Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global akan turun 18,5 persen pada triwulan kedua 2020, dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Hal itu didukung oleh pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan volume perdagangan barang dan jasa akan turun sebesar 12 persen pada 2020. Volume perdagangan turun di semua pasar secara bulanan (month-on-month) pada April, dengan Asia terbukti paling tahan banting (AS -16,8 persen, Eropa -20,1 persen, dan negara berkembang Asia (termasuk Tiongkok dan India) -6 persen).

Menyambut DBS Asian Insights Conference 2020, akhir pekan lalu Bank DBS menyelenggarakan diskusi bersama bersama awak media untuk menavigasi dunia pasca-pandemi. Diskusi diisi oleh Group Head of Global Transaction Services DBS Bank John Laurens. Ia memaparkan media briefing mengangkat tema Aftermath of Covid-19: Inovasi dalam manajemen perdagangan dan kas dengan partisipasi media dari Singapura, Cina, Hongkong, India, Taiwan, Inggris termasuk Indonesia.

Laurens menyebut, tantangan yang dihadapi oleh bisnis di seluruh Asia adalah gangguan rantai pasokan menyebabkan keterlambatan realisasi kas; pasar global telah mengalami penurunan permintaan yang menyebabkan pembatalan pesanan, keterlambatan pembayaran, dan perpanjangan penghentian kegiatan pabrik; siklus konversi uang diperpanjang; dan UKM kesulitan mempertahankan arus kas memadai dan mendapatkan akses ke modal.

Sementara tantangan operasional bisnis di tengah lockdown adalah semua pusat produksi Asia tengah mengalami pembatasan tenaga kerja dan menghadapi hambatan logistik; pengaturan bekerja dari rumah (work from home) membuat alur kerja manual secara operasional—misalnya tanda tangan basah—sulit untuk dipertahankan; gangguan terhadap pengiriman dokumen fisik dan klaim barang di pelabuhan; dan skses likuiditas terganggu.

Di sisi lain, Laurens mengatakan, pandemi Covid-19 memunculkan cara kerja baru dalam bidang bisnis. Antara lain, mengganti/mempersingkat rantai pasokan melalui reshoring/nearshoring; pergeseran rantai pasokan utama ke ASEAN; diversifikasi sumber pabrikan atau pemasok; bangkitnya pasar berbiaya rendah, termasuk Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia; bangkitnya ekosistem dengan seluruh rantai pasokan berpartisipasi pada satu platform tunggal; fasilitas transparansi lebih besar; memungkinkan pemanfaatan data analytics; dan   keberadaan E-commerce menjadi semakin penting.

Selain itu, inovasi digital untuk mendukung kebangkitan ekonomi; munculnya model/peluang bisnis berkemampuan 5G baru; penerapan solusi berbasis IoT di seluruh agenda komersial, manajemen risiko dan keberlanjutan; percepatan peralihan ke teknologi cloud untuk mengurangi biaya investasi teknologi dan skalabilitas (naik dan turun); beradaptasi dengan era baru dalam kerja; dan perbanyak karyawan bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan bisnis.

Sementara di sisi bisnis transaksi perbankan digital, Laurens memastikan, kepemimpinan global dalam transaksi digital perbankan akan terus dipertahankan oleh DBS. Adopsi digital terus berlangsung dengan cepat sementara aktivitas transaksional dan informasi berbasis analog beralih ke proses digital sepenuhnya. Interaktivitas berbasis teknologi cloud / API yang luas dengan pelanggan dan mitra ekosistem menjadi norma dan menciptakan peluang bisnis platform multidimensi di seluruh cabang bank. Model bisnis berbasis data untuk memberikan peluang penjualan produk tambahan/pelengkap (cross-sell) di seluruh layanan dan konsultasi klien secara digital, pembiayaan berbasis analitik, perbendaharaan dan manajemen risiko.

“Pengembangan produk baru didorong oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang, seperti, 5G, IoT dan identitas digital,” kata Laurens.

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi bayak hal tak membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo enggan melaporkan pajaknya. Bagi pria yang akrab disapa Bamsoet itu, membayar berarti menjaga kelangsungan pembangunan dan masa depan Indonesia. Apalagi, politisi Partai Golkar itu pun paham pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas dan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan selama masa wabah pandemi Covid-19 ini. Misalnya, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, Pajak Penghasilan atas impor dibebaskan serta pajak pertambahan nilai atas impor tidak dipungut.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak yang pada Selasa 14 Juli 2020, Kanwil DJP Jakarta Timur pun memberikan penghargaan kepada Bambang Soesatyo. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan itu adalah bentuk apresiasi DJP terhadap pembayar pajak yang telah memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara dengan penuh kesadaran.

Baca juga: Dilema Efisiensi Pemerintah

“Membayar pajak tak akan mengurangi harta dan penghasilan yang selama ini telah kita dapat dari tanah, air, dan udara yang selama ini kita nikmati dari bumi Indonesia. Justru dengan membayar pajak, kita turut menjaga keberlangsungan pembangunan dan masa depan Indonesia. Sehingga kita tetap bisa berbakti, berniaga, dan berkarya di sini,” ujar Mantan Ketua DPR RI itu saat menerima penghargaan di Gedung MPR RI, Selasa (14/7).

Bamsoet menjelaskan, pajak yang dibayarkan merupakan wujud gotong royong warga dalam membangun negara. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, negara memerlukan anggaran yang tidak kecil untuk menangani Covid-19 agar segera cepat berlalu.

“Data Direktorat Jenderal Pajak, per 28 April lalu baru 10,13 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Menurun dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai 11,9 juta Wajib Pajak. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi Wajib Pajak yang dengan kesadaran dirinya melaporkan SPT Tahunan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan para pihak yang terdahulu menjadi pengemplang pajak untuk tak lagi main-main. Melalui Compliance Risk Management (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di DJP, para Wajib Pajak tak bisa lagi kabur dari kewajibannya membayar pajak karena ada risiko hukum yang akan dihadapi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) pada Kamis (9/7/20).

Pendandatanganan ini terbilang istimewa dikarenakan dua hal. Pertama, nota kesepahaman ini merupakan nota kesepahaman pertama yang ditandatangani oleh DJP dengan pihak ketiga dengan menggunakan mekanisme virtual desk-to-desk signing. Hal ini merupakan bentuk inovasi yang dipilih oleh tim penyelenggara yang terdiri dari Kelompok Kerja Tim Reformasi Perpajakan Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Perpajakan Internasional, dan Direktorat P2Humas, untuk memenuhi standar protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan selama masa pandemi COVID-19.

Kedua, penandatanganan MoU ini akan menjadi landasan formal bagi serangkaian program kerja sama yang akan diwujudkan antara DJP dengan pihak IBFD yang dalam hal ini, juga telah ditunjuk sebagai bagian dari advisory team bagi program reformasi perpajakan di Indonesia. Beberapa konsep proyek kerja sama telah ditentukan dalam MoU, yang dalam pelaksanaannya dapat didesain dan diimplementasikan ke dalam format yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan, selama periode lima tahun berlakunya MoU.

Virtual

Penandatanganan MoU ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi virtual meeting yang menghubungkan secara langsung delegasi dari DJP yang dipimpin oleh Bapak Suryo Utomo selaku Ketua Tim Reformasi Perpajakan di Indonesia dengan delegasi IBFD yang dipimpin oleh Victor van Kommer selaku Direktur Tax Services of IBFD di Amsterdam, Belanda. Turut hadir dalam prosesi itu adalah jajaran pimpinan unit eselon II DJP serta perwakilan Pokja 3 Tim Reformasi Perpajakan, Ardiyanto Basuki dan Dwi Astuti.

Sebagai saksi atas penandatanganan itu, pihak penyelenggara juga mengundang perwakilan dari Kedutaan Kerajaan Belanda, Guusta Visser, selaku Customs Attaché Belanda untuk beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang turut menyaksikan secara langsung dari kediamannya di Singapura, serta Lukas Rahmidin selaku Senior Policy Advisor Kedutaan Kerajaan Belanda.

Seremoni dibuka pukul 15.00 WIB atau pukul 09.00 GMT+2 di Belanda, dengan terlebih dahulu memaparkan sejarah dan latar belakang hubungan kerja sama antara DJP dengan IBFD, termasuk dengan pihak Kementerian Luar Negeri Belanda, serta the Netherlands Tax and Customs Administration (NTCA), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari masing-masing delegasi, Bapak Suryo Utomo, Victor van Kommer, serta Guusta Visser, secara berurutan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak mengapresiasi dukungan dan asistensi dari IBFD, NTCA, dan Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap rangkaian proses dan program reformasi perpajakan yang tengah dilaksanakan oleh DJP, dalam tataran professional dan akademik yang independen. Menjawab hal tersebut, Victor van Kommer menyambut baik formalisasi kerja sama antara DJP dan IBFD kedalam sebuh MoU dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan menjalankan program-program kerja sama yang dicakup dalam MoU dengan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, Guusta Visser sebagai perwakilan dari Kedutaan Kerajaan Belanda turut menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pelaksanaan dari program-program yang akan dicakup dalam MoU tersebut, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kerajaan Belanda dalam memperkuat hubungan diplomasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, masing-masing pimpinan delegasi DJP dan IBFD secara bersamaan menandatangani naskah MoU yang telah dicetak dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk kemudian akan saling dipertukarkan/dikirimkan agar masing-masing pihak dapat melengkapi tanda tangannya pada naskah yang dipertukarkan tersebut. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menyimpan satu set naskah MoU asli dengan tanda tangan yang lengkap, tanpa harus bertemu secara fisik dalam satu forum. Inovasi ini turut menjadi statement tersendiri dari DJP bahwa Pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dilakukannya langkah-langkah besar dalam perwujudan kerja tim reformasi secara khusus, maupun kinerja DJP secara umum.

Sekilas tentang kerja sama IBFD dan DJP

IBFD bukanlah nama baru dalam dunia perpajakan. Sejak tahun 1938, organisasi ini telah berkecimpung dalam dunia riset dan edukasi perpajakan internasional, yang saat ini telah menaungi sekitar 70 periset independen yang berasal dari lebih 30 negara dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Dikutip dari laman officialnya, IBFD merupakan lembaga profesional nirlaba yang sering dijadikan rujukan oleh praktisi perpajakan dari berbagai dunia dalam konteks riset dan penyediaan informasi perpajakan secara independen, edukasi, serta layanan konsultasi pemerintahan dalam isu regulasi dan kebijakan perpajakan. Mereka pun mendapatkan julukan sebagai “the world’s foremost authority on cross-border taxation.”

Reputasi itu menarik minat DJP untuk pertama kali bekerja sama dengan IBFD dalam bentuk capacity building bertema pemeriksaan pajak, serta keberatan dan banding pada tahun 2015 yang pada saat itu digawangi oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II. Pada tahun 2016, setelah dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional, kerja sama dengan IBFD berlanjut dalam konteks perpajakan internasional meliputi isu Transfer Pricing dan Tax Treaty.

Pada Bulan Desember 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, di mana salah satu kelompok yang dibentuk dalam tim tersebut adalah Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok ini bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan undang-undang yang telah disusun untuk memastikan bahwa kebijakan yang tertuang dalam rancangan tersebut sudah menampung dinamika yang berkembang, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan sistem perpajakan, melakukan evaluasi dan mengkaji insentif fiskal, serta menjalankan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang peraturan perundang-undangan dalam rangka reformasi perpajakan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana dapat membentuk tim teknis dan sekretariat tim serta menghadirkan atau menunjuk akademisi, praktisi, tenaga ahli, komite pengawas perpajakan, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber.

Dengan mempertimbangkan hasil kerjas ama terdahulu serta kapasitas dan kualifikasi IBFD dalam hal pendampingan riset, edukasi, dan konsultasi pemerintahan, maka Tim Reformasi Perpajakan memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan lebih berfokus, namun tidak terbatas pada tugas Tim Pelaksana Pokja Peraturan Perundang-undangan. Kerja sama ini diawali dengan pelaksanaan study visit oleh delegasi DJP pada tahun 2017 ke kantor IBFD dan NTCA di Belanda, untuk memperoleh wawasan secara langsung terkait implementasi administrasi perpajakan serta pengembangan program kepatuhan pajak di Belanda.

Selanjutnya pada tahun 2018, NTCA mengundang DJP untuk menghadiri forum pelatihan Change Management Program bersama dengan perwakilan dari beberapa yurisdiksi lainnya. Lalu berlanjut pada tahun 2019, di mana delegasi dari DJP kembali disambut oleh IBFD dan NTCA dalam rangka study visit terkait pengembangan regulasi, kebijakan, serta insentif perpajakan. Dengan mempertimbangkan rangkaian kerja sama yang progresif tersebut, kedua pihak kemudian sepakat untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya formalisasi atas hubungan profesional antara DJP dan IBFD dalam satu instrumen yang resmi dan terukur, dengan tetap berpedoman pada KMK-885/KMK.03/2016.

Pertimbangan tersebut kemudian terwujud dalam serangkaian diskusi yang dilakukan antara tim reformasi perpajakan DJP dengan pihak IBFD untuk menentukan desain, konsep, dan konteks kerja sama yang pada akhirnya dimanifestasikan kedalam sebuah naskah Nota Kesepahaman, yang perumusannya turut melibatkan supervisi dari Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat P2Humas, serta Direktorat KITSDA.

Isi Nota Kesepahaman DJP-IBFD

Naskah MoU ini disusun secara autentik dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, yang terdiri dari dua belas pasal meliputi pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, bentuk kerja sama, prosedur dan pendanaan, kekayaan intelektual, force majeure, komunikasi, durasi, penghentian kerja sama, penanganan sengketa, dan klausul lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara DJP dan IBFD ini akan mencakup aktivitas-aktivitas berupa analisis kebijakan perpajakan, review terhadap sistem administrasi perpajakan, analisis simulasi atas skenario peraturan perpajakan yang berbeda, capacity building, serta aktivitas dalam konteks lainnya yang berhubungan dengan program reformasi perpajakan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan diwujudkan dalam bentuk diskusi, asistensi riset bagi pegawai DJP baik individual maupun berkelompok, in-house training, pengembangan pilot project, forum pelatihan dan konferensi, study visit, dan bentuk lainnya yang sesuai.

Dalam perumusannya, format dan cakupan kerja sama dalam MoU ini disusun secara ekstensif agar pemanfaatannya tidak terbatas hanya pada konteks implementasi program kerja tim Pokja Regulasi saja, tetapi juga terbuka bagi direktorat atau unit teknis lainnya di DJP yang membutuhkan asistensi atau konsultasi dari pihak IBFD, dengan cara mengkomunikasikan permintaan dan kebutuhannya terlebih dahulu kepada focal point yang ditunjuk dalam MoU, yaitu Pokja 3 Tim Reformasi Perpajakan dibawah pimpinan Ardiyanto Basuki. Hal ini dimungkinkan dengan adanya klausul evaluasi tahunan yang memungkinkan kedua pihak untuk membahas dan menentukan desain kerja sama yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2020, atau sekitar empat bulan sebelum tanggal penandatanganan naskah MoU. Hal ini disebabkan karena beberapa program kerja sama yang dicakup dalam MoU ini telah lebih dahulu dilaksanakan sebelum penandatanganan naskah MoU. Kerja sama tersebut diantaranya berupa pemberian lima akses selama tiga tahun dan pelatihan penggunaan tax research platform yang dimiliki oleh IBFD, yang berisi database berupa jurnal akademis, artikel, dokumen, ebook, webinar, dan fitur riset lainnya dalam berbagai topik terkait perpajakan internasional dari seluruh dunia. Kerja sama lainnya berupa pelaksanaan pelatihan transfer pricing secara online yang diberikan kepada dua puluh pegawai yang ditugaskan dari beberapa unit eselon II di lingkungan DJP, yang diantaranya berupa kursus online berjudul Fundamentals of Transfer Pricing dan International Tax Planning. Kedua program kerja sama tersebut diinisiasi oleh Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI), dibawah pimpinan Dwi Astuti.

Kedua program tersebut menjadi contoh sekaligus pembuka bagi serangkaian rencana program kerja sama yang masih akan diwujudkan hingga akhir tahun 2020 ini. Termasuk di antaranya adalah pelatihan transfer pricing dalam Forum Nasional Transfer Pricing yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Perpajakan Internasional di Bulan Agustus, pelaksanaan beberapa riset maupun pelatihan terkait tax treaty, pelaksanaan desk-study terkait analisis dan dampak insentif perpajakan termasuk insentif yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, serta desk-study terkait pengembangan program cooperative compliance di Indonesia.

Perwujudan formalisasi kerja sama antara DJP dengan IBFD ini merupakan buah dari proses komunikasi dan koordinasi yang cukup panjang dan tidak mudah. Disamping itu, eksistensi MoU ini dapat memberikan keunggulan tersendiri bagi DJP karena kerja sama dengan IBFD dapat membuka akses terhadap jaringan sumber pengetahuan dan riset perpajakan internasional yang begitu luas dan kredibel. Untuk itu, pelaksanaan MoU ini harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pengembangan sumber daya manusia DJP seluas-luasnya, maupun untuk penguatan dan percepatan program reformasi perpajakan di Indonesia. Ini merupakan sebuah langkah besar yang diambil oleh tim reformasi perpajakan, dengan pemanfaatan yang baik akan mampu membuka peluang bagi langkah-langkah besar berikutnya menuju pencapaian visi dan misi DJP secara menyeluruh.