Connect with us

Breaking News

TaxPrime Bahas Tuntas Mengatasi Sengketa Perpajakan Secara Efektif

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa

 

Majalahpajak.net,Jakarta– Seperti yang kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan begitu, Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Adapun pengawasan atas penerapan self assessment system yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya dengan melakukan serangkaian proses pemeriksaan atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan WP. Namun, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP kerap menimbulkan sengketa pajak berkelanjutan antara WP dan DJP, apabila tidak menemui titik tengah penyelesaiannya.

Demikian disampaikan Senior Advisor TaxPrime Machfud Sidik dalam webinar Dispute & Litigation: How to Perform an Effective Tax Dispute Resolution, pada Jumat (22/7). Machfud mengatakan, TaxPrime mengadakan webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat—khususnya WP—terkait proses sengketa pajak yang berlaku di Indonesia supaya berjalan secara efektif dan efisien.

Di kesempatan yang sama, Tax Managing Partner TaxPrime Wawan Setiyo Hartono mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, berkas sengketa banding yang masuk dan harus diselesaikan pada tingkat Pengadilan Pajak dalam kurun waktu tujuh tahun ke belakang, terbilang cukup banyak mencapai rata-rata lebih dari 10 ribu berkas per tahun.

Pada umumnya, lanjut Wawan, sengketa material antara DJP dan WP berkaitan dengan perbedaan interpretasi ketentuan perundang-undangan perpajakan, perbedaan perspektif antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku, serta permasalahan yang terkait pembuktian.

“Dengan demikian, strategi yang baik dalam menyelesaikan sengketa tidaklah cukup, namun diperlukan komunikasi yang efektif, penjelasan komprehensif terkait pokok sengketa, pembuktian, dan pengumpulan alat bukti yang mendukung dan memperkuat posisi WP,” kata Wawan.

Webinar yang disiarkan secara langsung di akun YouTube TaxPrime ini menghadirkan empat panelis yakni Partner TaxPrime Saut Hotma Hasudungan, TaxPrime Tax Litigation and Dispute Director Mandra Komara, TaxPrime Tax Litigation and Dispute Manager Firman Muttaqien, dan Tax Litigation and Dispute Senior Manager Henny.

Pada diskusi sesi pertama yang membahas upaya hukum keberatan dan pasal 36 Undang-Undang KUP, Mandra mengemukakan, ada beberapa poin yang patut menjadi perhatian WP saat pengajuan keberatan. Pertama, mengingat jangka waktu pengajuan keberatan yakni tiga bulan sejak surat ketetapan pajak (SKP) dikirim.

Baca Juga: Menggagas “Electronic Tax Conciliation” Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak

“Jadi kita perhatikan betul, jika kita menerima SKP, jangka waktu itu terpenuhi, ya. Jangan sampai terlewat sehingga tidak memenuhi persyaratan formal untuk pengajuan keberatan,” ungkap Mandra.

Kedua, surat keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keempat, satu surat keberatan disampaikan untuk satu SKP, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak.

Kelima, WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan.

“Mengenai penandatanganan, harus pengurus dalam hal Wajib Pajak badan. Kalau memang tidak ditandatangani oleh pengurus dalam hal ini dikuasakan, maka harus disertai dengan surat kuasa khusus. Yang penting mengenai pengajuan keberatan ini, apabila WP mengajukan keberatan, maka tidak boleh mengajukan permohonan sebagaimana (37.59) KUP,” ujarnya.

Mandra pun mengingatkan adanya beberapa risiko dalam pengajuan keberatan, seperti pengenaan sanksi dan denda administrasi—apabila WP tidak melunasi pajak yang harus dibayar. Adapun nilai risikonya yaitu 30 persen dari jumlah pajak yang harus dibayar sesuai keberatan, dikurangi dengan pajak yang dibayar sebelum pengajuan keberatan.

“Kalau sudah submit, maka proses selanjutnya di DJP dan di Kanwil (DJP), jangka waktu penyelesaiannya ada 12 bulan, cukup lama untuk WP berdiskusi dengan peneliti keberatan. Maka, kesempatan 12 bulan ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk diskusi, menyampaikan data-data relevan, bukti-bukti yang terkait, mungkin secara yuridis maupun secara pembuktian kita sampaikan pada proses selama 12 bulan ini,” tutur Mandra.

Firman pun mengamini kalau yang harus diperhatikan dalam pengajuan keberatan adalah pemenuhan persyaratan dan ketentuan formal, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 8 tahun 2013.

“Jika kita tidak memenuhi persyaratan formal, berarti kita dianggap belum melanjutkan. Yang kedua, terkait timeline seperti kita tahu bahwa permohonan Pasal 36 ini terutama misalkan pembatalan SKP itu ada dua kali permohonan. Setelah permohonan tersebut keluar, keputusan dari peneliti penelaahnya dari DJP, kita harus mempertimbangkan jangka waktunya untuk di-submit kembali karena ada jangka waktu tiga bulan. Nah, itu harus dipertimbangkan betul,” urainya.

Sebagai konsultan pajak, TaxPrime diklaim Firman selalu memberikan pemahaman sebelum WP mengajukan permohonan keberatan. Selain itu, TaxPrime juga berupaya selalu menjembatani komunikasi antara WP dan DJP dengan baik.

“Dengan adanya komunikasi, maka peneliti juga dapat memahami pokok sengketa yang kami ajukan. Dia juga secara komprehensif bisa menganalisis sehingga hasilnya juga akan memuaskan. Itu penting sekali,” ucapnya.

Saut menambahkan, TaxPrime memiliki 21 advisor yang sebelumnya pernah bekerja di DJP. Karena itu, firma yang didirikan pada 2012 silam ini diklaim selalu menjaga integritas dalam bekerja. Selanjutnya, TaxPrime juga selalu berupaya menyelesaikan sengketa di proses awal alias proses keberatan.

“Kalau proses keberatan sampai peninjauan kembali itu bisa lebih dari tiga tahun, bukan waktu yang pendek. Ini juga dikaitkan dengan biaya, waktu, tenaga yang harus disediakan untuk membantu kami dalam mendampingi semua proses penyelesaian sengketa perpajakan. Untuk itu, kami selalu berusaha menyelesaikan sengketa perpajakan di level tercepat, yaitu proses keberatan,” ujarnya.

Pada diskusi sesi kedua tentang upaya hukum lanjutan terkait pengajuan banding, gugatan, dan peninjauan kembali (PK), Henny mengutarakan, PK merupakan langkah upaya hukum terakhir bagi WP dalam proses sengketa setelah proses banding di Pengadilan Pajak yang berlangsung di Mahkamah Agung (MA).

Lagi-lagi, Henny mengingatkan kalau WP harus benar-benar memenuhi persyaratan formal karena merupakan pintu gerbang dari proses PK. Salah satunya, pengajuan PK sebaiknya ditandatangani oleh pengurus/direksi, atau pegawai yang memiliki surat kuasa dari pengurus perusahaan, atau advokat. Namun, tidak oleh kuasa hukum.

“Jadi ada beberapa putusan dari MA menyatakan tidak dapat diterima atau cacat formal atas pengajuan PK yang ditandatangani oleh kuasa hukum. Pertimbangan majelis hakim bahwa izin kuasa hukum hanya berlaku di Pengadilan Pajak. Sedangkan, untuk beracara di proses Peninjauan Kembali, maka harus melalui izin dari MA,” jelas Henny.

Di akhir acara, Managing Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengemukakan, WP seyogianya perlu memerhatikan kepatuhannya, karena compliance atau kepatuhan sejatinya adalah jantung dari pencegahan sengketa.

Berikutnya, baik WP dan konsultan pajak mesti dapat memilah mana yang dapat disengketakan. Hal ini menurut Fajar penting untuk efektivitas dari sisi biaya, waktu, tenaga, kepastian hukum, dan kepastian kewajiban perpajakan ke depannya.

Baca Juga: Hive Five dan Ruang Seminar Gelar Webinar Seluk-Beluk Pemeriksaan Pajak

“Sehingga jika memang perlu diperbaiki atau terdapat kesalahan di internal kita sendiri sebagai WP, maka seharusnya tidak perlu untuk diajukan upaya hukum,” imbuh Fajar.

Selanjutnya, Fajar juga menilai WP perlu memilih penyelesaian sengketa yang tepat prosesnya, sekaligus memenuhi semua syarat yang diminta berdasarkan ketentuan. Pada ranah materi yang disengketakan, lanjut Fajar, perlu dipastikan telah memakai semua dasar hukum yang relevan dengan materi dan tahun sengketa tersebut.

“Terkadang, kita dapat menambahkan referensi lain, jadi sebagai ilustrasi tambahan dalam kita mengajukan upaya hukum, dalam surat permohonan. Misalnya, ada case yang bisa kita berikan contoh perlakuan yang sama di negara lain, selanjutnya penjelasan logis lain yang berhubungan dengan objek sengketa, itu jangan ragu-ragu untuk ditambahkan sehingga akan lebih menambah pemahaman,” jelasnya.

Yang paling utama menurut Fajar adalah pembuktian. “Karena sebaik apa pun surat permohonan sengketa pajak, maka jangan sekali-kali pernah misalnya tidak ada buktinya tapi malah kita sampaikan, itu akan menghabiskan waktu,” tegasnya.

Fajar pun menganggap DJP dan WP adalah partner sekaligus aset bagi Indonesia sebagai tulang punggung penunjang utama penerima negara, sehingga masing-masing perlu melakukan dan menjaga efektivitas.

Breaking News

DANA Umumkan Penyelesaian Transaksi Investasi dari Sinar Mas dan Lazada Group

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. DANA Indonesia

 

MAJALAHPAJAK.NET – Perusahaan teknologi dompet digital DANA Indonesia atau DANA mengumumkan penyelesaian transaksi investasi dari Sinar Mas (melalui PT Dian Swastatika Sentosa Tbk) dan Lazada Group pada Rabu (10/8). CEO & Co-Founder DANA Vince Iswara mengemukakan, investasi teranyar ini membuktikan kepercayaan dan keyakinan kedua investor itu terhadap visi, strategi, dan peran penting DANA Indonesia dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Ia meyakini, melalui dukungan investor lokal dan regional seperti Sinar Mas dan Lazada Group, bersama dengan dukungan berkelanjutan dari EMTEK Group dan Ant Group; DANA berada di posisi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan platform ekosistem terbuka yang mampu menopang pesatnya digitalisasi di Indonesia.

“Kami sangat bangga atas bergabungnya Sinar Mas dan Lazada Group sebagai pemegang saham DANA, bersama dengan pemegang saham terdahulu yang senantiasa mendukung kami, yaitu EMTEK Group dan Ant Group. Kami yakin bahwa kekuatan platform teknologi keuangan DANA akan memberikan banyak nilai strategis kepada investor berharga kami, dalam mewujudkan visi kami untuk masyarakat nontunai Indonesia yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik,” kata Vince dalam keterangan resmi yang diterima Majalah Pajak, Kamis (11/8).

Vince menambahkan, dukungan yang diberikan oleh semua pemegang saham dipastikan akan memperkuat DANA, seiring peningkatan layanan keuangan digital yang DANA berikan kepada masyarakat sekaligus mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bca Juga: Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Terlebih, DANA kini telah memiliki lebih dari 115 juta pengguna di Indonesia, dan menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi di kategori Keuangan (Finance) yang paling banyak diunduh di Indonesia pada 2021.

“Kami juga percaya investasi ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis yang akan mempersiapkan DANA untuk fase pertumbuhan selanjutnya,” imbuhnya.

Vince mengemukakan, sejak diluncurkan pada akhir tahun 2018, DANA berhasil dan terus berkembang dalam menyediakan solusi transaksi digital holistik yang aman, mudah, dan nyaman.

“Didukung oleh teknologi terdepan serta lebih dari 900 karyawan yang mayoritasnya merupakan para engineer teknologi keuangan terdepan Indonesia, DANA kini mengolah rata-rata lebih dari 10 juta transaksi harian,” ucapnya.

Ia mengklaim, teknologi terdepan DANA dengan pilihan integrasi pengembangan yang luas mampu memudahkan proses onboarding mandiri bagi para merchant. Hal itu memungkinkan DANA diterima oleh lebih dari 18 juta merchant yang tergabung dalam jaringan QRIS nasional, serta melakukan integrasi dengan berbagai lembaga keuangan dengan mengimplementasikan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

Vince bilang, visi DANA untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan prioritas strategis pemerintah dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang disusun Bank Indonesia. Tak hanya itu, DANA terus memperluas akses dan literasi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan digital berbasis gaya hidup yang holistik, yang penting di masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Hasilnya, di tahun 2020, DANA mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai pelaksana sistem QRIS terbaik. DANA juga menjadi anggota working group dalam perumusan pedoman teknis dan tata kelola SNAP,” kata Vince.

Di luar itu, DANA juga fokus mendukung digitalisasi mitra DANA Bisnis di seluruh Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Vince, kapabilitas DANA mampu mendukung off-line dan on-line merchants untuk melakukan proses on-boarding mandiri kurang dari satu jam, dan dapat langsung menerima dengan aman berbagai jenis instrumen pembayaran.

Selain mudah digunakan, platform DANA juga punya kemampuan untuk menyelesaikan pembayaran secara real-time. Vince menuturkan, DANA terus memberikan edukasi berkelanjutan bagi UMKM serta masyarakat di berbagai penjuru negeri, melalui beberapa inisiatif seperti DANA Academy, DANA Talk, dan berbagai program edukatif lainnya.

Baca Juga: Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

“Pada tahun 2021, lebih dari 1.200 pelaku usaha dan komunitas telah terlibat dalam inisiatif edukasi keuangan digital kami. Selain inisiatif sosial melalui edukasi, DANA juga memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui inisiatif sosial berdampak yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pelestarian lingkungan (DANA Lestari),” ucapnya.

Dari aneka program dan teknologi yang dimiliki DANA, Vince optimistis para investor terbaru DANA akan dapat memperoleh manfaatnya baik melalui teknologi, pembayaran terintegrasi terdepan, serta platform layanan keuangannya.

Seraya DANA bakal terus meningkatkan dan memperluas layanan keuangan berbasis gaya hidup bagi konsumen dan merchant melalui kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan.

“DANA berkomitmen untuk terus menjadi platform ekosistem yang terbuka dalam penyediaan solusi pembayaran dan layanan keuangan berbasis gaya hidup, karena itu diperlukan untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih masif. Ditopang oleh strategi yang terbuka tersebut, DANA diperkirakan akan bertumbuh lebih dari dua kali lipat di total volume pembayaran atau nilai transaksi bruto pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021,” tegasnya.

Chairman PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Franky Oesman Widjaja mengatakan, investasi ini menandai dimulainya kolaborasi strategis yang berkelanjutan antara Sinar Mas dan DANA.

“Kami senang menjadi investor DANA, dompet digital terkemuka di Asia Tenggara, dan kami optimistis bahwa kolaborasi dengan DANA akan membawa nilai tambah bagi ekosistem digital Sinar Mas,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara DANA dan berbagai lini usaha Sinar Mas pada akhirnya akan mendorong akselerasi digital di Indonesia.

“Kami sangat menantikan kolaborasi dengan DANA untuk membawa dampak positif terhadap digitalisasi bisnis di Indonesia, khususnya bagi inklusi keuangan untuk setiap masyarakat Indonesia,” ucap Franky.

Setali tiga uang, CEO Lazada Group dan Lazada Indonesia James Dong mengungkapkan, seiring dengan lanskap digital yang terus bertumbuh di Indonesia dan Asia Tenggara, peningkatan akses layanan keuangan dan penyediaan opsi pembayaran yang lebih luas untuk bisnis dan konsumen menjadi sebuah pengembangan yang sangat penting.

Meskipun Lazada tetap berfokus pada e-commerce, lanjut James, ia melihat Lazada memegang peranan penting dalam membangun infrastruktur teknologi, logistik, dan infrastruktur pembayaran yang akan menguntungkan Asia Tenggara untuk jangka panjang.

“Investasi kami di DANA merupakan langkah strategis ke arah yang tepat,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Integrasi Data NIK dan NPWP untuk Kesetaraan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Aceng AKP2I

 

Implementasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien

 

 

MAJALAHPAJAK.NET Implementasi  Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW) harus melalui proses pemutakhiran data-data kependudukan sampai  menjadi valid dan padan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Praktisi perpajakan senior Muhammad Ulil Albab mengatakan, NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP ketika data sudah padan dengan data Dukcapil.

Ia menerangkan, semua data  kependudukan dapat divalidasi menjadi NPWP. Format baru NPWP 16 digit berlaku sejak 14 Juli 2022 dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP 16 digit digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Jika data belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi valid, NPWP 15 digit hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023

“Munculnya PMK 112  tahun 2022 merupakan amanat dari Pasal 44 E ayat (2) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang penggunaan NIK sebagai NPWP  ,”terang Ulil dalam webinar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)  tentang diseminasi perpajakan terkait  implementasi PMK 112/PMK.03/2022, Sabtu (06/08).

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Ulil mengulas tentang definisi NPWP, yaitu  nomor yang diberikan kepada wajib pajak  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal  diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP merupakan identitas layaknya KTP dan SIM untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan. NPWP wajib dimiliki wajib pajak, baik itu perorangan(WNI/WNA) maupun badan usaha.

Adapun NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang  yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK diberikan untuk setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan melekat sepanjang masa.

Menurut Ulil, ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan  PMK 112/PMK.03/2022. Pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK  sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi. Kedua, memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang meggunakan NIK sebagai NPWP. Tujuan yang ketiga yaitu untuk  mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur  pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh menyampaikan rasa syukurnya atas kebijakan pemerintah terkait implementasi PMK 112 tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi, Badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Beberapa tahun sebelumnya,  Direktoral Jenderal Pajak sudah menyampaikan usulan agar NIK menjadi NPWP dan akhirnya usulan ini menjadi kenyataan.  Suherman mengingatkan para konsultan pajak bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP ini tidak otomatis karena DJP yang tetap akan mengatur tata caranya terutama terkait dua persyaratan , yaitu subjek dan objek pajak.

“Kalau penghasilannya tidak memenuhi persyaratan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, otomatis yang bersangkutan tidak bisa menjadikan NIK sebagai NPWP. Para konsultan pajak harus memahami hal ini,”kata Suherman dalam sambutan webinar. –

Lanjut baca

Breaking News

Bahas Transparansi Pajak Antarnegara, IKPI Adakan Seminar Perpajakan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

 

MAJALAHPAJAK.NET – Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota dan masyarakat terkait perkembangan dan penerapan global minimum taxation, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan seminar perpajakan internasional yang mengangkat topik “Tax Transparency”. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara IKPI bersama Asosiasi Perpajakan Jepang, China, dan Korea yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengungkapkan, seminar kali ini adalah semacam pemanasan sebelum nanti bertempat di Bali bulan November 2022 akan diadakan seminar perpajakan internasional yang akan melibatkan lebih banyak lagi narasumber dari negara-negara yang tergabung dalam Asia Oceania Tax Consultant’s Association (AOTCA). Terlebih, IKPI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan AOTCA 2022 General Meeting and International Tax Conference yang kedua kalinya setelah yang pertama pada tahun 2011.

“Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk saling bertukar informasi bagaimana penerapan tax transparency and automatic exchange of information di masing-masing negara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (05/08).

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi salah satu program berkelanjutan yang dilaksanakan IKPI untuk menjalin komunikasi serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain.

“Kerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia juga akan terus dibangun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu misi IKPI menjadi asosiasi konsultan pajak terkemuka di dunia,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Minat dan Keberanian

Pada kesempatan tersebut, Ruston menyampaikan bahwa akses terhadap informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh otoritas perpajakan suatu negara untuk mengetahui sekaligus mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Akan tetapi, upaya tersebut terhambat oleh undang-undang kerahasiaan perbankan (bank secrecy) yang diberlakukan untuk melindungi data nasabah di lembaga-lembaga keuangan.

“Perlindungan kerahasiaan bank memberi peluang besar bagi orang-orang super kaya untuk menghindari pajak secara illegal, karena mereka sangat mudah memobilisasi dana mereka di berbagai insitusi keuangan di luar negeri khususnya di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Orang-orang kaya tersebut menggerus basis pengenaan pajak di negara mereka berdomisili dengan cara menggesernya ke luar negeri dengan tarif pajak rendah,” ujarnya.

Penghindaran pajak yang dilindungi oleh undang-undang domestik tentang kerahasiaan bank telah menjadi perhatian serius di berbagai negara dunia terutama negara-negara yang terdampak berat terhadap penerimaan pajak di negara mereka. Apalagi, pada tahun 2009, pimpinan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersepakat untuk bersama-sama mengakhiri dan tidak lagi memberi toleransi terhadap kerahasiaan bank serta bertekad untuk mengambil tindakan kepada negara-negara yang menolak bekerja sama, termasuk negara-negara surga pajak.

Selaku pihak yang ikut mendukung, pada bulan September 2009, Indonesia menjadi anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum),  dimana forum ini merupakan badan internasional dengan anggota terdiri dari 165 negara yang dibentuk untuk penerapan standar internasional atas transparansi pajak dan pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar negara.

Sebagai kelanjutannya, pada tanggal 15 Juni 2015, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat OECD di Paris, Perancis, yang mulai membuka lembaran baru era keterbukaan informasi untuk perpajakan di Indonesia. Hal ini juga menjadi pembuka bagi Indonesia untuk masuk kedalam skema AEOI (Automatic Exchange of Information) dengan lebih dari 50 negara Dunia.

Memasuki era keterbukaan informasi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian menjadi UU No.9 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

Baca Juga: IKPI: Konsultan Pajak Dilarang Langgar Kode Etik dan Peraturan Perpajakan

“Penerapan keterbukaan informasi ini sangat penting bagi Indonesia karena apabila tidak menerapkannya, maka Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang “Non-Cooperative Jurisdictions”. Dengan bergabung AEOI, Indonesia dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya praktik penghindaran dan pengelakan pajak, Indonesia dapat memperoleh informasi keuangan milik WP Indonesia yang akurat dari lebih dari 50 negara di dunia,” jelasnya.

Oleh karena itu, edukasi dari era keterbukaan informasi dan pertukaran data antar negara ini harus terus disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat, sehingga pemahaman menyeluruh atas adanya skema ini dapat diterima dengan baik tanpa ada resistensi dari masyarakat dan dengan penuh kesadaran agar dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ruston pun berharap bahwa kedepan dengan semakin terbukanya informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bersinergi secara positif dengan WP, dan tingkat kepatuhan sukarela dari WP dapat meningkat dengan sendirinya. Transparansi dari Wajib Pajak dalam mengungkap penghasilan dan hartanya seyogianya diimbangi oleh  pemerintah memberikan kepastian dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan serta keadilan dalam pengenaan pajak.

Lanjut baca

Populer