Connect with us

Topic

Strategi Calon Raksasa Ekonomi

W Hanjarwadi

Published

on

Revolusi Industri 4.0 bisa mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjemput mimpi sebagai 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia asalkan SDM dan infrastruktur dipersiapkan.

Revolusi Industri 4.0 telah mengantarkan kita pada lanskap peradaban yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita. Semua serbacepat, praktis, canggih, dan menjanjikan efisiensi pada banyak hal. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing untuk mendongkrak pekerjaan sektor industri, baik industri kecil maupun besar hingga produk kemanusian.

Sebagai contoh, di Cina dan Jepang, sebuah restoran sudah memekerjakan robot untuk menggantikan tugas manusia mengantar hidangan. Robot-robot itu bahkan bisa berinteraksi layaknya manusia berkat teknologi artifisial intelijen yang ditanamkan. Di bidang kedokteran, seorang bayi di Ohio, AS selamat dari penyakit langka Tracheobronchomalacia yang dideritanya berkat teknologi printer 3D yang bisa membuat organ salinan untuknya bayi. Itulah era Revolusi Industri 4.0, era kemitraan yang harmoni antara manusia dan teknologi hasil ciptaannya.

Indonesia pun tak ingin jadi penonton belaka. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ada lima sektor industri yang menjadi fokus utama Kementerian Perindustrian sebagai langkah penerapan awal revolusi industri 4.0. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, automotif, kimia, serta elektronik. Kementerian Perindustrian menilai, kelima sektor itu lebih siap secara SDM dan infrastrukturnya juga mampu mengungkit ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, harus diakui hampir semua sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Program vokasi

Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia biasanya lintas-sektoral. Karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional lintas-sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, mulai dari perbaikan alur aliran barang dan material; desain ulang zona industri; mengakomodasi standar-standar keberlanjutan memberdayakan UMKM; membangun infrastruktur digital nasional; menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM; pembangunan ekosistem inovasi; insentif untuk investasi teknologi; dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Rachmat Gobel, pengusaha yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang ini mengusulkan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju. Namun, penerapan teknologi canggih pada Industri 4.0 juga harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

Usul Rachmat itu sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Sritex. Untuk mendukung program pemerintah dan berupaya agar memiliki SDM yang tepat sasaran, TMMIN sudah sejak 2017 menjalankan Program Vokasi Industri.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, program yang terdiri dari pendalaman keterampilan dasar dan praktik langsung di lini produksi di pabrik-pabrik TMMIN ini memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan manufaktur automotif seperti logistik, pemeliharaan (maintenance), pencetakan (moulding), serta manajemen produksi. Saat ini Vokasi Industri TMMIN dapat menampung sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar, pencari kerja, dan pekerja. Ke depan, TMMIN akan menambah kapasitas hingga 400 peserta.

Sementara itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bekerja sama dengan Kemenperin terus mengambil lulusan dari Technopark Solo, Jawa Tengah, sebagai tenaga kerja di bagian produksi. Sritex juga memiliki Corporate Culture Development Program, tujuannya agar pekerja memiliki budaya bekerja yang cepat, produktif.

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun mesti memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin ke depannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR, karena pelan-pelan akan menjadi murah.

Harmonisasi aturan

Salah satu dari 10 poin inisiatif  pemerintah untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia adalah komitmen pemerintah untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Direktorat jenderal pajak, sebagai salah satu pemangku kepentingan pun tak tinggal diam, terutama mengkaji kebijakan perpajakannya.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisdiksi yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema Industri 4.0.

Menurut John, Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha lintas negara/yurisdiksi I dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS telah membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Di Kampus, Atmosfer Pajak Mulai Terasa

Heru Yulianto

Published

on

Untuk mewujudkan generasi muda sadar pajak, sejak tahun lalu pemerintah mencanangkan inklusi kesadaran pajak melalui Program Pajak Bertutur di dunia pendidikan. Salah satunya dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, program inklusi perpajakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan di masa depan.

Dukungan untuk program ini juga dilakukan kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI). Menurut Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Tax Center Posma Sariguna Hutasoit, atmosfer pentingnya pajak mulai terasa di kampus UKI. Dulu, menurut Posma, pajak masih dianggap sambil lalu. Namun, sekarang orang sudah mulai perhatian terhadap pajak, khususnya di lingkungan kampus UKI.

“Perubahannya mulai terlihat. Misalnya, banyaknya pertanyaan seputar pajak, baik dari dosen maupun mahasiswa,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak pada Kamis (18/10) di kampus UKI.

Ia juga menambahkan, kebanyakan orang mengenal pajak saat di lingkungan kuliah. Menurut Posma pajak harus disosialisasikan sejak usia dini agar tidak terasa menakutkan. Untuk menumbuhkan generasi muda sadar pajak, Posma mengatakan, UKI rutin melakukan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bertema pajak di kampus. Kegiatan lain, seperti seminar pajak, kuliah umum perpajakan pun menjadi agenda rutin di UKI. Selain itu, kampus juga berusaha mengenalkan pajak dengan mengajak mahasiswa melakukan PKM di SMA Advent di Bogor.

“PKM kan kalau di Dikti itu kita harus membina sebuah komunitas, dan di pertemuan komunitas itu pasti kita isi dengan kegiatan sadar pajak,” jelasnya.

Senada dengan Posma, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Humala Situmorang berpendapat, untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa tidak sulit, asal ada kemauan. Kendala yang sering ditemukan adalah banyak yang belum mengerti tentang penghitungan pajak.

“Setiap orang yang tidak mempunyai pengetahuan pasti mempunyai kendala. Namun, kalau mereka mau belajar kendala itu akan hilang. Tugas dosenlah yang mengajarkannya,” tuturnya.

Humala berharap program Pajak Bertutur harus dilakukan berkesinambungan agar lebih banyak generasi muda yang menyadari pentingnya pajak bagi negeri. Ia juga berharap, peraturan pajak disederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Ia juga mengusulkan, kampus diberi buletin atau informasi perpajakan yang terbaru agar dosen dapat lebih tahu tentang peraturan pajak terbaru.

“Pajak Bertutur akan membuat mereka mendapatkan wawasan tentang pajak sejak dini dan dapat membantu mereka sadar untuk bayar pajak.”

Jadi melek pajak

Program Pajak Bertutur mendapat respons positif mahasiswa dari UKI. Petrus Suwardi Mon, Mahasiswa Program Studi Perpajakan semester tiga ini mengaku masih banyak mahasiswa yang belum tahu pentingnya membayar pajak bagi pembangunan. Menurut Suwardi, perhatian mahasiswa tentang perpajakan masih kurang.

“Mahasiswa belum bisa melihat pentingnya pajak. Namun, kalau manfaat pajak sebetulnya semua sudah merasakan,” ungkapnya.

Dengan adanya program Pajak Bertutur, Suwardi merasa terbantu sehingga ketika ia telah bekerja dan mendapatkan penghasilan sudah tahu kewajiban perpajakannya dan dapat berpartisipasi dalam membangun negara lewat pajak yang dibayarkannya.

Ditemui di tempat berbeda, Lusiana mahasiswi Universitas Bina Nusantara memiliki pendapat yang sama. Mahasiswi jurusan Akuntansi itu menganggap, adanya Pajak Bertutur dapat membentuk dan mewujudkan generasi muda yang mempunyai kesadaran pajak yang tinggi.

“Pajak Bertutur akan membuat mereka mendapatkan wawasan tentang pajak sejak dini dan dapat membantu mereka sadar untuk bayar pajak tanpa harus dipaksa dengan undang-undang pajak. Ke depan mereka dengan sukarela membayar kewajiban pajak mereka,” ungkapnya.

Lusiana yang saat ini juga menjadi relawan pajak ini berharap program Pajak Bertutur dapat dijadikan program tahunan di seluruh wilayah Indonesia, baik dilaksanakan serentak ataupun bergantian. Sebab, menurutnya, program ini langkah bagus untuk meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang.

“Terus pertahankan dan tingkatkan program Pajak Bertutur untuk Indonesia maju, jaya. Cinta tanah air dengan taat pajak, dan pemuda pajak pasti bijak,” ucapnya.

Continue Reading

Topic

Perlu Pengawasan dan Evaluasi Program

Ruruh Handayani

Published

on

Program Pajak Bertutur melalui mata kuliah wajib umum cukup berhasil. Namun, belum ada evaluasi dan monitoring bersama. Ditjen Pajak diharapkan memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program. 

Program Pajak Bertutur yang diluncurkan 11 Agustus 2017 menjadi simbol terjalinnya komitmen sinergi antara Ditjen Pajak dan pemangku kepentingan terkait, salah satunya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Saat itu, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiwaan (Belmawa) Kemenristekdikti mengeluarkan kebijakan penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Materi kesadaran pajak dimasukkan sebagai hidden curriculum dalam empat mata kuliah wajib umum (MKWU) yakni Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Cara ini dinilai efektif karena empat MKWU itu merupakan sumber pembentukan kemampuan nonteknis (soft skill) mahasiswa, sekaligus menjadi bekal yang cukup sebagai penyeimbang kemampuan teknisnya (hard skill).

Setahun lebih berlalu, Ditjen Belmawa rupanya telah mencapai perkembangan signifikan. Sejak awal tahun ini, pihaknya menanamkan beberapa materi pajak yang ada di MWKU.

Direktur pembelajaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti Paristiyanti Nurwardani mengatakan, capaian pembelajaran pajak dan kemampuan nonteknis akan berjalan jauh lebih optimal dengan metode itu. Ia pernah mendapatkan kritik saat menerapkan materi pajak pada semua mata kuliah ini. Namun, mantan Deputy Director SEAMOLEC ini beranggapan, tidak ada satu pun mata kuliah dan profesi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan pajak.

“Menurut saya, seseorang yang bekerja cepat atau lambat akan ditagih pajak, karena kita semuanya menggunakan fasilitas negara. Itu sih konsekuensi logis saja, tapi, kan, tidak semua orang bisa menerima hal itu. Jadi, kewajiban kitalah untuk memberikan diseminasi dan memberikan kesempatan wahana pada mereka untuk belajar,” ujarnya pada Majalah Pajak di Bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Tak hanya itu, Ditjen Belmawa juga telah memilih puluhan universitas untuk menjadi pilot project program capaian pembelajaran pajak. Dengan begitu, kerja sama tidak sebatas pemberian buku dan pengenalan materi pada dosen saja, tapi menjalar ke seluruh unsur institusi. Saat ini, telah ada sekitar 80 pendidikan tinggi negeri dan swasta di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan yang terlibat dalam proyek percontohan ini. Sementara beberapa universitas Papua seperti Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sedang dalam proses penjajakan.

“Tadinya, saya memprediksi baru lima tahun kemudian (program ini) bisa sampai ke institusi-institusi, ternyata belum lima tahun sudah sampai. Malah, ada pihak pendidikan tinggi yang kirim surat ingin terlibat di pilot project. Biasanya, kalau jadi role model agak terbebani. Ini enggak, ada yang memang ingin. Jadi, pilot project untuk implementasi perpajakan di perguruan tinggi saya kira inisiatif yang luar biasa.”

Dalam kegiatannya, Ditjen Belmawa juga bermitra dengan Kementerian BUMN untuk memberikan ruang pada 10 ribu mahasiswa bermagang di sebuah perusahaan asuransi BUMN. Saat praktik itulah, kompetensi mahasiswa mengenai pajak akan terlihat.

“Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari hasil monitoring, enggak ada masalah, kita bisa memperbaiki sama-sama. Daripada kita enggak tahu penyakitnya, nebak-nebak malah nanti salah obat.”

Pengawasan program

Meski Pajak Bertutur dianggap cukup sukses, Paristiyanti menyayangkan belum adanya pemantauan dan evaluasi dari Ditjen Pajak terhadap program yang dijalankan oleh Kemenristekdikti. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan bersama dianggap sangat penting agar bisa mengukur sejauh mana metode yang dijalankan benar-benar membawa kemajuan.

“Kami belum pernah melakukan monitoring bersama. Misalkan awal pertama, kan, kami bikin kurikulum bareng, itu seberapa jauh sih kurikulum ini diimplementasikan di perguruan tinggi? Setelah kurikulum, kami naik menjadi diklat untuk dosen. Kami juga belum pernah membandingkan, kalau mahasiswa diajar atau dididik oleh dosen dengan background sudah pernah menerima diklat perpajakan dibanding dengan yang tidak, itu seperti apa? Kami juga belum ada monitoring-nya,” tuturnya.

Setelah adanya monitoring bersama, diharapkan Ditjen Pajak dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi, perbaikan apa yang perlu dikerjakan.

“Kalau bertuturnya saya kira sudah memenuhi persyaratan. Kepemodelan sudah bertutur, dosennya sudah bertutur, mahasiswanya sudah bertutur, modulnya juga mencoba untuk bertutur. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari hasil monitoring, enggak ada masalah, kita bisa memperbaiki sama-sama. Daripada kita enggak tahu penyakitnya, nebak-nebak malah nanti salah obat.”

Untuk menguatkan Pajak Bertutur secara sistem, Paristiyanti mengangankan ke depannya dapat membuat formula pembelajaran sekaligus uji kompetensi perpajakan untuk mahasiswa, sebagai syarat kelulusan. Kelulusan uji kompetensi perpajakan ditandai dengan pemberian sertifikat yang disahkan oleh dua kementerian terkait, Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan.

“Jadi bagi mahasiswa yang mau lulus di perguruan tinggi, ditanya, ‘Apakah sudah lolos dari tempat uji kompetensi untuk bidang perpajakan? Buktinya mana?’ Ya sertifikat itu. Nah itu kalau bisa dilakukan dengan baik, saya kira jadi win-win solution. Mahasiswa juga bisa menjual keahliannya terkait perpajakan kepada orang lain.”

Continue Reading

Topic

Edukasi lebih Strategis Ketimbang Penegakan

Aprilia Hariani K

Published

on

Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI), Darussalam menuturkan, saat ini salah satu agenda otoritas pajak di negara berkembang adalah mengubah lanskap perpajakan dengan menekankan program edukasi. Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Di Indonesia, program inklusi kesadaran pajak bertajuk telah digulirkan Kementerian Keuangan melalui DJP. Salah satunya melalui Program Pajak Bertutur. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program itu diluncurkan serentak pada Agustus 2017, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Untuk memperkokoh program itu ATPETSI melalui 199 tax center yang tersebar di seluruh Indonesia pun turut andil membantu edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak, mahasiswa, dan para pelajar.

“Opsi menggencarkan program edukasi pajak tentu lebih strategis dari pada memaksimalkan teknik lama berbasis penegakan hukum. Ada 199 tax center berfungsi di dalam program edukasi,” kata Darussalam, pada Senin siang (15/10).

Tax center Universitas Indonesia (UI), misalnya, memiliki program pelayanan pengisian SPT Tahunan, edukasi pajak untuk para pelaku UMKM, dan menerima konsultasi pemajakan lainnya. Kantor Pajak setempat biasanya hanya memberi infrastruktur pelayanan, seperti brosur aturan, formulir, dan lain-lain.

Bagi kampus yang ingin menyelenggarakan tax center, dapat mengajukan memorandum of understanding (MoU) terlebih dahulu kepada kantor pajak setempat.

Ke depan, Darussalam berharap tax center dapat menjadi laboratorium yang membantu pemerintah mengemas program edukasi pajak menjadi lebih menarik. Sebab menurutnya, edukasi tak bisa lagi dalam format sosialisasi atau presentasi searah.

Sebut saja, lanjut Darussalam, Bangladesh sukses menciptakan festival pajak, Malaysia membuat aplikasi gim pajak, Nigeria membuat sinetron pajak di Televisi, dan lain-lain.

Opsi menggencarkan program edukasi pajak tentu lebih strategis dari pada memaksimalkan teknik lama berbasis penegakan hukum.

Peran strategis

Penasihat ATPETSI, John Hutagaol, menambahkan, peran tax center seyogianya harus lebih strategis dalam menyukseskan program Pajak Bertutur. Misalnya, dilibatkan dalam menyusun kurikulum inklusi kesadaran perpajakan, menyusun buku pelajaran dan mata kuliah pajak, serta melakukan riset regulasi perpajakan.

“Tax center di Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melakukan edukasi perpajakan. Karena perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga independen dan terpelajar yang dipercaya masyarakat,” kata Direktur Perpajakan Internasional ini.

Sejatinya, tax center telah ada sejak 2004 silam. Kala itu, Universitas Padjajaran-lah yang menjadi pelopornya. Seiring berjalannya waktu, tax center tumbuh di berbagai kampus di Indonesia. Jumlahnya ratusan. Namun, menurut John, tak seluruhnya konsisten menjalankan kegiatan. Hal itu karena manajerial dan pembiayaan yang tersendat.

“Pengalaman saya mengurus tax center di Unpad, pengurusnya tidak full time. Banyak organisasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat dijadikan benchmark dalam hal membiayai organisasinya sendiri,” kata John. Untuk itu, perlu penguatan kemitraan dalam menyukseskan tujuan program.

John mendorong pula Ditjen Pajak dan ATPETSI merumuskan key performance indicators (KPI) sebagai alat ukur keberhasilan tax center. Indikatornya, persentase realisasi kegiatan, variasi kegiatan, riset perpajakan, serta kontribusi penerimaan perpajakan.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News3 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News3 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News11 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News12 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending