Connect with us

Report

Tertib Pajak itu Mempermudah

Ruruh Handayani

Published

on

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.”

 

Pepatah ini sempat diucapkan Andi Yuliman Rolan dan Yana Ernawan, dua dari tiga pendiri PT Arsyndo Panca Mitra, saat Majalah Pajak temu wicara di kantor mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir Januari lalu. Ya, perusahaan penambang batu split ini memang mengandalkan kelimpahan batu sebagai produk utamanya. Walau sempat mengalami masa-masa sulit, mereka membuktikan dengan kegigihan upaya, konsistensi kualitas produk, serta komunikasi yang terjaga dengan para pembelinya, perusahaan hingga kini dapat eksis dan sukses meraup pasar yang dibutuhkan.

Sebelum membentuk perusahaan, Andi, Yana dan Sam Hilman memulai bisnis dengan usaha jual dan beli batu split sejak tahun 2000. Pembeli utamanya saat itu adalah sebuah perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan. Semakin berjalannya waktu, permintaan serta kebutuhan pasar pun semakin meningkat, hingga tebersit rencana memiliki lahan tambang dan produk sendiri karena dirasa lebih menguntungkan. Akhirnya, pada tahun 2009, mereka sepakat membentuk perusahaan PT Arsyndo Panca Mitra, sebagai produsen batu split. Mereka berinvestasi gunung batu andesit setinggi 120 meter dan membuat quarry (tambang terbuka) di atas lahan seluas 10 hektare di Desa Pulo Ampel, Bojonegara, Banten.

Dengan kemampuan produksi split hingga 50.000 ribu kubik per bulannya, pembelinya pun saat ini justru didominasi dari perusahaan yang berada di pulau Kalimantan dan Sumatera, seperti perusahaan sawit, batu bara, hingga BUMN. Hal ini disebabkan lokasi tambang yang strategis, sehingga memudahkan transportasi pengiriman dan membuat harga jual menjadi lebih kompetitif.

“Bisnis tambang ini, kan, bisnis volume. Semakin besar volume itu kami dapatkan kelebihannya. Dengan mudahnya transportasi, berarti volume pun akan mudah dimobilisasikan. Keunggulan kami letak geografisnya sangat mendukung, hanya 700 meter dari pelabuhan. Artinya, secara cost relatif lebih kompetitif dan menarik buat market,” terang Yana selaku Direktur PT Arsyndo Panca Mitra.

Tak hanya itu, bebatuan andesit di daerah tersebut rupanya memiliki sifat yang cocok dipakai untuk infrastruktur, baik jalan tol maupun hauling road perusahaan tambang. “Dari segi penambangan, batu ini mudah untuk dilakukan pemecahan karena tidak terlalu keras atau solid seperti di Lampung. Membuat proses lebih cepat.”

Lebih jauh Yana menjelaskan, perusahaan ini juga memiliki mesin penghancur (stone crusher) yang dapat membentuk batu menjadi split bentuk cubicle, sehingga dipastikan akan menghasilkan konstruksi yang kokoh dan berkualitas. “Kenapa cubicle? Karena kalau kena tekanan, enggak patah, amblas saja gitu. Tapi kalau pipih, patah. Begitu patah yang namanya concrete itu akan berlubang, ukurannya akan berubah. Jadi kami berusaha membuat kualitas seperti itu. Makannya kalau orang sipil datang ke tambang cari batu, dia tahu itu batunya Arsyndo, karena bentuknya cubicle.”

Ujian bertubi-tubi

Dalam merintis perusahaan, mereka pun mengakui tidak selamanya berjalan mulus. Andi yang menjabat sebagai President Director bercerita, perusahaan sempat beberapa kali mengalami pasang surut. Klimaksnya terjadi sekitar tahun 2015. Saat itu manajemen mencoba berbagai cara dan sistem penambangan. Rupanya, sistem yang dicoba tersebut tidak cocok diaplikasikan pada lahan tersebut, sehingga bukannya mendapatkan hasil batu yang baik, modal yang sudah telanjur dikeluarkan malah sia-sia.

Keadaan tersebut diperburuk dengan kondisi permintaan pasar yang menurun. Mau tak mau, perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi. Imbasnya, karyawan penambangan yang tadinya berjumlah 100 orang, hanya disisakan separuhnya. Belum lagi karyawan yang berada di kantor pusat, mesti mengalami pengurangan.

Tak lama berselang, ujian selanjutnya pun menghampiri. Mereka tak menyangka akan dikirimi surat tunggakan pajak sebanyak Rp 2,6 miliar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran. Tak terbayang kegelisahan mereka saat itu. Sebab, mereka mengklaim tidak tahu menahu soal pajak, semua urusan terkait pajak telah dipercayakan pada konsultan pajak. Malangnya, datangnya surat terjadi di saat mereka tak lagi memakai jasa konsultan karena keterbatasan biaya. Staf keuangan mereka pun mengundurkan diri sebelum surat datang.

“Di saat kami pasar kurang, jualan sedikit, biaya tinggi, terus ada kesalahan nambang. Jadi perusahaan itu dalam keadaan sangat prihatin. Kami kaget ada tagihan pajak yang senilai Rp 2,6 miliar, pokoknya. Belum termasuk denda. Itu tagihan pajaknya besar buat kami, sedangkan datanya kami enggak punya. Selama ini diurusin konsultan,” tutur Andi.

Mau tak mau, mereka berdua memutuskan mendatangi KPP, dengan tujuan mendapat kejelasan sekaligus keringanan pembayaran utang. Pihak KPP Pratama Jakarta Pancoran yang dikepalai oleh Rekno Nawansari ini pun mempersilakan manajemen mengangsur tunggakan pajaknya. Tak semulus yang diharapkan, pernah suatu kali mereka tak sanggup membayar cicilan utang tersebut, hingga harus mengalami pemblokiran rekening. Padahal, rekening tabungan sangat dibutuhkan untuk kepentingan transaksi dan pembelian kebutuhan produksi.

“Besoknya, karena mau produksi, kami ke bank untuk mengambil uang. Kami kaget, rekening kami diblok. Kami tanyakan sama bank, katanya, ‘diblokir sama kantor pajak’. Padahal, di hari sebelumnya baru ke KPP untuk minta keringanan angsuran. Itu hebatnya orang pajak di KPP, kami diterima dengan baik, tapi aturannya tetap berlaku,” urai Andi.

Andi pun melanjutkan, mereka akhirnya kembali ke kantor pajak dan meminta bertemu kepala kantor agar rekening yang diblokir dapat dibuka. Sang kepala kantor pun bersedia membukakan blokir rekening perusahaan. Akan tetapi, alih-alih mendapat keringanan kedua kalinya, uang yang berada di rekening tersebut justru harus dibayarkan sebagai angsuran utang pajak.

“Beliau menerima dengan baik, terus ngeluarin buku undang-undang. Ya Allah, kami jadi malu. Warga negara yang sudah janji mau nyicil enggak dipenuhi. Akhirnya sama beliau ‘Boleh saya buka, tapi uang itu harus bayar cicilan pajak’.”

“Sebaiknya sekarang kita tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan.”

Ungkap-tebus-lega

Tak lama berselang, mereka pun disarankan KPP untuk mengikuti program Amnesti Pajak pada 2016 lalu, agar sanksi yang dikenakan pada tunggakan pokok pajak dapat dihilangkan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyanggupi, walau secara finansial belum mampu membayar uang tebusannya. Akibatnya, hingga dua periode program telah berlalu, mereka masih juga belum dapat mengumpulkan seluruh uang tebusan yang harus dibayarkan.

Namun semangat mereka pantang surut, apalagi dukungan moril terus diberikan dari kepala kantor. “Selaku kepala kantor pajak, dalam hal pajak yang namanya undang-undang enggak bisa nego sama beliau. Tapi beliau memberi spirit, meyakinkan pasti ada jalan, minta sama Allah, berdoa, dan berupaya,” kenang Andi.

Kegelisahan sempat berkecamuk saat sehari sebelum penutupan masa Amnesti Pajak, uang yang mereka kumpulkan masih kurang sebesar Rp 800 juta.

“Kami mau ikut yang dua persen enggak keburu. Mundur terus sampai yang terakhir. Selain uang kantor, kami pinjam juga sebagian lewat teman. Akhirnya, tanggal 30 itu dapat kabar pinjaman lagi. Jadi, tanggal 31 (Maret) pagi uangnya masuk, langsung kami bayar ke bank.

Karena kalau enggak bayar, dendanya besar. Jadi, kami selega-leganya itu, sesuai slogannya, ungkap-tebus-lega. Jadi beneran itu, lega banget. Hikmahnya juga banyak. Yang benaran teman bantuin. Jadi cara Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin selama berniat baik dan berupaya.”

Setelah ikut Amnesti Pajak, mereka pun berkomitmen akan membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Sebab, mereka beranggapan bahwa mengurus pajak sendiri itu mudah dan tidak membutuhkan bantuan konsultan pajak.

“Sudah bukan eranya lagi untuk pajak yang dulu begitu, mau hidden, mau apa. Toh, semua serba memakai sistem, tidak kena sekarang, kenanya nanti. Jadi, menurut saya, sebaiknya kita sekarang tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan. Nanti kita berhubung dengan bank pasti berhubungan juga dengan pajaknya. Sudahlah masa-masa lalu yang kita kejar-kejaran dengan pajak itu, kita sudahi saja, dan mulai dengan era pajak yang lebih sehat,” pesan Yana.

Selain mengapresiasi kinerja dan dukungan KPP selama ini pada perusahaan, Yana juga berharap agar KPP dapat memperbanyak media penyampaian informasi. “Biasanya jika ada masalah atau apa, dikirimnya melalui surat pos. Harapan kami mudah-mudahan dari pihak KPP menambah media yang efektif untuk berkomunikasi dengan kami, misalnya Whatsapp,” imbau Yana.

 

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Riset Kuat, Kebijakan Keuangan Negara Hebat

Ruruh Handayani

Published

on

Kebijakan keuangan negara harus dibuat seefektif mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, mekanisme agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan kebijakan yang berdasarkan penelitian evidence based.

Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berlangsung 14–15 November 2018, Menteri Keuangan Terbaik Versi majalah The Banker itu menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan SNKN. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan itu merupakan sarana para peneliti keuangan negara untuk dapat berperan serta kepada negara melalui saran kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

“Saya tidak mengira bahwa ternyata di dalam Kementerian Keuangan ada upaya cukup sistematis untuk terus-menerus menumbuhkan kultur melakukan penelitian, dan terus-menerus melakukan perbaikan yang berdasarkan suatu metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Sri Mulyani saat membuka Simposium Nasional Keuangan Negara di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (14/11/18).

Ia menyebut, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

“Saya melihat fokus dari policy-nya lebih kepada micro improvement, we trust itu penting sekali untuk institusi kita. Namun, belum meng-capture keseluruhan. Jadi, saya berharap mungkin yang dihasilkan dari evidence based melalui penelitian akan mampu memberikan efek perbaikan yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara.”

Adanya penelitian berdasarkan data dapat sebagai pembanding apakah kebijakan keuangan negara selama ini telah sesuai dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Misalnya saja, apakah instrumen keuangan negara betul-betul mengurangi ketimpangan? Apakah kebijakan subsidi lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan memberikan transfer langsung ke masyarakat miskin? Atau, apakah dana desa akan jauh lebih ampuh dibandingkan dana umum atau dana alokasi khusus (DAK)?

Selain itu, Sri Mulyani berharap, Kemenkeu dapat menjadi corporate university yang berbasis pada pemikiran dan intelektualitas.

“Saya berharap Kemenkeu makin balance antara otak dan ototnya. Institusi di mana pemikiran dan kekuatan intellectual menjadi basic-nya akan menjadi ciri performa kementerian yang dapat dikenali secara mudah dan nyata. Dari judul dan seluruh proses produksi, penelitian ini bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan yang ada di Kementerian Keuangan termasuk PKN STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) menjadi bagian kinerja kita. Oleh karena itu, PKN STAN sendiri tidak hanya ada dikenal masyarakat dengan kemampuan kualitas pengajaran, tetapi juga kelak dari hasil penelitian yang bersinergi dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya. Jadi, hubungan BPPK dan PKN STAN sesungguhnya tidak bisa dipisahkan.”

“Kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, seorang widyaiswara (dosen) harus membuka diri agar menjadi relevan, efektif, dan betul-betul mampu membentuk, memperbaiki, mempertajam kemampuan keilmuannya dalam seluruh lini aspek pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani juga berharap, widyaiswara bisa menjadi juru bicara selain Menteri Keuangan, agar masyarakat didominasi oleh sumber yang memiliki bukti, kemampuan membaca data, mengetahui peraturan, memahami dan mampu menilai kebijakan di era pertukaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial.

“Peranan kita untuk terus teguh menjaga republik ini, jangan sampai hancur hanya karena arus informasi yang salah, hanya karena emosi yang ditingkatkan, atau hanya karena perasaan untuk menyampaikan di dalam social media. Saya tegaskan kembali bahwa peranan yang luar biasa penting itu adalah, bahwa kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Pemilik gelar Ph.D. of Economics dari University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini berpesan, agar hasil penelitian itu dapat diketahui masyarakat dan dijadikan sebagai bahan pembanding, hingga dapat membanjiri Indonesia dengan hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, berkualitas, dan berintelektual.

“Secara intelektualitas, kita juga menjadi lebih puas, dan dari sisi kualitas, kapasitas bangsa kita akan semakin meningkat. Ini yang saya sebut bangsa Indonesia akan terus menerus memperbaiki martabatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Report

Layanan Sempurna Bermula dari yang Sederhana

Aprilia Hariani K

Published

on

Berkat komitmen mewujudkan pelayanan sempurna, KPP Pratama Depok Sawangan meraih Predikat ZI-WBK.

Banner putih bertuliskan “Parkir Gratis” membentang di tembok pelataran gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan yang terletak di Jalan Siliwangi, No 1B/K, Pancoran Mas, kota Depok, Jawa Barat. Pada sisi kiri badan gedung, mejeng pula spanduk “Zona Integritas, ZI-WBK. DJP Bersih Melayani”. Sedangkan sisi kanannya tertera slogan “Bangun Negeri Tanpa Korupsi”.

ZI-WBK adalah akronim dari Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. ZI-WBK merupakan sebuah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap telah melakukan hal pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, KPP Depok Sawangan adalah salah satu penerima predikat ZI-WBK, pada Senin, (10/12) lalu.

Kepala Kantor KPP Depok Sawangan Mamik Eko Soesanto menilai, predikat ZI-WBK merupakan ejawantah dari pelayanan yang selama ini sudah dilakukan oleh kantornya. Menurutnya, predikat ZI-WBK memiliki esensi pelayanan yang sempurna. “Jangan melihat predikat ZI-WBK yang kami terima. ZI-WBK proses panjang yang telah kami lakukan,” sebut Mamik saat wawancara di kantornya, Rabu, (19/12).

Proses itu dimulai dari pelayanan paling sederhana. Sejak menakhodai KPP Pratama Depok sejak pertengahan 2018, Mamik memberlakukan parkir gratis bagi setiap Wajib Pajak (WP) yang datang. Meskipun, sang tamu memaksa memberi uang parkir, petugas keamanan wajib menolak.

“Nama AR akan keluar di nomor antrean. Memudahkan WP mencari AR-nya. Konsultasi berikutnya, tidak mencari-cari (AR) lagi.”

“Dimulai dari parkir motor harus gratis. Kedua, pengumuman (banner) sebagai penegasan pelayanan tidak ada pungutan sama sekali. Dari hal yang kecil yang menegaskan komitmen menjalankan nilai ZI-WBK,” tegas pria yang hangat disapa Mamik ini.

Kemudian, penambahan stempel bertuliskan “Segala Layanan Gratis” pada surat yang dilayangkan kepada WP. Lagi, stempel itu sebagai penegasan bahwa pihaknya bebas dari pungutan liar. “Kami sudah izin dengan Kantor Pusat untuk menambahkan stempel ‘gratis’ di setiap surat. Inovasi kecil yang membuat WP tenang ketika disurati,” kata Mamik.

Kantor dengan moto pelayanan sempurna ini juga memiliki coffee corner yang disuguhkan bagi WP yang datang di pagi hari. Menurutnya, jamuan kecil penting sebagai wujud penghormatan kepada WP. “Kami buka pelayanan pukul 08.00 WIB. Tapi, banyak WP yang datang sebelum jam itu. Sambil menunggu WP bisa ngopi gratis di bawah,” tambah mantan kepala kantor KPP Pratama Bogor tahun 2016 hingga pertengahan 2018 ini.

Selain itu, KPP Pratama Depok Sawangan juga memasangkan WP dengan Account Representative (AR) yang akan melayaninya. WP akan mendapat nomor konsultasi sekaligus nama AR yang akan melayani. “Nama AR akan keluar di nomor antrean. Memudahkan WP mencari AR-nya. Konsultasi berikutnya, tidak mencari-cari (AR) lagi,” sebut Mamik.

Dalam menjalankan semangat pelayanan sempurna di kantornya, menurut Mamik, yang paling utama adalah peningkatan kualitas pegawai. Untuk itu in-house training (IHT), internal corporate value (ICV), kegiatan spiritual menjadi penting dilakukan.

“Bebas korupsi dimulai dari hal sederhana, parkir gratis, stempel, coffee corner. Di samping itu peningkatan profesionalisme dan kemampuan teknis pegawai. Kegiatan rohani juga rutin dilakukan. Semua berujung pada pelayanan sempurna,” yakin Mamik.

Sinergi “stakeholders”

Dalam membangun fasilitas pelayanan, Mamik juga tak segan bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Misalnya, pada fasilitas ruang bermain anak di KPP Pratama Depok Sawangan merupakan masukan dari Pemkot Depok untuk mewujudkan moto “Depok Kota Layak Anak”.

Hubungan harmonis juga ditunjukkan dalam memberdayakan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok. Melalui (Deskarnasda) Depok, KPP Pratama Depok Sawangan membuat beragam bazar gratis.

KPP Pratama yang mencapai target penerimaan sebesar 87,88 persen ini juga menggandeng Tax Center Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gunadarma dalam memberi edukasi manajerial kepada pelaku UMKM. Bahkan, UI telah mengembangkan UMKM Corner sebagai kelas permanen, ruang konsultasi, ruang pameran UMKM binaan di kota Belimbing ini. Beberapa produk UMKM binaan yang tersohor, di antaranya, kerajinan wayang golek, batik Depok, sirop, dan kue belimbing.

“Ketika para pelaku UMKM sudah maju, baru kita sosialisasi tentang pajaknya. Banyak dari mereka (UMKM) baru sadar ternyata bayar pajak murah, setengah persen,” ungkap Mamik.

Di akhir 2018 ini, KPP Pratama Depok Sawangan baru saja menggandeng PT Telkom, Tbk. untuk merancang inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan UMKM. Di akhir Januari 2019, keduanya telah sepakat menggelar bazar gratis bagi 30 UMKM binaan.

“Bagi kami pelayanan sempurna adalah perspektif dan feedback. Dalam membangun perspektif penting bagi kami menerima saran atau kritik. Sinergi dengan Pemkot dan lembaga pendidikan menjadi penting agar pelayanan seirama sehingga masyarakat tidak bingung,” jelas Mamik.

Continue Reading

Report

Patungan Gagasan untuk Inovasi dan Pelayanan

Aprilia Hariani K

Published

on

Gotong royong gagasan menjadi sendi pelayanan yang berbuah pada kenyamanan wajib pajak.

 

Seorang pria berbaring di atas sofa coklat di antara meja help desk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk. Matanya terpejam dengan kaki berselonjor di tubir sofa. Di sekelilingnya, aktivitas pelayanan pajak pada Rabu pagi (3/10) terlihat normal. Dua meja yang digawangi account representative (AR) tengah melayani Wajib Pajak (WP), sedangkan tiga WP lainnya yang duduk menunggu antrean.

“Bapak itu adalah WP berdomisili Bualemo (salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai). Butuh sekitar tiga jam perjalanan ke sini menggunakan motor. Melewati bukit-bukit,” kata pelaksana KPP Pratama Luwuk, Alvica Dian Noviana.

KPP Pratama Luwuk memiliki wilayah kerja yang meliputi tiga kabupaten yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. Topografi perbukitan dan beberapa kecamatan berupa pulau, menjadi tantangan tersendiri bagi WP, maupun pegawai pajak. Komposisi WP di KPP Pratama Luwuk terdiri atas 67 persen WP OP karyawan, 20 persen WP usahawan, 10 persen badan, dan 4 persen pemungut/bendahara pemerintah. Potensi unggulan Wilayah Kinerja KPP Pratama Luwuk meliputi industri perikanan dan kelautan, perkebunan dan pertanian, minyak dan gas, serta pariwisata.

Ya, dengan ruang lingkup kerja yang luas dan jarak tempuh antarwilayah yang begitu jauh, para pegawai pajak berusaha melayani WP dengan menyesuaikan dengan kondisi WP mereka.

“Itu bukan sekali-sekali. Momen WP tidur di sofa sering banget. Kami memang sengaja menyediakan sofa itu buat tidur,” tambah Vica, sapaan hangat perempuan ini. Tak hanya dilengkapi fasilitas untuk beristirahat, ruang help desk yang terletak di sisi kanan lantai satu dilengkapi pula dengan kulkas yang berisi air minum gratis, ruang laktasi, dan tempat bermain anak.

Beranjak dari ruang help desk, kami melangkah ke lorong yang menjorok ke belakang. Kira-kira hanya dua meter dari ruang help desk. Di sana ada tangga menuju ruang kepala kantor dan beberapa staf lainnya. Namun, saat kami hendak menaiki tangga, Kepala Kantor KPP Pratama Luwuk Imam Teguh Suyudi, menghampiri kami. “Salamat toka (selamat datang), Pantai di Luwuk bagus, kan?” seru Imam menyapa kami. Sejenak tatapannya beralih pada WP yang tertidur di sofa. “Capek, itu dari rumah mungkin subuh,” celetuknya. Kami tak jadi bergegas ke atas.

Imam menggiring kami melewati ruang help desk untuk menuju TPT atau Tempat Pelayanan Terpadu, di sebelah kiri lantai satu. Di sana,  ada sembilan sofa panjang biru dan kuning—warna khas Direktorat Jenderal Pajak—dengan tiga meja pelayanan.

“Semua Sofa di sini nyaman untuk tidur, apalagi untuk duduk. Ini ide para AR yang sering melihat kondisi begitu,” kata Imam. Di pojok ruang ada perpustakaan yang beralas puzzle evamat juga dapat difungsikan untuk istirahat WP yang kelelahan.

”Perpustakaan juga didesain untuk tidur. Kami sedang berupaya membeli bantal-bantal besar. Kami berharap WP bisa nyaman istirahat setelah menempuh perjalanan jauh,” lanjutnya.

Menurut Imam, fasilitas yang nyaman dapat meningkatkan antusiasme WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. “Semakin accessible, semakin bagus. WP semakin sukarela,” kata mantan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, tahun 2011-2015 ini.

Tak heran jika ruang konsultasi juga dirancang homey. Ada sofa yang menghadap jendela berpanorama pantai, minibar dan coffee maker. “Ada saja WP yang datang marah-marah, mungkin karena salah paham. Kalau kita bawa ke ruang konsultasi yang nyaman, bisa enggak jadi marah, kan?” ujar Imam.

Tak hanya itu, kantor dengan moto pelayanan “Efektif, Memuaskan, Profesional, Akuntabel, Transparan, Ikhlas (EMPATI)” ini juga membuka pos pelayanan mandiri yang terletak di samping gedung kantor. Pos ini dapat melayani WP selama 24 jam seperti layanan automatic teller machine (ATM) yang dapat difungsikan WP untuk membuat kode e-billing, e-mail, akun DJP Online, dan laporan e-filling.

“Inovasi pelayanan bergerak seperti angin, harus cepat. Tapi juga menenangkan seperti gunung.”

“Banyak WP jauh-jauh datang, jam kantor sudah tutup. Akhirnya, kami buat pos pelayanan mandiri yang bisa beroperasi 24 jam,” tambahnya. Kata Imam, itulah salah satu bentuk perubahan pelayanan perpajakan di tubuh DJP.

“Inovasi pelayanan bergerak seperti angin, harus cepat. Tapi juga menenangkan seperti gunung,” ungkap pria yang memiliki hobi naik gunung ini.

Ide bersama

Kendati demikian, setiap perubahan dan inovasi harus datang dari gagasan para pasukan. Sejak mengemban amanah di KPP Pratama Luwuk, pada bulan Maret 2018 lalu, Imam sengaja memantik semangat gotong-royong gagasan. Sebab menurutnya begitulah esensi kepemimpinan—menjahit gagasan khalayak untuk menjadi sebuah kebijakan mufakat. Metode pendekatan personal menjadi jurus sakti dalam mengorek potensi masing-masing pegawainya.

“Perpustakaan yang buat selonjoran itu dari para AR, dekorasi kantor dari seluruh pegawai. Tempat bermain anak, juga ide dari mereka. Saya hanya memberi sedikit ide dan motivasi,” kata pria yang pernah menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Cibitung 2015-2017 ini.

Bahu-membahu juga diimplementasikan saat eksekusi inovasi. Saat dekorasi fasilitas pelayanan kantor, misalnya, pegawai suka cita kerja bakti pada hari Sabtu dan Minggu. “Saya juga kaget, mereka suka rela mau gotong-royong di hari Sabtu dan Minggu. Oh, mungkin karena ini ide mereka, mereka merasa memiliki,” ujar Imam.

Pada momen perlombaan KPP Percontohan, ia juga melibatkan seluruh prajuritnya. Mulai dari pembuatan video, buku, dan presentasi profil. Imam menyebutnya, tim kreatif.

“Contohnya, dalam video profil kantor. Kami sepakat membuat konsep berbeda. Kami menampilkan tari kreasi yang diciptakan dan dibawakan Vica (pelaksana). Tari itu dibawakan di berbagai destinasi pariwisata seperti Pulau Dua Balantak, Pantai Teduang, Pantai Lambangan Pauno, sekaligus sebagai pengenalan potensi industri pariwisata di Luwuk,” papar Imam.

Pembuatan video profil juga dilakukan oleh pegawainya, Jawahirul Fawaid (pelaksana). Video profil itu dapat disaksikan di kanal YouTube KPP Pratama Luwuk. Sementara, penyusunan buku profil dikerjakan oleh Arif (pelaksana).

Gotong-royong itu mengantarkan KPP Pratama Luwuk sebagai perwakilan Perlombaan KPP Percontohan dari Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontao, Maluku Utara pada tingkat nasional.

Bahu-membahu juga diaplikasikan dalam menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur yang diadakan di SMKN 1 Luwuk awal November 2019 lalu. Imam juga membuat tim kreatif yang digawangi oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi, Hartono. Hasilnya, tim mengemas edukasi pajak menjadi ajang kreasi dan berpendapat. Siswa ditantang untuk membuat puisi, lagu, dan diskusi tentang pajak.

“Kita lebih banyak mendengar ide, gagasan, kreasi siswa pada Pajak Bertutur,” tambah Imam.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News4 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News4 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News5 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News5 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News6 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News11 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News1 tahun ago

Majalah Pajak Print Review

Trending