Connect with us

TAX CENTER

Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Darussalam

 

 

Pada 2018 lalu, ahli perpajakan Vito Tanzi menulis buku berjudul The Ecology of Tax Systems. Buku tersebut bisa dibilang sebagai refleksi atas pengalaman puluhan tahun sebagai penasihat reformasi pajak di berbagai negara. Ia berargumen bahwa keberhasilan maupun kegagalan dari suatu sistem pajak sangat dipengaruhi oleh ekologi pajak di suatu negara.

Ekologi sistem pajak menyertakan analisis tentang bagaimana tarik menarik kepentingan antara pemangku kepentingan dalam mendesain sistem pajak yang tepat bagi permasalahan ekonomi di masing-masing negara. Artinya, pemikiran para pemangku kepentingan di sektor pajak turut berperan dalam perubahan dan variasi sistem pajak di tiap negara.

Bagi Indonesia, ide Tanzi bisa diletakkan dalam konteks siapa dan bagaimana peran setiap pemangku kepentingan di sektor pajak. Secara sederhana para pemangku kepentingan bisa kita golongkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak yang menjembatani keduanya. Pihak-pihak yang menjadi jembatan antara keduanya umumnya berperan untuk menjamin terwujudnya sistem pajak yang adil dan berkepastian. Profesi konsultan pajak, kuasa wajib pajak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga peneliti adalah beberapa contoh pihak yang posisinya berada antara negara (pemerintah) dengan masyarakat. Sayangnya, di Indonesia jumlahnya masih sedikit dan belum berperan secara optimal.

Salah satu pemangku kepentingan yang perannya belum dikembangkan dengan baik adalah tax center. Peran lembaga tersebut masih hanya sebatas pusat informasi dan wujud edukasi pajak dari perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, tax center bisa menjadi lokomotif perubahan sistem pajak ke arah yang lebih baik, utamanya dari sisi riset.

Riset Pajak

Persoalan memobilisasi penerimaan dan mewujudkan sistem pajak yang ideal biasanya hanya diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk reformasi pajak yang fokus atas pembenahan kebijakan dan administrasi. Namun demikian, Murphy (2015) menyatakan bahwa ada dua elemen mendasar lainnya yang perlu diperhatikan, yakni edukasi pajak dan riset pajak.

Saat ini, walau belum maksimal, upaya untuk memperbaiki sektor edukasi pajak sedang dilakukan, misalkan melalui program Pajak Bertutur dan Inklusi Pajak. Program serupa kini juga menjadi tren di banyak negara (OECD, 2015). Pada saat yang bersamaan, diskusi mengenai perubahan kurikulum pajak sebagai multidisiplin ilmu juga mengemuka di tanah air.

Desain sistem pajak yang ideal membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan.

Lantas, bagaimana dengan riset pajak? Mengapa hal ini juga dirasa penting?

Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa desain sistem pajak yang ideal membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan hal yang krusial dan menjadi tuntutan terutama di iklim demokrasi (Wales dan Wales, 2012). Hal ini tidak hanya berguna bagi desain sistem pajak yang berkualitas, tapi juga dalam menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan pembayar pajak (OECD, 1994). Keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya pemikiran alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya (Hettich dan Winer, 2010) maupun membentuk kontrak fiskal yang semakin kokoh (Burton, 2006).

Dalam proses partisipatif tersebut, riset di bidang pajak jelas diperlukan agar menelaah berbagai opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan terkait sistem pajak. Kegiatan riset juga membantu para pembuat kebijakan dan politisi dalam memilih sistem yang terbaik.

Sama halnya dengan edukasi pajak, riset pajak sejatinya mencerminkan area multidisiplin ilmu, baik akuntansi, sosiologi, hukum, ilmu ekonomi, hingga administrasi (Lamb, 2005). Sebagai konsekuensinya, penelitian di bidang pajak turut melibatkan berbagai metode dan pendekatan mulai dari teknik kuantitatif, evidence-based, interpretasi hukum, bedah kasus putusan pengadilan pajak, hingga studi komparasi.

Sayangnya, kegiatan riset pajak di Indonesia masih belum “bergairah”. Selain karena masih persoalan di bidang edukasi pajak (pajak sebagai ilmu yang pragmatis), minimnya kegiatan riset turut diakibatkan oleh rendahnya ketersediaan buku dan jurnal, ketersediaan data yang andal, dana riset pajak yang belum optimal, serta belum banyaknya permintaan atas riset pajak. Apalagi, lembaga yang menjadi motor penggerak kegiatan riset pajak masih bisa dihitung dengan jari.

Baca Juga: Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

“Tax Center”

Tax center dapat mengambil peran sentral dalam kegiatan riset pajak. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa tax center harus mengisi kekosongan tersebut.

Pertama, tax center umumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari universitas. Lebih lanjut lagi, kita mengetahui bahwa universitas memiliki semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif tax center dalam riset pajak bersifat mendukung terwujudnya visi-misi universitas. Tradisi penelitian berbasis akademis—yang bebas kepentingan, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan—juga menjadi bagian keseharian sivitas kampus.

Kedua, jika dibandingkan dengan para pemangku kepentingan sektor pajak lainnya yang berfungsi menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, tax center memiliki posisi yang unik. Tax center relatif bisa diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi pemerintah, tax center dipahami sebagai mitra strategi dalam hal penyebaran informasi dan sosialisasi ketentuan pajak. Tax center juga tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan usaha konsultasi dan kuasa wajib pajak. Di sisi lain, masyarakat juga melihat tax center sebagai pihak yang berperan sebagai wadah suara para pembayar pajak melalui forum diskusi dan kegiatan penelitian.

Ketiga, kehadiran tax center sudah cukup banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, riset pajak yang dilakukan oleh tax center sejatinya bisa ‘memotret’ situasi Indonesia secara keseluruhan, baik dalam konteks pajak nasional, konstelasi global, maupun pajak daerah. Keunggulan lainnya, tax center di masing-masing wilayah bisa menjadi mitra strategis kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun dinas pendapatan daerah di setiap provinsi maupun kabupaten kota.

Akhir kata, tax center sejatinya menjamin perumusan sistem pajak yang partisipatif, pengelolaan fiskal yang lebih kredibel, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban pembayar pajak. Kehadiran tax center akan membentuk ekologi pajak yang sehat dan berkelanjutan.

TAX CENTER

Sediakan Kans Dan Edukasi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok. Pribadi

Melalui Tax Center Universitas Bunda Mulia, mahasiswa mendapat peluang mengambil pengalaman sekaligus membantu masyarakat.

 

Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sukarela di bidang perpajakan akan gagal bila dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semata. Diperlukan pola komunikasi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan yang terangkum dalam inklusi kesadaran pajak. Salah satu stakeholder yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi dan literasi pajak adalah tax center.

Ketua Tax Center Universitas Bunda Mulia Devica Pratiwi mengungkapkan, tax center berperan penting dalam membantu DJP dalam menjalankan sosialisasi maupun edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Apalagi, jumlah pegawai DJP hanya sekitar 46.000 orang; tidak cukup mampu melaksanakan edukasi kepada seluruh Wajib Pajak yang ada di Indonesia.

Menurutnya, adanya tax center di lingkungan kampus merupakan bentuk kepedulian Universitas Bunda Mulia dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pajak perlu dimulai sejak dini. Maka, dengan bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Tax Center Universitas Bunda Mulia berinisiatif untuk melakukan pengenalan pajak kepada mahasiswa melalui pembelajaran di kelas dan di luar kelas.

“Tax Center Universitas Bunda Mulia memiliki peran penting sebagai pusat pembelajaran mahasiswa, dosen, karyawan Universitas Bunda Mulia dan masyarakat sekitar dalam pengenalan dan pemahaman pajak, dan juga membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Jumat (05/05).

Untuk menjadi anggota tax center, ia menambahkan terdapat beberapa tahap dalam menjadi anggota. Mereka harus telah lulus dalam mata kuliah perpajakan dengan minimal nilai B+ dan IPK minimal 3,00, dan harus lulus dalam tahap wawancara.

“Mahasiswa yang telah lolos dan terpilih menjadi anggota Tax Center Universitas Bunda Mulia, secara resmi dikukuhkan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara. Untuk tahun ini, Pengukuhan Relawan Pajak Tax Center Bunda Mulia terlaksana pada 7 Februari 2023 lalu di Kanwil DJP Jakarta Utara,” tambahnya.

Baca Juga:Partner Asistensi dan Sosialisasi

Lebih lanjut, Devica menyampaikan bahwa di tahun 2023, terdapat 37 mahasiswa yang telah menjadi anggota relawan pajak

“Mayoritas motivasi mereka menjadi anggota tax center adalah ingin mencari pengalaman secara nyata di lapangan, mempraktikkan hasil belajar mahasiswa di kelas, dan membantu Wajib Pajak baik pengenalan/pemahaman pajak, serta asistensi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT,” imbuhnya.

Kegiatan unggulan

Menurut Devica, Wajib Pajak kini lebih banyak meminta bantuan konsultan untuk menyelesaikan masalah perpajakan mereka. Maka, melihat ini, Tax Center Universitas Bunda Mulia mencoba hadir untuk membantu masyarakat, baik karyawan di lingkup internal, maupun masyarakat sekitar melalui relawan pajak yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Jakarta Utara.

Tax center juga bekerja sama dengan himpunan mahasiswa melalui kegiatan pengenalan ilmu perpajakan disebarkan melalui sosial media, dalam bentuk feed Instagram dan Live Talkshow Pojok Edukasi seputar Peraturan Perpajakan dan isu terkini. Bahkan, dalam kegiatan tersebut tax center selalu mengundang praktisi yang kompeten untuk sekadar sharing pengetahuan dan pengalaman seputar dunia perpajakan.

“Kegiatan unggulan yang sering dinantikan mahasiswa adalah kegiatan relawan pajak, di mana mereka melakukan asistensi pelaporan SPT Wajib Pajak di lingkungan Universitas Bunda Mulia dan juga di KPP yang tersebar di Jakarta Utara,” ujarnya.

Tax Center Universitas Bunda Mulia juga kerap mengadakan kuliah umum pajak, dengan mengundang narasumber dari Kanwil DJP Jakarta Utara dan praktisi pajak dari dunia usaha di bidang industri.

Baca Juga: “Tax Center” Perlu Dukungan Rektorat

Peluang terjun

Devica mengaku, pencapaian yang sudah dicapai hingga saat ini tak lepas dari kerja sama dan komunikasi erat yang terjalin antara Tax Center Universitas Bunda Mulia dengan pihak Kanwil DJP Jakarta Utara. Terlebih, pihak Kanwil DJP Jakarta Utara konsisten memberikan asistensi dan sangat mendukung terlaksananya program kegiatan di tax center, sehingga mahasiswa sangat puas dalam menggali ilmu dan pengalaman di dunia perpajakan.

“Kerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Utara merupakan peluang bagi mahasiswa untuk terjun langsung memperoleh pengalaman seputar perpajakan, seperti kegiatan kuliah umum dan seminar di lingkungan universitas, kegiatan peduli lingkungan, kemudian kegiatan asistensi pelaporan SPT di KPP wilayah Jakarta Utara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tax Center Universitas Bunda Mulia berharap ke depannya dapat terjalin kerja sama yang lebih erat lagi dengan pihak Kanwil DJP Jakarta Utara, khususnya dalam menciptakan kepatuhan dan pengembangan perpajakan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial dalam perspektif nasional maupun internasional ke seluruh lapisan masyarakat.

“Ke depan, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil DJP Jakarta Utara dalam menumbuh-kembangkan ilmu pengetahuan perpajakan dapat lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.

Continue Reading

TAX CENTER

Beri Bekal Edukasi Maksimal

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya mengasah “soft skill” dan “hard skill” Mahasiswa, Tax Center UNJ juga memupuk ekosistem perpajakan

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat tentang pajak. Untuk itu, literasi dan pengenalan pajak sejak dini amat diperlukan. Ketua Tax Center Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hera Khairunissa menyampaikan, tax center di wilayah kampus berperan penting memperkenalkan peran penting pajak kepada mahasiswa UNJ, calon Wajib Pajak di masa depan.

“Di samping itu, tax center juga menjadi sarana sosialisasi peraturan perpajakan terbaru juga bagi sivitas akademika UNJ sebagai Wajib Pajak. Bahkan, tax center juga mendukung upaya kepatuhan sivitas akademika dan lingkungan sekitar dalam pelaporan pajak,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Rabu (15/03/2023).

Tax Center UNJ merupakan realisasi kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Timur dan UNJ yang tertuang dalam MoU pertama di tahun 2009. Seorang dosen akuntansi dipilih menjadi ketua tax center pertama, dibantu oleh tim yang beranggotakan beberapa dosen.

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Kemudian, pengelolaan tax center dilanjutkan kembali oleh Ibu Diah Armeliza, Ibu Nuramalia Hasana, dan saya di 2021 sampai sekarang,” tamba Hera.

Asah kemahiran

Hera mengaku, minat pribadi mahasiswa sebagai faktor penting yang membuat mahasiswa tertarik menjadi relawan pajak di Tax Center UNJ. Umumnya mereka memang tertarik pada isu perpajakan dan memerlukan arena untuk mengasah hard skill dan soft skill.

“Salah satunya melalui praktik langsung pelayanan perpajakan ke Wajib Pajak. Pelayanan langsung tersebut dijadikan mahasiswa untuk bekal sebelum mereka melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL),” imbuhnya.

Tax Center UNJ membagi relawannya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berkegiatan utama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan kelompok kedua berkegiatan utama di UNJ atau disebut sebagai Tim Pengelola Harian (TPH). Saat ini sebanyak 14 mahasiswa menjadi relawan pajak di KPP dan 14 mahasiswa bertugas di TPH. Menariknya, yang tertarik mengikuti seleksi relawan pajak tidak hanya mahasiswa fakultas ekonomi.

“Kelompok relawan yang ditempatkan di KPP harus lulus wawancara, pelatihan, dan tes tertulis dengan nilai yang ditetapkan sesuai edaran dari Kanwil DJP Jaktim,” ujarnya.

Tax Center UNJ, kata Hera, memiliki program andalan untuk mendukung ekosistem perpajakan. Ada pembuatan konten Instagram berisi aturan perpajakan dan kuis perpajakan, kegiatan relawan pajak yang ditempatkan di KPP dan di lingkungan UNJ, sampai pendampingan pelaporan SPT OP. Tax Center UNJ juga melakukan bincang pajak dengan ahli melalui Instagram di samping menggandeng otoritas pajak untuk menyelenggarakan seminar perpajakan, seperti yang terlaksana pada 24 Februari 2023 lalu.

“Seminar tersebut yakni Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan di Lingkungan UNJ. Seminar tersebut berbentuk hybrid dan dihadiri oleh kurang lebih 40 dosen dan karyawan secara luring dan sekitar 200 peserta daring,” terangnya.

Kian teratur

Selain itu, tax center juga sudah mulai membuka asistensi pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT OP di lingkungan UNJ sejak pertengahan Februari 2023. Secara reguler tax center membuka asistensi di 5 shift (tiap shift 3 hingga 4 jam pelayanan) per pekan, yaitu hari Senin, Selasa, dan Jumat. Tidak hanya itu, Tax Center UNJ juga membuka pelayanan perpajakan untuk menjawab pertanyaan dosen/ karyawan UNJ melalui chat ke contact person TPH.

Baca Juga: Partner Asistensi dan Sosialisasi

“Tax Center UNJ juga berencana dan berupaya untuk memaksimalkan edukasi pajak melalui YouTube dan podcast,” ujar Hera.

Seiring waktu, Tax Center UNJ kian mampu memberikan pelayanan yang teratur kepada Wajib Pajak di lingkungan UNJ. Hera berpendapat, capaian ini tak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang dilakukan tax center dengan Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Hingga saat ini, lewat tax center– nya, UNJ telah merealisasikan aneka kegiatan, yang meliputi kegiatan relawan pajak, partisipasi UNJ dalam Business Development Services (BDS), seminar perpajakan, partisipasi UNJ dalam kegiatan Pajak Bertutur, partisipasi dalam program inklusi pajak pada mata kuliah Bisnis Internasional, di samping kerja sama di bidang pengabdian masyarakat.

Hera berharap Tax Center UNJ dapat menjalin kerja sama yang lebih intens, rutin, dan optimal dengan otoritas pajak.

Kami juga berharap KPP Pratama Jakarta Pulogadung bisa lebih optimal lagi dan melibatkan kami dalam asistensi perpajakan atau edukasi pajak bagi masyarakat atau sivitas akademika,” pungkas Hera.

Continue Reading

TAX CENTER

Mendakwahkan Aturan dan Faedah Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Foto: Dok. Tax Center IAI Tazkia

 

Tax Center IAI Tazkia berupaya menempa diri sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang memiliki peran untuk mewujudkan kepatuhan sukarela.

 

Majalahpajak.net – Tax Center Institut Agama Islam (IAI) Tazkia meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) sebagai Tax Center Teraktif ke-2 dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak 2021. Penghargaan diberikan oleh Kanwil DJP Jabar III bertepatan dengan perhelatan Pajak Bertutur 2022 yang bertajuk Generasi Sadar Pajak Muda Berkreasi Membangun Negeri, (18/8).

Sejak 2019, Tax Center IAI Tazkia telah aktif menanamkan kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan swasta yang unggul dalam program diploma perbankan syariah, Tazkia menyadari pentingnya terlibat dalam mendakwahkan faedah pajak untuk pembangunan bangsa.

Ketua Tax Center IAI Tazkia Tutut Adiningsih menilai, DJP tidak bisa berjalan sendiri, perguruan tinggi perlu mengabdikan diri menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak sukarela kepada masyarakat dengan cara yang lebih humanis.

“Dengan sinergi yang kuat antara Tax Center IAI Tazkia dan DJP, diharapkan akan tercapai peningkatan pengetahuan masyarakat serta kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan, sehingga pada akhirnya akan berimbas kepada peningkatan penerimaan perpajakan,” kata Tutut kepada Majalah Pajak, (6/9).

Ia pun berkisah, ada salah satu peristiwa yang dialami Relawan Pajak pada masa pelaporan SPT Tahunan di era pandemi. Sempat ada Wajib Pajak yang tetap meminta dipandu oleh relawan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan walaupun panduan disampaikan via on-line.

Baca Juga: Partner Asistensi dan Sosialisasi

“Hal ini menjadi salah satu contoh dimana tax center dapat berkontribusi dalam kegiatan perpajakan,” kata Tutut.

Tax Center IAI Tazkia berupaya menempa diri menjadi pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang turut memiliki peran signifikan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Tutut yang juga dosen Program Akuntansi Syariah IAI Tazkia menekankan, mahasiswa perlu memahami kontribusi pajak terhadap APBN yang sekitar 80 persen, yang kemudian mengalir ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Mahasiswa juga dibekali teori perpajakan. Maka, dengan berdirinya Tax Center IAI Tazkia, nilai kebangsaan dan teori berpadu menjadi semangat yang ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa untuk menjadi relawan pajak.

“Lalu, salah satu manfaat yang dapat dinikmati mahasiswa peserta relawan pajak adalah kemudahan untuk mendapatkan pengalaman magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika umumnya tahapan untuk magang harus diawali dengan mengajukan permohonan masing-masing, dengan terdaftar sebagai relawan pajak maka kesempatan magang menjadi lebih besar,” ungkap Tutut.

Tax center menjadi pihak yang melakukan seleksi dan memberikan pelatihan yang memadai bagi para relawan pajak sebagai bekal untuk menjalani kegiatan magangnya nanti di KPP. Namun, tidak semua pendaftar relawan pajak diterima, karena Kanwil DJP Jabar III hanya menerima 30 relawan pajak.

Pada 2022, relawan pajak dari Tax Center IAI Tazkia diamanatkan untuk membantu unit vertikal Kanwil DJP Jabar III, meliputi KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Ciawi, KPP Pratama Cibinong.

Kompetensi relawan

Tax Center IAI Tazkia memastikan tetap menjaga kompetensi relawan pajak, mulai dari pendaftaran, tes, hingga wawancara. Setelah lolos, relawan pajak juga perlu mengikuti materi aplikasi SPT Tahunan.

Ia bersyukur, kanwil intensif memberikan dukungan kepada tax center. Setiap tahun, Tax Center IAI Tazkia mendiskusikan rencana program kerja kepada Kanwil DJP Jabar III, sehingga kegiatan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan realistis dilakukan. Secara umum program kerja Tax Center IAI Tazkia meliputi rekrutmen relawan pajak, membangun kegiatan Pojok Pajak kampus, seminar/webinar perpajakan, pelatihan dan asistensi pelaporan perpajakan, Brevet Pajak A dan B, hingga edukasi media sosial.

Setelah tugas relawan pajak selesai dalam periode satu tahun, mahasiswa bisa kembali mendaftarkan diri untuk menjadi anggota tax center. Maka, syarat wajib menjadi anggota tax center adalah mahasiswa aktif. Salah satu tanggung jawab anggota Tax Center IAI Tazkia di bidang kehumasan, antara lain aktif mendakwahkan aturan perpajakan, salah satunya melalui konten ala milenial.

Ia juga mengakui, eksistensi Tax Center IAI Tazkia juga tidak lepas dari sinergi yang terjalin bersama Tax Center Universitas Gunadarma, sebagai salah satu tax center binaan Kanwil DJP Jabar III. Tax Center IAI Tazkia kerap berkomunikasi dengan Universitas Gunadarma yang telah lebih dahulu berdiri, sehingga lebih berpengalaman. Maka tidak heran, konsistensi program yang digaungkan merupakan manifestasi dari semangat kolaborasi bersama membangun kesadaran pajak sukarela.

Baca Juga: “Tax Center” Perlu Dukungan Rektorat

“Pada awal-awal kami merekrut 60 relawan pajak (2019–2020). Universitas Gunadarma memberikan pelatihan untuk datang ke Tax Center IAI Tazkia. Hari berikutnya, baru kesempatan pelatihan diisi oleh Tim Penyuluh Humas Kanwil DJP Jabar III. Pelatihan itu berjalan satu minggu sampai akhirnya mereka dikukuhkan sebagai relawan pajak, begitu sinergi yang membantu kami,” ungkap Tutut.

Tax Center IAI Tazkia juga menyampaikan harapan dibidang penelitian perpajakan. Diharapkan DJP dapat membentuk tim peneliti yang terdiri dari gabungan dosen pada tax center dari perguruan tinggi masing-masing kanwil. Tim peneliti ini didorong untuk menghasilkan riset yang mendukung DJP dalam mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Misalnya, mau melakukan penelitian tentang pajak karbon. DJP diharapkan menyediakan data yang berkaitan dengan pajak karbonnya. Nah tim penelitinya atau dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di tax center ini, bisa menghasilkan berapa banyak penelitian di tahun itu. Penelitian ini tentunya diharapkan akan memberi hasil yang lebih akurat dan mendalam karena data diberikan oleh DJP langsung,” harap Tutut.

Continue Reading

Populer