Connect with us

Feature

Suryadi Sasmita: Target Pajak Tidak Terlalu Tinggi

Majalah Pajak

Published

on

Salah satu anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak punya pendapat berbeda dengan kebanyakan pendapat tentang target pajak dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang turun. Mengapa begitu, ini pendapatnya.

Target pemerintah itu sebenarnya nggak salah. Hanya saja penjelasannya ke masyarakat ini yang kurang disosialisasikan. Kenapa ia katakan demikian, karenasebetulnya orang yang sudah bayar pajak itu kenaikan enggak sebesar itu. Kenaikan itu rata-rata pajak itu 10 persen. Misalnya kenaikan (penerimaan) pajak 35 persen, maka menurutnya strateginya 10 persen kenaikan dari WP yang sudah bayar, dan 25 persen dari Wajib Pajak baru, atau yang dikenal dengan ekstensifikasi. Targetnya seharusnya kesana.

Persoalannya sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat jadi terkaget-kaget pajak dinaikkan begitu tinggi. Padahal tidak demikian, justru target DJP itu dari ekstensifikasi. Oleh karena itu, KPP itu seharusnya ditargetkan bukan semata-mata amountnya saja, tapi tax payers yang bayar dulu itu ada berapa ratus ditargetkan. “You bisa naik berapa dari WP baru, dan itu yang dijadikan KPI (key performance Indicator). Kalau orang yang sudah bayar seberapa kuat sih dia bisa tahan, lama-lama dia juga bisa kabur. Bagaimana dengan yang belum bayar pajak?” begitu pendapatnya.Suryadi Sasmita copy

Logikanya, ada 15 juta perusahaan di Indonesia, yang bayar Cuma 600 ribu. Adil nggak sebenarnya? Kemana saja perusahaan yang lain? Banyak perusahaan yang mengaku nihil atau bahkan rugi terus. Lebih parah lagi mereka malah narik duit – restitusi, dengan alasan rugi terus karena ekspansi.

Orang yang sudah bayar seharusnya tidak perlu diperiksa, tapi orang yang belum bayar itu lho yang seharusnya diperiksa. Mereka yang mengaku-ngaku rugi tidak wajar itu yang harusnya dikejar. Periksa sampai ke negaranya bagaiman transfer pricing dilakukan mereka. Kita harus focus ke sana, kalua sekarang yang bayar 600 ribu, maka tahun ini harus tambah 400 ribu yang besar-besar tapi nakal itu. Selain itu perlu juga mengumpulkan yang relatif tidak terlalu besar seperti dokter, notaris, dan pengacara.

Pikirkan juga yang non hard cash, Ia sendiri sudah usulkan untuk retail ada cash register yang langsung terkonek dengan system perpajakan. Menurutnya masih banyak toko besar atau grosir yang berkedok UKM, tapi sebenarnya mereka pengusaha besar. Contohnya ada. Misalnya di Tanah Abang, kalua kita cek paling bayar pajak ratusan ribu, kenyataannya dia punya pabrik di China, dia heran, karena mereka tidak tertangkap. Transfer uangnya mereka lakukan di luar negeri. Mereka itu yang harus di kejar. Saya tahu bagaimana mereka main, tapi tidak etis kalau dia ungkap secara vulgar.

Dirangkum dari VOL XVIII l 2015

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Feature

Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Berkat tangan dinginnya, desa miskin di pinggiran Yogyakarta yang dulunya nyaris tak diperhitungkan itu kini menjelma desa mandiri dan sejahtera.

Sudah setengah jam berlalu sejak Wahyudi Anggoro Hadi berdiri di hadapan puluhan peserta seminar, menerangkan lembar demi lembar salindia di layar presentasi. Mengenakan kemeja batik berpadu celana panjang cokelat gelap, lurah Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul itu tampak bersahaja. Peci hitam di kepalanya ia biarkan miring ke belakang hingga keningnya yang mulai berkerut itu semakin terlihat lebar. Sesekali ia membetulkan letak kacamata tebal yang membingkai kedua bola matanya.

Pria kelahiran Bantul, 24 Juli 1979 yang nyentrik itu memang sedang viral. Beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi pusat perhatian. Sering tampil di media massa dan menjadi pembicara kunci pada acara-acara seminar nasional. Pagi itu, Selasa, (26/11/2019), Wahyudi pun tengah menjadi narasumber pada seminar bertajuk “Peran Desa dalam Mengembalikan Kedaulatan dan Kemandirian Desa” di Gedung N, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat. Suasana pagi itu begitu hening, seolah peserta tak ingin melewatkan setiap kata yang disampaikan Wahyudi. Seperti terkena sirep, puluhan pasang mata tampak khidmat mengikuti acara yang dipandu langsung oleh Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar itu. Kalimat yang ia sampaikan begitu padat, sistematis, dan berbobot.

“Ini kepala desa rasa bupati,” bisik salah seorang peserta seminar kepada rekan peserta di sampingnya.

Wahyudi memang “hanya” seorang kepala desa. Namun, kiprahnya membangun Panggungharjo layak diacungi jempol. Berkat sentuhan tangan dinginnya, desa miskin di pinggiran Kota Yogyakarta yang dulunya nyaris tak diperhitungkan itu kini menjelma desa mandiri dan sejahtera. Masyarakatnya hidup berkecukupan.

“Bicara kemiskinan, Panggungharjo mencirikan karakter masyarakat miskin kota. Masyarakat desa pertanian umumnya, bila miskin masih memiliki tanah. Namun masyarakat Panggungharjo bila miskin homeless (tidak punya rumah) dan landless (tidak punya tanah). Sebagian warga yang miskin itu umumnya mengontrak, tidak punya rumah tinggal,” ujar Wahyudi mengisahkan kondisi awal Panggungharjo.

Selain penduduknya rata-rata miskin, tata kelola pemerintahan desa pun awalnya kurang transparan, birokrasi berbelit-belit sehingga warga kehilangan kepercayaan kepada aparat pemerintah desa. Kondisi itu membuat Wahyudi yang semula enggan menjadi bagian dari birokrasi terpanggil untuk membuat perubahan. Dengan modal seadanya, ia pun nekat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada 2013 dan terpilih tanpa sepeser pun menghalalkan politik uang. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa menjadi pejabat tak harus dengan politik uang.

Singkat cerita, di bawah kepemimpinannya, Wahyudi berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, dan setahap demi setahap berhasil memberdayakan potensi desa. Panggungharjo yang dulunya miskin, saat ini menjadi desa sejahtera yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan omzet miliaran rupiah.

Panggungharjo juga menjadi desa yang memiliki tradisi juara. Hampir setiap tahun desa itu kini memperoleh penghargaan dari kementerian, lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia. Salah satunya dinobatkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional 2014, mengalahkan 74.000 desa lain dari seluruh Indonesia. Panggungharjo juga dijadikan model oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam upaya mewujudkan lingkungan birokrasi pemerintahan desa yang bersih transparan dan bebas dari Korupsi. Selain itu, Panggungharjo juga dikenal sebagai satu dari 157 desa unicorn yang ada di Indonesia.

Masa depan dunia

Panggungharjo adalah satu dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tahun 2018, jumlah penduduk desa ini sekitar 28 ribu jiwa. Namun, yang berdomisili di Panggungharjo sekitar 40 ribu jiwa karena desa ini memiliki empat perguruan tinggi dan satu pesantren besar yang jumlah mahasiswa dan santrinya kurang lebih 15 ribu jiwa. Desa dengan luas 560 hektare ini berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi dan merupakan kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis perkotaan bagi Kota Yogyakarta. Karakteristik warga desa Panggungharjo adalah masyarakat perkotaan. Artinya, sumber pendapatan mereka bukan lagi hasil pertanian, melainkan dari sumber jasa dan perdagangan.

Wahyudi mengatakan, desa adalah masa depan dunia. Peran desa sangat menentukan arah kemandirian bangsa. Hal itu menurut Wahyudi karena desa memiliki tiga komoditas strategis yang sangat mahal, yakni udara bersih, pangan sehat, dan air bersih.

“Hampir 100 persen makanan yang dimakan masyarakat kota sudah terpapar bahan kimia berbahaya—sayur lewat pestisida, telur lewat vaksin antibiotik dan pakan. Motif perang nanti akan memperebutkan sumber udara bersih, air bersih, dan pangan sehat,” ujar Wahyudi meyakinkan. “Saat ini distribusi pangan Indonesia dikuasai tiga perusahaan multinasional besar. Desa menjadi situs atau pertahanan terakhir untuk mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan visi kemandirian dan kesejahteraan bagi Panggungharjo, Wahyudi memulainya dengan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

“Bersih adalah prasyarat. Artinya, pemerintah desa akan berhasil menyejahterakan warganya bila pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel dan sebagainya,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada jurusan Farmasi ini.

Begitu menjabat kepala desa, Wahyudi langsung membuat skala prioritas pembangunan. Pada enam tahun pertama berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar pemerintah dapat mendukung kesinambungan upaya memandirikan dan menyejahterakan masyarakat. Hampir 40 persen anggaran desa diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Tahun 2013 diletakkanlah dasar-dasar reformasi birokrasi dengan jalan membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa, dan membangun kultur birokrasi aparat pemerintahan desa yang baru.

Untuk mewujudkan akuntabilitas desa, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam proses pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah desa, Wahyudi mengirimkan surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar diberikan asistensi pelaksanaan UU itu. Kala itu, Panggungharjo menjadi satu-satunya desa yang berani mengundang auditor negara dalam upaya membangun akuntabilitas.

Bentang hidup

Wahyudi menyebut, untuk membuat masyarakat bisa mandiri dan sejahtera harus dengan cara-cara yang demokratis dan mengedepankan aspek keberlanjutan secara lingkungan. Lingkungan tidak hanya diartikan sebatas lingkungan alam (bentang alam), tetapi juga bentang hidup yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi, perkembangan budaya yang ada di desa juga perkembangan teknologi yang ada.

“Kami tidak punya lanskap alam yang baik, sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, yang kami manfaatkan adalah lanskap bentang hidup. Seperti kita tahu, di samping bentang alam, desa juga punya bentang hidup,” kata Wahyudi.

Salah satu bentang hidup yang dimanfaatkan adalah pengelolaan sampah yang dilakukan Panggungharjo sejak tahun 2013. Wahyudi menyebut, masyarakat Panggungharjo setiap harinya memproduksi 56 meter kubik sampah. Bila sampah hanya dikumpulkan dari rumah-rumah lalu dikirim ke TPA maka akan memakan biaya pengelolaannya sangat besar. Karenanya, sampah itu dikelola melalui BUMDes.

Sampah yang memiliki nilai jual seperti plastik dipilah untuk dijual kembali. Sementara sampah yang dapat dimanfaatkan, diolah agar memiliki nilai jual. Salah satunya adalah pengembangan limbah penggorengan atau minyak jelantah yang diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar untuk mesin industri, atau Refined Used Cooking Oil (R-UCO). Berkat inovasi itu, saat ini Panggungharjo merupakan satu-satu desa yang dapat mengubah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar pengganti solar. Dari pemanfaatan sampah rumah tangga dan limbah itu, tahun 2018 pendapatan BUMDes mencapai Rp 60 juta hingga Rp 80 juta per bulan.

Selain itu, desa ini juga menjadi satu-satunya desa yang mampu memproduksi minyak tamanu dan dijual di pasar internasional. Minyak tamanu adalah minyak hasil olahan buah tamanu atau buah nyamplung yang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Di pasar internasional, minyak ini dijual dengan harga cukup mahal, yakni 12–14 dollar AS per 30 ml. Sedangkan, saat ini Panggungharjo mampu memproduksi antara 200–400 liter per bulan dan dikirim ke pasar internasional melalui jaringan kemitraan yang mereka bangun.

“Kami tidak memiliki bahan baku produksi, tapi kami menjadi satu-satunya desa yang punya teknologi untuk memproses buah buah tamanu agar siap digunakan dalam industri kosmetik. Buah didatangkan dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Banyuwangi, Madura, Pulau Selayar dan daerah lainnya,” ungkap Wahyudi.

Panggungharjo juga memanfaatkan bentang ekonomi melalui pendirian gerai produk desa yang diberi nama Swadesa. Gerai ini menjadi jembatan bagi warga desa dan UKM agar bisa berjualan on-line meskipun buta internet. Produk yang dipasarkan merupakan hasil karya warga, mulai dari kerajinan, hingga makanan dan minuman olahan tradisional.

Di sisi budaya, Panggungharjo memiliki satu jasa wisata desa yang dinamai Kampung Mataraman. Kampung Mataraman dibuat agar para wisatawan dapat menikmati suasana kampung di Jawa pada awal abad ke-19, yang menonjolkan tiga aspek, yaitu aspek sandang, pangan, dan papan. Dari pemanfaatan bentang budaya itu, pendapatan pada 10 bulan pertama tahun 2019 lalu sudah mencapai angka sekitar Rp 5,6 miliar.

Dinikmati warga

Dari berbagai inovasi itu, kehidupan warga Panggungharjo pun kian sejahtera. Desa ini juga menjadi desa pertama yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri, jauh sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat.

“Sejak 2013 kami telah mengembangkan satu program perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan baik dalam bidang Kesehatan, pendidikan atau ketahanan pangan melalui beberapa skema,” ujar pria yang pada November lalu diundang ke Myanmar untuk menerima Apresiasi Asian Leadership Award, sebuah Apresiasi dari masyarakat Asia yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin di kawasan Asia. Panggungharjo menjadi satu-satunya pemerintah tingkat desa yang menerima penghargaan.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah desa bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Bantul. Layanan yang diberikan berupa pemeriksaan maupun pengobatan gratis. Panggungharjo juga telah memiliki layanan home care yang dilakukan oleh perawat desa. Perawat desa diberi tugas mengasuh para lansia dan memastikan penduduk kebergantungan mendapatkan hunian mendapatkan hunian yang layak, memperoleh asupan pangan cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor.

“Mulai tahun 2019 kami tambah layanan berupa pemberian asupan pangan. Setiap pukul 11.00 dan pukul 16.00, para lansia dan kebergantungan senantiasa kami berikan makanan untuk makan siang dan makan malam mereka selama setahun penuh,” ujar Wahyudi.

Masih di bidang kesehatan, seorang ibu hamil di Panggungharjo berhak mendapatkan layanan paripurna berupa tujuh kali pemeriksaan kehamilan dan satu persalinan normal, dua kali pemeriksaan dan lima imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di rumah bersalin di Panggungharjo.

Dalam bidang pendidikan, Panggungharjo memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana. Wahyudi yakin, satu-satunya cara memutuskan rantai kemiskinanan adalah melalui pendidikan. Karena itu, Panggungharjo memberikan dukungan kepada warga desa untuk bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya melalui beberapa skema. Ada dalam bentuk asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta sebagai fasilitator anak-anak agar bisa masuk kuliah secara gratis hingga lulus.

Transparansi

Berbagai keberhasilan itu tak lepas dari keberhasilan Panggungharjo membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi publik Desa Panggungharjo hingga saat ini termasuk yang terbaik di Indonesia dan selalu terbarui. Terbaik karena untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi, sistem yang dibangun sekaligus untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Panggungharjo mengembangkan sistem perencanaan berbasis data spasial, yang setidaknya mengelola ada lima metadata. Pertama, data kependudukan yang dikelola melalui layanan administrasi di ruang pelayanan. Data itu terhubung secara langsung dengan data kependudukan yang dikelola di kabupaten. Alhasil, setiap ada perubahan data kependudukan baik kelahiran, mutasi. Hal itu berguna sebagai acuan basis perencanaan di desa.

Kedua, data biofisik yang mengelola data infrastruktur lingkungan permukiman. Dengan data itu masyarakat tahu kualitas infrastruktur, seperti panjang jalan dan kondisinya, lokasi infrastruktur yang rusak, rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni, bahkan hingga kepemilikan jamban pada tiap rumah pun bisa diketahui. Ketiga adalah data sosial yang memuat sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, termasuk data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

“Jadi, desa tahu, berapa lansia dengan berbagai ketergantungannya, siapa, di mana, bagaimana profilnya. Data ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, pemuda putus sekolah, dan perempuan kepala keluarga bisa diketahui,” urai Wahyudi.

Keempat, data ekonomi, yakni menyangkut sumber penghidupan ekonomi warga desa, termasuk data UMKM dan sebarannya. Keempat metadata itu kemudian dikompilasikan dengan data keuangan melalui sistem aplikasi keuangan desa. Dari sana proses perencanaan dibangun, dan dikonsultasikan dalam forum-forum musyawarah desa ataupun musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kini, Wahyudi telah menjalani periode kedua kepemimpinannya. Ia punya mimpi besar, tahun 2024 nanti 100 persen warga Desa Panggungharjo sejahtera.

“Ukuran kesejahteraan ada empat, yaitu setiap keluarga harus memiliki tabungan, setiap warga mempunyai jaminan hari tua, setiap keluarga mempunyai jaminan kesehatan, serta indeks kebahagiaannya meningkat,” ujarnya.

Andai saja seluruh desa di Indonesia bisa mengikuti jejak Panggungharjo, barangkali kemiskinan di Indonesia lambat laun akan terkikis habis.

Continue Reading

Feature

Serius Berhumor

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Dok Ihik3

Humor lebih dari sekadar lelucon yang dinikmati sambil lalu, tapi alat komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

“Kalau Anda melihat singkatan Ihik3, artinya Anda harus membaca ‘Ihik-Ihik-Ihik’. Boleh sambil menahan senyum atau ketawa ngikik.”

Begitulah kalimat pembuka yang tertera dalam lembar profil Institut Humor Indonesia Kini atau biasa disingkat Ihik3 yang tertera pada laman situs resminya. Membaca itu, paling tidak kita akan mesem sendiri. Dan itu bagus karena membuat orang tersenyum adalah ibadah. Bagi Anda yang kehilangan senyum atau tawa, bergegaslah ke markas Ihik3 di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anda akan dibuat ngikik tanpa beban, sekaligus terhenyak saat menyadari betapa seriusnya humor saat dikaji sebagai disiplin ilmu.

Ihik3 adalah pusat kegiatan humor yang mengelola humor secara serius dan profesional berbasis pengalaman, ilmu pengetahuan, dan riset yang komprehensif. Lembaga ini didukung oleh literatur dari dalam maupun luar negeri dan ditangani para praktisi dan akademisi peminat humor.

Ihik3  lahir dari gagasan Danny Septriadi, Darminto M Sudarmo, dan Seno Gumira Ajidarma. Dua nama terakhir ini cukup familier di dunia seni. Seno adalah sosok sastrawan kawakan yang karya-karyanya tak asing lagi. Puluhan novel dan cerpen sastra telah ia bukukan. Salah satu karya yang memukau adalah Cerpen “Sepotong Senja untuk Pacarku”. Seno kini juga aktif menulis di berbagai media tentang kebudayaan kontemporer. Sayang, saat Majalah Pajak berkunjung ke markas Ihik3 pada Kamis sore (24/10), pria kelahiran Boston, AS 19 Juni 1958 ini tak bisa datang—mungkin sedang berada di alam humor, memotong senja untuk diberikan kepada pacarnya.

Selain dunia sastra, Seno juga sangat peduli pada seni humor. Ia telah meneliti banyak karya kartun maupun komik yang jarang terpikir oleh peneliti lain. Di mata Seno, humor seperti musik jazz—meliuk-liuk, mendesis-desis, mendadak-dadak; tak bisa diduga, tak bisa ditebak bagaimana akhirnya.

Darminto M Sudarmo pun hari itu tak bisa hadir. Pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah 1956 ini adalah wartawan, sekaligus kartunis. Ia juga menulis buku aneka lelucon dan kajian tentang humor. Sampai saat ini ia masih setia menjadi pewarta yang sigap menarikan jemarinya di atas papan ketik komputernya—tak peduli kini orang lebih suka menonton Youtube daripada membaca berita.

Berbeda dengan Seno dan Darminto, profesi Danny Septriadi bisa dikatakan sama sekali jauh dari dunia seni. Danny adalah praktisi sekaligus akademisi di bidang perpajakan. Menyandingkan kata pajak dan humor sekilas seperti menyandingkan bumi dan langit. Bagaimana tidak, perpajakan adalah bidang yang identik dengan angka dan hitung-hitungan njlimet, sementara humor sebaliknya. Namun, di situlah kejelian Danny menunjukkan bahwa humor bisa masuk ke ranah mana saja, disajikan dan dan dinikmati oleh siapa saja.

Pengajar Pajak Internasional di Magister Akuntansi Universitas Indonesia itu mengatakan, kehadiran Ihik3 tak lain untuk membantu orang agar mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengembangkan dan mengaplikasikan humor dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Selain Danny, hari itu kami ditemani oleh Chief Executive Officer Ihik3 Novrita Widiyastuti dan Yasser Fikry, Chief Creative Officer Ihik3. Novrita yang biasa dipanggil Novri ini adalah akademisi, pegiat serta periset humor yang memasukkan humor sebagai bahan skripsi dan tesisnya. Perempuan kelahiran Jakarta, 1 November 1979 sudah menyukai humor sejak remaja. Ketertarikan Novrita tentang humor berangkat dari masih sedikitnya orang yang mau mengkaji humor secara serius.

“Humor itu penting diterapkan di kehidupan sehari hari karena banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Penelitian dan buku kajian humor saat ini masih sedikit sekali di Indonesia,” tutur Novrita.

Senada dengan Novrita, Yasser Fikry pun memandang, humor sangat penting dan harus disikapi dengan serius.

“Humor itu serius. Dari mana seriusnya? Dari segi persiapan. Humor itu ya harus baca, humor itu harus cerdas, dan cuma orang cerdas yang bisa memahami dan melakukan tindakan yang humoris, karena saat dia bisa men-deliver materi humor, orang bisa tertawa,” tutur Yasser.

 

Untuk inklusi kesadaran pajak

Belakangan ini Direktorat Jenderal Pajak tengah gencar membangun kesadaran pajak bagi generasi muda Indonesia melalui pendidikan inklusi. Menurut Danny, DJP perlu mengaplikasikan humor sebagai sarana sosialisasi perpajakan agar pesannya lebih sampai kepada masyarakat. Ia pun mengutip pendapat dua ahli yang meneliti soal humor.

“Menurut Avner Ziv, humor dapat mengubah atau mereformasi masyarakat. Sementara Berger mengatakan, humor tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau berbagi makna, tetapi juga dapat menciptakan sebuah hubungan saling percaya, sehingga mengurangi rasa saling curiga, kemudian timbul kesukarelaan membayar pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi sengketa,” kata Danny.

 

Danny menilai, salah satu cara untuk kampanye inklusi kesadaran pajak menggunakan humor patut dipertimbangkan. Sejak 2017, Ihik3 telah meneliti mengenai humor generasi milenial.  Artinya, Ihik3 bisa membantu menyukseskan program DJP dengan menyuplai data jenis humor yang tepat bagi mereka.

“Kami melihat, mereka (milenial) suka tipe yang absurd, menggunakan meme, menggunakan ilustrasi. DJP bisa menggunakan itu untuk kampanye inklusi kesadaran pajak. Karena generasi milenial jadi sasaran DJP untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, kalau diminta kami juga bisa kolaborasi,” tandas Danny.

Raih Muri

Keseriusan Ihik3 mengkaji humor diwujudkan melalui berbagai upaya. Di kantor, ratusan buku, majalah, dan jurnal penelitian bertema humor memenuhi rak-rak The Library of Humor Studies, perpustakaan yang didirikan Ihik3. Maret lalu, perpustakaan itu menyabet rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai Perpustakaan Kajian Humor Pertama tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia.

Untuk menunjang misinya memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat, untuk menjadikan Indonesia yang lebih Jenaka, Ihik3 juga memperkenalkan humor ke berbagai institusi, baik institusi pendidikan, perusahaan maupun pemerintahan.

Di kampus-kampus, Ihik3 menghadirkan beberapa pengajar tamu ternama yang punya minat seni dan humor seperti Maman Suherman, Agus Noor, Mice, dan Budiman Hakim.

“Diharapkan, mahasiswa dapat menggunakan humor untuk menyampaikan pesan yang diakhiri dengan membuat kajian humor di jurnal ilmiah dan tugas akhir,” tutur Novrita yang juga berprofesi sebagai dosen.

Ihik3 juga menggagas program-program pelatihan untuk memaksimalkan aplikasi humor. Ada tiga program unggulan, yaitu Workshop Humor at Work—humor dalam pekerjaan, mengurangi stres dan menjadi bagian dari kepemimpinan; Workshop Public Speaking—humor untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum dengan memasukkan unsur humor; dan Workshop Humor Quotient untuk melatih kemampuan praktis mengembangkan dan menggunakan humor di dalam kehidupan sehari-hari.

Continue Reading

Feature

Mendamba Bersatunya Kopi Indonesia

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pesatnya perkembangan bisnis komoditas kopi di Indonesia belum dibarengi dengan pengelolaan dan manajemen usaha yang maksimal, dari hulu hilir.

Sudahkah Anda minum kopi hari ini? Ya, bagi sebagian orang, minum kopi memang telah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Di Indonesia, budaya minum kopi sudah ada sejak dulu. Seperti kita tahu, Indonesia termasuk negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Dan selama satu dekade ke belakang, minum kopi bahkan lebih dari sekadar kebiasaan, melainkan gaya hidup. Setidaknya pemandangan itu bisa kita lihat dari semaraknya orang-orang bersantai dan berkumpul bersama sahabat di kedai-kedai kopi atau coffee shop. Mulai dari gang-gang kecil hingga kawasan elite dan pusat-pusat perbelanjaan. Menurut data Organisasi Kopi Internasional atau International Coffee Organization (ICO), di seluruh dunia, kebiasaan orang yang doyan mengonsumsi kopi melonjak hingga 174 persen pada 2016.

Selain upaya para petani dan pengusaha kopi dengan segenap turunannya, popularitas kopi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran para pencinta dan pegiat kopi. Satu di antaranya adalah Salama Sri Susanti, perempuan asal Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) yang menjadi Duta Kopi Indonesia pada tahun 2018 yang kini juga menjadi Ketua Umum Indonesian Coffee Ambassador. Salama mengaku, awalnya tak pernah berkecimpung dengan usaha kopi. Namun, lama-lama ia tertarik untuk mengamati lebih dekat dan mempelajari seluk beluk kopi.

“Saya bukan anak petani. Tetapi kakek saya dari Semendo petani kopi. Jadi, memang sudah mengerti kopi, lihat kebun kopi, minum kopi dan seterusnya,” tuturnya di sela-sela menghadiri acara festival Kopi bertajuk “Rembug Kopi Semesco 2019,” di Gedung Smesco, Jakarta akhir September lalu.

Ketertarikan Salama terhadap kopi berangkat dari keprihatinannya terhadap pengelolaan usaha kopi di Sumatera Selatan. Usaha kopi di tanah Sriwijaya itu belum dikelola dengan maksimal. Mulai dari sisi hulu—petani kopi, hingga hilir—penjualan, baik dalam sortir kualitas, pengemasan hingga pemasaran. Padahal, Sumatera Selatan daerah penghasil kopi terluas di Indonesia dengan lahan kebun kopi seluas 250.000 hektare. Akibat pengelolaan kurang maksimal itu, kopi dari Sumatera Selatan belum menjadi komoditas yang menunjang perekonomian daerah.

Kebetulan saat itu Salama bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi ketua forum pendamping gerakan kewirausahaan yang bertugas mendampingi UMKM di Sumsel. Di situlah ia bertemu seluruh unsur entrepreneurship makanan dan minuman dan tertarik dengan proses bisnis kopi. Apalagi menurutnya, dalam satu hari, penduduk dunia membutuhkan delapan miliar cangkir kopi. Sayangnya, sebagai penghasil kopi terbesar keempat di dunia komoditas kopi asal Indonesia di kancah dunia belum begitu terdengar gaungnya. Padahal, varietas dan jenis kopi Indonesia pun sangat beragam.

“Ada sedikit kegalauan di hati saya, kenapa masih seperti ini (murah) harga kopi di daerah. Kenapa kualitasnya belum juga bisa maksimal seperti merek terkenal, penyajiannya, outlet-nya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita lokal enggak bisa?”

Kegalauan itu membuat perempuan kelahiran 19 Agustus 1971 ini bertekad untuk menggerakkan sektor usaha komoditas kopi di Indonesia. Langkah itu ia mulai dengan menjadi Duta Kopi Indonesia untuk Sumsel dan terpilih pada 2017 lalu.

“Melihat kondisi seperti itu saya merasa harus ikut untuk mempromosikan kopi. Sebagai Duta Kopi Indonesia, bersama rekan-rekan dari daerah lain, tugas kami adalah menginformasikan seluruh kopi yang ada di Indonesia, mempromosikan, membantu memasarkan—bukan memasarkan secara global karena itu bukan wewenang kami, tapi membantu memasarkan,” tutur Salama.

Hulu hingga hilir

Sebagai duta kopi, tugas alumnus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1993 ini berupaya meningkatkan kualitas kopi mulai dari hulu hingga hilir, dan mengampanyekan agar komoditas kopi dari setiap daerah di Indonesia bisa dikenal luas, baik di dalam negeri dan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemasaran produk kopi Indonesia ke mancanegara.

Dari sisi hulu, dimulai dari mengedukasi petani dalam perawatan kebun. Duta Kopi Indonesia menjadi penghubung antarpemangku kepentingan, baik unsur internal maupun eksternal. Unsur internal tak lain para petani kopi, pengusaha, pegiat kopi. Sedangkan unsur eksternal adalah pemerintah, universitas, akademisi atau peneliti, Badan Usaha Milik Daerah/Negara (BUMN/BUMD); BUMDes, mungkin CSR, dan lain-lain. Kedua unsur itu ditemukan untuk membangun sinergi. Melalui unsur eksternal, duta kopi menghubungkan petani dengan institusi yang kompeten di bidangnya. Misalnya perawatan masa tanam, mengenal hama dan penanggulangannya, penanganan pascapanen hingga produksi, dan pelatihan pengemasan yang baik.

“Duta kopi mengantarkan semua komponen internal dan eksternal untuk bersatu. Sinergi. Misal, ketika unsur internal ada petani, ‘Bu kami butuh mesin roasting, kebun kami banyak, kopi kami bertumpuk di gudang, alat untuk roasting enggak ada.’ Mereka mau beli; mahal sekali,” jelas Salama. Melihat permasalahan itu, tugas duta kopi adalah mencarikan solusi ke pemerintah. Umumnya para petani akhirnya mendapatkan bantuan mesin, meski syaratnya harus membentuk semacam kelompok tani agar alat itu bisa dipakai bergantian.

Duta kopi juga membantu pemasaran kopi. Selain berkeliling daerah, promosi biasanya memanfaatkan media sosial.

“Pada era informasi sekarang, media sosial sangat membantu. Ketika kita buat grup Duta Kopi Indonesia, semua orang akan melihat aktivitas kita. Lewat media itu kami berkomunikasi dengan buyer di luar negeri, dengan semua peminat kopi. Akhirnya, ‘Oke, ada kopi apa?’ Mereka lihat gambarnya, ‘Ini saya butuh sekian kilogram, ratus kg, ton. Ini kita jembatani lewat aktivitas Duta Kopi Indonesia,” jelas Salama.

“Indonesia harus membuat satu brand besar bersama. Terserah, mau Indonesian Coffee, Nusantara Coffee, yang penting harus ada brand besar. Di bawahnya nanti ada nama-nama provinsi penghasil kopi dari daerah masing-masing.”

Masih “one man show”

Di Jakarta, Duta Kopi Indonesia dari tiap-tiap daerah juga mengampanyekan, menginformasikan kopi-kopi daerah asal mereka agar bisa dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya, saat ada permintaan banyak dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri, tetapi stok terbatas, para pengusaha kopi itu bisa saling melengkapi.

“Misalnya, ‘Oke, Duta Kopi Gayo, tolong ada perlu ekspor kopi ke negara A sekian. Kamu punya arabika grade A? Misalnya cuma punya tiga ton, kurang—permintaan 200 ton. ‘Bagaimana kalian, Bali? Kami connecting-kan bisa kita sama-sama melalui Jakarta,” kata Salama mencontohkan.

Sayangnya, menurut Salama, saat melakukan ekspor, saat ini kebanyakan para pelaku usaha kopi dari daerah-daerah masih one man show alias membawa nama kopi daerah masing-masing, tanpa melekatkan ke-Indonesiannya. Misalnya, Kopi Bali, Kopi Gayo. Seharusnya, konsep yang diusung menurut Salama adalah one united Indonesian coffee. Ia memberikan contoh hasil penelitiannya di Sumsel. Awalnya, meski memiliki kebun terluas di Indonesia, kopi Sumsel masih one man show. Karenanya, Salama menggagas ide united, yakni one united Sumatra Coffee.

“Kalau sudah united, baru satu brand image-nya. Sriwijaya Coffee. Kemudian baru Sriwijaya Coffee Semendo, Sriwijaya Coffee Lahat, Sriwijaya Coffee Pagar Alam, dan seterusnya kabupaten yang ada di tempatnya,” papar Salama.

Penerapan hasil penelitian itu menurut Salama saat ini sudah mendekati angka 85 berhasil. Karena itu ia akan ia jadikan percontohan di Indonesia.

“Indonesia harus membuat satu brand besar bersama. Terserah, mau Indonesian Coffee, Nusantara Coffee, yang penting harus ada brand besar. Di bawahnya nanti ada nama-nama provinsi penghasil kopi dari daerah masing-masing,” kata Salama. Ia berharap, dengan cara seperti itu, nama Indonesia, dan kopi asal Indonesia akan terangkat, seperti kopi Brasil atau Vietnam.

“Di Brasil, enggak pernah orang tanya, ‘Di mana kabupaten Brasil itu apa saja. Orang cuma tahu, Kopi Brasil. Kenapa Indonesia—mentang-mentang kita archipelago sendiri-sendiri? Kita harus united.”-Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending