Connect with us

Tax Light

“TEDDY”

Diterbitkan

pada

Gbr Ilustrasi

 

Pernahkah Anda memikirkan, mengapa Radjiman Wediodiningrat kala itu harus menyertakan pajak sebagai unsur penopang negara—yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945?

Siapa pahlawan masa kecil Anda? Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada anak-anak kita, jawabannya bisa The Avengers, Spider-Man, Iron Man, dan mereka akan mengernyit bingung saat ditanya balik: Bagaimana dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman? Teuku Umar? Sultan Hamid II? Pangeran Diponegoro?

Berkembangnya kecanggihan teknologi dalam pembuatan film mengembangkan karakteristik pahlawan dalam pemikiran generasi muda. Coba tanya, apakah mereka tahu siapa Pattimura? Bisa jadi ada yang ingat, selebihnya lupa. Atau apa singkatan dari nama HR pada pahlawan HR Rasuna Said, dan apakah beliau berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Coba kita tes pertanyaan-pertanyaan itu dan jangan kecewa dengan reaksi spontan anak cucu kita, generasi penerus kita.

Disadari atau tidak, generasi negeri ini sudah melampaui, nyaris melupakan sejarah. Mungkin ada perlunya membuat survei tentang siapa pahlawan yang dibanggakan bangsa Indonesia per generasi, untuk mengetahui kadar kompetensi pengetahuan tentang sejarah. Survei sejenis pernah dilakukan di USA dan jawaban atas pahlawan yang mereka banggakan dikenal dengan panggilan Teddy. Cerita tersebut ada dalam penuturan Lee Kuan Yew dalam buku biografinya yang ditulis oleh Graham Allison dan R.D. Blackwill.

Anda kenal Teddy?

Saat melewati sebuah toko boneka di mal, kita mungkin melihat jajaran boneka beruang mengenakan toga. Kita menyebutnya Teddy Bear. Bahkan dalam sidang penganugerahan gelar doktoral, boneka beruang kecil mengenakan jas dan topi wisuda sudah menjadi maskot suvenir yang dibagikan. Kita semua suka boneka beruang itu. Yang menarik adalah, nama Teddy diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt. Sementara pembuat pertamanya adalah Moris Michtom di Amerika Serikat dan Richard Steiff di Jerman pada awal abad ke-20. Konon, penamaan Teddy Bear diinspirasi dari penolakannya membunuh beruang saat berburu, karena merasa tidak sportif menembak beruang tua yang tidak berdaya. Beruang target perburuan itu dibebaskan. Namun, apakah itu satu-satunya alasan membuat dia dicintai? Ternyata tidak. Banyak alasan menjadi jawaban. Hal terutama adalah perjuangannya menegakkan perdamaian.

Siapa pahlawan dalam dunia kerja Anda? Ini tes kedua. Namanya bisa saja survei elektabilitas. Apakah Anda pernah melakukannya di unit kerja Anda sendiri? Bisa jadi, saat pertanyaan ini ditanyakan, responden tidak banyak yang menjawab bahwa pahlawan dalam dunia kerja mereka adalah atasan mereka. Sampai sejauh mana Anda, sebagai pemimpin, merasa dicintai oleh staf Anda? Apakah Anda berani membuka diri meminta kejujuran mereka dalam menilai Anda?

Seorang pemimpin besar, tanpa disadari, dalam bekerja memiliki The Golden Circle. Ada tiga lingkaran, yang lapisan terluar berisi pertanyaan What. Lingkaran tengah mengandung pertanyaan How. Dan lingkaran dalam yang sangat kecil adalah pertanyaan Why. Komunikasi yang kerap terjadi, pemimpin melontarkan pertanyaan dimulai dari What. Apa yang akan kita hasilkan sebagai produk? Pelayanan apa yang kita berikan kepada masyarakat? Lantas baru meneliti ke jalur How, atau mekanisme, dan terakhir menjawab mengapa, atau Why.

Menurut Simon Sinek yang menerangkan The Golden Circle, pemimpin besar yang menginspirasi umumnya memiliki pola pikir, tindakan, dan komunikasi yang serupa. Sangat sedikit karyawan paham apa yang sedang terjadi dalam unit kerja atau perusahaan mereka. Untuk itulah, penting diterapkan setiap kepemimpinan untuk memulai kerja dengan menjelaskan tujuan dari suatu kegiatan, manfaatnya, dan mengapa membutuhkan dukungan semua karyawan. Mulailah dengan Why.

Why, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa alasan Anda bangun setiap pagi? Kenapa setiap orang harus memedulikan orang lain? Kenapa sebagai masyarakat Indonesia kita merasa dikejar untuk bayar pajak, dan sebenarnya, mengapa pajak itu dibutuhkan bagi suatu bangsa dan negara? Mengapa, mengapa, dan mengapa. Satu pertanyaan “Mengapa?”, membuat orang akan berpikir seribu alasan untuk menjawabnya. Tidak percaya? Coba bertanya kepada staf Anda dengan kata mengapa, dan dengarkan bagaimana kalimat tanya terbuka itu akan mengupas habis pengalamannya untuk dia bagi kepada Anda.

Nah, kata mengapa ini yang mungkin saja mendasari seorang Radjiman Wediodiningrat memikirkan alasan mengapa harus menyertakan pajak sebagai unsur penopang negara, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 saat itu. Untuk diketahui sejarahnya, kata Pajak pertama kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini dalam suatu sidang panitia kecil soal keuangan. Dalam lima usulannya, pada butir keempat, Radjiman menyebut “Pemungutan pajak harus diatur hukum”. Saat ini, beliau dikenal sebagai pahlawan yang pertama kali memikirkan peran pajak, sehingga tanggal tertuangnya pikiran itu di tanggal 14 Juli 1945, ditahbiskan sebagai Hari Pajak.

Setiap manusia membutuhkan alasan atas setiap kegiatannya. Mengapa dari sekian banyak survei yang dilakukan tentang pemahaman pajak, peringkat pertama kebutuhan Wajib Pajak adalah diedukasi secara tatap muka? Karena mereka masih butuh penjelasan secara detail tentang aturan dan penerapannya, sehingga mereka tidak ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Apakah tatap muka itu perlu dilakukan hanya dengan petugas pajak? Tidak juga. Saat ini banyak pihak ketiga yang membantu mengedukasi masyarakat tentang pajak. Contohnya, konsultan, tax center, relawan pajak, ataupun asosiasi dan komunitas seperti Komunitas UMKM Sahabat Pajak. Selama niat baik dari pihak ketiga itu bisa dijabarkan, maka pertanyaan Why, akan terjawab. Masyarakat tercerahkan, dan niat untuk menyelamatkan bangsa akan menjadi tujuan kita semua. Tentunya, dengan meningkatkan rasa patuh memenuhi kewajiban perpajakan di setiap individu.

Memasuki Revolusi Industri 4.0 ini, kompetensi Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan. Setiap aplikasi dan sistem yang berjalan perlu diselaraskan dengan pengalaman pengguna. Namanya, user experience. Bagaimana cara memetakannya? Pergunakan kata tanya Why.

Demikianlah dan tanpa terasa sejarah terus berlangsung sampai saat ini. Masa lalu akan menjadi sejarah di masa depan. Dan sejarah yang dipelajari merupakan tonggak pembanding yang akan meluncurkan keberhasilan. Walaupun Hari Pajak memasuki tahun ke-2 dalam peringatannya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus mensyiarkan pemahaman kenapa kita harus membayar pajak? Apa alasan semua aturan diterapkan? Apa yang terjadi andai kita tidak membayar pajak? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan di Indonesia?

Ketika Theodore Roosevelt menggaungkan kalimat terkenal ini, “Do what you can, with what you have, where you are”, maka kita berpikir, adalah sederhana untuk hanya menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Kalau ingin lebih merenungkannya, beli satu Teddy Bear, peluklah dan kembali ke masa kanak-kanak yang penuh dengan kepercayaan kepada setiap orang. Ahay, jadi teringat adegan saat Spider-Man bertempur dengan Quentin Beck. Di akhir napasnya, Beck menyampaikan bahwa setiap orang ingin dipercaya, tetapi zaman sekarang setiap orang percaya pada apa saja. Ini harus direnungkan. Kita, tetap harus berpikir dari mengapa.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Populer