Connect with us

Feature

Suryadi Sasmita: Target Pajak Tidak Terlalu Tinggi

Diterbitkan

pada

Salah satu anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak punya pendapat berbeda dengan kebanyakan pendapat tentang target pajak dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang turun. Mengapa begitu, ini pendapatnya.

Target pemerintah itu sebenarnya nggak salah. Hanya saja penjelasannya ke masyarakat ini yang kurang disosialisasikan. Kenapa ia katakan demikian, karenasebetulnya orang yang sudah bayar pajak itu kenaikan enggak sebesar itu. Kenaikan itu rata-rata pajak itu 10 persen. Misalnya kenaikan (penerimaan) pajak 35 persen, maka menurutnya strateginya 10 persen kenaikan dari WP yang sudah bayar, dan 25 persen dari Wajib Pajak baru, atau yang dikenal dengan ekstensifikasi. Targetnya seharusnya kesana.

Persoalannya sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat jadi terkaget-kaget pajak dinaikkan begitu tinggi. Padahal tidak demikian, justru target DJP itu dari ekstensifikasi. Oleh karena itu, KPP itu seharusnya ditargetkan bukan semata-mata amountnya saja, tapi tax payers yang bayar dulu itu ada berapa ratus ditargetkan. “You bisa naik berapa dari WP baru, dan itu yang dijadikan KPI (key performance Indicator). Kalau orang yang sudah bayar seberapa kuat sih dia bisa tahan, lama-lama dia juga bisa kabur. Bagaimana dengan yang belum bayar pajak?” begitu pendapatnya.Suryadi Sasmita copy

Logikanya, ada 15 juta perusahaan di Indonesia, yang bayar Cuma 600 ribu. Adil nggak sebenarnya? Kemana saja perusahaan yang lain? Banyak perusahaan yang mengaku nihil atau bahkan rugi terus. Lebih parah lagi mereka malah narik duit – restitusi, dengan alasan rugi terus karena ekspansi.

Orang yang sudah bayar seharusnya tidak perlu diperiksa, tapi orang yang belum bayar itu lho yang seharusnya diperiksa. Mereka yang mengaku-ngaku rugi tidak wajar itu yang harusnya dikejar. Periksa sampai ke negaranya bagaiman transfer pricing dilakukan mereka. Kita harus focus ke sana, kalua sekarang yang bayar 600 ribu, maka tahun ini harus tambah 400 ribu yang besar-besar tapi nakal itu. Selain itu perlu juga mengumpulkan yang relatif tidak terlalu besar seperti dokter, notaris, dan pengacara.

Pikirkan juga yang non hard cash, Ia sendiri sudah usulkan untuk retail ada cash register yang langsung terkonek dengan system perpajakan. Menurutnya masih banyak toko besar atau grosir yang berkedok UKM, tapi sebenarnya mereka pengusaha besar. Contohnya ada. Misalnya di Tanah Abang, kalua kita cek paling bayar pajak ratusan ribu, kenyataannya dia punya pabrik di China, dia heran, karena mereka tidak tertangkap. Transfer uangnya mereka lakukan di luar negeri. Mereka itu yang harus di kejar. Saya tahu bagaimana mereka main, tapi tidak etis kalau dia ungkap secara vulgar.

Dirangkum dari VOL XVIII l 2015

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Feature

Merdeka Kibarkan Misi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sugianto Managing Partner MUC Consulting

Saat membangun usaha, ia tak semata berpikir profit. Ia bawa misi edukasi perpajakan sebagai kontribusi sesuai kompetensi yang ia miliki.

Di kalangan dunia usaha nama MUC Consulting barangkali sudah tidak asing lagi. Saat baru berdiri, perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini baru bergerak di bidang jasa pelatihan dan konsultasi perpajakan. Seiring perkembangannya, perusahaan yang kini memiliki kantor cabang di Surabaya ini, selain memberikan jasa perpajakan juga memberikan jasa akuntansi, jasa kepabeanan, pendampingan hukum.

Dengan dukungan sumber daya manusia tak kurang dari 200 profesional dari berbagai latar belakang keahlian, hingga kini MUC terus berkibar dan menjadi bagian dari entitas yang secara tidak langsung turut menentukan “merah-hijau”-nya rapor penerimaan pajak di republik ini. Bagaimana tidak, sebagai penyedia jasa konsultan pajak, salah satu tanggung jawab MUC adalah membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keberadaan MUC tak bisa dilepaskan dari nama Sugianto. Ia tak lain adalah Managing Partner MUC Consulting sekaligus salah satu sosok yang membidani lahirnya MUC pada 1999 silam. Setengah abad silam, barangkali ia belum bermimpi akan mampu membangun perusahaannya sendiri. Ia hanya anak desa yang lahir dari keluarga sangat sederhana. Sugianto lahir di Pati, Jawa Tengah 18 Februari 1969. Kedua orangtuanya bahkan tak tamat SD. Meski demikian, mereka sangat memerhatikan pendidikan putra-putrinya. Di tengah keterbatasan ekonomi yang ada, orangtua mendorong Sugianto untuk terus semangat belajar.

“Saya selalu didorong orangtua, ‘Kamu harus bisa sekolah dengan benar.’ Dimotivasi untuk belajar sungguh-sungguh, sabar, ulet dan bertekad mengubah kondisi ekonomi melalui sekolah. Itu yang saya syukuri. Orangtua yang sebenarnya dari sisi pendidikan kurang, tetapi memberi motivasi bahwa melalui sekolahlah perubahan ekonomi keluarga bisa dilakukan,” tutur Sugianto kepada Majalah Pajak, Rabu (21/7/21).

Pria berpembawaan hangat ini menghabiskan masa kecil hingga SMA di kampung halamannya. Tamat SMA ia pun memutuskan untuk masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Singkat kisah, lulus dari STAN pada 1990, ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di sanalah kiprahnya di bidang perpajakan dimulai.

Setelah hampir 10 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di institusi di bawah Kementerian Keuangan itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dengan hormat karena suasana kerja yang ia rasa tak nyaman. Maklum, kala itu DJP belum menjadi institusi modern seperti saat ini. Reformasi organisasi dan sumber daya manusia di tubuh DJP belum berjalan. Ditambah lagi, gajinya sebagai PNS ia rasa kurang mencukupi kebutuhan keluarganya yang saat itu sudah dikarunia lima orang anak.

“Saya dengan lima orang anak dan istri terbayanglah kebutuhan hidup seperti apa di Jakarta. Maka, saya mengajukan pengunduran diri dari DJP pada 1999. Namun, mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat secara formal itu baru tahun 2000—sekitar sembilan bulan dari proses pengajuan,” kata Sugianto.

Setelah mengundurkan diri, tekad Sugianto adalah membangun perusahaan jasa konsultan pajak. Terlebih lagi saat itu belum banyak orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Di sisi lain, sebagai mantan pemeriksa pajak saat bekerja di DJP, ia paham betul banyak Wajib Pajak yang memerlukan pendampingan dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Artinya, di situ pun ada ruang untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak. Bagi Sugianto saat itu, orientasi membangun perusahaan bukan semata-mata soal bisnis, tetapi juga membawa misi memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Apalagi saat itu ia didukung oleh beberapa rekan sejawat yang memiliki visi-misi serupa.

“Pengabdian ke negara juga tidak semata-mata menjadi ASN. Lewat konsultan pajak pun bisa. Makanya yang kami lakukan di MUC sejak awal adalah bagaimana mengenalkan MUC dan perpajakan kepada masyarakat. Dengan membuat workshop, seminar perpajakan—dulu itu masih jarang. Justru kami memulainya dari bikin seminar, kami ajak para pejabat DJP agar ada sosialisasi perpajakan kepada masyarakat,” tutur Sugianto.

Manfaatkan garasi

Syahdan, bermula dari sebuah garasi mobil tak terpakai di rumah kontrakan salah satu pendirinya, MUC pun resmi berdiri. Bermodalkan kartu nama, Sugianto dan rekan-rekannya mulai rutin mengenalkan MUC lewat klinik-klinik perpajakan dan pelatihan yang mereka adakan.

“Kami bikin stan klinik pajak,” kata Sugianto. “Kami persilakan bagi masyarakat yang ingin bertanya permasalahan perpajakan, gratis. Jadi, mereka semakin tahu MUC. Mereka tahu kapasitas MUC seperti apa. Saya berpikir, edukasi kepada Wajib Pajak itu penting sekali. Keberadaan konsultan pajak tidak semata-mata untuk deliver services, untuk mencari pendapatan, tetapi juga ada unsur bagaimana mengedukasi mereka.”

Dalam perjalanan panjang membangun perusahaan, Sugianto pun menjadi semakin mengenal berbagai karakter Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak yang bagus—ingin menunaikan kewajiban perpajakan dengan baik, tetapi tidak tahu mendalam tentang perpajakan. Di sinilah tugas MUC berusaha mengedukasi mereka. Wajib Pajak diberi pemahaman bahwa ketika tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai aturan maka risiko yang justru merugikan kinerja perusahaan cukup besar.

“Di awal-awal banyak Wajib Pajak yang mengatakan, ‘Kita walaupun sudah berusaha untuk baik tetap harus dikoreksi, dicari-cari kesalahan—pokoknya harus tambah bayar’. Saya bilang, ‘Makanya kita harus siap menghadapi kemungkinan itu. Koreksi yang dilakukan kantor pajak, ketika dasarnya tidak kuat, bisa kok dijelaskan. Kantor pajak juga akan melihat, Wajib Pajak yang patuh, yang bagus pembukuan dan laporan perpajakannya maka akan dihargai. Pemahaman itu cukup berhasil,” tutur Magister Akuntansi alumnus Universitas Indonesia ini.

Kini, kiprah MUC sudah memasuki tahun ke-22 dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat dan Wajib Pajak. Di sisi edukasi kepada masyarakat, tahun 2017 lalu MUC mendirikan MUC Tax Research Institute, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk pusat belajar dan mengkaji ilmu perpajakan di Indonesia.

“Kami concern dengan kapabilitas dan kompetensi SDM. Sebagai penyedia jasa profesional maka kompetensi dan kapabilitas sangat penting. Selain itu, kami juga berupaya untuk men-deliver servis dengan ketulusan hati.”

Pendidikan karakter

Bagi Sugianto, hidup haruslah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Untuk itu, selain membangun perusahaan jasa konsultan pajak, pada saat hampir bersamaan kala itu ia juga mendirikan lembaga pendidikan yang ia beri nama Buahati Islamic School. Lembaga ini ia dedikasikan sebagai bentuk kontribusinya terhadap masyarakat. Ia meyakini, pendidikan menjadi sarana yang cukup efektif untuk membangun. Selain mencerdaskan masyarakat, sekolah juga untuk membangun karakter.

“Karakter itu sangat penting untuk dibangun karena dialah yang akan memberi warna dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau orang-orangnya punya karakter baik, positif, saya yakin negara ini pun akan menjadi baik,” tutur bapak delapan anak ini.

Pada momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 ini, Sugianto menyampaikan, inilah secuil upaya yang bisa ia lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa—berkontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi masing-masing.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Feature

Membangun Semangat Kolektif untuk Solusi Pengurangan Emisi Karbon

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ananda Setiyo Ivannanto Direktur Utama PT Awina Sinergi International (A-Wing Group)

Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar dan beragam. Namun, mengapa penerapannya belum maksimal?

Sudah sejak Maret 2020 lalu Ananda Setiyo Ivannanto dan sang istri “terjebak” di Jepang. Tepatnya di Prefektur Gifu yang berlokasi di tengah Pulau Honshu. Biasanya, untuk urusan bisnis, Ivan—sapaan akrab Ananda Setiyo Ivannanto—hanya menetap paling lama satu bulan di Negeri Sakura itu. Dari Jepang, ia akan bertolak ke Bangladesh dan tinggal di sana selama satu bulan, sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 sejak tahun lalu mengubah ritme bisnis yang dijalaninya itu.

“Semenjak 2019, karena ada investasi ke Bangladesh, dua bulan di Indonesia, satu bulan di Jepang, satu bulan Bangladesh, lalu balik Indonesia lagi,” tutur Ivan saat wawancara dengan Majalah Pajak, Rabu (26/5/21).

Sudah lebih dari 11 tahun Ivan menggeluti bisnis di bidang pengembangan dan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Ia juga menekuni bidang pengelolaan lingkungan, mulai dari riset dan pengembangan, Engineering-Procurement-Construction (EPC); konsultasi dan hubungan bisnis Jepang-Indonesia; perdagangan; pembiayaan; dan investasi di sektor lingkungan. Singkatnya, ia berikan solusi satu atap di bidang ekonomi hijau atau green economy, sebuah bisnis yang sangat memerhatikan sisi keberlanjutan masa depan umat manusia untuk masa depan yang lebih baik.

Sejak 2004, ia telah tinggal di Negeri Matahari Terbit itu untuk menimba ilmu. Sempat kuliah jurusan Teknologi Industri Pertanian di Universitas Gadjah Mada, pria berdarah Jawa-Sunda kelahiran Pangkal Pinang 13 Oktober 1985 itu akhirnya mengambil program beasiswa di Universitas Ritsumeikan Asia Pacific, Oita, Jepang. Ia meraih Bachelor of Business Administration dan tamat pada 2008. Tahun 2010, di universitas yang sama ia mendapat gelar Master of Science di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Lahir dan dibesarkan oleh orangtua yang bekerja di bidang eksplorasi sumber daya alam, membuat Ivan memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap lingkungan. Saat kuliah di Jepang, Ivan bertemu dengan seorang dosen tamu dari Sumitomo Corporation yang menceritakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara, salah satu perusahaan pertambangan emas terbesar yang ada di Indonesia. Dari sanalah Ivan semakin tertarik dengan dunia CSR dengan isu lingkungan. Ia pun ingin lebih mendalaminya.

“Akhirnya, saya ambil dosen pembimbing yang ahli di bidang CSR. Saya juga dibantu orangtua saya bisa berkenalan dengan beberapa perusahaan pemain batu bara dan saya dapat kesempatan untuk mendalami isu CSR di perusahaan-perusahaan tambang itu sebagai topik riset S1 saya,” Ivan mengisahkan.

Dalam perjalanannya, Ivan bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam industri ekstraktif, tetapi tetap peduli dan mengupayakan pemulihan terhadap lingkungan. Ketertarikan Ivan kian mendalam ketika ia dibiayai oleh pemerintah Jepang untuk menjadi pembimbing program pembinaan anak-anak SMA dari 15 negara di Asia dan Oseania untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang dinamakan Asian Youth Exchange Program in Okinawa. Program selama tiga pekan itu diikutinya selama dua tahun berturut-turut. Dari situ Ivan kian mendalami tentang isu lingkungan, air, dan perubahan iklim.

Jembatan kerja sama

Menjelang lulus kuliah, Ivan bertemu dengan pengusaha asal Jepang bernama Hirohide Nakamura yang bergerak di bidang penerapan energi terbarukan, khususnya pemanfaatan tenaga angin, terutama turbin angin skala kecil dengan nama A-Wing International Co. Ltd.. Di situlah Ivan mempunyai gagasan untuk menjadi jembatan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang untuk implementasi energi baru terbarukan (EBT) di bidang turbin angin.

Ivan pun mulai membuat presentasi, membangun koneksi dari pintu ke pintu untuk memperkenalkan manfaat dan kelebihan sumber energi turbin angin. Ia bergabung dengan banyak asosiasi di Indonesia, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), KADIN, HIPMI dan asosiasi yang beririsan lainnya. Ia semakin tahu bahwa potensi EBT di Indonesia sangat beragam dan besar, tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Pada 2010, bersama koleganya di Jepang Ivan mendirikan perwakilan A-Wing di Indonesia dan mengembangkan teknologi turbin angin mikro dengan generator berkinerja tinggi untuk penggunaan perumahan dan komersial di Indonesia. Perusahaan ini juga melayani jasa engineering, konsultasi, dan pembiayaan. Tak lama setelah pembentukan perusahaan itu, Ivan pun diminta mitra bisnisnya itu untuk membuat perusahaan perwakilan di Indonesia. Ia pun mendirikan PT Awina Sinergi Indonesia.

Setelah terjadi bencana alam gempa bumi yang melanda Fukushima pada 2011, kesempatan mengembangkan EBT semakin terbuka. Sebab, pemerintah Jepang berusaha untuk menurunkan konsumsi bahan bakar nuklir dan beralih ke pemanfaatan EBT. Awalnya Jepang mengimplementasikan energi surya. Namun, karena keterbatasan lahan, akhirnya mereka mencari alternatif lain. Salah satunya dengan pengembangan biomassa. Sebab, Jepang ingin mencapai target 46 persen penurunan emisi karbon pada tahun 2050 dan menggantikan batu bara untuk menurunkan emisi karbon.

Kiprah Ivan di bidang EBT itu pun akhirnya kian menarik perhatian perusahaan Jepang yang sedang membutuhkan sumber bahan bakar dari biomassa. Tahun 2018, PT Awina Sinergi Indonesia membuat joint venture dengan holding A-Wing Group di Jepang yaitu Asia Africa Research Consulting Investment (AAI) Co. Ltd. menjadi PT Awina Sinergi Internasional, perusahaan Penanaman Modal Asing/PMA (joint venture) yang berfokus pada energi terbarukan, ketahanan pangan, fasilitas kesehatan, dan lingkungan. Salah satunya yang dilakukan bersama dengan Japan Asia Group adalah pengembangan biomassa dari tandan kosong sawit menjadi bahan bakar berkalori tinggi dengan metode semikarbonisasi. Kala itu, dalam pelaksanaannya, Awina juga bekerja sama dengan Bakrie Group.

Bangun kesadaran

Menurut Ivan, selama ini pendekatan terhadap EBT di Indonesia belum mengarah kepada hal substansial, yakni menyadarkan masyarakat secara luas tentang pentingnya beralih ke EBT. Akibatnya, dukungan publik untuk pembiayaan EBT pun masih minim.

Menurut Ivan, pemerintah harus memperdalam kajian dan gencar sosialisasi hasilnya kepada masyarakat terkait risiko perubahan iklim atau risiko yang diakibatkan oleh emisi CO2. Sebab, risiko itu nyata berdampak pada kehidupan umat manusia. Misalnya sektor pertanian, perikanan, rantai pasok, dan lain-lain.

“Ujungnya, produk kita jadi semakin tidak kompetitif. Ujungnya kita impor. Kita protes impor bahan pangan, hasil laut, dan pertanian, yang salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan iklim,” kata Ivan. “Makanya, kita harus melihat inti permasalahannya ada di mana dan dampaknya seperti apa. Ini bukan masalah ‘EBT harus 23 persen di tahun 2025’, tapi ada asal usulnya yang belum dipahami masyarakat awam dan mungkin belum diterjemahkan secara kebijakan fiskalnya.”

Seiring pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perubahan iklim dan emisi, masyarakat akan sadar dan tergerak untuk ikut ambil bagian atau berkontribusi dan berkorban dalam penyelesaian masalah itu. Cara berkorbannya menurut Ivan bisa dengan banyak cara. Misalnya, mengambil anggaran dari pelanggan PLN, seperti yang dilakukan di Jepang. Atau mengambil dari dana reboisasi, atau dari pajak karbonnya, misalnya.

Ivan menceritakan, dengan target penurunan emisi karbon sekitar 46 persen di 2050, banyak usaha yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mencapai target itu. Misalnya, pemerintah Jepang minta setiap pelanggan PLN iuran sekitar 2 persen dari total biaya yang mereka bayarkan per bulan untuk dimasukkan ke dalam dana insentif EBT. Dari dana urunan itu, tanpa menambah alokasi APBN, Jepang bisa mendapat dana tambahan ratusan triliun untuk insentif EBT.

“Mereka memanfaatkan uang itu untuk, misalnya, mau beli panel surya ada diskonnya. Ada juga insentif untuk supaya financing untuk energi terbarukan jadi murah. Ada juga insentif, misalnya kita sudah belinya murah, pembiayaan juga murah, kita pasang, dijual listriknya ke PLN dengan harga lebih mahal. Untuk pembangkit skala besar, ketika mereka jual listrik ke PLN, dapat harga lebih tinggi ketimbang dari energi fosil. Sumber dananya dari pelanggan PLN itu sendiri,” kata pria yang hobi membaca dan membangun jaringan ini.

Ivan meyakini, masyarakat Indonesia pun akan mau melakukan hal yang sama, asalkan mereka sangat memahami permasalahannya dan diberikan sarana untuk memberikan kontribusi mereka. Yang terpenting, menurut Ivan, pengelolaan dana itu harus profesional dan transparan.

“Ketika Jepang mau menerapkan kebijakan implementasi energi terbarukan, komunikasi publiknya itu sangat kuat. Dari mulai formulasi kebijakan, sampai implementasi kebijakan, itu mereka melakukan diskusi publik secara masif. ‘Mau apa enggak anda menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah?’, dan ternyata sambutannya sangat positif.”

Kini, di sela-sela kesibukannya mengurus bisnis dan mengampanyekan energi terbarukan, Ivan juga mendapat kehormatan dari salah satu pemerintah daerah di Jepang yaitu Prefektur Oita untuk menjadi duta luar negeri atau Mejiron Overseas Supporter. Tugasnya adalah mempromosikan kerja sama yang dilakukan antara Prefektur Oita dengan Indonesia. Ivan berharap, ada keadilan terhadap lingkungan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik di Indonesia, terutama dari sisi kebijakan anggaran yang berpihak kepada EBT, ketimbang energi berbasis fosil.

 

Lanjut baca

Populer