Connect with us

Breaking News

Tantangan Menuju SIN

Majalah Pajak

Published

on

Imam Subekti, Senior Researcher MUC Tax Research Institute Foto: Dok. Pribadi

Penulis: Imam Subekti, Senior Researcher MUC Tax Research Institute

Selain menutup celah kebocoran dan korupsi, program SIN diharapkan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan basis pajak. Perlu komitmen untuk mewujudkannya.

Untuk mengatasi masalah replikasi dan redundansi data dan informasi pada instansi-instansi di Indonesia, pemerintah mengusung konsep single identity number (SIN) sebagai satu-satunya rujukan dalam mengakses basis data kependudukan nasional sekaligus menjadi satu-satunya identitas bagi tiap penduduk dalam berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah.

Konsep SIN sebetulnya sudah lama digagas. Itu telah lama diwacanakan menjadi instrumen integrasi data perpajakan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Implementasi SIN yang mengintegrasikan data finansial dengan nonfinansial diharapkan akan mendorong transformasi kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia.

Rencana mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan akun lainnya seperti BPJS dan NPWP, merupakan wacana yang sangat baik, karena by system setiap warga negara tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, setiap individu mau tidak mau harus terbuka mengenai transaksi keuangan dan perpajakannya. Ini secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan WP dan mendongkrak penerimaan negara.

Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap program SIN ini dengan mengharmonisasikan dan mengintegrasikan basis data kependudukan dan perpajakan dengan seluruh layanan publik yang tersebar di 32 institusi. Misalnya, dengan mengintegrasikan data jaminan sosial, SIM, NPWP ke dalam SIN. Tentu saja, akan ada sejumlah instansi yang harus melepaskan kewenangan mereka.

Selain itu, pengembangan sistem teknologi informasi yang kredibel dan aman juga penting untuk bisa mendukung integrasi basis data kependudukan, jaminan sosial, dan perpajakan ini. Satu hal yang tidak kalah penting adalah transparansi dan integritas para pelaksana program SIN ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, hingga eksekusi dan penerapannya. Kasus e-KTP—yang secara konsep sebenarnya mengarah ke SIN—harus dijadikan pelajaran. Jika masalah transparansi dan kredibilitas diabaikan, kebijakan yang diambil akan cenderung parsial dan tidak dapat terintegrasi secara sistem.

Beberapa negara telah sukses menerapkan SIN untuk pelayanan publik mereka, misalnya AS, Jerman, Inggris, Italia, bahkan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Isinya pun beragam, mulai dari data kependudukan, data rekam medis (seperti golongan darah, penyakit dan alergi), gambar biometrik (fingerprints, wajah, dan iris), jaminan sosial, asuransi kesehatan, izin mengemudi, e-cash, rekaman transaksi e-commerce, hingga data perpajakan.

Keuntungan

Bagi pemerintah, terintegrasinya data kependudukan, perpajakan, dan transaksi keuangan tentu akan lebih mengoptimalkan pelayanan publik dan pengawasan kepatuhan pajak secara sistem. Bagi DJP sendiri, efek langsung yang mungkin bisa dirasakan adalah kerja petugas pajak seharusnya menjadi lebih ringan dan mudah. Mereka bisa lebih fokus melayani dan mengawasi. Dengan demikian keterbatasan jumlah SDM seharusnya tidak lagi menjadi isu. Peran SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan mudah sistem IT yang canggih dan modern, SDM yang saat ini tersedia bisa lebih dioptimalkan perannya.

Sementara bagi WP, dengan adanya SIN yang terintegrasi dan aman sesuai harapan, seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah karena terbantu oleh sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini juga bisa mengurangi risiko dispute karena perbedaan interpretasi ketentuan oleh fiskus maupun WP seperti selama ini. Dengan sistem informasi dan data yang terintegrasi dengan ketentuan hukum dan perpajakan, seharusnya tidak ada lagi permasalahan salah hitung, dan lainnya.

Tidak hanya itu saja, penerapan SIN juga dipercaya dapat meningkatkan basis pajak, mengingat cakupan data dan informasi yang didapatkan dengan SIN akan jauh lebih luas jika dibandingkan dengan data yang diperoleh hanya dari transaksi keuangan. Sistem SIN juga diyakini dapat memudahkan WP dan fiskus sehingga mendorong kepatuhan pajak dan efisiensi pelayanan dan pengawasan pajak. Dengan demikian basis pajak meningkat dan ini akan berkorelasi positif terhadap penerimaan negara.

Tantangan

Namun, penerapan SIN tidaklah mudah. Diperlukan perhatian yang lebih serius agar program SIN dapat terlaksana dan tereksekusi dengan baik. Artinya, ada jaminan bahwa data warga negara akan aman dan program SIN akan transparan dan berintegritas.

Masalah anggaran juga tak kalah penting. Selain belum masuk dalam skala prioritas pemerintah, penerapan program ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana halnya program e-KTP.

Tantangan lainnya adalah diperlukannya transparansi dari setiap kementerian dan lembaga mengenai data, seperti metode pengumpulan, pengolahan, sampai pada basis data yang dihasilkan. Jadi, semua instansi terkait harus duduk bersama untuk merumuskan formula yang sama dan memastikan tidak ada data yang berbeda di antara mereka.

Tahapan selanjutnya adalah membangun sistem pengolahan data secara elektronik yang bisa mengintegrasikan data lintas kementerian/lembaga dan mengakomodasi formulasi baru pengolahan dan keamanannya.

Sementara itu, pemerintah juga sebaiknya mengatur dengan tegas penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi terkait program ini. Harus ada undang-undang yang diturunkan secara gamblang ke dalam peraturan pelaksana dan petunjuk teknis. Perlu juga dibangun sistem IT yang mumpuni, yang mampu menutup dan mengantisipasi celah-celah pelanggaran, serta risiko terjadinya peretasan. Memang, pada akhirnya, program SIN harus disokong oleh SDM yang kredibel dan berintegritas, yang bersedia bekerja di balik layar.

Namun, sebelum semua itu dapat terlaksana, saat ini kita memerlukan komitmen dari seluruh unsur pemerintah dan rakyat untuk menyukseskan program ini.

Breaking News

Kuartal Pertama 2024, Telkom Bukukan Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 37,4 triliun pada akhir kuartal pertama 2024 atau tumbuh 3,7 persen year on year (yoy). Pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja bisnis Data, Internet & IT Services senilai 11,3 persen yoy menjadi Rp 22,1 triliun. Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) perseroan tercatat positif sebesar Rp 19,4 triliun atau tumbuh 2,2 persen yoy dengan margin EBITDA yang stabil di kisaran 51,9 persen.

Sementara itu, perseroan mencatatkan laba bersih operasi Rp 6,3 triliun atau tumbuh positif 3,1 persen dengan margin sebesar 16,9 persen. Hal ini menunjukkan kinerja perseroan yang cukup memuaskan di tengah kondisi industri yang kian menantang.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa di awal tahun 2024, TelkomGroup masih fokus pada langkah transformasi melalui strategi utama Five Bold Moves.

“Alhamdulillah kinerja perseroan masih berjalan cukup baik, meski kondisi industri penuh tantangan dan gejolak geopolitik global yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi makroekonomi, termasuk kinerja saham Telkom,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/04).

Meski demikian, ia manambahkan bahwa Telkom optimistis apa yang tengah dilakukan saat ini akan memberikan output yang positif untuk keberlanjutan perusahaan di waktu mendatang.

“Kami akan terus menjalankan bisnis dengan berfokus pada penguatan digital connectivity, digital platform, dan digital service,” tambahnya.

Pada segmen Mobile, Telkomsel selaku anak usaha Telkom membukukan pendapatan positif Rp 28,5 triliun dengan tingkat profitabilitas yang sehat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Digital Business sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 8,6 persen yoy. Lalu lintas data juga mengalami peningkatan cukup baik sebesar 14,4 persen yoy menjadi 4.823.809 TB.

Telkomsel terus fokus pada produktivitas pangsa pasar dengan jumlah pelangan seluler mencapai 159,7 juta atau tumbuh 5,7 persen yoy dan pelanggan IndiHome residensial (B2C) 8,9 juta pada akhir Maret 2024. Demi memperkuat posisi sebagai pemain dominan dalam aspek jangkauan konektivitas dan kualitas layanan, saat ini Telkomsel memiliki 257.349 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri dari 207.671 BTS 4G dan 710 BTS 5G.

Pada segmen Enterprise, perseroan mencatat kinerja sebesar Rp 4,5 triliun dengan layanan B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity sebagai kontributor utama pendapatan.

“Telkom terus memperkuat kapabilitas di bisnis Cloud, Digital IT Services dan Cyber Security, termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pemain teknologi global,” imbuhnya.

Selanjutnya, segmen Wholesale dan International mencatat pendapatan Rp 4,8 triliun atau tumbuh 17,8 persen yoy dikontribusi pertumbuhan pada bisnis layanan suara wholesale internasional dan bisnis infrastruktur digital.

“Hingga akhir Maret 2024, bisnis data center dan cloud TelkomGroup membukukan pendapatan Rp 449 miliar atau tumbuh 24,6 persen yoy,” ujarnya.

Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel pun mencatat pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen yoy, didorong oleh pendapatan sewa menara. EBITDA dan laba bersih tumbuh masing-masing sebesar 9,9 persen dan 4 persen yoy dengan margin keduanya yang semakin baik senilai 83,5 persen dan 23,6 persen.

Continue Reading

Breaking News

Berantas Judi “On-line”, Pemerintah Akan Bentuk Gugus Tugas Terpadu

Heru Yulianto

Published

on

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi on-line di tanah air. Dimana dalam ratas tersebut dicetuskan bahwa pemerintah akan membentuk Gugus Tugas (task force) Terpadu untuk menanggapi hal tersebut.

Dalam keterangan pers nya kepada awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

“Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” ungkapnya, dikutip Majalah Pajak pada Minggu (21/04).

Ia menambahkan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi on-line secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi on-line, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi on-line di tanah air.

“Ada (aktivitas judi on-line) yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Tidak hanya itu saja, ia pun mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi on-line.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi on-line, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” pungkasnya.

Continue Reading

Breaking News

Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Ketidakpastian Global

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Rivan Fazry

Pada Hari Sabtu malam, 13 April 2024, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Kejadian ini menambah rumit kondisi global ketika konflik Rusia-Ukraina juga belum mendapatkan jalan tengah perdamaian.

Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan, konflik antarnegara yang semakin memanas akan memberikan derita secara ekomoni dan menambah panjang daftar scaring effect pasca-pandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional.

“Dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi resiko yang membawa dampak secara langsung, karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai Rp 16 ribu per dollar AS,” ungkapnya kepada Majalah Pajak pada Jumat (19/04).

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi dollar akan cenderung lama bertengger di atas 16 ribu dan menginstruksikan BUMN untuk membeli dollar.

“Kepanikan kementerian BUMN ini diredam oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan devisa yang cukup kuat, lebih dari 144 miliar dollar AS. Menjaga psikologi pasar seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Ajib menyampaikan bahwa kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global akan menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor, termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik. Hal ini akan memicu kenaikan HPP (Harga Pokok Penjualan), sehingga akan mengeskalasi inflasi.

“Sepanjang tahun 2023, inflasi di Indonesia masih dalam rentang kendali sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang disusun, dan secara agregat di akhir tahun 2023 hanya di kisaran 2,6 persen. Inflasi sepanjang tahun 2024 diproyeksikan 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya inflasi masih bisa ditoleransi sampai dengan 3,5 persen. Kondisi kenaikan harga komoditas impor akan memberikan sentimen negatif dalam inflasi,” imbuhnya.

Kedua, adalah kebijakan ekonomi Amerika imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed. Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga acuan. Kebijakan moneter Bank Sentral Amerika ini menjadi patron dominan Bank Indonesia (BI) dalam membuat kebijakan moneter nasional.

“Ketika tingkat suku bunga The Fed tinggi, akan terjadi potensi crowding out atau capital outflow, sehingga semakin memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di sisi lain, tingkat suku bunga tinggi, akan mengurangi likuiditas keuangan di kegiatan perekonomian. Kondisi yang dilematis dari sisi moneter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa perlunya melihat indikator-indikator ekonomi makro Indonesia untuk mengukur ketahanan dalam mengahadapi ketidakpastian global ini. Dimana paling tidak terdapat empat hal yang perlu kita perhatikan.

Pertama, tren pertumbuhan ekonomi. Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup agresif pasca pandemi, bahkan diatas 5 persen. Tahun 2023 mencapai angka 5,05 persen dan diproyeksikan akan mencapai kisaran 5,2 persen secara agregat di akhir tahun 2024.

Kedua, Inflasi. Dengan selisih ekspor-impor yang masih positif, potensi eskalasi inflasi akibat bahan baku impor, diprediksi masih akan dalam rentang daya tahan inflasi, dan sampai akhir tahun 2024 tidak melebihi 3,5%.

Ketiga, PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita. pada Tahun 2023 Indonesia mempunyai PDB sebesar Rp 20.892,4 triliun (nomor 16 besar dunia) dan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang (nomor 4 besar dunia), sehingga PDB perkapita Indonesia mencapai 75 juta rupiah atau setara 4.919 dollar AS. Dengan PDB yang masih nomor 16, sedangkan jumlah penduduk nomor 4, maka potensi ekonominya masih sangat besar.

Keempat, keseimbangan primer keuangan negara. kondisi neraca keuangan negara masih dalam keseimbangan primer yang positif, artinya total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran hutang, masih positif.

“Hanya, yang perlu dicermati adalah, ketika pemerintah membuat proyeksi nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 15.000, maka pembayaran hutang luar negeri akan mengalami kenaikan, ketika rupiah terus melemah dibandingkan dollar,” katanya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjelaskan bahwa pemerintah perlu fokus terhadap tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri, yaitu hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Sebenarnya program ini sudah menjadi bagian program asta cita Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih.

“Dengan beberapa indikator yang ada, ekonomi nasional masih cenderung bagus dan bertahan positif dalam ketidakpastian global, sepanjang pemerintah konsisten mendorong program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” pungkas Ajib.

Continue Reading

Populer