Connect with us

Green Up

Sumbangan Indonesia kepada Keberlanjutan Bumi

Diterbitkan

pada

Presiden mempertanyakan kontribusi negara maju dalam transfer teknologi dan dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat oleh pandemi.

Pemerintah Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare—terluas di dunia—yang akan berlangsung hingga 2024. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-26 di awal November lalu.

“Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci dalam menghadapi perubahan iklim yang telah menjadi ancaman besar bagi pembangunan global,” kata Joko Widodo di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (01/11).

Presiden menjelaskan, dengan potensi alamnya yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Melalui berbagai upaya yang ditempuh untuk memperbaiki lingkungan alam, ungkapnya, saat ini laju deforestasi turun signifikan bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara kebakaran hutan di tahun 2020 turun 82 persen. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030.

Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi baru dan terbarukan seperti biofuel, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Presiden mengakui berbagai upaya yang telah dilakukan itu belum cukup. Menurutnya, negara yang memiliki lahan luas yang hijau dan berpotensi dihijaukan serta yang memiliki laut luas yang berpotensi menyumbang karbon membutuhkan dukungan negara-negara maju. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pendanaan inovatif seperti pembiayaan campuran. Dengan demikian, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat dalam mencapai net-zero emission untuk ekonomi hijau.

Sebaliknya, Presiden mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dalam transfer teknologi maupun dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat akibat pandemi. Untuk itu, imbuhnya, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.

“Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan,” jelasnya.

Upaya percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Indonesia dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada presiden.

Di masa pandemi, BRGM melakukan rehabilitasi lahan kritis yang sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Pada 2021, BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi dengan total anggaran Rp 1,5 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembibitan dan penanaman dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.

Adapun sembilan provinsi yang menjadi lokasi untuk rehabilitasi mangrove adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kepala BRGM Hartono dalam keterangan tertulis memaparkan, rehabilitasi mangrove tahun 2021 dilakukan secara bertahap pada areal seluas 83.000 hektare. Pihaknya melakukan identifikasi lokasi di lapangan bersama Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Rehabilitasi Hutan dan identifikasi kelompok masyarakat yang terlibat. Program rehabilitasi mangrove dijalankan melalui metode padat karya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dukungan Pangeran Charles

Upaya Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dan mangrove terbesar dalam penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim mendapat dukungan dan perhatian dari pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium pembukaan hutan untuk lahan, sehingga aksi perambahan hutan selama empat tahun terakhir dapat dicegah seminimal mungkin. Dalam forum KTT G20 di Roma, Italia, Minggu (31/10), ia berharap kepemimpinan Indonesia di G20 akan berhasil sehingga perubahan iklim dapat diatasi dengan kerja sama global.

“Inilah kenapa saya berharap pada Presiden Joko Widodo untuk keberhasilan setelah perjuangan sekian lama,” kata Pangeran Charles.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Forum G20 beranggotakan 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Saat ini Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G20 selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Presidensi G20 adalah posisi sebuah negara yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20.

Kelompok G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara anggota G20 menguasai 85 persen PDB dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan dunia, dan 66 persen populasi dunia.

Green Up

Penerapan Pajak Karbon mesti Hati-Hati

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Penerapan pajak karbon akan dilakukan tanpa mendisrupsi agenda pemulihan ekonomi nasional.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai Juli 2022. Pajak karbon menjadi isu prioritas dalam G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) yang berlangsung di Yogyakarta pada 21–24 Maret 2022 lalu.

Pertemuan G20 EDM-CSWG secara umum mengangkat tiga agenda utama. Pertama, mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan pascaCovid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.

Baca Juga: Jangan Stop di Jargon

Selain ketiga isu utama itu, Pemerintah Indonesia juga membawa misi mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif untuk mendukung pemulihan ekosistem dan penguatan rencana aksi sampah laut. Isu prioritas dan misi utama EDM-CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif dalam Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 pada 31 Agustus 2022 di Bali.

“Pajak karbon untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution melalui instrumen nilai ekonomi karbon dan transisi menuju rendah emisi dan ketahanan iklim,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi dalam Pertemuan G20 EDM-CSWG di Yogyakarta.

Pertemuan G20 EDM-CSWG dihadiri oleh 81 delegasi dari 20 negara anggota, 7 negara undangan dan 5 organisasi internasional. Rangkaian pertemuan EDM-CSWG tidak hanya akan dihadiri oleh anggota G20. Pemerintah Indonesia juga turut mengundang Spanyol sebagai negara undangan permanen, Belanda, Singapura, Fiji, Belize, Senegal, Rwanda, dan Uni Emirat Arab.

Sinkronisasi peta jalan

Terkait rencana penerapan pajak karbon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya pemerintah sejauh ini yang masih melakukan koordinasi peta jalan pajak karbon.

“Pemerintah saat ini masih terus melakukan sinkronisasi roadmap pajak karbon agar pelaksanaannya bisa berjalan baik dan tidak mendisrupsi agenda pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani saat menghadiri PPATK 3rd Legal Forum bertema “Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon” di Jakarta, Kamis (31/03).

Baca Juga: “Lingua Franca” Ekonomi Hijau

Ia menjelaskan, penerapan pajak karbon berlandaskan UU HPP karena Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon yang juga perlu didukung oleh sektor swasta baik nasional maupun global. Ia memperkirakan nantinya akan muncul kerumitan dari mekanisme perdagangan karbon antarnegara sehingga mengharuskan adanya kesepakatan global.

Ia mencontohkan di satu negara harga karbon hanya 3 dollar AS, di negara lain 25 dollar AS, lalu ada lagi negara yang menetapkan harga 45 dollar AS. Bahkan jika dunia nantinya berhasil mengatasi perubahan iklim, terangnya, harga karbon bisa mencapai 125 dollar AS. Dalam situasi harga yang berbeda dan belum adanya kesepakatan dunia, potensi kebocoran atau tindak pidana korupsi karbon akan timbul.

“Rezim atau desain kebijakan yang disebut market for carbon itu sudah cukup rumit. Oleh karena itu, Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap. Apalagi sekarang kita masih dalam suasana pandemi dan sedang berupaya memulihkan ekonomi Indonesia,” terangnya.

Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum penting dalam mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi dunia dan mencapai target Net Zero Emission di tahun 2060 mendatang. Upaya pengurangan emisi yang secara nyata telah dilakukan adalah di sektor kelistrikan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan dan juga meningkatkan inovasi dan teknologi untuk pengurangan emisi karbon.

Lanjut baca

Green Up

TJSL BUMN Menjawab Tantangan Global

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa
Perusahaan-perusahaan pelat merah memfokuskan program tanggung-jawab sosial dan lingkungan pada tiga bidang yaitu pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup secara harmonis untuk menghadapi tantangan global dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

 

Majalahpajak.net – Berbagai inovasi dan terobosan program tanggung-jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR (corporate social responsibility) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kolaboratif dapat berperan penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang perdagangan, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan. BUMN bukan lagi pesaing bagi para inovator lokal melainkan menjadi bagian bersama dalam penguatan kedaulatan Indonesia di level global. Oleh karenanya berbagai program TJSL yang ada di lingkup BUMN harus dikelola dengan baik dan saling bersinergi agar dapat mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Ingat, BUMN bukan lagi pesaing para kreator atau inovator lokal. Namun menjadi bagian bersama dalam penguatan Indonesia yang berdaulat. Inovasi TJSL BUMN bisa ambil peran penting dalam menghadapi tiga tantangan yakni pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Minggu (30/01).

Ia menekankan kepada jajaran manajemen BUMN untuk memfokuskan alokasi dana TJSL pada tiga bidang, yakni pendidikan, UMKM, dan lingkungan hidup. Program TJSL bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dalam penyediaan pendidikan berkualitas agar anak-anak Indonesia mendapat kemudahan juga akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Program TJSL bidang UMKM akan fokus pada kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menjadi masalah klasik sehingga menghambat bisnis UMKM dalam meningkatkan skala usaha. Erick menjelaskan, UMKM tak sekadar hanya berkutat pada persoalan pembiayaan melainkan juga perlu pendampingan yang intensif dan melakukan transformasi bisnis. Adapun program TJSL bidang lingkungan hidup akan fokus pada upaya pelestarian alam dan penghijauan. BUMN diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam. Erick mendorong BUMN untuk melakukan program TJSL yang bersinergi dengan lingkungan hidup, pendapatan masyarakat, dan perubahan iklim.

Baca Juga : CSR UMKM harus Dikaitkan dengan Bisnis Inti

“Kita mendorong penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya penghijauan untuk oksigen tapi juga pendapatan masyarakat seperti yang sudah kita lakukan di Danau Toba,”paparnya.

Seiring penguatan program prioritas tersebut, kementerian BUMN telah membentuk Forum TJSL pada akhir Januari 2022 lalu. Erick menyatakan, Forum TJSL merupakan implementasi konkret dari nilai dasar (core values) AKHLAK, yakni kata harmonis dan kolaboratif.

“Saya ingin TJSL BUMN tidak berjalan sendiri-sendiri maupun saling bersaing. Kegiatan TJSL BUMN harus disatukan dengan baik demi menciptakan harmoni dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Erick, pelaksanaan TJSL harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat. Ia mencontohkan program yang dilakukan PLN dalam pengembangan PLTU yang menghasilkan limbah sisa pembakaran batu bara, namun bisa dimanfaatkan masyarakat membuat batako dan membangun rumah.

Paradigma investasi sosial

Terkait efektivitas program CSR di lingkungan BUMN, Jalal selaku peneliti sekaligus pendiri social enterprise A+CSR Indonesia menyampaikan kritiknya pada sejumlah BUMN yang menjalankan CSR hanya sebatas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan belum mengaitkannya dengan bisnis inti perusahaan. Menurut Jalal, hal dominan yang tampak hingga sekarang di dalam laporan-laporan PKBL adalah paparan tentang aktivitas dan sumber daya finansial yang dikeluarkan. Kalaupun ada paparan tentang kinerja, hal itu hanya sebatas penjelasan tentang output saja. Sementara informasi tentang outcome dan impact dari program yang dijalankan tidak tersampaikan dengan baik. Ia melihat perlunya mengubah penekanan CSR BUMN dari sekadar PKBL menjadi program yang terintegrasi dengan bisnis inti. Pelaksanaan PKBL juga harus dilandasi dengan paradigma investasi sosial dan bukan sekadar pemberian donasi.

Jalal menjelaskan, baik CSR yang terkait dengan bisnis inti maupun PKBL BUMN seharusnya dilihat dengan perspektif kontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan secara integral oleh seluruh bagian dalam perusahaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ISO 26000, diukur kinerjanya dengan metodologi yang mumpuni seperti social return on investment (SROI), dan dilaporkan dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mutakhir.

“Tantangannya tentu saja apakah kementerian BUMN mau menegaskan agar CSR BUMN benar-benar menjadi seperti apa yang disepakati di level global. Di sisi lain, BUMN juga perlu memahami paradigma CSR strategis, bisnis sosial, juga berbagai standar dan metodologi yang terkait dengan sungguh-sungguh,” papar Jalal kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik.

Baca Juga : Satu Proyek, Manfaat Ganda

Menyoroti CSR di bidang UMKM, ia melihat sudah banyak program pengembangan masyarakat yang menyasar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, sebagian besar dari program tersebut belum menggunakan investasi sosial sebagai paradigmanya. Oleh karenanya banyak perusahaan yang menjalankannya secara terputus. Jika menggunakan investasi sosial sebagai paradigma, jelasnya, maka perusahaan akan berkonsentrasi pada manfaat di tingkat outcome dan impact yang benar-benar terjadi pada UMKM yang dibantunya sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan.

Jalal berpandangan, strategi terbaik untuk meningkatkan keberdayaan UMKM adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV). Dengan CSV, perusahaan berusaha mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilainya, baik sebagai pemasok maupun sebagai mitra pemasaran. Melalui pendekatan CSV, perusahaan bisa membantu UMKM dengan tiga strategi, yaitu menciptakan produk dan pasar, meningkatkan produktivitas, dan membangun klaster lokal.

Ia memberi contoh BRI sebagai BUMN yang berhasil dalam meningkatkan kinerja UMKM. BRI melihat UMKM sebagai mitra bisnisnya lantaran mayoritas kredit dan investasinya memang diletakkan di UMKM. Perusahaan lainnya yang sudah menerapkan CSV adalah Nestle yang bermitra dengan para petani dan peternak dalam rantai pasoknya, juga Unilever dan Danone.

“Kalau kita lihat perkembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah BRI dan menjadi sasaran investasi sosialnya, kita akan paham mengapa BRI menjadi bank dengan aset dan keuntungan terbesar di Indonesia,” ungkapnya.

Lanjut baca

Green Up

Udara Diolah Jadi Air Minum

Diterbitkan

pada

Penulis:

AEI mengenalkan pemanfaatan teknologi pengolahan udara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

PT Air Embun Internasional (AEI) mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Berdiri tahun 2019, distributor mesin air ini mendukung konsep green economy yang telah menjadi komitmen dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melestarikan sumber daya alam.

Direktur PT Air Embun Internasional, Wellyansyah memaparkan, kegiatan bisnis perusahaan menerapkan praktik sustainability untuk melestarikan sumber daya alam khususnya air. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan pemanfaatan mesin air yang tidak menggunakan pipa dan alat bantu lain serta penggunaan daya listrik yang rendah untuk menjaga keberlangsungan stok air tanah. Pemanfaatan udara sekitar melalui proses purifikasi sehingga mesin air yang dipasarkan juga memberikan udara bersih untuk lingkungan. Adapun kegiatan pemasaran produk dilakukan secara daring dan luring.

Dalam menjalankan program CSR, pihaknya berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (FTJSBU) Kementerian Sosial melalui pemberian bantuan mesin air untuk wilayah tertentu di Indonesia yang kekurangan air bersih seperti Yogyakarta, Medan (Sumatera Utara), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

“Dengan mengedepankan teknologi dan sustainability aktivitas sosial, kami dalam CSR ini memiliki harapan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wellyansyah.

Kegiatan sosial ini tentu juga memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengenalkan produk ke masyarakat secara langsung sehingga publik akan mengetahui keunggulan mesin yang dipasarkan.

“Pemasaran produk AEI meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini perusahaan masih melakukan beberapa penetrasi pasar baik secara komersial maupun retail,” ungkapnya.

Alternatif sumber air minum

Pada September 2021 lalu, AEI bersama Korea Trade Investment Promotion Agency (Kotra) menyerahkan bantuan berupa panel surya dan mesin Heaven Dew (mesin pembuat air dari udara) melalui Forum CSR Nasional untuk lima kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Guwosari Pajangan, Bantul menerima bantuan panel surya dan mesin Heaven Dew. Sedangkan Kelurahan Srimartani Piyungan, Bantul, Kelurahan Salam Rejo Sentolo, Kulonprogro, Kelurahan Hargomulyo Kokap, Kulonprogro, dan Kelurahan Girikerto Turi, Sleman mendapat bantuan mesin Heaven Dew.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia periode 2016 – 2021 GKR Mangkubumi mengapresiasi pemberian CSR di lima area ini yang bisa menjadi sampel bagaimana cara mendapatkan air bersih siap minum dengan mudah. Melalui pemanfaatan mesin Heaven Dew, air sangat mudah didapatkan dari udara dengan teknologi kondensasi.

“Perpaduan teknologi panel surya dengan Heaven Dew ini sangat praktis dan ekonomis diterapkan di daerah terpencil jauh dari jangkauan jaringan listrik. Terkait pemanfaatan ini perlu pembahasan dan penelaahan oleh dinas yang menangani kesejahteraan masyarakat,” kata GKR Mangkubumi.

Di kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bambang Guritno mewakili Bupati Bantul menyampaikan penghargaan kepada Forum CSR Indonesia atas pemilihan dua kelurahan di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi sampel bagi desa-desa lain dalam mencari alternatif sumber air minum.

Denny Hardiansyah dari AEI menyatakan, air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan bagi manusia di Indonesia. Data statistik mencatat sekitar 13 persen masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan akses air bersih. Kesulitan air bersih mengundang risiko kesehatan masyarakat, seperti diare, disentri, dan lain-lain.

“Untuk itu AEI bersama Kotra mencoba memberikan akses penciptaan air yang baik dalam jenis baru dari udara menjadi air,” kata Deni.

Lanjut baca

Populer