Connect with us

Breaking News

Tiga Pilar Sukses Pajak

Heru Yulianto

Published

on

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam seminar nasional yang diadakan IKPI di Jakarta, Kamis (29/8), asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini mengangkat tema pentingnya kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), IKPI, dan fiskus sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

“Jika tiga pilar yakni WP, konsultan pajak, dan DJP mempunyai semangat yang sama, ini bisa menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak,” ungkap Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengemukakan, pengetahuan para konsultan pajak harus semakin maju dan tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata.

“Harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus menjelaskan aspek penting yang terdapat dalam RUU konsultan pajak, yaitu kemandirian dan profesionalisme.

“Jadi, kita menyediakan kemudahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membatasi agar masyarakat tidak terkecoh dengan konsultan pajak yang tidak kompeten di bidangnya,” tutur Kismantoro. Ia menambahkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan peran strategis konsultan pajak yang berada di antara WP dan otoritas pajak. Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi di era digital akan turut berdampak terhadap fungsi konsultan pajak yang juga mengalami disrupsi.

“Konsultasi sekarang tidak perlu tatap muka, maka mungkin akan berbasis aplikasi. Konsultan pajak harus melakukan penyesuaian dan meningkatkan kemampuan baik kompetensi maupun soft skill,” kata Prastowo.

Breaking News

Mengisi Ruang Penyempurnaan

Sejar Panjaitan

Published

on

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.

 

Continue Reading

Breaking News

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

W Hanjarwadi

Published

on

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran.

Hasil riset adalah instrumen penting untuk membuat kebijakan publik yang aplikatif dan tepat sasaran. Menyadari hal itu,Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018 di Pusdiklat Pajak, Kemanggisan, Jakarta pada Rabu–Kamis, 14–15 November 2018.

Acara yang baru pertama kali dihelat pertama kali itu dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, acara juga mengundang para akademisi, seperti Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison, Ph.D; Direktur Eksekutif Center of Reform in Economic/CORE Indonesia Dr. Hendri Saparini; Kantor Staf Presiden Ersinallsal Ginting;dan Roby Muhamad dari Universitas Indonesia.

Ketua Panitia SNKN 2018 Agung Darono menjelaskan, seminar ini upaya untuk menyediakan hasil kajian yang bisa tidak harus digunakan, tapi kalau para pengambil kebijakan yang berada di DJP, BKF Kemenkeu secara umum bahkan juga pemda—untuk pajak daerah dan keuangan daerah bisa merujuk pada hasil kajian ini.

“Prinsip kebijakan keuangan negara memang seharusnya dilandasi oleh sebuah kajian yang memperhitungkan semua aspek.”

“Prinsip kebijakan keuangan negara memang seharusnya dilandasi oleh sebuah kajian yang memperhitungkan semua aspek. Misalnya, mengenakan pajak atas hasil pertanian, nanti akibatnya buat petani apa. Nah, itu kan kajiannya harus dibuat dulu dan tidak asal,” tutur Agung.

Untuk menghimpun berbagai kajian untuk keperluan SNKN itu, panitia mengundang para peminat dan pemerhati, akademisi, praktisi di bidang keuangan negara untuk mengirimkan karya tulis ilmiah (paper) karya mereka. Isinya bisa berisi gagasan atau hasil penelitian empiris, atau dalam masih gagasan saja itu ke kami panitia SNKN.

SNKN bertema “Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset” ini pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa subtema berdasarkan paper peserta yang lolos seleksi. Tema itu antara lain Administrasi pajak yang diikuti oleh 16 peserta; Hukum Pajak, diikuti oleh 18 peserta; Perbendaharaan dan Ekonomi Publik, diikuti oleh 14 peserta; dan Keuangan Daerah, diikuti oleh 15 peserta. Acara dibagi menjadi plenary session dan pararel session.

Agung menyebut, ada sekitar 80 paper yang masuk. Namun, setelah diseleksi dengan menggunakan metode double blind, akhirnya hanya 63 paper yang terpilih. Paper itu dikelompokkan per topik. Kemudian Panitia memberikan letter of acceptance kepada pemakalah, dan diundang ke SNKN untuk menyempurnakan paper mereka sebelum diulas. Nantinya, karya ilmiah hasil penelitian yang lolos seleksi itu didiskusikan, dirangkum dan menjadi prosiding (kumpulan makalah) yang bisa diunduh di situs resmi BPPK.

Continue Reading

Breaking News

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Sejar Panjaitan

Published

on

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News7 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News7 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News7 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News8 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News8 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News10 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending