Connect with us

Topic

Tarif Boleh Turun, Asal Basis Diperluas

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Penurunan tarif PPh Badan masih dimungkinkan asalkan dibarengi kebijakan lain agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Terdapat beberapa poin penting yang akan masuk dalam RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi, mulai dari pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi menjadi 20 persen, perubahan sanksi dalam SPT dan faktur pajak, aturan pajak digital, dan kebijakan perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal itu, praktisi perpajakan yang juga CEO Pratama Indomitra, Prianto Budi Santoso mengungkapkan, melihat tren di dunia, penurunan tarif PPh memang dapat memberikan daya tarik untuk melakukan investasi. Selain itu, penurunan tarif pajak juga bisa meminimalisasi praktik-praktik penghindaran pajak. Sebab, perusahaan akan mencari cara supaya membayar pajak lebih kecil di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi. Adanya transfer pricing, thin capitalization, hingga memindahkan kedudukan usahanya adalah karena alasan tarif pajak. Google, misanya, memilih hengkang dari Amerika, dan berlabuh di Irlandia. Alasan utamanya, tarif pajak di Irlandia lebih rendah ketimbang di Amerika.

Prianto berpendapat, penurunan tarif pajak di Indonesia masih dimungkinkan. Namun, kebijakan itu mesti dibarengi perluasan basis pajak agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

“Saya sih melihat suatu keniscayaan tarif pajak turun. Tinggal nanti basis pajaknya diperluas. Isunya, kan, objek pajaknya akan diperluas—walaupun belum. Sehingga ujungnya tetap target penerimaan pajaknya bisa terpenuhi juga,” kata Prianto saat di temui Majalah Pajak pada Kamis (26/09) di Kantor Pusat IKPI.

Ia mencontohkan, pemerintah Singapura juga memberlakukan tarif pajak murah. Namun, basis pajaknya diperluas sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih banyak.

Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di manapun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama

Tak perlu aturan khusus

Menyoal perpajakan pada bisnis digital, Prianto menjelaskan, peraturan pajak yang ada sudah cukup bisa mengakomodasi sehingga saat ini belum perlu diberikan aturan khusus. Karena baik secara on-line maupun off-line, aturannya sudah ada.

“Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di mana pun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama,” jelasnya.

Prianto juga menanggapi rencana pemerintah untuk membuat aturan pemajakan perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook. Seperti kita tahu, Kementerian Keuangan sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pajak digital. Dalam RUU itu, salah satunya pemerintah akan mengubah definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Definisi BUT tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Artinya, meski mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajak tetap ada karena ada significant economic present. Prianto berpendapat, karena terdapat objek dan ada transaksi, maka salah satu caranya adalah menarik mereka menjadi subjek pajak dalam negeri melalui anak usahanya.

“Nah, ini, kan, salah satu contoh pengertian BUT diperluas sehingga nanti pelaku digital ekonomi bisa memungut, setor, lapor,” jelasnya.

Dalam perumusan sebuah RUU, Prianto mafhum bahwa dalam perjalanannya akan selalu menemukan plus-minus, dan pro-kontra. Akibatnya, peraturan yang sudah ideal menjadi tidak ideal. Oleh karena itu, alangkah baiknya menurutnya, teori perubahan peraturan mengikuti teori medan gaya magnet.

“Nah, ini tergantung nanti penyelarasan antara pihak. Tolak menolak atau nanti akhirnya klop. Kalau klop, semua akan berimbas, akan ada efek domino,” ujarnya.

Founder Pratama Indomitra ini berharap, Undang-Undang Perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan; kepastian hukum supaya terhindar dari tax disputes; prinsip ease of administratif, sehingga administrasi dan kepatuhan bisa efektif; dan prinsip revenue adequacy agar penerimaan pajak dapat memenuhi target.—Heru Yulianto

Topic

Wabah Pendek Berdampak Panjang

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Semua—dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa harus saling bantu dan bergerak bersama menerapkan disiplin di segala aspek kehidupan.

 

Pandemi virus korona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah memunculkan peradaban baru yang menuntut semua pihak untuk mengubah pola atau cara lamanya dengan cara baru agar bisa mengikuti berbagai perubahan dan tak terempas zaman. Pakar manajemen yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengemukakan, situasi yang terjadi di masa pandemi ini menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi di tengah imbauan penerapan jaga jarak (physical distancing) dalam segala kegiatan di ruang publik.

“Kegiatan bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah mendorong pemanfaatan teknologi on-line meeting secara pesat. Para orang tua, anak-anak, maupun pekerja bisa belajar menggunakan teknologi secara produktif,” tutur Rhenald dalam webinar yang diselenggarakan Mahir Academy by Rumah Perubahan bertema “The Outbreak: Challenges and Opportunities”, Selasa (24/3).

Pendiri Yayasan Rumah Perubahan ini memaparkan, dampak wabah korona memang menghantam semua sektor usaha. Namun, imbuhnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

Pandemi korona yang sudah menyebar ke seluruh dunia telah menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang luar biasa. Banyak negara kewalahan menghadapi bencana pandemi ini, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Oleh karenanya ia mendorong semua pihak untuk saling membantu di tengah suasana sulit seperti saat ini dan bergerak bersama-sama mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat hingga media massa.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

“Butuh kolaborasi besar-besaran untuk melalui masa-masa penuh tantangan seperti ini,” ujarnya.

Prioritas

Ia mengingatkan pentingnya memprioritaskan kalangan pekerja informal dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok yang paling rentan terdampak secara ekonomi.

“Yang paling rentan terdampak adalah sektor informal atau UMKM yang hidupnya mengandalkan perputaran uang harian. Kelompok ini harus menjadi prioritas untuk dibantu,” paparnya.

Rhenald mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menerapkan strategi realokasi anggaran guna membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal atau UMKM. Strategi itu untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat sumber daya yang cukup untuk bertahan di tengah situasi sulit.

Menurutnya, pelaku usaha skala besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk bertahan di tengah turunnya permintaan.

“Dengan memprioritaskan bantuan pada masyarakat bawah, pemerintah bisa menjaga daya beli, sekaligus menggerakkan pasar. Jika permintaan barang dan jasa terjaga, pelaku usaha skala besar juga akan terbantu,” urainya.

Rhenald berpandangan, wabah korona yang mulai merebak pada 20 Januari 2020 dengan episentrum di wilayah Wuhan, Tiongkok tersebar begitu cepat ke berbagai belahan dunia oleh globalisasi dan konektivitas transportasi.

Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021-2031.

“Korona ini memiliki karakter short-term outbreak. Wabahnya bersifat sementara. Seperti tsunami, kejadiannya singkat, tapi dampaknya luar biasa,” kata Rhenald.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Adaptasi

Era kenormalan baru (new normal) menuntut kalangan pelaku usaha untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan yang muncul setelah adanya pandemi virus korona. Analis ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengemukakan, langkah adaptasi oleh dunia usaha ini perlu dilakukan seiring dengan penerapan protokol COVID-19 di tengah upaya kalangan peneliti kesehatan dalam menemukan vaksin untuk menangkal dan menyembuhkan serangan virus korona di tubuh manusia.

“Mau tidak mau pelaku usaha harus mengikuti protokol baru dan segera beradaptasi dengan pandemi ini, seperti mendorong transaksi nontunai, penggunaan masker hingga pemeriksaan kesehatan,” jelas Rendy melalui surat elektronik kepada Majalah Pajak, Jumat (8/5).

Menurutnya, protokol penggunaan transaksi nontunai akan menjadi tantangan di tengah rendahnya literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menggiatkan kembali literasi keuangan di seluruh Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga desa dengan memanfaatkan agen laku pandai yang saat ini tersebar luas di pelosok daerah.

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok di bidang perdagangan yang berdampak pada ikut melemahnya kinerja dagang pelaku usaha dalam negeri yang bergantung pada pasar ekspor. Untuk itu perlu upaya diversifikasi negara mitra dagang sebagai tujuan ekspor selain Tiongkok.

“Pelajaran dari adanya Covid ini adalah perlunya diversifikasi negara tujuan ekspor seperti Australia, yang secara ukuran ekonomi relatif besar dan secara geografis juga relatif dekat. Apalagi Indonesia juga baru menandatangani kerja sama dengan Australia,”paparnya.

Rendy menuturkan, perkiraan lamanya waktu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat beragam di antara para analis maupun ekonom. Sebagian ekonom memperkirakan periode pemulihan bisa lebih dari satu tahun, tetapi ada juga yang mengatakan periode recovery berada antara tahun 2021–2031 sebelum ekonomi kembali berjalan normal seperti sebelum terjadinya pandemi.

Seiring ketidakpastian ini, jelasnya, maka proses mitigasi pemerintah dalam menyambut new normal economy menjadi penting. Langkah yang perlu ditempuh juga harus komprehensif, misalnya meningkatkan anggaran kesehatan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya protokol pencegahan penyebaran untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat hingga kebutuhan alternatif pembiayaan anggaran di tengah semakin membesarnya belanja, baik untuk kesehatan maupun proses pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Suntikan Dana untuk Perusahaan Pelat Merah dan Harapan Pemulihan Ekonomi

“Untuk masyarakat, kuncinya adalah disiplin menjalankan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi bahkan setelah pandemi ini selesai. Ini tidak mudah memang, tapi jika dilakukan bersama akan terasa lebih ringan,”ujarnya.

Sektor paling terdampak

Ia menganalisis dua sektor yang terdampak sangat parah oleh pandemi korona, yakni manufaktur dan sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti transportasi, akomodasi hingga industri makanan dan minuman. Di sektor manufaktur, paparnya, perlemahan sudah terlihat pada Maret silam ketika Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan dari level 50 pada Februari menjadi 45 dan di bulan April turun lagi menjadi 27. Perlambatan ini tidak terlepas dari menurunnya permintaan dan juga terganggunya kinerja dagang Indonesia sehingga mengganggu sektor manufaktur.

“Untuk sektor pariwisata, jelas karena pembatasan aktivitas masyarakat akhirnya berdampak terhadap berkurangnya kunjungan ke daerah wisata dan akhirnya bermuara pada perlambatan pertumbuhan sektor-sektor terkait lainnya,” urai Rendy.

Ia mencontohkan sektor transportasi angkutan berbasis rel yang pada Q1-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan hingga minus 14 persen. Sementara angkutan udara mengalami kontraksi hingga minus 22 persen. Penurunan jumlah penumpang secara drastis terjadi akibat adanya pembatalan perjalanan kereta api dan pesawat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sementara untuk jasa akomodasi dan industri makanan dan minuman, ungkapnya, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhannya mengalami kontraksi hingga minus 3 persen yang disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan mancanegara hingga pembatalan berbagai kegiatan seperti rapat ataupun pertemuan di hotel, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

“Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan pemerintah seperti pemberian insentif pajak. Namun khusus sektor pariwisata, pemerintah dan asosiasi terkait perlu menumbuhkan lagi kepercayaan wisatawan untuk kembali berwisata dengan protokol yang baru. Peran influencer juga akan turut berdampak pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata,” ujarnya.

Stimulus fiskal

Rendy mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengucurkan dana stimulus khususnya insentif fiskal dalam jumlah cukup signifikan dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, yaitu tercatat sekitar 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, dana insentif yang disalurkan Pemerintah Tiongkok hanya sebesar 1,2 persen terhadap PDB, Korea Selatan sebesar 0,8 persen terhadap PDB dan India tercatat 0,5 persen terhadap PDB.

“Beragam kebijakan dalam pelonggaran pajak untuk sektor manufaktur dan 18 sektor tambahan bisa memberikan sedikit ruang bagi cashflow para pelaku usaha,” tuturnya.

Rendy mengingatkan, dampak pandemi bukan hanya pada sisi suplai melainkan juga permintaan. Artinya bukan hanya pelaku usaha saja yang terdampak, tapi juga masyarakat luas sehingga melemahnya permintaan menjadi tak terhindarkan. Untuk itu pemerintah juga perlu fokus menjalankan strategi kebijakan yang jelas dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah.

“Saat ini kebijakan pemerintah masih terbatas di masyarakat miskin saja melalui bantuan sosial. Namun upaya untuk menjaga daya beli melalui cash transfer belum banyak terlihat. Padahal, cash transfer menurut Bank Dunia merupakan kebijakan yang lebih tepat khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia,” paparnya.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Menurutnya, rangkaian kebijakan fiskal yang sudah digulirkan pemerintah juga perlu diimbangi dengan kebijakan di sisi moneter dan keuangan. Ia mencontohkan kebijakan restrukturisasi kredit yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari 110 bank yang ada saat ini, ungkapnya, baru 74 bank yang menjalankan kebijakan restrukturisasi. Padahal dalam situasi seperti ini pengajuan restrukturisasi pasti meningkat karena banyak pelaku usaha yang harus melakukan konsolidasi pada laporan keuangan karena pendapatan yang tergerus seiring berkurangnya permintaan.

Sementara untuk sisi moneter, imbuhnya, pelonggaran likuiditas perlu terus dilakukan Bank Indonesia agar potensi pembiayaan usaha baru di tengah pandemi bisa dilakukan dengan mudah.

Target investasi tak tercapai

Rendy menuturkan, dampak pandemi korona tidak hanya terjadi di sektor perdagangan saja melainkan juga investasi sehingga imbasnya akan sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam hal investasi langsung, paparnya, salah satu sumber investor utama Indonesia adalah Tiongkok. Bahkan pada 2019 lalu Tiongkok menggeser Jepang di peringkat ke-2 sebagai negara dengan jumlah investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar di Indonesia. Sementara perekonomian Tiongkok sangat terdampak negatif dengan adanya COVID-19 ini. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada akhir 2020 akan melambat jadi hanya 1,2 persen setelah pada tahun lalu berada pada kisaran 6 persen.

Perlambatan ekonomi tentu akan berdampak pada proses konsolidasi ekonomi di dalam negeri Tiongkok dan sedikit banyak turut memengaruhi target investasi di Indonesia. Selain Tiongkok, dua negara lain yang menyumbang angka FDI yang besar yakni Singapura dan Jepang juga terdampak COVID-19. Sehingga target investasi di Indonesia tahun 2020 berpotensi tidak akan tercapai. Hal ini akhirnya akan bermuara terhadap capaian kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan karena porsi investasi terhadap PDB Indonesia merupakan porsi terbesar ke-2 setelah konsumsi.

“Kami memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2020 maksimal akan mencapai 2 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5 persen,” jelas Rendy

Lanjut baca

Topic

Situasi Krisis dan Potensi Sengketa Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. TaxPrime

Dalam situasi serba-tidak normal, dampak pandemi COVID-19 terhadap “transfer pricing” kian nyata. Beberapa hal menimbulkan potensi sengketa perpajakan.

 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti menggugurkan harapan pemulihan ekonomi akibat perang dagang yang baru dirintis. Pandemi justru semakin melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia karena terbatasnya interaksi sosial akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan kenormalan baru (new normal) telah membentuk pola konsumsi dan budaya kerja serba-digital

Menurut Senior Advisor Transfer Pricing and International Tax sekaligus Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo Hartono, dalam situasi serba-tidak normal tersebut, dampak COVID-19 terhadap transfer pricing semakin nyata karena hal ini menimbulkan tiga isu.

Pertama, perubahan kebijakan harga transfer akibat disrupsi rantai pasokan barang/jasa. Kedua, penurunan permintaan. Ketiga, dampak signifikan terhadap pasar keuangan yang dapat memengaruhi peningkatan biaya pendanaan. Keseluruhan isu-isu perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

“Maka dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya dengan baik dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Wawan, melalui Google Meeting, pada Senin Sore (18/5).

Penanggung risiko kerugian

Berdasarkan prinsip kewajaran, suatu remunerasi seharusnya sejalan dengan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, dalam situasi normal, kebijakan harga memainkan peranan dalam pengalokasian laba kepada masing-masing entitas dalam rantai pasokan sejalan dengan penciptaan nilai yang dihasilkan.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Dalam struktur grup perusahaan multinasional, pada umumnya ditemui entitas dengan risiko dan fungsi yang terbatas seperti contract manufacturers, toll manufacturers, dan limited risk distributors. Entitas tersebut diberikan kewenangan pengambilan keputusan yang terbatas, namun konsekuensinya terlindungi dari dampak negatif maupun positif dari terealisasinya suatu risiko.

Dalam situasi normal, entitas dengan fungsi dan risiko terbatas seharusnya menerima laba yang relatif rendah dibandingkan entitas dengan fungsi dan risiko penuh. Dalam situasi krisis, di mana perusahaan lainnya dalam grup usaha dengan fungsi dan risiko penuh mengalami kerugian, maka konsep bahwa perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tetap dijamin untuk memperoleh laba yang relatif rendah tapi stabil, dapat dipertanyakan.

Dalam situasi krisis seperti ini tentunya perusahaan multinasional mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kebijakan tersebut antara lain desentralisasi dan/atau perubahan kebijakan harga. Sangat dimungkinkan perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mengambil kebijakan darurat dan sementara untuk menjaga kelangsungan usaha. Dalam kondisi demikian apakah perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tersebut harus menanggung risiko kerugian? Untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memang menanggung risiko, maka analisis lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut mengendalikan risiko dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko.

Selanjutnya, terkait penerapan ex-ante, penetapan harga transfer transaksi afiliasi untuk tahun pajak 2020 didasarkan pada kondisi pembanding pada saat pra-krisis. Hal ini menyebabkan rentang kewajaran untuk menentukan remunerasi perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas cenderung lebih besar dari pada perusahaan independen dalam situasi yang sebanding.

Untuk mengatasi keterbatasan pembanding, Wawan mengusulkan  solusi. Pertama, penggunaan profit level indicator di tingkat laba kotor karena harga pokok penjualan sebagian besar bersifat biaya variabel yang tidak terpengaruh kondisi krisis. Kedua, penggunaan full range data pembanding yang diterima. Ketiga, perubahan strategi pencarian pembanding seperti misalnya menerima data pembanding yang rugi. Keempat, perubahan periode analisis. Kelima, penyesuaian data pembanding sebagaimana diatur Paragraf 3.47 – 3.54 OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) 2017.

Namun, masing-masing solusi di atas memiliki ketidaksempurnaan dan hambatan dalam penerapannya. Sebagai contoh ketentuan perundangan yang berlaku masih menganut penggunaan interquartile range sebagai rentang kewajaran. Oleh karena itu, diperlukanlah pedoman kebijakan transfer pricing yang relevan di dalam situasi krisis dari otoritas pajak yang dapat memberikan panduan bagi perusahaan multinasional dalam melakukan perubahan kebijakan harga dan mencegah potensi sengketa perpajakan.

Kondisi kontraktual

Dalam melakukan perubahan kebijakan transfer pricing, perusahaan multinasional perlu meninjau kembali ketentuan dalam perjanjian terkait transaksi afiliasi yang masih berlaku sesuai dengan paragraf 1.77, 1.78, 1.88 dan 1.89 OECD TPG 2017 yang pada prinsipnya menyatakan kondisi kontraktual menjadi dasar dalam pemahaman akan alokasi fungsi dan risiko serta dalam hal ketidaksesuaian antara ketentuan kontraktual tersebut dengan perilaku aktual maka alokasi risiko berdasarkan perilaku aktual harus digunakan sebagai dasar dalam analisis kewajaran.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Klausul terkait keadaan kahar dan penghentian kontrak merupakan hal-hal yang harus diperhatikan jika perusahaan multinasional hendak meninjau ulang apakah perubahan kebijakan harga telah tercakup dalam perjanjian, kondisi yang mendasari perubahan kebijakan harga tersebut, kemungkinan renegosiasi perubahan harga barang atau jasa dalam situasi tertentu di antaranya pandemi COVID-19, dan lain-lain.

Transaksi jasa intragrup

Transaksi pemberian jasa intragrup di dalam kondisi krisis dapat menimbulkan beberapa isu bagi Wajib Pajak (WP). Pertama, terhambatnya pelaksanaan pemberian beberapa jasa intragrup yang dapat menyebabkan masalah dalam pengujian eksistensi jasa tersebut. Kedua, tantangan tentang alokasi biaya yang ditimbulkan dari restrukturisasi dan pemulihan kondisi bisnis.

Dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya.

Terkait isu pertama diperlukanlah perubahan kebijakan harga di antaranya berdasarkan aktivitas aktual atau renegosiasi terhadap margin atas biaya aktual dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran. Terhadap permasalahan kedua, identifikasi atas penerima manfaat secara langsung dari kebijakan restrukturisasi tersebut sangat penting dalam pengalokasian biaya terkait kepada penerima manfaat tersebut.

Royalti dan transaksi lisensi

Pada prinsipnya penerima lisensi mengharapkan bahwa penggunaan aset tak berwujud dapat meningkatkan posisi komersial antara lain peningkatan penjualan dan/atau penurunan biaya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba. Jika royalti tetap dibebankan pada saat krisis yang menyebabkan semakin tergerusnya laba bahkan kerugian maka manfaat aset tak berwujud bagi penerima lisensi dapat dipertanyakan oleh otoritas pajak. Solusi terhadap permasalahan ini adalah mengevaluasi kebijakan harga transfer yang ditetapkan apakah sejalan dengan manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima lisensi.

Metode analisis dan pendekatan pengujian

Terkait dengan metode analisis, Wawan menegaskan bahwa analisis transfer pricing yang andal harus didasarkan pada penggambaran akurat akan kondisi transaksi afiliasi khususnya dalam kondisi krisis di antaranya informasi dan penjelasan bahwa kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan merupakan genuine losses.

Ia lantas menyarankan agar penggunaan metode transfer pricing dalam pengujian transaksi afiliasi didasarkan pada analisis kesebandingan. Dalam situasi krisis seperti ini, bila data pembanding di tingkat harga tersedia, seperti komoditas, maka data pembanding tersebut secara sempurna menggambarkan kondisi ekonomi terkini.

Selanjutnya, metode comparable uncontrolled price (CUP) dengan menggunakan harga kuotasi pasar merupakan metode yang paling andal untuk transaksi komoditas sesuai paragraf 2.18-2.22 OECD TPG 2017. Karena harga tersebut mencerminkan kondisi ekonomi paling aktual, maka dimungkinkan tidak diperlukan terjadinya perubahan kebijakan harga dalam situasi krisis ini.

Wawan menjelaskan bahwa tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi pembanding menjadi faktor yang krusial dalam menentukan apakah pengujian segregasi atau agregasi yang harus diterapkan.

“Jika Wajib Pajak tetap menggunakan pendekatan agregasi untuk menguji seluruh transaksi afiliasi, padahal pengujian secara segregasi dapat dilakukan maka pengujian tersebut menimbulkan tidak tergambarnya faktor-faktor penyebab kerugian yang terjadi saat krisis akibat COVID-19, dan menimbulkan ketidakakuratan hasil analisis,’  imbuh Wawan.

Dokumentasi dan APA

Dokumentasi yang komprehensif disertai dokumen pendukung yang cukup atas restrukturisasi bisnis dan perubahan kebijakan harga sebagai akibat pandemi, sangatlah diperlukan. Hal tersebut berguna bagi WP untuk menginformasikan dampak krisis terhadap transaksi afiliasi kepada Otoritas Pajak.

Selanjutnya, bagi WP yang memiliki (APA) Advance Pricing Agreement dengan otoritas pajak, maka WP perlu berdiskusi dengan otoritas pajak mengenai amandemen poin-poin yang telah disepakati di antaranya perubahan asumsi kritikal.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Manajemen arus kas

Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi Supply Chain Management (SCM) dalam suatu perusahaan multinasional. Tantangan SCM tersebut disebabkan terjadinya volatilitas harga, turunnya produktivitas dan turunnya permintaan dari pelanggan.

 Director of Transfer Pricing Compliance and International Tax Taxprime, Dewo mengatakan, secara umum kondisi bisnis yang tidak menentu dan perlambatan secara ekonomi menyebabkan WP sedang memfokuskan pada pengelolaan cash flow dan pendanaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. WP juga akan mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman baik dari pihak afiliasi maupun dari pihak independen/bank yang dapat menimbulkan konsekuensi transfer pricing.

Terkait pinjaman dari pihak afiliasi yang disepakati dalam masa COVID-19, WP tetap perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran. Di antaranya, hak dan kewajiban yang disepakati serta kebijakan harga atas transaksi tersebut apakah juga sejalan dengan perilaku pihak independen dalam kondisi yang sebanding.

“Karena prinsipnya dalam transaksi afiliasi, analisis kewajaran dilakukan untuk memetakan dan membandingkan dengan bagaimana perspektif bisnis dalam keadaan sebanding juga terjadi. Ketika pihak afiliasi meminta pinjaman dari pihak afiliasi lainnya, maka analisis kewajaran dalam penetapan harga bunga pinjaman seharusnya juga pasti menghitung risiko gagal bayar—apakah bisnisnya rentan terhadap COVID-19 atau tidak,” jelas Dewo.

Menurut Dewo, bila pihak afiliasi berupaya mendapatkan pinjaman dari pihak bank independen dan ternyata pihak afiliasi itu belum bankable, yang biasa dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata pemberi pinjaman adalah dengan cara mendapatkan garansi dari pihak afiliasi. Garansi tersebut dapat berupa garansi yang implisit maupun eksplisit. Dalam kondisi yang sebanding, pihak independen dalam memberikan garansi tersebut akan meminta remunerasi berupa guarantee fee sejalan dengan fungsi yang dilakukan dan risiko yang dihadapinya.

“Namun, sekali lagi tanpa assessment dan dokumentasi yang lengkap, transaksi afiliasi atas garansi pinjaman tersebut juga memberikan risiko tambahan kepada WP ketika menghadapi pemeriksaan pajak,” imbuh Dewo.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Lanjut baca

Topic

Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

DJP mengakselerasi program layanan berbasis elektronik sekaligus menerapkan pemajakan industri digital.

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat realisasi program layanan perpajakan 3C atau Click, Call, Counter (3C) demi menghadapi era kenormalan baru atau tatanan baru. Padahal berdasarkan rencana strategis, program 3C baru sepenuhnya dapat terlaksana di tahun 2021 dan 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, 3C maksudnya Wajib Pajak (WP) dapat memanfaatkan layanan perpajakan dari website (Click), jika mengalami kendala WP menghubungi pusat panggilan yang digawangi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan atau KLIP DJP (Call). Apabila sangat membutuhkan layanan langsung, WP dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak/KPP (Counter). Singkatnya, urusan perpajakan diharapkan rampung tanpa tatap muka dengan petugas pajak, sehingga menyambangi KPP adalah opsi terakhir.

Tidak tatap muka

“Ekonomi harus kembali berjalan normal, layanan harus menyesuaikan. Pandemi ini memberikan pembelajaran bagi perpajakan secara umum bahwa banyak interaksi bisa secara saluran elektronik. Tidak perlu tatap muka, bahkan dokumen dikirim melalui pos bisa dikurangi. Oleh, karena itu program 3C kita sedang akselerasi,” kata Hestu, melalui telepon, pada Jumat Malam (29/5).

Optimalisasi layanan pusat panggilan (call center) dilakukan dengan menambah tugas KLIP menjadi pengelola proses transaksional perpajakan, seperti permohonan perubahaan data WP Orang Pribadi, perubahan WP Badan, aktivasi WP Non-Efektif (NE), dan penetapan WP NE. Wewenang ini di terapkan secara bertahap di tahun 2020.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Sebelumnya, KLIP hanya memiliki kewenangan menerima pengaduan dan menyampaikan informasi perpajakan melalui Kring Pajak (1500200), twitter (@kring_pajak), live chat (pajak.go.id), dan surel (informasi@pajak.go.id). Informasi perpajakan ini berupa pengingat penyampaian SPT Tahunan dan kampanye pembayaran pajak sebelum jatuh tempo kepada WP penerima surat tagihan pajak. Sepanjang 2018 KLIP menerima 659.494 telepon masuk dan menindaklanjuti 152.025 data WP.

Selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), KPP Pratama menambah minimal 10 saluran telepon untuk melayani WP. KPP pun membuka kelas pajak secara daring. Materi kelas pajak meliputi bimbingan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sosialisasi insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, atau layanan perpajakan lainnya.

“Teman-teman KPP bergerak cepat menyesuaikan pola kerja. Mereka membuka bimbingan pengisian SPT Tahunan, sosialisasi aturan lewat kelas-kelas on-line. Wajib Pajak juga harus terbiasa dengan layanan tanpa tatap muka—biasanya AR mendampingi secara langsung di KPP, sekarang hanya on-line. Hasilnya penyampaian SPT Tahunan kemarin sudah 97 persen e-filing,” kata Hestu.

Sementara ini pelayanan tatap muka baru akan diberlakukan setelah 14 Juni 2020. Pelayanan pun tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No, SE-30/PJ/2020 yang dikeluarkan pada 27 Mei lalu.

“Kita sedang mempersiapkan. Pertama, pegawai sudah mulai masuk bertahap. Per 2 Juni sudah masuk 25 persen (pegawai), nanti tanggal 15 baru 50 persen, setelahnya kita menyesuaikan ketentuan apakah 100 persen. Kita sekarang sedang memformulasikan bagaimana interaksi pegawai dengan WP. Kalau semua sudah siap akan kami sosialisasikan,” kata Hestu.

Di samping itu, DJP tengah membangun sistem informasi perpajakan atau Core Tax System sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP). Pembaruan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid III dalam pengembangan sistem informasi teknologi yang andal dan pengolahan data perpajakan yang akurat.

Hestu mengatakan, melalui KMK-939/KMK.03/2019 tanggal 27 Desember 2019 Menteri Keuangan telah memilih PT Pricewaterhouse Coorpers Consulting Indonesia (PwC Indonesia) sebagai pelaksana lelang untuk system integrator. Rencananya proses lelang dapat rampung pada akhir 2020 dan memulai pengembangan sistem pada tahun berikutnya. Secara umum, sistem Core Tax nantinya akan memperkuat integrasi layanan mulai dari pendaftaran WP, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan.

Potensi sengketa transfer pricing dapat meningkat karena lebih dari separuh transaksi internasional merupakan transaksi antara mereka yang memiliki hubungan istimewa.

“Konteks Core Tax arahnya ke sana. Pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, diperkuat. Prosesnya masih berjalan sesuai rencana. Sambil menunggu pembaruan, sistem sekarang sudah berjalan baik,” jelas Hestu.

Baca Juga: DJP Mulai buka Layanan Tatap Muka, Sejumlah Prosedur Pun Diterapkan

 

Level playing field

Terkait aturan pemajakan, pemerintah sudah memberikan beragam insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU juga menyoal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen atas pembelian produk digital dari luar negeri yang dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Selanjutnya tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur di PMK Nomor 48/PMK.03/2020.

“Jadi, PPN itu sudah ada di omnibus law, kita sudah sampaikan ke DPR Maret 2020. Sesuai rencana baru akan dibahas tahun depan. Tapi situasi yang mendesak PMSE dimasukkan dalam UU (Nomor 2/2020) supaya memberikan level playing field bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku dalam negeri maupun luar negeri, antara usaha konvensional dan digital,” jelas Hestu.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital impor seperti streaming musik dan film, aplikasi, permainan on-line, dikenakan 10 persen dan dipungut langsung oleh PMSE yang telah ditunjuk DJP. Penunjukan PMSE akan berlaku 1 Juli 2020 dan PMSE mulai memungut PPN dari WP pada Agustus 2020.

“Misalnya, selama ini orang iklan di majalahpajak.net dipungut PPN oleh media tadi. Tapi kalau orang pasang iklan di yahoo.com misalnya, kan punya luar negeri, PPN-nya sebenarnya ada, tapi yang nyetor si pemasang iklan sendiri. Ini biasanya enggak efektif. Oleh karena itu, yang luar negeri ini sekarang kita tunjuk sebagai pemungut PPN, setor ke pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Kendati demikian, DJP belum memperkirakan potensi pajak dari pemberlakuan aturan teranyar itu. Sebab menurut Hestu, belum ada data yang valid terkait pengguna jasa layanan digital impor. Oleh karenanya DJP akan segera bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk saat ini kita belum bisa sampaikan seberapa besarnya. Fokus kita agar aturan PMSE berjalan dulu untuk menciptakan kesetaraan antarpelaku usaha. Harapannya tentu penerimaan dari PPN ini dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi,” tutup Hestu.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengungkapkan, PMK Nomor 48 telah disosialisasikan kepada 290 perwakilan usaha dari 11 yurisdiksi melalui webinar, pada Jumat Pagi (29/5). Yurisdiksi itu antara lain Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jepang, Swedia, Hongkong, Singapura, dan Inggris.

“Respons mereka sangat positif dan akan melaksanakan kewajibannya, khususnya terkait kewajiban pungutan PPN, penyetoran, dan pelaporannya. Dalam public consultation tersebut yang ditanyakan oleh chambers terkait tata cara dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan,” ungkap John, pada Selasa Pagi (3/6).

Sejatinya aturan serupa sudah banyak diterapkan di negara- negara lain, seperti di Australia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. “Ini bukan sesuatu yang baru untuk mereka,” imbuhnya.

Saat ini forum-forum internasional tengah membahas soal proses bisnis perpajakan menghadapi kenormalan baru. Forum yang baru saja terlaksana adalah Forum Tax Administration dan Working Party II pada (2/5) dan Belt and Road Initiative Tax Administration and Mechanism pada (2/6).

“Pada prinsipnya semua yurisdiksi menerapkan peraturan yang hampir sama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk peraturan new normal sedang dilakukan diskusi, salah satunya terkait measures for employee protection,kata John.

Terkait dengan pertukaran data otomatis (Automatic Exchange of Information/AeoI) dari otoritas pajak luar negeri. DJP memberikan relaksasi penundaan laporan informasi keuangan selama dua bulan di era kenormalan baru. John juga memperkirakan kondisi pandemi bisa berpengaruh meningkatkan potensi penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.

“Potensi sengketa transfer pricing dapat meningkat karena lebih dari separuh transaksi internasional merupakan transaksi antara mereka yang memiliki hubungan istimewa dan hal-hal teknis lainnya misalnya pemilihan data pembanding atau comparable,jelasnya.

Namun, untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau Matual Agreement Procedure (MAP) dan Kesepakatan Harga Transfer Advance Pricing Agreement (APA). Upaya ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dalam melaksanakan rencana aksi 14.

Baca Juga: Di ASEAN, Indonesia paling Siap Hadapi BEPS

John menjelaskan manfaat APA bagi DJP dan WP, yaitu memberikan kepastian hukum, mengeliminasi terjadinya pajak berganda, mencegah terjadinya sengketa transfer pricing.

“Tidak kalah penting APA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia karena komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa transfer pricing yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya tarik investasi,” tambahnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News3 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News3 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News3 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News4 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News5 hari lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Breaking News7 hari lalu

Situasi Pandemi Tidak Menurunkan Kualitas Kinerja EBA-SP SMF

Meski dalam situasi pendemi Covid-19, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF  (Persero), kinerja keuangan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) masih...

Breaking News1 minggu lalu

Menkeu: Kami Harus Mundur 5 Tahun Terkait “Poverty Reduction” karena Pandemi

Pandemi global Covid-19 telah pada enam bulan terakhir telah menimbulkan darurat kesehatan dan perekonomian di banyak negara. Covid-19 setidaknya mempengaruhi...

Breaking News2 minggu lalu

Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah prestasi membanggakan...

Trending