Connect with us

Breaking News

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

W Hanjarwadi

Published

on

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari bisanya. Beberapa Account Representative (AR) dari empat KPP Wajib Pajak Besar di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tampak berjaga-jaga di depan pintu masuk utama Gedung Radjiman Wedyodiningrat. Mereka mengenakan busana tradisional dari beragam suku di Indonesia. Hari itu mereka didaulat menyambut 30 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang hendak menerima penghargaan pada ajang Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019.

Wajib Pajak penerima penghargaan terdiri dari 24 Wajib Pajak Badan dari sejumlah perusahaan besar, baik swasta maupun milik negara serta 6 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Acara apresiasi dan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan dan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama.

Pada acara yang mengusung tema “Sinergi Wujud Cinta Negeri” itu Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas keberhasilan sinergi antara Kementerian Keuangan, DJP, Kanwil Wajib Pajak Besar dengan seluruh dunia usaha maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki komitmen, loyal, dan memiliki dedikasi untuk Indonesia. Hal itu adalah wujud kecintaan pada negara yang diwujudkan dengan kapasitas masing-masing.

Sri Mulyani menyampaikan, Wajib Pajak penerima penghargaan itu memiliki peranan yang sangat signifikan bagi Kanwil Wajib Pajak Besar yang merupakan penyumbang 31 persen penerimaan pajak Indonesia. Pada 2018 lalu,  realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 419 triliun. Sementara tahun ini target penerimaan Kanwil DJP WP Besar mencapai Rp 498,8 triliun atau naik 19 persen dibandingkan realisasi 2018.

“Terima kasih kepada para Wajib Pajak yang sudah patuh menunaikan kewajibannya membayar pajak. Pemasukan dari pajak ini dapat menjadikan ekonomi Indonesia semakin kompetitif dan tumbuh. Sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha berjalan secara baik,” kata Sri Mulyani.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penghargaan itu diberikan atas dasar pertimbangan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, serta sikap kooperatif dan responsif ketika otoritas pajak meminta data untuk kepentingan penggalian potensi Wajib Pajak. Apresiasi juga diberikan terkait dengan sinergi dan dukungan wajib Pajak terhadap program-program DJP seperti integrasi data dan pertukaran data wajib Pajak, inklusi Kesadaran Pajak; dan sosialisasi peraturan perpajakan.

Robert mengatakan, tahun ini DJP juga akan meningkatkan kerja sama integrasi data dengan pihak yang sudah dimulai dengan Wajib Pajak BUMN. Menurutnya, integrasi data ini akan memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, menurunkan compliance cost, dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Sedangkan bagi DJP, integrasi data akan mempermudah pengawasan, memperoleh data untuk penggalian potensi, dan meningkatkan pencapaian penerimaan.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Tak Kumuh karena KOTAKU

Majalah Pajak

Published

on

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah kumuh di perkotaan.

Direktur Utama PT SMF (Persero), Ananta Wiyogo mengemukakan, saat ini pihaknya tengah berupaya memperkuat peran sebagai special mission vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan melalui program inisiatif strategis. Peran tersebut salah satunya diwujudkan dengan meluncurkan program pembiayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KOTAKU merupakan program kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peraturan itu mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Melalui Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengeluarkan pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU yang bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100”—100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Urgensi program ini adalah karena pemukiman kumuh perkotaan di Indonesia tahun 2016 masih sekitar 35.291 hektare.

Menejemen Risiko Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman, menjelaskan, pembiayaan program KOTAKU baru dimulai sejak Desember 2018. Sebagai pilot project, telah disalurkan sekitar Rp 1 miliar untuk merenovasi dan membangun 14 rumah kumuh di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nilai pembiayaan satu rumah bervariasi mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, bergantung pada kategori program renovasi atau pembangunan rumah. Penyaluran dana dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kredit Mikro (LKM).

Penentuan 14 rumah kumuh penerima pembiayaan diseleksi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang mengacu pada karakteristik yang telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum KOTAKU. Karakteristik ini meliputi satuan entitas perumahan dan pemukiman, kondisi bangunan tidak memunuhi syarat, tidak teratur, dan memiliki kepadatan tinggi. Lalu, kondisi sarana dan prasarana (jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik) tidak memenuhi syarat.

“Renovasi dan pembangunan rumah kumuh ini ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara tripartit antara SMF, wali kota, dan Kementerian PUPR,” jelas Trisnadi kepada Majalah Pajak, usai Konferensi Pers “Pencapaian Kinerja Semester I Tahun 2019 PT SMF (Persero)”, di Graha SMF, Jalan Panglima Polim I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Target 2019 ada tiga kota penerima program pembiayaan KOTAKU. Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), rencananya juga Bukit Tinggi (Sumatera Barat) atau Makassar (Sulawesi Selatan), atau dua-duanya (Bukit Tinggi dan Makassar)

Target empat kota

Trisnadi mengatakan, pihaknya telah menerima data rumah kumuh yang siap menerima pembiayaan di 32 kota prioritas se-Indonesia. Kendati demikian, SMF baru menargetkan 3 sampai 4 kota yang akan menerima pembiayaan program KOTAKU di tahun 2019, yakni Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Dari target itu, kata Trisnadi, Kelurahan Rejomulyo dan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sudah mulai menerima dana pembiayaan. Total proyeksi pembiayaan program KOTAKU tahun 2019 sekitar Rp 6 miliar untuk 60 rumah. SMF memastikan data rumah kumuh yang diusulkan oleh Kementerian PUPR adalah data valid yang mengacu pada karakteristik yang telah dirumuskan.

“Kita benar-benar melihat status tanahnya, jangan yang milik BUMN tertentu yang mereka tempati. Kalau itu benar miliknya, kita bantu,” jelasnya.Aprilia Hariani  

Continue Reading

Breaking News

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.

 

“Dalam dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.”

Petikan surat Benjamin Franklin, Bapak Bangsa AS, diamini pula oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budisantoso Sukamdani saat berbincang dengan Majalah Pajak, di ruang kerjanya, Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat malam (14/6). Pria yang mengawali karier sebagai Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile pada 1992 ini memandang, pajak merupakan sebuah kewajiban mutlak yang tidak bisa dihindari setiap warga negara.

“Ya, kematian dan pajak sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Menjadi tujuan Hari Pajak untuk mengingatkannya. Tapi (Hari Pajak) jangan menjadi tanggal merah—nanti libur terus, kapan kerjanya?” kata Hariyadi, melempar canda.

Putra keempat pemilik jaringan Hotel Sahid dan Hotel Sahid Jaya Internasional, Sukamdani Sahid Gitosardjono ini juga sepakat jika Hari Pajak dikumandangkan sebagai salah satu momen peringatan penting sejarah bangsa Indonesia. Apalagi penetapan Hari Pajak 14 Juli memang diambil dari momen usulan soal pajak pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 14 Juli 1945 silam. “Tanpa pajak, Indonesia seperti apa?” sambung Hariyadi.

Maka, menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak mengemas Hari Pajak secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak akan terintegrasi secara otomatis. Dengan begitu, Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kriteria baik dapat lebih kompetitif.

“Jadi, kesan peristiwa ini (Hari Pajak) harus positif bagi masyarakat. Tema reformasi perpajakan harus disampaikan. Kita yakin pengulangan peristiwa (Hari Pajak) ini dapat meningkatkan tax ratio kita, target tercapai, pembangunan negara semakin baik,” kata Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk ini.

Menurut Apindo, Revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Reformasi perpajakan

Hal demikian juga yang ia sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada (14/6) di Istana Presiden, Jakarta. Hariyadi berkisah, dalam pertemuan itu Apindo menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjadi stimulus perekonomian Indonesia.

Setidaknya, reformasi perpajakan diejawantahkannya kepada beberapa poin. Pertama, soal penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Kedua, perbaikan pelayanan birokrasi. Ketiga, penolakan dibentuknya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Hariyadi, revisi UU PPN dan PPh bersifat mendesak. Menurutnya, penurunan tarif pajak akan memantik menggairahkan investasi di tengah perang dagang. Sekarang, sebutnya, tarif PPh Badan Indonesia (25 persen) termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara tetangga seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Apindo berharap tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17 persen.

“Menurut Apindo revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Soalnya, tarif akan berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian kita,” ungkap Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia ini.

Poin kedua, soal reformasi perpajakan birokrasi yang menurutnya harus komprehensif. Artinya, tidak ada lagi egosentris pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian. Padahal selama ini harapan klise pengusaha berkutat soal pelayanan cepat dan kepastian regulasi.

“Banyak pengusaha yang mengeluhkan dalam pengajuan insentif tax holiday dan tax allowance itu lama sekali menunggu kepastiannya, ujung-ujungnya ditolak juga,” ungkap Hariyadi. Tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Fasilitas Tax Holiday telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 150 Tahun 2018 dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Sedangkan Tax allowance adalah pengurangan pajak yang perhitungannya diperkirakan berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.

Poin ketiga, aspirasi tentang penolakan pembentukan BPN (Badan Penerimaan Negara). Apindo menganalisis, usulan pembentukan BPN tidak relevan dilakukan sebab selama ini koordinasi dan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berjalan baik.

“Kami sampaikan tidak perlu ada badan baru. Buat apa? Justru berpotensi membuat mata rantai birokrasi baru. Sinkronkan saja apa yang menjadi kendala selama ini. Apakah soal Sumber Daya Manusia (SDM) atau infrastrukturnya,” kata Hariyadi.

Terlepas dari tiga poin aspirasi perpajakan, Hariyadi mengungkapkan apresiasinya kepada DJP. Ia menilai DJP dewasa ini telah mengedepankan dialog. Alhasil, rasa percaya antara WP dengan petugas pajak dapat ditenun secara harmonis.

“Sekarang juga suasana sudah enak, petugas pajak tidak ‘injak kaki’, restitusi juga sudah lebih cepat,” ujarnya.

Hariyadi mengatakan, Apindo optimistis, jika reformasi perpajakan komprehensif, maka iklim usaha di Indonesia akan semakin kondusif.

—Aprilia Hariani/Foto:Rivan Fazry.

Continue Reading

Breaking News

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Sejar Panjaitan

Published

on

Foto: Ilustrasi

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (UU No 10 Tahun 1994).

Dari sini kita mengetahui bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut daftar penghasilan tidak kena pajak:

 

Kondisi Setahun Sebulan
WP Orang Pribadi Rp.    54.000.000 Rp.   4.500.000
WP Kawin Rp.    58.500.000 Rp.   4.875.000
WP Kawin + 1 Tanggungan Rp.    63.000.000 Rp.   5.250.000
WP Kawin + 2 Tanggungan Rp.    67.500.000 Rp.   5.625.000
WP Kawin + 3 Tanggungan Rp.   72.000.000 Rp.   6.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* Rp. 112.500.000 Rp.   9.375.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung*+ 1 Tanggungan Rp. 117.000.000 Rp.   9.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan Rp. 121.500.000 Rp. 10.125.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan Rp. 126.000.000 Rp. 10.500.000

 

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News1 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News2 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News2 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News4 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News4 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News5 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Trending