Connect with us

Topic

Tetap Kreatif, dengan Adaptasi dan Improvisasi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Temata Studios

 

Pekerja seni menjadi salah satu yang terdampak pandemi korona. Setelah berdamai dengan keadaan, mereka kembali bangkit dan tetap kreatif.

Virus korona telah menginfeksi dunia selama kurang lebih lima bulan. Selain mengubah wajah dunia, virus ini juga menggeser pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Banyak industri yang sebelum masa pandemi begitu berjaya tiba-tiba harus jatuh, dan tak sedikit pula yang menjadi pailit. Di sisi lain, ada juga industri yang semakin tumbuh akibat perilaku konsumen yang melakukan berbagai kegiatannya di rumah.

Industri perfilman tanah air menjadi salah satu sektor yang terpukul. Berdasarkan data dari Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), terdapat 17 film yang ditunda produksinya hingga Mei lalu. Dari setiap film yang diproduksi, rumah produksi biasanya mempekerjakan minimal lima puluh hingga ratusan kru. Aprofi memperkirakan ada sekitar tiga ribu pekerja film yang terdampak.

Untuk dapat bertahan, setiap insan perfilman mesti berpikir kreatif dan beradaptasi dengan keadaan saat ini. Sebab, mereka tak bisa prediksi hingga kapan pandemi ini terjadi. Proses ini tengah dijalani salah satu pekerja seni, Dian Sastrowardoyo. Pasalnya, aktris serbabisa ini sedang giat-giatnya memainkan peran debutnya sebagai produser kreatif di sinema Guru-Guru Gokil. Proses panjang tahapan produksi film dilakoni Dian bersama BASE Entertainment sejak tahun lalu, dan saat ini telah mencapai tahap akhir pascaproduksi.

Baca Juga: Kami Bayar Pajak, Lindungi Hak Kami

“Sebagai produser, aku kerasa banget karena film pertama aku ini sebetulnya sudah jadi, tinggal tahap grading yang cuma seminggu atau dua minggu kelar. Cuma, karena adanya larangan bekerja di tempat umum, kami masih menunggu supaya cukup confident dan bertanggung jawab untuk melaksanakan proses grading ini dengan selamat dan aman buat semua pihak,” ungkap Dian di acara Sharing Class Covid-19 dan Digitalisasi, Rabu (29/4).

Dian sejatinya telah menyusun lini masa proses produksi, pascaproduksi, hingga distribusi film dengan rapi. Sayang, akibat korona semua rencana itu mesti disusun ulang.

“Tadinya, kami punya timeline sampai April. Film rilis di April, setelah itu ada yang namanya premier, promo, countdown promo, promo sesudah launching. Akhirnya, itu semua kami convert ke sesuatu yang benar-benar baru, kami rekonstruksi habis-habisan. Kami harus menyusun strategi baru,” ujarnya.

Drama radio

Dian bersama timnya mesti putar otak. Mereka mesti beradaptasi dengan keadaan saat ini dan mencari solusi di tengah keterbatasan. Dian melihat, saat ini masyarakat semakin banyak yang mengonsumsi hiburan digital. Ceruk pasar inilah yang bisa disasar olehnya.

“Strateginya sekarang mau enggak mau harus gencar di digital. Lalu ada wacana merilis film kami dalam platform digital supaya masuk ke marketnya bisa maksimal. Karena, terus terang orang secara fisik datang ke bioskop saat ini juga bukan sesuatu yang dianjurkan. Jadi, kita mau nyari gimana caranya supaya film bisa dinikmati semua orang, tapi juga bisa di rumah dan aman.”

Mereka pun memutuskan untuk membuat serial audio Guru-Guru Gokil. Dengan melibatkan kru yang jauh lebih sedikit, perempuan 38 tahun ini mengubah konsep audio visual menjadi sandiwara audio. Selain ditayangkan di salah satu radio swasta, serial audio ini juga diperdengarkan di layanan streaming digital.

“Kami sebetulnya enggak pernah nge-design untuk jadi audio series, tapi dengan adanya improvisasi saat pandemi ini kayanya malah jadi sesuatu yang menarik. Sandiwara radio kaya gini, kan, enggak kelihatan gambarnya, tapi jadi bikin kita ngebayangin dan berimajinasi visualnya kaya apa. Para pemainnya sanggup hadirkan theater of mind,” jelas istri Indraguna Sutowo ini.

Tantangan baru pun ia temui dalam proses pembuatan serial audio delapan episode ini. Semua proses bergantung pada keandalan masing-masing gawai dan kualitas jaringan internet.

Baca Juga: Dulu Enggak “Ngeh” Pajak

Mikirin teknisnya itu cukup lama. Mulai dari mengirimkan beberapa device, reading bareng-bareng melalui platform on-line, dan merekamnya satu per satu. Lalu, bolak-balik make sure aman enggak filenya, kalau ada yang enggak aman harus diulang lagi. Itu juga proses yang cukup melelahkan untuk para pemainnya. Mereka betul-betul menjiwai banget dan harus stay in character menumpahkan energinya enggak lewat visual, tapi lewat suara,” imbuh Dian.

Strateginya sekarang mau enggak mau harus gencar di digital. Lalu ada wacana merilis film kami dalam platform digital supaya masuk ke marketnya bisa maksimal.

Dian berharap, adanya serial audio ini dapat memberi bayangan ke masyarakat tentang bentuk cerita, memperkenalkan beberapa karakter, sekaligus konflik-konflik yang terjadi di film Guru-Guru Gokil. Sehingga, saat filmnya benar-benar bisa ditayangkan di bioskop, penonton seolah sudah mengenal dekat masing-masing karakternya.

Di sisi lain, ia juga berharap bahwa apa yang dilakukannya bisa menginspirasi pekerja seni lainnya untuk membuat drama audio dengan genre yang berbeda-beda. Bukan tak mungkin, sandiwara audio seperti ini ke depannya bisa menjadi sesuatu yang lazim, layaknya sandiwara radio yang dulu pernah berjaya di Indonesia.

“Dulu waktu kecil dengerin kayak Mantili atau pendekar siapa itu, bayangannya udah kaya apa gitu, semua special effect kalah. Dengan kita semua di rumah, produksinya walaupun challenging tapi masih bisa memungkinkan, dan kayaknya malah jadi ladang yang bisa subur,” pungkasnya.

Tak berpangku tangan

Menjalani kebiasaan baru juga dijalani sutradara Rahabi Mandra atau akrab disapa Abi. Setelah film-film besutannya yang laku di pasaran seperti Night Bus, Trinity The Nekad Traveler, dan Air Mata Surga, Abi sebetulnya tengah menyutradarai film teranyarnya KADET 1947. Film produksi Temata Studios ini memulai proses syuting sejak awal Maret lalu, bertepatan dengan diumumkannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia.

 

Mulanya, mereka menerapkan protokol kesehatan selama proses syuting untuk mengantisipasi penyebaran virus di lokasi. Namun, demi keamanan bersama, kegiatan syuting yang baru berlangsung 3 hari ini pun terpaksa ditunda. Padahal, jika berdasarkan lini masa yang telah disusun, film ini sedianya dirilis pada Agustus mendatang, sebagai kado di hari peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Dana Kesehatan Seniman Taat Pajak

Abi juga tak menampik, bahwa ia sempat dilanda kecemasan saat wabah korona muncul di Indonesia. Kegiatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, dan membawa sanitasi tangan dalam sesaat jadi kebiasaannya sehari-hari. Setelah mampu menerima keadaan, Abi pun tak mau lama-lama berpangku tangan. Ia mengajak Temata Studios membuat tayangan kreatif dengan konsep berbeda.

“Karena kami cuma bisa bikin cerita yang medianya nanti nonvisual, serial, atau film, kami akhirnya bikin web series. Lalu, karena tahu sangat dekat waktunya dengan bulan Ramadan, kami ingin bikin tema cerita yang kira-kira bisa menghibur penonton selama bulan Ramadan,” urai Abi saat konferensi pers virtual beberapa waktu lalu.

Setelah berembuk, tercetuslah web series berjudul Ustadz Jaga Jarak. Selain bertema religius, web series ini juga mengisahkan keseharian masyarakat selama masa pandemi.

“Ustaz di sini adalah perantau dari pulau lain yang datang ke Jakarta. Dia mau cari rezeki sebagai ustaz, tapi tiba-tiba ada wabah. Ia dan temannya seorang DJ (disc jockey) harus beradaptasi dalam keterbatasan ruang gerak dan aktivitas. Mereka harus putar otak, gimana caranya bisa bertahan hidup, hingga akhirnya melakukan dakwah lewat video conference. Jadi, ceritanya seputaran how to survive, dengan sudut pandang yang kami pikir cukup menyenangkan dan cukup relevan untuk ditayangkan di bulan Ramadan.”

Dari cerita yang dikisahkan di setiap episodenya, Abi berharap akan timbul empati dari setiap penonton, sekaligus mengambil hikmah dari kejadian pandemi ini.

“Mungkin sampai saat ini kawan-kawan termasuk saya juga mengalami, apakah kita masih bisa bertahan di bulan depan secara finansial dan secara mental, makanya pendekatan web series ini lebih ke arah sana. Ada segelintir-segelintir jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di benak kita, sehingga akhirnya perasaan penonton menjadi lebih sejuk,” ujarnya.

Kendala syuting

Selama proses syuting, Abi melibatkan tak lebih dari delapan orang termasuk dirinya, pemain, casting director, dan asisten. Karyanya kali ini pun dibuat melalui telepon dan aplikasi konferensi video untuk keseluruhan proses dari praproduksi, syuting, hingga pascaproduksi. Abi mesti memastikan bahwa setiap orang yang terlibat memiliki peralatan yang cukup memadai dan punya kesamaan kualitas.

Jika ada pemain yang tidak memiliki gawai yang sesuai seperti kamera, tripod, dan laptop, Abi akan mengirimkannya terlebih dahulu. Para pemainnya pun dituntut dapat cepat beradaptasi dan mampu mengoperasikan alat-alat itu.

Seperti Dian Sastro, Abi juga mesti berhadapan dengan serangkaian tantangan proses produksi yang belum pernah dialaminya. Peraih Piala Citra untuk penulis skenario adaptasi terbaik FFI 2017 ini sadar, metode penyutradaraan on-line butuh kesabaran dan teknik khusus.

Nyutradarain memang susah banget kalau enggak ketemu. Awalnya, aku pikir, kan, kaya gampang saja paling tinggal ngarah-ngarahin. Ternyata, enggak segampang itu juga, apalagi dengan keterbatasan koneksi internet, itu ngaruhnya besar. Sering kejadian di tengah syuting tiba-tiba nge-hang, dan saat tersambung internetnya, sudah selesai adegannya. Lalu mereka tanya ‘Gimana, bagus enggak?’ Padahal, saya enggak lihat, di-playback juga engak bisa, akhirnya take lagi.”

Abi menyebut syuting berlangsung selama tiga hari dan menghasilkan 12 episode. Tak dinyana, karya mininya yang ditayangkan di saluran YouTube Menjadi Manusia ini tuai tanggapan positif dari penontonnya. Tercatat setiap episodenya ditonton sekitar 4000-an kali di pekan pertama usai ditayangkan.

Catatan positif itu tentu memberi semangat baru bagi Abi. Ia juga membayangkan bahwa teknik syuting jarak jauh ini bisa menjadi benchmark bagi kreator lainnya untuk menciptakan konten yang serupa, atau bahkan konten yang lebih baik.

“Ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman, mungkin yang belum pernah menyentuh konten kreatif, ini saatnya. Sudah ada contoh juga. Bisa dibikin kaya gini, atau live talkshow itu menarik semua untuk dicoba.”

Baca Juga: Sandra Dewi, Putri Negeri Laskar Pelangi

Abi juga akan berbangga hati bila persembahannya ini bisa memacu kreativitas para kreator konten untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat di masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Kita harus lihat apa yang kita punya dulu. Kalau content creator aku yakin sudah punya ilmu, dan sudah punya alat. Nah, yang enggak memungkinkan itu keterbatasan ruang, enggak bisa keluar rumah, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya kita masih bisa memanfaatkan segala sesuatunya, tinggal terus semangat saja dengan segala keterbatasan yang ada,” tandasnya

Topic

Dorong Kepatuhan Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan menjadi instrumen pelengkap untuk melanjutkan agenda reformasi perpajakan.

 

Pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 awal November lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satunya adalah melanjutkan agenda reformasi di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, reformasi pajak yang sudah dilakukan meliputi reformasi proses bisnis, yaitu administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform) terkait sistem perpajakan yang ada.

Fundamental reformasi terkait kebijakan (policy reform) saat ini, menurut Suryo ada dua gambaran besar. Pertama, terkait mengumpulkan penerimaan (tax collection) dengan cara memperluas basis pemajakan dengan policy yang ada dan meningkatkan tax ratio. Hal itu menurut Suryo menjadi salah satu kunci DJP melakukan reformasi perpajakan dalam konteks administrasi. Kedua, pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong, meningkatkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga bidang kesehatan dan menjaga aktivitas usaha agar pelaku bisnis bisa tetap bertahan dan berkembang.

Baca Juga:Untungkan Semua Pihak

Untuk menjaga kesehatan, pemerintah sudah menerbitkan PMK-28/PMK.03/2020 untuk ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan. Sedangkan untuk menjaga aktivitas bisnis, pemerintah melalui PMK-23/PMK.03/2020, yaitu insentif bagi Wajib Pajak (WP) Karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh pasal 22 Impor dibebaskan dan restitusi PPN dipercepat.

Menjawab isu keadilan berusaha, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dan PPh WP Badan go public, memperluas  basis pajak dengan PMSE, dan menunjuk  pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri.

Sampai saat ini sudah ada 36 subjek pajak luar negeri yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dari 36 pemungut itu, menurut Suryo enam di antaranya sudah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67 miliar pada September lalu.

“Ini adalah salah satu upaya meng- e keadilan berusaha di Indonesia,” kata Suryo pada acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan pada Senin (12/10).

Tidak usah kami lakukan pemeriksaan kalau dirasa Wajib Pajak sudah lapor dengan benar, tidak perlu lagi kita lakukan penegakan hukum.”

Pelengkap

Suryo mengatakan, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan berusaha itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

“Kemudahan berusaha membutuhkan investasi. Itu berarti modal (capital), baik capital yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutur Suryo.

Agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa masuk, pemerintah pun memberikan insentif yang dituangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Insentif lainnya dituangkan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH, dan sebagainya.

Suryo mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat untuk lebih patuh secara suka rela. Tidak usah kami melakukan pemeriksaan, kalau dirasa Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan dengan benar, tidak perlu lagi kita melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kepatuhan sukarela juga berkait erat dengan kepastian hukum. Adanya UU Cipta Kerja ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum. “Pemerintah akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama,” imbuhnya.

Dengan berbagai penyederhanaan itu, Suryo optimistis ekonomi akan bergerak dan tumbuh, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

“Karena secara rule of thumb, aktivitas ekonomi tumbuh, ekspektasi penerimaan pajak juga akan menjadi buah dari aktivitas ekonomi itu. Pajak adalah ekor aktivitas ekonomi,” tegas Suryo.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Lanjut baca

Topic

Aturan yang Lugas Bikin “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus diikuti dengan aturan turunan dan sistem perpajakan yang mumpuni.

 

Istilah omnibus law telah digaungkan sejak tahun lalu. Saat itu, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dengan pemerintah, akhirnya sebagian Omnibus Law Perpajakan masuk ke Cipta Kerja. Klaster perpajakan ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU No. 2 tahun 2020.

Klaster perpajakan

Pasal-pasal yang termaktub dalam klaster perpajakan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini menuai polemik di tengah masyarakat. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menjelaskan, sejatinya ada semangat perubahan yang dihadirkan pemerintah pada klaster perpajakan di UU ini.

Namun, ia menilai proses perancangan beleid sapu jagad ini tidak transparan karena tidak melibatkan akademisi atau ahli-ahli secara masif. Akibatnya, UU ini menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat perancangan UU Tax Amnesty pada 2005 silam.

Baca Juga: Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

“Jadi, akses RUU Cipta Kerja ini tidak terlalu dibuka luas sehingga memang kalau kemudian sempat jadi ramai karena dibilang ‘Loh, ini kok kaya—bahasanya memang provokatif banget—pasal selundupan?’ Tapi itu wajar kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Namanya juga enggak transparan, akhirnya banyak yang menduga-duga,” kata Haula saat ditemui Majalah Pajak di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Haula merasa lega ada beberapa ketentuan pajak yang akhirnya berubah setelah sekian lama diperjuangkan kalangan akademisi. Salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunganya. Ia berpendapat, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat bayar, kurang bayar, atau melakukan pelanggaran lainnya selama ini cukup tinggi dan tak jarang jadi over taxation.

Haula mencontohkan sanksi keterlambatan penyampaian faktur pajak. Denda yang dikenakan sebelumnya adalah dua persen dari dasar pengenaannya dan ini memberatkan Wajib Pajak.

“Kalau orang terlambat bikin faktur itu, kan, berarti dia itu melaporkannya ke SPT juga terlambat. Sementara, kalau misalkan dia terlambat menyampaikan SPT itu, kan, ada SPT bunga. Jadi, jangan kemudian ada dua sanksi. Satu sanksi untuk keterlambatan faktur, kemudian ada lagi sanksi yang terkait dengan bunga karena terlambat untuk penyetorannya. Ini sebenarnya over taxation,” urainya.

Tantangan DJP

Meski menyambut positif, Haula juga tak menampik ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJP pascaberlakunya UU ini, jika tidak didukung oleh aturan turunan juga sistem perpajakan yang baik. Akademisi ini menyebut UU ini tidak holistik dan imparsial. Padahal, kebijakan pajak merupakan satu-satunya aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Seringkali, kebijakan yang bagus tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan implementation gap. Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI ini mengatakan, kebijakan yang tidak diikuti aturan pelaksananya menunjukkan ketidaksiapan policy maker dalam mengeluarkan kebijakan.

“Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya.”

Ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak cukup hanya ada di undang-undang, harus ada penjelasannya. Makanya, begitu undang-undangnya ada, cepat itu dikeluarkan PP-nya, dikeluarkan PMK-nya. Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya,” ucapnya.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

“Mudah-mudahan nanti omnibus ini enggak tertatih-tatih karena ada perubahan yang sangat fundamental.”

Tak hanya itu, Haula juga berharap DJP dapat segera mengaplikasikan core tax system agar kemudahan perpajakan yang diatur melalui UU ini dapat seirama dengan sistem administrasi yang dimiliki DJP.

“Kalau sistemnya bagus, itu bahkan enggak perlu istilahnya dipercepat, sudah otomatis cepat. Kenapa? Karena mekanisme sudah otomatis, sudah by sistem. Kalau sudah seperti itu diterapkan, saya kira ini akan sangat baik. Kekhawatiran akan ada penyalahgunaan itu dapat diminimalisasi.”

Ketika core tax ada, informasi yang ada dapat terjelaskan, selain itu program sinergi bisa ditingkatkan antara DJP, DJBC, dan semua kementerian terkait.

“Kalau memang semua sudah terintegrasi, fine. Mungkin ini bisa mencegah potensi Wajib Pajak menemukan aggressive tax planning. Tapi, kalau misalnya enggak, bagaimana? Ini akan jadi satu permasalahan juga,” imbuhnya.

Haula pun beranggapan, kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang mumpuni, akan menciptakan trust di kalangan WP sehingga collaborative tax compliance bisa terwujud.

“Kalau kita mengharapkan kepatuhan sukarela, itu terlalu banyak faktor yang memengaruhinya terutama masalah trust. Jadi, untuk mengharapkan voluntary tax compliance rasanya masih jauh sekali, lebih baik ambil yang realistis saja. Collaborative tax compliance melalui perbaikan sistem IT kita—core tax itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita.”

Haula berpesan agar tujuan pemerintah menjalankan UU Cipta Kerja ini bisa tercapai supaya tak merugikan rakyat. Sebab, ketika pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan insentif fiskal ada revenue forgone atau tax potential lost. Ia berharap ini bisa didapatkan kembali melalui multiplier effect dengan magnitude yang lebih besar. Artinya semua fasilitas itu bermuara kepada aktivitas ekonomi yang bisa lebih besar.

“Dengan aktivitas ekonomi bergeliat jauh lebih besar, maka akan muncul sumber-sumber penerimaan perpajakan baru. Dan, pastikan ketika ini terjadi, potensi pemajakan itu bisa betul-betul di-collect dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

Lanjut baca

Topic

Untungkan Semua Pihak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya menguntungkan investor, aturan dalam UU Cipta Kerja juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai, pro dan kontra dalam sebuah UU itu adalah sebuah dinamika yang biasa dalam negara demokrasi. “Yang menerima penjelasan bisa menerima dan sebagainya, orang yang menerima itu juga dengan alasan yang logis dan masuk akal. Orang menolak kadang-kadang alasannya politik dan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, ya silakan,” ucapnya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Senayan pada Kamis (22/10).

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan arah kebijakan pemerintahan yang didukung rakyat dan secara politik mempunyai legitimasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan dilakukan tanpa merugikan masyarakat.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Disinggung tentang sejumlah kalangan yang menilai proses pembahasan dan pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa dan menyalahi prosedur, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan Omnibus Law sangatlah terbuka dan sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Akan tetapi, ia membenarkan bahwa ada beberapa pembahasan yang sifatnya tertutup dari publik agar jangan sampai ada pembahasan atau ide yang terlalu awal dan belum final menjadi polemik di masyarakat.

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini mengatakan pemerintah dan DPR telah sama-sama mengikuti prosedur. “Naskah akademiknya ada, draft UU-nya di bahas, daftar inventaris masalahnya ada, dan masing-masing daftar inventaris itu dibahas bersama sama antara semua fraksi yang mempunyai keterwakilan di DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya aturan dividen ini (pajak nol persen), saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia.

Untungkan semua pihak

Misbakhun menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perbaikan investasi di tanah air dan menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi pemerintah, investor, maupun masyarakat. Ia meyakini dengan adanya aturan pajak dividen nol persen, misalnya, akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

“Dengan adanya aturan dividen (pajak nol persen) ini saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan,” jelasnya.

Bergairahnya investasi akan menguntungkan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah pun diuntungkan.

“Dari (pembayaran) pajak tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen. Dengan adanya investasi, maka turnovernya akan dapat dari putaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari investasi yang masuk,” imbuhnya.

Tentang penghapusan PPh atas dividen untuk mendorong penempatan dana produktif di Indonesia, menurutnya langkah ini cukup efektif karena mereka akan declare. Ia menjelaskan selama ini dividen sering disembunyikan, baik dalam dividen dibayar langsung (dividen interim) atau kemudian dividen ini mereka masukkan ke dalam return earning karena takut akan dikenakan pajak.

“Officer tax office”

Misbakhun juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat officer tax office agar perusahaan dapat mendaftarkan di Indonesia dan kalau perlu dengan tarif yang relatif rendah. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data atas perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia maupun di luar negeri.

“Ide officer tax office ini harus menjadi pemikiran pemerintah di sektor keuangan ke depan. Kalau perlu kita bikinkan undang-undangnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News28 menit lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News1 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News2 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News2 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News3 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News3 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved