Connect with us

Topic

Tarif Boleh Turun, Asal Basis Diperluas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Penurunan tarif PPh Badan masih dimungkinkan asalkan dibarengi kebijakan lain agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Terdapat beberapa poin penting yang akan masuk dalam RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi, mulai dari pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi menjadi 20 persen, perubahan sanksi dalam SPT dan faktur pajak, aturan pajak digital, dan kebijakan perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal itu, praktisi perpajakan yang juga CEO Pratama Indomitra, Prianto Budi Santoso mengungkapkan, melihat tren di dunia, penurunan tarif PPh memang dapat memberikan daya tarik untuk melakukan investasi. Selain itu, penurunan tarif pajak juga bisa meminimalisasi praktik-praktik penghindaran pajak. Sebab, perusahaan akan mencari cara supaya membayar pajak lebih kecil di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi. Adanya transfer pricing, thin capitalization, hingga memindahkan kedudukan usahanya adalah karena alasan tarif pajak. Google, misanya, memilih hengkang dari Amerika, dan berlabuh di Irlandia. Alasan utamanya, tarif pajak di Irlandia lebih rendah ketimbang di Amerika.

Prianto berpendapat, penurunan tarif pajak di Indonesia masih dimungkinkan. Namun, kebijakan itu mesti dibarengi perluasan basis pajak agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

“Saya sih melihat suatu keniscayaan tarif pajak turun. Tinggal nanti basis pajaknya diperluas. Isunya, kan, objek pajaknya akan diperluas—walaupun belum. Sehingga ujungnya tetap target penerimaan pajaknya bisa terpenuhi juga,” kata Prianto saat di temui Majalah Pajak pada Kamis (26/09) di Kantor Pusat IKPI.

Ia mencontohkan, pemerintah Singapura juga memberlakukan tarif pajak murah. Namun, basis pajaknya diperluas sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih banyak.

Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di manapun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama

Tak perlu aturan khusus

Menyoal perpajakan pada bisnis digital, Prianto menjelaskan, peraturan pajak yang ada sudah cukup bisa mengakomodasi sehingga saat ini belum perlu diberikan aturan khusus. Karena baik secara on-line maupun off-line, aturannya sudah ada.

“Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di mana pun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama,” jelasnya.

Prianto juga menanggapi rencana pemerintah untuk membuat aturan pemajakan perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook. Seperti kita tahu, Kementerian Keuangan sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pajak digital. Dalam RUU itu, salah satunya pemerintah akan mengubah definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Definisi BUT tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Artinya, meski mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajak tetap ada karena ada significant economic present. Prianto berpendapat, karena terdapat objek dan ada transaksi, maka salah satu caranya adalah menarik mereka menjadi subjek pajak dalam negeri melalui anak usahanya.

“Nah, ini, kan, salah satu contoh pengertian BUT diperluas sehingga nanti pelaku digital ekonomi bisa memungut, setor, lapor,” jelasnya.

Dalam perumusan sebuah RUU, Prianto mafhum bahwa dalam perjalanannya akan selalu menemukan plus-minus, dan pro-kontra. Akibatnya, peraturan yang sudah ideal menjadi tidak ideal. Oleh karena itu, alangkah baiknya menurutnya, teori perubahan peraturan mengikuti teori medan gaya magnet.

“Nah, ini tergantung nanti penyelarasan antara pihak. Tolak menolak atau nanti akhirnya klop. Kalau klop, semua akan berimbas, akan ada efek domino,” ujarnya.

Founder Pratama Indomitra ini berharap, Undang-Undang Perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan; kepastian hukum supaya terhindar dari tax disputes; prinsip ease of administratif, sehingga administrasi dan kepatuhan bisa efektif; dan prinsip revenue adequacy agar penerimaan pajak dapat memenuhi target.—Heru Yulianto

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Harus Antisipasi Perubahan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

RUU perpajakan dan fasilitas perpajakan sudah menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Namun, aturan ekonomi digital belum termaktub di dalamnya sehingga perlu ada penyesuaian.

Rancangan Undang-Undang (RUU) di sektor perpajakan dan fasilitas perpajakan khususnya yang terkait dengan pajak digital menjadi fokus perhatian di parlemen. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Gusti Agung Rai Wirajaya mengemukakan, rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus bisa menjawab berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat seperti pesatnya perkembangan ekonomi digital saat ini sehingga memunculkan pola transaksi baru berbasis digital yang berbeda dengan pola konvensional.

Rai menjelaskan, RUU KUP yang telah diajukan pemerintah sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan dibahas di Komisi XI DPR RI. Namun, karena perkembangan era digital memunculkan banyak perubahan dalam transaksi bisnis maka pajak digital menjadi sorotan penting yang perlu dibahas dalam RUU. Adanya perkembangan baru di era ekonomi digital ini menurutnya perlu diakomodasi dalam RUU. Butuh pembahasan secara khusus sehingga tidak mungkin diselesaikan oleh anggota DPR di masa periode yang segera berakhir pada September 2019, sehingga akan diajukan lagi ke DPR di periode berikutnya untuk masa bakti 2019-2024.

“Di RUU KUP yang disodorkan kepada kami waktu itu pajak digital belum masuk, sehingga banyak yang complain. Aturan pajak dari transaksi digital ini penting,” kata Rai menjawab Majalah Pajak di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Bagaimana mau ‘menekan’ para pelaku usaha berbasis digital kalau undang-undangnya tidak menunjang. Jadi, RUU KUP, PPh dan PPN harus bisa mengantisipasi perubahan.

Sikapi perubahan

Rai berpandangan, aspek yang terkait dengan pajak digital perlu diatur dalam undang-undang untuk kepentingan bersama di era perkembangan dunia digital yang terjadi sekarang. Jika perubahan yang muncul tidak segera disikapi secara bijak dengan regulasi yang mendukung, maka aturan yang berlaku saat ini akan terlambat mengantisipasi perkembangan dan tantangan zaman.

“Bagaimana mau ‘menekan’ para pelaku usaha berbasis digital kalau undang-undangnya tidak menunjang. Jadi, RUU KUP, PPh dan PPN harus bisa mengantisipasi perubahan,” tegasnya.

Khusus untuk RUU KUP yang sudah masuk Prolegnas dan diterima Komisi XI menurutnya tidak perlu diajukan dari awal lagi di periode berikutnya karena tinggal melengkapi aspek-aspek tambahan yang disarankan oleh anggota legislatif untuk turut diatur dalam perundang-undangan. Mengenai usulan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25 persen menjadi 20 persen, ia mengatakan usulan itu dapat dibahas oleh pemerintah bersama DPR sehingga tidak perlu mengubah undang-undang.

Adapun substansi yang menjadi fokus pembahasan dalam RUU KUP, PPh dan PPN antara lain terkait fleksibilitas tarif pajak yang perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang.

“Diharapkan makin banyak PPh yang bisa ditarik. Tentu tarifnya perlu disesuaikan dan melihat perkembangan pola transaksi saat ini,” ujarnya. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Terobos Kemandekan dengan “Omnibus Law”

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kadin mendukung poin-poin di rancangan “omnibus law” di bidang perpajakan karena dapat meningkatkan kepastian hukum, kemudahan investasi, dan penguatan daya saing.

Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sejatinya mulai digulirkan pemerintah sejak awal 2015 silam. Namun, hingga menjelang berakhirnya masa kerja jabatan DPR dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, RUU ini belum disahkan.

Padahal, baik fraksi-fraksi, pemerintah, serta tiga asosiasi pengusaha, yakni Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sejak dua tahun lalu telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah untuk dibahas bersama.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono mengungkapkan, kendala pengesahan RUU KUP itu akibat masih ada sejumlah poin krusial yang belum mencapai titik temu. Salah satu poin yang tak disetujui, yakni mengenai pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan menjadi Badan Penerimaan Keuangan (BPN).

“Kami waktu itu berpendapat BPN belum perlu. Kami mengatakan bahwa yang ada sekarang sudah cukup baik—adanya Ditjen Pajak, Bea cukai, dan BKF yang berada di bawah Kemenkeu. Belakangan ini juga semakin membuktikan bahwa kedua instansi termasuk BKF itu melakukan reformasi, khususnya untuk Ditjen Pajak. terlebih, setelah amnesti pajak dengan keterbukaan informasi keuangan (AEoI) terbukti bahwa kerja samanya sudah semakin baik,” jelas Herman kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Jumat (20/9).

Herman mengatakan, dibentuknya BPN akan memakan waktu lama untuk penyesuaiannya, sehingga dikhawatirkan Ditjen Pajak kehilangan kompetensinya karena pihak-pihak tertentu bisa mengambil kepentingan di masa peralihan itu. Selain itu, substansi yang ada dalam RUU KUP juga belum menyentuh perlakuan pajak dalam industri ekonomi digital, kasus transfer pricing, dan penyelarasan dengan laporan base erosion and profit shifting (BEPS).

Dengan omnibus law ini, tak perlu lagi ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena semua poin penting telah ada solusinya.

“Omnibus law”

Terkatung-katungnya RUU KUP ini di sisi lain juga dinilai membawa dampak buruk bagi iklim investasi usaha. Pasalnya, perekonomian Indonesia sedang dalam lampu kuning. Pemerintah dituntut hati-hati dalam mengelola ekonomi dan mengeluarkan kebijakan. Kekuatan investasi dan daya saing yang optimal hanya dapat terwujud apabila adanya kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.

“Sekarang pemerintah sedang kepepet. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu bukti nyata. Ada 30 perusahaan Cina yang tutup dan pindah ke negara lain, tetapi tidak ada yang mampir ke Indonesia. Itu karena daya saing dan produktivitas kita tidak sebagus negara lain seperti Kamboja dan Vietnam. Di sini izin juga terlalu lama, di sana dua hari sudah keluar izinnya,” ungkap Herman.

Untuk itu, pemerintah pun segera merespons dengan menggodok RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yang dirangkum dalam sebuah omnibus law. RUU ini memungkinkan pemerintah merancang undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Ada tiga undang-undang pajak yang akan diubah sekaligus dalam omnibus law ini, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Omnibus law yang penyusunannya ditargetkan rampung pada Oktober ini diyakini efektif meningkatkan perekonomian Indonesia, karena dapat menstimulasi investasi. Ada tujuh poin penting yang termaktub di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah penurunan tarif PPh Badan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, pengaturan ulang sanksi administratif perpajakan, dan menempatkan fasilitas ke dalam UU Pajak.

“Kami sedang giat-giatnya rapat pembahasan bersama sekretaris kabinet, di sana juga ada DJP, DBC, BKF, Menko Perekonomian, dan segala macam. Semuanya itu sekarang sedang dieksplorasi. Yang paling krusial tentu pertama pajak dividen, itu tidak boleh dipajaki—sudah dipajaki ketika dapat laba. Ketika dividen mau dipakai tidak usah dipajaki. Asal jelas semua bahwa itu berasal dari mana.”

Herman juga berpendapat dengan adanya omnibus law ini tak perlu lagi ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan pengurangan pajak yang dikeluarkan Juli lalu. Ia beralasan bahwa semua poin penting telah ada solusinya, jadi tidak ada urgensi di dalamnya.

Mengakhiri pembicaraan, Herman menegaskan bahwa Kadin mendukung setiap aturan yang dikaitkan dengan insentif pajak, kemudahan investasi, diskon tarif, dan mengutamakan rasa keadilan. Ia pun berharap setelah omnibus law disahkan, rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.—Ruruh Handayani

Continue Reading

Topic

Berpacu dengan “Omnibus Law”

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pemerintah berencana merombak Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketiga undang-undang itu nantinya akan menjadi satu perangkat undang-undang atau omnibus law. Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama mengatakan, omnibus law ini mengakomodasi beberapa poin amandemen UU perpajakan paling krusial untuk mendorong investasi dan penguatan ekonomi.

Omnibus law ini menyatukan satu regulasi baru untuk mengamandemen beberapa UU. Ada 74 RUU yang berkaitan dengan percepatan investasi akan dipayungi skema itu. Salah satunya, bernama RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Singkatnya, RUU itu adalah gabungan dari revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Dengan omnibus law kita meramu poin revisi UU yang dianggap paling krusial karena kita butuh cepat. Investasi harus segera didorong. Kalau kita menunggu UU PPh saja misalnya, butuh berapa tahun? Rencananya ini (RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan) akan diajukan 2019 ke DPR, 2020 dibahas, mulai implementasi 2021,” kata Hestu di Kantor Pusat DJP pada Rabu pagi (18/9).

Omnibus law dilatarbelakangi oleh perlambatan ekonomi nasional karena daya saing investasi Indonesia masih belum optimal. Kata Hestu, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih stagnan di angka 5 persen harus segera diantisipasi. Tantangan perlambatan ekonomi global juga menjadi pemantik. penurunan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di beberapa negara.

“Kalau pertumbuhan Indonesia hanya 5 persen saja, jalan di tempat, kita tidak akan menjadi negara maju. Pemerintah harus melakukan kebijakan prioritas untuk mendorong investasi dan daya saing melalui peningkatan infrastruktur, permudah perizinan, dan meramu skema perpajakan,” jelas Hestu.

“Investasi harus segera didorong. Kalau kita menunggu UU PPh saja, butuh berapa tahun?”

Tujuh poin

Ada tujuh poin dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Poin pertama, penurunan tarif PPh Badan secara bertahap, dari 25 persen turun menjadi 22 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 20 persen di 2023. Menurut Hestu, jika penurunan tarif tidak cepat diketok palu, maka Indonesia tidak akan bisa menarik investasi dari luar negeri. Meskipun akibatnya DJP harus merelakan potensi penerimaan pajak sekitar Rp 53 triliun.

“Tapi kami optimistis investasi akan tumbuh, ekonomi akan meningkat. Meskipun potensi penerimaan pajak dari PPh Badan menurun, RUU akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPh 21, PPN, dan lainnya. Kita tidak perlu khawatir,” kata Hestu.

Poin kedua, soal penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Norma saat ini mengatur bahwa dividen yang diterima dari luar negeri oleh Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi dalam negeri akan dikenai PPh tarif normal. Dalam RUU terbaru, tarif PPh akan dihapus apabila dividen itu diinvestasikan di Indonesia.

Begitu pula dividen yang diterima dari Indonesia dengan kepemilikan lebih atau kurang dari 25 persen akan bebas PPh. Syaratnya, sama. Dividen harus diinvestasikan ke tanah air.

“Intinya duit jangan sampai pergi dari Indonesia,” jelas Hestu.

Poin ketiga, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan akan mengubah sistem world wide ke sistem teritorial. Sekarang, pengenaan PPh pekerja asing yang tinggal di Indonesia selama 183 hari dihitung berdasarkan penghasilannya di beberapa negara. Singkatnya, seluruh penghasilannya di beberapa negara dipajaki di Indonesia. Namun, dalam RUU baru, PPh dihitung berdasarkan penghasilan di Indonesia saja.

“Peraturan dengan sistem world wide membuat pekerja asing tidak nyaman. Penghasilan mereka di negara lain tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Itu enggak fair. Harus cepat diubah dengan sistem teritorial,” tambah Master of Bussiness Taxation dari University of Southern California Amerika Serikat ini.

Namun, bagi pekerja dalam negeri tidak sepenuhnya menggunakan sistem teritori. Sebab dikhawatirkan penghasilan mereka akan diinvestasikan ke luar negeri. “Pekerja dalam negeri belum bisa full teritorial. Kita sedang cari formulanya. Tapi arahnya begini, mereka boleh investasi di luar negeri, tapi dividennya harus dibawa pulang ke Indonesia. Dividen tidak akan dipajaki (poin kedua),” kata Hestu.

Selanjutnya, poin keempat terkait pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Regulasi ini mengatur dua hal, yaitu pemungutan dan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa, serta pengenaan PPh terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)—pedagang, penyedia jasa, serta platform—yang tidak memiliki kehadiran fisik di tanah air.

Regulasi saat ini masih menerapkan, pemungutan dan penyetoran PPN dilakukan oleh konsumen yang menikmati barang atau jasa impor. Pada RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, nantinya SPLN wajib memungut, menyetor, melapor PPN.

Misal, saat konsumen menonton film di perusahaan penyedia atau pemasar layanan video on demand, semisal Iflix. Biasanya konsumen langsung menyetor PPN. Pada UU baru ini, nantinya perusahaan penyedia layananlah yang mengumpulkan PPN dari konsumen, dan disetorkan ke DJP. Mereka jadi pemungut. Australia sudah melakukannya,” kata Hestu.

Hestu menegaskan, aturan ini rencananya akan diberlakukan sebelum ada konsensus global Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang digagas oleh The Group of Twenty (G20) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2020 mendatang. Indonesia sebagai salah satu anggota OECD menghormati ketentuan yang sudah disepakati forum. Namun, hasil forum OECD yang dilakukan di Jepang pada Juni 2019 lalu telah memberi sinyal, aturan tentang kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang akan menguntungkan negara-negara sumber penghasilan, serta menyoal Global Anti Base Erosion (Globe).

Selanjutnya, poin kelima mengenai relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi PKP. Poin keenam, peraturan perpajakan dibuat konsisten seiring dengan fasilitas-fasilitas insentif seperti tax holiday, super deduction tax, PPh untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), dan PPh untuk SBN di pasar internasional dimasukkan dalam RUU ini.

Poin ketujuh, pengaturan ulang saksi administrasi perpajakan, berupa penurunan saksi bunga menjadi 1 persen, yakni sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan SPT masa; sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan. Sanksi denda Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang tidak disetorkan tepat waktu juga akan diturunkan menjadi 1 persen.

Baca Juga: https://majalahpajak.net/menunggu-paket-aturan-baru/

Sembari menunggu pengesahan RUU, DJP juga melakukan reformasi pelayanan dan pengawasan. Pelayanan perpajakan diwujudkan ke dalam peningkatan sisi teknologi dan informasi. Ke depan, WP sudah tidak perlu lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Agenda itu telah termaktub dalam roadmap reformasi perpajakan bertajuk Click, Call, Center.

“Bikin NPWP sudah on-line. Konsultasi sudah ada aplikasinya, beberapa KPP sudah menjalankan. Kita sudah menerapkan e-Billing, e-Faktur, dan masih banyak lagi. Pegawai akan fokus pada pelayanan berbasis digital,” kata Hestu.

DJP juga telah meluncurkan penerapan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management. Artinya, DJP melakukan pelayanan maupun pengawasan berdasarkan profil risiko yang lebih canggih dan akurat. Jika WP patuh, DJP akan mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika WP tidak patuh maka DJP akan tegas menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Compliance risk management, memetakan mana WP patuh dan tidak patuh. Memberikan perlakuan yang spesifik dengan harapan memberikan rasa saling percaya, tidak saling curiga, sehingga tercipta kepatuhan sukarela yang berkelanjutan,” tutup Hestu.

— Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 minggu ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News2 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News6 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Trending