Connect with us

Taxpro

Sukses Kerja karena “Trust”

Diterbitkan

pada

Mukhlis Ishak, Vice President Tax PT Freeport Indonesia (PTFI)/ Foto: Rivan Fazry dan dok. PTFI

Divisi pajak merupakan aspek vital dalam bisnis. Dibutuhkan pemimpin divisi yang memiliki nilai dan memastikan kepatuhan pajak terpenuhi.

Tanggal 21 Desember 2018 merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, saat Presiden RI Joko Widodo mengumumkan keberhasilan pemerintah mengakuisisi 51,2 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui seremonial itu pula, PTFI yang beroperasi sejak tahun 1973 ini secara resmi menjadi bagian dari perusahaan holding tambang MIND ID.

Dengan mayoritas saham itu, maka pemerintah Indonesia bisa lebih terlibat dan menentukan pengelolaan perusahaan. Proses-proses transisi dan perubahan pun dijalankan internal perusahaan di berbagai divisi termasuk divisi pajak.

Vice President (VP) Tax PTFI Mukhlis Ishak tak menampik ada sejumlah tanggung jawab yang lebih besar bagi dirinya yang saat itu belum genap setahun ditunjuk sebagai VP Tax, dan PTFI sebagai anggota perusahaan yang baru bergabung dituntut bisa bersinergi dengan anak perusahaan lain.

Salah satu tantangan itu adalah ketika ia diminta menerapkan Integrasi Data Perpajakan PTFI secara cepat—bersama empat anak perusahaan tambang lainnya—dengan Ditjen Pajak.

“Sebetulnya untuk menjalankan integrasi data perpajakan itu otoritas masing-masing perusahaan, tapi tidak butuh waktu lama bagi saya menyatakan untuk bergabung. Karena, kami melihat terdapat nilai-nilai yang sangat strategis jika mengimplementasikan program ini,” tuturnya saat wawancara eksklusif dengan Majalah Pajak di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2020).

Harus benar sejak awal

Mukhlis juga berkeyakinan, dengan integrasi data perpajakan disertai SDM dan sistem perpajakan memadai, PTFI akan menjalankan proses bisnis yang jauh lebih mudah dan efisien ke depannya.

“Integrasi Data Perpajakan akan mengurangi intensitas pemeriksaan, atau, paling tidak mempermudah proses pemeriksaan. Dengan demikian, resource yang kami miliki bisa lebih difokuskan pada area-area yang dapat meningkatkan kualitas level of compliance lebih maksimal dibandingkan sebelumnya,” kata pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah ini.

Tak hanya itu, Proses Integrasi Data Perpajakan juga mengubah mindset fokus juga mindset kerja dari after the fact menjadi immediately.

“Dulu, kadang-kadang ada kesalahan administratif yang kemudian membutuhkan perbaikan setelah transaksi itu kami laporkan dalam SPT. Dengan integrasi ini, kita dituntut untuk sejak awal harus benar (do it right the first time), setelah itu pelaksanaannya akan lebih mudah.”

Spirit kerja tim

Walau Mukhlis ditunjuk sebagai VP Tax saat proses akuisisi PTFI tengah berlangsung, ia merasa beruntung karena diberkahi tim nan solid sehingga ia bisa fokus pada nilai-nilai pengembangan individu, yang selaras dengan key behavior nilai-nilai pengembangan MIND ID dan corporate values PTFI. (Corporate value PTFI terdiri atas Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan Excellence—atau disingkat Sincere.)

Key behavior dari nilai pengembangan MIND ID yang pertama, yakni agile, sangat penting untuk diterapkan dalam situasi sulit di masa pandemi Covid-19.

“Hal yang paling penting adalah mempertahankan spirit kerja tim. Kita juga dituntut tetap agile, luwes untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena kita tidak tahu pandemi ini akan ke mana arahnya,” ujarnya.

Key behavior lainnya yakni going extra mile yaitu bekerja melampaui ekspektasi yang diharapkan perusahaan; dan accountable berupa kualitas pekerjaan yang harus dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, penikmat musik rock ini menyampaikan bahwa kunci suksesnya dalam bekerja itu adalah trust, keyakinan yang timbul dari perpaduan kompetensi dan karakter. Pemimpin juga harus memberikan teladan agar anggota tim yakin terhadap pemimpinnya, sehingga dapat melewati tantangan bersama-sama dan mencapai tujuan bersama.

“Betul bahwa kita harus memiliki kompetensi, tapi itu saja belum cukup. Seorang pemimpin harus memiliki karakter dan nilai-nilai kepemimpinan. Perpaduan antara kompetensi dan karakter jika dilakukan secara konsisten akan menciptakan trust, menginspirasi orang lain, dan menciptakan team work yang kuat,” ucapnya.

Mukhlis juga selalu menekankan tiga aspek penting dari Seven Habits-nya Stephen Covey kepada timnya untuk menjadi pribadi yang efektif—yakni proaktif, begin with the end in mind atau selalu memulai sesuatu dengan tujuan yang jelas, dan menerapkan skala prioritas atau first thing first. Menurutnya banyak pemimpin yang gagal karena tidak menerapkan skala prioritas.

Mukhlis juga memaparkan bahwa profesi yang dilakoninya saat ini terbilang unik karena menuntut ketelitian yang sangat detail, sekaligus kemampuan merumuskan dan menyampaikan pesan secara sederhana agar mudah dipahami orang lain. Selain itu, divisi pajak harus memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

“Ketika bekerja di perusahaan besar maupun kecil, kita setia terhadap profesi. Maka, profesi pajak bertujuan memastikan bahwa perusahaan itu memenuhi aspek compliance perpajakan. Jadi, jangan coba-coba menyiasatinya.”

Aktivis kampus

Mengemban posisi penting di sebuah perusahaan global tak membuat Mukhlis gentar. Karakter kepemimpinan yang melekat pada dirinya terbentuk sejak berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mukhlis muda aktif berkecimpung di kegiatan intra dan eskternal kampus dan tercatat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FE-UGM. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Kongres Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang memberinya kesempatan keliling Indonesia untuk berkegiatan dan berdiskusi. Malahan, ia juga beberapa kali terlibat demonstrasi bersama mahasiswa lainnya.

“Waktu itu masih zaman Orde Baru. Ketika terjadi demonstrasi, banyak isu-isu yang diangkat dan saya terlibat di dalamnya—walau bukan sebagai penggerak. Kebetulan, Yogya pada saat itu masih jadi basis pergerakan mahasiswa,” ungkapnya.

Saat berkuliah, aktivis ini juga telah menaruh perhatian pada industri pertambangan yang dalam sudut pandangnya penuh dengan kontroversi. Berbagai informasi dari berbagai sumber pun diserapnya—tanpa tahu kebenarannya.

“Semua aktivitas yang dilakukan itu membentuk karakter saya, dan ketika bekerja itu sangat membantu saya untuk meniti karier—sebenarnya di mana pun akan sangat membantu,” kata Mukhlis.

Selepas meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1997 dan bekerja di PTFI, ia baru menyadari banyak informasi yang bahkan bertolak belakang.

“Kita jadi mempunyai wisdom untuk mencerna suatu informasi, ‘Oh, ternyata dulu infonya seperti ini, padahal yang benar begini’. Pada saat jadi mahasiswa wisdom itu belum sampai, masih meledak-meledak. Tapi, kita perlu juga kok melalui proses itu.”

Dari Mimika ke Jakarta

Mukhlis memulai karier di divisi Akuntansi PTFI Kuala Kencana, Mimika, Papua. Lokasi yang terpencil dan terbatasnya akses komunikasi pada saat itu tidak memberikannya ruang leluasa untuk bersosialisasi. Maka, tahun 2001, saat Mukhlis pindah ke divisi perpajakan di kantor PTFI Jakarta, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan mengembangkan diri.

Sebagai mantan aktivis, ia melibatkan diri dalam diskusi-diskusi yang membahas isu-isu nasional di bidang pertambangan. Sosok berkacamata ini juga pernah terlibat dalam kepengurusan beberapa asosiasi pertambangan, yakni Ketua Working Group Ekonomi Tambang Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) pada 2009–2012, dan Ketua Komite Pajak dan Keuangan Indonesian Mining Association (IMA) pada 2016–2018.

Tak hanya itu, Mukhlis hingga saat ini aktif mengampanyekan transparansi industri pertambangan melalui Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia. Ini merupakan standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif yang diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan dengan mendorong diskusi publik dan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan Industri Ekstraktif. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil (CSO).

“Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan inisiatif ini, maka itu dibentuklah Multi-Stakeholder Group (MSG). Sejak awal saya terlibat dalam memulai proses EITI, dan kemudian ditunjuk menjadi anggota MSG mewakili industri,” terang penyuka buku ekonomi, filsafat, hingga sastra ini.

Berbagai aktivitas dan diskusi yang ia ikuti membuahkan nominasi Asia Tax Director of the Year selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2018–2020) di ajang penghargaan pajak bergengsi yang diselenggarakan oleh International Tax Review.

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Taxpro

Selalu Belajar dan Siapkan Diri

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi

 

Pajak yang menyebalkan bagi sebagian orang, baginya adalah pintu masuk ke bidang lain. Sebuah oase ilmu untuk pembelajar sepertinya.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Tanggal 16 September 2021 merupakan tonggak bersejarah saat dua perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) menandatangani perjanjian penggabungan bisnis bersyarat. Proses merger bernilai 6 miliar dollar AS yang efektif pada 4 Januari 2022 itu melahirkan entitas baru bernama Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH). Kombinasi Indosat Ooredoo dan Tri ini digadang-gadang akan menciptakan perusahaan telekomunikasi dan internet kelas dunia yang lebih besar dan lebih bernilai bagi para pemegang saham, pelanggan, serta Indonesia. Tak heran bila Kementerian Komunikasi dan INFORMATIKA menyebut inisiatif merger ini sebagai terobosan dalam mengakselerasi transformasi digital Indonesia.

Ubah mindset

Meski demikian, proses merger yang dijalani internal perusahaan punya ragam tantangan. Apalagi, pemegang saham terbesar keduanya berasal dari negara yang berlainan—Indosat Ooredoo dari Qatar; Tri dari Hong Kong—sehingga punya kultur yang beda. Meidiawan Cesarian Syah yang bergabung di PT Indosat Tbk sebagai Head of Corporate and Income Tax sejak 2020, dituntut untuk agile, sekaligus bekerja cepat dan tepat menghadapi segala dinamika yang terjadi.

“Saya bergabung pada 2020 saat pandemi, lalu 2021 sudah ada isu merger dan kami langsung siapkan semuanya. Jadi, enggak sempat tuh merasakan kerja stabil, selalu penuh dinamika dan butuh kecepatan tinggi. Apalagi, Indosat adalah perusahaan publik, artinya semua aksi korporasi termasuk merger harus taat legal dan formal sesuai dengan peraturan di bursa,” kata Meidiawan saat ditemui Majalah Pajak, di Kantor Pusat PT Indosat Tbk, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama 9 tahun, pria ini  bersyukur punya bekal yang baik untuk menjalankan tugas dan tantangan di perusahaan. Ia memulainya dengan mengubah pola pikirnya sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pegawai swasta. Jika dulu ia bertindak sebagai pemeriksa dan pengawas Wajib Pajak, kini ia menjadi pelaku bisnis yang diawasi.

“Saya berpikir berkali-kali, kira-kira apa yang kami kerjakan ini ketika dilihat sama yang di seberang (otoritas pajak)—apakah sudah comply atau belum. Lalu, kultur kerjanya juga berbeda banget. Kami punya banyak stakeholder, sehingga lebih banyak yang di-demand dan menuntut kami kerja lebih cepat,” ujar Meidiawan.

Jembatan kepatuhan

Baginya, Indosat Ooredoo Hutchison, sebagai perusahaan terbuka dan Wajib Pajak Besar, perlu menempatkan kepatuhan pajak sebagai hal yang utama. Dihadapkan dengan dinamika industri teknologi dan telekomunikasi di satu sisi dan dinamika perpajakan di sisi lain, tim pajak harus mampu menjadi jembatan yang kokoh dalam mengawal kepatuhan dari Indosat. Untuk itu, mereka harus membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk konsultan pajak dan kantor pajak.

Baca Juga: Indosat Perkuat Layanan Smart ICT

Sebagai mantan fiskus, ia gapah membuka ruang diskusi dengan kantor pajak untuk membahas aturan-aturan yang masih berada di area abu-abu dan berpotensi menjadi sengketa di masa mendatang.

“Diskusi yang kami bangun dengan DJP tujuannya supaya minim dispute dan punya persepsi yang sama, karena kami yakin DJP juga punya kehendak yang sama. Karena sekali dispute, beberapa tahun baru selesai,” ucapnya.

Selain itu, ia meyakini diskusi yang selalu dijaga akan dapat memitigasi segala dampak dari sengketa yang timbul. Menurutnya, persepsi yang berbeda tentang pajak memang berpotensi membuat dispute. Kadang suatu aturan sudah berlaku tetapi aturan turunan belum keluar. Padahal, bisnis terus berputar dan proses pengambilan keputusan harus dilakukan setiap saat.

“Saat aturan masih grey pun kami harus naruh kaki, tetapi kami juga masih bingung naruh kakinya seperti apa karena masih abu-abu. Untuk yang sehari-hari berkutat (di dunia perpajakan) pasti sama-sama tahu, tidak ada yang sama persepsinya, sangat banyak yang berbeda. Akhirnya, ketika terjadi dispute tertentu, tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan,” jelasnya.

Di atas itu semua, Meidiawan berharap melalui komunikasi dan diskusi yang selalu dijaga, akan tercipta kepastian hukum yang bisa melindungi kedua pihak, baik Wajib Pajak dan DJP. Dengan kepastian hukum, kepercayaan diri dan citra baik perusahaan akan terbangun dengan sendirinya.

“Semangat berpartner dengan otoritas ini yang selalu kami jaga, biar masyarakat yang melihat kami confident bahwa perusahaan ini stabil dan dapat dipercaya. Otomatis, brand dan awareness kami akan semakin kuat karena good governance-nya betul-betul dijaga. Jadi, kita bicara value; enggak lagi ngomongin tentang do’s dan don’ts-nya, tetapi juga outcome-nya apa.”

Be professional

Berkomunikasi dan berdiskusi juga menjadi kultur yang berkembang bagi dia dan 13 anggota grup pajak lainnya di Indosat. Jadi diskusi tidak hanya dilakukan secara eksternal tetapi juga internal. Alumnus PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2009 ini bilang, komunikasi akan menjaga iklim bisnis tetap baik, dan segala aksi korporasi dilakukan dengan kehati-hatian (prudent). Ia merasa, setiap anggota tim yang profesional, dengan ragam pengetahuan dan latar belakang yang beragam, membuat semua topik pajak menyenangkan untuk dibahas.

“Pajak itu, kan, menyebalkan, pajak itu bikin capek tapi ketika kita punya teman diskusi yang oke, diskusinya jadi menyenangkan dan membuat betah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, kultur di Group Pajak Indosat yang secara reguler banyak terlibat di forum-forum pajak di berbagai asosiasi perusahaan swasta maupun otoritas yang bertalian pun dilakukan untuk menjaga iklim diskusi tetap terbiasa dan menyenangkan.

“Karena biasanya forum itu di jam kerja, kalau pas ada meeting pasti susah, tapi kalau pas enggak ada meeting, group pajak selalu encourage semua anggota untuk join. Lalu, masing-masing juga dipersilakan buat join organisasi profesi dan juga khusus diskusi dari forum-forum yang ada, baik dari tax consultant maupun yang umum,” kata penyuka fotografi dan olahraga kebugaran ini.

Terpenting, ia sangat senang dengan penekanan profesionalisme dalam tim sebagai hal utama dalam bekerja. Apalagi, lingkungan perusahaan menuntut derap kerja yang cepat dan selalu bisa beradaptasi.

“Profesional juga sudah mencakup semuanya, termasuk integritas. Jadi, kami berusaha memberikan yang terbaik dengan takaran, dan menyelaraskan dengan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan. Apalagi kami perusahaan publik, kalau enggak profesional, output-nya pasti kelihatan—ada distrust dan yang lain-lain. Kami enggak mau seperti itu,” tuturnya.

Dalam departemen yang dipimpinnya, Meidiawan tak ingin terlalu menekan dan menghambat kerja timnya dengan melakukan mikromanajemen. Ia hanya mengingatkan tenggat waktu yang diberikan dan meminta mereka bertanggung jawab dan profesional.

“Jadi, tetap fleksibel, tetapi ketika mendekat sama deadline, kita bersepakat untuk berpegang teguh sama deadline itu. Mau enggak mau, harus kita kerjakan, dan penuhilah kewajiban masing-masing,” sambungnya.

Ia tak menampik, stres terkadang muncul dalam bekerja. Beruntung, perusahaan peraih predikat The Best Companies to Work for in Asia tahun 2020–2022 ini menyediakan berbagai fasilitas untuk para pekerjanya, seperti ruang-ruang terbuka yang bisa dipakai bekerja, pusat kebugaran, serta beberapa aktivitas ekstrakurikuler seperti klub bahasa Inggris dan klub olahraga.

“Jadi, fasilitasnya cukup banyak. Artinya, manajemen mitigate untuk treatment stressful agar jikalau pun ada yang mengalami, akan diupayakan supaya cepat sembuh, dan hilang stresnya. Employee engagement di Indosat cukup kuat kok. Jadi, karyawan juga loyal ke depannya, dan perusahaan membayarnya dengan kenyamanan kerja. Prinsipnya, kalau karyawan senang, perusahaan juga dapat outcome-nya,” katanya.

Memantaskan diri

Sejak masa kuliah, Meidiawan selalu menganggap pajak itu menyenangkan karena pajak melekat di segala aspek dalam berbagai sektor bisnis. Baginya, belajar pajak adalah belajar bisnis. Dan belajar bisnis adalah mempelajari bagaimana dunia bekerja.

Baca Juga: Bicara Lantang di Jagat Digital

“Jadi, belajar pajak jangan dilihat dari pajaknya, tetapi dilihat dia melekat ke mana. Karena dari pajaknya saja, kita akan berkutat sama undang-undang doang. Kalau dinamika bisnisnya enggak kepegang, pajaknya sudah pasti enggak kepegang. Jadi, buat saya, motivasinya adalah belajar bisnis,” kata pria berdarah Jawa ini.

Ia juga meyakini, orang yang belajar pajak sejak kuliah dan terus mempelajarinya saat bekerja, akan punya kelebihan khusus: pajak bisa membuka banyak kesempatan berkarier. Orang yang memahami bisnis dari perspektif pajak, akan lebih berhari-hati.

“Kita belajar pajak itu setengah kaki di finance, accounting; setengah kaki di hukum. Legalnya itu juga harus dipelajari juga. Artinya, pajak itu kaya pintu. Dia membuka ke pintu-pintu yang lain. Dan itu kadang-kadang enggak bisa dibalik—orang belajar bisnis mungkin dia enggak kenal pajak sama sekali,” ujarnya.

Kemauannya selalu belajar, lincah, dan beradaptasi memotivasinya untuk selalu berkembang dan memantaskan diri agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Dengan segala pembelajaran pajak, keuangan, dan bisnis yang ditabung sejak dini, ia berharap bisa memantaskan diri untuk kapasitas atau tanggung jawab yang lebih tinggi.

“Yang saya selalu patri di kepala adalah saya pengin berkembang terus. Goal-nya, saya pengin jadi CFO (chief financial officer), or at least saya punya kemampuan CFO,” katanya.

Kesuksesan, di mata Meidiawan, adalah soal peluang atau persiapan.

“Jadi, saya siapkan dulu apa yang harus saya kuasai karena masih ada ruang buat belajar. Kalau peluangnya ada, saya sudah siap. Sepahit-pahitnya peluang enggak ada, kesiapan itu sudah membuat saya mempunyai nilai lebih,” pungkasnya.

Lanjut baca

Taxpro

Ikhlas Adaptasi demi Dedikasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: J. Fakkar dan Dok. Pribadi

 

Pengalaman dan capaian 38 tahun sebagai fiskus menjadi bekal Isnaeni mendedikasikan kemahirannya di masa purnabakti.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Pajak memang bukan hal yang asing bagi Isnaeni, karena ayahnya bertugas sebagai pegawai pajak. Namun, ia tidak pernah bercita-cita menekuninya. Bahkan, setelah lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1978 silam, ia mengambil jurusan program studi Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Namun, di saat yang bersamaan, sang ayah memintanya untuk meneruskan pendidikan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—kini PKN STAN, supaya bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Isnaeni diterima di kedua kampus itu, dan memutuskan menuruti permintaan ayahanda, karena yakin keputusan itu yang terbaik baginya. Untuk itu, ia mesti berjuang menguasai sejumlah pelajaran yang terbilang baru demi mempertahankan posisinya sebagai mahasiswa selama bersekolah di STAN.

“Kalau teman-teman dari SMEA, mereka sudah tahu tentang perhitungan dagang atau tata buku. Sedangkan saya perlu menyesuaikan dan butuh waktu relatif panjang. Tapi begitu paham sih relatif mudah, ya,” kata Isnaeni saat berbincang dengan Majalah Pajak, Selasa (28/6).

Jadi fiskus

Setelah lulus Diploma III pada 1982, Isnaeni ditempatkan sebagai pemeriksa di Kantor Inspeksi Pajak—saat ini menjadi KPP—di Manado, Sulawesi Utara. Usai dua tahun mengabdi, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Diploma IV selama dua tahun. Setelahnya, Isnaeni ditugaskan di KPP Penanaman Modal Asing (PMA).

Sejak saat itu, kariernya sebagai fiskus terus menanjak dan dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis seperti Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Timur, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III—jabatan terakhir yang ia emban hingga purnabakti.

Sejumlah pengalaman menarik pun ia dapatkan selama bertugas menjadi fiskus, salah satunya saat menangani Wajib Pajak Badan yang meminta restitusi jauh dari fakta sebenarnya.

Isnaeni yang kala itu menjabat sebagai Kepala KPP Besar Dua menuturkan, ada dua perusahaan yang terlibat dalam penyelewengan restitusi pajak dengan total nilai mencapai Rp 7,2 triliun. Kasus itu pun tersiar dengan cepat hingga penyelidikannya melibatkan BPK, PPATK, hingga DPR. Peristiwa ini, sambungnya, sangat menyedot perhatian masyarakat sampai-sampai harga saham kedua perusahaan itu ambruk.

Baca Juga: Mudahlah Dikenal karena Baik

Pengalaman lain yang bermakna baginya adalah kasus penghindaran pajak dari sebuah perusahaan automotif, dengan melakukan harga transfer antarperusahaan di dalam negeri (domestic transfer pricing). Sengketa pajak yang dimenangkan DJP di pengadilan pajak ini merupakan salah satu pencapaian bagi Isnaeni karena memaksa pemerintah melakukan perbaikan dalam pengawasan dan kebijakan domestic transfer pricing.

“Waktu itu kami temukan ada pergeseran harga transfer pada dua perusahaan dalam satu grup di satu negara. Ternyata kalau dua perusahaan melakukan itu menghasilkan keuntungan buat mereka, karena PPnBM-nya digeser. Menkeu saat itu merasa perlu adanya penjelasan rinci dan alasan diterapkannya penghitungan kembali harga transfer antara dua perusahaan dalam negeri itu. Sekarang domestic transfer pricing sudah diatur melalui PMK yang dikeluarkan di tahun 2019. Tapi saya enggak sempat merasakan karena sudah pensiun,” urai Isnaeni.

Untuk menyeimbangkan tekanan dan tantangan yang dihadapi sebagai otoritas pajak, Isnaeni akan menjelajahi hutan, snorkeling di lautan, dan bepergian di waktu liburnya. Ini sering ia lakukan saat ditugaskan di Kalimantan.

“Saya suka laut dan hutan. Sewaktu ditugaskan di Kalimantan selama tiga tahun, saya sempatkan keliling Kalimantan Utara, naik kapal menyusuri sungai lalu ke laut lihat terumbu karang, atau menyusuri hutan nyari koala. Buat saya itu menarik banget.”

Ikhlaskan diri

Isnaeni telah memasuki masa purnakarya sejak 2018 lalu. Mulanya, ia rehat sejenak untuk menikmati masa tua dan menjalani beberapa hobi yang belum sempat ditunaikan: memelihara ikan dan berkebun. Namun, rupanya usia senja tidak menghentikan semangat Isnaeni untuk kembali berkarya di bidang perpajakan.

Sejak 2019, Isnaeni bergabung sebagai Senior Advisor di firma konsultan pajak TaxPrime. Ia tercatat punya keahlian seputar pemeriksaan pajak, pajak badan, keberatan pajak, dan banding pajak. Sebelum mulai bekerja sebagai konsultan pajak, ia merasa harus mengikhlaskan diri tidak lagi punya kewenangan seperti saat menjadi otoritas pajak.

“Saya rasa orang lain yang sudah pensiun masih tetap sama, ingin tetap mendedikasikan diri di pajak, dan ternyata saya masih dibutuhkan sebagai konsultan pajak. Tapi, bagaimana adaptasinya? Saya harus ikhlas menerima, bahwa dulu punya kewenangan, sekarang tidak,” ucapnya.

Ia pun meyakini, konsultan pajak merupakan profesi yang tidak akan habis dimakan zaman, karena selalu dibutuhkan masyarakat. Apalagi, selama ini pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan.

“Kecenderungan orang kalau bisa menghindari pajak atau dia takut pajak. Pada saat dia dipanggil sama orang pajak, dia butuh bantuan. Kalau yang berani dia akan datang sendiri, tapi mayoritas kayaknya enggak berani,” katanya.

Isnaeni juga merasa, ketertarikan generasi muda terhadap pajak terus meningkat. Artinya, inklusi perpajakan saat ini telah benar-benar merambah ke usia dini. Pajak menjadi topik yang penting ketika pengusaha muda akan membuka usaha, tidak lagi dipikirkan kemudian atau di belakang.

“Sekarang jarang ada yang mau sembunyi. Yang selalu diperbincangkan justru pajak itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Saya pikir itu sudah bentuk kesadaran pajak,” imbuhnya.

Di sisi lain, menjadi mitra di TaxPrime merupakan pilihannya yang tepat. Isnaeni merasa, TaxPrime memiliki budaya kerja yang sehat, sehingga menumbuhkan budaya kerja positif dan menghasilkan pekerjaan berkualitas, sekaligus bertindak sebagai duta perusahaan.

“Umumnya, sebagian besar perusahaan meremehkan pentingnya memiliki budaya kerja yang positif, dan lebih fokus pada proses perekrutan berdasarkan kompetensi ketimbang kecocokan antara perusahaan dan pegawai. Padahal, reputasi sebuah perusahaan bergantung pada beberapa faktor seperti manfaat yang ditawarkan, prospek karier karyawan, dan budaya perusahaan,” ujarnya.

Setelah menjadi outsider, Isnaeni mengapresiasi pemerintah yang membuat kebijakan pajak seiring dengan perkembangan zaman seperti super deduction tax untuk keperluan riset. Menurutnya, hal ini yang menunjukkan peran DJP untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa dan negara.

Di samping itu, ia berharap agar pemerintah mempertimbangkan kesetaraan investor lokal dan asing, khususnya pada pengenaan dividen yang berbeda antara shareholder lokal yang tidak dikenai pajak dengan investor asing yang dikenakan PPh pasal 26.

“Bila disetarakan, mungkin akan lebih menarik investasi dari luar negeri dan Indonesia akan lebih menikmati dampaknya, baik dari ranah perpajakan maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja,” usulnya.

Baca Juga: Jatuh-Bangun Menikmati Pilihan

Isnaeni pun menunggu gebrakan DJP setelah diluncurkannya core tax system pada 2023 mendatang. Menurutnya, dari sistem yang mumpuni itu, DJP dapat melakukan banyak hal. Salah satunya, membuat Taxpayer Account (T-Account) layaknya aplikasi perbankan yang memuat objek dan kewajiban pajak di sisi debet, sedangkan pembayaran dan pemotongan/pemungutan di sisi kredit.

Dengan T-Account itu, semua data Wajib Pajak yang tercerai-berai di beberapa tempat akan terkumpul jadi satu. Ini akan menguntungkan DJP untuk penggalian potensi penerimaan pajak atau pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

“Kan, DJP ingin tahu seberapa besar asetnya, apa saja aktivitasnya, apa saja sumber penghasilannya. Selama ini, DJP punya banyak data tapi tersebar dan terpisah, sehingga pada saat gali potensi satu WP, serpihan data harus dikumpulin dulu. Jadi, perlu effort dan orang tekad kuat untuk menggali potensi itu,” ucapnya.

Selain itu, Wajib Pajak juga dapat diberi akses untuk melihat pajak yang sudah dibayar, pengajuan permohonan, melihat proses permohonan, dan lain-lain.

“Semua ini akan memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan kepatuhan dan juga akan lebih meringankan beban administrasi WP, karena adanya efisiensi waktu dan biaya, serta transparan,” imbuhnya.

Di akhir perbincangan, Isnaeni berharap agar melalui Hari Pajak, bangsa Indonesia kian menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, dan penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, Isnaeni memandang pemerintah juga harus terus menyosialisasikan peran pajak kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seraya memberikan pelayanan terbaik.

Lanjut baca

Taxpro

Misi dan Nilai Tambah Akuntan Perpajakan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. Pribadi
Tantangan dan pengalaman semasa SMA ternyata bermanfaat dalam pengembangan karier profesionalnya. Kepada anak milenial ia menyeru, “Dunia pajak itu tidak monoton seperti banyak dianggap orang.”

 

Majalahpajak.net – Chief Group Tax PT Astra International Tbk (Grup Astra) Ivan Budiarnawan mempunyai misi pribadi untuk mengubah stigma bahwa profesi akuntan perpajakan itu monoton dan kurang memberikan masa depan yang cerah. Padahal, menurutnya, profesi akuntan perpajakan justru dinamis.

“Saya senang kalau diminta untuk sharing pengalaman dan pemikiran terkait profesi di bidang perpajakan. Dunia pajak itu dinamis, penuh dengan analisis, tidak membosankan, dan mempunyai masa depan yang cerah,” kata Ivan kepada Majalah Pajak, di kantor PT. Astra International Tbk, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Ia mengatakan, peraturan perpajakan domestik dan internasional yang kerap kali berubah menuntut Wajib Pajak selalu agile dan terus beradaptasi dalam menjalankan usaha. Pasalnya, perpajakan merupakan komponen keuangan penting bagi perusahaan yang harus dikelola secara akuntabel dan profesional.

Apalagi, seiring dengan tren perubahan model bisnis ke arah digital dengan transaksi tanpa batas (seamless), fungsi pajak telah berkembang ke arah yang memberikan nilai tambah dalam bentuk perencanaan dan pengelolaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ini memerlukan profesional di bidang perpajakan—termasuk akuntan perpajakan—yang andal, berintegritas, dan selalu mengembangkan pengetahuannya.

Jati diri

Pembawaannya yang luwes telah mengakar sejak ia bersekolah di SMA Negeri 1 Jakarta alias SMA Boedoet—karena letaknya berada di Jalan Budi Utomo. Letak sekolahnya yang berada di antara deretan Sekolah Teknik Menengah (STM)—sekarang menjadi SMK, membuat Ivan harus memosisikan dirinya sebagai “survivor” yang harus selalu waspada dan di sepanjang rute perjalanannya dari rumahnya di Cempaka Putih menuju sekolah. Ia harus siap dengan strategi jika ada ancaman atau tawuran dengan sekolah lain.

“Sisi positifnya, saya menjadi terbiasa untuk selalu siaga, waspada dan siap dengan strategi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya. “Brotherhood is important di Boedoet. Untuk bisa survive, kepiawaian bergaul dan mempunyai banyak teman merupakan hal yang sangat penting. Ilmu bergaul dan brotherhood yang saya dapatkan di Boedoet ini sangat membantu saya nantinya dalam meniti karier profesional.”

Baca Juga: Optimisme Kinerja di Tengah Pandemi

Perjuangannya mencari jati diri pun berlanjut saat ia berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Awalnya, Ivan memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) program studi (prodi) Hubungan Internasional (HI). Harapannya, suatu saat ia bisa menjadi diplomat yang bisa mempunyai pergaulan internasional dan bisa sering melakukan perjalanan dinas di luar negeri.

Namun, angan-angan tak selalu seindah kenyataan. Setelah dua semester dan menghadapi penjurusan, ia memutuskan mengambil prodi Administrasi Niaga (ANI). Dengan begitu, ia tidak harus berhadapan dengan ranah ilmu politik yang abstrak dan tak begitu diminatinya.

“Saya merasa beruntung dapat mengenali passion di awal masa perkuliahan, dan mengambil keputusan untuk mengambil prodi yang sesuai dengan keinginan dan jiwa saya,” katanya.

Kelak, Ivan sering kali melihat pemimpin yang tidak berani memutuskan, sehingga terlambat atau tidak bertindak sama sekali, yang pada akhirnya berdampak buruk pada organisasi dan produktivitas tim.

“Dalam dunia profesional, bekerja dengan passion akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dibanding bekerja dengan terpaksa,” ujarnya.

Fokus pada pajak

Lulus dari program Master of Business Administration (MBA) di Central Michigan University, AS, pada 1997, Ivan mendengar perusahaan konsultan Arthur Andersen asal AS membuka lowongan untuk posisi junior consultant di Indonesia. Ivan bergegas melamar. Perusahaan internasional ini memiliki nama besar dan akan menjadi awal yang bagus untuk menapaki karier, begitu pikirnya. Saat mengikuti tes, ia baru sadar bahwa posisi yang ditawarkan adalah Junior Tax Consultant, bukan Management Consultant sesuai dengan fokus MBA-nya.

Kepalang tanggung sudah dipanggil tes, ia pun mengambil tes untuk posisi Junior Tax Consultant dan diterima. Ia mengaku perlu waktu untuk beradaptasi dengan dunia perpajakan. Ia harus mempelajari UU dan peraturan perpajakan, profil, proses bisnis, dan transaksi para kliennya untuk menentukan perlakuan perpajakan yang tepat.

Baginya, konsultan pajak yang baik adalah yang mengerti teknis peraturan perpajakan sekaligus memberikan nilai tambah.

“Selalu memberikan nilai tambah kepada stakeholders di setiap penugasan menjadi visi saya dalam bekerja,” ungkapnya.

Menurut Ivan, kantor konsultan adalah kawah candradimuka yang baik untuk mahasiswa yang baru menyelesaikan kuliah dan memulai karier profesionalnya.

“Kalau berhasil melewati 5–6 tahun masa kerja di Kantor Akuntan Publik, maka orang itu umumnya sudah terbukti bermental kuat dan juga mempunyai kemampuan inter dan external personality yang kuat. Profesional dengan kemampuan dan mental tahan banting seperti ini disukai banyak perusahaan,” katanya.

Selepas dari Arthur Andersen, Ivan mendapat tawaran untuk bekerja sebagai in-house tax counsel di sebuah perusahaan. Ivan juga sempat bekerja di beberapa korporasi besar seperti PT Freeport Indonesia, ABN Amro Bank, dan Royal Bank of Scotland (RBS) di Singapura. Salah satu capaian bermakna baginya ialah saat bekerja sebagai Head of Tax ABN Amro Bank Indonesia Branch dan dipindahtugaskan ke RBS Singapura. Ivan ditunjuk menjadi Regional South East Asia Head of Tax.

Saat itu tidak banyak orang Indonesia menjadi head of tax yang memimpin wilayah Asia Tenggara di perusahaan multinasional. Posisi yang memerlukan pengetahuan teknis mumpuni dan interpersonal skill kuat ini biasanya diisi oleh profesional dari Singapura atau Hong Kong.

Mencari harmoni

Sejak Agustus 2016 Ivan bekerja di PT Astra International Tbk, setelah selama lima tahun kembali ke Indonesia dan bekerja di PwC sebagai Tax Director. Ia memang ingin bekerja di perusahaan berlini bisnis beragam dan mempunyai filosofi dan kultur yang baik, serta punya portofolio bisnis yang berkembang pesat.

“Astra merupakan perusahaan yang seusai dengan keinginan saya. Di PwC, saya banyak belajar tidak hanya menjadi tax consultant yang mengerti aturan teknis perpajakan dan kebutuhan klien, tapi juga sebagai entrepreneur yang mengelola bisnis. Hal ini menjadi bekal penting untuk saya dalam melakukan tugas yang menantang di Astra. Di luar itu, walaupun tanggung jawabnya sangat besar, Astra memiliki work life harmony yang sangat baik.”

PT Astra Internasional Tbk adalah perusahaan publik yang mempunyai lebih dari 200 anak perusahaan dan beroperasi dalam tujuh lini bisnis, yakni automotif; jasa keuangan; alat berat; pertambangan; konstruksi dan energi; agribisnis; infrastruktur dan logistik; teknologi informasi; dan properti. Sebagai chief group tax, Ivan ditantang mengatur dan menyelaraskan fungsi perpajakan seluruh entitas Grup Astra.

It is a very good and unique opportunity for me to join Astra,” ujarnya.

 Unik, karena tak banyak perusahaan besar di Indonesia dimiliki publik dan punya pedoman kultur yang baik. Catur Dharma menuntut insan Astra untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara dan memberikan pelayanan terbaik.

“Saat saya masuk, sistemnya sudah bagus dan baik. Tantangan bagi saya untuk dapat memastikan sistem perpajakan perusahaan berjalan secara lebih efektif, efisien, dan optimal baik dari segi hardware dan sumber daya manusianya,” ucapnya.

Baca Juga: Muliakan Desa Lewat Produk Lokal

Ia segera mengevaluasi prosedur, mengidentifikasi proses automasi, dan membangun tim perpajakan yang solid. Automasi sistem perpajakan dibangun agar timnya dapat lebih fokus pada analisis data ketimbang pemrosesan data. Ivan juga mengupayakan agar prosedur berjalan lebih efisien dengan selalu berdiskusi dengan bagian bisnis di perusahaan.

Ivan menekankan agar tim pajak selalu up to date dengan peraturan yang berlaku, dengan mengikuti banyak pelatihan dan juga sertifikasi konsultan pajak. Ia juga mendorong stafnya untuk mengenali kebutuhan stakeholders dan proses bisnis mereka, sehingga analisis perpajakan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan dapat diterapkan. Ivan memandang, fungsi pajak perusahaan harus di garda depan sebagai partner bisnis yang menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Bagaimana kita create value kalau kita di posisi belakang? Menurut saya, semakin di belakang posisinya, kemungkinan untuk memberikan value creation-nya semakin diminish,” kata Ivan.

Di Astra, Ivan membentuk forum diskusi perpajakan tahunan secara internal. forum ini menjadi  sarana menyampaikan perkembangan aturan pajak terbaru, sembari menyerap tantangan yang terjadi di anak perusahaan. Maklum, Astra punya banyak anak perusahaan dalam lini bisnis yang beragam. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang interaktif dan komunikatif.

Di masa pandemi Covid-19, komunikasi dan koordinasi daring ia jalankan secara rutin agar timnya terbantu untuk tetap fokus selama bertugas dari rumah.

“Saya enggak micromanage, tetapi saat mereka deliver, saya berharap tim saya sudah melakukan homework-nya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, saya coba hard on problem, soft on people,” imbuh anggota IKPI Jakarta Selatan ini.

Melihat sejumlah program kerja yang terus digalakkannya, tak heran Ivan pernah menjadi nomine In-house Tax Director of the Year dari ITR Asia Tax Award 2019. Bagi Ivan, capaian ini merupakan kebanggaan bagi seluruh timnya.

Obtaining a recognition from external is not my personal objective. It is a bonus. My objective is how the tax function could create values for the stakeholders and shareholders. That’s why we are here in the first place,” ungkapnya.

Ruang diskusi

Menurut observasinya, perusahaan rintisan (start-up) yang saat ini dipenuhi oleh generasi muda berbakat dan akan menjadi pemimpin besar, cenderung belum menyadari pentingnya mengerti aturan dan sistem perpajakan. Ivan berharap, DJP memperlebar keterbukaan komunikasi dan ruang diskusi untuk generasi muda milenial ini. Untuk itu, DJP harus bahu-membahu dengan Wajib Pajak, menyosialisasikan aturan dan sistem perpajakan kepada mereka agar tercapai lingkungan usaha yang lebih taat pajak.

“Anak-anak muda ini mempunyai akses untuk mendapatkan informasi secara daring dengan mudah dan cepat. Perilaku yang berbeda dengan generasi sebelumnya ini perlu dipertimbangkan dalam membuat strategi sosialisasi yang tepat dan efisien,” ucap pehobi motor gede dan golf ini.

Menurutnya, generasi muda di dunia start-up lebih tertarik berdiskusi mengenai valuasi, forecasting, dan corporate actions ketimbang berdiskusi pajak. Maka, diperlukan ramuan sosialisasi yang pas, agar mereka mau datang ke acara perpajakan baik daring maupun luring.

“Misalnya, bisa ajak influencer sambil ngomongin topik yang sedang tren sambil diselipin pesan dan materi pajaknya,” katanya.

Menurut Ivan, diskusi antara DJP dan Wajib Pajak penting dilakukan sebelum dan selama diberlakukannya peraturan pajak baru. Dengan begitu, Wajib Pajak mempunyai cukup waktu untuk memenuhi kewajiban dan haknya. Ruang diskusi ini juga penting untuk meminimalkan dispute antara DJP dan Wajib Pajak atas interpretasi suatu peraturan.

Dispute yang berkepanjangan akan menimbulkan cost bagi negara dan juga pelaku usaha. Akan lebih baik jika cost of dispute ini dialokasikan menjadi cost of socialization,” tutupnya.

Lanjut baca

Populer