Tertib Pajak itu Mempermudah | Majalah Pajak
Terhubung dengan kami

Report

Tertib Pajak itu Mempermudah

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.”

 

Pepatah ini sempat diucapkan Andi Yuliman Rolan dan Yana Ernawan, dua dari tiga pendiri PT Arsyndo Panca Mitra, saat Majalah Pajak temu wicara di kantor mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir Januari lalu. Ya, perusahaan penambang batu split ini memang mengandalkan kelimpahan batu sebagai produk utamanya. Walau sempat mengalami masa-masa sulit, mereka membuktikan dengan kegigihan upaya, konsistensi kualitas produk, serta komunikasi yang terjaga dengan para pembelinya, perusahaan hingga kini dapat eksis dan sukses meraup pasar yang dibutuhkan.

Sebelum membentuk perusahaan, Andi, Yana dan Sam Hilman memulai bisnis dengan usaha jual dan beli batu split sejak tahun 2000. Pembeli utamanya saat itu adalah sebuah perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan. Semakin berjalannya waktu, permintaan serta kebutuhan pasar pun semakin meningkat, hingga tebersit rencana memiliki lahan tambang dan produk sendiri karena dirasa lebih menguntungkan. Akhirnya, pada tahun 2009, mereka sepakat membentuk perusahaan PT Arsyndo Panca Mitra, sebagai produsen batu split. Mereka berinvestasi gunung batu andesit setinggi 120 meter dan membuat quarry (tambang terbuka) di atas lahan seluas 10 hektare di Desa Pulo Ampel, Bojonegara, Banten.

Dengan kemampuan produksi split hingga 50.000 ribu kubik per bulannya, pembelinya pun saat ini justru didominasi dari perusahaan yang berada di pulau Kalimantan dan Sumatera, seperti perusahaan sawit, batu bara, hingga BUMN. Hal ini disebabkan lokasi tambang yang strategis, sehingga memudahkan transportasi pengiriman dan membuat harga jual menjadi lebih kompetitif.

“Bisnis tambang ini, kan, bisnis volume. Semakin besar volume itu kami dapatkan kelebihannya. Dengan mudahnya transportasi, berarti volume pun akan mudah dimobilisasikan. Keunggulan kami letak geografisnya sangat mendukung, hanya 700 meter dari pelabuhan. Artinya, secara cost relatif lebih kompetitif dan menarik buat market,” terang Yana selaku Direktur PT Arsyndo Panca Mitra.

Tak hanya itu, bebatuan andesit di daerah tersebut rupanya memiliki sifat yang cocok dipakai untuk infrastruktur, baik jalan tol maupun hauling road perusahaan tambang. “Dari segi penambangan, batu ini mudah untuk dilakukan pemecahan karena tidak terlalu keras atau solid seperti di Lampung. Membuat proses lebih cepat.”

Lebih jauh Yana menjelaskan, perusahaan ini juga memiliki mesin penghancur (stone crusher) yang dapat membentuk batu menjadi split bentuk cubicle, sehingga dipastikan akan menghasilkan konstruksi yang kokoh dan berkualitas. “Kenapa cubicle? Karena kalau kena tekanan, enggak patah, amblas saja gitu. Tapi kalau pipih, patah. Begitu patah yang namanya concrete itu akan berlubang, ukurannya akan berubah. Jadi kami berusaha membuat kualitas seperti itu. Makannya kalau orang sipil datang ke tambang cari batu, dia tahu itu batunya Arsyndo, karena bentuknya cubicle.”

Ujian bertubi-tubi

Dalam merintis perusahaan, mereka pun mengakui tidak selamanya berjalan mulus. Andi yang menjabat sebagai President Director bercerita, perusahaan sempat beberapa kali mengalami pasang surut. Klimaksnya terjadi sekitar tahun 2015. Saat itu manajemen mencoba berbagai cara dan sistem penambangan. Rupanya, sistem yang dicoba tersebut tidak cocok diaplikasikan pada lahan tersebut, sehingga bukannya mendapatkan hasil batu yang baik, modal yang sudah telanjur dikeluarkan malah sia-sia.

Keadaan tersebut diperburuk dengan kondisi permintaan pasar yang menurun. Mau tak mau, perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi. Imbasnya, karyawan penambangan yang tadinya berjumlah 100 orang, hanya disisakan separuhnya. Belum lagi karyawan yang berada di kantor pusat, mesti mengalami pengurangan.

Tak lama berselang, ujian selanjutnya pun menghampiri. Mereka tak menyangka akan dikirimi surat tunggakan pajak sebanyak Rp 2,6 miliar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran. Tak terbayang kegelisahan mereka saat itu. Sebab, mereka mengklaim tidak tahu menahu soal pajak, semua urusan terkait pajak telah dipercayakan pada konsultan pajak. Malangnya, datangnya surat terjadi di saat mereka tak lagi memakai jasa konsultan karena keterbatasan biaya. Staf keuangan mereka pun mengundurkan diri sebelum surat datang.

“Di saat kami pasar kurang, jualan sedikit, biaya tinggi, terus ada kesalahan nambang. Jadi perusahaan itu dalam keadaan sangat prihatin. Kami kaget ada tagihan pajak yang senilai Rp 2,6 miliar, pokoknya. Belum termasuk denda. Itu tagihan pajaknya besar buat kami, sedangkan datanya kami enggak punya. Selama ini diurusin konsultan,” tutur Andi.

Mau tak mau, mereka berdua memutuskan mendatangi KPP, dengan tujuan mendapat kejelasan sekaligus keringanan pembayaran utang. Pihak KPP Pratama Jakarta Pancoran yang dikepalai oleh Rekno Nawansari ini pun mempersilakan manajemen mengangsur tunggakan pajaknya. Tak semulus yang diharapkan, pernah suatu kali mereka tak sanggup membayar cicilan utang tersebut, hingga harus mengalami pemblokiran rekening. Padahal, rekening tabungan sangat dibutuhkan untuk kepentingan transaksi dan pembelian kebutuhan produksi.

“Besoknya, karena mau produksi, kami ke bank untuk mengambil uang. Kami kaget, rekening kami diblok. Kami tanyakan sama bank, katanya, ‘diblokir sama kantor pajak’. Padahal, di hari sebelumnya baru ke KPP untuk minta keringanan angsuran. Itu hebatnya orang pajak di KPP, kami diterima dengan baik, tapi aturannya tetap berlaku,” urai Andi.

Andi pun melanjutkan, mereka akhirnya kembali ke kantor pajak dan meminta bertemu kepala kantor agar rekening yang diblokir dapat dibuka. Sang kepala kantor pun bersedia membukakan blokir rekening perusahaan. Akan tetapi, alih-alih mendapat keringanan kedua kalinya, uang yang berada di rekening tersebut justru harus dibayarkan sebagai angsuran utang pajak.

“Beliau menerima dengan baik, terus ngeluarin buku undang-undang. Ya Allah, kami jadi malu. Warga negara yang sudah janji mau nyicil enggak dipenuhi. Akhirnya sama beliau ‘Boleh saya buka, tapi uang itu harus bayar cicilan pajak’.”

“Sebaiknya sekarang kita tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan.”

Ungkap-tebus-lega

Tak lama berselang, mereka pun disarankan KPP untuk mengikuti program Amnesti Pajak pada 2016 lalu, agar sanksi yang dikenakan pada tunggakan pokok pajak dapat dihilangkan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyanggupi, walau secara finansial belum mampu membayar uang tebusannya. Akibatnya, hingga dua periode program telah berlalu, mereka masih juga belum dapat mengumpulkan seluruh uang tebusan yang harus dibayarkan.

Namun semangat mereka pantang surut, apalagi dukungan moril terus diberikan dari kepala kantor. “Selaku kepala kantor pajak, dalam hal pajak yang namanya undang-undang enggak bisa nego sama beliau. Tapi beliau memberi spirit, meyakinkan pasti ada jalan, minta sama Allah, berdoa, dan berupaya,” kenang Andi.

Kegelisahan sempat berkecamuk saat sehari sebelum penutupan masa Amnesti Pajak, uang yang mereka kumpulkan masih kurang sebesar Rp 800 juta.

“Kami mau ikut yang dua persen enggak keburu. Mundur terus sampai yang terakhir. Selain uang kantor, kami pinjam juga sebagian lewat teman. Akhirnya, tanggal 30 itu dapat kabar pinjaman lagi. Jadi, tanggal 31 (Maret) pagi uangnya masuk, langsung kami bayar ke bank.

Karena kalau enggak bayar, dendanya besar. Jadi, kami selega-leganya itu, sesuai slogannya, ungkap-tebus-lega. Jadi beneran itu, lega banget. Hikmahnya juga banyak. Yang benaran teman bantuin. Jadi cara Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin selama berniat baik dan berupaya.”

Setelah ikut Amnesti Pajak, mereka pun berkomitmen akan membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Sebab, mereka beranggapan bahwa mengurus pajak sendiri itu mudah dan tidak membutuhkan bantuan konsultan pajak.

“Sudah bukan eranya lagi untuk pajak yang dulu begitu, mau hidden, mau apa. Toh, semua serba memakai sistem, tidak kena sekarang, kenanya nanti. Jadi, menurut saya, sebaiknya kita sekarang tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan. Nanti kita berhubung dengan bank pasti berhubungan juga dengan pajaknya. Sudahlah masa-masa lalu yang kita kejar-kejaran dengan pajak itu, kita sudahi saja, dan mulai dengan era pajak yang lebih sehat,” pesan Yana.

Selain mengapresiasi kinerja dan dukungan KPP selama ini pada perusahaan, Yana juga berharap agar KPP dapat memperbanyak media penyampaian informasi. “Biasanya jika ada masalah atau apa, dikirimnya melalui surat pos. Harapan kami mudah-mudahan dari pihak KPP menambah media yang efektif untuk berkomunikasi dengan kami, misalnya Whatsapp,” imbau Yana.

 

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Report

Optimalkan TI untuk Gali Potensi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan aplikasi analisis berbasis teknologi informasi, Kanwil DJP Nusra lebih mudah dalam melakukan “mapping” dan menghimpun data Wajib Pajak dari berbagai pihak.

Luasnya wilayah kerja dan sulitnya kondisi geografi setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara (Nusra) untuk menjangkau Wajib Pajak. Wilayah kerja kanwil ini meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik daerah kepulauan yang masuk dalam kepulauan Sunda Kecil—kecuali Bali—dengan pulau-pulau besar, antara lain Pulau Sumbawa, Lombok, Flores, Timor, Sumba, Alor. Kedua provinsi itu jika ditotal luasnya mencapai kurang lebih 66,955 kilometer persegi. Karenanya, ditangani oleh sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan bagian dari unit vertikal Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, salah satu tantangan terbesar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik kepulauan adalah upaya menjangkau Wajib Pajak.

“Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu terpisah jarak yang jauh. Waktu tempuhnya juga lama,” ujar Suparno Kepada Majalah Pajak di Lombok Astoria Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat April lalu.

Untuk menyiasati kondisi itu, Kanwil DJP Nusra pun mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) sebagai managerial tools, dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Aplikasi ini berbeda dengan SIDJP atau Approweb yang berguna untuk sarana penggalian potensi dan sebagai aplikasi core di DJP. Aplikasi buatan Kanwil DJP Nusra ini justru menggabungkan data yang ada dari berbagai aplikasi di DJP dan merangkumnya dalam aplikasi kami. Melalui aplikasi itu, kepala kanwil, kepala KPP, dan para kepala seksi cukup membuka satu aplikasi dan semua info yang diinginkan sudah tersedia. Pengumpulan basis data ke aplikasi itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penjadwalan setiap malam hari untuk mengambil data dan diolah untuk disajikan dalam aplikasi.

“Saya pakai IT itu karena kami bisa memperoleh informasi dan cepat, dan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa dikontrol sampai level AR, sehingga kebijakan kami itu bisa seragam. Dengan seragam, skala prioritasnya benar, pekerjaan akan jadi lebih mudah.”

Misalnya, untuk menghitung estimasi target penerimaan pajak yang harus didapat dari sektor tertentu. Suparno menyebut, porsi penerimaan Kanwil DJP Nusra selama ini 40 persen berasal dari belanja pemerintah, sementara nonbelanja pemerintah mencapai 60 persen. Untuk mengetahui rasio potensi pemungutan pajak (tax collection ratio) dari belanja pemerintah, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mengumpulkan data jumlah pagu belanja pemerintah, kemudian dikalikan 4 persen. Sementara untuk mengetahui potensi pemungutan pajak dari belanja swasta (nonpemerintah), sedikit lebih rumit. Pasalnya, potensi belanja swasta menurut Suparno memang sulit diketahui.

“Tambang itu sebenarnya potensi optimalnya berapa kita enggak tahu. Hasil bumi, hutan, kebun, perdagangan, itu kita enggak tahu. Nah, dengan enggak tahu itu, kan batas atasnya imajiner,” tutur pria kelahiran Surakarta 20 Mei 1968 ini.

Suparno mencoba membuat bridging, yakni dengan membuat formula statistik dengan menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan regresi linier berganda sehingga bisa didapatkan nilai konstantanya. Dengan estimasi statistik itu dapatlah estimasi nilai potensi penerimaan yang harus kejar.

“Tapi, untuk mencapai target itu masih ada gap-nya. Nah, gap-nya itu merupakan intervensi DJP. Intervensi di sini harus dikonotasikan dalam bahasa yang positif, yaitu leverage activity yang kami lakukan. Jadi, dari masing-masing klasifikasi lapangan usaha (KLU) tadi, kami pecah per kelurahan, itu kami akan tahu berapa WP yang patuh, berapa yang tidak patuh.”

Pengawasan kepatuhan

Terkait kepatuhan Wajib Pajak, Suparno membaginya dalam dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah bila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka ia telah memenuhi ketentuan formal. Namun, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu keadaan ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

“Intinya, untuk pengamanan penerimaan, ya, kepatuhan material. Wajib Pajak yang tidak bayar, karena di sini semuanya KPP Pratama maka pembagian wilayahnya itu berdasarkan teritori. Sehingga siapa yang bertanggung jawab utama di satu kelurahan itu yang selalu kami kasih informasi. “Ini, loh, kepatuhan pajakmu per KLU itu, yang dominan seperti apa, sehingga KPP harus memiliki skala prioritas untuk mengejar Wajib Pajak yang mana.”

Dengan melakukan analisis seperti itu, Suparno mengaku, potensi dari sektor belanja pemerintah aman dan belanja nonpemerintah setiap tahun bisa kita jaga pertumbuhannya di atas 20 persen. Selain melakukan intensifikasi dengan cara di atas, yang tak kalah penting menurut Suparno adalah extra effort.

“Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.”

Penguatan internal

Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kanwil yang tahun ini mengemban target penerimaan sebesar Rp 6,128 triliun ini pun selalu melakukan penguatan SDM internal. Suparno menjelaskan, perbaikan SDM dimulai dengan meningkatkan etos kerja para pegawai pajak, dengan cara menerapkan disiplin yang ketat. Disiplin waktu, absensi, ketepatan dan kecakapan kerja dan bekerja penuh dedikasi dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain membangun kesadaran tanggung jawab, Suparno juga meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Ia selalu berdialog dengan masing-masing pegawai agar bisa memberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, Suparno, menegaskan, semua aturan itu tidak akan berjalan tanpa adanya keteladanan dari sang pimpinan.

Untuk menjaga integritas para pegawai, Suparno juga tak lelah selalu mengingatkan pegawainya untuk selalu bekerja jujur dan amanah, dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Saat saya membina pegawai itu selalu saya sampaikan, ‘Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.’”

Lanjutkan Membaca

Report

Zaman Terbuka, Jangan Takut Audit Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Berkat inovasi dan diversifikasi produk, Cap Lang tetap menjadi pemimpin pasar produk “external use herbal” di Indonesia. Perusahaan ini juga menyabet penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik.

Suatu perusahaan dapat besar karena menghargai setiap proses dan orang-orang di dalamnya yang bekerja sungguh-sungguh mengusahakan kesuksesan itu. Hal inilah yang dilakoni PT Eagle Indo Pharma atau yang dikenal sebagai Cap Lang. Perusahaan farmasi over the counter yang didirikan pada tahun 1973 oleh Edy H. Tjugito ini memproduksi external use herbal.

Director PT Eagle Indo Pharma Budianto menuturkan, awal berdiri, perusahaan ini hanya memproduksi satu jenis produk minyak kayu putih dan masih berupa industri rumahan. Cara penjualannya pun masih sangat tradisional melalui door to door ke toko-toko kelontong di pasar. Lambat laun, setelah konsumen mulai menyenangi produk ini, permintaan pun meningkat. Agen dan toko grosir ikut kewalahan menerima pemesanan. Wilayah sebaran produk ini diperluas dengan menggandeng distributor di beberapa titik wilayah, agar konsumen lebih cepat dan mudah mendapatkan produk-produk Cap Lang.

Kini, setelah 45 tahun berdiri perusahaan ini telah memiliki 160 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Budianto mengklaim, beberapa jenis produknya, yakni minyak kayu putih dan minyak urut hingga saat ini masih menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Kelebihan lainnya, karena sedari awal fokus pada produk external use herbal, perusahaan ini kaya akan diversifikasi produk. Lebih dari 20 jenis produk seperti balsam, minyak telon, minyak angin, dan lain-lain, dapat masuk ke pasar dengan sasaran semua jenjang usia.

“Ketika ada anak lahir, kami punya minyak telon; sudah balita atau menjelang remaja kami punya minyak kayu putih; kalau sudah mulai dewasa dan sering berolahraga, kami punya Gosok Pijat Urut (GPU) atau balsam; dan jika umur sudah agak tinggi sudah mulai pakai balsam,” paparnya.

Budianto mengungkapkan, besarnya perusahaan seperti saat ini juga berkat adanya karyawan, partner bisnis, serta distributor yang selalu komitmen berupaya demi kemajuan perusahaan. Ia sungguh mengagumi bagaimana manajemen perusahaan memberlakukan adat ketimuran terhadap pekerja pabrik, karyawan dan para distributor.

“Pimpinan kami merangkul partner-partner bisnisnya. Kami menyebutnya partner mitra. Supplier juga mitra kami. Jadi, bukan hanya bisnis. Kami pernah sama-sama susah dari kecil, dan kami sama-sama besar sekarang. Saat kami ada acara perayaan 40 tahun Cap Lang, berarti dia (distributor) juga 40 tahun berjualan Cap Lang,” ujar Budianto pada Majalah Pajak, Jumat (13/4).

Pun dengan sekitar 2000 pekerja produksi yang selama ini membantu perusahaan menjadi besar. Meski pabrik yang berlokasi di Jatiuwung, Tangerang, Banten ini telah memakai mesin otomatis untuk produksi, sebisa mungkin perusahaan ingin tetap mempekerjakan tenaga manusia. “Banyak yang ikut dengan kami bertahun-tahun, dari perusahaan kami kecil, masaknya masih pakai panci, tapi akhirnya (karena proses otomatisasi) ada beberapa labor yang loyal dipensiunkan.”

“Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak.”

Persaingan ketat

Budianto juga menuturkan, keadaan perusahaan Cap Lang saat ini bukan berarti tanpa tantangan. Bisnis kayu putih kini menjadi industri yang menggiurkan, sehingga banyak perusahaan besar yang ikut memproduksinya. Padahal, pasokan bahan baku kayu putih di Indonesia terbilang terbatas, sehingga perusahaan ini terpaksa impor.

“Banyak (perusahaan) yang mulai tertarik, kalau dulu perusahaan besar enggak ada yang tertarik. Jadi, agak sedikit tough antara dua sampai tiga tahun belakangan ini. Kami sayangkan juga dengan berkembangnya permintaan (bahan baku) dari kami, produksi lokal enggak mencukupi. Jadi, kami harapkan pemerintah bisa bantu (supply) kayu kayu putih ini, agar tidak sampai impor.”

Selain itu, Budianto mengungkapkan bahwa perusahaannya juga dihadapkan dengan tantangan peralihan antara generasi tua dan millennial, serta tantangan perkembangan digital era. Untuk itu, departemen litbang dituntut mengenali pasar beserta kebutuhan dan kebiasaan melalui riset yang terus menerus dilakukan. Dari hasil riset itulah, inovasi produk baru kerap dikeluarkan. Salah satu produk hasil inovasi untuk menggaet kaum millennial yakni balsam berbentuk lipstik.

“Kami bikin satu produk balsam model lipstik, kenapa? Kebanyakan mereka bilang kalau colek-colek nanti tangannya kotor, panas. Jadi, kami harus menyesuaikan diri, sesuai dengan perkembangan zaman, interest-nya mereka, how they live.”

Di sisi lain, Senior Brand Manager PT Eagle Indo Pharma Azis Chandra menambahkan, dari segi pemasaran, tim marketing juga menggunakan sarana media sosial untuk menyebarkan product awaress-nya maupun social campaign pada warganet. “Bukan cuma pasar tradisional dan pasar modern, tapi kami sekarang juga merambah ke digital marketing. Kami juga bikin kegiatan yang berkaitan dengan itu. Kemarin sempat bikin yang namanya Blogger Seminar, lalu activity ke sekolah-sekolah yang mana semuanya pasti integrated sama social media,” jelas Azis.

Dengan berbagai inovasi dan kelihaian mengadaptasikan keadaan, bukan berlebihan kalau Cap Lang kerap mendapat penghargaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan konsumen, seperti Indonesian Costumer Satisfaction Award 2017, Top Brand Award 2017, dan WOW Brand Award 2018. Azis pun cepat-cepat menambahkan, meski dari tahun ke tahun kerap mendapatkan penghargaan, perusahaan selalu berusaha menghadirkan kampanye dan inovasi setiap tahunnya. “Jadi tidak hanya puas dengan apa yang sudah kami dapatkan, sehingga bisa terus terlihat oleh masyarakat.”

Serbamudah

Dalam menjalankan bisnisnya, Cap Lang juga senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, terutama kewajiban perpajakannya. Terdaftar pada KPP Madya Tangerang, Banten, perusahaan ini juga dianugerahi penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik selama tiga tahun berturut-turut. Budianto mengatakan, pajak merupakan kewajiban. Dan dengan zaman keterbukaan, sebaiknya tak ada lagi yang perlu ditakutkan jika ada pemeriksaan atau audit dari petugas pajak.

“Kalau dulu, kan, kita dikenal sama orang pajak itu takut, takut nanti dia tahu harta saya, jadi tahu saya punya ini. Tapi kalau sekarang masih takut, kadang-kadang karena dia tidak terbuka. Kalau kami, kan, apa adanya, terbuka. Makannya kalau dari KPP mau datang, mau lihat pabrik kami silakan, kami tunjukkan bahwa kami memang tidak ada yang disembunyikan.”

Budianto juga mengapresiasi hubungan baik dengan Account Representative KPP Madya Tangerang, serta terobosan-terobosan on-line yang diberlakukan DJP. “Kami appreciate dengan apa yang telah kami dapat dari DJP melalui KPP Madya, hubungan kami baik, profesional, tidak ada yang aneh-aneh, sifatnya semua bahwa dia mitra kami, bisa membimbing kami, dan sebaliknya, kami bisa dengan senang hati men-support mereka.”

Ia pun berharap agar DJP terus berkembang, berinovasi, dan memberi akses kemudahan bagi WP. “Kemudahan itu macam-macam. Intinya, aturan kalau susah diakses, orang enggak tahu. Kalau bisa diakses, harus yang jelas-jelas saja jangan bikin orang bingung. Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca

Report

Pelayanan Prima dan Intensifkan Pengawasan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Pelayanan prima dan pengawasan kepada Wajib Pajak menjadi strategi KPP Madya Tangerang dalam upaya mencapai target penerimaan pajak tahun ini.

Ruang tunggu tempat pelayanan terpadu (TPT) KPP Madya Tangerang siang itu cukup ramai. Seperti hari-hari kerja biasanya, bangku-bangku di ruangan terisi oleh Wajib Pajak yang hendak mengurus kewajiban perpajakannya, atau sekadar berkonsultasi dengan petugas help desk atau Account Representative (AR) mereka. Namun, tak ada antrean berarti. Rata-rata Wajib Pajak hanya menunggu maksimal sepuluh menit sebelum mendapat pelayanan dari petugas.

Kepala KPP Madya Tangerang, Joni Mantong mengatakan, hal ini adalah salah satu upaya KPP Madya Tangerang dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Menurut Joni, pelayanan adalah yang utama. Terlebih lagi, KPP Madya tidak bisa melakukan upaya ekstensifikasi langsung untuk mengamankan pajak karena wajib Pajak terdaftar ditunjuk langsung oleh Kantor Pusat DJP melalui surat keputusan Dirjen Pajak.

“Wajib Pajak kami terbatas, jadi melakukan pelayanan prima saya kira mutlak harus dilakukan oleh KPP Madya,” ujar Joni di kantornya, Kamis (12/4).

Selain itu, pelayanan juga termasuk percepatan penerbitan bagi yang mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB). SKB adalah dokumen yang diberikan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013, untuk mendapatkan SKB, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis ke KPP terdaftar dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan. Biasanya pengurusan SKB memerlukan waktu satu minggu. Namun, KPP Madya Tangerang selalu berusaha mempersingkat prosesnya, sepanjang persyaratan pengajuan sudah terpenuhi semuanya.

“Kami selalu percepat prosesnya asalkan memenuhi persyaratan. Kami enggak menunggu batas maksimal waktunya. Kalau memang dua hari selesai, ya dua hari. Jadi, sepanjang permohonan itu sudah lengkap, itu bisa kita percepat dua hari sepanjang persyaratannya lengkap. Kalau persyaratan masih kurang kami hubungi Wajib Pajak karena kalau tidak lengkap sampai deadline akan kami tolak.”

Meski waktu pelayanan dipercepat, bukan berarti KPP Madya Tangerang mengabaikan sisi kualitas dan kecermatan dalam bekerja. Semua tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Soal pelayanan pengajuan restitusi, misalnya, Joni mengaku, pihaknya selalu berusaha mempercepat pelayanan prosesnya, di sisi lain tahapan pemeriksaan dan validasi data tetap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Apalagi, menurut Joni, salah satu concern KPP saat ini adalah memaksimalkan program refund discrepancy, yakni nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Sekarang salah satu program saya di sini adalah memaksimalkan refund discrepancy. Ada beberapa pengajuan yang tidak bisa kami kabulkan seluruhnya, berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebagian kami tolak karena tidak sesuai,” papar Joni.

Upaya memaksimalkan program refund discrepancy itu terbukti tidak sia-sia. Tahun lalu KPP madya Tangerang berhasil mencapai target refund discrepancy 18% dari minimal 15% persen yang ditargetkan dari Kantor Pusat. Keberhasilan program ini tak lepas dari pola komunikasi yang diterapkan jajarannya kepada Wajib Pajak. Ia selalu menjelaskan argumen-argumen refund discrepancy secara transparan kepada Wajib Pajak.

“Sampai hari ini enggak ada komplain dari Wajib Pajak. Intinya kami selalu upayakan komunikasi dan pelayanan yang baik agar Wajib Pajak bisa enjoy,” ujar pria kelahiran Toraja 30 Juni 1962 ini.

“Sekarang lagi tren, pembubaran, pailit. Ini butuh penanganan khusus karena sekarang itu dia (Wajib Pajak) lakukan pailit, lalu perusahaan dilelang, tapi yang membeli itu adalah grupnya juga.”

Jeli mengawasi

Di sisi lain, KPP juga mengawasi Wajib Pajak secara ketat. Meski rata-rata yang terdaftar di KPP Madya adalah perusahaan-perusahaan medium yang sudah mapan, Joni tetap tak ingin kecolongan. Profil Wajib Pajak harus dipelajari dengan memegang prinsip knowing your tax payer. Mulai dari jenis usaha, aktivitas dan lokasi usaha mereka.

“Kalau kami hanya mengharapkan laporan SPT tanpa melihat ke lapangan itu banyak yang tidak sesuai. Artinya, kita lihat usaha wp ini adalah lumayan gede, tapi omzetnya cuma sedikit. Di situ banyak pengetahuan yang bisa kami tahu kalau kami turun ke lapangan.”

Kemudian, KPP juga melakukan pengawasan pembayaran masa karena hampir 70 persen penerimaan KPP tergantung pada kewajiban pembayaran masa, baik PPh Badan maupun PPN. Dengan jumlah sekitar 810 Wajib Pajak terdaftar, ditambah Wajib Pajak cabang sebanyak 286, KPP dituntut untuk intens memantau kegiatan Wajib pajak. Memang beberapa di antaranya tidak aktif, bahkan ada yang dinyatakan pailit. Namun, keberadaan Wajib Pajak pailit ini justru menjadi perhatian tersendiri. Sebab, kebanyakan mereka masih memiliki tunggakan pajak. Bahkan, untuk menghindari membayar tunggakan pajak, ada pula Wajib Pajak yang sengaja membuat skenario kepailitan lalu perusahaannya dijual dan dibeli kembali oleh perusahaan grupnya.

“Sekarang lagi tren, pembubaran, pailit. Ini butuh penanganan khusus karena sekarang itu dia (Wajib Pajak) lakukan pailit, lalu perusahaan dilelang, tapi yang membeli itu adalah grupnya juga. Saya lihat berhubungan dengan utang nih. Utangnya sudah dinyatakan pailit, selesai di peradilan niaga, sesudah itu dibeli sendiri dan mereka sendiri yang beli, grupnya sendiri.”

Joni menyebut sampai saat ini ada beberapa kasus. Salah satu yang sedang dihadapi KPP adalah perusahaan maskapai penerbangan yang memiliki utang pajak Rp 100 miliar di KPP Madya Tangerang dan sekitar Rp 900 miliar di salah satu KPP LTO. Sebagai catatan, meski bangkrut dan terbelit utang, perusahaan tetap berkewajiban melunasi utang pajak yang belum dibayarkan. Dan sesuai ketentuan perpajakan, negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang penanggung pajak. Sehingga, kurator, likuidator, atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajaknya. Berpegang aturan itu, Joni bersama jajarannya pun berupaya keras untuk menagih tunggakan yang menjadi hak negara.

Memang, prosesnya tidak mudah karena harus berhadapan dengan pihak kurator di pengadilan. Namun, hal itu tak membuat KPP Madya Tangerang menyerah begitu saja. Ia segera menerjunkan timnya untuk menggali data ke lapangan untuk melihat aset berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

“Sebelum pengadilan memutuskan, kita tetap action. Kadang ada benturan tapi kami harus fight di situ dengan pakar hukum, perwakilan kurator. Ada satu kasus kami sudah tahu bahwa barang mesin aktiva Wajib Pajak dijadikan sebagai jaminan untuk dilakukan lelang. Kami segel dulu biar tidak dijadikan jaminan.”

Berkat kejelian pengawasan kepada Wajib Pajak, tahun lalu penerimaan pajak KPP Madya Tangerang mencapai 102 persen sehingga menuai penghargaan dari Kementerian Keuangan dan kantor Pusat. Sedangkan, tahun ini KPP Madya Tangerang mendapat tugas mengumpulkan Rp 14,2 triliun atau naik sekitar 20 % dari target tahun lalu.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 minggu lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News1 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News6 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News7 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News8 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News10 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News10 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News11 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News1 tahun lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Advertisement Pajak-New01

Trending