Connect with us

Feature

Suryadi Sasmita: Target Pajak Tidak Terlalu Tinggi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Salah satu anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak punya pendapat berbeda dengan kebanyakan pendapat tentang target pajak dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang turun. Mengapa begitu, ini pendapatnya.

Target pemerintah itu sebenarnya nggak salah. Hanya saja penjelasannya ke masyarakat ini yang kurang disosialisasikan. Kenapa ia katakan demikian, karenasebetulnya orang yang sudah bayar pajak itu kenaikan enggak sebesar itu. Kenaikan itu rata-rata pajak itu 10 persen. Misalnya kenaikan (penerimaan) pajak 35 persen, maka menurutnya strateginya 10 persen kenaikan dari WP yang sudah bayar, dan 25 persen dari Wajib Pajak baru, atau yang dikenal dengan ekstensifikasi. Targetnya seharusnya kesana.

Persoalannya sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat jadi terkaget-kaget pajak dinaikkan begitu tinggi. Padahal tidak demikian, justru target DJP itu dari ekstensifikasi. Oleh karena itu, KPP itu seharusnya ditargetkan bukan semata-mata amountnya saja, tapi tax payers yang bayar dulu itu ada berapa ratus ditargetkan. “You bisa naik berapa dari WP baru, dan itu yang dijadikan KPI (key performance Indicator). Kalau orang yang sudah bayar seberapa kuat sih dia bisa tahan, lama-lama dia juga bisa kabur. Bagaimana dengan yang belum bayar pajak?” begitu pendapatnya.Suryadi Sasmita copy

Logikanya, ada 15 juta perusahaan di Indonesia, yang bayar Cuma 600 ribu. Adil nggak sebenarnya? Kemana saja perusahaan yang lain? Banyak perusahaan yang mengaku nihil atau bahkan rugi terus. Lebih parah lagi mereka malah narik duit – restitusi, dengan alasan rugi terus karena ekspansi.

Orang yang sudah bayar seharusnya tidak perlu diperiksa, tapi orang yang belum bayar itu lho yang seharusnya diperiksa. Mereka yang mengaku-ngaku rugi tidak wajar itu yang harusnya dikejar. Periksa sampai ke negaranya bagaiman transfer pricing dilakukan mereka. Kita harus focus ke sana, kalua sekarang yang bayar 600 ribu, maka tahun ini harus tambah 400 ribu yang besar-besar tapi nakal itu. Selain itu perlu juga mengumpulkan yang relatif tidak terlalu besar seperti dokter, notaris, dan pengacara.

Pikirkan juga yang non hard cash, Ia sendiri sudah usulkan untuk retail ada cash register yang langsung terkonek dengan system perpajakan. Menurutnya masih banyak toko besar atau grosir yang berkedok UKM, tapi sebenarnya mereka pengusaha besar. Contohnya ada. Misalnya di Tanah Abang, kalua kita cek paling bayar pajak ratusan ribu, kenyataannya dia punya pabrik di China, dia heran, karena mereka tidak tertangkap. Transfer uangnya mereka lakukan di luar negeri. Mereka itu yang harus di kejar. Saya tahu bagaimana mereka main, tapi tidak etis kalau dia ungkap secara vulgar.

Dirangkum dari VOL XVIII l 2015

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Feature

Aroma Perjuangan di Sekilo Kopi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Berawal dari jualan satu kilogram kopi, kini ia menjadi pengusaha yang mampu menembus pasar Eropa dan Amerika.

Eni Wartuti tak sempat merasakan indahnya menghabiskan masa sweet seventeen bersama orang-orang tersayang layaknya remaja lain. Usianya baru genap 17 tahun saat ia harus meninggalkan kampung halamannya. Pada usia belia, perempuan asli Kebumen, Jawa Tengah ini terpaksa menjadi pekerja migran demi meringankan beban ekonomi keluarganya. Ia tak ingin adik-adiknya juga putus sekolah sepertinya.

Sulitnya ekonomi memang membuat Eni tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia harus puas hanya mengantongi ijazah SMP yang untuk bisa membawanya pulang pun lebih dahulu harus menjadi buruh di Kota Bandung.

Setelah bisa menebus ijazah yang ditahan sekolah karena administrasi, Eni memutuskan pergi ke Arab Saudi melalui perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia. Kala itu tahun 1998, tepat ketika dunia tengah dilanda krisis moneter 1998. Di sana, Eni bekerja selama dua tahun, lalu kembali ke tanah air. Beberapa bulan tinggal di kampung halaman, perempuan tomboi kelahiran 27 Juni 1981 ini memutuskan untuk kembali bekerja di luar negeri. Kali ini ia mencoba peruntungan di Taiwan.

Dua tahun kemudian ia kembali ke Indonesia. Sama seperti sebelumnya, ia tidak betah tinggal berlama-lama di negeri sendiri. Akhirnya pada 2003, Eni merantau ke Hong Kong. Selama tinggal di Negeri Beton inilah cakrawala pandang Eni mulai berubah. Kultur masyarakat Hong Kong yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kerja keras, dan sangat menghargai waktu itu akhirnya memengaruhi etos kerja Eni.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Di sela-sela bekerja, Eni mulai aktif bersosialisasi dengan pekerja migran Indonesia lainnya. Ia juga ikut berorganisasi dan mulai mengikuti seminar dan pelatihan pengembangan diri di Hong Kong. Di sana pulalah akhirnya jiwa wirausaha Eni mulai muncul. Saat libur bekerja Eni mulai berjualan produk hasil industri kreatif asal Indonesia, seperti pakaian batik, tas kulit, dan kerajinan lainnya.

“Saya mengambil barang dari Indonesia. Sampai Hong Kong saya jual dengan harga bisa empat kali lipat. Hanya sehari jualan saja—hari Minggu (libur kerja) saya bisa mengantongi omzet 10-20 juta rupiah,” tutur Eni kepada Majalah Pajak, Sabtu (2/5).

Tahun demi tahun, usaha perempuan yang gemar olahraga bela diri ini pun semakin maju pesat. Ia mulai berpikir untuk membangun usaha di Indonesia. Apalagi saat itu modal materi, jaringan dan pengalaman yang ia miliki selama berjualan di Hong Kong dirasa sudah cukup untuk membuka usaha di tanah air. Pada 2014, Eni memutuskan untuk mengakhiri petualangannya di negeri orang. Ia pulang dengan tekad bulat, ingin mengawali usaha di negeri sendiri.

“Sampai kapan pun, merantau, ya, akan begitu-begitu saja. Dari satu negara ke negara lainnya, sama saja. Saya jadi berpikir, kapan punya usaha sambil membangun negeri sendiri?” kata Eni.

Bangkrut

Sampai di tanah air, Eni melanjutkan bisnis seperti yang pernah dilakoninya di Hong Kong, tetapi lebih fokus ke fesyen. Mengambil barang dari beberapa daerah di Indonesia kemudian mengirimnya ke Hong Kong. Ia juga memanfaatkan jaringan yang telah dibangun di Hong Kong sebelumnya. Ia juga memanfaatkan media sosial yang ada untuk berjualan secara daring. Selain fesyen, Eni juga merambah usaha jasa ekspedisi untuk pengiriman barang ke luar negeri.

Pemerintah harus membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka, bukan membeli produk perusahaan-perusahaan besar.

Untuk mengembangkan bisnisnya, Eni pun pindah ke Bandung. Di Kota Kembang itu ia mulai merambah usaha di bidang properti dan sempat jalan dua tahun. Namun, malang tak dapat ditolak. Alih-alih berhasil, bisnis baru yang ia tekuni ini justru membuat Eni jatuh terpuruk. Uang yang susah payah ia kumpulkan dari hasil usaha yang dilakoninya pun ludes tanpa sisa.

“Saya sempat menjalankan bisnis properti tetapi, akhirnya bangkrut, semua habis. Saya harus mulai dari nol, modal minus,” ujar pemegang sabuk hitam Taekwondo yang hobi traveling ini.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Saat ditanya apakah kebangkrutan itu karena ditipu rekan bisnisnya, Eni tak menampik, tapi juga tak mengiyakan. Ia hanya tersenyum legawa. “Mungkin karena saya belum menguasai ilmunya bisnis properti,” tuturnya. “Tetapi, saya jadi semakin tahu betapa pentingnya menguasai ilmu sebelum berbisnis,” imbuhnya.

Sekilo kopi

Kebangkrutan itu tak membuat Eni putus asa. Ia yakin, suatu hari nanti akan bisa bangkit lagi, meski modal di kantong sudah ludes dan harus memulai dari nol. Ia yakin, uang bukan modal utama mencapai kesuksesan. Jika dianalogikan tubuh, bagi Eni, ilmu adalah kaki, sedangkan uang hanyalah ibarat sandal—modal sekunder untuk menggapai keberhasilan.

“Ilmu itu ibarat kaki kita. Orang yang memiliki sandal tetapi tidak memiliki kaki, maka dia tidak bisa berjalan ke mana-mana dengan bebas. Namun orang yang memiliki kaki, walaupun tidak memiliki sandal, dia akan mampu berjalan ke mana saja.”

Dari Bandung, Eni hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ia mencari tempat kos dan belum punya tujuan yang jelas ingin memulai usaha apa. Belum lama tinggal di Jakarta, ia terkena musibah lagi.

“Saya kemalingan. Uang ludes, laptop dan HP saya pun ikut hilang. Nangis darah pun enggak ada yang tahu. Saya hanya bisa berdoa, ‘Ya Tuhan, kalau memang masih ada ujian terberat yang harus saya jalani, segerakanlah agar nantinya tinggal kesuksesan yang aku temui,’” tutur Eni.

Dalam ketidakjelasan itu, Eni dihubungi oleh Ade Suryana, ayah angkatnya yang tinggal di Ciparay, Kabupaten Bandung. Ade adalah petani kopi sekaligus pemroses kopi profesional sejak 1994.

Singkat cerita, Eni diminta tinggal di Bandung dan mempelajari seluk beluk kopi dari hulu hingga hilir. Eni tak punya pilihan kecuali menerima peluang itu, meski ia mengaku sama sekali tak tahu tentang kopi.

“Awalnya saya bukan pencinta kopi. Saya tidak mengonsumsi kopi. Namun, di sana saya belajar banyak tentang kopi. Mulai dari pemetikan, pemrosesan sampai menjadi bubuk, saya pelajari totalitas,” kisah Eni.

Setelah cukup memahami kopi, akhir tahun 2016, Eni pun merintis usaha kopi dengan merek Gandasari Coffee. Rumah produksinya ada di Bekasi dan melibatkan tenaga kerja setempat. Eni mengaku, saat mengawali bisnis barunya itu hanya bermodal satu kilogram kopi. Berkat keuletannya memasarkan produknya dan membangun jaringan, perlahan-lahan ia berhasil bangkit. Lama-lama ia mulai bisa membeli peralatan penunjang produksi.

Baca Juga: Mendamba Bersatunya Kopi Indonesia

Dalam waktu tiga tahun, usahanya pun semakin berkembang. Kelebihan produk kopi racikan Eni terletak pada cara pemrosesannya yang mempertahankan cara tradisional. Berbeda dengan produsen kopi pada umumnya, ia melakukan penyangraian (roasting) dengan menggunakan gerabah. Cara ini untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa kopi.

“Kopi yang diolah menggunakan gerabah lebih pulen dan memiliki aroma yang lebih khas,” tutur perempuan yang sering mengisi seminar kewirausahaan ini.

Selain alasan kualitas, cara itu dipilih Eni untuk melestarikan tradisi mengolah kopi yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dulu di Indonesia.

Dengan mengusung konsep palugada—apa lu mau gua ada—produk kopi racikan Eni kini sudah mencapai puluhan ton kopi per bulan. Varian produknya pun beragam. Mulai dari kopi rempah, hingga kosmetik yang berbahan baku kopi. Misalnya produk yang diberi label Kopinang, yakni campuran kopi robusta dan arabika dipadu dengan jintan hitam dan pinang muda. Produk ini dijual ke Aljazair, Maroko, dan Arab Saudi. Selain itu, Eni juga mengolah kulit kopi menjadi cocktail, parfum kopi, masker wajah dan lulur mandi dari kopi dicampur bahan lain seperti mint, susu, rosemary.

Tahun lalu, Eni juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pembeli dari Polandia untuk pembelian beragam produk kopi dan turunannya. Sebagian produk Gandasari Coffee juga sudah mulai masuk ke daratan Amerika, seperti Brasil dan kawasan Asia Timur seperti Jepang.

Bertahan di tengah wabah

Pada Maret lalu, bekerja sama dengan investor Arab Saudi, Eni melebarkan sayapnya dengan membuka kafe dan restoran di daerah Cawang, Jakarta dengan nama Gandasari Cafe & Resto. Sayangnya, baru beberapa saat diresmikan, restoran dan kafe itu harus tutup sementara akibat pageblug COVID-19 yang melanda negeri ini. Eni pun terpaksa merumahkan karyawannya. Wabah ini juga sangat memengaruhi bisnis kopi yang sudah eksis.

Eni mengaku, omzetnya turun hingga 80 persen. Rencana ekspor green coffee ke Arab Saudi Mei mendatang pun terancam tertunda. Namun, ia tak ingin menyerah dengan keadaan. Berbagai cara terus ia lakukan agar bisnisnya tetap bertahan. Ia berharap, pemerintah benar-benar memiliki kesungguhan dalam membantu usaha kecil menengah (UKM). Caranya dengan membuat kebijakan membeli produk-produk UKM agar mereka bisa bertahan di tengah masa sulit ini.

“Pemerintah harus membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka, bukan membeli produk perusahaan-perusahaan besar.”

Eni mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi yang selama ini telah menunjukkan komitmen mereka untuk membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka.

 

Lanjut baca

Feature

Penyayang Binatang, Pelestari Satwa

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Ancaman pembunuhan dan penganiayaan tak membuat nyali Femke ciut untuk menyelamatkan satwa yang dieksploitasi tangan-tangan tak bertanggung jawab.

 

Kantor Jakarta Animal Aid Network (JAAN) di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan Senin siang (9/3) kali itu tampak sunyi. Semula kami mengira, begitu memasuki area halaman akan disambut oleh lolongan anjing, jeritan primata, atau suara hewan-hewan liar lainnya. Maklum, hari itu kami mendatangi markas JAAN, organisasi nirlaba yang sejak 2008 silam bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan satwa liar di Indonesia. Kami membayangkan, kantor itu juga sebagai tempat penampungan sementara bagi satwa yang berhasil diselamatkan.

Baca Juga:  Duyung-Duyung Pelindung Laut

Seorang perempuan paruh baya berjilbab membukakan pintu. Mempersilakan kami masuk lalu menyodorkan sebotol cairan pembersih tangan (hand sanitizer) kepada kami—pandemi COVID-19 membuat semua orang tiba-tiba menjadi waspada dan hati-hati. Kami pun membersihkan tangan lalu mengikuti perempuan itu memasuki ruang tengah kantor. Pandangan kami tertuju pada deretan kandang berdinding kawat ram setinggi kira-kira 1,5 meter di ruang belakang yang dibatasi tembok berjendela kaca. Meski tak ada satu pun hewan di sana, paling tidak dugaan kami tidak sepenuhnya salah. Kantor ini juga menjadi tempat penampungan sementara bagi satwa yang berhasil diselamatkan.

Saat kami sibuk mengamati kandang, seorang perempuan bule menghampiri kami. Ia adalah Femke den Haas, salah satu sosok yang membidani lahirnya JAAN.

Hampir dua dekade Femke meninggalkan tanah kelahirannya dan memilih mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan satwa-satwa liar Indonesia yang tercerabut dari habitatnya. Baik karena diperdagangkan di pasar gelap, dieksploitasi untuk tujuan komersial, maupun yang telantar karena bencana alam.

Baca Juga: Menghidupkan Literasi dan Wisata Histori

“Sejak kecil saya sangat menyayangi binatang,” kata Femke membuka perbincangan. Saking sayangnya kepada binatang, sejak usia delapan tahun dokter spesialis penanganan satwa liar lulusan Universitas Leiden, Belanda ini sudah tidak mengonsumsi daging, alias vegetarian.

Kepincut orang utan

Sebelumnya Femke tak pernah membayangkan bakal menetap dan menjadi aktivis penyelamat satwa di Indonesia. Semua bermula pada tahun 1996, ketika sang ayah yang bekerja di Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia mengajaknya ke Indonesia. Kecintaannya kepada satwa membuatnya tergerak untuk mempelajari berbagai hal tentang kekayaan fauna Indonesia. Saat itu ia tertarik pada primata Indonesia, terutama orang utan. Femke pun bertekad untuk mempelajari lebih dekat orang utan ke habitat aslinya di daerah Kalimantan. Ia pun mengirim aplikasi ke Kalimantan Wanariset Orang Utan untuk proyek rehabilitasi, meski usianya saat itu masih 16 tahun. Gayung pun bersambut, lamaran itu diterima.

Sayangnya, keputusan Femke sempat tak direstui ayahnya karena untuk ikut program itu ia harus meninggalkan bangku sekolah menengah atasnya. Namun, Femke bersikeras. Baginya, pengorbanan itu sebanding dengan pengalaman yang akan diperoleh. Setelah mendapatkan izin, ia pun berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Bedah Kampung Bama Hilir

“Tugas kami adalah penyelamatan satwa dari perdagangan liar, relokasi satwa dan edukasi kepada publik pentingnya melestarikan satwa.”

“Saya melakukan kunjungan selama enam bulan menjadi sukarelawan. Saat itu membantu pelepasan orang utan. Saya ikut tinggal di hutan selama sekitar enam bulan bersama tim. Di situlah saya pelajari tentang keluarbiasaan orang utan, tentang habitatnya, tentang keindahan jenis satwa Indonesia,” kenang perempuan kelahiran Yaoende, Cameroon 1977 ini.

Setelah program itu selesai, Femke kembali ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Ia kemudian kuliah mengambil jurusan paramedis hewan di Leiden University. Lulus kuliah ia melanjutkan sertifikasi untuk penanganan satwa liar di Utrecht dan bekerja di sana menangani satwa selundupan yang masuk ke negaranya. Pekerjaan itulah yang membuatnya ingin kembali ke Indonesia karena banyak penyelundupan satwa berasal dari Indonesia.

Namun, keinginan Femke tertunda karena ia harus menyelesaikan tugas bekerja di Afrika untuk konservasi simpanse dan Animal Shelter di Yunani. Ia baru bisa ke Indonesia pada tahun 2002 setelah mendapat undangan dari Pusat Primata Schmutzer (PPS) Kebun Binatang Ragunan. Yayasan itu adalah hibah yang dibiayai oleh Pauline Antoinette Schmutzer-versteegh, seorang kebangsaan Belanda yang menjadi Warga Negara Indonesia. Sebelum meninggal pada 1998, Schmutzer yang sebelumnya pernah bertemu sekali dengan Femke berwasiat agar Femke mau menjadi salah satu orang yang membantu membuatkan konsep standardisasi pusat perawatan primata. Berbekal ilmu semasa kuliah dan pengalamannya, Femke pun menerima tawaran itu.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

“Saya merasa sangat bermanfaat. Pada saat itu masih hal baru, belum ada yang melakukan—untuk apa satwa harus dilestarikan. Saya merasa, ini sangat dibutuhkan dan bisa menjadi kunci menyelamatkan satwa yang sering diperdagangkan,” kata Femke.

Awalnya program pun berjalan mulus. Apalagi menurutnya pemerintah Indonesia mendukung. Saat itu, bersama pemerintah ia terlibat dalam pembangun enam pusat penyelamatan satwa di Indonesia yang berlokasi di Sulawesi, Jawa, Bali, dan Kalimantan Barat. Di Jawa salah satunya adalah Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur, Cengkareng, Tangerang yang khusus menangani hewan-hewan hasil sitaan dari perdagangan gelap.

Beberapa tahun berjalan Femke kecewa setelah proyek itu dihentikan karena ada konflik manajemen dengan pemerintah. Dana operasional pun dihentikan. Namun, Femke tak ingin berhenti di tengah jalan karena usaha itu telah menghabiskan waktu, dana dan tenaga yang tidak sedikit.

“Saya bilang, saya enggak mau tinggalkan ini semua. Kita sudah berjuang keras untuk membangun ini. Kalau saya cari jalan gampang, saya tinggal. Tapi kita harus tetap melanjutkan ini.”

JAAN lahir

Tak ingin terjebak dalam konflik itu, Femke bersama Karin Franken dan Natalie Stewart yang sama-sama memiliki kecintaan yang besar terhadap binatang membentuk JAAN. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan lebih berfokus mencari dukungan untuk pusat penyelamatan satwa hingga siap dilepasliarkan ke habitatnya. JAAN juga melakukan pendidikan ke sekolah-sekolah dasar dengan media wayang atau boneka untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa.

“Tugas kami adalah penyelamatan satwa dari perdagangan liar, relokasi satwa dan edukasi kepada publik pentingnya melestarikan satwa. Dengan melestarikan satwa, kita melestarikan bumi, melestarikan hutan, dan melestarikan diri sendiri,” tegas Femke.

Femke menegaskan, eksploitasi hewan tak hanya perbuatan kejam terhadap hewan tetapi juga akan merugikan manusia. Contoh nyatanya adalah merebaknya virus korona saat ini.

“Sekarang terjadi wabah korona. Tahun 2002 pas saya datang ada kasus virus SARS. Itu sedikit sama karena dua-duanya berasal dari orang yang tidak bertanggung jawab mengonsumsi hewan liar,” kata Femke.

Baca Juga: Rumpian Kesejahteraan Betawi Punya

Seiring berkembangnya waktu, jaringan JAAN kini tersebar ke seluruh Indonesia. Di antaranya konservasi elang bondol di Kepulauan Seribu, Jakarta; pusat rehabilitasi lumba-lumba, di Karimunjawa, Jawa Tengah; konservasi satwa di Bali; Sumatera; dan di daerah lainnya. Satwa yang diselamatkan pun cukup beragam. Mulai dari kucing liar, hingga hewan-hewan langka yang dilindungi.

Pekerjaan Femke bukan tanpa risiko. Ia pernah menerima penganiayaan, dan mendapat ancaman pembunuhan dari orang-orang yang merasa terganggu kepentingannya. Namun, ia mengaku tak akan mundur. Ia telah bertekad untuk terus menyelamatkan satwa dari orang-orang tak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Baginya, hewan bukan untuk dieksploitasi, tetapi disayangi dengan cara dijaga tetap berada di dalam habitat aslinya.-Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Feature

Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Berkat tangan dinginnya, desa miskin di pinggiran Yogyakarta yang dulunya nyaris tak diperhitungkan itu kini menjelma desa mandiri dan sejahtera.

Sudah setengah jam berlalu sejak Wahyudi Anggoro Hadi berdiri di hadapan puluhan peserta seminar, menerangkan lembar demi lembar salindia di layar presentasi. Mengenakan kemeja batik berpadu celana panjang cokelat gelap, lurah Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul itu tampak bersahaja. Peci hitam di kepalanya ia biarkan miring ke belakang hingga keningnya yang mulai berkerut itu semakin terlihat lebar. Sesekali ia membetulkan letak kacamata tebal yang membingkai kedua bola matanya.

Pria kelahiran Bantul, 24 Juli 1979 yang nyentrik itu memang sedang viral. Beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi pusat perhatian. Sering tampil di media massa dan menjadi pembicara kunci pada acara-acara seminar nasional. Pagi itu, Selasa, (26/11/2019), Wahyudi pun tengah menjadi narasumber pada seminar bertajuk “Peran Desa dalam Mengembalikan Kedaulatan dan Kemandirian Desa” di Gedung N, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat. Suasana pagi itu begitu hening, seolah peserta tak ingin melewatkan setiap kata yang disampaikan Wahyudi. Seperti terkena sirep, puluhan pasang mata tampak khidmat mengikuti acara yang dipandu langsung oleh Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar itu. Kalimat yang ia sampaikan begitu padat, sistematis, dan berbobot.

“Ini kepala desa rasa bupati,” bisik salah seorang peserta seminar kepada rekan peserta di sampingnya.

Wahyudi memang “hanya” seorang kepala desa. Namun, kiprahnya membangun Panggungharjo layak diacungi jempol. Berkat sentuhan tangan dinginnya, desa miskin di pinggiran Kota Yogyakarta yang dulunya nyaris tak diperhitungkan itu kini menjelma desa mandiri dan sejahtera. Masyarakatnya hidup berkecukupan.

“Bicara kemiskinan, Panggungharjo mencirikan karakter masyarakat miskin kota. Masyarakat desa pertanian umumnya, bila miskin masih memiliki tanah. Namun masyarakat Panggungharjo bila miskin homeless (tidak punya rumah) dan landless (tidak punya tanah). Sebagian warga yang miskin itu umumnya mengontrak, tidak punya rumah tinggal,” ujar Wahyudi mengisahkan kondisi awal Panggungharjo.

Selain penduduknya rata-rata miskin, tata kelola pemerintahan desa pun awalnya kurang transparan, birokrasi berbelit-belit sehingga warga kehilangan kepercayaan kepada aparat pemerintah desa. Kondisi itu membuat Wahyudi yang semula enggan menjadi bagian dari birokrasi terpanggil untuk membuat perubahan. Dengan modal seadanya, ia pun nekat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada 2013 dan terpilih tanpa sepeser pun menghalalkan politik uang. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa menjadi pejabat tak harus dengan politik uang.

Singkat cerita, di bawah kepemimpinannya, Wahyudi berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, dan setahap demi setahap berhasil memberdayakan potensi desa. Panggungharjo yang dulunya miskin, saat ini menjadi desa sejahtera yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan omzet miliaran rupiah.

Panggungharjo juga menjadi desa yang memiliki tradisi juara. Hampir setiap tahun desa itu kini memperoleh penghargaan dari kementerian, lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia. Salah satunya dinobatkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional 2014, mengalahkan 74.000 desa lain dari seluruh Indonesia. Panggungharjo juga dijadikan model oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam upaya mewujudkan lingkungan birokrasi pemerintahan desa yang bersih transparan dan bebas dari Korupsi. Selain itu, Panggungharjo juga dikenal sebagai satu dari 157 desa unicorn yang ada di Indonesia.

Masa depan dunia

Panggungharjo adalah satu dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tahun 2018, jumlah penduduk desa ini sekitar 28 ribu jiwa. Namun, yang berdomisili di Panggungharjo sekitar 40 ribu jiwa karena desa ini memiliki empat perguruan tinggi dan satu pesantren besar yang jumlah mahasiswa dan santrinya kurang lebih 15 ribu jiwa. Desa dengan luas 560 hektare ini berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi dan merupakan kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis perkotaan bagi Kota Yogyakarta. Karakteristik warga desa Panggungharjo adalah masyarakat perkotaan. Artinya, sumber pendapatan mereka bukan lagi hasil pertanian, melainkan dari sumber jasa dan perdagangan.

Wahyudi mengatakan, desa adalah masa depan dunia. Peran desa sangat menentukan arah kemandirian bangsa. Hal itu menurut Wahyudi karena desa memiliki tiga komoditas strategis yang sangat mahal, yakni udara bersih, pangan sehat, dan air bersih.

“Hampir 100 persen makanan yang dimakan masyarakat kota sudah terpapar bahan kimia berbahaya—sayur lewat pestisida, telur lewat vaksin antibiotik dan pakan. Motif perang nanti akan memperebutkan sumber udara bersih, air bersih, dan pangan sehat,” ujar Wahyudi meyakinkan. “Saat ini distribusi pangan Indonesia dikuasai tiga perusahaan multinasional besar. Desa menjadi situs atau pertahanan terakhir untuk mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan visi kemandirian dan kesejahteraan bagi Panggungharjo, Wahyudi memulainya dengan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

“Bersih adalah prasyarat. Artinya, pemerintah desa akan berhasil menyejahterakan warganya bila pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel dan sebagainya,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada jurusan Farmasi ini.

Begitu menjabat kepala desa, Wahyudi langsung membuat skala prioritas pembangunan. Pada enam tahun pertama berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar pemerintah dapat mendukung kesinambungan upaya memandirikan dan menyejahterakan masyarakat. Hampir 40 persen anggaran desa diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Tahun 2013 diletakkanlah dasar-dasar reformasi birokrasi dengan jalan membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa, dan membangun kultur birokrasi aparat pemerintahan desa yang baru.

Untuk mewujudkan akuntabilitas desa, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam proses pengelolaan anggaran yang bersumber dari pemerintah desa, Wahyudi mengirimkan surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar diberikan asistensi pelaksanaan UU itu. Kala itu, Panggungharjo menjadi satu-satunya desa yang berani mengundang auditor negara dalam upaya membangun akuntabilitas.

Bentang hidup

Wahyudi menyebut, untuk membuat masyarakat bisa mandiri dan sejahtera harus dengan cara-cara yang demokratis dan mengedepankan aspek keberlanjutan secara lingkungan. Lingkungan tidak hanya diartikan sebatas lingkungan alam (bentang alam), tetapi juga bentang hidup yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi, perkembangan budaya yang ada di desa juga perkembangan teknologi yang ada.

“Kami tidak punya lanskap alam yang baik, sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, yang kami manfaatkan adalah lanskap bentang hidup. Seperti kita tahu, di samping bentang alam, desa juga punya bentang hidup,” kata Wahyudi.

Salah satu bentang hidup yang dimanfaatkan adalah pengelolaan sampah yang dilakukan Panggungharjo sejak tahun 2013. Wahyudi menyebut, masyarakat Panggungharjo setiap harinya memproduksi 56 meter kubik sampah. Bila sampah hanya dikumpulkan dari rumah-rumah lalu dikirim ke TPA maka akan memakan biaya pengelolaannya sangat besar. Karenanya, sampah itu dikelola melalui BUMDes.

Sampah yang memiliki nilai jual seperti plastik dipilah untuk dijual kembali. Sementara sampah yang dapat dimanfaatkan, diolah agar memiliki nilai jual. Salah satunya adalah pengembangan limbah penggorengan atau minyak jelantah yang diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar untuk mesin industri, atau Refined Used Cooking Oil (R-UCO). Berkat inovasi itu, saat ini Panggungharjo merupakan satu-satu desa yang dapat mengubah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar pengganti solar. Dari pemanfaatan sampah rumah tangga dan limbah itu, tahun 2018 pendapatan BUMDes mencapai Rp 60 juta hingga Rp 80 juta per bulan.

Selain itu, desa ini juga menjadi satu-satunya desa yang mampu memproduksi minyak tamanu dan dijual di pasar internasional. Minyak tamanu adalah minyak hasil olahan buah tamanu atau buah nyamplung yang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Di pasar internasional, minyak ini dijual dengan harga cukup mahal, yakni 12–14 dollar AS per 30 ml. Sedangkan, saat ini Panggungharjo mampu memproduksi antara 200–400 liter per bulan dan dikirim ke pasar internasional melalui jaringan kemitraan yang mereka bangun.

“Kami tidak memiliki bahan baku produksi, tapi kami menjadi satu-satunya desa yang punya teknologi untuk memproses buah buah tamanu agar siap digunakan dalam industri kosmetik. Buah didatangkan dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Banyuwangi, Madura, Pulau Selayar dan daerah lainnya,” ungkap Wahyudi.

Panggungharjo juga memanfaatkan bentang ekonomi melalui pendirian gerai produk desa yang diberi nama Swadesa. Gerai ini menjadi jembatan bagi warga desa dan UKM agar bisa berjualan on-line meskipun buta internet. Produk yang dipasarkan merupakan hasil karya warga, mulai dari kerajinan, hingga makanan dan minuman olahan tradisional.

Di sisi budaya, Panggungharjo memiliki satu jasa wisata desa yang dinamai Kampung Mataraman. Kampung Mataraman dibuat agar para wisatawan dapat menikmati suasana kampung di Jawa pada awal abad ke-19, yang menonjolkan tiga aspek, yaitu aspek sandang, pangan, dan papan. Dari pemanfaatan bentang budaya itu, pendapatan pada 10 bulan pertama tahun 2019 lalu sudah mencapai angka sekitar Rp 5,6 miliar.

Dinikmati warga

Dari berbagai inovasi itu, kehidupan warga Panggungharjo pun kian sejahtera. Desa ini juga menjadi desa pertama yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri, jauh sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat.

“Sejak 2013 kami telah mengembangkan satu program perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan baik dalam bidang Kesehatan, pendidikan atau ketahanan pangan melalui beberapa skema,” ujar pria yang pada November lalu diundang ke Myanmar untuk menerima Apresiasi Asian Leadership Award, sebuah Apresiasi dari masyarakat Asia yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin di kawasan Asia. Panggungharjo menjadi satu-satunya pemerintah tingkat desa yang menerima penghargaan.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah desa bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Bantul. Layanan yang diberikan berupa pemeriksaan maupun pengobatan gratis. Panggungharjo juga telah memiliki layanan home care yang dilakukan oleh perawat desa. Perawat desa diberi tugas mengasuh para lansia dan memastikan penduduk kebergantungan mendapatkan hunian mendapatkan hunian yang layak, memperoleh asupan pangan cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor.

“Mulai tahun 2019 kami tambah layanan berupa pemberian asupan pangan. Setiap pukul 11.00 dan pukul 16.00, para lansia dan kebergantungan senantiasa kami berikan makanan untuk makan siang dan makan malam mereka selama setahun penuh,” ujar Wahyudi.

Masih di bidang kesehatan, seorang ibu hamil di Panggungharjo berhak mendapatkan layanan paripurna berupa tujuh kali pemeriksaan kehamilan dan satu persalinan normal, dua kali pemeriksaan dan lima imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di rumah bersalin di Panggungharjo.

Dalam bidang pendidikan, Panggungharjo memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana. Wahyudi yakin, satu-satunya cara memutuskan rantai kemiskinanan adalah melalui pendidikan. Karena itu, Panggungharjo memberikan dukungan kepada warga desa untuk bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya melalui beberapa skema. Ada dalam bentuk asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta sebagai fasilitator anak-anak agar bisa masuk kuliah secara gratis hingga lulus.

Transparansi

Berbagai keberhasilan itu tak lepas dari keberhasilan Panggungharjo membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi publik Desa Panggungharjo hingga saat ini termasuk yang terbaik di Indonesia dan selalu terbarui. Terbaik karena untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi, sistem yang dibangun sekaligus untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Panggungharjo mengembangkan sistem perencanaan berbasis data spasial, yang setidaknya mengelola ada lima metadata. Pertama, data kependudukan yang dikelola melalui layanan administrasi di ruang pelayanan. Data itu terhubung secara langsung dengan data kependudukan yang dikelola di kabupaten. Alhasil, setiap ada perubahan data kependudukan baik kelahiran, mutasi. Hal itu berguna sebagai acuan basis perencanaan di desa.

Kedua, data biofisik yang mengelola data infrastruktur lingkungan permukiman. Dengan data itu masyarakat tahu kualitas infrastruktur, seperti panjang jalan dan kondisinya, lokasi infrastruktur yang rusak, rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni, bahkan hingga kepemilikan jamban pada tiap rumah pun bisa diketahui. Ketiga adalah data sosial yang memuat sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, termasuk data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

“Jadi, desa tahu, berapa lansia dengan berbagai ketergantungannya, siapa, di mana, bagaimana profilnya. Data ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, pemuda putus sekolah, dan perempuan kepala keluarga bisa diketahui,” urai Wahyudi.

Keempat, data ekonomi, yakni menyangkut sumber penghidupan ekonomi warga desa, termasuk data UMKM dan sebarannya. Keempat metadata itu kemudian dikompilasikan dengan data keuangan melalui sistem aplikasi keuangan desa. Dari sana proses perencanaan dibangun, dan dikonsultasikan dalam forum-forum musyawarah desa ataupun musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kini, Wahyudi telah menjalani periode kedua kepemimpinannya. Ia punya mimpi besar, tahun 2024 nanti 100 persen warga Desa Panggungharjo sejahtera.

“Ukuran kesejahteraan ada empat, yaitu setiap keluarga harus memiliki tabungan, setiap warga mempunyai jaminan hari tua, setiap keluarga mempunyai jaminan kesehatan, serta indeks kebahagiaannya meningkat,” ujarnya.

Andai saja seluruh desa di Indonesia bisa mengikuti jejak Panggungharjo, barangkali kemiskinan di Indonesia lambat laun akan terkikis habis.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News17 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending