Connect with us

Topic

Strategi Calon Raksasa Ekonomi

W Hanjarwadi

Published

on

Revolusi Industri 4.0 bisa mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjemput mimpi sebagai 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia asalkan SDM dan infrastruktur dipersiapkan.

Revolusi Industri 4.0 telah mengantarkan kita pada lanskap peradaban yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita. Semua serbacepat, praktis, canggih, dan menjanjikan efisiensi pada banyak hal. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing untuk mendongkrak pekerjaan sektor industri, baik industri kecil maupun besar hingga produk kemanusian.

Sebagai contoh, di Cina dan Jepang, sebuah restoran sudah memekerjakan robot untuk menggantikan tugas manusia mengantar hidangan. Robot-robot itu bahkan bisa berinteraksi layaknya manusia berkat teknologi artifisial intelijen yang ditanamkan. Di bidang kedokteran, seorang bayi di Ohio, AS selamat dari penyakit langka Tracheobronchomalacia yang dideritanya berkat teknologi printer 3D yang bisa membuat organ salinan untuknya bayi. Itulah era Revolusi Industri 4.0, era kemitraan yang harmoni antara manusia dan teknologi hasil ciptaannya.

Indonesia pun tak ingin jadi penonton belaka. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ada lima sektor industri yang menjadi fokus utama Kementerian Perindustrian sebagai langkah penerapan awal revolusi industri 4.0. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, automotif, kimia, serta elektronik. Kementerian Perindustrian menilai, kelima sektor itu lebih siap secara SDM dan infrastrukturnya juga mampu mengungkit ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, harus diakui hampir semua sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Program vokasi

Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia biasanya lintas-sektoral. Karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional lintas-sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, mulai dari perbaikan alur aliran barang dan material; desain ulang zona industri; mengakomodasi standar-standar keberlanjutan memberdayakan UMKM; membangun infrastruktur digital nasional; menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM; pembangunan ekosistem inovasi; insentif untuk investasi teknologi; dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Rachmat Gobel, pengusaha yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang ini mengusulkan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju. Namun, penerapan teknologi canggih pada Industri 4.0 juga harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

Usul Rachmat itu sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Sritex. Untuk mendukung program pemerintah dan berupaya agar memiliki SDM yang tepat sasaran, TMMIN sudah sejak 2017 menjalankan Program Vokasi Industri.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, program yang terdiri dari pendalaman keterampilan dasar dan praktik langsung di lini produksi di pabrik-pabrik TMMIN ini memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan manufaktur automotif seperti logistik, pemeliharaan (maintenance), pencetakan (moulding), serta manajemen produksi. Saat ini Vokasi Industri TMMIN dapat menampung sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar, pencari kerja, dan pekerja. Ke depan, TMMIN akan menambah kapasitas hingga 400 peserta.

Sementara itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bekerja sama dengan Kemenperin terus mengambil lulusan dari Technopark Solo, Jawa Tengah, sebagai tenaga kerja di bagian produksi. Sritex juga memiliki Corporate Culture Development Program, tujuannya agar pekerja memiliki budaya bekerja yang cepat, produktif.

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun mesti memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin ke depannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR, karena pelan-pelan akan menjadi murah.

Harmonisasi aturan

Salah satu dari 10 poin inisiatif  pemerintah untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia adalah komitmen pemerintah untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Direktorat jenderal pajak, sebagai salah satu pemangku kepentingan pun tak tinggal diam, terutama mengkaji kebijakan perpajakannya.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisdiksi yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema Industri 4.0.

Menurut John, Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha lintas negara/yurisdiksi I dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS telah membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Menjawab Teka Teki Perpajakan

Novi Hifani

Published

on

Riset dipercaya mampu menjawab teta teki perpajakan dan membantu Direktorat Jenderal Pajak menentukan fokus dan strategi. Kantor wilayah pajak akan berperan penting.

 

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam mengemukakan, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Permasalahan sesungguhnya terkait hal itu belum diketahui pasti, apakah karena target yang terlalu tinggi atau memang kapasitas kelembagaan DJP yang belum memadai.

“Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP. Jadi, riset memegang kunci dalam persoalan tata kelola,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak di Gedung Menara DDTC, kawasan boulevard Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (13/2).

Darussalam juga menyambut baik pelibatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penguatan fungsi riset pajak dari segi dukungan big data. Di era digital saat ini, urainya, penguasaan big data berperan penting dalam membantu sektor perpajakan memetakan permasalahan yang ada dan melihat tren di masa depan.

Ia berpandangan, siapa pun yang menguasai big data maka idealnya dia yang akan menjadi penguasa dan pemenang di bidangnya. Pengelolaan big data nantinya menghasilkan output yang mengarahkan DJP dalam merancang strategi kebijakan.

“Saya yakin big data dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum terjawab menjadi terang-benderang,” paparnya.

Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP.

ATPETSI, urainya, memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jika kegiatan penelitian dilakukan secara bersama di setiap kanwil pajak sesuai karakteristik dan potensi ekonomi daerah, imbuhnya, ini akan menjadi gerakan yang luar biasa untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak.

“Koordinasinya bisa dilakukan di setiap kanwil. Ayo mulai riset pajak ini melalui pendekatan ke kampus-kampus yang sebagian besar sudah ada tax center. Ini sekaligus memberdayakan tax center juga,” jelasnya.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Tahun riset pajak

Darussalam juga mengungkapkan DJP dapat menggerakkan seluruh kantor wilayah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah dan menetapkan 2019 sebagai Tahun Riset Pajak.

“Sebelumnya DJP pernah membuat momentum tema-tema pajak seperti Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan Tahun Pengampunan Pajak. Saya berharap tahun ini sebagai Tahun Riset Pajak. Jadi, gaungnya nasional,” kata Darussalam.

ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan kanwil pajak. Menurutnya, selama ini pihak kampus sudah kerap menjalin kerja sama dengan kanwil pajak di berbagai kesempatan dan kegiatan riset bukan suatu hal yang baru bagi lingkungan kampus. Melalui gerakan nasional ini, ia mengajak untuk membangunkan lagi dan lebih fokus pada pentingnya riset.

Continue Reading

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Continue Reading

Topic

Bukan Era Memaksakan Pesan

Novi Hifani

Published

on

Besarnya jumlah pemilik akun media sosial menunjukkan ruang komunikasi ini telah menjadi pilihan favorit masyarakat dalam menyampaikan pesan.

Pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi di era digital tak terelakkan lagi. Besarnya pengguna internet khususnya medsos menjadi salah satu pendorong bagi banyak kalangan di masyarakat baik individu maupun institusi yang memilih medsos dalam berkomunikasi atau sosialisasi program.

Pegiat medsos yang juga berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu perusahaan konsultan humas terkemuka, Wicaksono mengungkapkan tentang hasil survei terkini mengenai jumlah pemilik akun medsos di Indonesia yang mencapai lebih dari seratus juta orang atau hampir separuh dari total populasi penduduk.

“Kita sama-sama mengetahui, medsos adalah salah satu media komunikasi yang populer tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” jelas pemilik akun @Ndorokakung ini kepada Majalah Pajak usai menjadi moderator dalam diskusi tentang “Property Outlook” di Jakarta, Kamis (24/1).

Dari data jumlah pemilik akun medsos yang terbilang sangat besar, urainya, hal ini menunjukkan bahwa medsos merupakan ruang komunikasi yang sangat besar bagi berbagai kalangan baik individu, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan, maupun institusi pemerintahan.

“Dalam komunikasi di medsos itu mereka saling berbagi pendapat dan gagasan, termasuk juga melakukan transaksi apa pun,” ujarnya.

Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya.

Pesan harus relevan

Ia memaparkan, salah satu fungsi komunikasi secara umum termasuk juga di medsos adalah bagaimana membuat suatu pesan sampai kepada pihak yang diajak berkomunikasi. Oleh sebab itu jika ingin berinteraksi di medsos, maka penggunanya harus memahami dulu siapa targetnya seperti kelompok demografi usianya atau jenis kelaminnya. Dengan memahami targetnya, maka setiap pesan atau informasi yang disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter penerima pesan.

“Kalau targetnya dari kelompok milenial berarti kemasan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok itu. Pahami hal-hal yang mereka sukai sehingga pesan itu dapat diterima dan menjadi sesuatu yang efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya setiap pihak yang berkomunikasi di medsos untuk memiliki strategi tertentu. Strategi itu mencakup tentang tujuan berkomunikasi, bagaimana memproduksi konten, perencanaan waktu untuk mengubah konten, dan menyusun konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya, tapi justru terbalik,” tuturnya. Dengan cara memberikan informasi yang tetap relevan, pembaca menjadi selalu membutuhkan dan menunggu informasi dari pemberi pesan.

Kalau yang terjadi sebaliknya, konten yang ditampilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka akun medsos itu lama kelamaan akan ditinggalkan. “Jadi, perlu strategi untuk merancang supaya konten-konten pajak itu relevan, informatif, dan bermanfaat,” paparnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending