Connect with us

Recollection

Syukur di Detak ‘Jantung Negara’

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Baginya, menjaga semangat bekerja dan mengabdi adalah manifestasi dari rasa syukurnya kepada Sang Pencipta.

 

Sepanjang pertengahan Mei lalu, nama Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) Dwi Astuti, kerap menghiasi pamflet seminar virtual. Di antaranya, “Advance Pricing Agreement (APA): Upaya Meminimalkan Sengketa Perpajakan Terkait Isu Transfer Pricing” yang dihelat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada (14/5), lalu diskusi yang digelar MUC Consulting bertajuk “Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Perpajakan Internasional” pada (17/5).

“Saya senang ketika ditugaskan berbagi ilmu tentang international tax. Saya ingin ilmu perpajakan internasional bisa lebih banyak diketahui. Makanya salah satu impian saya memopulerkan pajak internasional, tidak hanya di internal DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tapi juga ke luar,” tutur Ewie, sapaan Dwi Astuti, kepada Majalah Pajak melalui webinar, Kamis (21/5).

Ia mengungkapkan, forum perpajakan internasional tengah sibuk membahas langkah strategis dalam menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi korona. Sebab kondisi saat ini sangat berpotensi menimbulkan penyesuaian dari pelaku usaha multinasional.

Adjustment ini adalah suatu konsekuensi logis yang timbul nantinya. Kita lihat nanti secara transaksionalnya, kita lihat catatannya—pembukuannya, fact and ciscumstances-nya. Kita lihat kesebandingannya, Kalau misalnya pelaku usaha mengatakan klaim rugi atas sektor usaha tertentu, maka akan lihat sektor usaha lainnya yang bisa dijadikan pembanding,” jelas Ewie.

Pemerintah Indonesia telah melakukan fungsi pencegahan itu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui melalui PMK-22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer atau Advance Pricing Agreement (APA).

“APA ini diarahkan untuk menyepakati kebijakan harga transfer (transfer pricing) Wajib Pajak (WP) di awal, agar ke depannya tidak terjadi dispute antara WP dan DJP,” jelas Ewie.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

DJP, tempat Ewie bekerja, juga menjalankan fungsi pengembangan kapasitas perpajakan internasional kepada pegawai DJP dan masyarakat. Ewie beberapa kali terlibat dalam sinergi bersama organisasi internasional dalam setiap pelatihan, misalnya dengan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Belanda, Australian Tax Office, National Tax Administration of Japan, serta National Tax Service of Korea.

Mengkhianati janji jabatan berarti menggali lubang kuburnya sendiri.

Perjuangkan gagasan

Ada pengalaman berkesan saat Ewie mengikuti forum Task Force on Digital Economy (TFDE) OECD di Paris pada tahun 2017. Kala itu, Ewie beserta peserta dari negara berkembang lainnya memperjuangkan usulan pemajakan digital yang berkeadilan.

“Kami mengusulkan, Indonesia sebagai salah satu negara pasar seharusnya mendapat remunerasi atas fungsinya sebagai marketing jurisdiction atas transaksi di Indonesia kepada konsumen dalam negeri yang dilakukan oleh para global player. Berdasarkan ketentuan domestik maupun Internasional yang masih konvensional, Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas transaksi tersebut,” paparnya.

Usulannya menjadi salah satu poin pembahasan. Saat itu proposal atas pembagian hak pemajakan negara pasar berdasarkan nexus diperolehnya penghasilan, user participations, dan juga base erosion and profit shifting concept.

Karena proposal itu diajukan oleh negara maju, seperti USA, France, Germany, UK, formula hak pemajakannya masih berpihak pada negara maju yang jumlahnya beberapa negara saja, dibandingkan dengan porsi hak pemajakan yang diberikan kepada negara pasar, termasuk Indonesia. Well, Indonesia dan beberapa perwakilan dari negara pasar memperjuangkan agar hak pemajakan ini seharusnya didasarkan pada keadilan, dan fungsi yang seimbang antara negara investor dan negara pasar, antara produsen dan konsumen, serta antara demand dan supply,” tegas Ewie. Usulannya ini tengah dikembangkan menjadi unified approach concept dan menjadi pembahasan utama yang akan ditentukan pada akhir 2020 mendatang.

Pengalaman yang tak terlupa lainnya adalah waktu Ewie didaulat sebagai Ketua Pelaksana Harian Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) ke 49 di Yogyakarta pada Oktober 2019. Ewie bertugas mengoordinasi seluruh rangkaian acara yang dihadiri oleh 170 partisipan dari 17 yurisdiksi anggota dan 14 organisasi internasional. Keberhasilan penyelenggaraan SGATAR yang membahas, antara lain,  pemajakan digital, transfer pricing, dan automatic exchange of information (AEoI) ini diapresiasi peserta. Bahkan, otoritas pajak Republik Korea Selatan secara khusus memberikannya piagam penghargaan.

Baca Juga: Pengetahuan dan Ketrampilan “Transfer Pricing”

“Itu juga sebagai penyemangat saya untuk mengabdi memberikan yang terbaik,” kenang Ewie.

Semangat mengabdi

Baginya, menjaga semangat merupakan manifestasi dari rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Ewie bangga bisa mengabdi di DJP, instansi yang ia anggap sebagai jantung negara. Jika terhenti detaknya, negara akan binasa.

Kesadaran itu mulai tertanam sejak Ewie menjabat sebagai Kepala Seksi Pemotongan atau Pemutungan Pajak Penghasilan (PPh) Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tahun 2000 dan terlibat dalam tim Reformasi Perpajakan Jilid II yang ditandai dengan pembentukkan Kantor Wajib Pajak Besar. Ia bertugas sebagai pengajar kode etik, khususnya menyoal integritas abdi negara.

“Saat modernisasi itu saya semangat sekali menjadi trainer kode etik. Saya ingatkan janji ASN, tidak menerima apa pun yang kita tahu atau kita mengerti berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan. Tidak peduli berapa yang diterima, lima rupiah pun akan saya proses. Mengkhianati janji jabatan berarti menggali lubang kuburnya sendiri,” tegas kelahiran Subang, 5 Oktober 1967 ini.

Kemudian di tahun 2006 Ewie pindah tugas menjadi Kepala Subdit Metoda dan Materi Penyuluhan. Setahun berikutnya ia menjabat sebagai Kepala Subdit Banding dan Gugatan II. Di fase ini Ewie mendapat musibah dengan tertangkapnya Gayus Tambunan yang merupakan salah satu staf di direktoratnya. Ia kecewa, usahanya menanamkan integritas selama ini seakan tiada guna.

“Walaupun pegawai itu bukan staf saya langsung, saya sangat marah sekali. Saya merasa dikhianati. Bukan cuma saya sebetulnya, tapi seluruh pegawai (merasa dikhianati),” ujarnya.

Peristiwa itu membuatnya mendapat berbagai tekanan publik, hingga ia sempat berniat keluar dari DJP.

“Hingga pada satu titik saya mengambil sikap, biar Tuhan yang membuktikan,” katanya lirih.

Badai berlalu. Ewie lalu ditugaskan di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas). Di sana ia kembali menjahit semangat untuk mengabdi. Bahkan, Ewie mencoba memantik pegawai lain untuk selalu menjaga integritas dan tak lelah menghimpun penerimaan.

“Ini adalah titik balik saya untuk membuktikan kualitas diri. Saya bikin program yang bagus, sistem kerja di Jakarta saya bawa ke Banjarmasin. Saya bangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun kesadaran pajak, menyebarluaskan manfaat pajak bagi pembangunan daerah kepada masyarakat luas,” kata Ewie.

Beberapa tahun berikutnya, ia menahkodai KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. Di sana Ewie membenahi sistem kerja pegawai.

“Saya tanya ke pegawai, ‘Kenapa sih enggak semangat? Mereka bilang, ‘Kita, kan, KPP kecil, Bu. Penerimaan di bawah Rp 1 triliun. Lagi pula, potensi kita cuma perumahan.’ Saya jawab, ‘mobil BMW semewah itu kalau enggak ada pentilnya enggak akan jalan. Rp 1.300 triliun tanpa Rp 890 miliar juga tidak akan pernah tercapai. Ayo semangat, jalan dengan kepala tegak. Jangan melihat seberapanya, tapi bagaimana KPP saling melengkapi, saling menggenapi.’”

Dari Cempaka Putih, Kepala Kantor Terbaik 2014–2015 di Kanwil DJP Jakarta Pusat ini dipindahkan ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II. Di sana, ia meluncurkan Kios Pelayanan Pajak di Pasar Tanah Abang dan Mal Thamrin City pada September 2015. Inovasinya itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito.

“Pasar Tanah Abang kan pasar retail pakaian paling besar se Asia Tenggara, tapi saat itu kontribusi pajaknya masih sangat kecil. Dari puluhan ribu kios hanya 4 ribu yang terdaftar. Kita semua semangat turun ke lapangan, ngobrol sama pedagang, ternyata pedagang enggak ada waktu ke KPP. Berkat pos pelayanan, hasil setoran (pajak) bulan Oktober sampai Desember besarnya empat kali jumlah setoran dari Januari sampai Oktober,” syukur Ewie.

Baca Juga: Money Follows Program’

Tahun ini tepat 28 tahun Ewie mengabdi. Menurutnya tidak ada yang berubah, Ia selalu berusaha energik dalam setiap tugas. “Kalau kata teman, saya pakai baterai alkaline,” tutupnya sembari tertawa.

Recollection

Merdeka Adalah Loyal kepada Cita-Cita

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi

Keterlibatannya dalam perumusan kebijakan pemulihan ekonomi, membuat Adel semakin yakin dan setia pada mimpinya: menjadi analis keuangan makro.

 

Pembawaan yang asyik dan gaya bahasa kekinian, membuat pemaparan Adelia Surya Pratiwi tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) begitu mudah dicerna. Kepala Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini memang kerap menjadi narasumber diskusi virtual bersama komunitas atau forum milenial.

Sabtu (1/8) lalu misalnya, Adel menjadi pemateri di akun Instagram Mezzanine Club bertajuk “Nanti Kita Cerita tentang Pemulihan Ekonomi”. Bahkan tema acaranya pun mengadopsi judul film yang populer di awal tahun.

“Kenapa pemerintah hanya punya skenario berat dan skenario sangat berat? Bukan karena pemerintah enggak punya pemikiran positif, tapi kita ingin membangun sense of crisis agar semua memahami dan bahu membahu,” kata Adel membuka penuturannya.

Sehari sebelum siaran langsung itu, Majalah Pajak telah berbincang langsung dengan perempuan kelahiran 13 November 1988 secara daring. Ia menuturkan, bahwa BKF tengah membangun komunikasi publik yang lebih simpel dan menarik. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi krisis sekaligus kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah. Pemahaman yang komprehensif adalah kunci menangkal kepanikan dan penyebaran hoaks.

“Jadi, komunikasi strategi ini handling everything tentang komunikasi publik. Semua yang berkaitan dengan penuangan isu yang sedang digulirkan pemerintah kita komunikasikan lewat saluran misalnya kita punya media sosial, BKF itu ada Instagram, Twitter, Facebook, website. Kita juga bekerja sama dengan key opinion leaders. Jadi kita membuat satu grand desainapa, siapa, lewat apa, dengan cara seperti apa isu harus disampaikan,” kata Adel.

Baca Juga: Lempar Pancing, Beri Talangan

Adel dan timnya turut bertugas menganalisis sudut pandang pemberitaan utama di media masa. Jika kebijakan pemerintah cenderung ditulis negatif, maka BKF akan melakukan pelbagai strategi, di antaranya mengadakan dialog bersama media sebulan sekali, menyebarkan data kebijakan lewat infografis dan membuat program bernama “Nyibir Fiskal” di akun instagram @bkfkemenkeu.

“Pemulihan ekonomi nasional kan program yang enggak ada jelek-jeleknya. Kebijakan yang menyasarnya semua ke publik. Aku analisis tone pemberitaan media masa itu netral—sesuai data, sesuai apa yang dikatakan. Memang, yang jadi sorotan agak negatif soal implementasi PEN nih—masih dianggap lelet,” kata Adel.

“Kita harus loyal bukan sama pekerjaan, tapi sama cita-cita.”

Kendati demikian, ia menilai pemberitaan itu merupakan kritik yang membangun. Kata Adel, “Itu wajar, kita harus membuka diri terhadap masukan. Jadi, enggak semua pemberitaan negatif itu salah.”

Di dapur kebijakan

Ibarat restoran, BKF adalah dapurnya. Tempat para juru masak meracik bahan makanan sesuai kegunaan, cita rasa, harga, bahkan komposisi gizi. Dalam konteks kebijakan penanganaan pandemi Covid-19 dan program PEN, BKF menjadi tempat menggodok kebijakan berdasarkan data makro, kemampuan fiskal, dan target implementasi program.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelumnya, kita tahu, beberapa pekan setelah Covid-19 masuk ke tanah air, keluarlah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan aturan turunannya. Intinya, total belanja untuk mengatasi pandemi ini mencapai Rp 695,2 triliun.

“Namanya Perppu, berarti satu hal yang mendesak. Waktu kita buat itu (Perppu) kita belum ada data pertumbuhan ekonomi sebagai dasar kebijakan. Tapi kita harus cepat menyelamatkan ekonomi biar enggak terpuruk terlalu dalam. Akhirnya, APBN harus revisi dua kali untuk mengakomodasi kecukupan bantuan dari besarnya,” jelas Adel.

Kendati bersifat mendesak, Adel memastikan seluruh kebijakan didasarkan pada asumsi dan tujuan yang kredibel. Ia mengutip penuturan ekonom Dana Moneter Dunia (IMF) Olivier Blanchard yang mengatakan bahwa, di situasi krisis kebijakan ekonomi akan diarahkan ke tiga hal—sektor kesehatan, orang yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa dipotong pendapatannya, dan dukungan bisnis.

“Semua jenis kebijakan dunia seperti itu, yang pembeda hanya angkanya. Negara maju size yang diberikan lebih besar, negara berkembang lebih kecil karena kapasitas fiskalnya lebih rendah,” kata Adel yang juga juga anggota tim perumus kebijakan monitoring dan evaluasi program PEN.

Adel mengingat, di awal-awal, tim perumus bekerja tak kenal waktu. Sehari saja tim bisa rapat dengan pelbagai kementerian, lembaga, ekonom, akademisi, dan pemangku kepentingan hingga lewat tengah malam. Selain menghitung alokasi anggaran, tim juga harus menentukan mata anggaran baru, seperti insentif untuk tenaga medis. Analisis implementasi pun harus dielaborasi secara detail sehingga bantuan dapat cepat dan tepat sasaran.

“Kita mikirin bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah gimana—harus lay off, atau di potong gajinya 50 persen. Terus enggak boleh pulang ke kampung, mereka harus ngekos—gimana bayarnya?” ujar Adel.

Langkah terbaru, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan burden sharing. Kebijakan ini menurutnya merupakan kebijakan yang juga dilakukan di negara-negara lain.

“Saya lebih suka menyebut burden sharing dengan responsibility sharing. Bayangkan dalam menangani ini (Covid-19) harus dikeroyok. Aku ingat banget APBN harus revisi dua kali untuk mengakomodasi kecukupan bantuan dari besarnya. Instrumennya semua sama untuk bantuin ekonomi. Kita melibatkan DPR, BPK, KPK, kepolisian. Ini suatu banget, gotong royong,” ungkap Adel. Ia bersyukur dapat terlibat langsung merumuskan kebijakan di situasi yang Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap katakan sebagai “extraordinary” ini. Ia semakin yakin untuk menjadi seorang ekonom.

Mengejar mimpi

Sejatinya, mimpinya itu baru bersemi ketika Adel lulus Program Diploma-III Perpajakan PKN STAN dan mulai bekerja di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF di tahun 2010. Di sana, ia ditugaskan membuat laporan analisis perkembangan pasar setiap hari. Momen itu dimanfaatkan Adel untuk belajar memahami kebijakan makro secara lebih spesifik. “Bahkan aku menyarikan berita-berita keuangan juga,” kenangnya.

Selanjutnya, Adel ditempatkan di Subbagian Pasar Modal BKF. Di fase ini Adel bekerja sembari meneruskan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2012. Di UI, ia mengambil disiplin ilmu manajemen keuangan perbankan. Alasannya, selain menarik, ia punya pengalaman ditugaskan dalam tim perumusan RUU Bank Indonesia.

“Kita bikin naskah akademik, kita benar-benar riset kebijakan sektor keuangan di negara lain seperti apa. Karena di tengah-tengah pusaran tim perumusan aku sadar, ‘Wih, so much that I dont know’. Menurutku, di Indonesia jarang ada yang memiliki pengetahuan macrofinance. Oke, aku akan mendalami ini,” kata Adel.

Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa dari Chevening—beasiswa dari Inggris—untuk kuliah di Departemen Ekonomi Universitas Birmingham di Inggris. Adel lulus dengan spesialisasi manajemen keuangan internasional dan perbankan.

Dalam tesisnya, Adel menulis, indikator harga surat utang negara emerging market ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan bayar (peringkat kredit) saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

“Aku masuk BKF (2010) merasa ‘I have to fill the gap’. Karena di sekeliling aku—di BKF, orang-orang sangat educated, s2 dan s3 banyak. Aku semakin yakin, kalau mau besar kontribusinya, harus kuliah lagi,” tambahnya.

Selain itu, dorongan lainnya berasal dari nasihat ayahnya, Ngudi Irianto, yang berpesan agar ia harus selalu fokus mengejar mimpi dibandingkan memikirkan jabatan tertentu. Sedangkan ibundanya, Tuty Hidayati berharap Adel menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Hanya pendidikan yang bisa mengangkat derajat keluarga.

Adel mengenang, “Kata-kata Papah yang enggak pernah aku lupain sampai sekarang adalah, kita harus loyal bukan sama pekerjaan, tapi sama cita-cita. Jadi, mau ditempatkan di mana saja, jabatan apa saja, kita tetap fokus pada cita-cita. Memikirkan bagaimana kita berkontribusi. Kita hormati sama orang karena value itu.”

Kini, Adel tengah merencanakan untuk melanjutkan studinya. Ia berharap rencananya ini dapat terlaksana di tahun depan. Sekali lagi, ia ingin loyal pada mimpinya agar dapat berkontribusi lebih banyak untuk tanah air.

“Pemuda sering mengartikan, ‘pastikan kamu punya kebebasan, ayo bebas’. Itu justru mengerangkeng dirinya sendiri. Aku lebih suka mengartikan kemerdekaan adalah bertanggung jawab pada cita-citanya, pekerjaannya, dan hidupnya,” tutup Adel.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

 

Lanjut baca

Recollection

Terbentuk Kuat karena Benturan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Benturan demi benturan yang ia songsong, mengantarnya ke tempat dan karya yang ia ingini: di balik layar penyusun kebijakan.

Kira-kira pukul 21:10 WIB, Rabu (29/4), Andi Nugroho Suryo Kuncoro baru menerima telekonferensi dengan Majalah Pajak. Penulis pidato dan Analis Kebijakan Pusat Analisis dan Harmonisasi (Pushaka) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini terpaksa mengundur jadwal wawancara pada sore hari lantaran harus menyempurnakan bahan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro dan Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setelahnya, Andi merampungkan risalah rapat Kabinet Indonesia Maju dan Presiden RI.

“Mohon maaf, ya. Harap maklum. Jam kerja agak anomali, 24 jam per tujuh hari. Jadi, by request banget untuk mendukung rapat para pimpinan. Seperti misalnya kemarin saya sudah sanggupin jadi narsum, tiba-tiba pas lagi ngisi acara, saya diminta menyimak ratas (rapat terbatas) Menteri dengan Presiden,” ucap Andi yang masih berkemeja biru muda—seragam Kemenkeu setiap Rabu—memulai perbincangan.

Meski begitu, Andi merasa sangat bersyukur telah dipercaya berkontribusi, berproses, dan menjadi bagian dari tim di balik layar. Terlebih, saat pemerintah tengah menyusun kebijakan yang velox et exactus—cepat dan akurat—dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga: Fisik Sehat, Kerja Semangat

“Menjadi speechwriter waktu tidur jadi berkurang, paling lama empat jam sehari, tapi saya justru senang dan enjoy. Memang dasarnya saya suka baca buku dan menulis. Saya jadi paham bagaimana policymakers bersakit-sakit, bekerja keras, dan dituntut superadaptif di situasi resesi dan krisis multidimensi akibat COVID-19. Saya enggak berhenti belajar dan beradaptasi. Lama kelamaan akan terbiasa dan pasti akan ketemu ritmenya, apa pun medannya,” ujarnya.

Andi lantas memberi gambaran tugas yang ia emban sejak Januari 2020 itu. Misalnya, pada hari Selasa (28/4), Sri Mulyani dijadwalkan memberikan konferensi pers. Maka, di hari sebelumnya (27/4), Andi bersama tim mengumpulkan input dari seluruh unit eselon I terkait untuk mendukung bahan pemaparan. Setelah itu, Andi menjahitnya menjadi naskah pidato atau pun bahan pemaparan konferensi pers. Kemudian, draf diserahkan kepada Menkeu atau Wamenkeu untuk ditelaah.

“Untuk membuat naskah pidato non-seremonial, lanskap kebijakan dan arus keadaan ekonomi, sosial, dan politik harus dianalisis dan diharmoniskan. Unit kerja di Kemenkeu, kan jamak, ada yang ngomongin fiskal, kekayaan negara, pajak, surat utang negara, cukai, atau lainnya. Biasanya saya diberi waktu sehari atau dua hari untuk menulis semuanya dalam satu speech,” kata pria kelahiran Bantul, Yogyakarta, 35 tahun silam ini.

Namun, tentu jadwal Menkeu tidak konstan. Banyak perubahan agenda tak terduga yang menuntutnya sigap sepanjang waktu. Sebagai contoh, Selasa lalu, Andi mendadak harus menyusun naskah materi telekonferensi dengan para ekonom nasional dan analis kebijakan di Indonesia. Kala itu, Andi kudu menyelesaikannya dalam dua jam saja.

‘‘Kuncinya kita mesti saksama dan komprehensif memahami arah kebijakan publik dan fokus pemerintah. Apalagi kami, tim, bukan cuma menulis data. Tim bekerja menganalisis kebijakan,“ tambahnya.

Seperti yang diketahui, kini pemerintah telah fokus menyusun kebijakan menangkal resesi akibat COVID-19 yang ditempuh melalui pemberian stimulus, relaksasi, refocusing anggaran, strategi pembiayaan, penjaminan risiko, dan sebagainya.

“Semua stimulus fokusnya kesehatan publik, social safety net, dan dukungan UMKM. Seluruh dunia fokusnya sama, cara boleh jamak, tapi serupa countercyclical-nya. Sekarang ini semua kebijakan untuk mengantisipasi agar krisis kesehatan tak tereskalasi menjadi krisis sosial, ekonomi, dan politik lebih mendalam. This pandemic is a new species of crisis, kegotongroyongan orang Indonesia diuji betul kali ini,” ungkap Andi.

Baca Juga: BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Namun, Andi yakin, Indonesia bisa menghadapi kondisi ini karena telah teruji pada krisis 1998 dan 2008.

“Semakin terbiasa kita dengan krisis, semakin kuat jiwa kita. Saya punya semangat hidup, terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk,” ucap Andi mengutip tulisan Tan Malaka dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara.

Berburu beasiswa

Prinsip itu pula yang Andi tanamkan saat memburu beasiswa ke luar negeri sekitar delapan tahun silam. Kala itu, Andi masih menjabat pemeriksa di KPP di Kanwil DJP Bali. Ia ingin mendalami ilmu kebijakan ekonomi agar dapat dipercaya di posisi yang lebih strategis.

Semakin terbiasa kita dengan krisis, semakin kuat jiwa kita. Saya punya semangat hidup, terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

‘‘DJP sifatnya administratif, ilmu yang saya dapatkan banyak sekali. Kita menjadi streetwise karena kita kontak langsung dengan mikronya, tak sekadar makronya. Buat saya, DJP membekali saya dengan microfundamental yang jarang dimiliki para ekonom. Sudah waktunya saya hijrah belajar makronya di ranah kebijakan. Bahwa selama ini kita sebagai enforcer melihat UU adalah untuk ditegakkan, kini saatnya saya berpikir tentang bagaimana UU itu diciptakan. Misalnya, kenapa tarifnya tidak disesuaikan dengan kondisi investasi nasional; konsumsi; arus barang, jasa, dan kapital; dan lain sebagainya termasuk dinamika geopolitik global,” kata pengagum Amartya Sen (pemenang penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 1998) ini.

Jauh sebelum itu, semasa kuliah, Andi sudah termotivasi untuk melanjutkan sekolah dari mentornya di Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Zezen Zaenal Mutaqin. Ia juga terinspirasi oleh Rektor UIN Azyumardi Azra tahun 2006 yang merupakan peraih beasiswa Fullbright di Universitas Colombia.

“Saya dapat exposure kuliah ke luar negeri malah dari UIN, bukan dari STAN. Jadi, tahun 2005 itu walaupun saya anak STAN, saya malah mainnya ke UIN. Dari Formaci juga saya belajar untuk berani ngomong, belajar berdiskusi dengan semua komponen organisasi kampus seperti PMII, HMI, HTI, GMNI, semua bisa rukun membahas filsafat, ilmu sosial dan ekonomi,” ungkap Andi.

Dari Formaci pula pria kerkacamata bulat ini mulai tertarik membaca buku-buku karangan Karl Marx, Adam Smith, Bastiat, Von Mises, Joseph E.Stiglitz (peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2001), E.F. Schumacher, Amartya Sen, dan sebagainya. Bahkan, ia pun mendalami ilmu hermeneutika, cabang filsafat yang mempelajari interpretasi makna.

“Sampai sekarang poin buku Amartya Sen menjadi landasan berpikir saya. Bagaimana mengukur kesejahteraan manusia di suatu teritori itu tak boleh melulu dengan GDP (gross domestic bruto). Makanya beliau menemukan human development index, beyond just GDP. Pembangunan bukan diukur dari GDP, tapi bagaimana distribusi pembangunan di daerah memberi kemerdekaan pada manusia segala kelas, termasuk kemerdekaan mengakses kesehatan, pendidikan, energi tanpa segregasi dan diskriminasi,” papar Andi.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Singkat kisah, setelah lulus dari Program Diploma Akuntansi PKN STAN dan enam tahun bertugas di DJP, Andi mencoba mewujudkan mimpinya dengan mengikuti tujuh kali seleksi beasiswa di Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT), Fullbright, Stuned, Chevening, United States Agency for International Development (USAID), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hasilnya, gagal. Proses ini ia jalani dari tahun 2011 hingga 2016.

“Sebenarnya saya sudah diterima USAID, tapi enggak dapat izin dari pusat (DJP). Alasannya saya enggak tahu. Ini benturan pertama saya yang terberat,” kenangnya.

Untungnya, semangat Andi masih sekuat baja. Ia kembali mencoba peruntungan ke delapannya dengan mengikuti seleksi beasiswa Financial Education and Training Agency (FETA) angkatan pertama—beasiswa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkeu dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang dananya berasal dari Bank Dunia. Syukurnya, kali ini Andi lolos.

Di tengah menjalani karantina di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) PKN STAN, Andi mendapat Letter of Acceptance (LoA)surat yang menyatakan diterima menjadi mahasiswa—dari tujuh universitas di Amerika sekaligus yakni, dari Duke University, University of Southern California (USC), School of International and Public Affairs (SIPA) Columbia University, State University of New York (SUNY) at Buffalo, University of Denver, dan Cornell University.

Ya, tujuh kali gagal, di tujuh kampus ternama pula Andi diterima. Andi lantas memilih Prodi Ekonomi di SUNY karena ia ingin konsisten mendalami ekonomi. Namun, berapa hari setelahnya staf Kepala PPSDM memberi arahan untuk membatalkan pilihan itu.

“Daftar beasiswa sudah sakit, daftar ke kampus di New York itu susah. Sudah dapat LoA senang-senang, eh, malah ditegur. Kata Kepala PPSDM, ‘Ngapain ngambil economics, ngambil public policy atau administration policy saja. Saya sedih banget waktu itu. Ya, sudah, mungkin terbentur lagi, tetap lanjut,” kenang suami Nawang ini.

Jejak Ben Anderson

Tak ingin berlarut dalam kesedihan, ia memutuskan mengambil program Economic and Financial Policy di Cornell University. Kali ini Andi punya tiga alasan. Pertama, ia ingin mengikuti jejak profesor sejarah dan politik dari Cornell University yang sudah meneliti tentang Indonesia sejak Presiden RI Sukarno yakni, Ben Anderson. Kedua, Andi ingin merasakan pengalaman penulis novel Para Priyayi Umar Kayam saat kuliah di Cornell University. Ketiga, ia tertantang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang meraih master di bidang kebijakan ekonomi dan keuangan dari Cornell University.

Maka, ayah Shah Wildan Dipo Alam, Cornell Digdaya Nawasandi, dan Abyasa Cayuga ini menjalani studi dengan maksimal. Setahun setelahnya ia mulai menyusun tesis mengenai dampak makroekonomi dan sosioekonomi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Penelitiannya, yang disupervisi oleh Profesor Norman T. Uphoff dan Profesor Iwan Jaya Azis ini, menggunakan 1.295 variabel untuk menghitung dampak kebijakan pengampunan pajak terhadap indikator makroekonomi dan sosioekonomi seperti, pengangguran, kesenjangan ekonomi, investasi, dan sebagainya. Penelitian itu menghasilkan tujuh simulasi. Salah satu simulasi menyimpulkan, bahwa kebijakan pengampunan pajak bisa menimbulkan kontraksi bagi perekonomian dalam negeri.

“Kebijakan tax amnesty bisa sukses, tapi dengan ongkos melebarnya income inequality antara urban dan rural, ataupun rich and poor jika repatriasi dibarengi dengan perilaku risk taking dari perbankan dengan menempatkan dana tersebut ke instrumen keuangan berisiko tinggi,” ungkap Andi.

Kesimpulan tesisnya pun membuat Profesor Iwan khawatir. ‘‘Prof Iwan nanya gini, ‘Apa kamu siap pulang ke Indonesia dimusuhi oleh para pembuat kebijakan? Saya jawab, ‘Saya yakin hasil penelitian ini saya tarik dari model ekonomi yang benar—bukan sekadar evaluasi before and after dari ekonometrik. Tapi mengukur dampak jika ada atau tidak adanya tax amnesty,’” papar Andi.

Baca Juga: Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Setelah menjalani tugas belajar, Andi pulang ke tanah air dan bertugas di Seksi Pemeriksaan Transfer Pricing Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP tahun 2018. Menurut Andi, selama sekitar 13 tahun berkarier di DJP ia memetik kesimpulan bahwa tak ada gading yang tak retak, kebijakan fiskal selalu mengandung lag.

“Menjadi pegawai DJP kita dituntut memahami banyak behavior Wajib Pajak dan interaksi antarperusahaan. Akhirnya, kita punya dasar ilmu mikroekonomi yang baik. Menjadi auditor pajak contohnya, harus terlatih guts-nya dalam mendeteksi skema tax avoidance (penghindaran pajak) maupun tax evasion (penggelapan pajak),” kata Andi.

Kini, Andi bertugas di posisi yang ia dambakan dulu. Bekerja pada tataran penyusunan kebijakan. Ia semakin yakin kita adalah tuan atas waktu kita sendiri. Kita bebas memilih untuk diam atau berjuang.

“Terbentur, terbentur, terbentur, nantinya kita akan terbentuk. Sekolah, cari beasiswa, bekerja, semua itu pasti banyak benturannya. Lebih baik kita hancur lebur lalu bangun kembali, daripada mengeluh atau termangu diri. Karya kita sekarang adalah hasil kerja kita di masa lalu,” kata putra sulung Isti Widayati dan Kuwatono ini, mengakhiri perbincangan.

Lanjut baca

Recollection

Cekatan Menangkal Hoaks

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Di tengah Pandemi COVID-19 ia dituntut ekstra cekatan menyampaikan informasi. Jangan sampai publik panik karena termakan hoaks.

 

Belum genap seminggu Rahayu Puspasari menakhodai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia mesti bekerja maraton menyampaikan informasi secara rinci kepada awak media mengenai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikeluarkan pada (15/3).

Baca Juga: Refleksi Rectoverso

Puspa, sapaan karib perempuan kelahiran Pontianak 2 Februari 1972 ini mengatakan, strategi komunikasi Kemenkeu yaitu menyampaikan informasi dengan cepat dan rinci. Jangan sampai publik menjadi korban hoaks (informasi bohong) sehingga menimbulkan kepanikan. Begitu amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantiknya, Senin (9/3).

“Kontestasi dalam informasi begitu banyak dan itu juga kreatif. Bahkan full timer untuk membuat hoaks, sehingga kita harus mampu menangkal itu,” Puspa mengulang pesan Sri Mulyani.

Menurut Puspa, di era kemajuan teknologi ini hoaks tidak bisa dihindari. Sebab setiap warga negara memiliki kepentingannya masing-masing, baik kepentingan politik maupun ekonomi. Maka sang juru bicara atau jubir pemerintah dituntut ekstra cekatan mengendalikannya.

Dalam konteks menghadapi Pandemi COVID-19, publik juga mesti bijak memfilter informasi yang membanjiri jagat media sosial. Puspa meyakinkan, pemerintah fokus pada krisis kesehatan sekaligus mengantisipasi dampak ekonominya.

“Dalam situasi sekarang masyarakat harus mengikuti kapten kapal. Jangan sampai kocar-kacir hanya karena hoaks. Kalau masyarakat tidak panic buying, stok kita aman, tidak akan kekurangan. Pemerintah terus berkoordinasi aktif untuk melakukan antisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional,” tegas Puspa, melalui telepon, pada pertengahan Maret 2020.

Baca Juga: Mudik Resmi Dilarang, Ada Denda Bagi yang Melanggar

Seperti diketahui pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menteri Keuangan bertindak sebagai salah satu pengarah yang bertugas menjaga stabilitas fiskal, refocusing anggaran, menyelamatkan sektor-sektor informal, dan membantu sektor usaha yang terdampak. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Puspa menjelaskan, secara umum Perppu mengatur langkah mitigasi pengeluaran tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, yaitu Rp 75 triliun intervensi di bidang kesehatan dalam penanggulangan COVID-19; Rp 110 triliun untuk tambahan jaringan pengamanan sosial; Rp 70,1 triliun untuk mendukung industri melalui insentif pajak dan bea masuk serta stimulus Kredit Usaha Rakyat; lalu Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

Di bidang perpajakan, Perppu itu berisi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020 dan di tahun 2021 menjadi 20 persen. Lalu, penurunan tarif PPh Badan go public sebesar 3 persen atau lebih rendah dibandingkan dari tarif umum.

“Pemerintah sebagai yang sering diserang hoaks harus bergerak cepat menangkalnya dengan memviralkan informasi melalui teman-teman media—KLI memberikan penjelasan melalui siaran pers, KLI standby melayani wawancara melalui telepon, konferensi pers kita di situasi genting pun kita lakukan melalui aplikasi,” tegasnya.

“Dalam situasi sekarang masyarakat harus mengikuti kapten kapal. Jangan sampai kocar-kacir hanya karena hoaks.”

Tekad jadi ASN

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat kepala biro KLI, Puspa menyadari, pekerjaannya itu sangat protokoler, menuntut kecermatan dan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan dari lembaganya. Namun, ia senang melakukan pengabdian itu karena sejak muda ia telah bercita-cita menjadi ASN, tepatnya saat ia masih di bangku Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 1 Yogyakarta sekitar tahun 1989. Puspa resah dengan beberapa kawannya yang kerap mengkritik pemerintah dan ASN.

Baca Juga: Aphantasia

“Saya sama teman-teman sering diskusi soal negara. Mereka kebanyakan menyalahkan pemerintah—pokoknya semua gara-gara pemerintah. Bahkan, ya, mereka tutup mata sama program pemerintah yang bagus. Karena pemikiran kita semua sudah begitu, pemerintah negatif,” kenang pengagum Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ini.

Tekad menjadi ASN semakin menggebu tatkala pada 1990 ia terpilih mengikuti pertukaran pelajar ke Akenohoshi Kooto Gakko—salah satu SMA di Jepang. Selain belajar, Puspa aktif memperkenalkan budaya tanah air lewat beragam festival di sekolah itu. Bahkan, ia sempat menjadi guru les bahasa Indonesia untuk teman sekelasnya.

“Mungkin karena keterbatasan informasi—di tahun itu belum ada internet. Jadi, teman-teman di sana (Jepang) banyak yang bertanya tentang Indonesia. Ternyata kita lebih bisa mengapresiasi Indonesia justru ketika kita ada di luar,” kata Puspa.

Setahun kemudian, ia pulang ke tanah air untuk melanjutkan persiapan ujian sekolah sekaligus tes masuk perguruan tinggi. Puspa lantas memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN—agar bisa menjadi ASN. Ia ingin menjadi bagian dalam reformasi birokrasi.

Terlibat reorganisasi

Karier Puspa sebagai ASN dimulai pada 1994. Lulus dari STAN, ia menjadi pegawai di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tiga tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan di Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta. Tak lama, ia mendapat tugas belajar di Universitas Monash Australia untuk jurusan manajemen strategis.

Setelah mendapat gelar Master of Business Administration (MBA), Puspa dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbidang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Kala itu ia turut menjadi salah satu anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Secara umum tugas KSAP adalah mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan yang wajib diterapkan dalam menyusun serta melaporkan laporan keuangan pusat dan daerah.

Syahdan, ia didaulat menjadi Sekretaris Satuan Tugas Reorganisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) kini menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kata Puspa, tugas pertama DJKN yaitu, penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian, pemetaan permasalahan BMN, koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“Perubahan itu titik awal LKPP keluar dari disclaimer opinion menjadi opini wajar dengan pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Semua hasil kerja bakti bersama,” kata peserta diklat Negotiation and Competitive Decision Making di Harvard Business School ini.

Sekitar tahun 2009, Puspa melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Curtin Australia. Setelah lulus Puspa diamanahi tugas sebagai Pelaksana (Fungsional Umum) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA DJKN pada 2011, lalu menjabat Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan Dipisahkan I DJKN di tahun 2014.

Di tahun yang sama, ibu dua anak ini ditugaskan oleh Menteri Keuangan ke-28 Muhammad Chatib Basri untuk menjadi Ketua Tim Pengkaji Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai tata cara pendirian Badan Layanan Umum. LMAN didirikan pada 16 Desember 2015 berdasarkan PMK No. 219/PMK.01/2015 dengan tugas di antaranya, pelayanan pengembangan usaha, analisis pasar properti, pengembangan strategi bisnis jasa penilaian dan konsultasi manajemen aset, pengadaan, konstruksi, dan lain-lain. Pada 2017 Puspa diangkat menjadi Direktur LMAN dan menjabat sebagai Direktur Utama LMAN di tahun 2018.

Baca Juga: Gaungkan Dukungan—dan Kritikan

“Waktu itu saya bikin kajiannya, membentuk organisasinya, dari A sampai Z. Jadi, saya selalu dikasih tugas mengawal yang baru atau menghadapi situasi sulit. Memulai sesuatu yang baru tidak mungkin menggunakan cara lama dan biasa,” kata pencinta olahraga menyelam ini.

Kini, Puspa mengemban tugas baru sebagai Kepala Biro KLI. Di bawah kepemimpinannya, vokalis Band Bhinneka Swara ini berencana mengubah strategi komunikasi tiap instansi di bawah Kemenkeu.

“Karena baru dilantik dan langsung menghadapi masalah COVID-19, saya baru menyisir kekuatan atau kekurangan secara umum. Intinya ke depan saya ingin, misal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan lainnya fokus pada tugasnya. Kalau sekarang, kan, DJP bikin strategi komunikasi juga—bikin majalah, sosialisasi di media sosial,” kata penggemar penyanyI Celine Dion dan Lea Simanjuntak ini.

Menurut Puspa, pencapaian hidupnya tak terlepas dari doa dan wejangan kedua orangtuanya yang ia pegang teguh hingga sekarang. Ibundanya Sumadji mengajarkannya untuk berpikir visioner, jalani penuh keyakinan, dan raih pendidikan setinggi mungkin. Sedangkan ayahandanya mengajarkannya untuk disiplin dan jangan pantang menyerah.

“Biasanya tantangan justru datang dari lingkungan internal kita—perasaan enggak percaya, enggak bisa, susah. Perasaan itu ternyata membombardir kita. Nah, di situ kita harus punya keyakinan untuk mencoba,” tutupnya.-Aprillia Hariani

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer