Connect with us

Breaking News

Suksesnya Pemulihan Sektor Pariwisata Bergantung Kepercayaan Wisatawan

Diterbitkan

pada

Ilustrasi Dok Kemenparekraf/Baparekraf

Kemenparekraf/Baparekraf mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air harus dapat berkolaborasi dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata di tanah air pascapandemi COVID-19.  Sebab, mengembalikan kepercayaan wisatawan adalah kunci sukses dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di tanah air.

“Indonesia mengalami lack of trust of destination dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, sehingga kita harus berupaya bersama meningkatkan kepercayaan terhadap wisatawan,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya saat saat menjadi narasumber dalam bincang bisnis daring ASITA akhir pekan lalu.

Dalaam dialog ASITA bertajuk “Sinergi ASITA dan Pemerintah Menyikapi Kebijakan New Normal Pariwisata Indonesia” itu Nia mengatakan, penurunan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi akibat COVID-19 sebenarnya terjadi di seluruh negara di dunia.

Di Indonesia, seiring dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, sentimen dari sejumlah negara terhadap pasar Indonesia sudah mengalami pertumbuhan positif dari yang sebelumnya berada di zona merah atau di bawah 0 persen.

“Meski pada periode 9 hingga 16 Juni 2020 berdasarkan Sprinklr Analytic (social listening tools) sentimen sejumlah negara mulai terjadi peningkatan, tapi ini jangan lantas membuat kita cukup puas. Secara umum persepsi mereka masih sekitar 50 persen,” kata Nia.

Dalam diskusi itu hadir pula Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kosmas Harefa, Duta Besar LBPP RI untuk Singapura Ngurah Swajaya, serta Duta Besar LBPP Indonesia untuk Laos Pratito Soeharyo.

Untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan dan pariwisata nasional pada umumnya, Nia mengaakan, Kemenparekraf/Baparekraf telah menyusun protokol Cleanliness, Health and Safety (CHS) antara lain dalam bentuk video edukasi dan handbook yang ditujukan kepada para pelaku usaha parekraf. Kemudian melakukan simulasi dan uji coba penerapan protokol sekaligus mendokumentasikan sebagai bahan untuk soft campaign dan tutorial. Juga sosialiasi/pelatihan serta publikasi kepada para pelaku dan masyarakat domestik serta internasional melalui berbagai saluran.

“Inilah pokok persoalan kalau bicara wisatawan. Kesuksesan Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini bisa menjadi salah satu penilaian dalam pembentukan nation branding. Karena itu perlu sinergi dari ASITA juga perwakilan di negara-negara pasar untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan wisatawan,” kata Nia.

Berkaca dari negara-negara lain yang telah mampu pulih dari COVID-19, pasar dalam negeri akan berjalan lebih dahulu. Strategi ini juga akan dijalankan Kemenparekraf/Baparekraf dengan kampanye #DiIndonesiaAja dengan segmentasi pasar keluarga, pasangan, wisatawan perorangan (FIT), dan pemerintah.

Begitu juga untuk pasar wisatawan mancanegara, dengan menyiapkan strategi kampanye #DreamNowTravelTomorrow sebagai branding protokol CHS. Yakni menyampaikan pesan kepada wisman terkait protokol kesehatan dan inspiring content dan tetap menjaga komunikasi dengan partner di originasi dan destinasi untuk tetap hadir dan memberikan inspirasi di pasar.

“Intinya kita harus bisa hadir di pasar dengan menampilkan konten-konten yang memberi inspirasi pada wisatawan,” kata Nia.

Duta Besar LBPP RI untuk Singapura Ngurah Swajaya sepakat dan siap mendukung strategi yang disiapkan Kemenparekraf/Baparekraf karena pariwisata erat kaitannya dengan kepercayaan.

Ngurah mengatakan pihaknya akan mendukung dengan turut membuat konten-konten terkait penanganan COVID-19 di Indonesia dan disiarkan melalui seluruh media yang dimiliki.

“Pasar domestik di Indonesia berpotensi luar biasa namun hal itu tentu tidak cukup dan perlu ditopang dengan wisatawan mancanegara. Sehingga citra akan pariwisata di Indonesia terus berada di benak wisatawan,” kata Ngurah.

Sementara Duta Besar LBPP Indonesia untuk Laos, Pratito Soeharyo mengatakan, pihaknya juga akan mendorong para diaspora Indonesia, terutama yang berada di Laos untuk mempromosikan kebijakan pariwisata Indonesia.

Pratito mengatakan pihaknya juga telah memiliki berbagai program untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di Laos. Salah satunya mendorong pembukaan penerbangan langsung dari Luang Prabang ke Bali.

“Kita juga telah memiliki rencana program untuk famtrip Key Opinion Leaders dan jurnalis dari Laos,” kata Pratito.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa mengatakan pihaknya memiliki 13 program dalam mendukung sektor pariwisata di masa normal baru atau pascapandemi COVID-19.

Di antaranya melakukan sinkronisasi anggaran belanja terkait pariwisata yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga juga mendorong anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri (termasuk kegiatan MICE) seluruh K/L agar dialokasikan ke daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.

“Jumlah ini tidak sedikit, ini bisa jadi kekuatan perekonomian di destinasi kita,” kata Kosmas.

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Saatnya Jelajahi Negeri Sendiri | Majalah Pajak

  2. Pingback: Modal pun Kian Tergerus | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer