Connect with us

Topic

Tanggung Renteng Memakmurkan Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Daya ungkit ekonomi desa bergantung pada kekuatan dan inisiatif program BUMDes dan kelincahannya menggaet pihak lain.

Sejatinya, saat ini banyak desa yang telah berhasil mandiri, berdaya, dan menyejahterakan penduduknya karena roda perekonomian berputar, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan boleh dibilang, kemajuan desa ini hasil dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini memberi otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Pemerintah desa (Pemdes) memiliki kewenangan untuk menentukan program dan merencanakan keuangan yang terbaik bagi desanya, sesuai dengan potensi juga kearifan lokal yang dimiliki.

Masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi penonton, lebih dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini ada 51.134 BUMDes dari total 74.953 desa.

Sebanyak 43 BUMDes di antaranya bahkan dibentuk saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Fakta lain, sepanjang tahun 2015–2020 sebanyak Rp 4,2 triliun dana desa dimanfaatkan sebagai modal BUMDes; dan pada periode yang sama BUMDes berhasil menambah pundi-pundi PADes sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan data itu, sudah semestinyalah kepala desa menyadari pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pengungkit PADes, sehingga bisa melakukan studi kelayakan bisnis bagi terbentuknya BUMDes. Salah satu BUMDes yang cukup berhasil menyejahterakan warganya adalah BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

BUMDes yang dibentuk sejak 2016 ini memiliki empat unit usaha yaitu pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, dan grosir sembako. Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin menuturkan, pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran dana desa.

Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke Pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya. Sementara unit usaha ekonomi desa simpan pinjam membutuhkan dana desa sebesar Rp 49 juta untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan.

Dari empat unit usaha ini, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari Pemdes. Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In.

Kolaborasi

Awalnya, banyak yang meremehkan, karena desa ini hanya mengandalkan “jualan” dari gunung api yang tersusun dari batuan andesit. Namun, berkat keuletan dan kerja sama antarwarga, juga kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa ini menghasilkan omzet miliaran rupiah per tahunnya (hingga tahun 2019) dan menyerap ratusan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Pendapatan desa dari pariwisata semakin meningkat ketika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan relaksasi pembiayaan homestay pada 2019. Pembiayaan ini berupa pinjaman yang dikembalikan penuh dengan bunga tiga persen hingga tuntas, dan tenor berdasarkan kesepakatan pemilik rumah dan SMF.

BUMN ini menyiapkan plafon senilai Rp 1,6 miliar untuk membiayai pengembangan 87 homestay secara bertahap. Nasrodin menyebut, hingga saat ini ada 31 pemilik homestay yang memanfaatkan dana untuk menambah kamar atau merenovasi rumahnya agar memenuhi standar program Live In yang telah ditetapkan.

Setelah dana diberikan kepada pemilik rumah, BUMDes dan Pokdarwis melakukan pendampingan hingga pembangunan rumah selesai, untuk menghindari penyelewengan dana. Desa Nglanggeran juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk Program Pengembangan Destinasi Wisata Nglanggeran, yang dilaksanakan selama tiga tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI juga memberikan dana pembangunan glamorous camping (glamping) Kedung Kandang yang bertaraf internasional. BUMDes juga akan menerapkan konsep syariah di glamping yang pembangunannya sudah mencapai 50 persen ini.

“Penginapan ini akan memakai sistem syariah, tapi bukan berarti pengunjungnya harus umat Muslim. Misalnya untuk pembuatan kamar mandi dipisah antara perempuan dan pria. Lalu, apa yang kami hidangkan semisal daging ayam, maka cara potong ayamnya harus halal (sesuai ajaran Islam),” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Minggu (24/1).

Kini, Nasrodin bersama timnya tengah membudidaya larva atau maggot lalat hitam sebagai alternatif mata pencaharian di saat pendapatan usaha pariwisata turun hingga 70 persen. Nasrodin mengklaim telah mendapat omzet sebanyak Rp 2,4 juta setelah dua bulan berjalan.

Ia juga bekerja sama dengan PT Sari Husada untuk pembelian limbah sebagai pakan larva. Harapannya, warga desa mau belajar dan ikut membudidaya larva ini agar mendapat penghasilan tambahan dan ekonomi desa kembali meningkat.

Desa juara

Contoh lain adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang dulu identik sebagai desa miskin dan kumuh. Desa ini berhasil menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim menuturkan, sebelum jadi desa dengan omzet miliran saat ini, semua pihak termasuk bank meremehkannya.

“Tidak ada yang melirik kami saat itu. Sudah miskin tak punya rasa percaya diri, lagi. Namun, dengan model usaha yang jelas kami bisa meyakinkan warga untuk investasi dan pakai jaminan tanah saya untuk dapat pinjaman dari bank sekitar Rp 500 juta dari bank di Jawa Timur,” ujarnya di sebuah webinar bertajuk Menggali Potensi Permodalan BUMDes, Kamis (3/12/20).

Dari usaha wisata itu pemasukan desa pelan-pelan meningkat. Pada 2018, desa ini mampu mendulang Pades sekitar Rp 575,7 juta, dan meningkat Rp 929 juta di tahun 2019. Hingga Oktober 2020, Pades mencapai Rp 1,4 miliar dan menyumbang 68 persen keuangan desa.

Abdul Halim berpesan, memajukan ekonomi desa saat ini bukan hal yang mustahil asal ada kemauan serta komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penting ada pada model bisnis yang jelas dan SDM yang akan mengelolanya.

Desa ini juga menyabet juara 1 Desa BRIlian 2020 yang dihelat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Program Desa BRIlian merupakan kegiatan inkubasi kawasan perdesaan yang berlangsung sejak September–Desember 2020, untuk membantu pemulihan perekonomian desa akibat pandemi.

Sebanyak 125 desa terpilih mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Kesepuluh desa terpilih kemudian mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerja sama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, program Desa BRILian yang akan dilanjutkan di tahun 2021 ini merupakan bukti komitmen BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar untuk terus mengembangkan kawasan perdesaan, dan mendorong warga serta pengurus desa agar selalu berinovasi demi peningkatan kesejahteraan.

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Topic

Ekonomi Digital kian Potensial

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saat perekonomian terpukul wabah, pajak digital jadi alternatif sumber penerimaan.

Pandemi virus korona selama setahun terakhir telah memukul perekonomian di berbagai sektor usaha yang kemudian berimbas pada turunnya penerimaan pajak bagi negara. Di saat sektor bisnis secara keseluruhan mengalami penurunan, ekonomi digital justru berkembang pesat seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial yang akhirnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam rutinitas sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi.

Potensi pendapatan ekonomi digital tumbuh secara signifikan bersamaan dengan adanya transformasi digital di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, aktivitas digital di Indonesia berdasarkan data Juli 2020 meningkat 25 persen selama pandemi. Data ini menunjukkan peran penting ekonomi digital sebagai sumber pendapatan potensial di masa depan.

Di tahun anggaran 2021, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun. Untuk bisa mencapai target itu, optimalisasi pajak digital menjadi salah satu kebijakan strategis yang perlu menjadi fokus perhatian. Langkah ini tentu seiring perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh di masa pandemi.

Menurut research manager center for Indonesia taxation analysis (CITA) Fajry Akbar, pajak digital bisa menjadi alternatif sumber penerimaan bagi negara sekaligus dapat menciptakan kesetaraan bagi segenap pelaku bisnis. Optimalisasi pajak digital juga tidak menimbulkan beban di masyarakat sehingga tidak akan mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung.

Sejak 1 Agustus 2020 lalu pemerintah telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara.

Terkait kebijakan itu, DJP telah menunjuk perusahaan digital asing sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang akan memungut dan menyetorkan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri.

Terdapat enam perusahaan digital yang memungut PPN pada gelombang pertama, yakni Amazon Web Service Inc., Google Asia Pasific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix, dan Spotify. Di gelombang kedua, SPLN yang memungut PPN bertambah lagi, yaitu Tiktok Pte. Ltd, Facebook Ireland Ltd., Facebook Payments International Ltd., Facebook Technologies International Ltd., Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Alexa Internet, Audible Ltd., Apple Distribution International Ltd., dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Di gelombang ketiga, SPLN pemungut PPN makin meluas yang mencakup PT Shopee International Indonesia Zoom Video Communications, Inc., Twitter Asia Pasific Pte. Ltd., Twitter International Company, LinkedIn Singapore Pte. Ltd., McAfee Ireland Ltd., Microsoft Ireland Operations Ltd., Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd., PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., Skype Communications SARL, dan PT Jingdong Indonesia Pertama. Selanjutnya ada delapan SPLN yang memungut PPN di gelombang keempat, yakni Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc., Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd., UCWeb Singapore Pte. Ltd., To The New Pte. Ltd., Coda Payments Pte. Ltd., dan Nexmo Inc.

Konsensus global

Optimalisasi pajak digital atas konsumsi barang/jasa perusahaan luar negeri merupakan tambahan sumber penerimaan bagi negara di tahun 2021. Namun, upaya itu masih terkendala oleh belum tercapainya kesepakatan dunia terkait pajak digital sehingga makin menggerus potensi pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Oleh karenanya, konsensus pajak digital pilar I dan II yang sempat tertunda tahun lalu dijadwalkan untuk dapat segera disepakati dalam waktu dekat oleh negara-negara di seluruh dunia mengingat sejak tahun 2020 lalu dunia menghadapi pandemi yang telah berdampak pada penurunan ekonomi dan pendapatan negara.

“Peran lembaga multilateral seperti OECD, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sangat krusial dalam mempercepat tercapainya kesepakatan pajak digital,” jelas Sri Mulyani dalam forum webinar Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Kamis (28/1).

Pilar pertama dalam konsensus pajak digital terkait dengan pendekatan terpadu (unified approach) dalam hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan tanpa batas. Dengan demikian, maka penarikan pajak penghasilan (PPh) atau pajak profit dari suatu perusahaan bisa dilakukan antarnegara atau di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi.

Pilar kedua terkait penghindaran terjadinya erosi perpajakan global (Global Antibase Erotion Tax). Pilar ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif efektif atau tidak dipajaki sama sekali oleh yurisdiksi lain.

Penerimaan pajak selama periode Januari–Desember 2020 mengalami shortfall sebesar Rp 128,8 triliun atau hanya mencapai 89,3 persen dari target Rp 1.198,8 triliun. Meski penerimaan di 2020 tak mencapai target, pemerintah menetapkan proyeksi penerimaan di 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun atau naik Rp 159,6 triliun (12,9 persen) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.070 triliun.

Adapun terkait potensi pajak digital, CITA memperkirakan penerimaan PPN dari barang/jasa digital tahun 2021 sebesar Rp 2,73 triliun atau naik 30 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini bisa meningkat lagi jika jumlah SPLN semakin bertambah.

Lanjut baca

Breaking News

Di tengah Pandemi, WIKA tetap Catatkan Kinerja Positif

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA membukukan laba bersih sebesar Rp 322,34 Miliar pada tahun 2020. Laba itu didukung oleh penjualan sebesar Rp 16,54 triliun, sesuai laporan keuangan hingga 31 Desember 2020. Catatan itu mencerminkan keberhasilan WIKA dalam merealisasikan laba bersih 54,81 persen lebih tinggi dari review target yang telah dilakukan perseroan akibat penyebaran pandemi Covid-19.

Kontribusi terbesar dari penjualan didapat dari sektor infrastruktur dan Gedung yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh sektor industri, energi and industrial plant serta properti.

Meskipun berada di tengah pandemi Covid-19, kondisi keuangan perseroan terbukti tetap sehat yang tecermin lewat arus kas positif dari aktivitas operasinya sebesar Rp 141,28 miliar.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, kinerja perseroan yang melampaui ekspektasi ini tak lain adalah buah dari kemampuan adaptif dan budaya inovatif yang telah lama tertanam sekaligus berbagai langkah untuk menciptakan efisiensi.

“Kami ingin memastikan bahwa kondisi WIKA tetap sehat, langkah yang kami ambil adalah melakukan proses bisnis yang adaptif dan tangguh bertahan di tengah pandemi. Sebagai kontraktor, WIKA pun membangun komunikasi aktif dan berusaha untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemilik proyek. Dengan demikian, schedule maupun progres proyek tetap terjaga dan meminimalisasi terjadinya cost overrun,” jelas Agung Budi Waskito

Berbagai langkah efisiensi juga ditempuh dengan melakukan penghematan biaya usaha dan operasional. Langkah ini diambil salah satunya untuk menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.

“Kami percaya SDM jadi modal utama untuk menggerakkan bisnis WIKA sehingga kelak siap lepas landas ketika kondisi semakin membaik,” ujar Agung.

Tahun ini WIKA menargetkan untuk memperoleh kontrak baru sebesar Rp 40,12 Triliun dengan target perolehan kontrak di tangan (order book) sebesar Rp 115,02 triliun. Proyek-proyek itu menurut Agung menjadi modal produksi hingga beberapa tahun mendatang sehingga dengan kapasitas yang ada saat ini, WIKA akan terus tumbuh.

Lanjut baca

Topic

Menggalang Mutualisme Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Integrasi data perpajakan menjadi terobosan transparansi dan kepatuhan untuk pembayar pajak terbesar. Sebanyak 23 dari 114 BUMN telah bergabung, dan 21 lainnya dalam proses bergabung.

Rencana DJP untuk mewujudkan integrasi data perpajakan sudah dimulai sejak 2016 lalu. Dimulai dengan membuat kesepakatan antara Kementerian Agama (Kemenag), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peluncuran program integrasi data perpajakan itu pun akhirnya bisa dilakukan pada Februari 2018 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN pertama atau role model program itu. Hingga Desember tahun yang sama, DJP berhasil menggandeng Telkom, PLN, dan Pelindo III sebagai role out tahap awal program integrasi data.

Secara umum, program ini adalah upaya DJP untuk mengintegrasikan data perpajakan secara sukarela melalui pertukaran akses data, seperti pembelian atau penjualan, penggajian, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

Integrasi data perpajakan juga untuk membangun automasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik, seperti faktur pajak elektronik (e-Faktur), bukti potong elektronik (e-Bupot), pembayaran elektronik (e-Billing), dan pelaporan elektronik (e-Filing). Dan yang lebih penting adalah untuk mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak dan menekan biaya kepatuhan (cost of compliance).

8 tahap

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan, integrasi data perpajakan ini terbagi dalam delapan tahap. Pertama, integrasi data pembangunan host-to-host e-faktur yang saat ini sudah melibatkan 26 Wajib Pajak BUMN. Kedua, integrasi data dalam bentuk host-to-host e-Bupot yang sudah melibatkan sebelas BUMN. Ketiga, integrasi data untuk pendaftaran dan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah melibatkan empat BUMN perbankan Himbara. Keempat, integrasi layanan e-Billing yang melibatkan empat BUMN. Kelima, pelayanan host-to-host e-Filing secara langsung yang disampaikan kepada DJP. Tahap ini sudah dimanfaatkan oleh 98 BUMN.

Iwan menuturkan lima tahap awal itu juga bisa dimanfaatkan oleh swasta dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Tahap keenam, integrasi data adalah program general ledger tax mapping. Hingga akhir tahun lalu, enam BUMN sudah meningkatkan level kerja sama integrasi perpajakan dengan masuk tahap lanjutan integrasi general ledger tax mapping. Keenam entitas pelat merah itu, antara lain PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, Pelindo III, Pegadaian, dan Bio Farma. Adapun anak perusahaan Telkom Indonesia yaitu Infomedia Nusantara juga sudah masuk program general ledger tax mapping.

Tahap ketujuh adalah compliance arrangement. Sementara tahap kedelapan adalah program proforma surat pemberitahuan PPN dan PPh yang menurut Iwan merupakan tahap lanjutan dari program general ledger tax mapping. Hingga akhir Februari ini, menurut Iwan belum ada pembaruan data lagi.

“Sampai saat ini, belum ada BUMN yang memasuki dua tahap final dalam program integrasi data perpajakan. Mungkin pada awal April mendatang sudah ada up-date data lagi,” kata Iwan kepada Majalah Pajak Rabu, (24/2/21).

Iwan memberikan apresiasi kepada Kementerian BUMN karena perkembangan integrasi data cukup pesat. Data terakhir yang diterima Majalah Pajak dari DJP, hingga saat ini dari 114 BUMN, 23 di antaranya sudah menjadi peserta dan 12 BUMN lainnya dan 9 anak BUMN sedang dalam proses. Sementara 79 BUMN belum menjadi peserta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap, semua BUMN dapat melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP. Dengan adanya integrasi, data akan secara langsung terkoneksi. Langkah ini akan memudahkan BUMN sebagai Wajib Pajak, dan DJP. Integrasi juga akan mendorong kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pemasok atau rekanan pihak ketiga perusahaan pelat merah. Dengan demikian, mereka akan masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Saling menguntungkan

Integrasi data perpajakan ini bukanlah momok bagi Wajib Pajak, tetapi justru sangat menguntungkan semua pihak. Sebab, sesungguhnya yang diintegrasikan adalah sistem teknologinya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih simpel, akuntabel dan kredibel bagi Wajib Pajak. Misalnya, automasi pemenuhan kewajiban perpajakan dengan aplikasi terintegrasi akan menghilangkan proses dan input manual sehingga meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan. Kedua, SPT pre-populated berdasarkan data  transaksi yang ada di DJP. Teknologi pre-populated memudahkan isian karena data sudah secara otomatis terisi di formulir SPT sehingga Wajib Pajak cukup meneliti kembali kebenarannya dan menyetujuinya apabila cocok. Integrasi ini juga mengurangi self-assessment Wajib Pajak yang berarti menurunkan risiko  pemeriksaan.

Sementara bagi BUMN, integrasi ini membuat Laporan Keuangan (LK) BUMN tersampaikan secara elektronik. Standardisasi format LK based sektoral dapat menjadi akselerator untuk mengompilasi performa keuangan BUMN. Apalagi selama ini BUMN tercatat sebagai entitas yang menyumbang penerimaan negara cukup besar.

Kemenkeu melaporkan, terdapat 10 BUMN penyumbang terbesar atas Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sepanjang 2019. Kesepuluh emiten pelat merah itu berasal dari perbankan dan nonperbankan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kemenkeu mencatat, pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp 18,595 triliun, seluruhnya berasal dari perseroan negara di bawah Kementerian BUMN. Sedangkan, pendapatan bagian laba BUMN nonperbankan yang berasal dari perusahaan di bawah Kementerian BUMN senilai Rp 32,038 triliun.

Bagi DJP, integrasi data ini untuk meningkatkan akurasi data dengan adanya perbandingan dengan data sekunder dari pihak ketiga. Saat pemeriksaan, integrasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan karena para pemeriksa langsung dapat menguji kebenaran data yang ada di SPT dengan yang ada di sistem informasi. Ini akan mengurangi frekuensi dispute antara pemeriksa dengan Wajib Pajak sehingga cost of compliance menjadi lebih kecil. Pengelolaan sistem pun menjadi lebih mudah dan terintegrasi sehingga mengurangi beban petugas. Sumber daya manusia petugas bisa dialokasikan untuk aktivitas produktif lainnya.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved