Terhubung dengan kami

Breaking News

Tidak Memetik tanpa Menanam

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun pembinaan.

Saat Program Tax Amnesty digulirkan pemerintah, beberapa saat saya sempat galau mencari informasi mengenai tax amnesty ke sana kemari, tanpa tahu apa yang mesti saya lakukan saat itu.

Saya masih ragu untuk datang ke petugas pajak karena image saya terhadap petugas pajak adalah galak dan menakutkan. Belum lagi senjatanya yang namanya pemeriksaan sungguh membuat saya enggan datang ke kantor pengumpul penerimaan negara tersebut.

Namun, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan, apa yang saya persepsikan, apa yang saya dengar, ternyata sirna begitu saja setelah saya ketemu dengan petugas tax amnesty Kantor pelayan Pajak Pratama Bogor.

LUAR BIASA…

Kenyataannya saya seolah ketemu “malaikat-malaikat’” tax amnesty yang ramah, ikhlas, penuh senyum, tanpa lelah melayani dengan sabar setiap permasalahan Wajib Pajak. Mulai dari pertanyaan sepele hingga pertanyaan high tech

 

Tulisan di atas merupakan penggalan testimoni dari Ursula Sukmawati, salah seorang Wajib Pajak (WP) KPP Pratama Bogor usai mengikuti Program Amesti Pajak (tax amnesty) pada akhir September 2016 lalu. Sang Kepala Kantor, Mamik Eko Soessanto yang menerima pesan itu melalui aplikasi pesan di ponselnya, terharu sekaligus bangga. Terharu lantaran ketika usai mengikuti amnesti, WP tersebut tahu-tahu beberapa kali mengajak teman-temannya agar mau mengikuti jejaknya. Sambutan bersahabat dari pegawai pajak yang diterima rupanya mampu menggugah hati WP itu sehingga dengan sukarela akhirnya ikut mengampanyekan program ampunan pajak itu.

“Beliau setiap hari mengajak teman-temannya untuk ikut amnesti pajak. Hampir setiap hari mengajak lima sampai enam orang ke sini (KPP) untuk ikut amnesti pajak,” ungkap Mamik kepada Majalah Pajak di kantornya di Jalan Juanda, Bogor Jumat, (20/1).

Selain Ursula Sukmawati, masih ada lagi masyarakat Bogor lainnya yang melakukan hal serupa. Sebelumnya, orang tersebut bahkan belum tercatat sebagai WP KPP Bogor. Saat ada program amnesti, kesempatan itu dimanfaatkan untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya. Mulai dari membuat NPWP hingga mendeklarasikan harta kekayaannya. Seperti yang dilakukan Ursula, WP baru itu kemudian mengajak anggota keluarganya untuk memanfaatkan momen langka ini.

“Ada orang kaya yang mendatangi kami untuk mengikuti amnesti. Setelah kami terangkan, beliau malah mengajak empat orang untuk ikut amnesti pajak juga. Nilainya lumayan besar,” ungkap Mamik. Berkat antusiasme peserta amnesti pajak, KPP Pratama Bogor menduduki peringkat pertama penerimaan dari amnesti pajak dengan nilai mencapai sekitar Rp 5,25 miliar.

Kantor pajak jangan hanya ambil hasilnya saja tanpa memupuk, memelihara, dan tiba-tiba mau memetik buahnya.

Hadir di tengah masyarakat

Respons positif dari para WP tersebut tak lepas dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Bogor. Kepada para WP-nya, KPP Bogor selalu mengedepankan kenyamanan dan pelayanan maksimal. Misalnya melalui konsultasi dua minggu sekali dan kelas pajak yang dihelat secara rutin. KPP juga senantiasa berusaha untuk menanamkan dan menjaga kepercayaan WP.

“Berbicara pajak ini sebetulnya berbicara trust, keyakinan, bahwa uang yang disetorkan ke negara itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh negara,” ujar Mamik. Salah satu cara membangun kepercayaan, lanjut Mamik, adalah melalui pelayanan yang optimal dan merata. Pelayanan dan, sosialisasi harus sampai ke semua WP, bagaimana pun caranya. “Untuk membangun trust itu kami harus punya equal treatment. Harus hal yang sama kita prioritaskan terhadap komunitas, WP, warga negara.”

Dalam melayani para WP, Mamik mengaku senantiasa memberikan treatment yang berbeda, menyesuaikan dengan karakter mereka. Karakteristik WP, menurut Mamik setidaknya bisa digolongkan ke dalam tiga karakter. Pertama, WP yang sudah patuh atau comply dan mengerti peraturan. Kedua, WP yang setengah-setengah. Artinya, WP yang taat, tapi tidak paham tentang aturan, atau sebaliknya, paham aturan, tapi tidak taat pajak. Terakhir adalah mereka yang sama sekali tidak taat, tidak pula mengerti aturan.

Dalam mengelola WP kelompok pertama, petugas pajak boleh berlega hati karena kelompok ini bisa dibilang kooperatif. Petugas pajak cukup membangun komunikasi dan memantau agar semakin mengenal karakter mereka.

“Supaya tahu WP ini seperti apa, kami ikuti dan kenali mereka. Teman-teman Account Representative (AR), Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Pemeriksa, dan Ekstensifikasi harus mengenal WP ini,” kata Mamik.

Menurut Mamik, sasaran KPP yang terpenting adalah membina WP kelompok kedua dan ketiga. KPP wajib mengedukasi mereka agar paham terhadap aturan dan patuh membayar pajak. Kedua kelompok ini adalah WP potensial.

Untuk perlakuan kepada WP kelompok kedua ini KPP membutuhkan extra-effort, karena kelompok ini bisa dibilang WP nakal. Untuk bisa menggali potensi pajaknya, pegawai pajak mesti mencari data, baik data dari pihak ketiga, seperti dari SID (sistem informasi debitur), informasi perbankan, dan lain-lain.

“Dalam konteks ini, kami akan memeriksa WP, tapi tetap seusai prosedur. Mulai dari imbauan, konfirmasi data, hingga pemanggilan WP,” ujar Mamik.

Sementara untuk treatment kepada WP kelompok ketiga, Mamik menegaskan, inilah saatnya pajak betul-betul hadir untuk masyarakat. Sebab, mayoritas kelompok ketiga ini adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Karenanya, menurut Mamik, tugas membimbing, memberi pelatihan dan memahamkan mutlak dilakukan KPP. Dengan perlakuan seperti itu, kehadiran institusi pajak benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kantor pajak jangan hanya ambil hasilnya saja tanpa memupuk, memelihara, dan tiba-tiba mau memetik buahnya,” ujar Mamik memaparkan apa yang selama ini mulai ia lakukan di KPP yang ia pimpin sejak Juni lalu ini. “Dengan cara memupuk, para pelaku UKM ini kelak tak akan segan memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” imbuhnya.

Gandeng WP teladan

Pembinaan yang diberikan, misalnya dengan mengumpulkan para pelaku UKM dan memberikan motivasi dan pelatihan dengan cara mendatangkan narasumber profesional, seperti pengusaha yang telah sukses menjalankan usahanya untuk memotivasi dan berbagi pengetahuan tentang bisnis. Di saat yang sama, KPP juga berusaha lebih mendekatkan para pelaku UKM dengan institusi perbankan agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan.

“Kami pernah mengumpulkan 150 UKM kemudian dalam satu paket kami kasih judul From Zero to Hero. Di situ saya undang motivator, contoh pengusaha sukses, perbankan, yaitu BRI, BNI, Panin.”

Keteladanan juga diberikan KPP dengan cara menghadirkan para WP patuh dari berbagai latar belakang. Misalnya, kalangan pengusaha, akademisi dan asosiasi. Untuk menyukseskan amnesti pajak, misalnya, KPP Bogor menggandeng salah satu perusahaan furnitur ternama untuk menjadi teladan WP Badan yang ikut memanfaatkan amnesti. Untuk WP Pribadi, KPP menggandeng Bungaran Saragih, Menteri Pertanian di era Kabinet Gotong Royong.

“Saya menggandeng Pak Bungaran Saragih dari IPB untuk memotivasi para WP. Beliau saya ajak ke beberapa tempat bersama pengusaha, UKM, WP Prominen untuk menyosialisasikan amnesti pajak.”

Kehadiran para tokoh yang ikut amnesti, menurut Mamik sangat berdampak besar untuk membuka pemahaman Wajib Pajak. Umumnya, setelah diberikan sosialisasi, WP langsung menyerbu help desk yang selalu disediakan KPP untuk bertanya lebih jauh tentang amnesti pajak. Di situlah KPP Bogor mencari hot profile, orang-orang yang punya prospek untuk ikut amnesti. Waluyo Hanjarwadi

 

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Breaking News

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Aditya Wibisono

 

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang semula tahun 2024 menjadi tahun 2020. Ini adalah ketiga kalinya DJP mengalami reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan.

Tujuan yang ingin dicapai di jilid III ini antara lain terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel selain sinergi antarlembaga yang optimal, terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi dan mencapai tax ratio 15 % (walaupun perhitungan World Bank menunjukkan bahwa untuk menjalankan standar pembangunan yang berkelanjutan, tax ratio yang dibutuhkan adalah 16%).

Tujuan terakhir dari reformasi perpajakan adalah terwujudnya peningkatan kepercayaan WP terhadap institusi pajak yang signifikan. Dibarengi keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan WP, baik formal maupun material, akan meningkat.

Latar belakang diperlukannya reformasi perpajakan jilid III ini berbeda dibanding sebelumnya. Kali ini ada perlambatan ekonomi global, sebut saja yang diakibatkan oleh Trump Effect, perlambatan ekonomi Tiongkok, tingkat bunga negatif dan kenaikan suku bunga oleh the FED. Semua itu berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang akhirnya  sampai pada rendahnya kepatuhan WP.

Tim reformasi perpajakan sebenarnya telah mempersiapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut dengan 21 inisiatif strategis yang akan membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang lebih baik, mulai dari penguatan tugas dan fungsi sampai dengan penyusunan RUU Bea Meterai. Namun, ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Ada hal yang tidak kalah penting dari geliat reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir, yaitu dukungan baik dari eksternal maupun internal.

Dukungan eksternal

Kerja tim Reformasi Perpajakan akan menjadi lebih berat tanpa adanya dukungan yang konsisten dari seluruh pihak. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tentunya. Misalnya, peraturan yang menjadi dasar bagi perubahan menyeluruh di organisasi sebesar DJP, anggaran, peran pimpinan dan juga dukungan dari seluruh pegawai yang tentunya menginginkan agar DJP dapat menjadi institusi yang lebih baik dan dapat dibanggakan.

Tidak berlebihan rasanya jika peran serta seluruh pihak ini akan menentukan momentum reformasi perpajakan sampai dengan berakhirnya nanti. Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Jenderal Pajak bahkan melantik 298 Duta Komunikasi Reformasi Perpajakan dari seluruh unit kerja DJP dengan harapan mereka akan membantu menggaungkan reformasi perpajakan ini. Mustahil rasanya para pegawai DJP yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 42 ribu akan seluruhnya mendukung program reformasi jika mereka tidak mengerti bahkan tahu bahwa saat ini reformasi sedang berlangsung.

Seluruh duta komunikasi yang dilantik, terpilih dari berbagai unit dengan kriteria yang telah ditentukan yang utamanya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni agar mampu menyampaikan pesan dan materi reformasi perpajakan kepada para pegawai di kantor di mana para duta komunikasi tersebut bekerja.

Duta komunikasi tersebut juga telah berkomitmen untuk menyampaikan pesan reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk, seperti rapat pembinaan, kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, apel rutin bulan dan sebagainya. Bahkan untuk membantu kerja pada duta ini, strategi komunikasi reformasi perpajakan sesuai kondisi masing-masing kantor pun disusun agar seluruh kegiatan penyampaian pesan reformasi perpajakan ini bisa fokus.

Seandainya dukungan dari seluruh pegawai dapat diperoleh, akan lebih mudah bagi pihak eksternal untuk turut mendukung juga program reformasi perpajakan ini terutama untuk para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penting rasanya bagi seluruh pihak untuk dapat memelihara momentum reformasi perpajakan dalam berbagai bentuk dan upaya agar dukungan terhadap keberhasilan program reformasi dapat terus terjaga.

Keberhasilan reformasi perpajakan akan bermuara pada peningkatan trust WP terhadap DJP, peningkatan jumlah WP, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini diharapkan dapat menjadi momentum positif pasca-Amnesti Pajak.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Tiga Pilar Sukses Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam seminar nasional yang diadakan IKPI di Jakarta, Kamis (29/8), asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini mengangkat tema pentingnya kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), IKPI, dan fiskus sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

“Jika tiga pilar yakni WP, konsultan pajak, dan DJP mempunyai semangat yang sama, ini bisa menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak,” ungkap Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengemukakan, pengetahuan para konsultan pajak harus semakin maju dan tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata.

“Harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus menjelaskan aspek penting yang terdapat dalam RUU konsultan pajak, yaitu kemandirian dan profesionalisme.

“Jadi, kita menyediakan kemudahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan membatasi agar masyarakat tidak terkecoh dengan konsultan pajak yang tidak kompeten di bidangnya,” tutur Kismantoro. Ia menambahkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan peran strategis konsultan pajak yang berada di antara WP dan otoritas pajak. Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi di era digital akan turut berdampak terhadap fungsi konsultan pajak yang juga mengalami disrupsi.

“Konsultasi sekarang tidak perlu tatap muka, maka mungkin akan berbasis aplikasi. Konsultan pajak harus melakukan penyesuaian dan meningkatkan kemampuan baik kompetensi maupun soft skill,” kata Prastowo.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending