Connect with us

Partner in Tax

Stimulus Mestinya lebih “Nendang”

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pemerintah bisa menggandeng asosiasi agar penyaluran stimulus berjalan cepat dan tepat sasaran. Efektivitas stimulus ini dapat terlihat sekitar September mendatang.

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan para menteri untuk segera mempercepat penyaluran dukungan fiskal untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sebab aneka stimulus yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 ini akan menjadi daya ungkit aktivitas ekonomi.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya beri contoh bidang kesehatan kita anggarkan Rp 75 triliun baru keluar 1,35 persen. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Bansos (bantuan sosial) yang dikeluarkan untuk masyarakat segera keluarkan, walaupun sudah lumayan tapi ini extraordinary, harusnya 100 persen,” tegas Jokowi pada Sidang kabinet Paripurna di Istana Negara (18/6) dan disiarkan melalui akun resmi Youtube Sekretariat Kabinet (28/6).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Herman Juwono sudah melihat lambatnya penyaluran stimulus. Hal ini ia analisis dari kinerja ekonomi pada kuartal II 2020 (April–Juni) yang mengalami kontraksi sekitar 3,1 persen. Pengangguran pun tercatat sekitar 1,2 juta pekerja sektor formal dan sekitar 256 ribu pekerja informal.

“Ekonomi bergerak tidak terlepas dari adanya cash flow, unit-unit ekonomi ini sudah mulai kekurangan cashflow, gajinya turun, pendapatan minimum. Sudah berapa juta orang di-PHK? Mereka ini terdampak langsung. Sampai sejauh mana Rp 690 triliun sudah habis atau tidak, itu yang menjadi fokus pertanyaan kita semua,” kata Herman, melalui telepon, Senin (22/6).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 609,20 triliun dalam PEN yang dialokasikan untuk kesehatan (Rp 87,55 triliun), perlindungan sosial (Rp 203,90 triliun), insentif usaha (Rp 120,61 triliun), UMKM (Rp 123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun), sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Rp 106,11 triliun).

Baca Juga: Perlu Strategi Jangka Panjang

Kementerian Keuangan dalam telekonferensi bertajuk “APBN KiTa (Kinerja dan Fakta)”, Rabu (17/6), merilis realisasi penyaluran pada sektor kesehatan masih sebesar 1,54 persen, perlindungan sosial 28,63 persen, insentif usaha 6,8 persen, UMKM 0,6 persen, pembiayaan korporasi 0 persen, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 3,65 persen.

“Nah, itu tidak terlihat, efeknya kecil sekali. Kita lihat Rp 690 triliun itu apakah dianggarkan saja tapi belum terealisasi atau bagaimana? Pengaruhnya tidak nendang. Jadi, harus ada percepatan,” kata Herman.

Tentu, realisasi penyaluran stimulus bergerak setiap hari. Tim monitoring dan evaluasi dana penanganan Covid-19 Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (29/6) menyebutkan, realisasi di sektor kesehatan 4,68 persen, perlindungan sosial 34,06 persen, UMKM 22,74 persen, insentif usaha 10,14 persen, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 4,01 persen.

Herman mengatakan, kini perekonomian nasional ditopang oleh sektor UMKM yang jumlahnya sekitar 60 juta. Sayangnya, sektor UMKM-lah yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19. Jika pemerintah tidak gesit membantu sektor ini, maka skenario terburuk bisa terjadi, yakni pertumbuhan ekonomi 2020 minus 0,4 persen, pengangguran mencapai 2,92 juta orang, dan kemiskinan menjadi 1,89 juta orang.

Insentif fiskal yang diberikan pemerintah sudah bagus. Selanjutnya, pemerintah harus mengoptimalkannya dengan cara menggandeng asosiasi untuk sosialisasi.

“Di sisi sektor keuangan, seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia) itu 60 persen kredit yang disalurkan ke sektor UMKM. Begitu UMKM tidak bisa bayar, akan bermasalah—berpengaruh pada NPL (non-performing loan)-nya,” urainya. NPL adalah salah satu indikator kesehatan bank. Semakin tinggi NPL, semakin tidak sehat bank dinilai.

Efektivitas stimulus

Menurut Herman, efektivitas stimulus fiskal dapat terlihat pada kuartal III/2020 (Juli–September). Indikator ekonomi bisa dianalisis dengan membandingkan kondisi sebelum dan pasca PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

“Sejauh mana itu cukup dan tidak cukup, kita belum tahu. Kita lihat saja setelah PSBB dibuka. Kita ukur kuartal III, karena II sudah negatif indikator ekonominya—defisitnya, tingkat pertumbuhan ekonominya. Di kuartal III indikator (ekonomi) naiknya akan seberapa? Kalau tidak naik seberapa, artinya PEN Rp 690 triliun itu sama sekali enggak nendang,” tuturnya.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Sebetulnya, KADIN Indonesia telah mengusulkan anggaran PEN minimal sebesar Rp 1600 triliun. Sebab idealnya negara memberikan insentif minimal 10 persen dari product domestic bruto (PDB). Di tahun 2019, PDB Indonesia mencapai sekitar Rp 16 ribu triliun. Berkaca pada negara lain, AS mengalokasikan stimulus dampak Covid-19 sebesar 10,5 persen dan Australia 10,94 persen.

“Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) malah mengatakan pemerintah harusnya menggelontorkan Rp 4 ribu triliun atau seperempat dari 16 ribu triliun. Tapi Kadin mengusulkan Rp 1600 triliun saja bisa menyentuh sektor-sektor terdampak,” kata Herman yang juga Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) ini.

Meski demikian, Herman mengakui usulan itu merupakan analisis teoretis yang belum tentu selaras dengan kemampuan keuangan negara. Hal yang paling krusial saat ini, yaitu akselerasi penyaluran stimulus. Jangan sampai sektor-sektor ekonomi jatuh lebih dalam. Terlebih, belum ada kepastian berakhirnya badai pandemi.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming. Menurutnya, yang perlu difokuskan pemerintah sekarang ini adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

“Sebagai contoh, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 70 Tahun 2020, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di bank umum. Apakah likuiditas tersebut sudah benar mengalir ke sektor UKM atau UMKM, atau padat karya? Artinya, alokasi insentif sudah relatif bagus tapi bagaimana pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan bisa memastikan dana insentif bisa mengalir dengan tepat sesuai alokasinya. Karena dalam konteks teknis, perbankan yang mempunyai daya eksekusi. Sejauh mana pemerintah bisa mengontrol perbankan?” kata Mardani, Senin (29/6).

Seirama dengan KADIN Indonesia, Mardani pun berpendapat, sektor riil dan UMKM mesti mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Ia lantas mengusulkan pemerintah bersinergi dengan asosiasi UMKM maupun asosiasi industri padat karya agar penyaluran stimulus berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Insentif fiskal yang diberikan pemerintah sudah bagus. Selanjutnya pemerintah harus mengoptimalkannya dengan cara menggandeng asosiasi untuk sosialisasi, karena pemahaman masyarakat cenderung rendah di insentif pajak ini. Sebagai contoh, UMKM yang memanfaatkan pajak ditanggung pemerintah tidak sampai 10 persen,” sarannya. Asosiasi pun dapat dilibatkan sebagai alat monitor dan evaluasi penyaluran stimulus.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Mardani berharap, beragam injeksi yang diluncurkan dan kebijakan pelonggaran PSBB saat ini dapat mengatasi perlambatan ekonomi.

“Semakin banyak pergerakan orang, maka pergerakan ekonomi akan semakin cepat dan mendorong siklus supply demand berjalan baik,” tutup Mardani.

Partner in Tax

Andil di Edukasi dan Sosialisasi

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Asosiasi perpajakan menilai pemerintah telah merespons wabah korona dengan tepat. Sarankan insentif untuk UMKM diperpanjang hingga akhir tahun.

 

Merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19 sangat berdampak bagi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Melihat ini, pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Relaksasi perpajakan pun berlaku sejak April hingga September 2020.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir mengungkapkan IKPI sangat mendukung kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP), khususnya pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan akan memperkuat daya beli masyarakat serta mempertahankan kecukupan modal kerja (cash-flow) dunia usaha. Semua itu dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya kepada Majalah pajak lewat aplikasi Zoom, Sabtu (27/06).

Baca Juga: Stimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Ia menambahkan pemberian insentif berupa PPh final ditanggung pemerintah dapat memperkuat UMKM. UMKM telah terbukti sebagai sektor usaha yang dapat bertahan dalam kondisi krisis dan telah menjadi penopang pemulihan ekonomi setelah krisis tahun 1998.

Soebakir lebih lanjut menjelaskan bahwa langkah pemerintah memberikan insentif perpajakan sudah tepat dan responsif. Dan itu sejalan dengan kebijakan perpajakan yang umumnya diambil oleh berbagai negara di dunia sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

Akan tetapi, Soebakir mengimbau agar pemerintah memperpanjang pemberian insentif tersebut sampai akhir tahun 2020 karena masih belum tahu sampai kapan virus korona ini akan berakhir.

“Jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM alangkah baiknya jika diperpanjang hingga akhir Desember 2020,” imbuhnya. Ia menambahkan, kebijakan itu akan lebih baik lagi bila dibarengi dengan penyederhanaan prosedur, sehingga UMKM tidak terhambat oleh urusan administrasi.

Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia, IKPI turut mengambil peran sebagai intermediary antara DJP dan WP dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi ketentuan perpajakan terkait pandemi Covid-19 kepada masyarakat umum melalui seminar daring atau webinar.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

Soebakir menjelaskan IKPI sudah melakukan serangkaian webinar baik di kalangan internal maupun dengan pihak lain untuk menyosialisasikan insentif perpajakan.

“IKPI bekerja sama dengan Universitas Atmajaya melakukan webinar bertajuk ‘Pemanfaatan Pajak Jilid II Dalam mengantisipasi Tantangan Ekonomi di Masa Covid-19 untuk Korporasi dan UMKM,’” ungkapnya. Bahkan, seminar ini dibagi ke dalam dua sesi karena besarnya animo masyarakat. Maklum, total peserta mencapai 1.203 orang.

Jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM alangkah baiknya jika diperpanjang hingga akhir Desember 2020.

Hal serupa juga dilakukan oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Di masa pandemi seperti sekarang ini, asosiasi gencar melakukan sosialisasi kepada anggota maupun WP yang terdampak korona.

“Sejak Maret 2020, dalam rangka DJP Tanggap Covid-19, AKP2I banyak membantu DJP berupa sosialisasi peraturan pajak khususnya relaksasi pajak bagi UMKM dan melakukan bimbingan pelaksanaan di lapangan,” ungkap Suherman Saleh, Ketua Umum AKP2I, saat ditemui Majalah Pajak, Kamis (25/06).

Untuk menghindari kerumunan massa, sosialisasi peraturan ini dilakukan melalui webinar bagi semua anggota AKP2I. WP dan masyarakat umum dapat mengikuti webinar ini dua sampai tiga kali per pekan.

“Teknologi komunikasi webinar di masa pandemi Covid-19 ini dirasa sangat efisien dan telah membantu perluasan cakupan dan mempercepat jangkauan sosialisasi peraturan baru perpajakan,” tambahnya.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

Apresiasi

Lebih lanjut lagi, Suherman mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dalam memberikan insentif pajak khususnya bagi UMKM terdampak Covid-19. Menurutnya, pemerintah sudah sangat tanggap, cerdas, dan adil memerhatikan jeritan rakyat.

“Wabah korona ini sudah ditanggapi dengan sangat elok karena pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang sifatnya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, khususnya para pengusaha dan UMKM,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pembina AKP2I Gunadi menambahkan, adanya PSBB dan WFH (work from home) membuat roda perekonomian stagnan, dan ini berimbas kepada UMKM. Mulai dari tidak ada transaksi, aliran kas macet, hingga kesulitan membayar gaji karyawan dan melunasi pajak tahun berjalan dan kekurangan pembayaran tahun lalu.

“Umumnya UMKM mengalami kesulitan dana segar untuk melunasi semua kewajibannya. Maka, relaksasi pajak dan restrukturisasi kredit penjaminan serta pembiayaan UMKM sangatlah tepat untuk menjaga keberadaan dan kelangsungan usahanya,” tutur Gunadi.

Tidak hanya itu, Gunadi berpendapat agar UMKM lebih terbantu seharusnya relaksasi juga berlaku atas utang atau tunggakan pajak data konkret yang tidak dilaporkan di SPT. “Hal tersebut perlu di relaksasi juga, sehingga UMKM tidak terbebani utang pajak masa lalu yang kurang mendasar,” pungkasnya.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Lanjut baca

Partner in Tax

Biar Bisnis Terus Bergulir

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Program PEN sejatinya akan membantu BUMN dan pelaku usaha bergerak kembali, asal implementasinya cepat dan sesuai aturan.

 

Sektor transportasi merupakan salah satu bisnis yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19, tak terkecuali bagi korporasi pelat merah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelarangan mudik sejak pertengahan Maret lalu, PT KAI mesti membatasi dan menghentikan operasi sementara selama lebih dari tiga bulan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartyanto mengungkapkan, volume penumpang harian anjlok hingga 78,35 persen dari 1,27 juta di Januari 2020 menjadi hanya 275.827 pada akhir Maret 2020. Akibatnya, pemasukan PT KAI merosot tajam. PT KAI hanya mampu mencatatkan pendapatan per hari sekitar Rp 300 juta, atau 10 persen dari pendapatan rata-rata per hari sebelum pandemi yang bisa mencapai Rp 23 miliar.

“Sekarang ini, kami hanya mengoperasikan kereta api sangat minim. Bahkan, kalau dilihat secara persentase hanya sekitar 7 persen. Jadi, dalam kondisi normal kami angkutan penumpang bisa dapat sekitar Rp 23 miliar dalam sehari, sekarang hanya Rp 300 hingga Rp 400 juta sehari. Jadi, ini kami lakukan berdasarkan stress test dan dampaknya sudah mulai dari pertengahan Maret lalu,” jelas Didiek dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6).

Nakhoda PT KAI yang baru dilantik pada 8 Mei 2020 ini juga menyebut, secara komposisi, pendapatan PT KAI terbesar ada pada angkutan penumpang sekitar 45 persen, dan angkutan barang sekitar 35–40 persen. Namun, lantaran angkutan penumpang hanya beroperasi 7 persen, maka dampak secara keseluruhan pendapatan PT KAI akan terpangkas sekitar 50 persen di tahun ini.

Meski operasional PT KAI perlahan meningkat seiring adanya pelonggaran PSBB dan masuknya masa transisi pada pertengahan Juni 2020, penerimaan PT KAI tidak serta-merta terdongkrak. Sebab, kapasitas penumpang di kereta masih dibatasi. Belum lagi, minat penumpang juga turun karena persyaratan yang terbilang memberatkan mereka, yakni surat hasil rapid test atau PCR atau swab test, dan surat izin keluar/masuk (SIKM).

Baca Juga: Patah Sayap Bisnis Penerbangan

Strategi saat pandemi

Melihat penurunan kinerja BUMN ini, pemerintah merespons dengan memberikan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun. Dana talangan ini merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah, dan sifatnya mesti dikembalikan beserta beban bunga yang telah ditetapkan.

PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Tak hanya itu, suntikan dana PEN diberikan guna memastikan BUMN dapat menyelesaikan tanggung jawab pelayanan publik yang menyangkut kepentingan nasional, dan menjaga laju perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Rencananya, dana talangan akan dipergunakan untuk meneruskan proyek LRT Jabodetabek yang merupakan proyek strategis nasional, dan pengembangan angkutan barang di Sumatera Selatan yang diyakini dapat menjadi mesin pertumbuhan baru selama new normal.

Pada paparannya, Didiek juga berharap agar pemerintah dapat segera mencairkan utang public service obligation (PSO) kepada PT KAI sebesar Rp 257,87 miliar. Utang itu berasal dari kekurangan pembayaran pemerintah untuk subsidi tiket penumpang KAI. Ia merinci, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2015, pemerintah memiliki kurang bayar sebesar Rp 108,27 miliar. Di tahun 2016, pemerintah punya kekurangan pembayaran sebesar Rp 2,22 miliar. Sedangkan, di 2019 kekurangan pembayarannya senilai Rp 147,38 miliar.

Selain menambal arus kas yang bocor akibat pandemi, utang yang dibayarkan akan membantu KAI menjalankan kewajiban-kewajiban badan usaha.

“Pembayaran utang pemerintah akan membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi Covid-19; memberikan keyakinan bagi stakeholders KAI termasuk masyarakat, kreditur, mitra, dan lainnya, akan kepastian kolektibilitas piutang pemerintah. KAI juga tidak perlu mengajukan penghapusan piutang kepada pemegang saham,” paparnya.

Di kesempatan yang lain, pria kelahiran Jakarta tahun 1961 juga menyampaikan empat strategi yang siap dijalankan di masa krisis ini. Pertama, protect our people. Didiek menyatakan bahwa di masa pandemi, PT KAI tak melulu berfokus pada profit, tapi mengedepankan kesehatan bagi para pekerjanya, yakni dengan melindungi seluruh pegawai dengan menerapkan aturan atau protokol Covid-19 secara menyeluruh.

Baca Juga: Warga Depok Penumpang KRL Mulai Diwajibkan Membawa Surat Tugas

Berapa pun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas ekonomi, kita akan mendapatkan situasi yang lebih sulit.

Tak hanya itu, Didiek juga mengklaim bahwa PT KAI berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 46.000 pegawainya, tidak memotong gaji, dan memenuhi segala hak-hak karyawan secara utuh.

Kedua, menjaga aliran kas (secure cash and liquidity) salah satunya dengan memiliki plafon kredit modal kerja jangka pendek yang memadai. Dua lainnya yaitu melakukan efisiensi, dan mengurangi capital expenditure (capex) sekitar 25 persen.

Meski rasanya tahun ini sulit mengejar pendapatan tahun lalu sekitar Rp 22,5 triliun, Didiek berkomitmen tetap menjalankan bisnis sesuai good corporate governance (GCG) dengan peran proaktif stakeholders, penanganan people dan culture, menjaga pelayanan prima, serta menjaga kualitas kinerja keuangan KAI yang tumbuh secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Kendala

Setali tiga uang, perusahaan swasta juga merasakan tekanan finansial di banyak sektor akibat pandemi ini. Pemutusan hubungan kerja, utang yang menumpuk, hingga gulung tikar seolah terus membayangi pelaku usaha. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah jurus relaksasi perpajakan, meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, relaksasi angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan percepatan restitusi PPN.

Meski diyakini bisa mengurangi beban pengeluaran perusahaan kepada pemerintah, insentif itu belum banyak dimanfaatkan oleh pengusaha. Insentif PPh Pasal 21 DTP misalnya, hingga pertengahan Juni lalu, baru terserap Rp 660 miliar atau 2,57 persen dari total alokasinya yang sebesar Rp 25,66 triliun. Menurut catatan DJP, insentif ini baru diterima oleh 104.925 karyawan dari sekitar 35 juta karyawan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Insentif pajak yang “jor-joran” ini rupanya belum cukup menjaga keberlangsungan perusahaan swasta.

Para pelaku usaha menganggap, insentif pajak tidak bisa menjadi satu-satunya solusi menyelamatkan dunia korporasi. Dorongan lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk pengusaha yakni restrukturisasi kredit perbankan, dan tambahan modal kerja yang dijamin pemerintah untuk melonggarkan likuiditas pelaku usaha. Namun, implementasi kedua stimulus ini pun dikeluhkan pengusaha karena belum juga direalisasikan dan cenderung bermasalah.

Baca Juga: Perlu Strategi Jangka Panjang

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha masih menemui kendala saat proses permohonan restrukturisasi kredit kepada bank. Perbankan terkesan menyajikan kondisi yang unfavorable (tidak ramah), dengan mengenakan semacam biaya restrukturisasi, dan pengenaan bunga yang lebih tinggi—yang justru akan membuat pengusaha berhadapan dengan beban biaya yang lebih tinggi pascapandemi.

Hariyadi juga mengusulkan perpanjangan masa program restrukturisasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Coronavirus Disease 2019.

Menurutnya, beberapa sektor usaha yang terdampak sangat berat memerlukan jangka waktu restrukturisasi yang lebih panjang. Bahkan, ketika aktivitas ekonomi sudah dibuka pun, belum tentu mereka bisa pulih dengan cepat. Meski, Hariyadi menyadari perpanjangan jangka waktu akan memberi dampak kebutuhan pencadangan likuiditas yang lebih banyak di bank. Sementara bagi pengusaha, hal ini bisa membuat kewajiban mereka lebih tinggi di masa depan.

Selain itu, Hariyadi juga menyoal implementasi penempatan dana pemerintah kepada himpunan bank negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. Ia menyampaikan, korporasi juga membutuhkan modal kerja untuk memastikan bisnis bisa bergulir kembali.

“Modal kerja ini dialokasikannya belum jelas. Karena kami tanyakan, yang dieksekusi oleh Kemenkeu sebesar Rp 30 triliun itu untuk apa? Ternyata itu memang (diprioritaskan) untuk UMKM. Padahal, korporasi yang lebih besar dari UMKM ini juga cukup besar yang diperlukan. Ini kami membutuhkan langkah lebih lanjut dari pemerintah bagaimana stimulus untuk mendorong supaya korporasi bisa segera bergulir kembali,” ucap Hariyadi saat Keterangan Pers OJK bersama Pelaku Usaha Sektor Riil untuk Percepatan PEN, di Jakarta, Kamis (2/7).

Terpenting, Hariyadi berpesan agar pemerintah dapat menumbuhkan permintaan terlebih dahulu.

Baca Juga: Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

“Berapa pun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas ekonomi, kita akan mendapatkan situasi yang lebih sulit,” tegasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News3 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News4 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News4 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News5 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News5 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News6 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer