Connect with us

Topic

Strategi Calon Raksasa Ekonomi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Revolusi Industri 4.0 bisa mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjemput mimpi sebagai 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia asalkan SDM dan infrastruktur dipersiapkan.

Revolusi Industri 4.0 telah mengantarkan kita pada lanskap peradaban yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita. Semua serbacepat, praktis, canggih, dan menjanjikan efisiensi pada banyak hal. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing untuk mendongkrak pekerjaan sektor industri, baik industri kecil maupun besar hingga produk kemanusian.

Sebagai contoh, di Cina dan Jepang, sebuah restoran sudah memekerjakan robot untuk menggantikan tugas manusia mengantar hidangan. Robot-robot itu bahkan bisa berinteraksi layaknya manusia berkat teknologi artifisial intelijen yang ditanamkan. Di bidang kedokteran, seorang bayi di Ohio, AS selamat dari penyakit langka Tracheobronchomalacia yang dideritanya berkat teknologi printer 3D yang bisa membuat organ salinan untuknya bayi. Itulah era Revolusi Industri 4.0, era kemitraan yang harmoni antara manusia dan teknologi hasil ciptaannya.

Indonesia pun tak ingin jadi penonton belaka. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ada lima sektor industri yang menjadi fokus utama Kementerian Perindustrian sebagai langkah penerapan awal revolusi industri 4.0. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, automotif, kimia, serta elektronik. Kementerian Perindustrian menilai, kelima sektor itu lebih siap secara SDM dan infrastrukturnya juga mampu mengungkit ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, harus diakui hampir semua sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Program vokasi

Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia biasanya lintas-sektoral. Karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional lintas-sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, mulai dari perbaikan alur aliran barang dan material; desain ulang zona industri; mengakomodasi standar-standar keberlanjutan memberdayakan UMKM; membangun infrastruktur digital nasional; menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM; pembangunan ekosistem inovasi; insentif untuk investasi teknologi; dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Rachmat Gobel, pengusaha yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang ini mengusulkan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju. Namun, penerapan teknologi canggih pada Industri 4.0 juga harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

Usul Rachmat itu sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Sritex. Untuk mendukung program pemerintah dan berupaya agar memiliki SDM yang tepat sasaran, TMMIN sudah sejak 2017 menjalankan Program Vokasi Industri.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, program yang terdiri dari pendalaman keterampilan dasar dan praktik langsung di lini produksi di pabrik-pabrik TMMIN ini memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan manufaktur automotif seperti logistik, pemeliharaan (maintenance), pencetakan (moulding), serta manajemen produksi. Saat ini Vokasi Industri TMMIN dapat menampung sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar, pencari kerja, dan pekerja. Ke depan, TMMIN akan menambah kapasitas hingga 400 peserta.

Sementara itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bekerja sama dengan Kemenperin terus mengambil lulusan dari Technopark Solo, Jawa Tengah, sebagai tenaga kerja di bagian produksi. Sritex juga memiliki Corporate Culture Development Program, tujuannya agar pekerja memiliki budaya bekerja yang cepat, produktif.

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun mesti memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin ke depannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR, karena pelan-pelan akan menjadi murah.

Harmonisasi aturan

Salah satu dari 10 poin inisiatif  pemerintah untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia adalah komitmen pemerintah untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Direktorat jenderal pajak, sebagai salah satu pemangku kepentingan pun tak tinggal diam, terutama mengkaji kebijakan perpajakannya.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisdiksi yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema Industri 4.0.

Menurut John, Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha lintas negara/yurisdiksi I dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS telah membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Bertahan karena Adopsi Hal Baru

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempertahankan bisnis, pengusaha harus memaksimalkan aset dan platform penjualan.

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan keras tidak hanya bagi pelaku ekonomi nasional, tapi juga bagi pemain global.

Vancelia Wiradjaja, pemilik Xing Fu Tang Indonesia, pemegang lisensi merek minuman ternama asal Taiwan, mengungkap dampak berat pandemi korona terhadap gerainya.

“Xing Fu Tang kan retail di mal. Jadi, penjualan kita turun bukan di bulan Maret, ketika Covid di Indonesia, tapi di beberapa mal di Indonesia, turun sejak bulan Februari,” ungkapnya dalam acara webinar virtual yang dilakukan KPP Pratama Serpong, Kamis (19/11).

Di awal pandemi bahkan ia juga terpaksa menutup semua gerainya secara serentak dalam waktu yang cukup lama.

Namun di sisi lain, ia menjadi lebih terbuka dengan ide-ide baru. “Kami yang tadinya fokus di mal, akhirnya membuka cabang juga di luar mal. Kami yang tadinya tidak terlalu push take away, sekarang bekerja sama secara efisien dengan food delivery applications,” tambahnya.

Seiring waktu, bermodalkan inovasi dan strategi matang, bisnis Vancelia survive dan berhasil membuka empat belas cabang baru di tahun 2020.

Inovasi

Penurunan penjualan terjadi bukan karena berkurangnya minat masyarakat, melainkan karena konsumen takut mempercayai merek tertentu demi menjaga protokol kesehatan Covid-19.

Melihat hal tersebut, Vancelia membuat sebuah inovasi yang diberi nama do it yourself (DIY). Caranya, Xing Fu Tang menjual bahan-bahannya, yakni boba mentah dan brown sugar.

“Akhirnya kita kepikiran menjual mentahnya lalu mereka masak di rumah. Kan kita sudah tahu virusnya itu enggak kuat di temperatur tinggi. Jadi, akhirnya kita pikir itu lebih aman untuk dimasak di rumah,” tuturnya.

Inovasi lain yang dilakukan adalah Xing Fu Tang bekerja sama dengan LOL Photobooth ketika PSBB kedua diberlakukan di Jakarta berupa memberikan QR code pada setiap cup. Dengan cara ini, pelanggan bisa melihat video dari kasir berupa proses pembuatan minuman sampai pemberian minuman ke pelanggan.

“Dari situ kami juga terus keep engagement dengan customer kami via Instagram dengan membuat posting-postingan yang kekinian dengan topik yang berbeda setiap minggunya,” jelasnya.

Tip dan trik

Menurut Vancelia, membuat bisnis atau toko itu gampang; yang sulit adalah mengelola dan mempertahankannya. Untuk bertahan ia mengelola bisnisnya dalam tiga tahap.

Pertama, mempersiapkan diri dan tim. “Korona itu berat, pandemi berat apalagi kita masuk resesi juga. Tapi, yang penting itu mempersiapkan mindset kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, seorang calon pebisnis harus mempersiapkan ruang dan waktu. “Mulailah bisnis dari rumah dengan cara menyiapkan ruangan untuk bekerja dan waktu untuk betul-betul mengerjakan.”

Poin penting lainnya adalah membangun tim strategis yang bertugas menganalisis kekuatan dan kekurangan personel sehingga terbangun tim yang sesuai kebutuhan. Selain itu, 3RP harus diterapkan—right people, right product sehingga menghasilkan right profit.

Kedua, memaksimalkan aset yang sudah dimiliki. Dan ketiga, memaksimalkan platform penjualan daring.

Lanjut baca

Topic

Jaga Arus Kas Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Insentif pajak yang diterbitkan pemerintah sangat membantu Wajib Pajak. Namun, pemerintah juga harus membuat kebijakan agar arus kas Wajib Pajak terjaga.

Pemerintah meyakini, masa kritis akibat pandemi Covid-19 telah berlalu. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 awal Desember lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan perekonomian Indonesia telah melewati titik terendahnya. Setidaknya ini bisa terlihat dari sisi pergerakan konsumsi, listrik, ekspor, impor bahan baku dan barang modal yang cukup positif dan solid, belanja bantuan sosial pemerintah yang meningkat drastis secara month to month. Pertumbuhan ekonomi pun mengalami perbaikan dari minus 5,32 persen pada kuartal II menjadi minus 3,49 persen pada kuartal III. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar ekonomi Indonesia segera pulih.

Perbaikan itu tak lepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Di bidang perpajakan, pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk Wajib Pajak melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Omnibus Cipta Kerja.

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, di masa pandemi ini telah mengalami pergeseran titik fokus. Dari yang selama ini lebih difokuskan kepada penerimaan, bergeser menjadi regulerend.

“Ada dua fungsi yang harus berjalan bersama-sama karena bagaimanapun fungsi utama DJP adalah mengumpulkan penerimaan. Tetapi karena ini adalah masa yang sulit, ekonomi sedang lemah maka pajak ikut turun mengatur—regulerend,” kata Darussalam pada acara Seminar Nasional Taxplore 2020 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Sabtu, (28/11).

Darussalam menyebut, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah itu sangat membantu Wajib Pajak. Pajak, menurut Darussalam pada dasarnya tunduk dengan apa yang menjadi kebijakan dan sasaran ekonomi dari suatu pemerintahan. Dengan kata lain, pajak adalah ekor dari ekonomi. Jika ekonomi baik, seharusnya penerimaan pajak pun ikut baik. Begitu pun sebaliknya.

“Pajak adalah alat dari ekonomi nasional suatu negara. Jadi, ketika sekarang negara sedang dalam rangka bagaimana ekonomi bertahan, bagaimana ekonomi kita ke depan ya pajak tinggal mengikuti pola kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa,” ujar Darussalam.

Strategi baru

Darussalam mengajak agar pandemi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi pajak, juga bagi otoritas pajak untuk mencari strategi baru kebijakan pajak. Misalnya perluasan basis pajak. Darussalam menilai, selama ini yang menjadi sorotan atau fokus otoritas pajak adalah kebijakan yang sifatnya capital gain—sifatnya modal.

Otoritas pajak, menurut Darussalam bisa mulai menerapkan pajak warisan, seperti yang dilakukan Korea Selatan. Ia mencontohkan kasus pajak warisan yang diperoleh pemerintah Korea Selatan setelah meninggalnya pendiri Samsung Lee Kun Hee. Di Korea Selatan, tarif pajak warisan yang dikenakan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek mencapai 50 persen. Dasar pengenaan pajak warisan atas saham ditentukan berdasarkan rata-rata harga selama empat bulan, sebelum dan setelah pemberi warisan meninggal.

“Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ini sebenarnya peluang. Kita enggak mengenal pajak atas warisan. Tetapi pembelajaran dari Korea Selatan ini kan menarik. Supaya kekayaan itu tidak menumpuk di segelintir orang, harus ada mekanisme bagaimana kekayaan itu bisa terdistribusi ke banyak pihak. Salah satunya perlu kita merumuskan untuk pajak atas warisan. Mempersiapkan kebijakan pajak pasca-pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional jangka menengah dan jangka panjang.”

Meski demikian, Darussalam mengingatkan, kebijakan yang digelontorkan harus berdasarkan prinsip good governance. Artinya, setiap kebijakan pajak harus bisa dinilai, diukur, dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu, di masa pemulihan ekonomi ini Darussalam berharap pemerintah membuat kebijakan agar Wajib Pajak tetap bisa menjaga cash flow mereka agar tidak mati permanen di masa pandemi.

“Yang kita butuhkan sebenarnya adalah bagaimana cash flow Wajib Pajak tetap ada. Sehingga fokus kebijakan pajak adalah menjaga cash flow. Dalam konteks Indonesia, andai kata tahun 2021 ini karena situasinya belum selesai, baru mengarah recovery, kebijakan-kebijakan yang bersifat cash flow ini kami minta dipertahankan,” harap Darussalam.

Selain itu, kepada Wajib Pajak, Darussalam juga berharap, setelah berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah, ke depan Wajib Pajak diharapkan bisa patuh secara suka rela, yakni membayar sesuai degan kemampuan mereka.

“Pandemi mudah-mudahan berakhir dan Indonesia masuk ke era baru hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Pandemi dijadikan saluran solidaritas. Maksudnya, bagaimana Wajib Pajak yang selama ini ability to pay-nya tinggi seharusnya membayar pajak juga tinggi.”—Waluyo Hanjarwadi/Foto: Rivan Fazry

Lanjut baca

Topic

Akan Banyak Wajah Baru di Ekonomi 2021

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Terbitnya UU Cipta Kerja dan dukungan teknologi membuat Kadin Indonesia optimistis akan banyak wajah baru yang membuat ekonomi jauh lebih maju di 2021.

Pandemi Covid-19 sejak awal kemunculannya di Wuhan, Tiongkok telah menyebar ke banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus korona yang ditandai dengan penutupan sebagian besar tempat usaha dan produksi. Kebijakan ini berdampak pada penurunan aktifitas konsumsi dan produksi secara signifikan.

Bambang Suwarso selaku Deputy Head of Permanent Committee for Asia Pasific Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengemukakan, kalangan pengusaha berupaya keras untuk tetap bertahan dalam situasi sulit dengan melakukan berbagai efisiensi biaya. Langkah efisiensi yang ditempuh pengusaha meliputi pengurangan jam kerja, pengurangan kompensasi karyawan, pengurangan pintu keluar masuk area mal dan perkantoran, penggantian penggunaan AC split maupun AC sentral di gedung perkantoran, dan berbagai bentuk cost efficiency lainnya. Namun demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor tidak dapat dihindari.

“Akomodasi, usaha makanan dan minuman merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47 persen disusul sektor transportasi, pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan,” papar Bambang kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Senin (23/11).

Diakuinya, berbagai berbagai kebijakan insentif di sektor perpajakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan sedikit napas lega bagi pengusaha seperti percepatan pengembalian restitusi dan pengurangan angsuran PPh pasal 25.

Namun demikian, imbuhnya, mulai November 2020 pengusaha dihadapkan kenyataan bahwa DJP juga memerlukan penerimaan pajak sehingga dikhawatirkan kantor pajak akan menempuh beberapa langkah yang dapat memberatkan Wajib Pajak.

“Negara memerlukan penerimaan pajak, namun agar win-win solution seharusnya hak pengusaha untuk mendapatkan kelebihan bayar pajak tepat waktu, pengurangan angsuran dan lainnya bisa diakomodasi melalui sistem yang tidak mengharuskan adanya penyampaian permohonan yang berbelit,” ujarnya.

Ia menyerukan DJP untuk mulai berani melakukan langkah terobosan intensifikasi pajak dengan penggunaan data yang tersedia, terlebih pada golongan super kaya, termasuk keluarga pejabat dan mantan pejabat berkuasa di tanah air dan tidak melulu menyasar pengusaha yang mendapatkan penghasilan dengan cara sah.

Bambang meyakini, pengusaha adalah tipikal pejuang yang tidak pernah menyerah dalam keadaan sulit sekali pun dan selalu mendapatkan ide baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi tantangan. Saat ini dan masa mendatang, paparnya, banyak pengusaha akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai jenis industri seperti pangan/agrikultur, keuangan, perikanan, dan pabrikasi lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan pasar luar negeri seiring kewajiban para duta besar memberikan dorongan market intelligence, trading house oleh para diaspora, pemberlakuan Regional Comprehensive Economic Agreement yang kurang dilihat selama ini akan lebih berkembang di masa mendatang.

“Dapat dipastikan tahun 2021 akan banyak wajah baru dengan kapitalisasi aset dan teknologi baru yang akan membuat ekonomi 2021 pasti jauh lebih baik dibanding 2020,” tegasnya.

Daya tarik investasi

Terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan 2 November 2020, ia optimistis UU ini akan menarik lebih banyak investor dari dalam dan luar negeri karena kehadiran regulasi tersebut salah satunya memang bertujuan untuk menghapus tumpang-tindih kebijakan yang selama ini terjadi.

Ia meyakini akan ada relokasi industri dari negara negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara Eropa, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia sebagai market dan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam industri.

Dengan hadirnya UU Cipta Kerja sebagai akselerator atas perbaikan iklim investasi yang sedang berjalan, imbuhnya, prospek investasi di segala bidang akan menjadi lebih baik. Nantinya akan lebih banyak darah segar pengusaha baru dari dalam negeri untuk bersaing dengan pengusaha besar yang ada saat ini, sebagaimana juga masuknya lebih banyak investor asing.

Ia berharap masuknya investasi asing sebagai anugerah transfer teknologi dapat lebih membuka ruang pengusaha lokal untuk berbenah dari cara usaha kurang efisien dan kurang produktif selama ini.

“Etos kerja yang lebih efisien dengan paduan teknologi terkini yang dikembangkan anak-anak muda Indonesia dan investor asing pasca-pemberlakuan Omnibus Law kiranya juga akan memengaruhi cara kerja BUMN dan birokrasi secara lebih baik,” tutur Bambang.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News15 jam lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News2 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News2 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News3 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News3 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News4 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News4 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News5 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved