Connect with us

Breaking News

Tantangan Menuju SIN

Diterbitkan

pada

Imam Subekti, Senior Researcher MUC Tax Research Institute Foto: Dok. Pribadi

Penulis: Imam Subekti, Senior Researcher MUC Tax Research Institute

Selain menutup celah kebocoran dan korupsi, program SIN diharapkan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan basis pajak. Perlu komitmen untuk mewujudkannya.

Untuk mengatasi masalah replikasi dan redundansi data dan informasi pada instansi-instansi di Indonesia, pemerintah mengusung konsep single identity number (SIN) sebagai satu-satunya rujukan dalam mengakses basis data kependudukan nasional sekaligus menjadi satu-satunya identitas bagi tiap penduduk dalam berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah.

Konsep SIN sebetulnya sudah lama digagas. Itu telah lama diwacanakan menjadi instrumen integrasi data perpajakan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Implementasi SIN yang mengintegrasikan data finansial dengan nonfinansial diharapkan akan mendorong transformasi kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia.

Rencana mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan akun lainnya seperti BPJS dan NPWP, merupakan wacana yang sangat baik, karena by system setiap warga negara tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, setiap individu mau tidak mau harus terbuka mengenai transaksi keuangan dan perpajakannya. Ini secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan WP dan mendongkrak penerimaan negara.

Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap program SIN ini dengan mengharmonisasikan dan mengintegrasikan basis data kependudukan dan perpajakan dengan seluruh layanan publik yang tersebar di 32 institusi. Misalnya, dengan mengintegrasikan data jaminan sosial, SIM, NPWP ke dalam SIN. Tentu saja, akan ada sejumlah instansi yang harus melepaskan kewenangan mereka.

Selain itu, pengembangan sistem teknologi informasi yang kredibel dan aman juga penting untuk bisa mendukung integrasi basis data kependudukan, jaminan sosial, dan perpajakan ini. Satu hal yang tidak kalah penting adalah transparansi dan integritas para pelaksana program SIN ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, hingga eksekusi dan penerapannya. Kasus e-KTP—yang secara konsep sebenarnya mengarah ke SIN—harus dijadikan pelajaran. Jika masalah transparansi dan kredibilitas diabaikan, kebijakan yang diambil akan cenderung parsial dan tidak dapat terintegrasi secara sistem.

Beberapa negara telah sukses menerapkan SIN untuk pelayanan publik mereka, misalnya AS, Jerman, Inggris, Italia, bahkan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Isinya pun beragam, mulai dari data kependudukan, data rekam medis (seperti golongan darah, penyakit dan alergi), gambar biometrik (fingerprints, wajah, dan iris), jaminan sosial, asuransi kesehatan, izin mengemudi, e-cash, rekaman transaksi e-commerce, hingga data perpajakan.

Keuntungan

Bagi pemerintah, terintegrasinya data kependudukan, perpajakan, dan transaksi keuangan tentu akan lebih mengoptimalkan pelayanan publik dan pengawasan kepatuhan pajak secara sistem. Bagi DJP sendiri, efek langsung yang mungkin bisa dirasakan adalah kerja petugas pajak seharusnya menjadi lebih ringan dan mudah. Mereka bisa lebih fokus melayani dan mengawasi. Dengan demikian keterbatasan jumlah SDM seharusnya tidak lagi menjadi isu. Peran SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan mudah sistem IT yang canggih dan modern, SDM yang saat ini tersedia bisa lebih dioptimalkan perannya.

Sementara bagi WP, dengan adanya SIN yang terintegrasi dan aman sesuai harapan, seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah karena terbantu oleh sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini juga bisa mengurangi risiko dispute karena perbedaan interpretasi ketentuan oleh fiskus maupun WP seperti selama ini. Dengan sistem informasi dan data yang terintegrasi dengan ketentuan hukum dan perpajakan, seharusnya tidak ada lagi permasalahan salah hitung, dan lainnya.

Tidak hanya itu saja, penerapan SIN juga dipercaya dapat meningkatkan basis pajak, mengingat cakupan data dan informasi yang didapatkan dengan SIN akan jauh lebih luas jika dibandingkan dengan data yang diperoleh hanya dari transaksi keuangan. Sistem SIN juga diyakini dapat memudahkan WP dan fiskus sehingga mendorong kepatuhan pajak dan efisiensi pelayanan dan pengawasan pajak. Dengan demikian basis pajak meningkat dan ini akan berkorelasi positif terhadap penerimaan negara.

Tantangan

Namun, penerapan SIN tidaklah mudah. Diperlukan perhatian yang lebih serius agar program SIN dapat terlaksana dan tereksekusi dengan baik. Artinya, ada jaminan bahwa data warga negara akan aman dan program SIN akan transparan dan berintegritas.

Masalah anggaran juga tak kalah penting. Selain belum masuk dalam skala prioritas pemerintah, penerapan program ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana halnya program e-KTP.

Tantangan lainnya adalah diperlukannya transparansi dari setiap kementerian dan lembaga mengenai data, seperti metode pengumpulan, pengolahan, sampai pada basis data yang dihasilkan. Jadi, semua instansi terkait harus duduk bersama untuk merumuskan formula yang sama dan memastikan tidak ada data yang berbeda di antara mereka.

Tahapan selanjutnya adalah membangun sistem pengolahan data secara elektronik yang bisa mengintegrasikan data lintas kementerian/lembaga dan mengakomodasi formulasi baru pengolahan dan keamanannya.

Sementara itu, pemerintah juga sebaiknya mengatur dengan tegas penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi terkait program ini. Harus ada undang-undang yang diturunkan secara gamblang ke dalam peraturan pelaksana dan petunjuk teknis. Perlu juga dibangun sistem IT yang mumpuni, yang mampu menutup dan mengantisipasi celah-celah pelanggaran, serta risiko terjadinya peretasan. Memang, pada akhirnya, program SIN harus disokong oleh SDM yang kredibel dan berintegritas, yang bersedia bekerja di balik layar.

Namun, sebelum semua itu dapat terlaksana, saat ini kita memerlukan komitmen dari seluruh unsur pemerintah dan rakyat untuk menyukseskan program ini.

Breaking News

Manfaatkan Kesempatan PPS Jelang Batas Akhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto:  Dok. Kanwil DJP Jakarta Timur 

 

Keikutsertaan wajib pajak dalam PPS diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022 agar upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur terus menggencarkan kegiatan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui kegiatan Tax Gathering bertema “Dialog Interaktif  PPS”  menjelang batas akhir program  pada 30 Juni 2022.   Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai III, Best Western Premier The Hive, Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur, Senin (23/05) ini dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M.Anwar, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Ismiransyah M Zain, dan para wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jakarta Timur.

Neilmadrin menyampaikan imbauannya kepada para wajib pajak untuk bisa mengikuti PPS sebagai kesempatan yang baik bagi WP yang belum menyampaikan hartanya dalam SPT Tahunan secara benar agar terhindar dari sanksi yang lebih berat. Pemerintah menyelenggarakan PPS mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga : Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

“PPS dapat diikuti WP orang pribadi dan badan peserta tax amnesty (TA) dengan basis aset per-31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. WP orang pribadi yang belum ikut TA dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020 juga bisa memanfaatkan program ini,”jelas Neilmaldrin.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar mengapresiasi langkah reformasi perpajakan yang ditempuh DJP seiring agenda reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah melalui  UU No.7/2021 tentang HPP. Anwar mengatakan, PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Untuk itu ia mengimbau masyarakat yang memiliki kekayaan dan belum dilaporkan agar segera melapor. Menurutnya, kepatuhan pajak dari masyarakat akan sangat dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara dalam mendanai pembangunan, termasuk pembangunan sarana infrastruktur di wilayah Jakarta Timur untuk mengurangi bencana banjir yang selama ini kerap terjadi.

“PPS ini  diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022, sehingga upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai,”kata Anwar dalam sambutannya.

Baca Juga : DPR: “Tax Amnesty” Bangun Rekonsiliasi

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ismiransyah M Zain dalam dialog interaktif menyampaikan tentang pemberlakuan UU HPP sebagai salah satu agenda reformasi perpajakan. Ismiransyah memaparkan, agenda reformasi perpajakan dan  reformasi kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela.-

Lanjut baca

Breaking News

Untar dan P3HPI Sinergi Sosialisasikan PPS

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak.net, Jakarta – Universitas Tarumanagara (Untar) dan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) mengadakan Webinar bertajuk PPS Harus Sukses Di Saat Waktu Tinggal Menghitung Hari, Bagaimana Strategi Menyukseskan PPS Ini?, pada (23/4). Webinar dilakukan menyosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan segera berakhir, yakni 30 Juni 2022. Sosialisasi meliputi peraturan, tujuan, dan manfaat PPS, kendala yang dihadapi, sekaligus cara untuk lebih menyukseskan PPS.

Ketua Umum P3HPI Jhon Eddy mengatakan, sebagai praktisi, P3HPI terpanggil menyuksesakan PPS ini. Pihaknya membuka diskusi mengenai manfaat dan sanksi kepada masyarakat.

“Kita coba kaji di forum diskusi, bahwa pemerintah sudah ada data keuangan. Kalau ketahuan (WP atau masyarakat masih menyembunyikan hartanya), masyarakat akan menerima ‘surat cinta’ dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), apalagi NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan dijadikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nah, dengan demikian, integrasinya data keuangan dan aset keuangan yang memudahkan DJP memantau kepatuhan WP,” jelas Jhon, dikutip Majalah Pajak, (24/5).

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Seperti diketahui, DJP bisa mengakses data dan mendapatkan informasi perbankan secara otomatis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain lembaga perbankan, DJP juga mempunyai akses data terhadap lembaga asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. lainnya. Di dalamnya meliputi rekening keuangan di bank, asuransi, saham, surat berharga, termasuk bagi perusahaan efek dan aset-aset keuangan lainnya.

Selain itu, berkat UU Nomor 9 Tahun 2017, Indonesia juga bisa menerima informasi terkait perpajakan dari otoritas pajak di pelbagai negara melalui mekanisme automatic exchange of information (AEOI). Dengan demikian, WP yang membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan dan Ketua Dewan Kehormatan P3HPI Ahmad Sudiro menilai, PPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Baca Juga : DJP: Tinggal Dua Bulan Lagi, Segera Ikuti PPS

“PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan diselenggarakan berdasarkan atas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” kata Sudiro.

Namun, praktisi perpajakan Pandu Bestari memberikan beberapa pandangan, pertama, jangka waktu antara tax amnesty jilid I dengan PPS terlalu dekat, yang menjadi salah satu penyebab minat WP untuk mengikuti program sukarela ini rendah. Kedua, terlalu seringnya kita menyelenggarakan program tax amnesty, yang berpotensi mengundang moral hazard, jika dengan era orde baru yang hanya ada 1 kali pengampunan pajak dalam jangka waktu 32 tahun. Ketiga, sda baiknya selalu menghindari cara-cara pendekatan atau berkomunikasi yang berpotensi mengundang resistensi.

Keempat, menjadikan program tax amnesty atau sejenisnya sebagai target ‘kejar setoran’ dalam bingkai konsep self assessment system, dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat kurang mendidik,” tambah Pandu.

Sebelum webinar nasional ditutup, Sekjen P3HPI dan Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely menyampaikan dua hal kesimpulan webinar, pertama, program PPS telah menjadi politik hukum pajak  sebagai bentuk kepedulian menuju arah pungutan pajak yang lebih baik. Kedua, kejelasan sanksi pajak dalam PPS memberi kepastian yang diharapkan WP Pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa

 

Majalahpajak.net – Pengacara kondang tanah air Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya ikut melaporkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan total pembayaran pajaknya sebesar Rp 1 miliar. Hal itu ia lakukan setelah mendapatkan peringatan dari petugas pajak. Dimana petugas pajak menemukan ratanya dalam bentuk deposito yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, Hotman pun langsung menghadap Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara untuk menunaikan kewajibannya.

“Bentuk harta yang dilaporkan berupa rekening bank, kebetulan banknya sudah tutup, kemudian tiba-tiba dari kantor pajak ingatkan kalau dulu saya punya rekening disini, itu kan rekening bank. Jadi, saya nggak bisa bohong,” ungkapnya.

Disinggung besaran lebih rinci tentang pembayaran pajaknya, Hotman enggan merincikan nilai harta serta kebijakan berapa yang ia pilih.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

“Kemarin jujur saya bayar cash Rp 1 miliar lebih,” tambahnya.

Akan tetapi, ia mengaku bahwa dirinya rutin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengikuti PPS. Terlebih, Hotman memiliki banyak bisnis properti dan sadar tidak bisa menyembunyikan soal pajak.

“Saya kan banyak di bisnis properti dan bisnis properti itu pajaknya gak bisa dibohongin kan, pajak penjual berapa pajak pembeli berapa kalau sewa juga jelas,” ujarnya.

Hotman mengatakan, dirinya mendaftarkan diri menjadi peserta pada PPS lantaran patuh akan hukum dan sudah tahu seluk beluk sistem pajak. Menurutnya, lebih baik menjadi warga negara yang taat pajak daripada menyembunyikan aset.

“Jadi, memang saya setiap ada tax amnesty selalu ikut. Arti tax amnesty itu adalah kita setiap manusia mengaku kesalahan dan kita bayar utang kita itu, gitu loh,” katanya.

Baca Juga : Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Sebagaimana diketahui, PPS merupakan salah satu mandat dalam beleid baru perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Program ini berlangsung selama enam bulan sejak awal tahun ini, dengan demikian tersisa dua bulan lagi sebelum berakhir 30 Juni 2022.

Program ini terdiri atas dua skema tarif. Skema pertama berlaku untuk WP orang pribadi (OP) atau badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I tetapi masih ada harta yang belum atau kurang dilaporkan yang diperoleh dari 1 Januari 1985-31 Desember 2015. Bagi WP yang memiliki harta pada periode tersebut tetapi tidak ikut tax amnesty jilid I juga diperbolehkan mengikuti PPS pada skema pertama. Pada skema pertama tersebut berlaku tarif 6-11 persen.

Sedangkan pada skema kedua, hanya untuk WP OP yang hartanya diperoleh mulai 1 Januari 2016-31 Desember 2020. Dalam skema kedua ini, berlaku tarif 12-18 persen.

Lanjut baca

Populer