Connect with us

Breaking News

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal tahun ini, pertumbuhan ekonomi terhambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada awal Maret lalu. Pada era kenormalan baru, berikut pandangan para pakar seputar kondisi ekonomi dan politik Indonesia terkini dalam menghadapi situasi pandemi serta memulihkan ekonomi dalam acara virtual DBS Asian Insights Conference 2020 yang bertajuk “Navigating a Brave New World” (15/7).

Dalam acara ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan Covid-19 memiliki dampak berganda. “Pandemi Covid-19 tidak hanya kondisi darurat kesehatan, tetapi juga ekonomi, dan bahkan ada beberapa negara yang telah memasuki kondisi darurat sosial serta politik.”

Dalam acara yang diinisiasi oleh PT Bank DBS Indonesia ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan bahwa Covid-19 memiliki risiko yang relatif tinggi dan harus segera dimitigasi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus bersiap akan adanya tantangan yang lebih besar bagi perekonomian nasional, “Ini adalah kenormalan baru di tengah pandemi.” Sehingga, meski besar tantangan yang dihadapi, perlu dipastikan bahwa Indonesia tidak terjerembab ke jurang krisis.

Oleh karenanya, perlu penanganan yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menerangkan bahwa perekonomian nasional akan ditentukan seluruhnya oleh pemulihan di kuartal ketiga (Q3) dan keempat (Q4). Pemerintah saat ini masih akan menggunakan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 di level minus 0,4 hingga 2,3 persen.

Agar terhindar dari krisis, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi guna memulihkan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian. Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan bagi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Selain itu, relaksasi bea masuk ekspor untuk dunia industri juga diberikan keringanan.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin juga menuturkan pandangannya, bahwa pemerintah menggandeng bank sentral untuk mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Yang kami lakukan bukanlah printing money atau helicopter money. Skema yang kami lakukan tetap sesuai pasar dan tetap jadi instrumen moneter. Ketika Bank Indonesia perlu, instrumen itu bisa langsung ditarik.”

Langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk menghindari kontraksi ekonomi dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah dengan menerbitkan sukuk global dengan yield yang baik. Masyita menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah barang publik berupa jaminan sosial dan kesehatan yang alokasinya mencapai Rp 300 triliun.

Masyita setuju bahwa perlu memprioritaskan mitigasi kontraksi ekonomi, agar dampaknya tidak besar di masyarakat. Maka, pemerintah terus mengalkulasi strategi anggaran untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kontraksi. “APBN telah mengalami tekanan kiri dan kanan,” ucap Masyita.

Meski dibandingkan negara lain defisit fiskal nasional cenderung sedang dan akses pasar internasional cukup baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai tekanan APBN ke depannya. Sehingga, pemerintah melakukan pelebaran defisit tiga persen selama tiga tahun pada postur APBN 2020.

“Kenapa butuh tiga tahun? Jika kita berhenti pada periode recovery, akan muncul economic shock mendadak. Kalau sudah recovery tahun depan, masyarakat dan dunia usaha sudah siap pick up lagi,” kata Masyita. Oleh karena itu, postur APBN 2020 memberikan fleksibilitas untuk beragam skenario sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah.

Tak hanya solusi melalui kebijakan fiskal, investasi juga perlu dipertimbangkan. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Adapun strategi pertama ialah tetap menyeimbangkan penyebaran investasi Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia melihat terdapat peluang besar terkait pemerataan investasi di Indonesia.

“Enam tahun terakhir, baru kali ini realisasi investasi di luar Jawa hampir berimbang dengan Jawa. Jawa kurang lebih sekitar 51,4 persen, sementara luar Jawa sekitar 48,6 persen,” ujarnya. Bahlil mengatakan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang saat ini perlahan mulai mendukung iklim investasi. Ia mencontohkan Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mampu menjadi lima besar provinsi yang menjadi tujuan investasi.

Selain itu, BKPM juga tak hanya melayani investasi besar, tapi juga investasi kecil di seluruh daerah. Hal terpenting yang menjadi fokus saat ini ialah realisasi investasi yang menghasilkan produk substitusi impor guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah daerah pun turut hadir. Jawa Barat optimis menjadi provinsi pertama yang mampu pulih. “Kami optimis melalui langkah-langkah pemulihan maka ekonomi Jawa Barat akan tumbuh 2-3% di bulan Desember 2020,” tegas Ridwan Kamil. Terdapat tujuh peluang ekonomi di tengah pandemi ini, salah satunya adalah penerapan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Selain ragam kebijakan juga stimulus yang dilakukan pemerintah, Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus Sari berpendapat bahwa stimulus yang diberikan pemerintah akan memberikan kekuatan terhadap implementasi green economy di Indonesia.

Prinsip dasar keberlanjutan ialah sinergitas faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dipetakan secara komprehensif. “Semua harus dipetakan untuk melihat sektor mana yang tahan banting terhadap segala kondisi, termasuk pandemi saat ini. Jangan sampai stimulus ini diberikan kepada sektor yang rentan atau bahkan merusak,” kata Agus.

Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani menjelaskan bahwa investasi hijau juga dapat menjadi salah satu stimulus efektif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Beberapa di daerah pun sudah melakukannya. “Pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan inovatif untuk pembangunan lestari yang menjaga lingkungan tapi menyejahterakan rakyat seperti Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau dan Peraturan Bupati Siak Hijau,” tutur Gita.

Sebagai institusi perbankan yang senantiasa aktif memberikan wawasan komprehensif terkait ekonomi dan politik demi membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan menentukan arah dan tujuan bisnisnya, Bank DBS Indonesia mengumpulkan para pakar dari Pemerintahan, dan pakar ekonomi serta para ahli di bidang keberlanjutan pada acara DBS Asian Insights.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ilustrasi ragam komoditas pertanian yang dijual di salah satu pasar modern di Tangerang Selatan/Foto: Hanjarwadi

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas yang dimaksud misalnya gula, kedelai, jagung, dan bawang putih. Menurut Jokowi, mata rantai ketergantungan impor itu hanya bisa diputus dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu, Jokowi mengajak para pemimpin perusahaan setingkat Chief Executive Officer (CEO) untuk berkolaborasi dengan kalangan petani dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.

“Saya mengajak para CEO untuk dapat merancang kolaborasi kerja sama antara perusahaan besar dengan para petani sehingga komoditas-komoditas yang tadi saya sampaikan (gula, kedelai, jagung, dan bawang putih), bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi Jokowi saat berpidato secara virtual pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas dan sumber daya untuk meningkatkan produksi pertanian. Ia berharap barang-barang substitusi impor tersebut harus segera diselesaikan.

“Urusan gula yang masih impor jutaan ton, padahal kita memiliki lahan dan resources. Kedelai, kita juga memiliki lahan yang sangat luas. Jagung yang masih impor jutaan ton juga perlu diselesaikan. Bawang putih yang dulu kita tidak impor karena ada di NTB, Wonosobo, dan Temanggung. Sekarang petani enggan menanam bawang putih, karena harganya kalah bersaing. Ini juga harus dibenahi,” kata Presiden Jokowi.

Lanjut baca

Breaking News

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah responsible banking, mengembangkan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dengan menjalin kerja sama dan kemitraan untuk mengembangkan portofolio dan integrasi pengelolaan lingkungan (Environmental), Sosial (Social), dan Tata Kelola (Governance) atau yang biasa disebut sebagai ESG. Fokus ESG menjadi peluang menarik, mengoptimalkan potensi imbal hasil dalam jangka panjang dan meminimalisasi risiko dengan menghindari investasi ke berbagai sektor kontroversial seperti alkohol, energi nuklir, senjata, dan sebagainya.

Melihat tingginya minat investor pada jenis investasi serupa dalam beberapa tahun terakhir, Bank DBS Indonesia menghadirkan Batavia ESG Global Sharia Equity USD, reksadana offshore dengan fokus investasi efek bersifat ekuitas yang berprinsip syariah dan ESG. Kehadirannya melengkapi rangkaian produk investasi komprehensif guna memenuhi kebutuhan Nasabah dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan.

Executive Director, Wealth Management Talent Rotation, PT Bank DBS Indonesia Koh Keng Swee mengatakan, penerapan ESG membawa perubahan sosial yang positif dengan tiga kriteria terpisah. Environmental berfokus pada manajemen dan produksi energi yang bersih serta proses limbah yang baik. Social memperhatikan budaya kerja, hak pekerja, serta hubungan pelanggan dan masyarakat. Sementara itu, Governance melihat bagaimana manajemen dan operasional perusahaan, termasuk dari sisi etika bisnis dan pertanggungjawaban finansial. Bank DBS Indonesia sudah mendukung penerapan ESG dengan menawarkan jenis reksa dana bertema Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam Rupiah yang telah ditawarkan kepada Nasabah sejak tiga tahun lalu.

Koh Keng Swee mengatakan, sejak awal tahun 2020, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi hampir semua sektor, termasuk ekonomi dan perbankan. Meskipun demikian, tren investasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para Ultra High Net Worth Individual (UHNWI), terus meningkat. Mencermati hal tersebut, Bank DBS Indonesia terus berupaya untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya dalam menghadapi iklim baru investasi saat ini.

“Hari ini kami memperkenalkan instrumen investasi terbaru yaitu Batavia ESG Global Sharia Equity USD, bersama dengan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, yang akan efektif ditawarkan ke nasabah mulai 27 Januari 2021. Produk Batavia ESG Global Sharia Equity USD mewujudkan komitmen Bank DBS Indonesia dalam menerapkan misi sustainability dan melengkapi solusi investasi syariah offshore bagi para nasabah kami,” ujar Koh Keng Swee Selasa (19/1/2021).

Sementara itu President Director PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi menyampaikan, Batavia Global ESG Sharia Equity USD menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah, di antaranya pengoptimalan imbal hasil secara konsisten dengan prinsip investasi syariah dan ESG, membawa dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengelolaannya didukung oleh BlackRock sebagai Technical Advisor, yang memiliki keunggulan teknologi dan sumber daya global. Produk ini dapat menjadi pilihan bagi para nasabah untuk berinvestasi di era new normal dan sejalan dengan tren global seputar ESG yang terbukti memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal dan lebih tangguh menghadapi turbulensi dan krisis.

Lanjut baca

Breaking News

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Presiden ACT Ibnu Khajar dalam acara peluncuran program Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa, Senin (18/1/2021)/Foto: Dok. ACT.

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, Manado, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa, erupsi Gunung Semeru, serta ancaman Covid-19 yang masih merebak. Situasi ini memberikan tekanan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak bencana.

Merespons kejadian yang datang bertubi-tubi itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu membantu dengan memberikan solusi nyata. Kejadian yang menimpa saudara sebangsa membuat ACT menginisiasi gerakan “Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa” sebagai bentuk respons terhadap bencana yang terjadi di Mamuju, Majene, Kalsel, Semeru, Sumedang, dan lain-lain pada Senin (18/01).

Gerakan ini merupakan ajakan agar seluruh elemen bangsa bergerak untuk menyelamatkan saudara sebangsa yang sedang menghadapi ujian berupa bencana alam yang memakan korban jiwa serta menghancurkan banyak bangunan dan sendi-sendi Kehidupan.

Dalam peluncuran gerakan “Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa” kali itu, Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar menguatkan dan mengajak masyarakat untuk bersama menghadapi bencana yang terjadi.

“Bangsa ini adalah bangsa yang kuat, salah satunya terlihat betapa banyaknya bencana yang terjadi hingga di awal tahun 2021 ini. Dari pandemi, jatuhnya pesawat Sriwijaya, banjir bandang hingga meletusnya gunung. Kita bersyukur di usia 16 tahun ini, ACT terus mendapatkan dukungan dari berbagai relawan di 34 provinsi dan 324 kota/kabupaten yang bergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia dan lebih dari 60 kantor cabang ACT masih terus bersiaga. Saat ini, kami bersyukur semua relawan langsung sigap hadir ke lapangan dan melakukan rescue untuk para korban bencana,” ungkapnya.

Tema gerakan pada hari ini merupakan turunan program dari Bangkitkan Sejatinya Bangsa beberapa waktu lalu, di mana sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa penggerak kebaikan, bangsa yang memiliki rakyat yang peduli, saling tolong menolong, dan membantu sesama. Dalam gerakan ini, ACT ingin mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang dermawan, tidak hanya untuk bangsanya sendiri namun juga membantu bangsa lain yang membutuhkan. Termasuk di antaranya ancaman kelaparan, kesehatan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kesulitan pendidikan, dan berujung pada kemiskinan.

“Di tahap awal terjadinya bencana, kami pastikan semua tim hadir. Proses penguasaan teritorial wajib dilakukan untuk melihat seberapa besar dan luas bencana ini terjadi, seberapa banyak kerusakan dan korban yang terjadi, titik-titik pengungsian ada di mana saja. Kedua, kami siapkan dan aktivasi semua posko-posko bantuan, agar sampai langsung ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Insyaallah segera kami akan kirimkan semua bantuan dari kantor utama logistik kita dari Gunung Sindur ke daerah-daerah bencana, permulaan kami akan kirimkan 500 ton beras, bantuan pangan lainnya, dan bantuan medis. Kami ajak semua masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program-program kami. Salah satunya Kapal Kemanusiaan untuk Sulawesi Barat,” tambah Ibnu.

Setelah bantuan-bantuan fase tanggap darurat ini, pada 14 hari ke depan di bawah semangat Bangkitkan Sejatinya Bangsa, ACT akan menjadikan kantor pusat dan cabang sebagai pusat informasi bencana nasional. Selama fase tanggap darurat hingga pemulihan nanti, ACT akan mengikhtiarkan pelepasan Kapal Kemanusiaan dengan bantuan 1.000 ton (logistik) yang akan bergerak dari Jawa Timur dan DI Yogyakarta menuju Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Tentu, tidak terlepas pula daerah-daerah lainnya yang membutuhkan bantuan darurat.

Dalam gerakan kampanye kebencanaan ini, yang menjadi pembeda dengan kampanye kebencanaan tahun-tahun sebelumnya adalah kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan program-program aksi tanggap darurat langsung bergandengan secara cepat dengan rencana aksi pemulihan. Hal ini karena setiap pengungsi tidak dapat berlama-lama bertahan dalam tempat pengungsian sementara yang tidak terjaga protokol kesehatannya. Sehingga, diperlukan dukungan besar dan masif dari berbagai pemangku Kepentingan.

Di waktu yang sama, tepatnya Senin (18/1/2012) pagi, ACT juga telah memberangkatkan armada-armada kemanusiaan dari Gunung Sindur ke Sulawesi Barat yang membawa bantuan kemanusiaan.

“Insyaallah kami memberangkatkan Humanity Rice Truck, Humanity Food Truck, armada rescue dan ada juga bantuan logistik yang akan diberangkatkan ke Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kami akan mengirimkan armada, sebanyak 10 truk. Total bantuan sebanyak 10 ton per armada. Mohon dukung kami dengan segala bantuan baik di bidang kebencanaan, kemiskinan, dan lainnya,” ajak Eka Setiawaty selaku Manajer Program ACT.

Hingga saat ini, sekitar 300.000 relawan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) terus bergerak untuk membantu para penyintas bencana dengan melakukan beragam aksi yang dibutuhkan. Misalnya saja Search and Rescue (SAR), layanan medis, pendistribusian bantuan pangan untuk meringankan beban saudara terdampak bencana.

Bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi, Ibnu Khajar mengatakan, masyarakat dapat berdonasi melalui kanal www.Indonesiadermawan.id.
“Sahabat, tentu aksi-aksi kami tidak dapat dilakukan sendirian. Kami butuh doa dan dukungan terbaikmu. Mari Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa! Bantu para penyintas bencana dengan sedekah terbaikmu, sekarang,” kata Ibnu.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News28 menit lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News20 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved