni 2020 mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih dari bisnis legacy yang meliputi layanan telepon dan pesan singkat (SMS—short message services). Penurunan pendapatan di lini bisnis ini mencapai 27,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp 18 triliun menjadi Rp 13 triliun. Laba bersih Telkom tercatat sebesar Rp 11 triliun, turun tipis dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 11,1 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Heri Supriadi mengungkapkan, kontribusi pendapatan dari bisnis legacy masih sebesar 27–28 persen. Ia memperkirakan bisnis ini akan terus menurun di masa mendatang.

Berkah pandemi

Meski bisnis di layanan telepon dan pesan singkat menurun, pandemi ternyata membawa berkah di lini bisnis yang lain. Pendapatan Telkom di segmen data, internet, dan jasa teknologi serta bisnis broadband (Indihome) melesat jauh. Pendapatan di segmen data tercatat meningkat dari Rp 33,1 triliun menjadi Rp 35,3 triliun, sedangkan pendapatan Indihome naik dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp 10,4 triliun.

Melihat perubahan pola kebiasaan baru masyarakat di masa pandemi, kini Telkom memfokuskan bisnisnya pada pengembangan di bisnis broadband dan digital sebagai tulang punggung pendapatan. Sebenarnya sejak 2019 lalu Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang information communication and technology (ICT) sudah mulai melakukan transformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital. Munculnya pandemi akhirnya mempercepat upaya transformasi tersebut.Tantangan di masa pandemi justru menjadi peluang bagi Telkom untuk melakukan inovasi produk dan layanan digital yang sangat dibutuhkan masyarakat di kala harus menjalankan segala kegiatan dari rumah.

Heri menjelaskan, pandemi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup dan kebutuhan seiring penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi ini makin meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang memadai.

“Melalui infrastruktur, platform, dan layanan digital yang dimiliki, Telkom menangkap peluang dan menjadi enabler untuk setiap aktivitas masyarakat di masa pandemi,” jelas Heri Supriadi melalui keterangan tertulis di Jakarta (23/10).

Telkom kini menempatkan Digital Business Telkomsel dan IndiHome sebagai andalan pertumbuhan pendapatan. Pada semester pertama 2020, IndiHome membukukan pendapatan sebesar Rp 10,4 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara, bisnis digital Telkomsel tumbuh 13,5 persen secara tahunan menjadi Rp 31,9 triliun dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan sebesar 72,4 persen dari 62,2 persen di tahun sebelumnya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Breaking News

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News1 minggu lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved