Connect with us

Green Up

Sumbangan Indonesia kepada Keberlanjutan Bumi

Diterbitkan

pada

Presiden mempertanyakan kontribusi negara maju dalam transfer teknologi dan dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat oleh pandemi.

Pemerintah Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare—terluas di dunia—yang akan berlangsung hingga 2024. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-26 di awal November lalu.

“Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci dalam menghadapi perubahan iklim yang telah menjadi ancaman besar bagi pembangunan global,” kata Joko Widodo di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (01/11).

Presiden menjelaskan, dengan potensi alamnya yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Melalui berbagai upaya yang ditempuh untuk memperbaiki lingkungan alam, ungkapnya, saat ini laju deforestasi turun signifikan bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara kebakaran hutan di tahun 2020 turun 82 persen. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030.

Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi baru dan terbarukan seperti biofuel, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Presiden mengakui berbagai upaya yang telah dilakukan itu belum cukup. Menurutnya, negara yang memiliki lahan luas yang hijau dan berpotensi dihijaukan serta yang memiliki laut luas yang berpotensi menyumbang karbon membutuhkan dukungan negara-negara maju. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pendanaan inovatif seperti pembiayaan campuran. Dengan demikian, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat dalam mencapai net-zero emission untuk ekonomi hijau.

Sebaliknya, Presiden mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dalam transfer teknologi maupun dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat akibat pandemi. Untuk itu, imbuhnya, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.

“Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan,” jelasnya.

Upaya percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Indonesia dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada presiden.

Di masa pandemi, BRGM melakukan rehabilitasi lahan kritis yang sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Pada 2021, BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi dengan total anggaran Rp 1,5 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembibitan dan penanaman dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.

Adapun sembilan provinsi yang menjadi lokasi untuk rehabilitasi mangrove adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kepala BRGM Hartono dalam keterangan tertulis memaparkan, rehabilitasi mangrove tahun 2021 dilakukan secara bertahap pada areal seluas 83.000 hektare. Pihaknya melakukan identifikasi lokasi di lapangan bersama Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Rehabilitasi Hutan dan identifikasi kelompok masyarakat yang terlibat. Program rehabilitasi mangrove dijalankan melalui metode padat karya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dukungan Pangeran Charles

Upaya Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dan mangrove terbesar dalam penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim mendapat dukungan dan perhatian dari pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium pembukaan hutan untuk lahan, sehingga aksi perambahan hutan selama empat tahun terakhir dapat dicegah seminimal mungkin. Dalam forum KTT G20 di Roma, Italia, Minggu (31/10), ia berharap kepemimpinan Indonesia di G20 akan berhasil sehingga perubahan iklim dapat diatasi dengan kerja sama global.

“Inilah kenapa saya berharap pada Presiden Joko Widodo untuk keberhasilan setelah perjuangan sekian lama,” kata Pangeran Charles.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Forum G20 beranggotakan 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Saat ini Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G20 selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Presidensi G20 adalah posisi sebuah negara yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20.

Kelompok G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara anggota G20 menguasai 85 persen PDB dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan dunia, dan 66 persen populasi dunia.

Green Up

Pajak itu Mirip Vaksin

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lewat lagu “Katakan Saja” yang ia rilis pada 2020, Khifnu sukses mengambil hati masyarakat. Walau terbilang baru, lagu ini sudah disimak 19 juta kali di kanal YouTube dan sempat menduduki peringkat ketiga dalam tangga lagu Indonesia Viral 50 pada platform musik Spotify.

Padahal, saat hendak merilis single itu, Khifnu Istiawan Arif dihinggapi rasa kurang percaya diri dengan lirik yang ditulisnya.

“Liriknya sudah ditulis pada Oktober 2019. Aku beranikan diri untuk merilis single tersebut di 15 Maret 2020,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak, Kamis (18/11). Ia menambahkan, lagu tersebut semakin dikenal masyarakat setelah ia bawakan secara duet dengan Putri Delina.

Pria kelahiran Tarakan, 13 November 2000 ini bilang, banyak hal positif yang ia temukan dalam bermusik. Mulai dari bisa menghibur banyak orang, bisa melakukan hal apa pun yang ia inginkan dalam hal berkarya, serta yang terpenting dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Disinggung soal pajak, ia berpendapat bahwa pajak juga dapat memberikan dampak positif layaknya musik, karena pajak memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.

“Kita enggak mungkin bisa melewati jalan yang bagus, kalau orang enggak bayar pajak. Jadi, kalau ingin memiliki pembangunan dan fasilitas yang bagus, ya, bayar pajak dululah,” jelasnya.

Ia mengatakan, manfaat pajak dapat dirasakan langsung di saat pandemi seperti sekarang melalui vaksin yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Bahkan, menurutnya, pajak itu mirip vaksin.

“Vaksin itu hampir sama seperti pajak—sama-sama bermanfaat dan dilakukan untuk kebaikan,” imbuhnya.

Khifnu berharap sosialisasi pajak perlu terus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan anak muda.

“Edukasi pajak di kampus itu sangatlah bermanfaat agar ke depannya masyarakat bisa lebih membuka mata dan yang terpenting adalah tidak ada lagi ketakutan akan pajak,” katanya.

Ia pun berharap, manfaat pajak dapat dirasakan bagi para musisi di Indonesia lewat tersedianya fasilitas panggung pementasan maupun wadah yang layak untuk kreativitas dan produktivitas.

Lanjut baca

Green Up

Total Investasi untuk Nol Emisi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia hendak membangun ketahanan iklim untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi dan perubahan lingkungan.

Indonesia secara bertahap berupaya merealisasikan komitmen global terkait implementasi pembangunan berwawasan lingkungan, alias ekonomi hijau. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari penerapan ekonomi hijau.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto memaparkan tiga strategi ini meliputi kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, dan kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Dalam keterangan tertulis Bappenas beberapa waktu lalu, Arifin memaparkan keseriusan pemerintah untuk membangun dan menyusun kebijakan yang aplikatif agar tercipta harmoni dalam kegiatan pembangunan.

“Untuk mencapai target net zero emission pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 77.000 triliun hingga 2060 atau setara 5 kali lipat dari PDB Indonesia di 2020,” jelas Arifin.

Ketahanan iklim

Seiring upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, imbuhnya, Indonesia juga tengah berupaya membangun ketahanan iklim. Ini adalah langkah antisipasi untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi dan perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim.

Menurut Arifin, transformasi ekonomi dengan membangun ketahanan iklim membutuhkan dukungan regulasi, dukungan kelembagaan, dan kerangka pembiayaan yang memadai. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan di tahun 2024, perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 115 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Namun dengan penerapan intervensi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024, potensi kehilangan ekonomi itu dapat turun hingga 50,4 persen menjadi Rp 57 triliun.

Ada lima sektor yang menjadi prioritas PRK, yakni penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan. Adapun pembangunan berketahanan iklim memiliki sebaran lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi PRK, Bappenas juga melakukan studi penerapan Ekonomi Sirkular dan Food Loss and Waste yang menunjukkan model penerapan tersebut menghasilkan peluang peningkatan PDB sebesar Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja, pengurangan limbah sebesar 18–52 persen, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 126 juta ton karbondioksida.

Indonesia termasuk negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional Paris Agreement dengan target penurunan 26 persen emisi GRK di tahun 2020 dan 29 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri. Sedangkan target penurunan 41 persen emisi pada 2030 diharapkan dapat terpenuhi dengan dukungan internasional.

Saat ini berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan perdagangan karbon juga diselaraskan agar pelaksanaannya tidak mengganggu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Mengenai hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai implementasi pajak karbon merupakan sinyal atas perubahan perilaku dari kalangan pengusaha untuk menuju ekonomi hijau yang makin kompetitif sekaligus menciptakan sumber pembiayaan baru bagi pemerintah dalam upaya transformasi menuju pembangunan berkelanjutan.

Lanjut baca

Green Up

Komitmen Hijau di Kaltara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Agar produk Indonesia siap bersaing di pasar global, pemerintah berencana membangun Kawasan Industri Hijau terbesar di dunia.

Indonesia terus berupaya mengembangkan industri hijau (green industry) seiring komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada pertemuan puncak tentang perubahan iklim di Copenhagen, Denmark tahun 2009, Indonesia memasang target national determined contribution (mengurangi emisi dengan upaya sendiri) sebesar 29 persen sampai 40 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2020. Upaya mewujudkan komitmen itu ditempuh dengan mengembangkan ekonomi hijau, salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau (green industrial park).

Pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya pembangunan industri ramah lingkungan dengan pemanfaatan energi listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Presiden menekankan pentingnya memperkuat green economy dalam transformasi energi baru dan terbarukan agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Di kesempatan itu, ia mengungkapkan rencana pembangunan kawasan industri hijau di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ia berharap pembangunan smart-eco industrial park di Kaltara dapat memanfaatkan tenaga air dari Sungai Kayan dengan maksimal.

“Indonesia sedang mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara yang potensial dalam pengembangan energi terbarukan,” papar Presiden secara virtual, Ahad (30/5).

Industri ramah lingkungan (green industry) adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep ini bertujuan menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Berbagai tahapan dilakukan dalam pengembangan industri hijau, mulai dari proses produksi bersih, konservasi energi, efisiensi sumber daya, proses daur ulang hingga penerapan teknologi rendah karbon. Pelaku industri juga diharapkan turut berperan nyata dalam menerapkan konsep 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, repair). Konsep 5R yang merupakan implementasi dari pendekatan circular economy akan mengurangi limbah industri karena didaur ulang untuk memberikan nilai tambah yang bermanfaat. Bahan mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk, sehingga ekstraksi bahan mentah dari alam bisa lebih efektif dan efisien. Dengan efisiensi pemakaian bahan baku, energi dan air, maka limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal dan proses produksi yang lebih efisien akan meningkatkan daya saing produk.

Pengembangan industri hijau yang kompetitif menekankan pada pemanfaatan peluang ekonomi ramah lingkungan dan penciptaan lapangan kerja baru agar mampu berkontribusi pada perekonomian nasional. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan industri hijau tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, insentif pemerintah diperlukan guna mendukung pengembangan industri hijau.

Dukungan industri

Langkah pemerintah mengembangkan kawasan industri hijau mendapatkan dukungan dari pelaku industri, salah satunya PT Kayan Hydro Energy (KHE). Perusahaan yang telah menerapkan konsep energi hijau sejak 2011 ini mendukung pengembangan kawasan industri hijau dengan melaksanakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara.

Melalui siaran pers, Direktur Operasional KHE Khaeroni menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan terkait elektrifikasi untuk kebutuhan industri maupun pelabuhan. Pihaknya sudah memulai studi teknis, sosial, ekonomi, budaya sejak sepuluh tahun lalu.

“Sejak 2019 perusahaan sudah melakukan pekerjaan pra-konstruksi dan tahun ini telah menyiapkan kegiatan awal infrastruktur penunjang konstruksi untuk pembangunan PLTA Kayan Cascade yang berpotensi menghasilkan daya listrik sebesar 9.000 megawatt,” jelas Khaeroni.

KHE telah melakukan pekerjaan pembuatan jalan dari jalan pemerintah daerah menuju ke lokasi fasilitas umum sepanjang 4,2 km beserta proyek dan pembuatan jalan dari fasilitas umum menuju PLTA Kayan Cascade sejauh 7 km. Perusahaan berencana untuk segera melakukan pekerjaan peledakan pembuatan jalan menuju bendungan yang berlokasi di luar wilayah hutan.

Proyek PLTA dengan nilai investasi mencapai 17,8 miliar dollar AS ini telah melalui sejumlah kontrak kesepakatan yang meliputi proyek engineering, procurement, dan construction (EPC) dengan Sinohydro Corporation Limited, salah satu pengembang terbesar PLTA di dunia.

“Target PLTA Kayan masih sesuai perencanaan awal, yaitu konstruksi selesai di tahun 2024 dan tahap commercial operation date pada 2025 mendatang,”ujarnya.

Proyek pembangunan PLTA ini diharapkan berjalan optimal sehingga nantinya sumber daya listrik yang besar dapat terintegrasi dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi. Di kawasan industri ini, PT Indonesia Strategis Industri (ISI) sebagai mitra bisnis juga tengah melakukan berbagai kegiatan lapangan, termasuk pembebasan lahan. Upaya pembebasan lahan sekitar 1.500 hektare untuk tahun ini sedang berlangsung dan akan dilanjutkan hingga mencapai 5.000 hektare.

Setelah pembebasan lahan, tahun depan para pelaku industri akan melanjutkan dengan tahapan pematangan lahan, yakni penimbunan, pemadatan, dan kegiatan lainnya untuk mewujudkan kawasan industri hijau yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.

Lanjut baca

Populer