Connect with us

Tax Light

“TEDDY”

Diterbitkan

pada

Gbr Ilustrasi

 

Pernahkah Anda memikirkan, mengapa Radjiman Wediodiningrat kala itu harus menyertakan pajak sebagai unsur penopang negara—yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945?

Siapa pahlawan masa kecil Anda? Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada anak-anak kita, jawabannya bisa The Avengers, Spider-Man, Iron Man, dan mereka akan mengernyit bingung saat ditanya balik: Bagaimana dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman? Teuku Umar? Sultan Hamid II? Pangeran Diponegoro?

Berkembangnya kecanggihan teknologi dalam pembuatan film mengembangkan karakteristik pahlawan dalam pemikiran generasi muda. Coba tanya, apakah mereka tahu siapa Pattimura? Bisa jadi ada yang ingat, selebihnya lupa. Atau apa singkatan dari nama HR pada pahlawan HR Rasuna Said, dan apakah beliau berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Coba kita tes pertanyaan-pertanyaan itu dan jangan kecewa dengan reaksi spontan anak cucu kita, generasi penerus kita.

Disadari atau tidak, generasi negeri ini sudah melampaui, nyaris melupakan sejarah. Mungkin ada perlunya membuat survei tentang siapa pahlawan yang dibanggakan bangsa Indonesia per generasi, untuk mengetahui kadar kompetensi pengetahuan tentang sejarah. Survei sejenis pernah dilakukan di USA dan jawaban atas pahlawan yang mereka banggakan dikenal dengan panggilan Teddy. Cerita tersebut ada dalam penuturan Lee Kuan Yew dalam buku biografinya yang ditulis oleh Graham Allison dan R.D. Blackwill.

Anda kenal Teddy?

Saat melewati sebuah toko boneka di mal, kita mungkin melihat jajaran boneka beruang mengenakan toga. Kita menyebutnya Teddy Bear. Bahkan dalam sidang penganugerahan gelar doktoral, boneka beruang kecil mengenakan jas dan topi wisuda sudah menjadi maskot suvenir yang dibagikan. Kita semua suka boneka beruang itu. Yang menarik adalah, nama Teddy diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt. Sementara pembuat pertamanya adalah Moris Michtom di Amerika Serikat dan Richard Steiff di Jerman pada awal abad ke-20. Konon, penamaan Teddy Bear diinspirasi dari penolakannya membunuh beruang saat berburu, karena merasa tidak sportif menembak beruang tua yang tidak berdaya. Beruang target perburuan itu dibebaskan. Namun, apakah itu satu-satunya alasan membuat dia dicintai? Ternyata tidak. Banyak alasan menjadi jawaban. Hal terutama adalah perjuangannya menegakkan perdamaian.

Siapa pahlawan dalam dunia kerja Anda? Ini tes kedua. Namanya bisa saja survei elektabilitas. Apakah Anda pernah melakukannya di unit kerja Anda sendiri? Bisa jadi, saat pertanyaan ini ditanyakan, responden tidak banyak yang menjawab bahwa pahlawan dalam dunia kerja mereka adalah atasan mereka. Sampai sejauh mana Anda, sebagai pemimpin, merasa dicintai oleh staf Anda? Apakah Anda berani membuka diri meminta kejujuran mereka dalam menilai Anda?

Seorang pemimpin besar, tanpa disadari, dalam bekerja memiliki The Golden Circle. Ada tiga lingkaran, yang lapisan terluar berisi pertanyaan What. Lingkaran tengah mengandung pertanyaan How. Dan lingkaran dalam yang sangat kecil adalah pertanyaan Why. Komunikasi yang kerap terjadi, pemimpin melontarkan pertanyaan dimulai dari What. Apa yang akan kita hasilkan sebagai produk? Pelayanan apa yang kita berikan kepada masyarakat? Lantas baru meneliti ke jalur How, atau mekanisme, dan terakhir menjawab mengapa, atau Why.

Menurut Simon Sinek yang menerangkan The Golden Circle, pemimpin besar yang menginspirasi umumnya memiliki pola pikir, tindakan, dan komunikasi yang serupa. Sangat sedikit karyawan paham apa yang sedang terjadi dalam unit kerja atau perusahaan mereka. Untuk itulah, penting diterapkan setiap kepemimpinan untuk memulai kerja dengan menjelaskan tujuan dari suatu kegiatan, manfaatnya, dan mengapa membutuhkan dukungan semua karyawan. Mulailah dengan Why.

Why, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa alasan Anda bangun setiap pagi? Kenapa setiap orang harus memedulikan orang lain? Kenapa sebagai masyarakat Indonesia kita merasa dikejar untuk bayar pajak, dan sebenarnya, mengapa pajak itu dibutuhkan bagi suatu bangsa dan negara? Mengapa, mengapa, dan mengapa. Satu pertanyaan “Mengapa?”, membuat orang akan berpikir seribu alasan untuk menjawabnya. Tidak percaya? Coba bertanya kepada staf Anda dengan kata mengapa, dan dengarkan bagaimana kalimat tanya terbuka itu akan mengupas habis pengalamannya untuk dia bagi kepada Anda.

Nah, kata mengapa ini yang mungkin saja mendasari seorang Radjiman Wediodiningrat memikirkan alasan mengapa harus menyertakan pajak sebagai unsur penopang negara, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 saat itu. Untuk diketahui sejarahnya, kata Pajak pertama kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini dalam suatu sidang panitia kecil soal keuangan. Dalam lima usulannya, pada butir keempat, Radjiman menyebut “Pemungutan pajak harus diatur hukum”. Saat ini, beliau dikenal sebagai pahlawan yang pertama kali memikirkan peran pajak, sehingga tanggal tertuangnya pikiran itu di tanggal 14 Juli 1945, ditahbiskan sebagai Hari Pajak.

Setiap manusia membutuhkan alasan atas setiap kegiatannya. Mengapa dari sekian banyak survei yang dilakukan tentang pemahaman pajak, peringkat pertama kebutuhan Wajib Pajak adalah diedukasi secara tatap muka? Karena mereka masih butuh penjelasan secara detail tentang aturan dan penerapannya, sehingga mereka tidak ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Apakah tatap muka itu perlu dilakukan hanya dengan petugas pajak? Tidak juga. Saat ini banyak pihak ketiga yang membantu mengedukasi masyarakat tentang pajak. Contohnya, konsultan, tax center, relawan pajak, ataupun asosiasi dan komunitas seperti Komunitas UMKM Sahabat Pajak. Selama niat baik dari pihak ketiga itu bisa dijabarkan, maka pertanyaan Why, akan terjawab. Masyarakat tercerahkan, dan niat untuk menyelamatkan bangsa akan menjadi tujuan kita semua. Tentunya, dengan meningkatkan rasa patuh memenuhi kewajiban perpajakan di setiap individu.

Memasuki Revolusi Industri 4.0 ini, kompetensi Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan. Setiap aplikasi dan sistem yang berjalan perlu diselaraskan dengan pengalaman pengguna. Namanya, user experience. Bagaimana cara memetakannya? Pergunakan kata tanya Why.

Demikianlah dan tanpa terasa sejarah terus berlangsung sampai saat ini. Masa lalu akan menjadi sejarah di masa depan. Dan sejarah yang dipelajari merupakan tonggak pembanding yang akan meluncurkan keberhasilan. Walaupun Hari Pajak memasuki tahun ke-2 dalam peringatannya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus mensyiarkan pemahaman kenapa kita harus membayar pajak? Apa alasan semua aturan diterapkan? Apa yang terjadi andai kita tidak membayar pajak? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan di Indonesia?

Ketika Theodore Roosevelt menggaungkan kalimat terkenal ini, “Do what you can, with what you have, where you are”, maka kita berpikir, adalah sederhana untuk hanya menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Kalau ingin lebih merenungkannya, beli satu Teddy Bear, peluklah dan kembali ke masa kanak-kanak yang penuh dengan kepercayaan kepada setiap orang. Ahay, jadi teringat adegan saat Spider-Man bertempur dengan Quentin Beck. Di akhir napasnya, Beck menyampaikan bahwa setiap orang ingin dipercaya, tetapi zaman sekarang setiap orang percaya pada apa saja. Ini harus direnungkan. Kita, tetap harus berpikir dari mengapa.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer