Connect with us

Breaking News

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal tahun ini, pertumbuhan ekonomi terhambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada awal Maret lalu. Pada era kenormalan baru, berikut pandangan para pakar seputar kondisi ekonomi dan politik Indonesia terkini dalam menghadapi situasi pandemi serta memulihkan ekonomi dalam acara virtual DBS Asian Insights Conference 2020 yang bertajuk “Navigating a Brave New World” (15/7).

Dalam acara ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan Covid-19 memiliki dampak berganda. “Pandemi Covid-19 tidak hanya kondisi darurat kesehatan, tetapi juga ekonomi, dan bahkan ada beberapa negara yang telah memasuki kondisi darurat sosial serta politik.”

Dalam acara yang diinisiasi oleh PT Bank DBS Indonesia ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan bahwa Covid-19 memiliki risiko yang relatif tinggi dan harus segera dimitigasi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus bersiap akan adanya tantangan yang lebih besar bagi perekonomian nasional, “Ini adalah kenormalan baru di tengah pandemi.” Sehingga, meski besar tantangan yang dihadapi, perlu dipastikan bahwa Indonesia tidak terjerembab ke jurang krisis.

Oleh karenanya, perlu penanganan yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menerangkan bahwa perekonomian nasional akan ditentukan seluruhnya oleh pemulihan di kuartal ketiga (Q3) dan keempat (Q4). Pemerintah saat ini masih akan menggunakan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 di level minus 0,4 hingga 2,3 persen.

Agar terhindar dari krisis, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi guna memulihkan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian. Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan bagi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Selain itu, relaksasi bea masuk ekspor untuk dunia industri juga diberikan keringanan.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin juga menuturkan pandangannya, bahwa pemerintah menggandeng bank sentral untuk mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Yang kami lakukan bukanlah printing money atau helicopter money. Skema yang kami lakukan tetap sesuai pasar dan tetap jadi instrumen moneter. Ketika Bank Indonesia perlu, instrumen itu bisa langsung ditarik.”

Langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk menghindari kontraksi ekonomi dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah dengan menerbitkan sukuk global dengan yield yang baik. Masyita menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah barang publik berupa jaminan sosial dan kesehatan yang alokasinya mencapai Rp 300 triliun.

Masyita setuju bahwa perlu memprioritaskan mitigasi kontraksi ekonomi, agar dampaknya tidak besar di masyarakat. Maka, pemerintah terus mengalkulasi strategi anggaran untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kontraksi. “APBN telah mengalami tekanan kiri dan kanan,” ucap Masyita.

Meski dibandingkan negara lain defisit fiskal nasional cenderung sedang dan akses pasar internasional cukup baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai tekanan APBN ke depannya. Sehingga, pemerintah melakukan pelebaran defisit tiga persen selama tiga tahun pada postur APBN 2020.

“Kenapa butuh tiga tahun? Jika kita berhenti pada periode recovery, akan muncul economic shock mendadak. Kalau sudah recovery tahun depan, masyarakat dan dunia usaha sudah siap pick up lagi,” kata Masyita. Oleh karena itu, postur APBN 2020 memberikan fleksibilitas untuk beragam skenario sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah.

Tak hanya solusi melalui kebijakan fiskal, investasi juga perlu dipertimbangkan. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Adapun strategi pertama ialah tetap menyeimbangkan penyebaran investasi Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia melihat terdapat peluang besar terkait pemerataan investasi di Indonesia.

“Enam tahun terakhir, baru kali ini realisasi investasi di luar Jawa hampir berimbang dengan Jawa. Jawa kurang lebih sekitar 51,4 persen, sementara luar Jawa sekitar 48,6 persen,” ujarnya. Bahlil mengatakan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang saat ini perlahan mulai mendukung iklim investasi. Ia mencontohkan Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mampu menjadi lima besar provinsi yang menjadi tujuan investasi.

Selain itu, BKPM juga tak hanya melayani investasi besar, tapi juga investasi kecil di seluruh daerah. Hal terpenting yang menjadi fokus saat ini ialah realisasi investasi yang menghasilkan produk substitusi impor guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah daerah pun turut hadir. Jawa Barat optimis menjadi provinsi pertama yang mampu pulih. “Kami optimis melalui langkah-langkah pemulihan maka ekonomi Jawa Barat akan tumbuh 2-3% di bulan Desember 2020,” tegas Ridwan Kamil. Terdapat tujuh peluang ekonomi di tengah pandemi ini, salah satunya adalah penerapan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Selain ragam kebijakan juga stimulus yang dilakukan pemerintah, Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus Sari berpendapat bahwa stimulus yang diberikan pemerintah akan memberikan kekuatan terhadap implementasi green economy di Indonesia.

Prinsip dasar keberlanjutan ialah sinergitas faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dipetakan secara komprehensif. “Semua harus dipetakan untuk melihat sektor mana yang tahan banting terhadap segala kondisi, termasuk pandemi saat ini. Jangan sampai stimulus ini diberikan kepada sektor yang rentan atau bahkan merusak,” kata Agus.

Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani menjelaskan bahwa investasi hijau juga dapat menjadi salah satu stimulus efektif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Beberapa di daerah pun sudah melakukannya. “Pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan inovatif untuk pembangunan lestari yang menjaga lingkungan tapi menyejahterakan rakyat seperti Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau dan Peraturan Bupati Siak Hijau,” tutur Gita.

Sebagai institusi perbankan yang senantiasa aktif memberikan wawasan komprehensif terkait ekonomi dan politik demi membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan menentukan arah dan tujuan bisnisnya, Bank DBS Indonesia mengumpulkan para pakar dari Pemerintahan, dan pakar ekonomi serta para ahli di bidang keberlanjutan pada acara DBS Asian Insights.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pembukaan kegiatan The 52nd ASEAN National Tourism Organisations (NTOs) and Related Meetings yang digelar secara virtual pada Selasa (15/9/2020).

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja sama tingkat regional dalam penanggulangan COVID-19 pada sektor pariwisata melalui ajang The 52nd ASEAN NTOs Meeting and Related Meetings yang dilaksanakan pada 15, 21, dan 28 September 2020.

Direktur Hubungan Antarlembaga Kemenparekraf/Baparekraf, K. Candra Negara mewakili Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, rangkaian pertemuan ini menunjukkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk terus mempererat kerja sama kawasan, khususnya dalam penanggulangan dampak COVID-19 di wilayah ASEAN.

“Ada lima poin yang kami usulkan dalam penanggulangan dampak COVID-19. Yang pertama, adalah Indonesia mengusulkan penghapusan ASEAN Single Aviation Market (ASAM) atau pasar tunggal penerbangan,” ujarnya dalam pembukaan kegiatan The 52nd ASEAN National Tourism Organisations (NTOs) and Related Meetings yang digelar secara virtual pada Selasa (15/9/2020).

Candra Negara menjelaskan, ASAM merupakan open sky agreement yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas domestik dan kawasan ASEAN melalui integrasi jaringan produksi dan liberalisasi pelayanan. Nantinya, maskapai dari negara anggota ASEAN dapat terbang secara bebas di dalam wilayah ASEAN.

Dalam perhelatan yang juga dihadiri oleh kepala NTOs dari negara anggota ASEAN, serta negara rekanan ASEAN yang tergabung dalam ASEAN +3 and ASEAN +1, Candra menjelaskan poin kedua yang diusulkan berkaitan mengenai Kamboja meminta agar keketuaan mereka dapat diperpanjang hingga tahun 2022.

Hal ini akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam keketuaan ASEAN di 2022. Oleh karena itu, Indonesia akan menyampaikan beberapa jalan tengah kepada pihak Kamboja agar keketuaan ASEAN 2022 tetap menjadi milik Indonesia.

“Ketiga, Indonesia mengusulkan agar Progress of Draft Protocol to Amend the MRA-TP (Mutual Recognition Agreement on Tourism Professional) atau pengaturan antara negara-negara ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan bebas dan pekerja yang berkualitas dan bersertifikat antara negara anggota ASEAN segera dijalankan. Di pertemuan NTOs sebelumnya, beberapa negara anggota,” ujarnya.

Keempat, lanjut Candra, terkait tentang pembahasan HCA (Host Country Agreement) pada Regional Secretariat for the Implementation of MRA-TP. HCA ini merupakan komponen penting untuk menetapkan dasar hukum dan standar pendapatan bagi berdirinya Sekretariat Regional.

Kelima, Indonesia mendukung adanya inisiatif Development of ASEAN Framework to Facilitate the Tourist Travel Bubble Schemes. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 sehingga dapat memunculkan rasa percaya dari negara lain ketika membahas kemungkinan kerja sama travel bubble di masa depan.

Dalam pertemuan itu, terdapat beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan pada rangkaian pertemuan ini, di antaranya Mid-Term Review ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025, ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2017-2020, ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC). Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan pada pertemuan kali ini.

Lanjut baca

Breaking News

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Acara Dieng Culture Festival (DCF) pada 16-17 September 2020

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang Dieng Culture Festival (DCF). Acara yang digelar pada 16-17 September 2020 ini dapat disaksikan melalui berbagai platform media sosial, antara lain YouTube, Facebook, Instagram, dan Mice.id.

Dieng Culture Festival merupakan acara tahunan khas Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya dengan inti acara pemotongan rambut gimbal anak-anak Dieng. Keunikan ritual ini ialah pemotongan rambut dilaksanakan atas permintaan anak dan harus memenuhi permintaan anak yang akan diruwat.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, Rabu (16/9/2020) menjelaskan bahwa Dieng Culture Festival merupakan salah satu event wisata unggulan di Jawa Tengah dan masuk dalam daftar Top 100 National Calendar of Events 2020 Kemenparekraf RI.

Acara Dieng Culture Festival (DCF) pada 16-17 September 2020

Event ini selalu dinanti oleh wisatawan. Kemenparekraf pun terus mendukung kegiatan tersebut yang tahun ini dilaksanakan secara virtual. Dan kami berharap event virtual ini tetap memiliki daya tarik meski harus disaksikan lewat media sosial,” ujar Rizki.

Ketua Panitia Dieng Culture Festival, Alif Fauzi mengatakan, konsep penyelenggaraan acara Dieng Culture Festival tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni menyesuaikan standar operasional prosedur penanganan COVID-19, dengan menyelenggarakannya secara virtual.

“Tahun ini kami hanya mengundang 50 peserta untuk datang menyaksikan acara secara langsung. Acara tahun ini memang berbeda. Kita harus prihatin dengan situasi COVID-19 yang juga belum tuntas, jadi acara Dieng Culture Festival yang ke-11 ini digelar secara virtual hybrid, target kami adalah masyarakat bisa menyaksikan DCF ini dengan rasa aman,” ujar Alif.

Lebih lanjut, Alif menjelaskan selain secara virtual, ada beberapa acara yang dihapuskan seperti kirab budaya, penerbangan lampion, kongkow budaya, dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19.

“Ada beberapa memang yang tidak kami gelar, contohnya hal-hal yang mengundang orang untuk berkerumun itu kami tiadakan, seperti penerbangan lampion, kirab budaya, kongkow budaya. Dan malam acara jazz di atas awan juga disaksikan secara virtual. Ritual pemotongan rambut gimbalnya juga dilaksanakan secara virtual. Hanya mengundang 50 peserta VIP yang bisa nonton langsung ritual,” ujar Alif.

Rangkaian kegiatan Dieng Culture Festival telah dibuka Rabu (16/9), dengan beberapa agenda, seperti sambutan dari Bupati Banjarnegara, penampilan kesenian tradisi, webinar, hingga pertunjukan musik jazz di atas awan.

Lanjut baca

Breaking News

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani menjawab pertanyaan media di Jakarta, Selasa (15/9/20).

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai Peduli adalah fasilitas gadai tanpa bunga atau bunga 0 persen untuk pinjaman sampai dengan nominal Rp 1 juta yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero).

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, program bunga 0 persen merupakan bukti kepedulian perusahaan terhadap masyarakat selama pandemi Covid-19. Program ini sudah berlangsung sejak Mei 2020 lalu.

“Sampai akhir Agustus 2020 tercatat program ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 2 juta nasabah dengan total pinjaman Rp 1,39 triliun dengan rata-rata pinjaman Rp 690 ribu. Hal ini tentu membantu masyarakat dalam memperoleh solusi keuangan di tengah pandemi yang berdampak pada kondisi perekonomian,” jelas Basuki melalui keterangan tertulis, Selasa (15/9/20).

Masyarakat dapat mengajukan program tersebut dengan menggadaikan barang dengan melampirkan fotokopi KTP dan mengisi formulir yang sudah disediakan di outlet-outlet Pegadaian. Agar program ini bermanfaat bagi lebih banyak orang, setiap keluarga hanya boleh mengakses satu transaksi.

“Kondisi pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Karena itu Pegadaian memperpanjang program ini agar masyarakat dapat merasakan kehadiran perusahaan sebagai solusi keuangan yang tepat dalam memberikan solusi,” demikian kata Basuki.

Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, Pegadaian dalam memberikan pelayanan juga menerapkan protokol pencegahan seperti mensyaratkan nasabah untuk dilakukan pengukuran suhu badan, mencuci tangan, memakai masker dan mengatur jarak dalam bertransaksi.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News3 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News4 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News4 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News4 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News5 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News5 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News6 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer