Connect with us

Up Close

Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Sektor UKM, pertanian, dan kelautan adalah harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih melalui stimulus dan regulasi.

 

Setelah perekonomian anjlok sangat dalam karena Covid-19, Indonesia dipastikan masuk ke dalam resesi ekonomi—hanya tinggal menunggu waktu pengumuman resminya. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32 persen. Kontraksi ini sulit pulih pada kuartal III. Apalagi pandemi Covid-19 masih terus menyebar dan membuat pemerintah terpaksa masih harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun beberapa kali mengatakan bahwa perekonomian di kuartal III masih akan berada di zona negatif, meski kontraksinya memang tidak akan sedalam pada kuartal II lalu.

Indonesia tidak sendirian. Menurut catatan World Bank 93 persen negara dunia akan masuk resesi. Kondisi ekonomi Indonesia memang terpuruk. Namun, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI yang juga Co-Owner Tanijoy Ajib Hamdani optimistis, kondisi ini akan segera pulih asal pemerintah bisa mendorong sektor UKM, mengoptimalkan sektor agro, maritim, dan perkebunan.

Sektor UKM, menurut Ajib memiliki kontribusi paling signifikan pada PDB. Selain itu, UKM juga memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi menggerakkan suplai karena bisnisnya berjalan. Dan kedua adalah demand karena uang keuntungan UKM yang berputar itulah akan menjadi disposable income mereka.

“Ketika sisi ini (UKM) bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga,” tutur Ajib kepada Majalah Pajak akhir September lalu.

Untuk itu, Ajib mengimbau agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lapangan dengan cepat dan tepat sasaran pada ekosistem bisnis yang berjalan. Untuk bisa tepat sasaran, mau tidak mau, pemerintah harus juga mengatasi persoalan basis data yang sejak dulu masih menjadi masalah.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Memang, bukan perkara instan, tetapi upaya itu harus dimulai. Namun, Ajib berharap, dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa pemicu positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya.

“Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.”

Ajib juga menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor agro. Menurut Ajib, sektor agro adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Ketika pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia minus 5,32 persen, pertumbuhan agro menurut Ajib justru positif 12 persen. Artinya, sektor ini dari hulu hingga hilir memiliki potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

“Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM, pertanian, maritim dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat.”

Berikut petikan wawancaranya.

Sepanjang masa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan berbagi kebijakan untuk pemulihan ekonomi melalui bantuan langsung, insentif, relaksasi, dan lain-lain. Seberapa siginifikan dampak bantuan itu untuk bisa mengungkit ekonomi kita?

Pertama, HIPMI melihat dan menyadari bagaimana program kebijakan pemulihan nasional sebagai turunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian pada bulan Mei lalu diubah menjadi UU No 2 Tahun 2020, kemudian turunan jadi tentang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Termasuk misalnya bicara program prakerja, banpres, BLT dan lainnya. HIPMI melihat, sebenarnya pemerintah punya konsep yang bagus. Itu dulu poinnya.

Jadi, pada prinsipnya HIPMI mengapresiasi bagaimana kebijakan, bagaimana regulasi dan bagaimana insentif yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga perekonomian dengan baik karena hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah pada masa pandemi seperti ini adalah bagaimana ekonomi kita tidak berkontraksi terhadap segala hal. Kalau bicara kontraksi ekonomi, sudah menjadi keniscayaan dengan adanya pandemi seperti ini kan tidak hanya bicara Indonesia, sudah menjadi masalah global. Sekali lagi hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah dan stakeholders ekonomi adalah mendangkalkan kontraksi yang ada. Terus bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah?

Kebijakan pemerintah pada dasarnya bagus. Problemnya ada di masalah kecepatan dan ketepatan alokasi dana. Kita bicara masalah kecepatan, kita lihat kondisi pandemi ini sudah semua sektor terhantam bahkan UKM yang memberikan kontribusi terhadap 60,8 persen PDB itu ikut terkontraksi luar biasa. Hal yang sangat berbeda kita lihat dengan ketika krisis moneter yang terjadi tahun 1998, di mana waktu itu yang kena hanya konglomerasi besar, sektor keuangan, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu, justru UKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga bisa rebound dengan cepat.

Problem yang berbeda kita lihat pada kondisi sekarang ketika kena pandemi Covid-19 ini, semua sektor terhantam termasuk dan terutama sektor UKM. Itu yang kita harapkan bagaimana pemerintah punya kecepatan untuk men-deliver dana kepada sektor UKM karena sektor ini banyak yang informal. Kalau pemerintah bisa mendorong sektor UKM, pertama UKM punya kontribusi paling signifikan pada PDB kita. Kedua, UKM juga punya dua fungsi. Satu, fungsi menggerakkan si suplai karena bisnisnya berjalan, kedua adalah demand karena UKM itu, ya, uang keuntungan mereka yang berputar itu yang membuat belanja akan menjadi disposable income mereka. Jadi ketika sisi ini bisa didorong cepat oleh pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan relatif lebih terjaga.

Baca Juga: Majukan Produk Indonesia, Kemenkominfo Adakan Pelatihan Wirausaha Digital untuk UMKM

Problemnya adalah ketika pemerintah tidak bisa men-deliver ini dengan cepat, maka biaya untuk rebound ekonominya jadi lebih mahal. Ibaratnya begini, kalau mau bangunin ekonomi yang lagi tidur itu dia lebih murah dari pada membuat ekonomi yang sudah pingsan untuk bangun lagi, apalagi ekonomi sudah mati. Jadi, harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa konsisten untuk bisa men-deliver kebijakan-kebijakan yang termuat dalam PEN dengan cepat di lapangan dan di ekosistem bisnis yang berjalan. Itu bicara kecepatan.

Kedua, bicara ketepatan alokasi. HIPMI melihat dan menyadari bahwa Indonesia ini memiliki problem yang sangat mendasar. Kita punya problem yang sangat fundamental yang namanya basis data. Ini harus berkali-kali kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Karena kalau bicara basis data atau data, itu adalah alat untuk mengambil keputusan. Sekarang bagaimana mungkin keputusan itu bisa tepat ketika datanya tidak tepat? Ini menjadi problem mendasar kita. Jadi yang perlu di-deliver pemerintah bagaimana kecepatan dan ketepatan. Tapi sekali lagi, ketepatan dalam delivery program kebijakan, entah itu banpres, KUR, BLT, subsidi bunga, bantuan modal kerja dan lain-lain, ini bicara masalah ketepatan yang ketika basis datanya tidak valid akan menjadi problem.

Berbicara basis data ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan secara instan. Bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi paralel dengan masalah pandemi. Kita enggak kena pandemi saja menyelesaikan basis data ini problem tersendiri. Apalagi sekarang kondisi pandemi, pemerintah butuh cepat dan tepat. Jangan sampai ketika delivery dana itu cepat, tapi tidak tepat. Maka daya ungkit ekonominya tidak akan maksimal. Tapi sama juga. Kalau kita ngejar tepat tapi lambat, maka problemnya biaya untuk pemulihan ekonomi itu jauh lebih mahal karena ekonomi semakin melambat, semakin besar effort yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi agar berputar dengan baik.

Masalah data itu, kan, sebenarnya masalah sejak lama. Bisa enggak agar kondisi ini justru menjadi pemicu atau momentum untuk bisa integrasi data?

Setuju. Bicara soal integrasi data, dan bicara SIN (single identity number), atau data yang terintegrasi ini masalah political willingness. Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, pemerintah punya kemampuan, punya regulasi, punya infrastruktur untuk membuat basis data yang terintegrasi. Problemnya adalah pemerintah mau membuat itu atau tidak. HIPMI berharap justru dengan kondisi momentum pandemi Covid-19 ini semakin kita sadarkan bahwa bicara basis data ini bukan hanya bicara kebutuhan bersifat sementara, bukan kebutuhan pragmatis, bukan bersifat kepentingan sporadis, tapi ini memang kebutuhan mendasar untuk bangsa ini. Baik untuk masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kita membutuhkan data yang terintegrasi tersebut.

Sekali lagi, HIPMI berharap dengan adanya momentum kondisi Covid-19 ini justru ini bisa menimbulkan trigger positif pada pemerintah tentang bagaimana pentingnya basis data yang terintegrasi sehingga ini bisa bermanfaat ke depannya. Entah kena pandemi atau tidak, basis data itu akan menjadi alat pembuat kebijakan yang paling efektif dan paling tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengumumkan, kita akan masuk resesi. Akan seperti apa dampak resesi itu dan bagaimana masyarakat, pengusaha dalam kondisi resesi ini harus bersikap?

HIPMI akan menyoroti masalah resesi. Pertama, sebenarnya perlu kita melihat secara objektif. Harus melihat dari banyak sisi dalam konteks kita menerjemahkan atau menyikapi potensi dari resesi yang akan ada di depan mata. Kalau HIPMI melihat, sebenarnya resesi ini menjadi suatu keniscayaan karena memang kondisi ekonomi kita kurang memungkinkan dan sedang tidak dalam baik-baik saja. Kita harus akui itu. Kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 bulan April, Mei, Juni, kita sudah minus 5,23 persen.

Baca Juga: Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Pada September ini perkiraan HIPMI minusnya di sekitar 3-3,5 persen—katakanlah itu. Artinya, ketika dua kuartal berturut-turut kita masuk negatif pertumbuhan ekonominya maka kita masuk ke definisi resesi ekonomi. Tapi HIPMI melihat ini sebagai realitas ekonomi yang ada. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir secara berlebihan karena yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah masalah perlambatan ekonomi. Kita tidak akan kena krisis berkepanjangan ketika pemerintah bisa mendesain aturan dan bisa men-deliver kebijakan PEN sesuai yang diharapkan.

Kenapa HIPMI punya optimisme—atau saya pribadi punya optimisme? Kita betul, mengalami perlambatan ekonomi, tapi sebenarnya tidak parah-parah amat karena Indonesia itu mempunyai fundamental ekonomi yang relatif bagus. Indikator-indikator makronya cukup dan sangat jelas. Secara kuantitatif kita bisa ukur itu, kita bisa perdebatkan itu, bisa kita analisis. Misalnya, kita bicara local domestic demand. Indonesia itu punya hampir 270 juta orang, artinya ini bicara pasar. Indonesia ini pasarnya luar biasa, kita tidak bisa dibandingkan dengan Singapura. Singapura hanya bergantung pada sektor jasa, berapa jumlah penduduknya? Jadi bahkan ketika mereka resesi begitu dalam, minus mereka lebih dari 14 persen, bahkan year on year mereka lebih dari 40 persen, ya, wajar karena mereka tidak mempunyai local domestic demand yang tinggi. Berbeda dengan Indonesia, kita punya 270 juta orang, tidak mengandalkan ekspor pun sebenarnya enggak masalah. Yang penting bagaimana pemerintah bisa memberikan stimulus di sektor yang memberikan daya ungkit paling maksimal. Yang mempunyai leverage paling optimal. Jadi, pemerintah harus bisa presisi menerjemahkan itu, menganalisis dan memberikan stimulus dan insentif yang mendorong hal tersebut. Itu yang paling penting.

Itu baru bicara indikator masalah local domestic demand. Poin kedua, kita bicara PDB yang ada di Indonesia. kalau kita lihat di akhir 2019, PDB kita masih cukup lumayan. Kita di angka Rp 17 ribu triliun rupiah per tahun. Itu adalah nomor 15 besar dunia. Artinya, kita masih punya ceruk perkembangan ekonomi yang luar biasa.

Sebenarnya Pak Jokowi sudah punya komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan potensi yang ada. Kalau kita ingat bagaimana komitmen Pak Jokowi di periode kedua dalam pemerintahan ini bulan Oktober 2019, ketika dilantik beliau punya lima gagasan utama. Pertama, peningkatan SDM; kedua, keberlanjutan infrastruktur; ketiga, deregulasi—makanya sekarang ada omnibus law. Keempat, debirokratisasi; dan kelima—ini gagasan Pak Jokowi yang punya transformasi ekonomi, tentang bagaimana Indonesia itu seharusnya sudah mulai melakukan hilirisasi, melakukan manufacturing, Indonesia melakukan produksi yang punya nilai tambah atas komoditas yang dipunya. Karena ketika nilai tambah itu dibuat di Indonesia maka akan meningkatkan volume ekonomi. Dan yang lebih penting dari itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan pertambahan skala ekonomi tersebut.

Jadi, dengan beberapa indikator saja. Kita melihat PDB yang ada, kita lihat local domestic demand. Belum kita bicara resources. Resources kita luar biasa, tapi bagaimana kemudian kita harus mengembangkan gagasan ke depan, membuat gagasan revolusioner, termasuk bagaimana mengoptimalkan, misalnya bonus demografi kita yang positif, misalnya. Orang-orang muda bagaimana masuk ke sektor yang punya nilai daya ungkit ekonomi yang optimal. Pemerintah harus mendorong hal tersebut. Resesi itu, waspada itu iya, khawatir terlalu berlebihan itu tidak perlu.

Masih soal dampak resesi. Ada prediksi gelombang PHK karyawan akan terus terjadi. Bagaimana HIPMI melihat ini?

Bicara PHK, potensi pengangguran memang akan meningkat. Pengangguran di Indonesia pada akhir 2019, itu masih 5,8 persen. Kalau perkiraan HIPMI kita bisa menjadi dobel digit di akhir tahun ini. Pasti di atas 10 persen. Tidak apa-apa karena ini menjadi realitas ekonomi. Tidak untuk kita keluhkan, tapi untuk kita carikan jalan keluar. Pemerintah punya fungsi regulasi di situ sehingga kemudian bagaimana pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan BLT misalnya, dengan kartu prakerja, misalnya, yang penting tepat sasaran saja.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

PHK, kan, ada di ranah pengusaha atau korporasi. Bagaimana pemerintah harus berdialog dengan pengusaha? Dan peran apa yang bisa dilakukan dunia usaha untuk membantu pemerintah mengatasi kondisi resesi ini?

Memang seharusnya pemerintah itu menggandeng semua stakeholder perekonomian termasuk pengusaha. Karena pengusaha ini para pelaku yang ada di lapangan. Ketika pemerintah membuat analisis ekonomi, bicara pengangguran, yang membuat menganggur siapa ketika PHK? Yang melakukan PHK itu pengusaha. Jadi pengusaha itu punya data valid tentang ada berapa yang potensi PHK, berapa jumlah working capital yang dibutuhkan, berapa jumlah pengangguran yang baru, berapa perlemahan ekonominya, berapa ruang kosong untuk hotelnya, berapa tingkat penurunan kafe dan restoran, mereka yang punya data.

Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha adalah engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Jadi, harapan HIPMI, pemerintah menggandeng semakin intensif semua stakeholder perekonomian terutama di sektor pengusahanya. Pengusaha bisa HIPMI, bisa KADIN, APINDO, yang penting asosiasi pengusaha yang punya grass root dan merekalah yang menggerakkan perekonomian di bawah. Karena bicara pergerakan ekonomi lewat dua engine. Satu, engine pemerintah, lewat government expenditure. Kedua, engine swasta, ya, pengusaha.

Problem pandemi Covid-19 ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah, ini menjadi tanggung jawab secara kolegial untuk semua masyarakat sehingga bagaimana dua engine ini dihidupkan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah menghidupkan engine-nya dengan penyerapan anggaran yang optimal dan cepat, misalnya. Namun, pemerintah juga harus memberikan fasilitas kepada pengusaha karena pengusaha inilah yang menjadi engine kedua untuk menggerakkan perekonomian. Mereka yang menyerap tenaga kerja, mereka yang memberikan UMR ke karyawan, dan lain-lain.

Bicara perekonomian, yang menjadi masalah, kita bukan sekadar bicara masalah ekonomi, bukan hanya bicara masalah kesehatan, dalam konteks virus Covid-19 ini. Tapi jangan sampai ini menjadi melebar ke masalah sosial. Nah, pengusaha punya peran penting. Apa contohnya potensi melebar masalah sosial? Masalah UMR, misalnya. Rumus UMR itu kenaikan setiap tahun itu adalah UMR tahun sebelumnya ditambah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi, misalnya tahun ini naik 8 persen karena indikatornya menunjukkan itu. Pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasi 3 persen, UMR tambah 3 persen.

Sekarang, kalau pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah berani enggak menurunkan UMR? Ini akan jadi masalah sosial. Nanti mereka akan mengeluh, ‘Loh, kondisi sulit UMR enggak diturunkan?’ Padahal, ini menjadi realitas ekonomi. Rumus dari peningkatan UMR adalah gaji sebelumnya ditambah pertumbuhan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi negatif bagaimana? Nah ini potensi masalah sosial yang juga muncul. Masalah ekonomi, masalah sosial, ini diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri, pemerintah harus menggandeng engine swasta karena swasta ini yang menggerakkan ekonomi.

Anda tadi bilang, UMKM yang dulunya menjadi penopang saat krisis, kini juga terdampak. Lantas, bagaimana seharusnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini, dan bagaimana Anda mencermati dan apa masukannya?

Kalau kita mengacu pada UU No 20 Tahun 2008, yang masuk ke definisi UKM adalah yang modalnya sampai Rp 10 miliar dan atau omzetnya sampai Rp 50 miliar per tahun. Nah, UKM itu banyak sektor, termasuk pertanian, maritim, perkebunan plasma kecil, itu masuk UKM. UKM itu menyumbang sekitar 60,8 persen PDB. Artinya, itu adalah angka yang signifikan dan secara masif melibatkan jaringan masyarakat secara luas.

Baca Juga: Lempar Pancing, Beri Talangan

Bagaimana perhatian pemerintah dan bagaimana kita mencermatinya? Pertama, kalau kita lihat contoh sektor agrobisnis. Ada data menarik di sektor ini. Sektor agro ini adalah sektor yang tidak terdampak pandemi. Kalau kita lihat, ketika pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kita minus 5,32 persen justru pertumbuhan agro itu sebesar positif 12 persen di kuartal itu. Artinya, sebenarnya sektor agro ini punya potensi luar biasa. Ini bicara agro hulunya. Hilirnya, akan banyak sekali.

Saran HIPMI, pemerintah harus lebih mendorong sektor UKM pertanian, maritim, dan perkebunan. Pertama mendorong sektor permodalan, kedua mendorong peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat pasar. Ketika empat poin ini bisa didesain dengan baik oleh regulasi pemerintah maka sudah pasti ekonomi kita akan tumbuh dengan cepat. Jadi, target 4–5 persen tahun 2021 itu menjadi suatu sangat mungkin ketika pemerintah mampu mendorong sektor ini, karena mereka menyumbang 60 persen PDB kita. Jadi, kita bicara masalah di awal, mulai dari penyediaan working capital, kedua peningkatan produksi komoditas, ketiga hilirisasi, keempat adalah pasar. Ketika pemerintah bisa mendesain poin utama ini akan menjadi daya ungkit ekonomi yang positif untuk kita bisa rebound ekonomi yang lebih cepat.

Artinya, pemerintah harus betul-betul punya perhatian lebih untuk membangun ekosistem bisnis bagi UKM itu?

Ya. Karena ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Bagaimana setiap komoditas itu mempunyai nilai tambah dan semua nilai tambah dirasakan semua local domestic player karena itu akan menyelesaikan masalah secara bersamaan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ini akan selesai secara berbarengan ketika pemerintah bisa mendesain ekosistem bisnis, ini perlu di garis bawahi.

Pemerintah bisa menyelesaikan tiga problem utama ekonomi ketika pemerintah bisa mendesain sebuah ekosistem bisnis. Problem ekonomi bicara kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Karena ketika pemerintah mendesain dari hulu sampai hilir, maka nilai tambah meningkat, dan peningkatan nilai tambah ini dirasakan oleh local domestic player, itu yang perlu digarisbawahi pemerintah.

Contoh, bicara ekosistem bisnis, bagaimana sektor agro, misalnya, para petani mereka bisa berproduksi dengan baik dan optimal. Kemudian, dilakukan hilirisasi. Komoditas hasil panen diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar menjadi optimal. Nah, ekosistem seperti ini yang dibangun. Jadi jangan sampai petani panen mereka bingung jual ke mana. Jangan sampai terjadi panen raya, tapi kualitas menjadi buruk karena hilirisasinya enggak ada.

Ketika di satu daerah, misalnya, sudah ada 10 ribu hektare, potensi panen empat bulan ke depan akan ada 80 ribu hektare, entah jagung entah padi, pemerintah menyiapkan infrastruktur atau tidak? Yang terjadi sekarang, rata-rata mereka tidak punya data presisi dalam sektor agro. Kita belum bicara sektor maritim, tapi problem ini relatif sama, yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam membangun ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir. Ketika pemerintah bisa mendesain ini dengan baik maka sudah bisa dipastikan permasalahan ekonomi secara mendasar itu akan selesai.

Dalam kondisi seperti ini, di satu sisi kita tengah mengalami bonus demografi. Bagaimana memanfaatkan banyaknya usia produktif di masa sulit seperti sekarang?

Soal bonus demografi, menariknya satu poin lagi tentang Indonesia adalah bonus demografi Indonesia ini masih bersifat positif. Lebih banyak orang yang masuk dalam masa emas angkatan kerja dibandingkan dengan orang yang bergantung pada angkatan kerja. Artinya, kita mempunyai potensi satu sumber daya lebih, satu sumber daya positif, untuk bisa me-leverage ekonomi. Karena bicara SDM, adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Ini harus kita kelola dengan baik, karena ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik potensi ini justru menjadi masalah

Kita bisa bayangkan ketika orang lulus kuliah, mereka orang-orang sarjana, mereka pintar, tapi mereka mau jadi PNS sulit karena ada moratorium misalnya atau belanja pemerintah terbatas. Mereka mau bisnis, mereka ke bank enggak diterima karena mereka enggak bankable. Artinya, ketika ada bottlenecking antara lulusan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia profesional, maka akan jadi problem karena akan semakin menumpuk jumlah orang yang pintar tapi mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses keuangan, tidak punya akses kebijakan, dan tidak punya akses usaha. Itulah yang kemudian akan memunculkan namanya intelektual proletar. Jadi, mereka adalah golongan orang-orang muda yang secara akademik pintar, tapi tidak terkanalisasi. Ini akan jadi problem baru.

Harapan HIPMI adalah bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan regulasi itu karena dunia usaha tidak bisa bergerak sendiri, kalaupun bergerak sendiri terus tidak akan optimal. Tapi ketika mulai dengan regulasi pemerintah maka hasilnya akan lebih masif dan potensi bonus demografi yang positif akan menjadi penambah daya ungkit pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Poin yang menjadi objektif pemerintah adalah bagaimana menggerakkan bonus demografi positif ini—dan ini akan ada di golongan milenial. Bagaimana orang milenial mereka juga bergerak di sektor industri yang mempunyai daya ungkit yang positif. Mereka bergerak di sektor industri yang mempunyai comparative advantage. Misalnya ke maritim, tapi kita lihat, orang milenial ini mau apa enggak bertani? Jadi, bagaimana pemerintah memfasilitasi ini. Kalau pemerintah bisa mendesain kebijakan yang tadinya bicara resource base menjadi technology base, maka orang milenial akan masuk.

Contoh, petani. Ya jangan mereka nyangkul. Kalau nyangkul maksimal satu hektare hanya satu anak muda yang bisa turun. Tapi bagaimana mereka dengan mekanisasi dengan traktor. Jadi, satu petani anak muda bisa 10 hektare. Kalau 10 hektare skala ekonominya masuk. Contoh, kalau 10 hektare dia butuh modal kira-kira 100 juta untuk pembaginya. Sekali panen 8 ton per hektare, punya 80 ton, kalau 80 ton kali Rp 3000 mereka punya Rp 240 juta sekali panen. Jadi, mereka punya selisih Rp 140 juta rupiah per panen. Per bulan mereka punya penghasilan kira-kira Rp 40 juta. Orang muda mau enggak seperti itu? Pasti mau jadinya.

Kemudian, ketika nyemprot pakai drone misalnya. Ini sekadar contoh, tapi intinya dia harus mendesain ini bagaimana orang milenial, orang muda harus bisa mau masuk ke sektor yang punya comparative advantage lebih. Termasuk di agro, maritim, UKM dan lain-lain. Nah, bagaimana ini menjadi menarik? Ya tadi, ubah resource base menjadi technology base. Jadi anak-anak yang lulus kuliah semua jurusan mau untuk bertani.

Dan untuk melakukan itu, pemerintah bisa menggandeng asosiasi pengusaha, kan?

Iya. Pemerintah ini kan bukan pelaku usaha, pelaku usaha itu ada di lapangan, ada di asosiasi pengusaha. Sebenarnya bagaimana pemerintah bersinergi. Poinnya di situ. Mereka enggak harus menunjuk, tapi bersinergi apa pun bentuknya dengan asosiasi pengusaha yang terjun langsung di lapangan. Jadi mereka yang tahu kebutuhannya seperti apa, mereka tahu bagaimana meningkatkan produktivitas. Kalau pemerintah hanya menggunakan infrastruktur pemerintah, enggak akan jalan optimal karena pola pikir mereka bukan pengusaha.

Pengusaha itu berpikir bagaimana dengan modal minimal tapi bisa mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin. Kalau infrastruktur pemerintah yang dipakai sendiri mereka sudah dapat gaji masalahnya. Yang penting serapan anggaran. Ini beda sudut pandang. Kalau pemerintah memakai infrastruktur pemerintah sendiri untuk menggerakkan ekonomi enggak akan jalan karena mereka hanya berpikir serapan. Produktivitas itu masalah lain. KPI (key performance indikator) mereka serapan anggaran. Kalau pengusaha lain, kalau bisa serapan anggaran seminim mungkin, kalau perlu enggak usah serapan anggaran, tapi yang penting produktivitas tinggi. Beda sudut pandang, kan?

Petani, masalahnya, tingkat kesejahteraannya berbanding lurus dengan hasil. Jadi ini ada yang enggak nyambung ketika infrastruktur pemerintah dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Missing link ini ada di pengusaha. Pengusaha itu menjadi aggregator untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah regulator. Dengan menggandeng dunia usaha, kontrol pun lebih mudah.

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Misalnya bicara dinas, ngomongin nilai tukar petani (NTP). Yang menentukan produktivitas siapa? Kan pengusaha-pengusaha yang bergerak di situ. Karena ketika misalnya pengusaha pinjam bank, mereka berpikir bagaimana balikin-nya. Sehingga berpikir bagaimana produktivitas naik, kemudian pembuatan nilai tambah. Sudah otomatis berpikir seperti itu. Kira-kira itu pandangan HIPMI.

Up Close

Fit Meniti Pandemi karena Saling Mengisi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diana Dewi pendiri/komisaris PT Suri Nusantara Jaya/ Foto: Rivan Fazry & Dok. PT Suri Nusantara Jaya

Selain mendukung ketahanan pangan nasional dan menekan harga kebutuhan pokok, SNJ membangun bisnis dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan.

Puluhan tahun menggeluti bisnis daging dari skala rumah tangga sejak akhir tahun ‘90-an, kini Diana Dewi berhasil membangun PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) Group, perusahaan importir dan distributor daging terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam ketersediaan pasokan daging nasional. Ada tiga anak perusahaan utama yang menjadi leading sector dalam kelancaran rantai pasok Industri daging di Indonesia, mulai dari lini distribusi, logistik, retail, penyimpanan, dan jasa boga. Semua saling terhubung menjadi one stop service and solution, baik bagi mitra pengusaha maupun konsumennya.

Ada PT Suri Nusantara Jaya Cold Storage yang menangani layanan cold storage andal untuk mendukung industri makanan beku dan farmasi di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan manajemen dan penyimpanan daging terbaik sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan bangsa. Saat ini perusahaan setidaknya memiliki empat gudang Cold Storage yang berlokasi di wilayah Cikarang, Bekasi, dan Jakarta Timur.

Untuk kelancaran distribusi, SNJ Group juga membentuk PT Suri Nusantara Jaya Logistic. Sementara PT Garindo Food International dibangun untuk menunjang ketersediaan kebutuhan pasokan daging olahan dan turunannya yang berkualitas dan harga terjangkau. Keberadaan perusahaan ini juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil menengah untuk memasarkan produk mereka melalui SNJ dengan sistem kemitraan dengan standardisasi kualitas dan pelayanan serta harga terjangkau. Pada lini ini, SNJ Grup juga membangun gerai Toko Daging Nusantara, Suri Catering Service, dan Kedai Steak Nusantara.

“Kami memberikan produk dengan kualitas terbaik, dengan harga yang bersaing, dan layanan yang cepat. Dan kebetulan kami menjadi toko daging pertama yang mempunyai predikat halal,” tutur pendiri sekaligus Komisaris PT SNJ Group Diana Dewi saat berbincang dengan Majalah Pajak di kantor PT Suri Nusantara Jaya di Jati Sampurna, Bekasi pada Kamis, (24/12).

Diana mengatakan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan menekan harga kebutuhan pokok, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan yang kini menaungi 400 karyawan ini juga bekerja sama dengan perusahaan BUMN, khususnya untuk mencukupi kebutuhan impor daging.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen memegang prinsip menjaga kepercayaan kepada masyarakat dan stakeholders, SNJ juga senantiasa menaati peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk soal kewajiban membayar pajak. Tahun 2014 hingga 2015 lalu perusahaan ini mendapat penghargaan dari Kanwil DJP Jakarta Timur sebagai salah satu dari sepuluh pembayar pajak terbesar di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur.

Tahun ini, di tengah empasan pandemi Covid-19 yang membuat pengusaha kalang kabut, kinerja perusahaan yang pernah meraih rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) ini karena berhasil menyajikan semur daging terbanyak itu justru meningkat. Terbukti, nilai pembayaran pajak 2020 PT SNJ meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Diana Dewi juga menggelontorkan miliaran rupiah untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. Lantas, apalagi kiprah SNJ dalam mengembangkan usaha dan apa peran untuk membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional?

Berikut petikannya.

 

Saat ini Anda memiliki tiga perusahaan yang memiliki bisnis utama importir dan distributor daging. Bisa diceritakan bergerak di bidang apa saja perusahaan itu?

Saya sekarang memang punya tiga perusahaan. Tetapi itu adalah perusahaan yang terintegrasi. Jadi, saya enggak berani untuk membuka usaha yang tidak ada hubungan dengan bisnis utama saya, sehingga bisa saling dukung. Karena saling dukung, insya Allah saya bisa jadi Wajib Pajak yang baik, kemudian saya juga bisa jadi debitur bank yang baik, itu yang ada di pemikiran saya.

Mengapa Anda memilih usaha yang bergerak di bidang impor daging hingga produk turunannya?

Ada satu waktu kami mengalami kelangkaan bahan baku daging, khususnya daging sapi. Saya membuat satu showcase berupa toko daging yang berisi produk UMKM. Pada waktu itu saya beritahukan terutama kepada kementerian perindustrian. Waktu itu ada kebijakan bahwa impor daging hanya untuk industri. Kemudian ada juga asosiasi, tapi khusus asosiasi yang anggota-anggotanya adalah perusahaan atau industri berskala besar. Pemerintah melihat asosiasi itu sehingga mereka diberikan izin impor.

Padahal, sebenarnya banyak industri-industri kecil, rumahan, kemudian UMKM, itu yang malah tidak diberikan izin. Akhirnya, saya membuat terobosan bahwa saya buktikan, saya punya teman-teman di industri kecil yang membutuhkan bahan baku daging tidak kecil, tapi cukup besar. Dalam arti, begini. (Bahan baku) produknya mereka tidak ada di Indonesia untuk memproduksi, walaupun perusahaan-perusahaan itu termasuk perusahaan-perusahaan kecil. Nah, jadi saya buat showcase toko daging yang berisi produk UMKM. Saya buktikan. Akhirnya saya tampung teman-teman, kami membuat asosiasi yang namanya ASPEDATA, Asosiasi Pengolah Daging Skala Menengah Kecil dan Rumah Tangga, tahun 2012.

Kemudian ternyata pemerintah mau melihat, mau mendengar. Akhirnya, kami mendapatkan izin impor waktu itu. Dan saya berikan kepada teman-teman di pengusaha kecil dan menengah ini. Akhirnya sampai sekarang saya membuat Toko Daging Nusantara itu yang mungkin dikenal di masyarakat, harganya murah, kualitasnya baik. Kunci itu yang membuat toko daging ini digemari oleh masyarakat. Kenapa begitu? Karena memang kami pengusaha-pengusaha kecil yang memproduksi makanan-makanan olahan dari bahan daging kumpul (di sini) karena kualitasnya oke.

Karena memang kami berkumpul, jadi mengenai payment tidak seperti supermarket-supermarket besar yang mungkin term of payment-nya sampai dengan 45 hari sehingga membuat teman-teman supplier UKM merasa berat. Kalau saya enggak. Kalau memang sudah terjadi pembelian di customer saya, ya langsung saya bayarkan ke mereka (supplier). Jadi mereka senang. Taruh di konsinyasi pun mereka berani karena hitungannya yang sudah laku, pasti uangnya dibayarkan. Ini yang saya lakukan. Alhamdulillah, dengan membuat seperti ini, reseller saya sudah tidak terhitung. Jumlahnya banyak, antrean banyak yang mau menjadi reseller. Yang mau membuka keagenan juga banyak. Kami ada di beberapa wilayah. Jadi, kuncinya adalah kemitraan. Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dengan banyaknya demand supplier, untuk memastikan kualitasnya sama, seperti apa screening atau standardisasi yang Anda lakukan?

Yang pertama pasti kami survei ke tempatnya. Kemudian kami minta legalitas mereka. Misalnya harus ada lisensi halalnya—karena kan kebetulan kami menjadi toko daging pertama yang mempunyai predikat halal. Yang kedua, adalah taste. Nah, khusus taste ini saya yang langsung yang coba. Jadi, kalau saya enggak oke taste-nya, enggak masuk. Kalau taste-nya cocok tetapi mereka belum punya sertifikat halal, kami bantu mengurusnya.

Saat ini daging apa saja yang disediakan PT Suri Nusantara Jaya?

Kami merupakan salah satu importir dan distributor utama yang menjual daging dengan produk daging segar, beku, maupun olahan berkualitas di Indonesia. Produk kami di antaranya adalah daging kambing, ayam, sapi, dan kerbau. Kini perusahaan telah berkembang dan berekspansi dalam distribusi produk daging segar maupun beku kepada para wholesaler, perusahaan olahan daging, pasar tradisional, katering, dan restoran di seluruh Indonesia.

Selain impor, apakah perusahaan juga mengambil daging dari peternak lokal? Misalkan sengaja membentuk kelompok peternak untuk memberdayakan mereka?

Kami juga bekerja sama dengan teman-teman peternak di berbagai wilayah. Kami kasih mereka untuk membeli pedhet-nya (sapi anakan). Mereka melakukan penggemukan, biaya pakan dan sebagainya dari biaya mereka. Nanti dari kenaikan berat badannya itu yang kami bagi hasilnya.

Suplai utama masih impor karena produk di dalam negeri masih kurang sekali, karena industri kita besar sekali. Kebutuhan akan daging saat ini terus meningkat. Sekarang ada kebijakan pemerintah yang cukup baik, khusus impor daging memang dibebaskan—tidak dibuat kuota. Dulu, tahun 2012 ada kuota untuk industri saja. Tetapi sekarang kebijakan Presiden Jokowi, saya melihat beliau bisa tahu kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Karena latar belakang beliau kebetulan pengusaha, jadi tahu susahnya bagaimana di lapangan sehingga kebijakannya benar, dan beliau buat kebijakan ada daging murah. Daging murah ini sekarang yang boleh impor itu hanya BUMN. Jadi, kami swasta enggak dikasih. Tetapi kami beli kepada BUMN itu sehingga harganya lebih murah.

Saat ini ada berapa outlet besar yang one stop service seperti ini?

Kalau yang sebesar ini kami baru di sini (Pondok Ranggon). Tetapi ada juga di Rawamangun yang baru kami buka, dan di tempat lain juga kami buat konsepnya seperti ini (one stop service). Tetapi kalau model gerai, ruko-ruko kami ada sekitar 12 outlet waralaba.

Anda menjalankan bisnis ini secara korporasi kan sejak tahun 2012, berarti sebelumnya masih industri rumahan dengan pola konvensional?

Iya. Saya rekrut tetangga, orang-orang terdekat. Saat itu saya enggak pilih-pilih. Dia punya kemampuan apa pun saya ajak asal mau bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Dan sampai sekarang ada yang masih menjadi karyawan di perusahaan ini. Sekarang dia ada yang sampai level (jabatan) tinggi, karena memang dari dulu bergabung. Tapi dia memang punya kemampuan itu. Dia punya skill. Jadi, ada orang-orang yang walaupun pendidikan yang lebih tinggi, saat ini posisinya di bawah dia.

Apa tantangan terberat saat memulai usaha, terlebih saat masih sebagai industri rumahan yang serbakonvensional?

Jadi dari sisi administrasi, saya harus betul betul concern karena ini day to day transaksinya. Kalau kita agak lambat satu hari saja sudah tertinggal jauh, itu terjadi. Jadi, saya pagi habis subuh saya mulai kerja. Sudah membagi waktu, ke kantor kan pukul 08.00-16.00, seperti orang kerja betul, bukan seperti pemilik. Setelah pulang, istirahat sebentar, setelah istirahat masih membuka. Karena cash flow-nya minim. Kalau enggak diatur sedemikian rupa, giro kita banyak keluarin nanti kalau meleset orang tidak akan percaya sama kita. Kunci utama adalah kepercayaan, itu yang saya pegang sampai sekarang.

Tantangan lainnya, sempat kami enggak ngerti, cara melaporkan pajak, dan sebagainya. Sempat kami dianggapnya kurang bayar pajak dan sebagainya. Ternyata setelah diteliti, tidak. Jadi, pada waktu itu merasa berat banget hidup ini. Kita lagi berjuang terus, kok (kantor) pajak enggak pengertian. Padahal, sudah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak karena tahu pajak itu penting. Saat itu saya betul-betul merasa pajak itu musuh. Makanya saya berharap teman-teman di pengusaha UMKM jangan memusuhi pajak karena saya sendiri yang merasakan saya pernah jadi pengusaha kecil, kemudian saya merasa pajak itu merepotkan saya. Tapi setelah saya tahu, ternyata performance kita ada di situ (kepatuhan membayar pajak). Jadi, sebaiknya memang jalanin saja, toh pajak juga akan mengerti dengan kondisi kita, jika memang kita membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman pajak.

Tahun ini pandemi Covid-19 membuat ekonomi terganggu. Banyak perusahaan yang tumbang. Bagaimana dengan perusahaan Anda?

Kalau saya karena sistemnya bermitra. Nilai dari mitra itu adalah saling mengisi, saling mendukung. Nah, mungkin karena mitra ini sehingga pada saat pandemi pun kami, ya, bergandengan tangan. Dengan kita bergandengan tangan ini saya—nanti bisa Anda cek laporan pajak saya. Kebetulan saya on the spot banget di keuangan. Di administrasi, bayar pajak saya alhamdulillah justru meningkat. Artinya, performa perusahaan pun meningkat, meski pandemi. Pembayaran pajak saya dibanding tahun 2019, di 2020 alhamdulillah pajak saya meningkat. Orang enggak beralih membeli di tempat lain karena kami menerapkan sistem kemitraan.

Pengelolaan jaringan setiap mitra itu saat ini melalui on-line atau bagaimana?

Sekarang, kami sudah membuat on-line. Ternyata digitalisasi itu memang betul-betul penting dan sangat meningkatkan performa usaha kita. Lalu, kami kuncinya karena menjaga kepercayaan, mereka (mitra) itu ada di beberapa kota. Beberapa waktu lalu ada dari Bank DKI menyampaikan ke saya. Mereka sampai kaget melihat laporan keuangan kami, “Kok enggak ada NPL-nya (non-performing loan)?”

Jadi, (di masa pandemi) teman-teman di daerah itu mereka dengan ikhlasnya mereka membayarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga bantu, mana yang dalam keadaan susah, itu oke, tenggat payment-nya kami perpanjang. Tapi kami komunikasikan, di mana masalahnya, apa kesulitan mereka. Barangnya kami tarik lagi yang mana saja yang mereka enggak bisa jual. Kami di pusatnya, mereka cabang-cabang kami. Jadi, kami oper ke wilayah yang lain.

Dan uniknya di bisnis ini, setiap wilayah beda-beda. Makanan di wilayah lain, kan, punya khas. Berarti bahan bakunya itu beda-beda. Di Cirebon apa yang dibutuhin kami tahu. Di Sulawesi apa yang dibutuhkan, di Kalimantan apa yang dibutuhkan, misalnya, itu sudah ada petanya.

Kalau dari sisi proses impornya apa saja yang selama ini menjadi tantangannya? Regulasi, misalnya?

Saya juga dulu merasa bahwa kalau ekspor-impor kesannya sulit. Tapi setelah saya jalani, ada kendala apa pun saya handle, alhamdulillah langsung lancar. Termasuk kemarin saya gembar-gembor mengenai pajak PPh 22, sekarang banyak item-item yang dibebaskan PPh 22-nya.

Jadi, kalau saya melihat di Indonesia ini semakin hari akan semakin baik terutama apabila pimpinan dari pusat maupun daerah itu adalah pimpinan yang mengetahui kondisi di lapangan. Makanya, saya enggak menyalahkan apabila teman-teman melihat saya sangat mendukung ada teman yang pintar-pintar apalagi mereka pengusaha, apalagi pengusaha yang baik-baik, itu dipilih menjadi menteri. Pak Jokowi pengusaha juga jadi presiden. Itu berarti bukan pengusaha itu ingin ambil ladang orang lain, tapi saya berharap ke depan apalagi dengan anak-anak muda yang nanti akan menggantikan pimpinan Indonesia ini, mereka mungkin lebih tahu lagi, bangsa ini bisa bagus. Karena kelihatannya saya merasakan bahwa regulasinya sudah mulai membaik, apalagi ada UU Cipta Kerja itu menurut saya bisa baiklah. Dan yang paling penting di kita itu kan suka kadang ada membelokkan image. Ini yang jangan sampai ada opini dibangun sama orang yang tidak bertanggung jawab.

Kalau dari sisi insentif, saat ini ada berbagai insentif pajak untuk pengusaha. Praktiknya, seberapa bermanfaat insentif itu bagi para pelaku usaha?

Sangat bermanfaat sekali. Apalagi baik itu untuk karyawan, untuk pengusahanya, itu bagus sekali dan kemarin untuk PPh 29 sudah 22 persen, itu juga yang saya gemborkan bahwa sebenarnya nanti di SPT Tahunan juga dong, jangan SPT Tahunannya tetap 25 persen. Ternyata diturunkan menjadi 22 persen. Kalau tadi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah tahu persoalan yang ada di negeri ini, bagaimana cara memulihkan ekonomi, bagaimana caranya membangkitkan ekonomi. Cuma tinggal kitanya saja bagaimana menyikapinya itu.

Saat ini Anda juga menjadi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Teman-teman pengusaha itu seperti apa kondisinya di masa Covid-19, apa saja masukan mereka untuk pemerintah?

Kami memang tugasnya adalah membina, menyalurkan aspirasi pengusaha. Mereka itu tidak semuanya sama. Cash flow-nya terutama, sektor usahanya tidak sama, kemudian pola pikir mereka juga tidak sama. Tentunya saya harus menyeleksi kebenaran di lapangan seperti apa dan kalau itu benar-benar ada kebijakan pemerintah yang baik itu perda maupun pergubnya tidak sesuai dengan kondisi pengusaha di lapangan, ya saya menyampaikan. Kalau kita menyampaikan dengan baik, saya rasa karena saya di DKI, jadi Pemprov DKI itu mendengarkan, kok.

Seperti sekarang, ini fair di depan Anda, kalau perusahaan saya pajak saya tahun ini meningkat. Tapi saya enggak pernah mau bilang (membanggakan) ke mereka karena kita harus prihatin juga dengan sektor industri lainnya. Jadi, bicaranya itu, hati-hati banget. Berusaha menyelami apa yang dirasakan teman-teman. Saya memang enggak mungkiri teman-teman banyak yang kena dampaknya. Tapi ada juga yang betul-betul tidak terdampak, malah tumbuh.

Seperti kemarin, masalah UMP (Upah Minimum Provinsi) itu saya kasih masukannya ke Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta). Setelah itu sempat ramai dan sebagainya. Akhirnya saya dengan kepala dinas diskusi. Akhirnya cuma dua, kan, sektor industri yang wajib naik (UMP). Padahal ada industri lainnya.

Masih soal dampak pandemi. Selama Covid-19 Anda menggelontorkan dana pribadi hingga miliaran rupiah untuk masyarakat. Apa saja peruntukannya dan apa yang mendorong Anda melakukan itu?

Kebetulan saya tinggal di Depok, walaupun alamat saya di Jakarta. Waktu pertama kali mendapatkan kabar bahwa yang terkena pandemi pertama kali itu adalah orang Depok. Saya hubungi Pak Idris (Mohammad Idris Walikota Depok) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) waktu itu. Mereka enggak punya alat rapid test. Kebetulan, kan, saya importir, saya punya teman banyak. Caranya seperti apa dan sebagainya, teman saya bantu, dan harganya cukup murah.

Kita sebagai manusia seharusnya tahu bahwa kondisi kita seperti apa. Kalau memang bisa bantu, ya sudah enggak usah gembar-gembor, tapi kita langsung saja berbuat sesuatu yang kita bisa. Karena saya kebetulan importir, saya cari. Saya dapat, ternyata di Kadin dari pengusaha lain pun jadi tertarik untuk bantu saya (mendatangkan alat rapid test). Saya waktu itu masih baru di Kadin. Namun, dalam perjalanannya, karena satu dan lain hal, prosedurnya lumayan berbelit, akhirnya enggak bisa datengin juga.

Di sisi lain, saya, kan, sudah menjanjikan juga ke pemerintah. Ya sudah, akhirnya dengan segala daya upaya, saya bergerak sendiri. Ada bantuan APD segala macam, ya sudah akhirnya saya kirim ke Pemprov DKI. Saya berpikir harus dikasih ke pemerintah dulu supaya nanti jangan ada tumpang tindih karena sebelum itu di bulan Januari, kan, ada banjir. Saya turun ke lapangan waktu banjir itu. Sampai di lapangan itu ternyata banyak makanan yang tumpang tindih, enggak tepat sasaran.

Saya orangnya minta report. Walaupun saya cuma dengar, baca cerita, “Wah terjadi enggak benar nih.” Akhirnya saya langsung ke tempat, saya melihat sendiri. Ada Yayasan Tzu Chi yang sering aktif, saya langsung barengan sama mereka. Cuma kalau sistemnya enggak benar (enggak tepat sasaran), saya coba waktu Covid itu, saya kasihnya ke Pemprov DKI Jakarta. Beberapa kali saya kasih ke Pemprov.

Saya sebagai warga Depok, saya bantu Depok juga karena kebetulan juga dekat dengan saya. Sampai dipikirnya saya mau menjadi walikota. Padahal, saya orang yang memang suka. Saya enggak pernah mau pakai barang yang tidak dibutuhkan. Tapi kalau ada yang memang membutuhkan saya terketuk. Dari dulu saya lakukan hal itu. Di kampung ayah saya, sampai disangka ayah saya mau jadi lurah di sana. Padahal ayah saya sudah tua. Di Depok pun demikian, dari partai ada yang hubungi saya, memang betul. Tapi saya dengan segala pertimbangan menjawab, belum waktunya.

Tahun 2021 program masih fokus pada pemulihan ekonomi. Kira-kira Anda sebagai Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan sebagai pengusaha dukungan apa yang sudah atau akan diberikan kepada pemerintah ini untuk membantu pemulihan ekonomi nasional?

Saya lihat kalau insentif pemerintah itu sudah cukup baik, semuanya baik. Dari perpajakannya, perbankannya, dari pemerintah regulasinya, sudah bagus semua. Cuma kekurangannya adalah di perbankan. Kami berharap bahwa debitur yang masih bisa dibantu walaupun dia masih masuk debitur yang tidak sehat, sebaiknya dibantu. Kemudian kan ada kriteria perbankan membantunya karena memang mereka karena pandemi atau karena tidak. Tapi kalau karena pandemi tolong dibantu.

Kedua, bunga banknya itu kan sudah diturunkan. Sebaiknya memang betul-betul diberikan kepada debitur untuk membantu. Ketiga, banyak sekali pengusaha mikro terutama yang membiayai permodalannya sendiri. Dia juga enggak bisa mendapatkan akses ke perbankan saat ini. Tolong dibukalah, walaupun mungkin agak sulit dia harus mempunyai legalitas seperti apa, nah ini ada kelonggaranlah.

Anda juga concern dengan pemberdayaan UMKM. Ke depannya seperti apa memberdayakan UMKM selain dari sisi perbankan itu tadi?

Kelihatannya sekarang sudah banyak yang UMKM dikurasi itu juga sangat membantu. Kita sekarang ini masih bersaing di kualitas kalau untuk bicara go public, go international, itu dari kualitas. Kalau dari taste, atau dari appearance kita enggak kalah. Cuma appearance dari, biasanya kemasan, packaging itu juga membantu untuk orang tertarik. Harganya juga bisa lebih tinggi. Tapi tidak juga semua produk harus membutuhkan packaging yang baik, karena orang melihatnya di harga. Apalagi masyarakat kita masih ekonominya membutuhkan harga murah. Baiknya memang harga murah, kualitas baik.

Dan mungkin, kita butuh orang yang benar-benar pengusaha itu adalah yang komitmen. Sebenarnya banyak teman-teman yang tidak berhasil karena dia tidak berkomitmen yang baik. Karena saya contohkan saja, saya benar-benar saya punya giro tiga puluh hari ke depan itu saya dana enggak ada. Tetapi kalau memang jatuh tempo saya memang enggak ada, ya saya sampaikan saya enggak ada. Nah itu kan satu bukti bahwa harus punya kepercayaan yang tinggi dilihat dari situ. Ini yang saya lihat bahwa banyak belum memperhatikan komitmen. Nomor satu adalah komitmen. Dengan komitmen tinggi kan berarti orang akan percaya sama kita. Dan selalu positive thinking.

Terakhir, Anda sudah memiliki banyak pencapaian. Apa mimpi besar Anda yang sampai saat ini belum terwujud?

Saya ingin membuat sebuah yayasan untuk anak-anak telantar. Kalau anak telantar, kan, tidak harus yang yatim piatu dan jumlahnya lebih banyak. Cita-cita saya memang ingin bikin yayasan tapi kalau saya sudah mampu. Jadi jangan saya minta-minta sama orang (menggalang dana). Saya paling tidak, misal, saya mau bikin yayasan yatim piatu. Misalnya saya mampu cuma lima orang yatim ya sudah, saya tampung lima orang saja dulu. Tapi tetap saya publikasikanlah kalau saya punya yayasan ini. Orang mau kasih donasi ya syukur. Tapi saya harus yakin dulu bahwa saya memang mampu menghidupi mereka.

Lanjut baca

Up Close

Stori dari Garasi Ibu Suri

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diana Dewi pendiri/komisaris PT Suri Nusantara Jaya/ Foto: Rivan Fazry & Dok. PT Suri Nusantara Jaya

Bermula dari berjualan daging di sudut garasi, ia sukses menjadi importir dan distributor daging di tanah air.

Mobil Alphard hitam itu berhenti tepat di depan lobi kantor PT Suri Nusantara Jaya yang berlokasi di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Seorang perempuan paruh baya berjilbab tampak keluar dari mobil dan bergegas memasuki lobi. Ia adalah Diana Dewi, pendiri sekaligus Komisaris PT Suri Nusantara Jaya. Pagi itu Kamis (24/12), ia datang bersama salah seorang putranya.

Diana—sapaan akrab Diana Dewi—langsung melempar senyum begitu melihat kami yang sudah menunggu di lobi sejak hampir setengah jam sebelumnya—kami sengaja datang lebih awal agar bisa mengamati aktivitas di salah satu perusahaan importir dan distributor daging terbesar di Indonesia itu.

Mengenakan seragam putih Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), hari itu Diana yang tak lain adalah Ketua Umum Kadin DKI Jakarta itu tampak anggun dan karismatik. Barangkali pesona itu pulalah yang membuat banyak koleganya memanggilnya dengan sebutan Ibu Suri. Kelak, julukan itu jualah yang menjadi inspirasi lahirnya nama PT Suri Nusantara Jaya, perusahaan besar yang kini beromzet triliunan rupiah yang memiliki peran vital sebagai rantai pasok industri daging Nusantara. Siapa sangka perusahaan ternama itu lahir dari sudut garasi rumah perempuan sederhana yang bahkan merasa tak memiliki kemampuan apa-apa?

“Saya tidak terpikir untuk menjadi pengusaha. Inginnya menjadi karyawan saja. Bekerja dengan tenang, dapat gaji setiap bulan,” tutur Diana setelah mempersilakan tim Majalah Pajak ke ruangannya. Di temani secangkir teh hangat, pagi itu kami berbincang tentang liku-liku perjuangan perempuan berdarah Jawa kelahiran Jakarta, 27 Juli 1965 itu dalam membangun usaha.

Tahun ’90-an, Diana memang hanya seorang karyawati di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang peternakan. Ia menjadi manajer pemasaran. Tak pernah ada cita-cita ingin berwirausaha. Apalagi kala itu sang ibu sedang sakit diabetes. Diana anak kesembilan dari sebelas bersaudara. Namun, sang ibu memilih tinggal bersamanya. “Beliau (ibu) dua minggu sekali harus kontrol ke rumah sakit, harus ada dana yang saya siapkan. Jadi, fokus pikiran saya adalah bagaimana membiayai orangtua saya,” lanjut Diana.

Tangis di Tanah Suci

Meski sebagai karyawati bergaji sedikit di atas upah minimum kala itu, cita-cita Diana adalah memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci. Ia konsisten menyisihkan penghasilannya untuk mewujudkan mimpi itu. Syahdan, beberapa tahun kemudian ia mampu memberangkatkan sang ibu beribadah haji. Kala itu, umur ibunya menginjak 60 tahun. Melihat fisik ibu yang sudah sepuh, Diana disarankan mendampingi keberangkatan ibunya.

“Saya enggak punya uang sama sekali untuk (biaya) diri saya. Ustaz bilang, ‘Uang sih kehendak Allah, rezeki Tuhan yang mengatur’. Entah bagaimana, saya mengiyakan saja dan berusaha untuk menyiapkan diri.”

Rupanya Tuhan memudahkan jalan Diana. Kesehatan ibunda pun berangsur membaik. “Dalam hitungan bulan saya bisa menabung. Ibu saya sehat waktu itu,” kenang Diana.

Tahun 1995, tabungan Diana pun cukup untuk memberangkatkan orangtuanya dan dirinya naik haji. Sayang, menjelang keberangkatan, Diana tidak mendapatkan izin cuti dari atasannya.

Singkat kisah, sampai di Tanah Suci Diana yang merasa hubungan kerja antara dirinya dan atasannya tidak kondusif pun mengadu. Ia menangis dan berdoa agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

“Saya berdoa, ‘Ya Allah, saya ingin bekerja sesuai dengan kemampuan saya’. Saya saat itu merasa sebagai orang yang tidak punya kemampuan apa-apa,” kisah Diana.

Pulang ibadah haji, Diana memutuskan untuk berhijab, meski di perusahaan asing tempat ia bekerja mayoritas non-Muslim. Keputusan itu mendapat dukungan dari salah satu direktur di perusahaannya. Sang direktur juga memuji kinerja Diana selama ini. Menurut direktur itu sudah waktunya posisi Diana bukan sekadar pemasaran, tetapi analis pemasaran.

Dukungan moral itu membuat Diana lebih termotivasi bekerja. Namun, tak lama kemudian tiba-tiba oleh atasannya langsung, Diana dipindahkan ke pabrik salah satu anak perusahaan. Meski berat, tugas itu tetap ia jalani. Ia terpaksa meninggalkan kuliahnya setiap Sabtu-Ahad karena sebagai pekerja lapangan, ia tidak dapat libur di hari Sabtu. Padahal, waktu itu ia menjelang skripsi.

Belakangan Diana tahu, kebijakan mutasi itu bukan dari HRD kantor pusat, melainkan keputusan sepihak atasan langsungnya itu. Dari slip gajinya, ia tahu statusnya masih karyawan di perusahaan induk. Ia tak mempermasalahkan kebijakan itu. Namun, ia berusaha memperjuangkan haknya untuk libur di hari Sabtu agar bisa menyelesaikan skripsi. Sayangnya, atasan yang memindahkannya tetap tidak mengizinkan.

Diana pun memutuskan untuk mengundurkan diri meski saat itu ia belum tahu selanjutnya akan bekerja di mana.

“Gaji saya waktu itu Rp 1,7 juta, belum termasuk transportasi. Pikiran saya, satu hari saya harus mencari Rp 85 ribu. Enggak susahlah cari segitu. Saya bisa bawa mobil, jadi sopir taksi juga enggak masalah.”

Melihat catatan kinerja Diana, HRD itu merekomendasikan Diana untuk bekerja di anak perusahaan yang baru mulai merintis usaha. Ia diterima dan berhasil membawa perusahaan itu berkembang. Ia juga berhasil menyelesaikan kuliahnya dan meraih gelar sarjana ekonomi. Dua tahun kemudian ia memutuskan untuk mengundurkan diri, fokus mengurus rumah tangga—Diana menikah pada usia 20 tahun dan dikarunia dua orang anak.

Berawal dari garasi

Berdiam di rumah membuat Diana jemu. Ia mulai menghubungi kolega-kolega lamanya di dunia pemasaran. Singkat cerita, banyak perusahaan tengah merintis usaha menawari pekerjaan. Kali ini Diana tak memilih menjadi karyawan, melainkan menjadi mitra pemasaran.

“Saya bilang, ‘Saya bantuin pemasaran saja’. Saya buka toko di garasi mobil saya untuk memasarkan produk mereka. Orang-orang akhirnya meminta suplai dari saya. Saya telepon ke kolega-kolega saya,” Diana mengisahkan.

Tahun 1998, krisis moneter mengempas Indonesia. Bagi banyak orang, krisis itu menjadi musibah. Namun, bagi Diana momentum itu adalah awal ia menangguk berkah demi berkah.

Krisis membuat suplai daging tersendat, sementara permintaan dalam negeri tetap tinggi. Orang-orang kesulitan mendapatkan daging. Di sisi lain, kebijakan pembatasan impor daging yang berlaku saat itu membuat suplai daging kian tersendat. Sementara perusahaan yang menjadi mitra pemasaran Diana memiliki stok daging yang cukup. Banyak orang menyerbu daging dari Diana. Perusahaan katering skala besar mengambil barang dalam hitungan tonase selama berbulan-bulan.

“Untuk kebutuhan daging sebulan satu atau dua ton, misalnya, mereka order ke saya. Saya kasih. Saya bilang, ‘Kirim dulu uangnya. Sudah begitu, dolar waktu itu kan naik tajam. Impor berhenti, enggak ada sapi, ayam laku keras, saya mendapat utangan bisa bayar satu hingga satu setengah bulan ke pabrik ayam, di satu sisi, uang customer saya pegang.”

Untuk mencukupi membeludaknya permintaan, Diana pun berburu langsung ke peternak-peternak sapi di daerah dan kirim ke supermarket-supermarket di Jakarta. Kolega Diana di luar Jawa pun banyak yang memesan sapi kepada Diana. Di situlah Diana belajar menangani alur distribusi dan logistik. Mulai dari prosedur di Badan Karantina, pengiriman barang ke daerah, mengurus agensi kapal, ia lakukan sendiri.

Momentum itu pun menjadi awal Diana untuk membuka usaha sendiri. Tahun 2012, ia mendirikan PT Suri Nusantara Jaya dan mulai menjadi importir daging. Berkat keuletan dan kejujuran yang diterapkan Diana dalam menjaga mitranya serta dukungan sang suami, perusahaannya kian berkembang. Kini PT Suri Nusantara Jaya memiliki dua anak perusahaan yang mendukung lini bisnis utamanya sebagai importir dan distributor daging. Ada PT Suri Nusantara Jaya Logistik, PT Garindo Food International yang menangani produk daging olahan. Selain itu, Diana juga mengembangkan bisnis dengan sistem kemitraan atau waralaba yang kini telah memiliki puluhan gerai tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Menurut Diana, kunci keberhasilan bisnis yang ia bangun, selain harganya yang kompetitif, adalah jaminan kualitas yang ia berikan kepada pelanggan. Dan yang lebih penting, perusahaannya adalah toko daging pertama yang mengantongi sertifikasi halal yang hingga saat ini terus ia jaga.

Lanjut baca

Up Close

Pandemi Bangkitkan Inovasi dan Perilaku Baru

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Manajemen yang baik menjadi kunci agar institusi atau perusahaan bisa bangkit dari jurang keterpurukan akibat pandemi.

 

Masih menyoal dampak pagebluk Covid-19 yang belum juga usai. Banyak perusahaan yang tumbang, tak sedikit yang di ambang kehancuran. Pemberhentian karyawan yang masif semakin menambah banyaknya daftar pengangguran. Di sisi lain, tak sedikit bidang usaha yang justru menangguk berkah di tengah wabah.

Untuk bisa bertahan pada masa pandemi ini, perusahaan dituntut untuk melakukan adaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi, proses pemulihan pun memerlukan biaya yang tak sedikit. Agar proses itu efektif dan efisien, tentu harus dibarengi dengan komitmen perbaikan manajemen untuk dapat beradaptasi sesuai dengan peluang dan tantangan yang ada. Mulai dari manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya, hingga manajemen organisasi dan sebagainya.

PPM Manajemen adalah salah satu yang tetap bertahan, bahkan mampu berinovasi. Institusi manajemen itu termasuk yang tak kaget dengan situasi pandemi yang salah satu imbasnya adalah pembatasan aktivitas sosial berskala besar.

“Sebelum ada Covid-19, tahun 2019, kami sudah mulai yang namanya WFH (work from home). Waktu itu kami baru sifatnya uji coba. Sebulan, dua hingga tiga hari kerja dulu, uji cobanya,” tutur Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro saat wawancara dengan Majalah Pajak di kantor PPM Manajemen pada Kamis, (26/11).

WFH memang bukan fenomena baru. Model ini telah ada setidaknya sejak awal tahun ’70-an. Sebelum pandemi Covid-19, WFH merupakan pilihan yang diberikan perusahaan besar demi efisiensi dan produktivitas. Kini, WFH—atau bahkan WFA (work from anywhere)—menjadi langkah yang “terpaksa” diambil banyak perusahaan demi kelangsungan bisnis.

Menurut lelaki kelahiran Kebumen, Jawa Tengah yang akrab disapa Prof Bram ini, WFH bukanlah penghalang produktivitas. Dalam konteks perusahaan, kuncinya adalah pada saling kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawannya. Demikian pula dalam institusi lainnya.

Pertama, trust itu harus kita berikan karena tanpa trust enggak jalan organisasinya dan tidak berani mengambil keputusan. Kedua, baru bicara ukuran kinerja,” kata Bram.

Lantas, seperti apakah proses dan bentuk manajemen perusahaan yang ideal mendatang menurut kacamata PPM Manajemen? Apa pula strateginya di masa depan dan apa yang dilakukan institusi manajemen yang mengusung tagar #BangkitRaihBersama itu untuk mengajak perusahaan atau institusi untuk berbenah diri paska-empasan pandemi?

Berikut petikannya.
(lebih…)

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News24 jam lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News1 minggu lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved