Terhubung dengan kami

Benchmark

Surga Penghindar Pajak

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Kepulauan Virgin memikat para konglomerat dengan pajak nol persen dan menerapkan rezim kerahasiaan.

Kepulauan Virgin (British Virgin Island) dengan luas tak lebih dari 153 km persegi adalah negara yang nyaris tak memiliki sumber daya alam. Negara ini mengandalkan sektor pariwisata dan jasa keuangan sebagai sumber penghasilan negara. Sebesar 45 persen pendapatan negara merupakan sumbangan dari sektor pariwisata.

Di sektor jasa keuangan, kontribusi yang diberikan bagi pendapatan negara sangat signifikan, yakni mencapai mencapai 51 persen. Namun, sektor keuangan yang menjadi andalan penerimaan ini bukan bersumber dari industri perbankan maupun asuransi yang mendunia, melainkan dari lisensi sejumlah perusahaan cangkang.

Menyadari kondisi negaranya yang tidak bisa bertumpu pada sumber daya alam, maka cara yang ditempuh untuk memperoleh penerimaan adalah dengan menjadi surga bagi para penghindar pajak. Negara ini menarik para pemodal besar untuk mendirikan perusahaan cangkang dengan menerapkan tarif pajak nol persen sehingga terhindar dari pajak tinggi di negara asal. Dengan cara ini, negara memperoleh uang pendirian perusahaan dari para pemodal yang menyimpan sebagian dananya.

Negara ini sangat ramah terhadap para pebisnis dengan meniadakan berbagai jenis pajak mulai dari pajak hadiah, pajak keuntungan, pajak penjualan dan pertambahan nilai, hingga pajak korporasi. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara lain yang mengenakan sejumlah pajak, seperti Indonesia yang menerapkan pajak korporasi sebesar 25 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, BVI menjadi negara tujuan favorit para pengusaha asal Indonesia untuk menyembunyikan dana yang dimiliki. Di negara ini, para pengusaha mendapatkan insentif hingga pembebasan pajak.

Di negara ini, jelasnya, kerahasiaan data para pengusaha dijamin tidak akan bocor ke publik. Hal ini menjadi pemikat bagi para pengusaha asal Indonesia dan juga berbagi negara lain di dunia sehingga memilih BVI sebagai tujuan favorit penyimpanan uang dalam bentuk berbagai sektor usaha.

“Mereka ingin uangnya aman lalu tidak terkena pajak sama sekali. Selain itu juga bisa terlindungi karena rezimnya adalah rezim kerahasiaan,” jelas Prastowo.

Identifikasi “tax haven”

Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), ada tiga faktor untuk mengidentifikasikan sebuah wilayah hukum sebagai surga pajak (tax haven).

Pertama, pajak yang sangat rendah, bahkan tidak ada pajak, dan menyediakan diri sebagai tempat pelarian bagi warga asing yang menghindari pajak.

Kedua, ada perlindungan ketat terhadap informasi mengenai nasabah. Dengan perlindungan ini, perusahaan atau individu memiliki keuntungan dengan menyembunyikan data sebenarnya dari otoritas pajak di negara asalnya.

Ketiga, tidak adanya transparansi dalam operasi di negara surga pajak.

Banyak negara maju menyatakan negara surga pajak bertindak tidak adil dengan mengurangi pajak yang seharusnya menjadi hak mereka. Beberapa kelompok juga menyatakan bahwa para pencuci uang menggunakan fasilitas di negara surga pajak secara masif. Para pemimpin negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 telah memperingatkan negara yang menolak berbagi informasi pajak akan mendapatkan sanksi berat.

“BVI menjadi negara tujuan favorit para pengusaha asal Indonesia untuk menyembunyikan dana yang dimiliki. Di negara ini, para pengusaha mendapatkan insentif hingga pembebasan pajak.”

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Benchmark

Dahulu Terpuruk, Sekarang Terpandang

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tergabung dalam G20 sebagai kelompok negara dengan penguasaan sektor industri yang mendominasi perekonomian dunia. Sebelumnya Negeri Ginseng ini pernah mengalami keterpurukan akibat Perang Korea tahun 1950 antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Di tahun 1960, Korea Selatan merupakan negara miskin yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai dan pendapatan per kapita hanya 79 dollar AS. Namun dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk bangkit keterpurukan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam menerapkan strategi industrialisasi berorientasi ekspor serta ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia, Korea Selatan mampu membalikkan keadaan dan mencapai kemajuan pesat di tahun 2012 dengan pendapatan per kapita mencapai 22.590 dollar atau naik sekitar 286 kali dalam kurun waktu 52 tahun.

Perkembangan industri Korea Selatan meliputi berbagai sektor yakni peralatan elektronik, tekstil, semikonduktor, kapal-kapal, baja , dan automotif. Saat ini, sektor industri inovatif lainnya juga mulai dijajaki yang meliputi nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, robotika, hingga proyek luar angkasa.

Membangun infrastruktur

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih.

Sejak era 1990-an, Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan skema public-private partnership (PPP) yang merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini turut berkontribusi dalam mengurangi beban anggaran pemerintah pada pembangunan infrastruktur sekitar 10, 7 persen per tahun. Di tahun 2013, skema ini telah mendanai sebanyak 662 proyek di berbagai sektor yakni jalan, jembatan, bandara, dan sistem pengelolaan air.

Landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas menjadi faktor penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur di Korea Selatan. Penerapan PPP didasarkan pada beberapa landasan hukum yang menjabarkan secara rinci tentang arah kebijakan, proses pengadaan dan dukungan pemerintah, yakni PPP Act (Undang-Undang Kemitraan Pemerintah dan Swasta) beserta semua aturan pelaksanaannya.

Selain landasan hukum yang kuat, pembangunan infrastruktur juga didukung oleh institusi pemerintah yang profesional dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Kementerian Keuangan Korea Selatan bersama dengan Pusat Pengelola Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PIMAC) menjadi institusi pemerintah utama dalam pelaksanaan PPP. Kemenkeu berperan dalam memberikan dukungan dari sisi kebijakan dan menyusun rencana dasar bersama PIMAC. PIMAC merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan riset kebijakan dalam pengembangan kemitraan.

 Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur berupa pasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Insentif pajak

Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dan insentif dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dukungan yang diberikan berupa fasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan pemrosesan fasilitas jaminan proyek infrastruktur secara langsung pada swasta, melainkan dengan Korea Infrastructure Credit Guarantee Fund (ICGF) yang saat ini dikelola oleh Korea Credit Guarantee Fund.

Peran ICGF tidak hanya memberikan jaminan terhadap pinjaman, tapi juga jaminan atas penerbitan obligasi infrastruktur dan jaminan untuk utang swasta pemegang konsesi yang melakukan investasi awal dengan pinjaman dari lembaga keuangan. Adapun pemegang konsesi yang melakukan investasi awal (advance investment) adalah pihak yang ditugaskan untuk membangun proyek pemerintah dan melakukan konstruksi lebih cepat dari jadwal, serta yang dinilai perlu mendapat jaminan oleh Kementerian Keuangan Korea.

Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pencapaian Korea Selatan. Pada 2007, nilai ekspor Korea Selatan menduduki posisi terbesar ke-8 di dunia. Sedangkan nilai impornya berada di peringkat terbesar ke-11. Jika pada 1962 Produk Domestik Bruto hanya sebesar 2,7 miliar dollar AS, pada 2007 angkanya telah mencapai 969,9 miliar dollar AS.

Berdasarkan data tahun 2010, Korea Selatan berada di peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dan ke-31 dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkan data tahun 2010.

Lanjutkan Membaca

Benchmark

Kala Minyak tak lagi jadi Primadona

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di 2030 mendatang, Arab Saudi menargetkan bebas dari ketergantungan pada komoditas minyak.

Harga komoditas minyak global yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ikut berimbas pada turunnya pendapatan negara-negara di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah yang selama ini mengandalkan industri minyak, termasuk Arab Saudi. Menghadapi kondisi ini, otoritas setempat menempuh serangkaian kebijakan ekonomi.

Untuk pertama kalinya Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang dan jasa sebesar lima persen yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Sejumlah sektor usaha yang dikenakan PPN meliputi makanan, pakaian, tagihan listrik, perdagangan bensin dan solar, dan sewa kamar hotel. PPN juga dikenakan pada produk minuman ringan dan tembakau. Kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan secara keseluruhan. Meski demikian, ada juga sejumlah bidang usaha yang tetap dibebaskan dari PPN, yakni transportasi umum, perawatan medis, dan layanan umum.

Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019. Pemerintah Arab Saudi untuk saat ini hanya menerapkan PPN, sedangkan pajak penghasilan (PPh) belum ada rencana untuk dikenakan.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah mengingatkan negara-negara Teluk agar tak hanya mengandalkan penerimaannya dari industri minyak dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk mengantisipasi guncangan ekonomi ketika harga minyak anjlok.

 

Peningkatan sektor nonminyak

Pada 1950, Arab Saudi sebenarnya telah menerapkan pajak personal, pertambahan nilai dan perusahaan untuk warga negara dan bukan warga negara. Aturan itu direvisi dan hanya dikenakan bagi warga asing. Pada 1975, negara berbentuk kerajaan ini akhirnya menghapuskan aturan pajak pendapatan bagi warga asing di saat harga minyak sedang tinggi guna mendorong kalangan ekspatriat untuk membantu pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan.

Sejak harga minyak global turun drastis pada 2014 hingga menyentuh angka kurang dari seratus dolar Amerika per barel , ekonomi Arab Saudi ikut terguncang. Harga minyak bahkan sempat menyentuh angka 29 dolar Amerika per barel setelah akhirnya mulai pulih dan naik kembali ke angka 55 dolar Amerika.

Sekitar 87 persen penerimaan negara ini bersumber dari sektor minyak dan menempatkan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia. Menyadari ketergantungannya pada minyak akan berdampak buruk di masa mendatang, Kerajaan Arab Saudi menargetkan tahun 2030 bebas dari ketergantungan pada minyak. Pemerintah setempat merencanakan untuk meningkatkan pemasukan di sektor nonminyak hingga enam kali lipat pada 2030 dan menciptakan dana publik sebesar 1,9 triliun dolar Amerika untuk investasi di dalam dan luar negeri.

“Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019.”

Lanjutkan Membaca

Benchmark

Informasi Virtual untuk Kepatuhan Pajak

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah India menerapkan data informasi virtual untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Mulai Agustus 2017, pemerintah India menerapkan kebijakan pengumpulan data informasi virtual untuk keperluan perpajakan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan terbesar di negara dengan populasi terpadat kedua di dunia ini untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menambah jumlah wajib pajak (WP) secara signifikan.

Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India tercatat 17 persen. Rasio pajak ini lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia yang mencapai 25 persen.

Dengan berlakunya kebijakan baru tersebut, otoritas setempat dapat menghimpun informasi virtual baik dari sumber-sumber tradisional seperti perbankan maupun media sosial (medsos). Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.

“Big data”

Informasi virtual yang terintegrasi dalam sistem big data dapat membantu aparat dalam mempelajari kesesuaian pola belanja WP dengan laporan pendapatan. Otoritas pajak dapat mengetahui WP yang membayar pajak dengan jumlah relatif kecil tapi memiliki pola konsumsi atau membelanjakan uang dalam jumlah besar. Penerapan big data juga membantu mengungkap praktik penghindaran pajak yang mungkin tidak terlacak tanpa bantuan teknologi.

Basis data biometrik ini merupakan bagian dari proyek besar yakni Project Insight. Pengembangan proyek prestisius yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar rupee atau 156 juta dollar AS ini ditujukan untuk memperbaiki kebijakan pajak guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak. Metode analisis data yang diterapkan lewat sistem ini diyakini banyak kalangan sebagai model masa depan yang tepat bagi administrasi pajak di seluruh dunia.Selain itu, analisis data juga dapat mengurangi tatap muka WP dengan fiskus.

Selama tahap pertama pengoperasian proyek ini, semua data yang telah ada seperti jumlah pengeluaran kartu kredit, deposito, hingga pembelian secara tunai akan dipindahkan ke sistem baru. Adapun proses pelaporan pajak dilakukan melalui surat pos maupun surat elektronik tanpa ada tatap muka dengan petugas pajak. Di tahap pertama, pemerintah menargetkan tingkat kepatuhan pajak meningkat sekitar 30–40 persen. Tahap kedua akan berlangsung Desember 2017.

Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.-Novita Hifni

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending