Connect with us

SPECIAL REPORT

Terbuka di Awal, “No Surprise” Kemudian

Diterbitkan

pada

Dok. PT Pertamina (Persero)

Pertamina, BUMN pertama yang melakukan integrasi data perpajakan, mengajak perusahaan lain mengambil manfaat terobosan ini.

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pajak self-assessment. Dengan sistem ini, DJP memercayakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak.

Meski demikian, DJP tetap bertugas sebagai pengawas yang memastikan bahwa Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sebagai salah satu ikhtiar mengawal kepatuhan Wajib Pajak, DJP memperkuat sistem administrasi pajak dengan membuat program terobosan bernama Integrasi Data Perpajakan.

Melalui inovasi ini, DJP dapat mengakses data yang dibutuhkan seperti sistem informasi perusahaan, data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, serta transaksi dengan pihak ketiga. DJP menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjalankan pilot project ini. Sebab, BUMN selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Setelah mendapat restu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, program ini kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno pada 21 Februari 2018. Peresmian ini sekaligus menandakan dimulainya kerja sama DJP dengan PT Pertamina (Persero), BUMN pertama yang melaksanakan integrasi data perpajakan secara sukarela.

Pelopor

Saat berbincang dengan Majalah Pajak medio September lalu, Vice President Tax PT Pertamina (Persero) Eko Cahyadi menuturkan, Wajib Pajak Badan kerap kali menghadapi koreksi fiskal walaupun telah berupaya menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Koreksi fiskal ini kerap terjadi lantaran adanya disparitas atau perbedaan data antara fiskus dan Wajib Pajak.

“Sebagai Wajib Pajak kami selalu bikin forecast bisnis, kami hitung pajaknya. Nah, hitungan pajak ini dalam forecast bisnis kadang-kadang ada surprise di belakang hari. Ketika dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba ada koreksi yang sangat besar,” ungkap Eko kepada Majalah Pajak, Selasa pagi (15/9).

Disparitas data dan koreksi pajak ini kerap menimbulkan kecurigaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Maka, untuk menghilangkan kecurigaan itu sekaligus menjadi perusahaan dengan kepatuhan pajak tertinggi, Pertamina berinisiatif menjadi pelopor pelaksanaan program Integrasi Data Perpajakan.

“Dengan konsep bahwa kami sebagai BUMN sama sekali tidak punya niat untuk melakukan kecurangan pajak, penyembunyian pajak, maka dengan senang hati kami mencoba skema ini,” ujar Eko. “Menurut saya, transparansi ini langkah monumental di Indonesia.”

Eko juga menyebut, adanya koreksi fiskal saat pelaporan pajak bisa menyebabkan cost of compliance yang tinggi dan tergerusnya laba perusahaan yang telah didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi, lebih baik kami terbuka dari awal, ketahuan juga pajaknya berapa, sehingga kemudian tidak ada surprise, tidak ada lagi koreksi yang tinggi karena bayar sanksi administrasi,” imbuhnya.

Lebih baik resource pemeriksa yang ada di DJP dialokasikan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang belum comply.”

Sejak 2018

Eko mengemukakan, proses integrasi data perpajakan Pertamina dilakukan secara bertahap sejak 2018 lalu. Dimulai dengan pengalihan Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) menjadi faktur pajak standar, sehingga nomor seri faktur pajak bisa dimonitor, dikontrol, dan divalidasi oleh DJP secara sistem.

Baca Juga: Erick Thohir Copot 6 dari 11 Anggota Direksi PT Pertamina

Setelahnya, Pertamina melakukan host-to-host untuk penerbitan faktur pajak, e-Faktur, maupun e-SPT PPN. Proses adaptasi dan pengembangan terus berlangsung sehingga hampir semua transaksi penjualan maupun pembelian terintegrasi dengan DJP.

Pada 2019, Pertamina ditunjuk sebagai pilot project dalam pelaksanaan Unifikasi SPT Masa PPh. Simplifikasi ini memungkinkan Pertamina menggabungkan empat SPT menjadi satu format pelaporan secara elektronik. Empat SPT ini mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Sementara, data transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk sebagai data untuk pengisian SPT secara otomatis (pre-populated).

Untuk meresmikan sekaligus memperkuat bentuk kerja sama ini, Pertamina dan DJP kembali menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan pada 19 Desember 2019. Penandatanganan kali ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Kantor Pusat Pertamina.

Baca Juga: e-Faktur, Inovasi DJP untuk Menekan Penyalahgunaan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak

Evolusi ini terus berjalan dan dikembangkan hingga saat ini baik di kantor pusat, kantor unit, dan anak perusahaan, demi mencapai tujuan akhir  (end-state) yang ideal pada 2021 mendatang.

“Kami kembangkan terus karena end-state kami adalah bahwa seluruh data keuangan kami yang terkait dengan perpajakan itu bisa terkoneksi, terintegrasi dengan sistem yang ada di DJP,” paparnya.

Infrastruktur TI merupakan syarat penting dalam program ini. Untungnya, sejak 2003, Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga ini telah menerapkan enterprise resource planning (ERP).

“Kami more than ready karena sudah menggunakan platform ERP pakai MySAP. Di situ sudah komprehensif semua transaksi tercatatkan by sistem. Tinggal, kami kembangkan di konfigurasinya saja. Software-nya perlu kami adjust supaya bisa berkomunikasi dengan server-nya DJP.”

Dan menurut Eko, biaya pembangunan infrastruktur TI tak melulu mahal, tergantung kompleksitas dan kuantitas transaksi masing-masing perusahaan.

Pembawa manfaat

Eko mengaku puas mengikuti integrasi data perpajakan ini. Kini, semua data telah terbuka dan diverifikasi oleh DJP sebelum SPT dikirimkan. Data yang kurang tepat, bisa dimitigasi dengan perbaikan.

“Ini peluang buat kita sebagai Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum. Dengan integrasi data perpajakan ini semuanya clear karena semua kami bicarakan di depan,” kata Eko. “Bahkan, kalau nanti ada jenis skema transaksi yang baru, bisa kami bicarakan di depan aspek perpajakannya.”

Ingin Wajib Pajak lain merasakan manfaat yang sama, Pertamina mengimbau agar BUMN maupun BUMS mengaplikasikan integrasi data perpajakan. Perusahaan energi nasional ini bahkan siap membantu perusahaan mana pun yang ingin menerapkannya.

“Semakin banyak yang ikut program integrasi data perpajakan akan semakin baik buat Indonesia,” ujarnya.

Eko juga berharap DJP segera menerbitkan peraturan standard operating procedure atau petunjuk teknisnya, baik dalam bentuk peraturan dirjen pajak maupun peraturan menteri keuangan, agar bisa menjadi acuan Wajib Pajak.

Baca Juga: Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

Selain itu, Eko juga menantikan keuntungan lain dengan tidak dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Menurutnya, privilege ini seyogianya bisa diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria kepatuhan yang sangat tinggi seperti Pertamina.

“Karena, buat apa lagi? Sebenarnya setiap hari pun sudah kelihatan transaksinya. Agar tidak buang-buang resource, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Lebih baik resource pemeriksa yang ada di DJP dialokasikan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang belum comply,” pungkasnya.

SPECIAL REPORT

Kiat Krisna Menangkis Krisis

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Ajik Krisna bertahan melawan dampak pandemi Covid-19 yang menggerogoti perekonomian Bali. Ia rajin berinovasi dan ogah jadi pengusaha bodong.

 

Majalahpajak.net – Bali, dengan beragam adat-istiadat, keunikan topografi, dan keramahannya, sangat bergantung pada pariwisata. Maka, ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020, perekonomian Bali terempas lantaran tingkat kunjungan wisatawan berada di titik nadir. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun hingga 99,99 persen dari yang semula sebanyak 552.403 orang di bulan Desember 2019 menjadi hanya 22 orang di bulan Agustus 2020.

Salah satu pelaku usaha yang ikut merasakan dampaknya adalah Gusti Ngurah Anom atau akrab disapa Ajik Krisna. Pemilik Krisna Oleh-Oleh Bali sekaligus pendiri Krisna Holding Company ini mengatakan, semula tak pernah menyangka virus yang menginfeksi dunia ini akan berlangsung lama dan menimbulkan efek domino begitu parah.

Si Crazy Rich Bali ini pun, mesti menjalankan aneka efisiensi untuk bertahan. Ia terpaksa—dengan mengeluarkan air mata—merumahkan separuh karyawannya agar keberlangsungan bisnis tetap berjalan sembari mempertahankan lapangan pekerjaan sedapat mungkin. Ia tetap memberi bantuan sembako kepada yang dirumahkan, dengan menjual beberapa mobilnya.

“Sebelumnya karyawan kami sampai 2.500 orang, tapi karena pandemi terpaksa kami mengurangi jumlah sampai separuhnya. Sekarang perlahan sudah kami pekerjakan kembali, sudah mencapai sekitar 1.300-an,” kata Ajik kepada Majalah Pajak melalui konferensi video, Senin (30/5).

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah
Selalu optimistis

Tak mau berlarut dalam kesedihan dan berpangku tangan, Ajik mulai mencari cara agar bisa bertahan. Pada Juni 2020, ia kembali buka dua dari delapan toko yang sempat tutup sejak April 2020. Ajik menyisir beberapa jenis usaha yang masih bertahan di masa pandemi. Ia berkesimpulan, bisnis kuliner bisa jadi salah satu jalan keluar.

Ajik kemudian mulai menjual kacang tanah goreng secara daring. Kacang itu berasal dari kebun miliknya sendiri di Bali Utara yang ditanam, dirawat, dan dipanen bersama sejumlah karyawan. Separuh hasil panen ia sumbangkan ke masyarakat, dan 50 persennya ia jadikan bahan baku produk yang diberi nama Kacang Ajik ini. Dari sanalah kemudian ia membuat membuat aneka produk di masa pandemi.

Pria kelahiran Buleleng 5 Maret 1971 ini tetap optimistis meski dagangan barunya itu tak terlalu laku. Ia yakin cara ini harus dilakukan agar brand yang dimilikinya tersiar ke mana-mana, dan pelan-pelan dapat memulihkan ekonomi bisnisnya.

“Setelah pandemi turun seperti sekarang ini, produk kami sudah punya brand. Daripada kita setelah pandemi sudah mulai berangsur-angsur baik, kita baru mulai. Jadi, menurut saya enggak ada kata terlambat,” katanya.

Selama pandemi, ada 14 varian produk kudapan baru yang ia produksi dan ia jual melalui e-commerce maupun lokapasar miliknya.

Empat pilar

Dalam menjalankan bisnis, Ajik berpegangan pada empat pilar: supplier, pemerintah, kreditur, dan karyawan. Bagi Ajik, penting baginya memerhatikan 475 UMKM yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama di gerainya. Sebagai kurator produk UMKM, ia terjun langsung ke desa-desa dan berkenalan dengan si pembuat produk. Ia juga mendorong agar mereka berinovasi produk baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat.

“Dalam 1–2 bulan ini, kami akan mengeluarkan produk minyak goreng yang dibuat secara tradisional oleh ibu-ibu di perdesaan, tentunya kami juga urus perizinannya. Lalu biasanya di Hari Raya Bali, kami akan mengadakan pasar rakyat dan menggandeng seluruh UMKM untuk jualan di tempat kami,” imbuhnya.

Ajik selalu menaati peraturan pemerintah. Di kalangan KPP Madya Denpasar—tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak—Ajik dikenal sebagai pribadi yang komunikatif dan kooperatif. Ia rajin datang di setiap tax gathering yang dihelat kantor pajak.

Ia pertama kali berkenalan dengan pajak sekitar tahun 2008—2009 silam saat usahanya masih terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Di sebuah pertemuan kala itu, Kepala KPP Pratama Denpasar Timur Arif Irmawan mengajarkannya untuk mencari pegawai yang khusus menyusun pembukuan, mengelola laporan keuangan, dan melakukan pengarsipan dengan baik. Sebab, Arif melihat bisnis yang dikembangkan Ajik sangat berpotensial menjadi besar ke depannya.

Baca Juga: Pandemi Bangkitkan Inovasi dan Perilaku Baru

“Awal-awal saya pikir, kok, kenapa uang saya diatur. Tapi berkat beliau, akhirnya perusahaan kami sampai saat ini jadi lebih tertib pajak dan pembukuan sudah hampir 90 persen sangat rapi,” ungkap Ajik.

Bagi Ajik, pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan, baik PPh maupun PPN yang ia pungut dari konsumen.

“Saya enggak mau jadi pengusaha bodong; harus jadi pengusaha yang bersih. Dan itu uangnya (pajak) akan dirasakan masyarakat yang lain. Kalau memang harus bayar, ya bayar. Kalau memang enggak mampu bayar pajaknya, ya enggak beli. Belum jadi crazy rich Bali kalau belum bayar pajak yang benar,” tegasnya.

Ia pun berharap, ada keseimbangan antara aspek pemungutan pajak yang dilakukan DJP dengan aspek penyaluran pajak dari pemerintah sehingga manfaatnya lebih cepat dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan uang pajak disalurkan dengan baik dan benar sehingga tidak ada dana yang bocor, dan ketimpangan infrastruktur. Ajik, misalnya, melihat perlunya jalan tol untuk Bali Utara agar wilayah itu tidak timpang dengan wilayah lainnya.

“Bali Utara itu tempatnya bagus sekali. Peluang untuk pariwisata itu sangat tinggi. Jadi, kalau bisa dibantu, agar tingkat pariwisata bisa merata, pasti sangat membantu perekonomian di sana,” tutupnya.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Tekad Baja di Tahun Cobaan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. PT Krakatau Posco

Perusahaan patungan Indonesia-Korea di Banten ini bertahan melewati krisis berkat strategi biaya produksi dan efisiensi.

 

Majalahpajak.net – Sebutan Kota Baja yang melekat dengan Kota Cilegon di Provinsi Banten berkaitan erat dengan perannya sebagai penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Produksi baja nasional mencapai 14 juta ton sepanjang tahun 2021. Cilegon menyumbang sekitar 6 juta ton baja per tahun.

Salah satu perusahaan yang turut berkontribusi terhadap produksi baja di gerbang Jawa dan Sumatera ini adalah PT Krakatau Posco. Perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk asal Indonesia dan Posco dari Korea ini berdiri pada 2010 dan berproduksi secara komersial sejak awal 2014. Perusahaan ini mengelola pabrik baja terintegrasi dengan teknologi blast furnace pertama di Indonesia.

Blast furnace merupakan proses mereduksi bijih besi secara kimia, dan mengubahnya menjadi logam besi cair bersuhu tinggi (hot metal) dengan tungku pelebur. Produk baja yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur industri seperti galangan kapal, migas, dan konstruksi.

Selamat dari krisis

Direktur Keuangan PT Krakatau Posco Jang Won-Joon menuturkan, PT Krakatau Posco sempat mengalami kesulitan dari berbagai sektor saat baru berdiri dan mulai beroperasi, mulai dari harga produk yang tidak stabil, keterbatasan kemampuan produksi, dan persaingan dengan harga impor baja di pasar domestik. Namun, PT Krakatau Posco mampu bertahan dan meningkatkan produksi dan penjualannya. Didukung dengan harga baja yang cenderung membaik, selamatlah PT Krakatau Posco dari krisis.

Bahkan, meski di masa pandemi, perusahaan mampu bertahan dan mencetak kinerja gemilang. Won-Joon mengatakan, pihaknya melakukan strategi biaya produksi yang kompetitif ditunjang dengan efisiensi di segala bidang.

“Sebagai dampak positif dari hal tersebut, saat ekonomi mulai pulih dan membaik, PT Krakatau Posco dapat menikmati hasil dari kenaikan harga baja global akibat dari peningkatan konsumsi baja,” kata Won-Joon melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (26/4).

Baca Juga: Kemenperin Akselerasi Pertumbuhan Industri di Luar Jawa

Baru-baru ini, PT Krakatau Steel (Persero) dan Posco menandatangani perjanjian peningkatan saham untuk PT Krakatau Steel (Persero) di Krakatau Posco, dari semula 30 persen menjadi 50 persen—sebuah aksi korporasi yang akan mendorong ekspansi perusahaan.

Direncanakan, PT Krakatau Posco juga akan memperolehan tambahan penyertaan dalam bentuk penyerahan aset Hot Strip Mill (HSM#2). Tambahan pabrik HSM#2 akan menghasilkan Hot Rolled Coil (HRC), yang mempunyai nilai tambah lebih besar ketimbang menghasilkan slab dan plate. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kinerja yang lebih baik pada masa datang.

Lebih adil

Kinerja dan citra baik perusahaan selama ini juga diwujudkan dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Won-Joon mengatakan, pihaknya harus menaati standard operating procedure yang dibuat perusahaan, menjalin komunikasi yang baik dengan kantor pajak, serta memberikan pelatihan dan pemutakhiran keahlian perpajakan untuk para staf.

Menurut Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Tangerang ini, komunikasi yang terjalin baik dengan kantor pajak dapat membantu perusahaan cepat menemukan solusi perpajakan.

“Wajib Pajak diberi kebebasan untuk berkomunikasi secara luas dengan kantor pajak dalam menunaikan perpajakannya. Hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak membuat masing-masing pihak mencapai tujuannya dan targetnya dengan baik,” ujar Won-Joon.

Misalnya, komunikasi terkait proyeksi pembayaran berbagai jenis pajak serta proyeksi pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah, PT Krakatau Posco berhak menerima pengembalian kelebihan pajak dalam jangka waktu 1–4 bulan sejak diajukannya permohonan.

Baca Juga: FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Won-Joon menilai perubahan kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini membuat aturan lebih jelas dan transparan. Di masa pandemi misalnya, kebijakan perpajakan yang dibuat lebih bersifat adil untuk mengakomodasi keberlangsungan usaha. Selain itu, reformasi perpajakan yang terus dilakukan DJP juga dinilai berdampak positif, terutama dari sisi teknologi informasi (TI).

“Dari sisi pembayaran dan pelaporan perpajakan, sudah dibuat sistem elektronik dan terintegrasi. E-Filing yang kini semakin baik dan user-friendly, e-Bupot juga semakin praktis dan menghilangkan proses penyerahan secara fisik kepada lawan transaksi,” katanya.

Di sisi lain, Won-Joon mengakui adanya peraturan baru tentang pengenaan PPN atas batu bara dan bijih besi kurang mendukung Wajib Pajak untuk berkembang di tengah ekonomi yang baru pulih. Aturan itu tercantum dalam klaster PPN Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menghapus sejumlah barang dan jasa dari negative list atau daftar tidak terutang PPN. Tujuannya, memperluas basis pemajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

“Beberapa kebijakan terbaru tidak menguntungkan industri baja mengingat bahan baku utama baja adalah bijih besi, batu bara, yang sekarang menjadi objek PPN,” keluhnya.

Namun Won-Joon berharap, peningkatan penerimaan pajak diiringi dengan pengelolaan pajak yang lebih baik dan tepat sasaran mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan pelaku usaha terutama dalam bidang infrastruktur.

“Dalam masa pandemi ini, pengelolaan pajak yang lebih baik dari negara dapat mempercepat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu belakangan ini,” tutupnya.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Sinergi Dijunjung

Diterbitkan

pada

Rivan Fazry dan Dok. (Kanwil DJP Banten, KPP Cilegon, dan KPP Tangbar)
 Konsep pendekatan berbasis wilayah dimanifestasikan oleh Kanwil DJP Banten menjadi upaya bersama berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Majalahpajak.net – Selang beberapa hari setelah menerima kepemimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten, Yoyok Setiotomo berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Hari kedua setelah mulai berkantor (19/04/2022), ia bertandang ke Kejaksaan Tinggi Banten untuk memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Hari berikutnya (21/04/2022), Yoyok menemui Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto dan berkunjung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten.

Bersama Polda Banten, Kanwil DJP Banten akan berupaya mengamankan APBN. Sementara, sinergi dengan BI adalah untuk edukasi perpajakan kepada pengusaha marketplace. Safari akan terus dilanjutkan ke pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah (pemda), Badan Pusat Statistik, serta asosiasi pengusaha. Yoyok berprinsip, Kanwil DJP harus ikut andil membangun daerah, bukan melulu tentang menghimpun penerimaan, karena potensi pajak akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

“Pengenalan wilayah itu penting. Kita di sini diinstruksikan Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani Indrawati) menganalisis itu tidak terkunci pada bidang penerimaan pajak saja, tapi juga harus tahu pengeluaran dan belanja pemda termasuk bagaimana belanja pemda dapat berdampak pada harkat hidup atau kesejahteraan. Rasio gini, ketimpangan, kita perlu tahu juga,” ungkap Yoyok kepada Majalah Pajak, di ruang kerjanya, (20/04/2022).

Menurutnya, pendekatan sosial kultural menjadi bagian utama dalam menakhodai Kanwil di mana pun berada. Yoyok percaya pepatah di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”.

Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode Februari 2021–April 2022 ini berkisah, bagaimana ia sinergi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X meningkatkan kepatuhan pajak. Di DIY, Yoyok juga melakukan pendekatan ke pelbagai komunitas untuk membumikan pajak kepada masyarakat. Misalnya, dengan bergabung ke Rotary Club, komunitas yang beranggotakan pemimpin bisnis dan profesional yang memberikan jasa kemanusiaan, mendorong adanya standar etika yang tinggi dalam setiap kegiatan sukarela, dan membantu membangun kebersamaan.

“Untuk mendekati mereka itu saya tinggalkan baju saya sebagai pejabat. Saya ikut komunitas-komunitas. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan visi sosial. Pendekatannya soft, menumbuhkan empati yang tulus. Bahwa orang (pegawai) pajak itu masyarakat biasa,” kenangnya.

Pendekatan seirama juga Yoyok akan terapkan di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Sebagai salah pusat kerajaan Islam di Nusantara sekitar abad ke-16, masyarakat Banten masih menjunjung tinggi nilai agama. Maka, ia akan melakukan pendekatan ke ulama untuk mendakwahkan pajak.

Yoyok memanifestasikan konsep penguasaan wilayah kepada unit internal, menggelar rapat koordinasi keliling dengan para eselon III setiap bulan ke lokasi potensial, antara lain restoran, hotel, atau tempat wisata, agar petugas pajak betul-betul mengenali kebiasaan masyarakat setempat sekaligus membaca potensi pajak.

Kanwil DJP Banten membawahkan dua KPP Madya, sebelas KPP Pratama, dan satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu KPP Madya Tangerang, KPP Madya Dua Tangerang, KPP Pratama Tangerang Barat, KPP Pratama Kosambi, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Tangerang Timur, KPP Pratama Pondok Aren, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Serang Timur, KPP Pratama Pandeglang, KPP Pratama Cilegon, KPP Pratama Tigaraksa, dan KP2KP Rangkasbitung.

Untuk mengintensifkan koordinasi, Kanwil DJP Banten membentuk liaison officer (LO) yang terdiri atas Kepala Bidang (Kabid) Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian; Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan penyidikan; Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas); Kabid Keberatan, Banding dan Pengurangan; serta Kepala Bagian Umum. LO bertugas mendistribusikan data dari Kantor Pusat DJP sekaligus mengawasi kinerja Account Representative (AR) di setiap KPP.

Kini, Kanwil DJP Banten memiliki enam LO yang membawahkan 11 KPP—satu LO bertanggung jawab kepada dua KPP. Selain intens berkoordinasi secara daring, LO juga melakukan kunjungan ke KPP sekitar empat kali dalam setahun.

Yoyok akan terus memperkuat upaya di atas, becermin kepada kinerja Kanwil DJP Banten di tahun 2021 yang meraih target penerimaan pajak 100,03 persen atau sekitar Rp 53,37 triliun—tumbuh 17,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Banten yang tumbuh 4,4 persen setelah terpuruk akibat badai pandemi 2020.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak Kanwil DJP Banten didominasi oleh industri pengolahan dengan rata-rata 45 persen–55 persen dari total penerimaan, disusul perdagangan 23 persen–25 persen. Yoyok menyebutkan, Banten berpotensi tumbuh pesat, antara lain karena jumlah penduduknya yang sangat besar (sekitar 12 juta), daya beli masyarakat yang baik. Sebesar 54 persen penduduk berdomisili di Tangerang Raya, fasilitas pelabuhan, dan bandar udara.

Maka, untuk mendorong perekonomian daerah, Kanwil DJP Banten juga bakal semakin intensif membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Business Development Services (BDS), yang meliputi pembinaan produksi, pengemasan, pemasaran; menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan terkait pemodalan; hingga edukasi perpajakan. Dalam catatan Majalah Pajak, BDS merupakan embrio dari program UMKM Sahabat Pajak (USP) yang digagas oleh KPP Pratama Pondok Aren, unit vertikal Kanwil DJP Banten.

CRM

Kanwil DJP Banten optimistis tahun ini mereka mampu mengulang keberhasilan meraih target penerimaan. Tahun ini, Yoyok dan jajarannya memperkuat implementasi Compliance Risk Management (CRM) Pemeriksaan dan Pengawasan. CRM adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan, serta evaluasinya. Dengan ini, akan terpetakanlah WP Banten berdasarkan ability to pay, dan CRM transfer pricing.

Selain itu, di tahun ini dimanfaatkan pula CRM Penagihan dan Penegakan hukum, yakni memetakan WP berdasarkan kualitas piutang pajak dan tingkat ketertagihannya. “Apabila kriterianya terpenuhi, dapat menjadi trigger untuk dilakukan pengawasan atau pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Yoyok.

Secara simultan, Kanwil memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menangani potensi transfer pricing lewat in-house training, bimbingan teknis, e-Learning, pendampingan penanganan kasus TP, baik dalam kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Melalui Transfer Pricing Knowledge Center (TPKC), kasus transfer pricing yang sedang ditangani oleh KPP dibahas secara periodik.

Tahun ini Kanwil DJP Banten hendak meningkatkan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan dan perdagangan, terutama perdagangan daring, baik melalui marketplace, social media, maupun platform e-Commerce lainnya. Untuk itu, Kanwil DJP Banten meningkatkan kemampuan SDM dalam mengawasi dan menggali potensi pajak atas WP yang bergiat dalam sektor di atas.

Kanwil DJP Banten juga meneruskan pendistribusian dan pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI) melalui Aplikasi Approweb ke KPP. Kemudian, mengawasi tindaklanjut atas data AEoI melalui Aplikasi Mandor. Kepala seksi dan AR didorong menggali potensi dari WP-WP lain yang terkait dengan diperolehnya suatu aset oleh WP tertentu.

“Misalnya, bila ada WP orang pribadi (OP) memiliki data AEoI yang pengakuannya dari dividen, maka harus diteliti lebih lanjut atas pemenuhan kewajiban pajak perusahaannya.”

“Untuk mendekati mereka itu saya tinggalkan baju saya sebagai pejabat. Saya ikut komunitas-komunitas. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan visi sosial.”
— Yoyok Setiotomo
Implementasi di KPP

Kepala KPP Pratama Cilegon Arvin Krissandi memastikan, KPP menjalankan seluruh strategi Kanwil DJP Banten sebagai impelementasi dari instruksi Dirjen Pajak tahun 2022, yaitu meliputi pencapaian penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dipetakan melalui CRM.

Arvin menyebutkan, kegiatan PPM yang dilakukan KPP, antara lain berupa pengawasan pembayaran dan pelaporan rutin, penelitian dan tindak lanjut data matching, dinamisasi pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Khusus untuk tahun 2022, dilakukan optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sementara, PKM dilakukan melalui penyelesaian data pemicu, data penguji, analisis mandiri pada aplikasi Approweb, pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA), pengawasan WP High Wealth Individuals (HWI) dan WP grup, serta pengawasan berbasis sektoral terhadap sektor kontributor penerimaan terbesar atau yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektoral nasional tahun 2021.

“Untuk pengawasan kepatuhan dilakukan penelitian atas data perpajakan yang terdapat dalam aplikasi Approweb sebagai data pemicu (disandingkan) dengan laporan SPT Tahunan. Agar lebih efektif dan cepat terealisasi, maka inovasi pemanfaatan data dilakukan dengan cara membagi jenis data pemicu menjadi dua kelompok, yaitu data prioritas ada 24 jenis, dan nonprioritas 62 jenis,” jelas Arvin, kepada Majalah Pajak, (29/5).

Data prioritas adalah data konkret perpajakan yang nilai potensinya bisa langsung diketahui dengan cara mengalikan data dengan tarif yang berlaku.

“Kalau kurang bayar, bisa segera ditagih, baik melalui STP (surat tagihan pajak) maupun SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan data konkret,” tambah Arvin.

Di bidang pelayanan, KPP Pratama Cilegon membuat layanan drive-thru untuk mempermudah WP sekaligus mencegah penyebaran Covid-19. Di layanan ini, WP dapat menyampaikan permohonan pelayanan maupun dokumen perpajakan, antara lain permohonan penghapusan NPWP; permohonan pemindahbukuan; dokumen terkait pengawasan maupun pemeriksaan berupa tanggapan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK), surat teguran, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP).

Berkat inovasi kegiatan PKM itu, di tahun 2021, KPP Pratama Cilegon termasuk yang terbaik di Kanwil DJP Banten. Adapun nilai success rate sebesar 25 persen, di atas rata-rata capaian Kanwil bahkan termasuk tertinggi di tingkat nasional. Maka di tahun lalu, KPP berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kanwil DJP Banten.

KPP yang meraih target penerimaan pajak 107 persen di tahun 2021 ini juga melaksanakan sinergi pengawasan bersama pemda yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ruang lingkup kerja sama meliputi penentuan WP yang akan dilakukan pengawasan bersama. Arvin menuturkan, strategi ini juga merupakan bagian dari implementasi program Kantor Pusat DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), beserta beberapa pemda yang terkait pertukaran data.

Di samping itu, KPP Pratama Cilegon pun membantu wilayah kerja lewat program BDS dengan menyediakan Galeri UMKM.

“Tapi tidak hanya memajang produk, di sana terdapat sarana transaksi penjualan sebagai bentuk wujud nyata pembinaan dan dukungan kepada UMKM di Kota Cilegon. Galeri tersebut bekerja sama dengan PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM) Banten,” kata Arvin.

“Tidak hanya memajang produk, di Galeri UMKM terdapat sarana transaksi penjualan sebagai bentuk wujud nyata pembinaan dan dukungan kepada UMKM di Kota Cilegon. Galeri tersebut bekerja sama dengan PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM) Banten.”
—Arvin Krissandi

Hal senada juga dilakukan KPP Pratama Tangerang Barat (Tangbar). Kepala KPP Pratama Tangbar Ana Astuti Nugrahaningsih mengungkap, pihaknya telah sejak 2020 kompak berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam hal optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

“Kami melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemkot Tangerang dan disepakati beberapa pekerjaan yang telah dan akan dilanjutkan. KPP memberikan bantuan penilaian aset wilayah ke Pemkot Tangerang. Pemkot melakukan kegiatan bersama dengan KPP, seperti penelitian lapangan, penggalian potensi penerimaan, asistensi kualitas penilai,” ujar Ana di ruangannya, (27/04/2022).

Kedua belah pihak juga melakukan sinergi data terkait perpajakan. “Misalnya, kita cocokkan data WP yang punya tunggakan di kedua belah pihak, ada WP yang di KPP dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Tangerang.”

Ana juga menerapkan pendekatan berbasis wilayah dengan turut menjadi bagian dari WP yang notabene merupakan etnis Tionghoa. Bahkan, KPP Pratama Tangbar khusus menggelar tax gathering di bulan Imlek.

Ana meyakini, langkah serempak bersama seluruh elemen di wilayah kerja akan mampu menciptakan kepatuhan sukarela. Setidaknya, hal itu telah tecermin dari tercapainya target penerimaan pajak 100 persen selama lima tahun berturut-turut (2017–2021).

“Walaupun sebenarnya tidak mudah. Dulu ada perusahaan importir telekomunikasi besar yang berkontribusi setengahnya (terhadap penerimaan KPP), tahun kemarin sudah pindah ke Madya (KPP Madya). Untungnya ada perusahaan, seperti (PT) Softex, penopang lain jasa kebandaraan masih di sini, AirNav (perusahaan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia). Penerbangan semua maskapai juga termasuk (berkontribusi) besar, terus perusahaan transportasi baik pusat dan cabang,” sebut Ana.

Dengan perencanaan yang taktis dan strategis, pelaksanaan yang sesuai ketentuan, dan evaluasi setiap periodik, KPP Pratama Tangbar optimistis mampu mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara bekelanjutan setiap tahunnya. Setidaknya, selama tiga tahun berturut-turut kepatuhan formal telah mencapai di atas 100 persen.

“Menurut saya, konsep pendekatan kewilayahan cocok di sini, karena harus di bedah satu-satu. Banyak ruko dengan aktivitas senyap (berpotensi memiliki banyak kegiatan ekonomi). Makanya, saya buka kerja sama di semua elemen, pemda sampai kecamatan-kecamatan,” tambahnya.

Selain itu, bagi Ana, kunci utama keberhasilan menjalankan program dan strategi adalah semangat seluruh pegawai untuk mencapai segala strategi. Maka, penting pemimpin menghadirkan kenyamanan seperti di rumah.

“Bukan hanya soal fasilitas yang memadai, melainkan memberi ruang kreasi bagi pegawai menyampaikan ide, gagasan, sampai wadah menyalurkan hobi. Di (KPP Pratama) Tangbar kita punya kelompok olahraga, tari, dan sebagainya,” kata Ana.

“Konsep pendekatan kewilayahan cocok di sini. Karena harus di bedah satu-satu. Banyak ruko dengan aktivitas senyap (berpotensi memiliki banyak kegiatan ekonomi). Makanya, saya buka kerja sama di semua elemen, pemda sampai kecamatan-kecamatan.”
—Ana Astuti Nugrahaningsih

Lanjut baca

Populer