Connect with us

TAX CENTER

Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Darussalam

 

 

Pada 2018 lalu, ahli perpajakan Vito Tanzi menulis buku berjudul The Ecology of Tax Systems. Buku tersebut bisa dibilang sebagai refleksi atas pengalaman puluhan tahun sebagai penasihat reformasi pajak di berbagai negara. Ia berargumen bahwa keberhasilan maupun kegagalan dari suatu sistem pajak sangat dipengaruhi oleh ekologi pajak di suatu negara.

Ekologi sistem pajak menyertakan analisis tentang bagaimana tarik menarik kepentingan antara pemangku kepentingan dalam mendesain sistem pajak yang tepat bagi permasalahan ekonomi di masing-masing negara. Artinya, pemikiran para pemangku kepentingan di sektor pajak turut berperan dalam perubahan dan variasi sistem pajak di tiap negara.

Bagi Indonesia, ide Tanzi bisa diletakkan dalam konteks siapa dan bagaimana peran setiap pemangku kepentingan di sektor pajak. Secara sederhana para pemangku kepentingan bisa kita golongkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak yang menjembatani keduanya. Pihak-pihak yang menjadi jembatan antara keduanya umumnya berperan untuk menjamin terwujudnya sistem pajak yang adil dan berkepastian. Profesi konsultan pajak, kuasa wajib pajak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga peneliti adalah beberapa contoh pihak yang posisinya berada antara negara (pemerintah) dengan masyarakat. Sayangnya, di Indonesia jumlahnya masih sedikit dan belum berperan secara optimal.

Salah satu pemangku kepentingan yang perannya belum dikembangkan dengan baik adalah tax center. Peran lembaga tersebut masih hanya sebatas pusat informasi dan wujud edukasi pajak dari perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, tax center bisa menjadi lokomotif perubahan sistem pajak ke arah yang lebih baik, utamanya dari sisi riset.

Riset Pajak

Persoalan memobilisasi penerimaan dan mewujudkan sistem pajak yang ideal biasanya hanya diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk reformasi pajak yang fokus atas pembenahan kebijakan dan administrasi. Namun demikian, Murphy (2015) menyatakan bahwa ada dua elemen mendasar lainnya yang perlu diperhatikan, yakni edukasi pajak dan riset pajak.

Saat ini, walau belum maksimal, upaya untuk memperbaiki sektor edukasi pajak sedang dilakukan, misalkan melalui program Pajak Bertutur dan Inklusi Pajak. Program serupa kini juga menjadi tren di banyak negara (OECD, 2015). Pada saat yang bersamaan, diskusi mengenai perubahan kurikulum pajak sebagai multidisiplin ilmu juga mengemuka di tanah air.

Desain sistem pajak yang ideal membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan.

Lantas, bagaimana dengan riset pajak? Mengapa hal ini juga dirasa penting?

Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa desain sistem pajak yang ideal membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan hal yang krusial dan menjadi tuntutan terutama di iklim demokrasi (Wales dan Wales, 2012). Hal ini tidak hanya berguna bagi desain sistem pajak yang berkualitas, tapi juga dalam menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan pembayar pajak (OECD, 1994). Keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya pemikiran alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya (Hettich dan Winer, 2010) maupun membentuk kontrak fiskal yang semakin kokoh (Burton, 2006).

Dalam proses partisipatif tersebut, riset di bidang pajak jelas diperlukan agar menelaah berbagai opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan terkait sistem pajak. Kegiatan riset juga membantu para pembuat kebijakan dan politisi dalam memilih sistem yang terbaik.

Sama halnya dengan edukasi pajak, riset pajak sejatinya mencerminkan area multidisiplin ilmu, baik akuntansi, sosiologi, hukum, ilmu ekonomi, hingga administrasi (Lamb, 2005). Sebagai konsekuensinya, penelitian di bidang pajak turut melibatkan berbagai metode dan pendekatan mulai dari teknik kuantitatif, evidence-based, interpretasi hukum, bedah kasus putusan pengadilan pajak, hingga studi komparasi.

Sayangnya, kegiatan riset pajak di Indonesia masih belum “bergairah”. Selain karena masih persoalan di bidang edukasi pajak (pajak sebagai ilmu yang pragmatis), minimnya kegiatan riset turut diakibatkan oleh rendahnya ketersediaan buku dan jurnal, ketersediaan data yang andal, dana riset pajak yang belum optimal, serta belum banyaknya permintaan atas riset pajak. Apalagi, lembaga yang menjadi motor penggerak kegiatan riset pajak masih bisa dihitung dengan jari.

Baca Juga: Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

“Tax Center”

Tax center dapat mengambil peran sentral dalam kegiatan riset pajak. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa tax center harus mengisi kekosongan tersebut.

Pertama, tax center umumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari universitas. Lebih lanjut lagi, kita mengetahui bahwa universitas memiliki semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif tax center dalam riset pajak bersifat mendukung terwujudnya visi-misi universitas. Tradisi penelitian berbasis akademis—yang bebas kepentingan, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan—juga menjadi bagian keseharian sivitas kampus.

Kedua, jika dibandingkan dengan para pemangku kepentingan sektor pajak lainnya yang berfungsi menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, tax center memiliki posisi yang unik. Tax center relatif bisa diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi pemerintah, tax center dipahami sebagai mitra strategi dalam hal penyebaran informasi dan sosialisasi ketentuan pajak. Tax center juga tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan usaha konsultasi dan kuasa wajib pajak. Di sisi lain, masyarakat juga melihat tax center sebagai pihak yang berperan sebagai wadah suara para pembayar pajak melalui forum diskusi dan kegiatan penelitian.

Ketiga, kehadiran tax center sudah cukup banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, riset pajak yang dilakukan oleh tax center sejatinya bisa ‘memotret’ situasi Indonesia secara keseluruhan, baik dalam konteks pajak nasional, konstelasi global, maupun pajak daerah. Keunggulan lainnya, tax center di masing-masing wilayah bisa menjadi mitra strategis kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun dinas pendapatan daerah di setiap provinsi maupun kabupaten kota.

Akhir kata, tax center sejatinya menjamin perumusan sistem pajak yang partisipatif, pengelolaan fiskal yang lebih kredibel, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban pembayar pajak. Kehadiran tax center akan membentuk ekologi pajak yang sehat dan berkelanjutan.

Breaking News

Breaking News2 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 minggu ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News2 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News6 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Trending