Connect with us

UMKM Corner

Tahun 2023, Pertamina Telah Salurkan Rp 141 Miliar untuk 5.116 Mitra Binaan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.pertamina.com

Sepanjang 2023, PT Pertamina (Persero) melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK), telah menyalurkan kredit bergulir hingga Rp 141, 9 miliar kepada 5.116 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana PUMK disalurkan kepada pelaku UMKM dari berbagai sektor mulai perdagangan, kerajinan tangan, pertanian, home industry, jasa dan lain sebagainya.

Dana PUMK yang disalurkan kepada UMKM di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penyaluran tertinggi diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 27,7 miliar, kemudian penyaluran terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat (Jabar) Rp 20,1 miliar, Jawa Timur (Jatim) Rp 16,4 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 13,8 miliar, Bali Rp 12,1 miliar, DKI Jakarta Rp 7,8 miliar, dan Kalimantan Barat (Kalbar) Rp 6,9 miliar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang menggerakkan ekonomi nasional. menurutnya, UMKM terbukti tahan banting dalam menghadapi berbagai situasi di Indonesia, seperti krisis moneter hingga wabah Covid-19.

“Penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina mendorong pelaku UMKM terus maju dan berkembang sehingga bisa berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional, bahkan sebagian UMKM binaan Pertamina juga mampu berekspansi ke pasar mancanegara sehingga ikut mengharumkan nama bangsa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (07/02).

Dalam Penyaluran dana PUMK, Pertamina bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

“Dana PUMK ini sifatnya kredit lunak, mudah diakses oleh pelaku UMKM, dan sifatnya harus berputar atau revolving, sehingga manfaatnya akan semakin banyak dirasakan bagi UMKM. Harapannya dengan suntikan modal, usaha UMKM bisa semakin berkembang,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat dana UMKM Samson menyampaikan bahwa bergabung menjadi mitra binaan Pertamina sangat membantu dalam mengembangkan usaha soto betawi yang dimilikinya. Samson sendiri sudah berdagang lebih dari 1,5 tahun di Stasiun Cikini. Ia berharap, kelak dapat mempunyai toko sendiri di lokasi yang lebih strategis supaya bisa menarik pelanggan lebih banyak

“Setelah menjadi mitra Pertamina, usaha saya bisa berkembang. Saya bisa mendapatkan pelatihan dan juga bertukar pengalaman dari sesama UMKM yang sudah lebih sukses. Tentu sangat bermanfaat untuk memotivasi saya supaya bisa lebih maju lagi,” ujar Samson.

Selain pendanaan, Pertamina juga telah menjalankan berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari pembinaan level regional, nasional hingga internasional. Kegiatan pembinaan UMK yang dijalankan meliputi pameran, pelatihan dan workshop. Selain itu, ada juga pelatihan e-learning, short course, pendampingan dan coaching, marketplace on-line, sertifikasi, business matching dan bentuk pembinaan lainnya.

UMKM Corner

Koperasi Jadi Instrumen Transformasi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

UMKM tidak seharusnya bercokol di sektor-sektor ekonomi marginal berteknologi rendah. Program transformasi diharapkan berlanjut di pemerintahan mendatang.

 

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengeklaim bahwa seluruh jajarannya selama lima tahun terakhir ini telah meletakkan fondasi yang cukup kuat agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu menguasai pasar domestik maupun pasar global. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan”, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/05/23).

“Untuk pengembangan koperasi dan UMKM, kami pastikan sudah membangun ekosistem yang mendorong koperasi dan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari industri. Sehingga, kebijakan seperti ini semestinya bisa terus dilanjutkan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, ekosistem yang sudah dibangun terdiri dari kemudahan berusaha, akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi industri yang modern, hingga 40 persen alokasi belanja pemerintah membeli produk koperasi dan UMKM.

Di acara yang dihadiri seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) secara luring dan daring tersebut, Teten menginginkan koperasi dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

“Caranya, dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil, sehingga mereka bisa memiliki skala usaha yang masuk dalam skala ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Teten berharap program seperti ini tetap dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Terlebih, pihaknya tidak ingin UMKM tertinggal di sektor-sektor ekonomi marginal yang berteknologi rendah.

“Kita harus menyiapkan UMKM menjadi backbone ekonomi nasional yang bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas,” imbuhnya.

Industrialisasi

Saat ini, pemerintah akan mendesain pengembangan UMKM agar dapat diindustrialisasi di kemudian hari seperti yang sudah ditempuh Jepang, Korsel, dan Cina. Indonesia harus melakukan evolusi untuk menghapus kesenjangan antara industri dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pun tengah menyiapkan beberapa program unggulan.

Kementerian juga tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik. Teten mengakui, belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Undang-Undang (UU) Perkoperasian tahun 1992 masih menyatakan pengawasan koperasi dilakukan secara mandiri oleh pengawas koperasi. Padahal, saat koperasi sudah besar, pola pengawasan mandiri tidak akan memadai lagi.

Teten bahkan tidak menampik adanya sejumlah pelaku kejahatan di sektor keuangan yang sengaja mendirikan koperasi, memanfaatkan masih lemahnya sistem pengawasan koperasi.

“Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja,” ungkapnya.

Sektor riil

Di sisi lain, Menteri Teten juga menjelaskan bahwa ke depan, pihaknya akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Industri kelapa sawit, misalnya, sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).

“Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi di mana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng,” jelasnya.

Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS), melainkan membuat hilirisasi sampai menghasilkan minyak, sehingga kesejahteraan petani jauh lebih baik. Dengan begitu, harga minyak goreng pun lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan.

“Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjabarkan bahwa pemerintah ingin mengembangkan perekonomian dalam negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan,” ujar Arif.

Untuk itu, Arif pada 2024 mendatang, untuk meningkatkan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, KemenkopUKM menyusun Tujuh Program Prioritas. Ketujuh program itu mencakup pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Pengelolaan Terpadu UMKM, implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan), pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga layanan Rumah Kemasan.

Continue Reading

UMKM Corner

Kuatkan Umkm Lewat Kur Dan Pameran

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Selain mengoptimalkan penyaluran KUR, BSI juga terus dampingi UMKM binaannya untuk ambil bagian dalam pameran bertaraf internasional.

 

P T Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat peran dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Salah satunya dengan menyalurkan KUR lebih dari Rp 1 triliun di wilayah Jawa Barat. Secara nasional, tahun ini BSI menyediakan KUR sebesar Rp 14 triliun di 38 provinsi di Indonesia.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengungkapkan, pada penyaluran KUR di Jawa Barat tahun 2022, sebesar 62 persen disalurkan untuk sektor perdagangan. Kemudian sebesar 10 persen disalurkan ke sektor pertanian/perikanan/ perkebunan, dan sebesar 7 persen ke industri pengolahan, serta 1 persen lainnya disalurkan di sektor lainnya.

“BSI berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan dan mendorong roda perekonomian, khususnya di sektor UMKM guna menaikkan taraf hidup. Salah satunya lewat penyaluran KUR, yang alhamdulillah tiap tahunnya terus meningkat, baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Majalah Pajak, Kamis (06/04/2023).

Ia menambahkan, BSI memberikan pendampingan, edukasi keuangan dan kepastian offtaker kepada para petani yang menjadi mitra Pondok Pesantren Al-Ittifaq “Mudah-mudahan, melalui penyaluran KUR ini, tingkat kesejahteraan ekonomi para petani dapat lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Kinerja impresif

BSI membukukan kinerja yang impresif sepanjang 2022 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 4,26 triliun. Pertumbuhan laba perseroan diiringi dengan meningkatnya aset BSI yang saat ini mencapai Rp 305,73 triliun, tumbuh 15,24 persen secara tahunan (year on year). Selain itu juga ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat dari segmen retail dan wholesale, serta didukung oleh peningkatan dana murah, kualitas pembiayaan yang baik, efisiensi dan efektivitas biaya dan fee-based income.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

Hingga Desember 2022 lalu, total pembiayaan BSI mencapai Rp 207,70 triliun, dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp 106,40 triliun, atau tumbuh 25,94 persen. Selain itu, pembiayaan wholesale sebesar Rp 57,18 triliun atau tumbuh 15,80 persen dan pembiayaan mikro yang mencapai Rp 18,74 triliun, atau tumbuh 32,71 persen.

BSI terus menyasar nasabah[1]nasabah yang memiliki aset pertama, berpenghasilan tetap dan wirausaha. Pada 2022, BSI mencatat segmen pembiayaan konsumer (Griya, Oto, Multiguna) tumbuh melesat. Begitupula dengan wholesale yang berfokus pada pembiayaan sindikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, dan pembiayaan mikro berfokus pada penyaluran pembiayaan UMKM, KUR dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah.

Di sisi lain, untuk memperkuat UMKM, BSI telah melakukan sejumlah inisiatif strategis. Seperti menyediakan akses digital, optimalisasi peran agregator dan reseller, perluasan pasar serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga mendirikan UMKM Centre BSI yang saat ini berada di 3 kota yaitu Aceh, Yogyakarta dan Surabaya dengan sekitar 1.517 UMKM binaan. Ngatari menjelaskan bahwa kinerja fundamental BSI di segmen UMKM dan juga dukungan lainnya seperti mengikutsertakan dalam pameran besar sudah seharusnya berjalan beriringan.

“Dari sisi performa bisnis, penyaluran pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan, tercatat per Desember 2022 pembiayaan BSI segmen SME sebesar Rp 18,904 triliun dan Mikro Rp 18,740 triliun atau tumbuh 97,72 persen (SME) dan 132,7 persen (Mikro) secara yoy (tahunan),” jelasnya.

Baca Juga: Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Fasilitasi UMKM

Untuk menunjukkan dukungan seriusnya dalam mendorong UMKM naik kelas, BSI juga memfasilitasi UMKM binaannya untuk mengikuti ajang pameran bertaraf internasional.

Sebelum diikutsertakan dalam gelaran pameran berkelas nasional, UMKM binaan perseroan terlebih dahulu mengikuti workshop, pelatihan, dan pendampingan. Mereka mendapat edukasi tentang pengembangan produk, peningkatan kualitas produk, pemasaran, hingga akses ke pembiayaan formal. Kemudian, BSI mengikutsertakan UMKM binaannya dalam INACRAFT, sebuah pameran kerajinan berskala internasional.

“Melalui ajang ini BSI mengajak para UMKM untuk percaya diri berada di pameran nasional, bersaing dari sisi kualitas, ide kreatif, dan harga. Sehingga, setelah ajang ini selesai, para UMKM yang ikut dalam pameran bisa membawa insight dan rencana bisnis yang baik ke depannya,” ujarnya.

Selain mengikutsertakan mereka dalam pameran nasional, BSI juga mendampingi UMKM binaan dari hulu hingga hilir demi menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing global.

Salah satu UMKM binaan BSI yang menjadi peserta pameran, yakni perajin batik merek Paradise Batik, menjadi yang pertama di industri batik dan satu[1]satunya di Indonesia yang menerima Sertifikat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian RI.

Menurut Ngatari, keberpihakan BSI kepada UMKM juga diwujudkan dengan mendorong pelaku usaha untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pelatihan dan mendapatkan pendanaan dengan sistem syariah.

Continue Reading

UMKM Corner

Ulurkan Solusi Lewat Edukasi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok Pribadi

Tidak hanya mengedukasi pelaku usaha kecil dan menengah, Nove Tax and Excise Consultant juga ingin berbagi ruang untuk mempromosikan produk mereka.

  

Tak dapat dipungkiri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,5 persen, dan menyerap hingga 96,9 persen tenaga kerja nasional. Tentu ada potensi pajak di sektor ini. Ironisnya, kontribusi pajak yang berasal dari pelaku UMKM masih terbilang kecil.

Menyadari hal di atas, salah satu perusahaan jasa perpajakan, Anggrayini Nove Tax and Excise Consultant bertekad meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Nove Anggrayini, Managing Partner Anggrayini Nove Tax and Excise Consultant mengungkapkan, ada beberapa tantangan yang harus ia taklukkan selama mengajak Wajib Pajak UMKM lebih sadar pajak.

“Pelaku UMKM masih banyak yang kurang sadar atas pentingnya membayar pajak. Dan mereka masih sulit melakukan pencatatan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Kamis (30/03/2023).

Berangkat dari hal itu, Nove selalu mengarahkan pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan dengan benar dan mau membayar pajak.

“Administrasi perpajakan melalui sistem digital atau on-line juga cukup menyulitkan mereka. Sebab, masih banyak dari mereka yang masih belum paham teknologi,” tambahnya.

Baca Juga: Universitas Gunadarma Bersinergi Mendigitalkan UMKM

Di samping itu, banyak di antara mereka yang mengeluhkan tingginya ongkos sewa lapak dan keharusan membayar retribusi daerah.

Edukasi dan dukungan

Untuk menjalankan misi perusahaan, Nove memberikan edukasi pajak bagi UMKM. Sebab, melalui pendidikanlah mereka akan mampu melakukan pencatatan omzet dan menghitung pajaknya. Nove juga memberi mereka pencerahan tentang jenis kewajiban perpajakan yang perlu mereka penuhi.

“Mereka dapat ilmu dan pengetahuan baru tentang bagaimana pelaporan pajak dan apa saja manfaat dari pajak yang mereka bayarkan tersebut,” imbuhnya.

Agar edukasi perpajakan tersampaikan dengan memadai, Nove mengemas pesannya dalam bahasa yang sederhana dan mudah diterima. Akhirnya, tak jarang para pelaku UMKM itu meminta kepada Nove agar diadakan pelatihan dan sosialisasi perpajakan.

Menyadari bahwa misi ini tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melibatkan pemangku kepentingan, perusahaan terus bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan instansi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan pemerintah setempat. Bahkan, perusahaan juga bersinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun untuk memberikan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM.

“Dengan konsistensi, diharapkan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM tumbuh, sehingga ke depannya seluruh UMKM memiliki kesadaran pajak. Kami akan terus men-support kegiatan-kegiatan UMKM untuk pengembangan mereka,” terangnya.

Selain itu, Anggrayini Nove Tax and Excise Consultant juga bekerja sama dengan Karang Taruna Kotawaringin Barat—salah satu penggerak wisata di Kotawaringin Barat—untuk menyediakan lapak bagi UMKM, tempat mereka menjual hasil panen mereka, sembari menampilkan musisi-musisi lokal.

Baca Juga: Kolaborasi Dukung UMKM “Go Digital”

“Tujuannya agar masyarakat beramai-ramai hadir di acara tersebut, sehingga minat beli masyarakat terhadap UMKM. Kegiatan ini rutin kami adakan tiap weekend di pekan kedua dan keempat. Kami juga membuat event lainnya untuk meramaikan lapak UMKM ini,” jelas nya.

Tidak hanya itu, wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Cabang Kalimantan Tengah ini mengatakan, ia rutin mengadakan sosialisasi pencatatan omzet bagi UMKM dan mendampingi mereka melaporkan SPT Tahunan.

“Dalam hal ini kami menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Pangkalan Bun, dan menggunakan bendera AKP2I sebagai mitra tepercaya DJPh,” katanya.

Inovasi

Langkah perusahaan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan literasi pelaku UMKM, direalisasikan setidaknya dalam beberapa kegiatan. Ada bimbingan teknis ekspor, pelatihan ekonomi digital, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, perusahaan juga memfasilitasi UMKM untuk mengurus legalitas lengkap agar mereka memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan siap memasuki pasar yang lebih besar.

Kini, perusahaan berencana membuat wadah tempat UMKM dapat menitipkan produk terbaik mereka secara gratis, sekaligus mempromosikan produk mereka kepada masyarakat dan pengunjung Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

“Harapan saya, akan banyak pihak yang dapat bekerja sama dalam membantu pengembangan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mereka dapat terus berkembang dan naik kelas,” pungkasnya.

Continue Reading

Populer